PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERKOTAAN

Ringkasan Eksekutif

2011

2434.01.100.B

EXECUTIVE SUMMARY

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERKOTAAN

TAHUN ANGGARAN 2011

Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan

0

Ringkasan Eksekutif

2011

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Program penanggulangan kemiskinan di Indonesia, melalui program yang berbentuk bantuan langsung masyarakat, merupakan bentuk paradigma program pembangunan dengan mengedepankan partisipasi masyarakat. Menurut pandangan konsep Ekonomi Keynesian1paradigma pembangunan dengan mengedepankan peran pemerintah, adalah upaya menanggulangi kegagalan pasar 2. Peran Pemerintah menurut pengalaman empirik di berbagai negara, mengalami kegagalan yang dampaknya lebih dari kegagalan pasar. Hal ini terjadi karena adanya transaction cost3 yang tinggi, menurunkan efisiensi ekonomi dan menghambat pemerataan dan pertumbuhan. Diperlukan upaya mengeser paradigma pembangunan yang bertumpu pada peran pemerintah semata (state centre) ke arah paradigma pembangunan masyarakat (people centre). Dalam kerangka tersebut program bantuan langsung masyarakat yang diberi nama PNPMMandiri, diluncurkan oleh Presiden RI tanggal 30 April 2007 di Kota Palu-Sulawesi Tengah, program ini sekaligus menandai keseriusan pemerintah untuk merubah logika pendekatan proyek menjadi program, hal ini dilakukan dengan konsolidasi program-program pemberdayaan masyarakat yang ada di berbagai kementrian/lembaga. Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 4 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan(PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi; Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat diperkotaan; dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik. Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial EkonomiWilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerahsekitarnya, dan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP), yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui perbaikan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan infrastruktur perdesaan. Selain itu Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (PAMSIMAS), serta beberapa program lain telah diharmonisasikan menjadi bagian dari PNPM. Program tersebut adalah PNPM Mandiri Agribisnis Perdesaan, PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan, PNPM Mandiri Pariwisata, dan PNPM Mandiri Perumahan Permukiman. 1

Keynes berpendapat bahwa sistem Leissez Faire murni tidak bisa dipertahankan. Pada tingkat makro, pemerintah harus secara aktif dan sadar mengendalikan perekonomian ke arah posisi “Full Employment”-nya, sebab mekanisme otomatis ke arah posisi tersebut tidak bisa diandalkan secara otomatis. Inti dari kebijakan makro Keynes adalah bagaimana pemerintah bisa mempengaruhi permintaan agregat (dengan demikian, mempengaruhi situasi makro), agar mendekati posisi “Full Employment”-nya. Bab II Teori Ekonomi Klasik & Keynes Muh. Yunanto (2007) .staff.gunadarma.ac.id/Downloads/ download 14Maret2011. Hukum dasar psikologis adalah bahwa manusia secara umum dan wajar akan menaikan konsumsi mereka sesuai dengan kenaikan pendapatan mereka, tetapi tidak akan sebanyak peningkatan pendapatan mereka. (Keynes John Maynard, dalam Supranto, buku Ekonometrik, Jilid I, oleh J Supranto penerbit FE-UI, ed revisi 2001, dalam Supranto J, Proposal Penelitian dengan Contoh, penerbit UI, 2004. 2 Rustiadi, Ernan. Dkk, Perencanaan dan pengembangan wilayah,Yayasan Obor Indonesia , Jakarta, 2009 3 biaya transaksi definisi : Umum : Biaya dikenakan oleh perantara keuangan seperti bank , broker , atau Penjamin Emisi Efek. Ekonomi : Biaya yang berhubungan dengan pertukaran dari barang atau jasa dan terjadi dalam mengatasi pasar ketidaksempurnaan . Biaya transaksi meliputi lebar kisaran : komunikasi biaya , hukum biaya, biaya informasi untuk menemukan harga , kualitas , dan daya tahan , dll, dan mungkin juga termasuk transportasi biaya. Biaya transaksi yang kritis faktor dalam memutuskan apakah untuk membuat suatu produk atau membeli itu. http://www.businessdictionary.com/definition/transaction-cost.html download 14 Maret 2011 4 Pedoman umum PNPM Mandiri


1

Ringkasan Eksekutif

2011

PNPM pada tahun 2009 dilaksanakan di 33 propinsi, 465 kabupaten kota di 6.408 kecamatan 5, sedang untuk tahun 2010 PNPM dilaksanakan pada 6.328 kecamatan, atau berkurang 80 kecamatan. Pengurangan jumlah ini disebabkan karena kecamatan tersebut sudah menerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) selama tiga tahun berturut-turut dan dipandang telah mandiri6. PNPM Mandiri Perkotaan yang menjadi kelanjutan P2KP merupakan bagian dari PNPM inti7, pada tahun 2008 meliputi 8.813 kelurahan/desa, 955 kecamatan, 245 kota/kabupaten di 33 provinsi. Lokasi ini merupakan lokasi lanjutan P2KP tahun 2007 dan lokasi baru. Latar belakang kemunculan PNPM Mandiri Perkotaan didasari pemikiran mengenai permasalahan kemiskinan di Indonesia8, khususnya di wilayah perkotaan. Ciri umum kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, kualitas perumahan dan permukiman dibawah standar kelayakan, dan mata pencaharian yang tidak menentu. Strategi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan dalam penanggulangan kemiskinan, dengan melakukan penguatan kelembagaan masyarakat. Keberdayaan kelembagaan masyarakat tersebut, bertujuan menciptakan kemandirian dan keberkelanjutan kemampuan menyampaikan aspirasi serta kebutuhan berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal, baik aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan, termasuk perumahan dan permukiman. Hasil Identifikasi memperlihatkan bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri Perkotaan dalam aspek sosial, ekonomi dan lingkungan masih menghadapi beberapa masalah dalam pelaksanaannya. Permasalahan tersebut adalah antara lain: Dinamika sosial-ekonomi dan lingkungan masyarakat Indonesia, menghasilkan variasi dan karakteristik masyarakat, yang berbeda-beda. Di satu sisi menghasilkan masyarakat yang fatalis(pasrah pada nasib), disisi yang lain, menghasilkan masyarakat pejuang (fighting spirit yang tinggi). Kondisi tersebut terkesan diabaikan dan belum terakomodasi dalam perencanaan program. Variasi dan karakteristik masyarakat yang berbeda tersebut, berimplikasi pada partisipasi dan etos kerja masyarakat di lapangan, bisa jadi di karakter masyarakat tertentu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dianggap berhasil karena antusiasme masyarakat yang tinggi. Sebaliknya pada karakter masyarakat tertentu lainnya PNPM justru dianggap memberikan ketergantungan. Hal tersebut berpengaruh pada belum maksimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Alokasi anggaran pembangunan: infrastruktur, ekonomi, sosial di setiap lokasi program, pada kenyataannya menunjukkan persoalan kebutuhan di tiap lokasi tidaklah sama proporsinya. Kondisi ini secara tidak langsung menegaskan terjadinya generalisasi kondisi masyarakat penerima. Generalisasi kondisi ini menjadi salah satu sebab permasalahan pada kinerja pengelolaan program.

5

http://ciptakarya.pu.go.id. Download 6 September 2010 http://arsip.tkpkri.org/berita/berita.html download 6 September 2010 7 kategori program program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat, dapat dikategorikan sebagai berikut: a. PNPM-inti: terdiri dari program/kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan, yang mencakup PPK, P2KP, PISEW, dan P2DTK. B. PNPM-penguatan: terdiri dari program-program pemberdayaan masyarakat berbasis sektoral, kewilayahan, serta khusus untuk mendukung penanggulangan kemiskinan yang pelaksanaannya terkait pencapaian target tertentu. Sumber: pedoman umum PNPM 8 http://www.mediawarga-bogor.co.cc/2009/01/sekilas-tentang-pnpm-mandiri-perkotaan.html dikutip dari www.p2kp.org 6


2

Ringkasan Eksekutif

2011

Hasil di lapangan dapat ditingkatkan dengan melihat strategi pemberdayaan, dalam mendayagunakan seluruh potensi dan sumberdaya lokal termasuk sumberdaya manusia, alam, teknologi, sosial, budaya, dan ekonomi. Adapun prosesnya dimulai dari tahap internalisasi, pelembagaan, dan keberlanjutan, dimana pada tahap keberlanjutan terdapat strategi penyiapan masyarakat untuk mendorong keberlanjutan pengelolaan pembangunan secara mandiri. Diperlukan penelitian dan sekaligus pengembangan pada model pengelolaan yang terdapat di buku pedoman, yang menjadi acuan pelaku dan penerima manfaat program, sehingga mekanisme pemberdayaan yang berjalan dapat lebih optimal.

B. Rumusan Masalah Penelitian Dari permasalahan yang dapat diidentifikasi di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimana mengembangkan pelaksanaan pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan, sehingga mekanisme pemberdayaan berjalan dengan optimal?

C. Tujuan Menyusun Naskah Ilmiah pelaksanaan pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan sehingga masyarakat dapat menjadi subyek pembangunan, dan terjadi kelanjutan manfaat program.


3

Ringkasan Eksekutif

2011

BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A.1. Gambaran Wilayah Penelitian Pemilihan provinsi lokasi penelitian dilakukan berdasarkan status evaluasi status Juli 2010 dalam prosentase yang dilakukan P2KP yang merepresentasikan kondisi BKM dan UPK pada tiga kondisi yaitu baik, sedang dan buruk. Penelitian ini mengambil lokasi di empat provinsi di Indonesia yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan yang merepresentasikan kondisi/gambaran Unit Penegelolaan Keuangan (UPK) dan Badan Keswadayaan Masyarakat sesuai indikator penilaian kinerja dari P2KP, pada tiga kondisi penilaian yakni baik, sedang dan buruk berdasarkan evaluasi status pada bulan Juli 2010 dalam prosentase. Penelitian ini menggunakan kelurahan sebagai unit penelitian. Adapun rincian lokasi penelitian adalah di kota Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung, kota Bandung Provinsi Jawa Barat, kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, dan kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan. Bandung 1. Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kelurahan Kopo, 2. Kecamatan Kiaracondong, Kelurahan Babakan Sari Pekalongan 3. Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Podosugih 4. Kecamatan Pekalongan Timur, Kelurahan Sokareja Pangkal Pinang 5. Kecamatan Gabek, Kelurahan Selindung Baru 6. Kecamatan Rangkui, Kelurahan Melintang Makassar 7. Kecamatan Tamalate, Kelurahan Tanjung Merdeka 8. Kecamatan Tallo, Kelurahan Pannampu Tinjauan terhadap Wilayah Penelitian akan menjabarkan secara deskriptif tentang kriteria pemilihan lokasi penelitian yang didasarkan pada Buku Pedoman PNPM Mandiri Perkotaan serta beberapa bahan pertimbangan Tim Peneliti terkait dengan esensi kegiatan Program PNPM Mandiri Perkotaan, yaitu sebagai program pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Profil wilayah penelitian dalam ruang lingkup Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai dengan Kelurahan/Desa dipaparkan guna memberikan gambaran umum mengenai kondisi atau karakteristik fisik dan non fisik masing-masing wilayah penelitian yang nantinya diharapkan akan mampu memberi khazanah pengetahuan/pemahaman mengenai model pola pemberdayaan masyarakat yang diterapkan di setiap wilayah termasuk kendala/hambatan yang dihadapi. Delapan kelurahan wilayah penelitian yang dipilih, yaitu Kelurahan Pasirsari dan Kelurahan Sukoreja di Kota Pekalongan, Kelurahan Kopo dan Kelurahan Kiaracondong di Kota Bandung, Kelurahan Gerunggang dan Kelurahan Melintang di Kota Pangkal Pinang serta Kelurahan Pannampu dan Kelurahan Tanjung Merdeka di Kota Makassar.


4

Ringkasan Eksekutif

2011

Kriteria pemilihan lokasi penelitian PNPM Mandiri Perkotaan Berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan (Kementerian Pekerjaan Umum, 2010) bahwa pemilihan lokasi sasaran dilakukan setelah melalui seleksi dalam beberapa langkah/tahapan, yaitu: a. Langkah I Berdasarkan data Profil Desan 2006 (dipublikasikan oleh Biro Pusat Statistik selaku instansi yang berwenang di bidang statistik, UU No.16 tahun 1997) dan Data Permendagri No.6 tahun 2008 dipilih kecamatan perkotaan, yaitu kecamatan yang memiliki jumlah kelurahan lebih banyak daripada jumlah desa dan kecamatan yang menjadi ibukota kabupaten. b. Langkah II Dari kecamatan perkotaan tersebut dipilih seluruh kelurahan/desa yang ada dalam daftar lokasi Permendagri No.6 Tahun 2008 dan usulan daerah untuk wilayah pemekaran (SK pemekaran sebelum bulan April 2008). c. Langkah III Dari seluruh kelurahan/desa diambil daftar lokasi PNPM Mandiri Perkotaan atau PNPM 2008 yang masuk kecamatan perkotaan atau daftar Lokasi Baru PNPM 2009 yang ada di kecamatan perkotaan, sedangkan daftar lokasi PNPM 2008 yang masuk ke dalam wilayah pemekaran kecamatan pedesaan akan difasilitasi oleh PNPM Pedesaan. d. Langkah IV Seluruh usulan calon lokasi sasaran diverifikasi oleh tim teknis PNPM Mandiri yang kemudian disebarluaskan daftar final lokasi sasaran PNPM Mandiri Perkotaan 2009.

Diagram 2.1. Bagan Penetapan Lokasi Kelurahan/Desa Sasaran PNPM Mandiri Perkotaan Sumber: Pedoman Pelaksanaan PNPM MP, 2010


5

Ringkasan Eksekutif

2011

Mengacu pada Data Distribusi/Sebaran Lokasi Penerima Manfaat PNPM Mandiri Perkotaan yang telah selesai dilaksanakan di seluruh Indonesia, Tim Peneliti melakukan seleksi pemilihan lokasi penelitian dalam beberapa langkah/tahapan: a. Langkah I Berdasarkan penilaian terhadap kinerja BKM dan partisipasi aktif UPK pada kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan yang telah selesai atau sedang berlanjut di beberapa kota di Indonesia, dilakukan pemilihan 4 lokasi kecamatan perkotaan yang termasuk dalam penilaian kondisi baik, sedang dan buruk. Pemilihan lokasi berdasarkan kinerja yang dicapai oleh masingmasing kecamatan perkotaan akan diteliti guna merumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja PNPM Mandiri Perkotaan yang tentunya tidak akan lepas dari karakteristik setiap wilayah. Propinsi Bangka Belitung mempresentasikan kondisi BKM baik pada lokasi lama dan baru, propinsi Jawa Tengah mempresentasikan kondisi BKM baik pada lokasi lama, baru dan lanjutan, propinsi Sulawesi Selatan mempresentasikan kondisi sedang pada lokasi lanjutan, lama maupun baru dan Propinsi Jawa Barat mempresentasikan kondisi UPK buruk b. Langkah II Dari ke-4 propinsi tersebut dipilih 1 kota dan 2 kecamatan perkotaan dengan jumlah PNPM Mandiri Perkotaan paling besar dan sekaligus memiliki tantangan paling besar proses implementasi program PNPM Mandiri Perkotaan. c. Langkah III Dari masing-masing 2 wilayah kecamatan terpilih di setiap kotamadya/kabupaten, dipilih masing-masing 1 kelurahan/desa dengan angka kemiskinan yang paling tinggi sebagai sasaran utama program PNPM Mandiri Perkotaan.

Diagram 2.2. Bagan Penetapan Lokasi Kecamatan & Kelurahan/Desa Wilayah Penelitian Sumber: Dokumen Tim Peneliti, 2011 Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan

6

Ringkasan Eksekutif

2011

BAB III METODOLOGI A. Pendekatan Pendekatan utama penelitian adalah kualitatif, dengan pendekatan kuantitatif sebagai pendukungnya. Metode penelitian adalah metode campuran (mixed methods). Metode kualitatif dilaksanakan dengan teknik analisa isi (content analysis), dengan obyek penelitian adalah pengelola program di masyarakat, pejabat publik di lokasi penelitian, fasilitator pendamping yang menjembatani pemerintah dengan masyarakat dan masyarakat penerima manfaat. Metode kuantitatif dilaksanakan dengan teknik pengukuran harapan dan kinerja (importance performance analysis) dengan obyek penelitian adalah pengelola program dan kelompok masyarakat penerima manfaat PNPM Mandiri Perkotaan dengan variable penelitian berkaitan dengan masalah dilihat dari kesenjangan antara konsep program dan implementasi program.

B. Jenis dan Sifat Penelitian Penelitian ini berdasarkan tujuan riset digolongkan dalam penelitian studi kasus (case study), pelaksanaannya ditujukan untuk merumuskan pola penyiapan masyarakat penerima manfaat PNPM Mandiri Perkotaan dengan mengambil studi kasus di beberapa lokasi (empat propinsi). Sedangkan menurut waktu pelaksanaan digolongkan sebagai penelitian sekali waktu (cross sectional) yang mengambil setting waktu dan kondisi serta karakter masyarakat pada saat penelitian dilakukan (pada tahun 2011). Sehingga dinamika masyarakat yang terjadi sebelum dan sesudah penelitian dilakukan tidak merupakan fokus penelitian. Penelitian berdasarkan manfaatnya merupakan penelitian terapan yang hasilnya perlu segera disampaikan pada pengelola PNPM Mandiri Perkotaan di pusat maupun lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan mencari penjelasan (eksplanasi) mengenai pola penyiapan masyarakat yang terbaik berdasarkan pelaksanaan program di lokasi penelitian. Penelitian ini juga bertujuan mencari sebab-akibat hubungan dalam pola penyiapan masyarakat. Penelitian juga mengambil studi kasus di satu lokasi untuk melihat peranan perbedaan gender dalam pengelolaan program. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan lebih tepat diklasifikan sebagai bentuk bantuan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dibandingkan sebagai bentuk bantuan barang, walaupun dalam pelaksanaannya dimungkinkan untuk diwujudkan barang. Seperti defenisi jasa menurut Kotler (1994:64) dalam Supranto (2004;56) Jasa adalah semua kegiatan atau penyediaan yang diberikan sebuah institusi kepada pihak lain yang dasarnya tidak berujud (intangable) dan tidak menghasilkan kepemilikan. Dalam pelaksanaannya bisa terikat pada produk fisik maupun tidak. Definisi Jasa yang dapat menggambarkan pelaksanaan program juga dikemukakan Supranto (2004:56) jasa/pelayanan merupakan kinerja penampilan, tidak berwujud dan cepat hilang, lebih dapat dirasakan daripada dimiliki, serta pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengosumsi jasa tersebut. Program PNPM Mandiri Perkotaan lebih merupakan bentuk pemberdayaan, hasil yang didapat lebih dapat dirasakan daripada dimiliki, dan memberikan ruang yang besar bagi masyarakat penerima manfaat untuk berperan sera aktif.


7

Ringkasan Eksekutif

2011

Dalam pengelolaan jasa diperlukan pemetaan masalah kesenjangan antara harapan dari penerima manfaat dan persepsi pengelola/manajemen, pengelola tidak selalu memahami benar apa yang menjadi kenginan dari pelanggan/penerima manfaat. Penelitian yang dilakukan untuk memetakan pengembangan pengelolaan dilakukan dengan merumuskan masalah sampai menyampaikan hasil penelitian seperti pada tabel 3. Variabel – variabel yang dipakai untuk mengukur pengelolaan jasa PNPM Mandiri Perkotaan, didefinisikan sesuai urutan pada tabel 2. dilakukan dengan kegiatan: 1. Menentukan tujuan survey Mendapatkan peta pengelolaan PNPM Mandiri Perkotaan yang terdapat di empat lokasi penelitian dan upaya untuk memperkuatnya. 2. Sumber informasi  Instansi Pusat (Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan dan Satker P2KP)  Tim Koordinas Pelaksanaan PNPM (TKPP) yang anggotanya terdiri dari pejabat instansi terkait di daerah di bawah koordinasi TKPKD Kabupaten/Kota.  Koordinator Kota PNPM dan perangkat/ staf terkait lokasi penelitian  Lurah/Kades dan perangkatnya  Relawan masyarakat  BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat)  KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat)  Masyarakat penerima manfaat program 3. Instrumen dan metode pengukuran  Pengukuran pola pengelolaan PNPM Mandiri Perkotaan dilakukan dengan membuat konsep model pengelolaan dan variabel yang berpengaruh di dalamnya.  Penelitian dilakukan terhadap masukan (input), tahapan proses dan hasil dari program  Aspek, variabel dan indikator yang digunakan adalah seperti terdapat dalam tabel 3 Tabel 3.1. Aspek, variabel dan indikator dalam penelitian kualitatif Aspek

Input

Kegiatan program

Institusi Program

Alokasi

Hasil

Variabel Keuangan Tenaga Teknologi Nilai – nilai Motivasi Dukungan kebijakan Tujuan persiapan perencanaan partisipatif pelaksanaan kegiatan Monitoring Evaluasi Pelaporan sosialisasi. Kelurahan Kecamatan Kota/ Kabupaten Infrastruktur/ teknis Sosial Ekonomi Perlindungan sosial Pemberdayaan masyarakat Pengembangan usaha dan ekonomi kecil-menengah

Indikator Alokasi anggaran, penggunaan Usia, pendidikan, pekerjaan, kekayaan, keahlian TTG, Prinsip PNPM (gender) Alasan pelaksanaan, musrenbang, Koordinasi, komunikasi Program, daerah infrastruktur Pengembangan program, penetapan lokasi, komunikasi, sistem informasi, monev Masyarakat, pemerintah, swasta Swakelola, otonomi dibantu fasilitator/konsultan Pemantauan sesuai tujuan sasaran Kinerja pelaksanaan Berkala, berjenjang Pemahaman kepada perangkat pemerintah, masyarakat dan swasta Koordinasi, pelaporan, komunikasi, informasi, sangsi, penghargaan, peresmian Perencanaan, pelaksanaan, monitoring - evaluasi Inisiasi (program-masyarakat), inovasi, institusi, intervensi Keterlibatan, pengambilan keputusan Rencana tindak lanjut, pelaksanan, monitoring - evaluasi


8

Ringkasan Eksekutif

Tabel 3.2. Alur Penelitian

Latar belakang penelitian  Dinamika sosialekonomi dan lingkungan masyarakat Indonesia  Variasi dan Karakteristik masyarakat  Alokasi anggaran pembangunan  strategi pemberdayaan

2011

Pendekatan Utama > Kualitatif

Observasi

Kualitatif 1. Pusat a) Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan, Cipta Karya b) Advisory P2KP 2. Daerah a) Pengelola Program di tingkat, Kota/Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan b) Tim Fasilitator c) Pengurus LKM/KSM

Pengukuran 1. Harapan 2. Kinerja Terhadap (program): 1. Input 2. Kegiatan 3. Institusi 4. Alokasi 5. Hasil jangka pendek

Kuantitatif 1. Pengelola Daerah d) Pengelola Program di tingkat, Kota/Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan e) Tim Fasilitator f) Pengurus LKM/KSM 2. Masyarakat Penerima Manfaat

Pengukuran 1. Harapan 2. Kinerja Terhadap (program): 1. Input 2. Kegiatan 3. Institusi 4. Alokasi

Hambatan dan Strategi Pengelolaan PNPM Mandiri Perkotaan

Lokasi Penelitian Rumusan Masalah Penelitian: Bagaimana mengembangkan

Studi

pengelolaan PNPM

Dokumentasi

Mandiri Perkotaan, sehingga mekanisme pemberdayaan berjalan dengan optimal?

Kota Bandung Pekalongan Makassar Pangkal Pinang

Kelurahan Babakan sari Kopo Sokorejo Podosugih Tanjung Merdeka Pannampu Selindung Baru Melintang

Sampel 30

30 30 30

Pengelola Program masyarakat dapat menjadi subyek pembangunan Terjadi kelanjutan manfaat program

30 30 30 30


1. Naskah Ilmiah Review/ Kajian Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan 2. Model Pengelolaan PNPM Mandiri Perkotaan

9

Ringkasan Eksekutif

2011

C. Populasi dan Sampel Penelitian Penelitian dilakukan dengan dua metode, yaitu metode utama kualitatif dan kuantitatif; Metode kualitatif menggunakan 2 unit populasi, yaitu: pengelola program pusat dan daerah penelitian. Pengelola program akan memperlihatkan kesesuaian/ketidaksesuaian pernyataan pengelola dengan buku ketentuan dalam pedoman. Populasi yang menjadi responden dibagi menjadi: 1. Pusat  Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan, Cipta Karya  Advisory P2KP 2. Daerah  Pengelola Program di tingkat, Kota/Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan  Tim Fasilitator  Pengurus BKM/KSM Metode kualitatif menggunakan sampel tokoh yang pendapatnya dapat merepresentasikan institusi yang diwakilinya. Jumlah sampel bukan merupakan penentu dalam penelitian kualitatif tetapi kemampuan dan kompetensi sampel dalam merepresentasikan pendapat institusi yang berada dalam populasi. Metode kuantitatif juga menggunakan 2 unit populasi, yaitu: pengelola program daerah penelitian dan masyarakat penerima manfaat. Persepsi Pengelola program akan diperbandingkan dengan persepsi masyarakat penerima manfaat. Populasi yang menjadi responden dibagi menjadi: 3. Pengelola Daerah  Pengelola Program di tingkat, Kota/Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan  Tim Fasilitator  Pengurus BKM/KSM 4. Masyarakat Penerima Manfaat Kota Kelurahan Bandung Babakan sari Kopo Pekalongan Sokorejo Podosugih Makassar Tanjung Merdeka Pannampu Pangkal Pinang Selindung Baru Melintang

Sampel 30 30 30 30 30 30 30 30

Metode kuantitatif, untuk Pengelola daerah menggunakan sampel tokoh yang pendapatnya dapat merepresentasikan institusi yang diwakilinya, seperti metode kualitatif. Jumlah sampel untuk tiap kelurahan di lokasi penelitian dipilih menggunakan metode kuota yaitu 30 sampel tiap kelurahan. D. Metode Pengumpulan Data Penelitian Konsep Penyiapan Masyarakat Penerima Manfaat pada Program PNPM Mandiri Perkotaan melakukan pengumpulan data dan informasi pada survei pendahuluan dan lapangan Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan

10

Ringkasan Eksekutif

2011

melalui angket (kuesioner), wawancara, diskusi kelompok fokus, observasi, studi dokumentasi atau kombinasi diantaranya. 1. Kuesioner Daftar pertanyaan yang diajukan bersifat tertutup dan terbuka. Pertanyaan tertutup merupakan pertanyaan yang jawabannya sudah disediakan, sehingga responden hanya memilih salah satu jawaban yang ada. Pertanyaan terbuka merupakan pertanyaan yang tidak dilengkapi jawaban, sehingga responden bebas menjawab secara mandiri. 2. Wawancara Wawancara dilakukan terhadap pimpinan dan staf instansi / unit kerja terkait kegiatan PNPM. 3. Observasi Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung pelaksanaan dan hasil PNPM dilokasi penelitian. Observasi ini untuk melihat modal dan permasalahan. 4. Studi Dokumentasi Studi Dokumentasi dilakukan dengan mempelajari atau melakukan review terhadap peraturan terkait, laporan-laporan yang ada dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. E. Analisis Data Penelitian menggunakan metode campur (mix method), sehingga analisis yang digunakan juga menggunakan campuran kualitatif dan kuantitaif. Data kualitatif dianalisis menggukan teknik analisis isi atau content analysis. Sedangkan data kuantitatif dianalisis menggunakan teknik pengukuran harapan dan kinerja atau importance performance analysis. Analisis isi atau content analysis Analisis isi merupakan teknik penelitian untuk membuat kesimpulan yang dapat ditiru dan berlaku dari sebuah teks (atau bahan bermakna lain) sehingga ditemukan konteks penggunaannya. Analisis isi memberikan wawasan baru, meningkatkan pemahaman peneliti tentang fenomena tertentu, atau menginformasikan tindakan praktis. Analisis isi karya seni, gambar, peta, suara, tanda, simbol, dan bahkan catatan numerik dapat dimasukkan sebagai data, yang mungkin dianggap sebagai teks. Perbedaan penting dibandingkan dengan metode penelitian lain, adalah bahwa teks akan memberikan arti sesuatu kepada seseorang, dibuat untuk memberikan makna, sehingga makna ini tidak boleh diabaikan. Analisis isi secara sederhana dan umum dapat dijelaskan dengan menggunakan beberapa komponen konseptual:  

Sebuah tubuh teks merupakan data, sehingga analisa isi dapat dianalisis Sebuah pertanyaan penelitian sehingga analisis dialakukan sebagai upaya untuk menjawabnya, dengan cara memeriksa tubuh teks secara keseluruhan  Sebuah konteks pilihan analisa untuk memahami tubuh teks  Sebuah analisis konstruk yang operasional sehingga ditemukan konteks kesimpulan yang dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan penelitian, yang merupakan pemenuhan dasar dari analisis isi  Memvalidasi bukti, yang merupakan pembenaran akhir dari analisis isi Seperti penelitian sosial pada umumnya, analisis isi mencakup empat macam kegiatan: 1. Merancang analisis 2. Penulisan proposal penelitian Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan

11

Ringkasan Eksekutif

2011

3. Menerapkan rancangan penelitian 4. Menceritakan hasil Pengukuran Harapan dan Kinerja atau Importance Performance Analysis. Teknik pengolahan data menggunakan Analisis Tingkat Kepentingan/harapan dan Kinerja/Kepuasan konsumen (Importance-Performance Analysis), membandingkan antara harapan dengan pelaksanaan, kemudian dilanjutkan dengan membuat diagram kartesius yang menggambarkan atribut mana yang perlu diperbaiki dan dianggap penting serta telah memuaskan ataupun kurang memuaskan yang dibagi ke dalam empat bagian.

Kuadran II Fokus pada hal ini/prioritas utama Kuadran III Abaikan/prioritas rendah

Kuadran I Pertahankan Kinerja/kepuasan Kuadran IV Terlalu berlebihan Harapan/kepentingan

Gambar 3.1. Kuadran Pengukuran Dalam penelitian ini terdapat 2 buah variabel yang diwakilkan oleh huruf X dan Y, di mana X merupakan tingkat kinerja/pelaksanaan yang dapat memberikan kepuasan konsumen, sedangkan Y merupakan tingkat kepentingan/harapan konsumen Analisis data dilakukan dengan melakukan studi analisis terhadap konsep kebijakan PNPM dan implementasinya terutama dari berubahnya paradigm proyek ke program, dan melakukan analisis eksplanasi terhadap permasalahan dan peta sosial kemasyarakatan di lokasi penelitian. Analisis data kualitatif menggunakan analisis isi atau content analysis, dengan melakukan peringkasan dari buku pedoman program, dan memperhatikan pernyataan tokoh-tokoh kunci, terutama ditujukan kepada jenis variabel yang diteliti dan konteks pesan dibuat. Data dokumen dan pernyataan, dibuat ringkasan dan dikelompokkan dengan memperhatikan pernyataan, atau aspek yang sering muncul. Kemudian dicari teori yang relevan dan dianalisis untuk dapat dibuat menjadi rekomendasi. Analisis data kuantitatif menggunakan skala likert yang terdiri dari 5 tingkatan untuk mengukur harapan atau tingkat kepentingan dan kinerja atau tingkat kepuasan, seperti pada tabel 3. Pada penelitian ini aspek yang berada di tengah, yaitu criteria cukup, dihilangkan untuk menghindari keragu-raguan dari responden, dalam menjawab pertanyaan. Tabel 3.3. Skala Pengukuran No Kepentingan Kinerja Nilai 1 Sangat penting Sangat baik 4 2 Penting Baik 3 3 Cukup penting Cukup baik Di hilangkan untuk menhindari keragu-raguan dari responden 4 Kurang penting Kurang baik 2 5 Tidak penting Tidak baik 1 Data dari penerima manfaat akan diperbandingkan dengan data dari pengelola/manajemen untuk melihat sejauh mana tingkat kesesuaian kepentingan-kinerja dari sudut pandang masingmasing.


12

Ringkasan Eksekutif

2011

Rumus yang digunakan dalam menganalisis data adalah: 1. 2. 3. Di mana : Tki = tingkat kesusuaian = nilai penilaian kinerja Yi= nilai penilaian kepentingan = nilai rata-rata kinerja = nilai rata-rata kepentingan jumlah responden K = banyaknya variabel yang mempengaruhi F. Lingkup Kegiatan  Tinjauan pengelolaan PNPM Mandiri yakni dilakukan dengan mereview pola pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan dengan membuat konsep model pengelolaan.  Melakukan penelitian terhadap pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri perkotaan dengan menggunakan teori analasis isi (content analysis) harapan dan kinerja (Importance Performance Analysis).  Mendapatkan penilaian elemen kebijakan tentang pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan.  Merumuskan rekomendasi pola penyiapan masyarakat yang menjamin keberlanjutan PNPM Mandiri Perkotaan. G. Tahapan Kegiatan 1. Koordinasi internal tim pelaksana 2. Koordinasi eksternal dengan pemangku kepentingan program PNPM 3. Penyusunan laporan pendahuluan 4. Pembuatan alat/instrumen pengumpulan data 5. Pengecekan validasi instrumen dan penentuan besarnya sampel 6. Pengumpulan data/informasi: 7. Mengumpulkan panduan terkait PNPM 8. Mengumpulkan dokumen PNPM di lokasi penelitian 9. Membuat karakteristik permasalahan lokasi penelitian 10. Membuat karakteristik kondisi lokasi penelitian 11. Melakukan analisis data dengan membandingkan antara konsep program dan implementasinya. Dan analisis eksplanasi terhadap permasalahan dan peta sosial kemasyarakatan di lokasi penelitian.


13

Ringkasan Eksekutif

2011

12. Menyusun konsep naskah ilmiah penyiapan masyarakat penerima manfaat program PNPM. 13. Seminar/workshop hasil laporan sementara 14. Penyempurnaan isi laporan 15. Penggandaan laporan

BAB IV HASIL PENELITIAN

Analisis Data 4.1. Input Kegiatan Aspek dari input kegiatan yang memiliki perbedaan karakter dari 4 empat lokasi penelitian adalah aspek motivasi, dukungan kebijakan, keuangan, tujuan dan teknologi. Aspek lain yaitu tenaga dan nilai-nilai relatif sama. Pada aspek motivasi hal yang dapat dipelajari dari kota Pekalongan adalah Peran tokoh masyarakat dan kepala daerah di Pekalongan sangat penting menentukan keberhasilan input kegiatan mencakup motivasi karena dapat menggerakkan masyarakat penerima manfaat. dari kota. Kota Makassar memiliki pengalaman baik dari aspek motivasi, yaitu adanya dorongan motivasi dari pemangku kepentingan PNPM sangat besar yang ditunjukkan dengan adanya pembagian wewenang dalam penanganan masalah sosial ekonomi yang menjadi tanggunjawab Bappeda dan masalah infrastruktur yang menjadi tanggungjawab dinas PU. Aspek dukungan kebijakan terlihat di kota Pekalongan dengan munculnya tokoh masyarakat dan bahkan kepala daerah yang berasal dari basis kegiatan masyarakat. Dukungan kebijakan dapat menstimulasi dana-dana pendukung kegiatan pemberdayaan. Dana pemberdayaan dapat menjadi prioritas anggaran daerah. Dukungan kebijakan menyebabkan modifikasi PNPM yang menghasilkan sinergi antar pemangku kepentingan. Dukungan kebijakan di kota Bandung, terlihat dari apresiasi pemerintah daerah untuk melanjutkan program dengan menggunakan APBD. Dari data kuantitatif, pihak pengelola menganggap sudah cukup baik dukungan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan PNPM MP. Pengelola PNPm melihat dukungan kebijakan dari pemerintah (pusat dan daerah) merupakan prioritas terpenting kedua. Aspek keuangan memberikan gambaran masih bertumpunya masyarakat pada alokasi kegiatan infrastruktur. Kisaran uang yang dikelola BKM mulai dari 60 juta hingga 200 juta rupiah. Catatan mengenai kesesuaian kelancaran proses pencairan dana dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan, juga terjadi di kota Makasar. Terjadinya kekeliruan dalam penganggaran kegiatan juga perlu dihindari, sehingga tidak terjadi kasus pemblokiran/tanda bintang seperti di kota Bandung. Masyarakat menilai masih kurangnya alokasi dana untuk program dan bantuan dana dari pemerintah, berdasarkan data kuantitatif. Pencapaian tujuan PNPM dilakukan dengan mengintensifkan pertemuan formal dan informal, di kota Pekalongan. Di kota Bandung, tujuan dicapai dengan menyadari bahwa penanggulangan kemiskinan harus menjadi satu kesatuan, menjadi persoalan bersama. Penyadaran akan kondisi diri juga menjadi satu kebutuhan, dan perlu untuk menyampingkan perasaan gengsi baik pada pengelola dan masyarakat penerima manfaat. Hal ini perlu


14

Ringkasan Eksekutif

2011

diperhatikan mengingat, kesesuaian kegiatan dengan kebutuhan masyarakat adalah hal terpenting dalam input kegiatan, berdasarkan data kuantitatif. Penggunaan teknologi di Pekalongan dilakukan dengan mendorong pelatihan membuat batako dan paving block dari bahan limbah batubara. Di kota Makassar pelatihan penggunaan teknologi tepat guna juga dilakukan KSM sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Secara umum penggunaan teknologi tepat guna belum nampak pada pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. Pernyataan ini dibuktikan dari data kuantitatif, yaitu hal yang paling kurang dari input kegiatan dari masyarakat adalah tenologi yang menyangkut penggunaan TTG dan internet dalam PNPM. Dibandingkan dengan penerapan dari aspek yang lain dari input kegiatan, penggunaan teknologi merupakan aspek yang sangat kurang dibandingkan yang lain, persepsi ini dikemukakan baik oleh masyarakat maupun pengelola. Secara keseluruhan, ketersediaan SDM diseluruh 4 kota lokasi penelitian belum memadai. Hal ini dikaitkan dengan kemampuan/keahlian, dan jumlah SDM lokal. Pernyataan ini dikemukakan oleh data kuantitatif dari pengelola. Dari aspek nilai-nilai ditemukan bahwa, masih diperlukan untuk lebih mendorong peran dan keterlibatan perempuan, agar mereka mandiri secara finansial karena manfaat PNPM paling optimal jika ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan keluarga. Penilaian data kuantitaitf dari masyarakat masih melihat Penerapan kesetaraan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan dalam menerima manfaat belum baik. Dari data kuantitatif, pengelola berpendapat bahwa prinsip berorientasi pada masyarakat miskin, merupakan hal yang dianggap paling baik pencapaiannya. masyarakat dan pengelola menilai bahwa prioritas kegiatan PNPM untuk mengentaskan kemiskinan dan keberpihakan PNPM kepada masyarakat miskin merupakan hal yang paling prioritas dalam input kegiatan. Dari data kuantitatif masyarakat merasa bahwa program PNPM dapat dirasakan manfaatnya sampai 5 tahun kedepan (prinsip keberlanjutan). Pengelola memiliki persepsi bahwa forum-forum yang diadakan (rembug warga, SKS, dll) sudah cukup mewadahi prinsip masyarakat mufakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat miskin. Berdasarkan penelitian yang didapat hasil kuesioner, masyarakat menganggap bahwa prosedur, aturan, dan mekanisme untuk menerima manfaat PNPM dapat dikatakan sederhana. Pendapat ini berbeda dengan persepsi pengelola, yang menganggap aturan, prosedur dan mekanisme pengelolaan PNPM tidak sederhana. Fenomena ini dapat dilihat sebagai, adanya kondisi ketidaktahuan masyarakat terhadap aturan, prosedur dan mekanisme yang dikerjakan oleh pengelola, sehingga perlu ada upaya penyederhanaan aturan, prosedur dan mekanisme pengelolaan, dan pelibatan masyarakat yang lebih lagi dalam pengelolaan. Masyarakat menilai, hal yang dinilai paling kurang penting adalah penggunaan teknologi dan prinsip kesetaraan gender dalam input kegiatan. Pengelola menilai, prinsip desentralisasi dan penggunaan teknologi merupakan hal yang paling kurang penting. Aspek-aspek yang dianggap belum baik dari data kuantitatif masyarakat selain teknologi, kesetaraan gender dan keuangan adalah prinsip desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas, prinsip pembangunan SDM, prioritas, kolaborasi, otonomi, partisipasi, dan tenaga. Sedangkan hal yang dirasa masih kurang oleh pengelola adalah prinsip pembangunan manusia prinsip otonomi, desentralisasi, partisipasi, kesetaraan gender, transparansi dan akuntabilitas,, an motivasi.


15

Ringkasan Eksekutif

2011

4.2. Kegiatan Program Tahapan dari kegiatan proram yang memiliki perbedaan karakter dari 4 empat lokasi penelitian adalah tahap persiapan, sosialisasi dan evaluasi. Tahap lain yaitu perencanaan, pelaksanaan dan monitoring relatif sama. Kekuatan dari kegiatan PNPM di Bandung ada pada tahap persiapan yaitu dengan pembentukan kelembagaan dan kepengurusannya serta adanya refleksi kemiskinan sesuai format yang disediakan. Di Makassar penekanan tahap persiapan ada pada dilakukannya, verifikasi terlebih dahulu agar jangan sampai dalam kelompok terdapat orang kaya (salah sasaran). Pemetaan kriteria miskin dan penentuan sebuah keluarga digolongkan miskin diserahkan kepada masyarakat. Upaya sinkronisasi program pemerintah daerah Kota Pangkalpinang dengan PNPM merupakan penekanan pada tahap persiapan. Sedangkan di Pekalongan kegiatan persiapan belum merupakan prioritas. Tahapan Persiapan memiliki prioritas rendah menurut masyarakat berdasarkan hasil data kuantitatif. Tahap perencanaan di kota Pangkal Pinang dilakukan terutama dengan peran Bappeda sebagai institusi penanggungjawab program, dengan membuat prosedur standar operasional, sasaran kebijakan dan mekanisme musrenbang, sistem yang dievaluasi setiap tahun. Tahap perencanaan di kota Makassar ditekankan pada saat KSM bersama masyarakat membuat proposal untuk diserahkan ke UPL. UPL memperbaiki dengan tindak lanjut dari Korkot. Perhatian utama pada tahap perencanaan di Kota Bandung ada pada format kemiskinan. Kebutuhan dan permasalahan sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang ada di masyarakat. Selanjutnya ditentukan RW proritas. Perhatian utama kegiatan perencanaan di Pekalongan, ada pada pembinaan pembuatan PJM dan proposal-proposal. Salah satu indikasi keberhasilan, masyarakat sudah dapat membuat proposal. untuk memperbaiki lingkungan, membuat proposal, dan dapat membuat LPJ nya. Dilaksanakan penggalian kepentingan masyarakat, sehingga dapat dibedakan kelurahan mana yang lebih membutuhkan anggaran. Pengelola menilai tahapan perencanaan partisipatif merupakan prioritas tertinggi dalam kegiatan program. Tahap Pelaksanaan PNPM di kota Pangkalpinang mengacu pada RPJM yang dijabarkan menjadi 23 program Satuan Kerja Perangkat Daerah. Masalah yang terjadi dalam tahap pelaksanaan antara lain di kota Pekalongan, terjadi kasus satu nama tercatat di lebih dari satu KSM, karena ketidak lancaran pengembalian dana bergulir. Di Bandung, masyarakat masih mengalami kesulitan dalam membuat LPJ. Di Makassar, masalah terjadi karena masyarakat menganggap PNPM memberikan dana hibah, dan masih kurangnya tenaga pendamping pada tingkat pengelolaan. Masyarakat dan pengelola menilai dari data kuantitatif, tahapan pelaksanaan kegiatan merupakan tahapan terbaik. Pada tahap monitoring, di Pekalongan ditegaskan bahwa BKM membentuk KSM, sebagai panitia pelaksana di lapangan. Dengan fungsi BKM melakukan monitoring/ pengawasan. Demikian juga di kota Makassar, yang menegaskan fungsi BKM yang bertanggungawab mengendalikan dan mengawasi, karena adanya dana yang langsung ke masyarakat. Di Bandung, masih ditemukan kasus ketidaksesuaian proposal dengan pelaksanaan terkait kualitas dan kuantitas bahan khususnya untuk pembangunan infrastruktur. Di Pangkal Pinang, pengawasan lebih banyak dikerjakan oleh instansi pemerintah Daerah dengan menggunakan dokumen RPJM dan RKPD. Tahapan monitoring dinilai paling kurang oleh pengelola dan masyarakat berdasarkan data kuantitatif. Tahapan monitoring merupakan prioritas terendah dalam tahapan kegiatan menurut pengelola dan masyarakat.


16

Ringkasan Eksekutif

2011

Dalam tahapan evaluasi di kota Pekalongan, didapati untuk adanya peningkatan dana yang dikelola masyarakat dan perlunya penguatan kelembagaan, dengan terus melakukan audit independen. Di Bandung evaluasi dilakukan sesuai dengan petunjuk dari (pedoman) pusat. Di Makassar evaluasi dilakukan dari pihak luar dan dalam, laporan internal dari pengelola sedangkan eksternal dari masyarakat. Di Pangkal Pinang evaluasi dilakukan dengan menggunakan RPJM, dan melihat capaian pemangku kepentingan PNPM. Masyarakat, dari data kuantitatif menilai tahap evaluasi kinerjanya terbaik kedua. Tahapan evaluasi merupakan tahapan terpenting dalam kegiatan program menurut masyarakat Tahap Pelaporan di kota Makassar, BKM bersama masyarakat melakukan pelaporan melalui media majalah dan buku tahunan. Panitia setiap tahun melaporkan hasil kegiatan. Kemudian pembahasan hasil tinjauan yang dilakukan masyarakat, askorkot selalu terlibat setiap tahunnya. Tim memberi laporan ke PJOK setiap bulan. Ada data-data yang selalu dihimpun PJOK setiap bulan, misalnya di kelurahan, data-data dari setiap bulan baik itu kunjungan mereka ke lapangan maupun data-data kegiatan dari tim faskel itu diserahkan ke PJOK kemudian direkap dilaporkan ke PPK. Laporan kendala dari BKM masuk ke kecamatan. Kemudian Pak Camat meminta di setiap pertemuan agar laporan kendala dipertegas suapaya ada laporannya. Tahapan pelaporan memiliki nilai terendah kedua pada kegiatan PNPM menurut masyarakat dan pengelola. Tahapan sosialisasi di Pekalongan lebih menekankan pada keterbukaan masalah manajemen keuangannya dan keberadaan tokoh menjadi inspirasi BKM. Di kota Makassar sosialisasi hasil PNPM dilakukan dengan mengoptimalkan papan informasi, rembug warga dan kajian siklus partisipatif oleh masyarakat. Sedangkan di Kota Bandung dan Pangkal Pinang belum terlihat tahap sosialisasi yang nyata. Dalam tahap perencanaan kegiatan inventarisasi kebutuhan masyarakat penerima manfaat, pelatihan penyusunan pembuatan proposal dan pembagian kerja antar pengelola PNPM sudah sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan PNPM. Dalam tahap pelaksanaan, masih terdapat kelemahan persoalan terkait adanya nama ganda pada KSM yang berbeda, kesulitan pembuatan LPJ, persepsi stimulan sebagai hibah, kemampuan pendamping dalam pengelolaan, ketergantungan pada pengambil kebijakan. Dalam tahap monitoring, fungsi BKM sebagai pelaksana monitoring, masih ditemukan kasus ketidaksesuaian proposaldengan pelaksanaan terkait kualitas dan kuantitas bahan khususnya untuk pembangunan infrastruktur Pengelola dan Masyarakat masih menganggap semua tahapan kegiatan program berada dibawah level penilaian baik. Tahapan persiapan dan monitoring merupakan prioritas terendah dalam tahapan kegiatan menurut masyarakat. Pengelola menilai upaya penyiapan program, pengembangan kapasitas masyarakat, dan sosialisasi program cukup baik (terbaik kedua).

4.3.Institusi Program Institusi program yang memiliki perbedaan karakter dari 4 empat lokasi penelitian ada pada tingkat kecamatan, sedangkan pada tingkat kota dan kelurahan relatif memiliki kesamaan. Keberadaan BKM di kelurahan berdampak dalam skala kota Pekalongan, karena BKMBKM dapat menggerakkan lembaga lain yang sudah ada seperti LPM, Karang Taruna dan PKK. Keempat elemen di kota Pekalongan disebut sebagai empat pilar kegiatan pemberdayaan. Di Kota Bandung PNPM dilaksanakan menganut prinsip tridaya (ekonomi, sosial dan pendidikan), selain itu juga disesuaikan dengan 7 agenda prioritas kota. Untuk mengakomodir program sosial dan ekonomi, lebih mengedepankan APBD, karena APBN diutamakan untuk infrastruktur.


17

Ringkasan Eksekutif

2011

Kota Makassar melihat pentingnya pengajuan proposal program ke lembaga pemerintah, SKPD dan swasta. Kota Pangkal Pinang melihat di tataran kota peran Bappeda dengan musrenbang dan seminar sebelumnya sebagai peran institusi kota dalam PNPM. Peran institusi Kecamatan di Kota Pekalongan tidak terlihat jelas. Di Bandung Kecamatan memfasilitasi rapat koordinasi BKM yang dilaksanakan hampir tiap minggu sekali. Peran PJOK di Kota Makassar terlihat, walau tidak menangani detail proposal program. Di Kota Pangkal Pinang, Kecamatan memiliki Biaya Anggaran Dasar (BDA) dan APBD untuk 70% pemberdayaan masyarakat dan 30% pembangunan. Di tingkat kelurahan di Kota Pekalongan, terdapat masalah, terkait KSM yang tidak aktif dalam jumlah yang banyak. hal ini menyebabkan jumlah KSM terlihat banyak. Pernah ada upaya untuk memutihkan/menghapus KSM tidak aktif. Kegiatan di tataran kelurahan banyak dibantu oleh konsultan karena keterbatasan staf. Pergantian (turn over) fasilitator kelurahan di Kota Bandung termasuk tinggi. Penentuan prioritas dengan melakukan perbandingan wilayah RW. BKM tidak diperbolehkan mengelola usaha, untuk menjaga kerelawanan dan moralitas. Peran Lurah dan tokoh masyarakat penting bagi BKM di kota Makassar. Di Pangkal Pinang, kelurahan bekerjasama dengan BKM, RT dan RW dikoordinir oleh Lurah untuk mengorganisir data dan dana yang ada. Menurut data kuantitatif pengelola dan masyarakat, peran pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat kelurahan dibandingkan tingkat kecamatan dan kota/kabupaten memiliki nilai kinerja terbaik dan terpenting. 4.4. Alokasi Program Alokasi Program di Pekalongan, Bandung, Pangkal Pinang dan Makassar relatif sama, yaitu infrastruktur masih mendominasi program PNPM MP. Ekonomi didominasi masalah kemacetan pengembalian dana. Sosial masih terfokus pada anak-anak dan jompo serta berorientasi ekonomi. Menurut data kuantitatif alokasi program ekonomi menurut masyarakat penerima manfaat menempati penilaian kinerja terbaik, kemudian diikuti oleh infrastruktur dan sosial. Alokasi program sosial merupakan priritas tertinggi menurut masyarakat penerima manfaat diikuti ekonomi dan infrastruktur. Alokasi program infrastruktur memiliki kinerja terbaik diikuti program sosial kemudian ekonomi, menurut pengelola. Alokasi program sosial memiliki prioritas terpenting diikuti program infrastruktur kemdian ekonomi, menurut pengelola. 4.5. Hasil Jangka Pendek Hasil pemberdayaan di kota Pekalongan menemui kendala dari upaya merubah pola pandangan masyarakat yang menerima proyek (top down), menjadi perencana, pelaksana dan pemelihara proyek (bottom up). Upaya pemberdayaan dilakukan dengan menciptakan kader, komunitas belajar perkotaan sampai kelurahan, dan mengelola kelompok peduli untuk menjaga kelanjutan BKM. Hasil pemberdayaan di kota Bandung, diutamakan pada keaktifan BKM. Di Kota Makassar hasil pemberdayaan lebih ditujukan kepada peran tokoh masyarakat yang penting untuk menggerakkan anggota masyarakat. Termasuk di dalamnya forum rapat atau pertemuan warga sesuai dengan agenda masyarakat. Hasil Pemberdayaan di kota Pangkal Pinang ada pada upaya gotong royong membangun infrastruktur seperti jalan, penerangan, drainase. Hasil perlindungan sosial di kota Pekalongan, diwujudkan oleh Walikota dalam mendukung adanya balai kesehatan. dan memasukkan aspek kesehatan dalam visi Walikota. Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan

18

Ringkasan Eksekutif

2011

Perlindungan sosial di masyarakat dilakukan dengan memberi manfaat dan tanggung jawab terhadap program. Di Bandung upaya perlindungan sosial dilakukan dengan melakukan penyaluran (chanelling), berkolaborasi dengan dinas dan lembaga terkait. Upaya perlindungan sosial belum terlihat nyata di kota Makassar. Sedang di Pangkal Pinang belum terlihat pemahaman terhadap perlindungan sosial. Menurut data kuantitatif masyarakat, hasil PNPM berupa pemberdayaan mayarakat memiliki kinerja terbaik disusul perlindungan sosial kemudian pengembangan usaha dan ekonomi kecil menengah. Hasil program berupa pengembangan usaha di kota Pekalongan, dengan masuknya BKM dan programnya ke peraturan daerah, dan adanya percepatan ekonomi keluarga sejahtera berbasis masyarakat. Hasil pengembangan usaha di Bandung dengan memanfaatkan lembaga koperasi. Di kota Makassar pengembangan usaha dilakukan dengan harapan munculnya kelompok usaha bersama masyarakat. Pengembangan usaha di Pangkal Pinang diapresiasi dengan munculnya profesi berkaitan dengan perkebunan, semula berkaitan dengan pertambangan. Menurut data kuantitatif pengelola, hasil PNPM berupa perlindungan sosial memiliki kinerja terbaik disusul pemberdayaan masyarakat kemudian pengembangan usaha dan ekonomi kecil menengah. Hasil PNPM MP berupa pengembangan usaha dan ekonomi kecil dan mennegah merupakan prioritas terpenting diikuti perlindungan sosial lalu kemudian pemberdayaan masyarakat. Hasil PNPM MP berupa pengembangan usaha dan ekonomi kecil dan menengah merupakan prioritas terpenting diikuti pemberdayaan masyarakat kemudian perlindungan sosial

4.6. Isu Strategis Lokasi Penelitian PNPM yang dilaksanakan di lokasi penelitian memiliki perbedaan isu strategis, yang dapat dijadikan pelajaran untuk lokasi pelaksanaan program lainnya.


19

Ringkasan Eksekutif

2011

Diagram 4.1. Model Pelaksanaan di Kota Bandung Sumber: Dokumen Tim Peneliti, 2011

Diagram 4.2. Model Pelaksanaan di Kota Makassar Sumber: Dokumen Tim Peneliti, 2011


20

Ringkasan Eksekutif

2011

Diagram 4.3. Model Pelaksanaan di Kota Pangkal Pinang Sumber: Dokumen Tim Peneliti, 2011

Diagram 4.4. Model Pelaksanaan di Kota Pekalongan Sumber: Dokumen Tim Peneliti, 2011


21

Ringkasan Eksekutif

2011

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Input 1 Keuangan 2 Tenaga 3 Teknologi 4 Nilai – nilai 5 Motivasi 6 Dukungan kebijakan 7 Tujuan

Kegiatan program 1 persiapan 2 perencanaan partisipatif 3 pelaksanaan kegiatan 4 Monitoring 5 Evaluasi 6 Pelaporan 7 sosialisasi. Institusi Program/ musrenbang 1 Kelurahan 2 Kecamatan 3 Kota/ Kabupaten

Hasil Jangka pendek 1 Perlindungan sosial 2 Pemberdayaan masyarakat 3 Pengembangan usaha dan ekonomi kecil-menengah

Alokasi Program 1 Infrastruktur/ teknis 2 Sosial 3 Ekonomi

Gambar 5.1 Model Pengelolaan PNPM Mandiri Perkotaan Input Keuangan Aspek keuangan memberikan gambaran masih bertumpunya masyarakat pada alokasi kegiatan infrastruktur. Kelancaran proses pencairan dana perlu diperhatikan karena berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Terjadinya kekeliruan dalam penganggaran kegiatan juga perlu dihindari, sehingga tidak terjadi kasus pemblokiran/tanda bintang. Masyarakat menilai alokasi dana untuk program dan bantuan dana dari pemerintah, masih kurang.


22

Ringkasan Eksekutif

2011

Tenaga Ketersediaan sumber daya manusia yang berasal dari penduduk lokal, secara umum belum memadai. Hal ini dikaitkan dengan kemampuan/keahlian, dan jumlah SDM lokal. Secara umum lokasi PNPM Mandiri Perkotaan masih mengandalkan tenaga fasilitator kelurahan yang disediakan program.

Teknologi Penggunaan teknologi dapat dilakukan dengan mendorong pelatihan membuat bahan bangunan dan penggunaan teknologi tepat guna oleh KSM sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Secara umum penggunaan teknologi tepat guna belum nampak pada pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. Dibandingkan dengan penerapan dari aspek yang lain dari input kegiatan, penggunaan teknologi merupakan aspek yang sangat kurang dibandingkan yang lain, persepsi ini dikemukakan baik oleh masyarakat maupun pengelola. Nilai – nilai Dari aspek nilai-nilai ditemukan bahwa, perlu lebih mendorong peran keterlibatan perempuan, sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan keluarga. Masyarakat masih melihat penerapan kesetaraan gender PNPM MP perlu ditingkatkan. Masyarakat menilai manfaat PNPM dapat dirasakan sampai 5 tahun kedepan (prinsip keberlanjutan). Pengelola memiliki persepsi prinsip musyawarah mufakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat miskin dapat berjalan. Terjadi perbedaan pandangan terhadap yaitu prosedur, aturan, dan mekanisme PNPM bagi penerima manfaat sederhana sedangkan bagi pengelola kurang sederhana. Prioritas kegiatan PNPM yang utama adalah mengentaskan kemiskinan dan berpihak pada masyarakat miskin dalam input kegiatan. Motivasi Pada aspek motivasi terlihat peran tokoh masyarakat dan kepala daerah menjadi aspek penting menentukan keberhasilan input kegiatan karena dapat menggerakkan masyarakat penerima manfaat. Dorongan motivasi dari pemangku kepentingan PNPM ditunjukkan dengan adanya pembagian wewenang dalam penanganan masalah sosial ekonomi. Dukungan kebijakan Adanya dukungan kebijakan dapat menstimulasi dana-dana pendukung kegiatan pemberdayaan, menjadikan dana pemberdayaan dapat menjadi prioritas anggaran daerah, memunculkan modifikasi PNPM yang menghasilkan sinergi antar pemangku kepentingan, apresiasi pemerintah daerah untuk melanjutkan program dengan menggunakan APBD. Pengelola menganggap sudah cukup baik dukungan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan PNPM MP. Pengelola PNPM melihat dukungan kebijakan dari pemerintah (pusat dan daerah) merupakan prioritas terpenting kedua.

Tujuan


23

Ringkasan Eksekutif

2011

Pencapaian tujuan PNPM dilakukan dengan mengintensifkan pertemuan formal dan informal, menyadari bahwa penanggulangan kemiskinan harus menjadi satu kesatuan, menjadi persoalan bersama, penyadaran akan kondisi diri, perlu untuk menyampingkan perasaan gengsi baik pada pengelola dan masyarakat penerima manfaat. Hal ini perlu diperhatikan mengingat, kesesuaian kegiatan dengan kebutuhan masyarakat adalah hal terpenting dalam input kegiatan. Hal yang dinilai paling kurang penting adalah penggunaan teknologi dalam program dan prinsip kesetaraan gender serta prinsip desentralisasi. Aspek-aspek yang dianggap belum baik adalah teknologi, kesetaraan gender, keuangan, prinsip desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas, prinsip pembangunan SDM, prioritas, kolaborasi, otonomi, partisipasi, dan tenaga serta motivasi. Kegiatan program Persiapan Pada tahap persiapan perlu memperhatikan pembentukan kelembagaan dan kepengurusannya, refleksi kemiskinan sesuai format yang disediakan, verifikasi terlebih dahulu untuk menghindari salah sasaran serta sinkronisasi program pemerintah daerah dengan PNPM. Pemetaan kriteria miskin dan penentuan sasaran diserahkan kepada masyarakat. Perencanaan partisipatif Tahap perencanaan ditekankan pada KSM bersama masyarakat membuat proposal untuk diserahkan ke UPL. UPL memperbaiki dengan tindak lanjut dari Korkot. Sesuai format kemiskinan yang berisi kebutuhan dan permasalahan sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang ada di masyarakat. Perlu dilakukan pembinaan pembuatan PJM dan proposal-proposal. Salah satu indikasi keberhasilan, masyarakat sudah dapat membuat proposal dan LPJnya. Penentuan lokasi proritas dengan menggali kepentingan masyarakat dan peningkatan peran Bappeda sebagai institusi penanggungjawab program, dengan membuat prosedur standar operasional, sasaran kebijakan dan mekanisme musrenbang, sistem yang dievaluasi setiap tahun. Pengelola menilai tahapan perencanaan partisipatif merupakan prioritas tertinggi dalam kegiatan program. Pelaksanaan kegiatan Tahap Pelaksanaan PNPM sebaiknya juga mengacu pada dokumen RPJM Pemerintah Daerah. Masalah yang terjadi dalam tahap pelaksanaan antara lain nama penerima manfaar tercatat di lebih dari satu KSM, kesulitan masyarakat dalam membuat LPJ, anggapan dana hibah PNPM, dan masih kurangnya tenaga pendamping pada tingkat pengelolaan. Masyarakat dan pengelola tahapan pelaksanaan kegiatan merupakan tahapan terbaik. Monitoring Pada tahap monitoring, BKM melaksanakan fungsi dan bertanggung jawab mengendalikan jalannya program dan mengawasi KSM sebagai panitia pelaksana di lapangan, karena adanya dana yang langsung ke masyarakat. Masih ditemukan ketidaksesuaian proposal dengan pelaksanaan terkait kualitas dan kuantitas bahan pada program infrastruktur. Pengawasan perlu dikerjakan juga oleh instansi pemerintah Daerah. Tahapan monitoring memiliki kinerja paling kurang dan prioritas terendah dalam tahapan kegiatan. Evaluasi


24

Ringkasan Eksekutif

2011

Tahapan evaluasi diperoleh harapan adanya peningkatan dana yang dikelola masyarakat dan perlunya penguatan kelembagaan, dengan terus melakukan audit independen. Evaluasi dapat dilakukan oleh pihak luar dan dalam, menggunakan dokumen perencanaan (RPJM). Tahap evaluasi memiliki kinerja terbaik kedua dan merupakan tahapan terpenting dalam kegiatan program menurut masyarakat. Pelaporan BKM melakukan pelaporan melalui media majalah dan buku tahunan. Panitia/KSM setiap tahun melaporkan hasil kegiatan. Tim memberi laporan ke PJOK setiap bulan. PJOK mengumpulkan data setiap bulan, data kunjungan lapangan dan data kegiatan dari tim faskel. PJOK merekap dan melaporkan ke PPK. Laporan kendala dari BKM masuk ke kecamatan. Tahapan pelaporan memiliki nilai terendah kedua pada kegiatan PNPM. Sosialisasi Tahapan sosialisasi lebih menekankan pada keterbukaan masalah manajemen keuangannya dan panutn tokoh inspirasi BKM. Optimalisasi papan informasi, rembug warga dan kajian siklus partisipatif oleh masyarakat. Tahapan kegiatan program masih berada dibawah level penilaian baik. Tahapan persiapan dan monitoring merupakan prioritas terendah dalam tahapan kegiatan menurut masyarakat. Pengelola menilai upaya penyiapan program, pengembangan kapasitas masyarakat dan sosialisasi program cukup baik (terbaik kedua).

Institusi Program/ musrenbang Kelurahan Keberadaan BKM di kelurahan berdampak dalam skala kota, karena BKM-BKM dapat menggerakkan lembaga lain yang sudah ada. Peran Lurah dan tokoh masyarakat penting bagi BKM. Perlu peningkatan pengajuan proposal program BKM ke lembaga pemerintah dan swasta.Permasalahan di tingkat kelurahan terkait KSM tidak aktif dalam jumlah yang banyak dan upaya pemutihan/penghapusan, pergantian (turn over) fasilitator kelurahan termasuk tinggi karena masih banyak mengandalkan konsultan akibat keterbatasan staf dan penentuan prioritas wilayah penanganan. Kecamatan Peran institusi Kecamatan terlihat dalam fasilitasi rapat koordinasi BKM yang dilaksanakan secara berkala. Peran PJOK secara umum tidak terlalu terlihat. Kota/ Kabupaten Pelaksanaan PNPM dapat dilaksanakan sesuai prinsip dan agenda pembangunan kota. Untuk mengakomodir program sosial dan ekonomi, lebih mengedepankan APBD, karena APBN diutamakan untuk infrastruktur. Peran Bappeda dengan musrenbang dan forum komunikasi lainnya sebagai peran institusi kota dalam PNPM. Secara umum peran pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat kelurahan dibandingkan tingkat kecamatan dan kota/kabupaten memiliki nilai kinerja terbaik dan terpenting.


25

Ringkasan Eksekutif

2011

Alokasi Program Infrastruktur/ teknis infrastruktur masih mendominasi program PNPM mandiri Perkotaan Sosial Program sosial terfokus pada anak-anak dan jompo. Ekonomi Program Ekonomi didominasi isu masalah kemacetan pengembalian dana Alokasi program ekonomi menurut masyarakat penerima manfaat menempati penilaian kinerja terbaik, kemudian diikuti oleh infrastruktur dan sosial. Alokasi program infrastruktur memiliki kinerja terbaik diikuti program sosial kemudian ekonomi, menurut pengelola. Alokasi program sosial merupakan prioritas tertinggi menurut masyarakat penerima manfaat diikuti ekonomi dan infrastruktur. Hasil Jangka pendek Perlindungan sosial Perlindungan sosial dapat berwujud dukungan Walikota terhadap layanan umum di masyarakat, seperti adanya balai kesehatan. Perlindungan sosial dilakukan dengan melakukan penyaluran (chanelling), berkolaborasi dengan dinas dan lembaga terkait. Pemberdayaan masyarakat Pemberdayaan dapat dikatakan berhasil jika ada perubahan pola pandangan masyarakat yang menerima proyek (top down), menjadi perencana, pelaksana dan pemelihara proyek (bottom up). Upaya pemberdayaan dilakukan dengan menciptakan kader, komunitas belajar perkotaan sampai kelurahan, dan mengelola kelompok peduli untuk menjaga kelanjutan BKM. Pemberdayaan diutamakan pada keaktifan BKM dan peran tokoh masyarakat yang penting untuk menggerakkan anggota masyarakat. Pengembangan usaha dan ekonomi kecil-menengah Pengembangan usaha dilakukan dengan masuknya BKM dan programnya ke peraturan daerah, dan adanya percepatan ekonomi keluarga sejahtera berbasis masyarakat. Dapat juga dengan memanfaatkan kelompok usaha bersama masyarakat misalnya lembaga koperasi. Hasil PNPM berupa perlindungan sosial menurut pengelola, memiliki kinerja terbaik disusul pemberdayaan masyarakat kemudian pengembangan usaha dan ekonomi kecil menengah. Menurut masyarakat, hasil PNPM berupa pemberdayaan mayarakat memiliki kinerja terbaik disusul perlindungan sosial kemudian pengembangan usaha dan ekonomi kecil menengah. Kesimpulan Umum Kegiatan pengelolaan PNPM Mandiri Perkotaan dibentuk dengan mempertimbangkan input kegiatan yang terdiri dari aspek keuangan dimana keuangan dapat dipakai sebagai alat kontrol pengelolaan, aspek tenaga terdapat kecenderungan bertumpu pada tenaga fasilitator yang terdidik dan belum memadainya tenaga lokal, aspek teknologi perlu meningkatkan Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan

26

Ringkasan Eksekutif

2011

penggunaan teknologi tepat guna untuk mengatasi masalah lingkungan, aspek nilai-nilai terkait dengan penyederhanaan prosedur, aturan dan mekanisme, aspek motivasi terkait dengan aktor pelaku pendorong motivasi, aspek dukungan kebijakan terkait pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam PNPM Mandiri Perkotaan, aspek tujuan terkait dengan media penyamaan tujuan dengan pertemuan formal dan informal. Proses Kegiatan yang terdiri dari tahapan persiapan, perencanaan partisipatif, pelaksanaan kegiatan, monitoring, evaluasi, pelaporan dan sosialisasi, perlu memperhatikan kriteria kemiskinan yang spesifik di lokasi pelaksanaan kegiatan, prioritas pada perencanaan partisipatif, penyelesaian masalah nama ganda dan tenaga pendamping kegiatan, pengawasan kualitas dan kuantitas pekerjaan sehingga sama dengan proposal, penguatan kelembagaan, dan audit independen. Institusi program di tingkat kecamatan perlu lebih ditingkatkan perannya dan perlu membuat variasi kegiatan sosial, infrastrukur dan ekonomi sesuai masalah spesifik yang dihadapi. Hasil kegiatan terkait aspek perlindungan sosial adalah penerimaan dari tokoh daerah, penyaluran hasil dan kolaborasi program dan kegiatan, aspek pemberdayaan adalah upaya menempatkan masyarakat penerima manfaat sebagai inisiator perubahan, dan aspek pengembangan usaha dan ekonomi kecil-menengah terkait dengan adanya upaya percepatan peningkatan kesejahteraan keluarga.

B. Rekomendasi Input Keuangan 1. Memperlancar proses pencairan dana di tingkat pusat maupun daerah, karena berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan. 2. Menghindari kekeliruan dalam penganggaran, sehingga tidak terjadi kasus pemblokiran/tanda bintang, juga dilakukan pembinaan berkala dan berjenjang untuk penganggaran dari tataran pusat ke daerah. 3. Diperlukan sinergi dan intensifikasi komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan komitmen Kepala Daerah, Koordinator Kota, Fasilitator, BKM dan KSM untuk meningkatkan kinerja aspek keuangan. Tenaga 1. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan serta memberikan kesempatan penduduk lokal, dengan memanfaatkan dana PNPM, misalnya dengan mengikutkan penduduk local ke kursus keteknikan, manajerial dan keuangan yang . 2. Jika memang masih diperlukan dan program sudah selesai, menjadikan tenaga fasilitator kelurahan sebagai narasumber/staf ahli kelurahan untuk program pembangunan, dengan honor yang memadai. Teknologi 1. Mendorong penggunaan dan penyebaran (difusi) teknologi tepat guna, misalnya dalam bidang air bersih, persampahan, kebersihan lingkungan, dll, dengan metode pelatihan ke KSM sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena secara umum penggunaan teknologi tepat guna belum tampak pada pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan.


27

Ringkasan Eksekutif

2011

2. Fasilitasi Bappeda dan dinas terkait diperlukan untuk memperkenalkan teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya dengan mengadakan kerjasama teknologi dengan Badan Litbang, BPPT, Litbang perusahaan, dan komunitas peduli lainnya. Nilai – nilai 1. Mendorong peran keterlibatan perempuan terutama dalam KSM, sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan keluarga dan kesetaraan gender. 2. Mengintensifkan sosialisasi prosedur, aturan, dan mekanisme PNPM bagi penerima manfaat sehingga masyarakat mengerti dan meningkat kapasitasnya. 3. Menyederhanakan prosedur, aturan, dan mekanisme PNPM. Motivasi 1. Memotivasi tokoh masyarakat dan kepala daerah untuk peningkatan program pemberdayaan yang dapat menggerakkan masyarakat penerima manfaat. Dukungan kebijakan 1. Memberikan pemahaman kepada pemilik kebijakan untuk mengalokasikan sumber daya pada kegiatan pemberdayaan, sehingga menjadi prioritas. 2. Meningkatkan kreatifitas modifikasi PNPM sehingga terjadi sinergi antar pemangku kepentingan. 3. Mempersiapkan kelanjutan program dengan menggunakan APBD. Tujuan 1. Mengintensifkan pertemuan formal dan informal, sehingga pemangku kepentingan semakin menyadari pentingnya kesatuan dalam penanggulangan kemiskinan. 2. Memberikan pemahaman akan kondisi diri, dan menghilangkan perasaan gengsi. Kegiatan program Persiapan 1. Memperhatikan pembentukan kelembagaan dan kepengurusannya. 2. Melakukan refleksi kemiskinan sesuai format yang disediakan, dengan verifikasi terlebih dahulu untuk menghindari salah sasaran. 3. Sinkronisasi program pemerintah daerah dengan PNPM. Perencanaan partisipatif 1. Melakukan pembinaan pembuatan PJM dan proposal-proposal serta LPJ. 2. Menyiapkan prosedur standar operasional untuk setiap tahapan kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan 1. Memberikan pemahaman/ sosialisasi RPJM Pemerintah Daerah pada pelaku pelaksanaan PNPM sehingga RPJM dapat menjadi acuan. 2. Menyelesaikan masalah nama ganda KSM di tingkat pemerintah pusat dan daerah. 3. Melakukan pembimbingan pembuatan LPJ. 4. Memberikan contoh nyata penggunaan dana PNPM yang benar. 5. Memberikan penghargaan pada tenaga pendamping pada tingkat pengelolaan dengan kriteria tertentu.


28

Ringkasan Eksekutif

2011

Monitoring 1. Melakukan pembinaan kepada BKM dalam proses dan fungsi monitoring. 2. Melakukan pembinaan kepada KSM sehingga proposal sesuai dengan pelaksanaan terkait kualitas dan kuantitas bahan pada program infrastruktur. Evaluasi 1. Meningkatkan dana yang dikelola masyarakat sesuai kemampuan dan prestasi. 2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, dengan melakukan audit independen. Pelaporan 1. Menyederhanakan pola dan metode pelaporan. 2. Mengintensifkan pembinaan pelaporan dari tingkat daerah sampai ke pusat. 3. Mempercepat penyelesaian kendala yang dilaporkan. Sosialisasi 1. Transparansi keuangan dengan melakukan audit dan menyebarkan hasilnya. 2. Mengoptimalkan papan informasi, rembug warga dan kajian siklus partisipatif oleh masyarakat, dan juga memberikan penghargaan kepada yang berprestasi. Institusi Program/ musrenbang Kelurahan 1. Mendorong peran serta wakil BKM di kelurahan ke skala kota. 2. Mengintensifkan pertemuan Lurah dan tokoh masyarakat dengan BKM. 3. Melakukan pembinaan pengajuan proposal program BKM ke lembaga pemerintah dan swasta. 4. Pengembangan kemampuan tenaga masyarakat lokal kelurahan Kecamatan 1. Mendorong fasilitasi rapat koordinasi BKM sesuai peran PJOK. 2. Memberi penghargaan PJOK sesuai prestasi. Kota/ Kabupaten 1. Melakukan sinkronisasi pelaksanaan PNPM dengan prinsip dan agenda pembangunan kota. 2. Mengedepankan APBD untuk program sosial dan ekonomi, karena APBN diutamakan untuk infrastruktur. 3. Meningkatkan kapasitas dan peran Bappeda dalam forum komunikasi.

Alokasi Program 1. Membagi alokasi program sesuai kebutuhan masyarakat dan wilayah penerima manfaat. 2. Membuat program-program kreatif sesuai masalah yang dihadapi. Hasil Jangka pendek Perlindungan sosial 1. Melakukan penyaluran (chanelling) program kegiatan, berkolaborasi dengan dinas dan lembaga terkait.


29

Ringkasan Eksekutif

2011

Pemberdayaan masyarakat 1. Menciptakan kader, komunitas belajar perkotaan sampai kelurahan, dan mengelola kelompok peduli untuk menjaga kelanjutan BKM. 2. Meningkatkan keaktifan BKM dan peran tokoh masyarakat yang penting untuk menggerakkan anggota masyarakat. Pengembangan usaha dan ekonomi kecil-menengah 1. Mendorong masuknya BKM dan programnya ke peraturan daerah, 2. Meningkatkan kapasitas kelompok usaha bersama masyarakat dengan lembaga koperasi.

BAB VI DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2007. Pedoman Umum PNPM Mandiri Anonim 2007. Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Anonim 2007. Pedoman Operasional PNPM Mandiri Rustiadi, E. Dkk.2009. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. Supranto. 2004. menyusun proposal penelitian, FEUI Press. Jakarta


30

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERKOTAAN

Recommend Documents