PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT (PPM) PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN
1
PENANGANAN PENGADUAN UNTUK TATA PEMERINTAHAN YANG LEBIH BAIK PPM
TINGKAT KOMUNITI
TINGKAT MANAJEMEN
TINGKAT PEMERINTAH LOKAL
RELAWAN, KSM, BKM, MASYARAKAT
FASKEL, KORKOT/ ASKORKOT, TA, MANAGEMENT (CORP)
PEMDA, LURAH, SATKER
1. 2. 3. 4.
1. 2. 3. 4.
BLM KSM SIKLUS LAINNYA
GAJI BOP & FIXCOST SUPPORT MNG LAINNYA
1. 2. 3.
BOP RULES LAINNYA
2
PROGRES PPM PNPM P2KP (Januari 2006 – Februari 2009)
Program
P2KP (1, 2, 3)
Pengaduan
Selesai
18.617
18.529
%
99,53
Proses
%
Keterangan
88
0,47
Januari 06 – Februari 09
Rincian P2KP 1 (Ext)
780
730
93,59
50
6,41
Januari 06 – Februari 09
P2KP 2
12.623
12.610
99,90
13
0,10
Januari 06 – Februari 09
P2KP 3
5.214
5.189
99,52
25
0,48
Januari 06 – Februari 09
3
PROGRES PPM PNPM P2KP Periode Januari 2006 – Februari 2009
Media Penyampaian P2KP 1 (Ext) No.
Media Penyampaian
1.
Tatap Langsung
2.
Selesai
P2KP 2
Proses
Selesai
P2KP 3 Proses
Selesai
Proses
273
7
10.114
7
4.199
9
Buku Pengaduan
3
0
253
0
17
0
3.
Kotak Pengaduan
5
0
86
0
9
0
4.
Telepon
24
5
231
0
138
1
5.
Faksimil
2
0
16
0
13
0
6.
Surat
16
3
92
0
91
3
7.
Email
24
6
7
0
32
0
8.
Web
32
2
129
1
64
2
9.
SMS
327
25
662
4
423
3
10.
Temuan Lapangan
2
0
496
1
164
6
11.
Lainnya
22
2
524
0
39
1
730
50
12.610
13
5.189
25
Total
780
12.623
5.214
4
5
ALUR PENANGANAN PENGADUAN PENGADUAN Pencatatan INDIKASI MASALAH/ PENYIMPANGAN
SALAH INFORMASI
IDENTIFIKASI MASALAH
UJI SILANG PENCARIAN FAKTA
Tahap Pengumpulan Informasi
TIDAK ADA MASALAH
BENAR/ ADA MASALAH TIDAK ADA OTORITAS/wewenang Penanganan
ANALISIS MASALAH
ADA OTORITAS/wewenang Penanganan
Tahap Penanganan
PPM JENJANG DIATASNYA
Fasilitasi Penanganan
SELESAI
TIDAK
UMPAN BALIK KE PENGADU DESIMINASI KE MASYARAKAT
KETERANGAN : = ALUR PENANGANAN
Tahap Dokumentasi & Sosialisasi Hasil
Tahapan langkah-langkah tersebut di atas tidak bersifat kaku, sangat mungkin suatu langkah merupakan gabungan dari langkah lainnya dan langkah tertentu perlu diulang untuk mendapatkan hasil yang terbaik.
= ALUR MONITORING DAN SUPERVISI
6
Aplikasi Komputer merupakan salah satu tools PPM dalam pelaksanaan pengelolaan pengaduan • Membantu PPM dalam pengelolaan pengaduan, khususnya didalam pelaksanaan standar mekanisme dan prosedur penanganan. • Media penyimpanan data proses penanganan pengaduan (database). • Membantu memonitor pelaksanaan penanganan pengaduan (pengendalian). • Bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di lapangan dan proses penanganan pengaduan (umpan balik) • Dipakai sebagai standar dokumentasi dan pelaporan penanganan pengaduan. 7
Diagram alur informasi dan pelaporan aplikasi pengelolaan pengaduan masyarakat KMW MASYARAKAT
Data Penanganan Pengaduan
Di berbagai tingkatan
KORKOT
KMP
Derajad 5 Derajad 4
Derajad 1, 2 dan 3
Data Penanganan Pengaduan
DATABASE PPM / KORKOT
Data Penanganan Pengaduan
Data Penanganan Pengaduan
EMAIL
EMAIL PPM KORKOT
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PMU / PROYEK
JAKARTA
KMW
DATABASE PPM KORKOT+KMW
INFO PPM
PPM KOR+KMW
DATABASE KONSOLIDASI PPM PNPM MP
ANALISIS ANALISIS
PPM
PENGENDALIAN KEGIATAN PPM
PPM
PENGENDALIAN KEGIATAN PPM
Lap. PPM-KMP (hardcopy)
Lap. PPM KMW (hardcopy)
Lap. PPM (hardcopy) Lap. PPM KMW (hardcopy)
8
DIAGRAM PPM PENGADUAN
INFORMASI
• kritik • saran • pertanyaan
MASALAH
• mekanisme & prosedur • penyimpangan dana • intervensi negatif • perubahan kebijakan • kode etik • force Majeur • lainnya
• LINGKUP ADMINISTRASI TEKNIS • LINGKUP KEUANGAN 9
ISU-ISU YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN •
Apakah masyarakat tahu apa itu PPM. Bila ada masalah di kelurahan/desa yang masuk lokasi program ke mana masyarakat menyampaikan pengaduan?
•
Apakah sering masyarakat menyampaikan pengaduan ke LKM/BKM (via Sekretariat LKM/BKM) bila ada masalah yang menyangkut program di wilayahnya?
•
Apakah diperlukan “wadah” tersendiri untuk melakukan pengelolaan pengaduan dari masyarakat?
•
Pengaduan yang diperoleh konsultan (yang di input pada aplikasi off line PPM) apakah diperoleh langsung dari masyarakat (BKM/LKM) berdasarkan formulir pengaduan masyarakat.
•
Paradigma Pengaduan yang digunakan berdasarkan sudut pandang konsultan bagaimana sudut pandang masyarakat/Pemda.
•
Apakah Pemerintah Daerah (Pemda) mempunyai peran dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan kontrol sosial terhadap program yang ada di Kelurahan/Desa?
•
Apakah sistem penanganan pengaduan yang ada sudah berjalan dengan baik? 10
SELESAI
11
