Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
PANDUAN PENGAMANAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
Public Disclosure Authorized
(Merupakan Revisi Panduan tahun 2011)
DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2013 0
DAFTAR ISI BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Tujuan Kebijakan Pengamanan Sosial dan Lingkungan Hidup 1.3. Maksud dan Tujuan Panduan BAB 2 DEFINISI, RUANG LINGKUP DAN PENGALAMAN PROYEK DALAM MENERAPKAN PENGAMANAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.1 Pengertian / Definisi Pengamanan Sosial dan Lingkungan Hidup 2.2 Penjelasan tentang Pengamanan Sosial dan Lingkungan Hidup ! Pengamanan Sosial ! Kajian Lingkungan Hidup BAB 3 PENERAPAN PENGAMANAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PNPM MPd 3.1
Apakah yang dimaksud dengan penerapan pengamanan sosial dan lingkungan hidup dalam PNPM MPd ? ! Penerapan Pengamanan Lingkungan Hidup " Pengertian tentang jenis prasarana yang dibangun oleh masyarakat " Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam desain dan konstruksi infrastruktur yang berkaitan dengan dampak lingkungan " Hal-hal yang perlu diperhatikan pascakonstruksi " Hal-hal yang perlu diperhatikan pascabencana alam " Penerapan Daftar Larangan " Hal yang dianjurkan dilakukan dalam membuat proposal penghijauan atau perbaikan lingkungan hidup, seperti penghijauan bantaran sungai dan lain-lain " Pada tahapan mana pengamanan lingkungan perlu disosialisasikan dan di perhatikan ! Penerapan Pengamanan Sosial " Hibah Tanah Individu dan Alih Fungsi Tanah Desa " Penguatan MA&KAT
3.2 Siapa pelaku penerapan pengamanan sosial dan lingkungan hidup dalam PNPM MPd? 3.3 Mengapa diperlukan penerapan pengamanan sosial dan lingkungan hidup dalam PNPM MPd? 3.4 Dimana penerapan pengamanan sosial dan lingkungan hidup tertanam dalam PNPM MPd? 3.5 Bagaimana penerapannya pada tahap persiapan dan sosialisasi? 3.6 Bagaimana penerapannya pada tahap perencanaan? 1
3.7 Bagaimana penerapannya pada tahap pelaksanaan? 3.8 Bagaimana penerapannya pada tahap pelestarian? 3.9 Bagaimana peran para pelaku PNPM MPd dalam penerapan pengamanan sosial dan lingkungan hidup? 3.10 Apa saja pelatihan yang mencakup pengamanan sosial dan lingkungan hidup? 3.11 Bagaimana supervisi penerapan pengamanan sosial dan lingkungan hidup dalam PNPM MPd? 3.12 Bagaimana dokumentasi dan pelaporan pengamanan sosial dan lingkungan hidup? 3.13 Bagaimana pengaduan dan penanganan masalah pengamanan sosial dan lingkungan hidup? LAMPIRAN: Lampiran 1: Perencanaan Penanganan MA&KAT (PPM) / Indigenous People Plan (IPP) Lampiran 2: Ceklis Supervisi Lampiran 3: Formulir terkait Kebijakan Safeguard: -Formulir 5 Usulan Kegiatan -Formulir 6 Berita Acara Kesanggupan -Formulir 9 Rekapitulasi Pengadaan Lahan dan Aset -Formulir 9a Daftar Rincian Pengadaan Lahan dan Aset -Formulir 10 Ceklis Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Usulan -Formulir 11 Verifikasi Usulan -Formulir 12.d Verifikasi Usulan Prasarana -Formulir 22 Penanganan Dampak Negatif terhadap Lingkungan -Formulir 25 Pemeriksaan Desain dan RAB -Formulir 29 Surat Perjanjian Pemberian Bantuan
2
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1
LATAR BELAKANG
Kebijakan “safeguards” atau “pengamanan” sosial dan lingkungan hidup merupakan suatu upaya dari proyek PNPM Mandiri Perdesaan (untuk seterusnya akan disebut sebagai “proyek” dalam panduan ini) dalam melakukan pencegahan, pengelolaan, dan penanganan risiko terjadinya potensi dampak yang mungkin terjadi sebagai akibat adanya kegiatan yang didanai oleh proyek. Kebijakan perlindungan tidak hanya dimaksudkan untuk menghindarkan dampak sosial dan lingkungan hidup yang merugikan sebagai akibat adanya suatu kegiatan yang didanai oleh proyek, namun juga untuk meminimalkan risiko dampak negatif tersebut. Jika dampak-dampak negatif tidak dapat dihindarkan, proyek harus merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah penanggulangan, perbaikan, dan kompensasi apabila diperlukan. Proyek mengadopsi Kebijakan-kebijakan Pengamanan yang mencakup Kebijakan tentang Kajian Lingkungan Hidup (Environmental Assessment), dan Kebijakan Masyarakat Adat dan Komunitas Adat Terpencil (MA&KAT atau Indigenous Peoples)1. Penerapan kedua kebijakan pengamanan ini harus disesuaikan dengan karakteristik setiap kegiatan, khususnya dalam hal jenis dan besaran potensi dampak lingkungan serta pengaruh yang ditimbulkan atau keterlibatan MA&KAT dalam kegiatan yang didanai proyek. Proyek melakukan penapisan dan identifikasi potensi dampak serta menetapkan
langkah-langkah
penanganan
dampak
negatif
yang
tidak
dapat
dihindarkan oleh setiap kegiatan, melaksanakan langkah-langkah penanggulangan dampak negatif tersebut, serta memantau dan mengawasi pelaksanaan langkahlangkah
penanggulangan
tersebut.
Proyek
juga
mendokumentasikan
dan
mengungkapkan kepada publik seluruh kegiatan ini dalam rangkaian proses siklus proyek atau kegiatan yang didanai proyek, baik di tingkat masyarakat maupun di tingkat pengelola proyek.
Dua Kebijakan Perlindungan ini adalah bagian dari 10 Kebijakan Perlindungan Lingkungan dan Sosial Bank Dunia. 1
3
Sebagai suatu program dengan skala nasional yang yang meliputi 5.146 kecamatan dan sekitar 65.490 desa, jika tidak dikelola dengan benar, proyek berpotensi menimbulkan dampak yang semakin besar untuk terjadinya isu-isu sosial maupun lingkungan hidup yang merugikan bagi masyarakat maupun suatu wilayah. Mengingat proyek merupakan bagian dari program nasional dengan siklus pelaksanaan, desain serta komponen yang sama serta berulang, maka penyempurnaan untuk menghindari, meminimalkan, dan mengelola serta menangani dampak sosial dan lingkungan hidup secara terus menerus akan dilakukan berdasarkan pengalaman implementasi program sebelumnya. Dalam pelaksanaan program yang telah berlangsung selama sepuluh tahun terakhir, hampir seluruh tanah, lahan atau aset yang diperlukan oleh kegiatan-kegiatan yang didanai proyek PPK (pendahulu PNPM PMd sebelum menjadi program nasional) dan PNPM MPd merupakan kontribusi/hibah dari masyarakat penerima manfaat kegiatan tersebut. Sebagian kegiatan menggunakan tanah, lahan atau aset milik desa atau Pemerintah. Kontribusi dilakukan secara sukarela melalui proses partisipasi dan musyawarah warga. Walaupun masih perlu terus disempurnakan, seperti halnya juga kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup, proses dan kontribusi tanah, lahan atau aset oleh warga penerima manfaat sebagian besar telah didokumentasikan di tingkat masyarakat. 1.2
TUJUAN KEBIJAKAN PENGAMANAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN HIDUP
Proyek mengadopsi Kebijakan Pengamanan Sosial dan Lingkungan Hidup dengan tujuan sebagai berikut; a) Melindungi kesehatan manusia; b) Mencegah kerusakan lingkungan ataupun dampak kumulatifnya sebagai akibat
adanya kegiatan; c) Menghindari konflik sesama anggota masyarakat dan memperkuat keterikatan
sosial masyarakat;
4
d) Memastikan bahwa desain setiap kegiatan menjamin MA&KAT memperoleh
manfaat sosial dan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai budaya, yang memasukkan gender serta nilai-nilai dan kepentingan antar-generasi; e) Memastikan bahwa setiap kegiatan mendapatkan dukungan dari komunitas
MA&KAT melalui konsultasi yang bebas dan terbuka sebelum kegiatan dilaksanakan; dan f)
Memastikan bahwa tidak akan terjadi konflik atau ketidakpastian hukum baik pada saat implementasi Proyek ataupun setelah itu, yang diakibatkan adanya kontribusi tanah yang digunakan oleh kegiatan. Karena itu, pada setiap siklus Proyek perlu dilakukan proses konsultasi yang transparan, partisipatif serta dokumentasi yang benar, dan terbuka.
Untuk menjamin terlaksananya kebijakan sosial dan lingkungan hidup maka Proyek menetapkan Daftar Larangan (Negative List) sebagai berikut: a) Pembiayaan untuk kegiatan yang berhubungan dengan militer atau angkatan
bersenjata, pembiayaan untuk kegiatan politik atau partai politik. b) Pembangunan atau rehabilitasi kantor pemerintah atau rumah ibadah. c) Pembelian gergaji mesin model rantai (chainsaw), senjata, bahan peledak,
asbes, dan bahan-bahan lain yang merusak lingkungan (pestisida, herbisida, bahan-bahan terlarang, dsb.). d) Pembelian kapal ikan dengan tonase lebih dari 10 ton dan atau peralatannya. e) Memberi gaji bagi pegawai negeri. f)
Kegiatan yang memperkerjakan anak-anak di bawah usia kerja (penjelasan menurut UU Ketenagakerjaan 2003: di bawah 13 tahun belum boleh kerja, 13-15 tahun hanya boleh bekerja yang tidak berisiko dan pekerjaan paruh waktu sehingga bisa tetap sekolah dan berkembang secara sosial anak dengan normal).
g) Kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, atau penjualan barang
yang mengandung tembakau. h) Kegiatan yang berlangsung di kawasan lindung, kecuali ada izin tertulis dari
Kementerian yang berwenang atas lokasi dan kegiatan bersangkutan. 5
i)
Kegiatan pertambangan atau ekstraksi dan penggunaan terumbu batu karang atau koral (yang hidup maupun yang mati).
j)
Kegiatan yang berkaitan dengan manajemen sumber air dari sungai yang mengalir dari atau ke negara lain (khusus daerah perbatasan di Kalimantan Utara, Papua dan Timor).
k) Kegiatan mengubah arus sungai. l)
Kegiatan berkaitan dengan reklamasi tanah lebih besar daripada 50 hektar.
m) Konstruksi bangunan irigasi baru lebih besar daripada 50 hektar sawah. n) Kegiatan konstruksi bendungan atau penampungan air berkapasitas lebih besar
daripada 10.000 m3. 1.3
MAKSUD DAN TUJUAN PANDUAN
Panduan ini dimaksudkan untuk: a)
Memastikan
adanya
kesamaan
pemahaman
tentang
Kebijakan
Pengamanan Sosial dan Lingkungan Hidup dan penerapannya bagi semua pelaku Proyek; b)
Memberikan acuan kepada semua pelaku yang terlibat dari semua tingkatan, baik konsultan, fasilitator, pemerintah dan masyarakat pelaku kegiatan yang didanai Proyek, dalam penerapan Kebijakan Pengamanan Sosial dan Lingkungan Hidup sehingga tujuan-tujuan Kebijakan-Kebijakan ini seperti yang diuraikan di atas (paragraf 5) dapat tercapai.
Panduan ini dirancang untuk digunakan oleh semua pelaku yang terlibat dalam Proyek, dengan lingkup tugas dan peran masing-masing dalam melaksanakan Kebijakan Pengamanan Sosial dan Lingkungan pada setiap tahap siklus Proyek. Panduan ini dilengkapi dengan formulir baku untuk memudahkan setiap pelaku yang terlibat dalam Proyek, namun jika diperlukan dapat dilakukan modifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.
6
BAB 2 DEFINISI, RUANG LINGKUP DAN PENGALAMAN PROYEK DALAM MENERAPKAN PENGAMANAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.1
PENGERTIAN/DEFINISI PENGAMANAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN HIDUP
PNPM Mandiri Perdesaan merupakan proyek yang memiliki dampak potensial tidak signifikan yang sebagian besar dampaknya dapat dimitigasi melalui perencanaan langkah-langkah penanggulangan dampak negatif yang sudah dipersiapkan. Adapun kebijakan pengamanan sosial dan lingkungan hidup dalam PNPM Mandiri Perdesaan adalah: a. Masyarakat Adat dan Komunitas Adat Terpencil (MA&KAT) / Indigenous Peoples
Merupakan kebijakan untuk: (i) menjamin MA&KAT mendapat manfaat dari suatu proyek dan (ii) menghindari atau melakukan langkah-lakah penanggulangan dampak negatif yang tidak dapat dihindarkan. Tindakan penanganan khusus diperlukan jika proyek memberikan dampak negatif kepada suku-suku asli, etnis minoritas tertentu atau kelompok lainnya yang status sosial dan ekonominya menghambat kapasitasnya untuk menyampaikan kepentingan dan hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya produktif lainnya. b. Kajian Lingkungan Hidup / Environmental Assessment
Merupakan kebijakan untuk: (i) mengevaluasi potensi risiko dan dampak lingkungan suatu proyek pada wilayah dampaknya (cakupan, kedalaman, serta jenis kajiannya bergantung pada sifat, skala, ukuran, serta potensi dampak lingkungan dari proyek yang diusulkan itu); (ii) mengkaji alternatif desain proyek; (iii) menentukan cara-cara menyempurnakan pemilihan, penentuan lokasi, perencanaan, pembuatan rancang bangun, serta pelaksanaan proyek melalui usaha-usaha pencegahan, pengurangan, penanggulangan, ataupun kompensasi dampak lingkungan yang merugikan dan meningkatkan dampak positif; dan (iv) mencakup proses penanggulangan dan pengelolaan dampak lingkungan yang
7
merugikan ke dalam implementasi proyek. Lebih diutamakan langkah-langkah pencegahan daripada langkah-langkah penanggulangan ataupun pemulihan, bilamana memungkinkan. Pengamanan lingkungan dan sosial dalam PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan untuk mengamankan lingkungan sesuai UU lingkungan hidup dan kaidah ilmu sipil, serta mengamankan dampak sosial sesuai fokus PMD dalam pemberdayaan, UU Hak Asasi Manusia, peraturan terkait pemindahan kepemilikan atau fungsi dari tanah individu dan tanah desa. Pengamanan Lingkungan meliputi: Daftar Larangan (Negative List) yang tidak boleh dilakukan, dampak negatif yang berskala besar yang dapat terjadi, dan dampak negatif yang kemungkinan terjadinya besar. Pengamanan Sosial meliputi: •
Dampak terhadap proses hibah tanah atau alih fungsi tanah desa bagi infrastruktur pedesaan yang dibangun.
•
Kesetaraan keuntungan dan pemberdayaan bagi MA&KAT.
Hal-hal yang coba diamankan adalah: •
Keberlanjutan infrastruktur agar tidak mengakibatkan dampak negatif atau terkena dampak sehingga cepat rusak atau tidak berfungsi
•
Keamanan lingkungan dan jiwa
•
Penggunaan benda-benda yang buruk bagi kesehatan atau lingkungan
•
Proses hibah tanah individu atau alih fungsi tanah desa yang tidak sesuai persyaratan hukum di Indonesia, yang akibatnya di kemudian hari dapat menyebabkan konflik dan menyulitkan desa atau individu yang terkait
8
•
Hak-hak MA&KAT sesuai konstitusi yang diuraikan oleh Mahkamah Konstitusi dan UU Hak Azasi manusia. Dimana masyarakat dan kelompok adat berhak ikut menentukan pembangunan di daerah mereka dan tidak terugikan bahkan ikut menikmati hasil pembangunan secara setara.
2.2 Penjelasan tentang Pengamanan Sosial dan Lingkungan Hidup Pengamanan Sosial Kebijakan pengamanan sosial mendorong dilakukannya identifikasi, konsultasi dan penyediaan mekanisme untuk menghadapi potensi dampak positif dan negatif yang mungkin ditimbulkan sub-proyek atas Masyarakat Adat dan Komunitas Adat Terpencil (MA&KAT). Panduan ini berisi prosedur untuk memastikan bahwa semua kegiatan proyek dievaluasi dan potensi isu-isu komunitas adat terpencil diidentifikasi dan ditanggulangi sebelum suatu kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak bagi MA&KAT dimulai, yaitu: -
Memastikan bahwa penduduk asli berpartisipasi dan mendapat manfaat dari proyek melalui konsultasi yang bebas dan terbuka sebelum kegiatan dilaksanakan;
-
Menghindari atau memperkecil potensi dampak negatif dari proyek bagi MA&KAT.
Bila
tidak
mungkin
menghindarinya,
maka
dilakukan
upaya
memperkecil dampak negatif, memitigasi, atau menyiapkan skema kompensasi. Kebijakan Pengamanan Sosial mengenai MA&KAT menggariskan penyusunan langkah-langkah perencanaan untuk melindungi kepentingan kelompok-kelompok suku yang beridentitas sosial dan budaya tersendiri yang berbeda dari identitas masyarakat yang lebih luas yang dapat menyebabkan mereka mudah menjadi pihak yang tidak memperoleh manfaat dari proses pembangunan. MA&KAT dapat diidentifikasi dengan ciri-ciri sebagai berikut: -
Ikatan erat dengan wilayah leluhur dan sumber daya alam di wilayahnya;
-
Identifikasi diri dan identifikasi oleh orang lain sebagai anggota kelompok budaya tertentu;
-
Bahasa asli;
9
-
Lembaga-lembaga adat; dan
-
Memenuhi kebutuhan pokok sendiri.
-
Kelompok yang karena kondisinya tersebut belum terlibat dan mendapat akses pelayanan sosial, ekonomi maupun politik yang setara dengan masyarakat umum.
Berdasarkan ciri-ciri di atas, terdapat banyak kelompok di Indonesia yang dapat dimasukkan ke dalam kategori MA&KAT, misalnya: 1. Kantung-kantung kecil kelompok penduduk yang sangat terpencil dan miskin seperti
penduduk Mentawai dan penduduk pulau-pulau kecil lainnya. Kelompok-kelompok semacam itu dapat dengan mudah terkena dampak negatif proyek pembangunan. 2. Suku-suku yang jauh lebih besar yang memiliki bahasa sendiri, identitas, ikatan tradisi dan memperlihatkan perilaku sosial budaya seperti suku Dayak di Kalimantan atau kelompok-kelompok suku di Nusa Tenggara Timur. 3. Masyarakat-masyarakat majemuk, yang terpinggirkan dari sisi budaya atau ekonomi, seperti masyarat nelayan di Kawasan Indonesia Timur yang memiliki identitas yang unik dan juga menduduki posisi lebih rendah dalam struktur sosial lokal. Pengalaman dari rangkaian proyek PPK dan PNPM MPd sebelumnya Selama lebih dari sepuluh tahun sejarah rangkaian proyek PPK dan PNPM MPd, tidak dijumpai dampak negatif sistematis pada MA&KAT. Pengamanan sosial dalam setiap tahapan proyek PPK dan PNPM MPd ternyata sangat mudah diterapkan sesuai budaya lokal dan sesuai dengan struktur lokal. Berikut ini diberikan contoh-contoh spesifik. -
Di Jawa, suku Baduy menolak proyek-proyek pembangunan dari luar. Proyek baru masuk wilayah Baduy setelah pemimpin adat menyatakan berminat dan tatacara pertemuan disepakati dan dicatat oleh kedua belah pihak.
-
Masyarakat asli di pulau Nias, Sumatera Utara pada awalnya menghadapi sejumlah masalah pelaksanaan karena terisolasi dan struktur desanya yang sangat hirarkis. Namun pada pelaksanaan PPK tidak ditemukan dampak negatif yang terjadi.
-
Pelaksanaan PPK di Kawasan Indonesia Timur juga tidak menyebabkan dampak negatif sistematis pada kelompok-kelompok suku minoritas. 10
Pedoman Praktis Pengamanan Sosial 1. Kajian sosial
Apabila hasil penapisan dalam persiapan proyek mengidentifikasi ada MA&KAT di lokasi, maka proyek harus melakukan kajian sosial untuk mengevaluasi potensi dampak positif atau negatif. Kedalaman dan jenis analisis kajian tergantung kepada skala proyek dan potensi dampaknya. 2. Konsultasi dan Partisipasi
Ketika proyek menimbulkan dampak kepada MA&KAT, maka proyek harus memastikan terselenggaranya konsultasi bebas dan terbuka sebelum kegiatan dilaksanakan. Proyek memastikannya melalui: (i) penyelenggaraan konsultasi dalam tahap persiapan/ perencanaan dan pelaksanaan yang melibatkan lintas gender dan lintas generasi termasuk organisasi masyarakat adat dan lembaga swadaya masyarakat, (ii) penerapan metode konsultasi sesuai dengan nilai sosial dan budaya dari MA&KAT dengan perhatian khusus terhadap wanita dan anak muda, (iii) penyediaan informasi terkait proyek yang sesuai dengan kondisi budaya setempat. Mekanisme konsultasi harus memastikan bahwa kelompok-kelompok MA&KAT: -
Dimintai pendapat sehubungan dengan sub-proyek yang dapat membawa dampak (positif atau negatif) kepada mereka.
-
Mendapat peluang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan sub-proyek.
-
Mendapat peluang untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Perencanaan Penanganan MA&KAT/PPM (Indigenous People Plan/IPP)
Berdasarkan kajian sosial dan konsultasi dengan MA&KAT yang terkena dampak negatif, maka proyek harus menyusun Perencanaan Penanganan MA&KAT untuk memastikan bahwa (i) MA&KAT yang terkena dampak negatif memperoleh manfaat sosial dan ekonomi dari pelaksanaan proyek, (ii) Dampak negatif yang ditimbulkan dapat dihindari, ditanggulangi atau memberikan kompensasi. Detail PPM lihat Lampiran 1. 4. Keterkaitan dengan lahan dan sumber daya alam
11
(i) MA&KAT memiliki hubungan keterikatan dengan tanah, hutan, air, lingkungan hidup dan sumber daya alam, sehingga perhatian khusus harus diberikan ketika terjadi dampak negatif. Proyek harus memastikan tanah dan sumber daya terkait hukum adat tetap dapat diakses oleh MA&KAT untuk kesinambungan budaya dan kehidupannya. (ii) Apabila subproyek meliputi pengembangan komersial dari sumber daya alam pada lahan dalam wilayah MA&KAT, maka proyek harus memastikan MA&KAT menerima informasi yang cukup mengenai hak terhadap sumber daya dan penggunaan tanah adat, dalam konsultasi yang bebas dan terbuka sebelum kegiatan dilaksanakan. MA&KAT menerima manfaat ataupun kompensasi yang sesuai dengan pengembangan lahan tersebut. (iii) Proyek harus menghindari terjadinya relokasi MA&KAT secara fisik, apabila hal tersebut tidak dapat dihindarkan maka proyek harus mendapatkan dukungan dari MA&KAT dalam proses konsultasi. Dalam proses pengadaan tanah/lahan dilakukan melalui donasi sukarela sesuai dengan kebiasaan lokal, masyarakat dapat mendonasikan tanah, lahan, aset atau memindahkan bangunannya tanpa diberikan kompensasi. Kajian Lingkungan Hidup: Dalam menganalisis dampak lingkungan hidup, fasilitator bersama masyarakat harus dapat mengidentifikasi semua potensi dampak yang mungkin timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan. Fasilitator dan masyarakat memeriksa hal-hal yang dapat terjadi selama konstruksi dan setelah konstruksi selesai. Evaluasi dampak lingkungan dan penanggulangannya dalam program PNPM mencakup tiga fakta penting: -
Potensi dampak lingkungan yang kecil, karena itu strategi umum yang dijalankan di bawah PNPM tetap relevan;
-
Terdapat potensi dampak lingkungan, seiring dengan meningkatnya BLM sebesar tiga kali lipat.
-
Sebagian besar isu yang timbul karena tidak menerapkan praktik teknik sipil, di mana hal ini dapat dipecahkan melalui pelatihan dan supervisi yang memberikan bantuan teknis kepada fasilitator dan masyarakat. Jumlah pengaduan mengenai 12
isu lingkungan sangat kecil. Hal ini terjadi karena tidak adanya perhatian masyarakat pada lingkungan atau keengganan melapor. Ketiga isu di atas berupaya ditanggulangi dalam PNPM MPd. Fasilitator bertanggung jawab untuk menjelaskan potensi dampak lingkungan dan penanggulangannya kepada pelaksana di desa dan memantau pelaksanannya. Sanksi dikenakan bila ditemukan, pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Hal ini dapat menjadi penyebab pembatalan kegiatan di lokasi tertentu dan/atau pergantian fasilitator bersangkutan. Contoh dampak lingkungan dari jalan desa menurut jenis dampak dapat dilihat berikut ini: Kategori 1: Serius tetapi masalah lokal Konsentrasi aliran air Tanah longsor Hilangnya tanah produktif akibat tanah longsor
Kategori 2: Dampak negatif serius lingkungan Penjualan tanah ke orang luar Penebangan hutan Meningkatnya endapan karena erosi jalan
Kategori 3: Dampak negatif dengan potensi kecil atau dampak kurang penting Pencemaran udara dari kendaraan Banjir karena penempatan jembatan tidak tepat Peningkatan kadar debu di udara Peningkatan kejahatan di desa Kebisingan
Kategori 4: Dampak tidak jelas, positif atau negatif Meningkatnya penggunaan pupuk kimia dan pestisida Pengembangan industri kecil yang mencemari lingkungan Meningkatnya intensitas pertanian atau peternakan Warga mencari kerja di luar desa Memindahkan rumah ke tepi jalan Pendatang pindah ke desa
Kategori 5: Jelas dampak positif Berkurangnya erosi dari tanah pertanian karena penggunaan teknologi yang lebih baik Tersedianya bahan bangunan di desa Peningkatan pelayanan, termasuk kesempatan mendapat layanan kesehatan dan pendidikan
Kategori 6: Dampak negatif, tetapi dapat diterima masyarakat setempat Kecelakaan lalu lintas Kehilangan tanah karena digunakan untuk pelebaran jalan
Dampak negatif lingkungan pada jalan dan jembatan, misalnya, timbul terutama karena gangguan-gangguan pada tanah yang kurang stabil dan sangat mudah dipengaruhi
13
tanah longsor atau perubahan aliran air. Penggalian dan pembuatan tanggul sering menimbulkan tanah longsor atau erosi. Tanah longsor membawa tiga jenis dampak negatif: - berbahaya bagi tanah pertanian atau perumahan - meningkatkan erosi karena tanah tidak padat - mengalihkan arus air hujan
Pengisian formulir 22 merupakan hal wajib dari proses perencanaan. Setiap jenis proyek harus diuji dari berbagai segi untuk mencegah serta menyiapkan rencana untuk menangani potensi dampak lingkungan. Selama masa konstruksi, formulir yang sama dibawa ke lapangan dan diperiksa, untuk memastikan informasi yang diisi sesuai dengan kondisi lapangan dan jika membutuhkan perbaikan/perubahan dapat direvisi dengan tepat. Pada akhir konstruksi, formulir diperiksa ulang untuk memastikan bahwa semua kegiatan telah dilakukan sesuai rencana. Fasilitator Teknik Kabupaten bertanggung jawab memeriksa semua desain infrastruktur. Jika terdapat desain yang tidak dilengkapi dengan formulir 22 yang telah diisi dengan benar beserta dengan penjelasan mengenai potensi dampak dan penanggulangannya, maka desain tersebut haruslah ditolakatau tidak disetujui. Pengalaman dari rangkaian proyek PPK dan PNPM Perdesaan sebelumnya
DAMPAK LINGKUNGAN
LOKASI
KEGIATAN
KETERANGAN
Kecamatan Sosopan, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara
Proyek irigasi Aek Bustak
Lancap Jae, Kecamatan Arse
Penggunaan alat-alat Mengganggu kehidupan Umumnya tidak dapat berat untuk pembuatan liar di hutan sekitar dihindari dan jalan baru dampaknya hanya sementara.
Menyebabkan wilayah Fasilitatior Teknik hilir kering karena tidak seharusnya memeriksa ada air mengalir lagi dampak peningkatan kebutuhan air di hilir.
14
Provinsi Riau Pembangunan jalan menuju hutan lindung
Menjadi penghubung Potensi masalah cukup bagi pengangkutan kayu besar, perlu sosialisasi curian untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan
Tana Toraja, Gorong-gorong dibuat Air buangan tanpa Sulawesi pada umumnya tanpa kendali merusak ladang Selatan struktur pelindung atau kebun, serta termasuk dinding menyebabkan tanah penahan, bangunan longsor di lereng-lereng penampung, dan saluran jalan wilayah pembuang. pegunungan.
Fasilitator Teknik tidak mengikuti prinsipprinsip perencanaan yang baik. Perlu diketahui mengapa fastekab tidak menolak disain yang kurang baik.
Cilacap, Jawa Konstruksi jembatan Tengah dengan pengurangan penampang basah
Fasilitator Teknik tidak mengikuti prinsipprinsip perencanaan yang baik. Perlu diketahui mengapa fastekab tidak menolak desain yang kurang baik.
Berkurangnya lebar sungai menyebabkan banjir, dan berdampak merusak sawah-sawah produktif.
Pedoman Praktis Pengelolaan Lingkungan (Environmental Code of Practices / ECoPs) 1. Hal-hal yang Dilarang
Dalam pelaksanaan kegiatan proyek telah ditetapkan Daftar Larangan yang akan membatasi kegiatan-kegiatan yang dapat berdampak negatif bagi sosial maupun lingkungan hidup. 2. Kondisi Lapangan a. Pertimbangkan terjadinya pencemaran air b. Hindari membangun jalan di tanah atau daerah yang mudah longsor c. Hindari pembuatan jalan atau bangunan yang bersebelahan dengan sungai d. Lindungi lahan basah dari pembangunan infrastruktur
15
e. Cegah pencamaran di dalam atau dekat habitat laut f. Lindungi habitat hidupan liar dari pembangunan infrastruktur g. Hindari kegiatan di kawasan lindung 3. Pengelolaan Lokasi Konstruksi a. Hindari lokasi konstruksi dari bahaya material bekas yang tidak terpakai yang
dapat mengkontaminasi tanah dan air tanah serta membahayakan bagi masyarakat sekitar b. Hindari terjadinya genangan air yang berisiko terhadap kesehatan c. Kurangi dan kontrol kebisingan yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi d. Kontrol debu selama kegiatan konstruksi 4. Jalan a. Hindari membangun jalan yang melalui hutan primer b. Cegah terjadinya erosi lereng c. Cegah longsoran pada lereng miring d. Gunakan dinding penahan tanah untuk mencegah longsor e. Hentikan erosi lereng dengan tanaman penghambat f. Cegah longsoran tanah pada jalan dan timbunan g. Hentikan longsoran lereng dengan penahan (batu atau krib) di bagian bawah
lereng h. Gunakan turap untuk menstabilkan lereng bagian timbunan i. Hindari pembangunan jalan di daerah kemiringan lereng yang terlalu curam j. Hentikan erosi pada selokan dan badan jalan k. Lindungi selokan dari erosi dengan membuat struktur terjunan, saluran
pembuang, dan gorong-gorong l. Hindari menggali pasir, kerikil atau batu-batu dari dalam sungai untuk
membangun jalan 5. Ketersediaan Air a. Selalu menjalankan pengelolaan resapan air yang baik b. Lindungi hutan dan kelola cadangan air hutan c. Jangan biarkan pihak luar merusak hutan di bukit dan gunung
16
d. Sebelum menggunakan sumber air baru harus melakukan uji kualitas air
terlebih dulu e. Lindungi sumber-sumber air dari pencemaran dan kontaminasi f. Bagilah sumber air yang langka kepada pemanfaat lainnya g. Tempatkan sumur gali pada jarak yang aman dari septik tank h. Gunakan saringan air sederhana jika diperlukan i. Selalu sediakan drainase yang baik pada tempat umum dan pemukiman 6. Sanitasi a. Buatlah septik tank yang lengkap dan pastikan semua bagiannya berfungsi
baik b. Gunakan septik tank untuk pengelolaan air kotor, buanglah air kotor dengan
benar dan sedotlah endapan lumpur secara berkala c. Jagalah kebersihan fasilitas mandi-cuci-kakus (MCK) 7. Pengelolaan sampah a. Jangan membuang sampah sembarangan b. Lakukan pemisahan jenis sampah untuk tujuan daur ulang 8. Pasar a. Jagalah kebersihan pasar b. Kontrol lalat dan binatang pembawa penyakit lainnya c. Daur ulang sampah menjadi pupuk/kompos d. Jagalah kebersihan fasilitas MCK di pasar 9. Sungai a. Hindari membangun dekat jalur sungai b. Lindungi aliran sungai dan tanah tepi sungai dari erosi c. Pastikan tanggul tanah stabil d. Lindungi tanggul tanah dari erosi e. Jangan mengambil pasir, kerikil atau batu dari sungai 10. Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat/Pekerja a. Dalam kegiatan konstruksi, masyarakat/pekerja harus dilengkapi dengan
peralatan yang aman (sepatu bot, topi/helm, dll).
17
b. Setiap kegiatan konstruksi harus dilengkapi dengan rencana/aturan
keselamatan kerja.
18
BAB 3 PENERAPAN PENGAMANAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PNPM MANDIRI PERDESAAN Penerapan Pengamanan Sosial dan Lingkungan Hidup bukan suatu hal baru dalam PNPM MPd dan bukan tambahan prasyarat dalam pelaksanaan program. Kebijakan ini telah ada di dalam desain operasional program bahkan sejak pelaksanaan Program Pengembangan Kecamataan (PPK) sebelumnya. Semua unsur pelaku PNPM MPd harus memperhatikan potensi dampak negatif terhadap sosial dan lingkungan, untuk kemudian merencanakan pencegahan dan penanganan/mitigasi. Kebijakan pengamanan sosial dan lingkungan ini harus bisa dipraktekan secara praktis dalam siklus pelaksanaan PNPM. •
Di dalam siklus PNPM, identifikasi MA&KAT sudah perlu diperhatikan pada langkah awal pada saat sosialisasi dengan mengacu data MA&KAT yang ada di panduan ini dan kajian adat, sosial dan ekonomi desa.
Sesudah MA&KAT
teridentifikasi perlu ada proses agar kelompok mayoritas dan pemda merasa ikut bertanggung jawab atas nasib dan hak-hak MA&KAT; bagaimana agar kepentingan mereka bisa terakomodasi oleh PNPM dan masyarakat desa secara lebih luas. •
Isu lingkungan muncul pada saat mulai mengidentifikasi proyek, pemilihan usulan, pembuatan proposal teknis sampai pada pascakonstruksi yaitu pemeliharaan dan perawatan.
•
Isu tanah muncul pada saat identifikasi usulan, pembuatan proposal sampai pada kepastian diterimanya usulan. Dokumentasi hibah atau pengalihan tanah harus dilakukan sesuai persyaratan perundangan yang berlaku.
3.1 APAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN PENERAPAN PENGAMANAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PNPM MPd? Penerapan pengamanan sosial dan lingkungan hidup dalam PNPM MPd adalah langkah-langkah pencegahan dan penanganan terhadap dampak negatif sosial dan lingkungan.
19
PENERAPAN PENGAMANAN LINGKUNGAN HIDUP Manfaat yang timbul karena desa membangun infrastruktur dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yaitu: • Kualitas desain • Kualitas konstruksi, yang tergantung keterampilan masayarakat dan kualitas
supervisi • Kualitas bahan yang digunakan dalam konstruksi • Pemakaian infrastruktur secara wajar • Dampak lingkungan
Dalam proses pembangunan, kualitas dikendalikan dengan menerapkan beberapa instrumen yang telah disediakan, termasuk format untuk pemeriksaan desain, format untuk memeriksa kualitas konstruksi, dan spesifikasi bahan yang digunakan. Pelatihan juga diberikan kepada masayarakat maupun kepada fasilitator yang membantu proses desain dan pelaksanaan.
Khusus untuk
masalah dampak lingkungan, format tersedia untuk menguraikan potensi dampak negatif terhadap lingkungan, yaitu formulir 22 yang merupakan kelengkapan pengajuan usulan desa. Setiap jenis infrastruktur yang dibangun oleh masyarakat dapat menimbulkan dampak negatif lingkungan, sehingga pada formulir 22 tersebut perhatian terfokus pada beberapa jenis masalah. Masyarakat dan fasilitator akan mengidentifikasi dampak negatif yang sangat serius berskala besar yang dapat terjadi, yaitu dampak yang mengakibatkan manfaat terhapus atau sangat kurang. Juga akan mengidentifikasi dampak yang sangat mungkin terjadi, walaupun kerugiannya mungkin tidak besar. Penggunaan ceklis kurang praktis untuk menguraikan masalah dampak, karena jumlah jenis masalah sangat besar; dimana setiap jenis infrastruktur terdapat puluhan jenis dampak negatif yang mungkin timbul. Dampak negatif lingkungan ada dua tipe masalah yang berbeda. Dampak negatif lingkungan mungkin terjadi karena pengaruh infrastruktur terhadap lingkungan di 20
sekitarnya. Misalnya, karena ada saluran drainase di pinggir jalan, terdapat lahan yang terkena banjir karena pembuangan dari saluran pinggir tidak teratur. Jenis satu lagi adalah kerusakan yang terjadi di infrastruktur yang berasal dari lingkungan di sekitarnya. Misalnya, jalan yang terputus karena terkena longsor besar. Karena jenis dampak negatif lingkungan sangat banyak, secara nasional sedang disusun database tentang jenis dampak negatif lingkungan untuk setiap jenis infrastruktur. Database tersebut akan diisi berdasarkan masukan dari lapangan dan dari spesialis tiap jenis infrastruktur, dan termasuk beberapa informasi sebagai referensi bagi pelaku di lapangan, termasuk: • Jenis infrastruktur • Jenis masalah • Penyebab masalah • Cara menghindari masalah tersebut atau cara memperkecil dampak
negatifnya • Cara memperbaiki masalah dampak • Tingkat potensi masalah (skor 1 sampai dengan 4) • Kemungkinan terjadi masalah tersebut (skor 1 sampai dengan 4)
Masukan dari lapangan dikumpulkan pada sesi pelatihan penyegaran atau melalui laporan rutin dan dapat dilengkapi oleh spesialis dan tim teknis nasional secara kontinyu berdasarkan masukan dan saran dari lapangan. Masalah yang timbul di lapangan agar dilaporkan oleh fasilitator dalam Laporan Bulanan fasilitator. Masyarakat
dan
fasilitator
biasanya
belajar
tentang
dampak
lingkungan
berdasarkan pengalaman sendiri di lapangan, tetapi banyak jenis dampak lingkungan relatif jarang terjadi, sehingga database sangat bermanfaat untuk belajar tentang jenis masalah serius yang jarang terjadi. Apalagi, desa atau fasilitator belum tentu berpengalaman dengan banyak jenis infrastruktur, dan 21
dampak lingkungan untuk infrastruktur perdesaan hampir selalu sangat lokal, sehingga masyarakat belum tentu tahu tentang dampak lingkungan yang terjadi di desa lain. Dua jenis supervisi terhadap dampak lingkungan harus dilakukan.
Supervisi
pertama adalah pemeriksaan desain infrastruktur oleh fasilitator teknik di tingkat kabupaten. Salah satu hal yang diperiksa adalah formulir 22 yang disusun sebagai bagian dari desain. Formulir 22 wajib diisi untuk setiap usulan infrastruktur yang ada. Supervisi yang kedua adalah supervisi selama pelaksanaan di lapangan, dengan menggunakan format pemeriksaan yang sudah ada. Selain format tersebut, setiap orang yang memeriksa infrastruktur di lapangan dapat mengamati perlakukan yang telah diusulkan untuk menghindari terjadinya dampak lingkungan yang negatif. Fasilitator memberi umpan balik kepada tim desa melalui buku bimbingan desa, yang merupakan alat wajib selama pelaksanaan.
Supervisor tingkat
kabupaten, provinsi, regional, maupun nasional dapat memeriksa buku bimbingan untuk melihat apakah desa telah diberi masukan yang layak. Pengertian tentang jenis prasarana yang dibangun oleh masyarakat Sebelum membahas dampak lingkungan, perlu menyamakan persepsi tentang jenis infrastruktur yang biasanya dibangun oleh masayarakat. (i). Jalan Jalan desa yang biasa dibangun terdiri dari jalan yang mempunyai permukaan yang dapat dilalui sepanjang tahun.
Konstruksi jalan tidak menggunakan
pekerjaan tanah yang sangat besar seperti yang dilakukan untuk jalan kabupaten, jalan provinsi, atau jalan tol. Sebagian dari jalan menggunakan permukaan yang lebih permanen, dari rabat beton atau aspal. Kendaraan yang menggunakan jalan desa relatif ringan, akan tetapi kadang-kadang jalan dilalui truk berat yang merusak permukaan jalan.
22
(ii). Jembatan Terdapat banyak jenis jembatan di lapangan, karena sangat tergantung pada akses ke lokasi, bahan yang tersedia, dan manfaat yang diharapkan. Jenis jembatan termasuk jembatan yang mempunyai gelagar yang berkedudukan di atas fondasi dan pilar-pilar, dengan panjang yang tidak terbatas.
Gelagar
dapat dibuat dari baja, kayu, dan beton bertulang (dengan panjang terbatas), dengan muatan yang terbatas. Di tempat tertentu dapat dibangun jembatan lengkung dengan panjang yang terbatas. Pada lokasi tertentu terdapat jembatan banjir limpas, agar air dapat lewat di atas jembatan pada saat debit besar, walaupun biasanya air hanya melewati gorong-gorong di bawah. Jembatan gantung sering dibangun, akan tetapi hanya digunakan untuk kendaraan roda-2 atau pejalan kaki. (iii). Penyediaan air bersih Infrastruktur untuk penyediaan air bersih juga banyak bervariasi. Sebagian memanfaatkan mata air sebagai sumber air bersih, walaupun jaraknya sangat jauh dari kampung dan perlu jaringan pipa. Sebagian memanfaatkan air tanah dengan membangun sumur gali atau sumur bor. Kadang-kadang, infrastruktur memanfaatkan air permukaan, tetapi pemanfaatan ini perlu upaya untuk membersihkan air sebelum digunakan oleh masyarakat. Infrastruktur air minum relatif jarang dibangun. Rata-rata kegiatan memanfaatkan sumber air bersih yang sudah biasa digunakan, tetapi sulit aksesnya. Sehingga kegiatan hanya memperlancar akses pada air bersih yang sudah pernah digunakan. (iv). Fasilitas sanitasi Fasilitasi seperti MCK (Mandi-Cuci-Kakus) sering dibangun, dan kadangkadang dibangun dengan jumlah cukup banyak agar dapat dimanfaatkan oleh banyak orang di banyak tempat. Manfaatnya terhadap kesehatan masyarakat sangat
besar,
asal
dibangun
dengan
baik
dengan
memperhatikan
pembuangannya. Biasanya dibangun lengkap dengan septik tank dan resapan.
23
(v). Bangunan Banyak jenis bangunan dibuat oleh masyarakat, terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan atau pendidikan.
Bangunan menggunakan
teknik yang biasa dilakukan oleh masyarakat, termasuk fasilitas sanitasi dan air bersih. (vi). Pasar Pasar juga merupakan bangunan, tetapi berbeda dengan bangunan untuk fasilitas kesehatan atau pendidikan. Situasi jauh berbeda, jenis konstruksi berbeda dan biasanya terbuka, dan terjadi lalu lintas dan sampah yang jauh lebih banyak. (vii). Listrik Pembangkit listrik di perdesaan terdiri dari beberapa macam, seperti tenaga surya, tenaga angin, mikrohidro, dan penggunaan genset. Setiap jenis kegiatan ini cukup jauh berbeda, dan sangat tergantung situasi yang ada di daerah.
Penggunaan tenaga surya harus di daerah yang cukup terang.
Tenaga angin harus ada di daerah yang ada angin yang cukup konstan. Mikrohidro harus diletakkan di tempat yang ada aliran air yang cukup besar dan yang mengalir sepanjang tahun. Genset dapat dipasang di hampir semua daerah. (viii). Irigasi Kegiatan irigasi terdiri dari dua unsur, yaitu sumber air seperti bendungan dan saluran air untuk distribusi dan pembuangan. Pada umumnya irigasi yang dibangun oleh masyarakat merupakan perbaikan dari sistem irigasi yang sudah ada tetapi kurang berfungsi, karena jaringan saluran baru memerlukan survei dan desain teknis yang cukup rumit. Bendungan yang dibuat biasanya bendungan pendek pada sungai kecil, yang meningkatkan ketinggian air agar dapat mengalir ke sawah. Saluran drainase diperlukan, tetapi juga relatif rumit untuk didesain. (ix). Lain-Lain 24
Terdapat banyak jenis infrastruktur yang lain seperti lantai jemuran hasil pertanian, tambatan perahu, embung air, dan lain-lain yang memenuhi beberapa kriteria, yaitu: -
Memberi manfaat kepada masyarakat umum, terutama orang miskin
-
Dapat dikerjakan, dioperasikan, dan dipelihara oleh masyarakat
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam desain dan konstruksi infrastruktur yang berkaitan dengan dampak lingkungan Terdapat banyak sekali kemungkinan terjadi dampak lingkungan yang negatif, baik dampak yang merusak lingkungan di sekitar infrastruktur maupun dampak yang merusak infrastruktur sendiri. Di bawah ini diuraikan contoh-contoh dampak negatif untuk kedelapan jenis infrastruktur yang dijelaskan di atas. Harus diingat, ini hanya contoh, dan contoh yang diuraikan belum tentu terjadi di semua lokasi. Di banyak lokasi, masalah yang terjadi bukan karena dampak lingkungan, tetapi masalah yang timbul akibat kesalahan disain, kesalahan konstruksi, kesalahan bahan, atau kesalahan pemakaian. (i). Jalan Dampak lingkungan negatif yang terjadi untuk jalan desa termasuk: • Longsor besar atau kecil, pada tanah liat atau tanah berpasir • Erosi tebing, termasuk jatuhnya batu lepas • Kerusakan permukaan jalan dari aliran air di atas • Jalan tergenang atau terpotong karena drainasenya kurang lancar • Banjir karena pembuangan air tidak teratur • Kerusakan hutan karena peningkatan akses • Kerusakan sungai karena pembuangan sisa tanah • Peningkatan debu 25
• Peningkatan kecelakaan • Masalah keamanan karena akses baru • Kerusakan jalan lain karena pengiriman bahan • Peningkatan harga lahan di sekitar jalan • Karena kurang pemadatan tanah, banyak tanah hilang atau terkena erosi • Gorong-gorong tersumbat • Dengan adanya jalan, penggunaan item di negative list meningkat
(pestisida, herbisida, gergaji mesin model rantai) • Kerusakan lahan di lokasi galian batu, sirtu dan pasir • Perubahan aliran air karena perubahan topografi di lokasi galian
(ii). Jembatan Dampak lingkungan negatif yang terjadi untuk jembatan desa hampir sama dengan jalan, tetapi termasuk: •
Peningkatan banjir dari sungai, karena penyempitan sungai
•
Terganggunya lalu lintas kapal
•
Tambahan erosi karena pengaliran air terkonsentrasi
•
Longsor di sekitar jembatan
•
Korosi struktur jembatan (gelagar baja)
•
Gangguan fondasi karena arus air
•
Risiko jika jembatan terkena sampah atau pohon yang terhanyut di sungai
•
Risiko terjadi kerusakan karena gempa bumi atau banjir besar di sungai
•
Risiko kepada pemakai jika jembatan ambruk atau putus
•
Kayu kurang baik karena sulit mencari kayu kelas satu
26
•
Penggalian batu di sungai berpotensi longsor dan merusak bangunan yang ada di sungai, terutama penggalian dekat kolom atau fondasi jembatan.
(iii). Penyediaan air bersih Masalah dampak lingkungan yang terjadi untuk infrastruktur air bersih termasuk: • Kontaminasi mata air • Kontaminasi air tanah • Drainase yang kurang baik mengakibatkan tempat becek • Pemakai air di hilir kehilangan debit air • Penurunan tinggi air tanah karena penggunaannya • Sistem irigasi kekurangan air karena sumber air irigasi dipakai sebagai
sumber air bersih (iv). Fasilitas sanitasi Masalah dampak lingkungan yang terjadi untuk MCK termasuk: • Kontaminasi air tanah karena septic tank bocor • Kontaminasi air tanah karena resepan tidak berfungsi • Kontaminasi air sumur karena letaknya terlalu dekat MCK dan air tanah
mengalir ke arah sumur • Bahaya dari gas bila tidak ada ventilasi atau ventilasi tersumbat • Udara dekat MCK bau • Peningkatan penyakit seperti diare karena kesalahan dalam konstruksi
MCK • Tanah becek di sekitar MCK karena saluran drainase tidak berfungsi • Kerusakan bangunan atas atau septic tank sebagai akibat gempa bumi
(v). Bangunan 27
Masalah dampak lingkungan yang terjadi untuk bangunan termasuk: •
Masalah drainase air hujan dari atap
•
Masalah pembuangan sampah
•
Masalah perubahan aliran air permukaan karena ada gedung
•
Risiko kebakaran
•
Masalah karena kurang ventilasi
•
Kemungkinan tidak mampu menahan gempa bumi, walaupun gempa tidak besar, sehingga bangunan rusak dan penduduk menjadi korban
•
Kemungkinan terjadi tsunami, sehingga harus ada akses ke tempat yang aman
•
Dampak terhadap hutan bila kayu diambil dari hutan untuk konstruksi atau untuk kayu bakar
(vi). Pasar Masalah dampak lingkungan yang terjadi untuk pasar desa termasuk: •
Dampak ekonomi dengan adanya pasar lokal, karena banyak penjual dari luar desa
•
Masalah drainase
•
Masalah sampah dari penjual
•
Masalah lalu lintas dan parkir kendaraan
•
Peningkatan kecelakaan
•
Kemungkinan makanan dan minuman terkena kontaminasi
•
Konflik antar penjual
•
Perbandingan jumlah kios dan los
•
Transparansi pengelolaan pasar
(vii). Listrik 28
Masalah dampak lingkungan yang terjadi untuk listrik termasuk: •
Risiko tersengat listrik
•
Kebutuhan biaya operasional cukup besar
•
Terjadi pencemaran air
•
Terjadi kebisingan
•
Konflik antar pemakai, komunal maupun individu karena pendistribusian listrik
•
Keamanan di sekitar rumah turbin dan tempat tenaga angin
•
Terganggunya habitat serta jalur migrasi satwa dan biota
(viii). Irigasi Masalah dampak lingkungan yang terjadi untuk irigasi termasuk: •
Pemakai air di hilir kehilangan debit air atau kekeringan
•
Terjadi banjir di hulu karena adanya bendungan
•
Terjadi banjir karena air eksternal masuk ke saluran irigasi
•
Pencemaran air karena pestisida
•
Bendungan atau saluran jebol
•
Konflik antar pemakai air irigasi
•
Kekurangan air mengakibatkan konflik
•
Kerusakan bangunan irigasi sebagai akibat gempa bumi
•
Kolam ikan tidak mendapat bagian air karena dipakai untuk irigasi
•
Longsor atau erosi
•
Terganggunya habitat serta jalur migrasi satwa dan biota
29
Hal-hal yang perlu diperhatikan pascakonstruksi Terjadi banyak dampak lingkungan negatif yang muncul setelah infrastruktur selesai dibangun. Khusus untuk dampak lingkungan negatif pascakonstruksi, ada tiga isu lain yang perlu dipertimbangkan: (1) Dari mana dana untuk memperbaiki masalah dampak lingkungan kalau kegiatan program sudah selesai? (2) Siapa bertanggung jawab atas identifikasi dan upaya perbaikan masalah tersebut? dan (3) Siapa ikut bekerja untuk memperbaiki masalah yang timbul? Jelas sebagian dari jawaban ini adalah tim pemeliharaan yang dipilih oleh desa sendiri, akan tetapi tidak selalu dapat dikerjakan dengan cara sesederhana itu. Kadang-kadang perlu bantuan dari luar. Masalah yang timbul di infrastruktur sangat tergantung musim. Infrastruktur yang kelihatan tidak ada masalah pada musim kemarau mungkin terkena banyak masalah pada musim hujan. Masalah yang sering timbul dan solusi pascakonstruksi termasuk: (i). Jalan •
Drainase tersumbat atau pembuangan tidak teratur
•
Saluran drainase hilang
•
Bahu jalan hilang atau tertutup tanaman tinggi
•
Tembok penahan tanah (TPT) atau bronjong rusak karena tekanan tanah, tekanan air, atau lubang suling di tembok kurang berfungsi
•
Tanah banyak hilang karena kurang padat
•
Ada sesuatu yang memblokir aliran air
•
Terjadi longsor
•
Masalah stabilitas bahu jalan
•
Pembuatan teras untuk membantu stabilitas lereng
•
Pembuatan saluran diversi agar air tidak lewat permukaan tebing
30
•
Penggunaan perlakuan vegetasi
(ii). Jembatan •
Korosi bahan struktur karena tidak dilakukan pengecatan struktur
•
Perlu penggantian kayu dek jembatan (atau diubah menjadi balok beton)
•
Perubahan aliran sungai, termasuk pengikisan tebing
•
Kerusakan pada fondasi atau sayap, termasuk retakan dan penurunan
•
Jembatan gantung perlu distel kembali kekencangan kabel
•
Kerusakan pada oprit jembatan (sambungan jalan)
(iii). Air Bersih •
Kontaminasi sumber air
•
Perbaikan pipa yang bocor atau pecah
•
Peningkatan sistem distribusi air
•
Pembersihan bangunan air dari lumpur dan lumut
•
Perbaikan saluran drainase di sekitar hidran dan kran
•
Pemantauan kualitas air
•
Pemantauan sumber air (mata air maupun air tanah)
•
Pemantauan pemakaian air
•
Pengumpulan iuran untuk operasi dan pemeliharaan
•
Sumur air menjadi sumber gas atau lumpur
•
Operasi dan pemeliharaan pompa air
(iv). Sanitasi •
Pembersihan seluruh fasilitas bangunan atas
•
Pembersihan septik tank
•
Perbaikan saluran drainase di sekitar MCK 31
(v). Bangunan •
Pemeliharaan gedung, termasuk pengecatan
•
Perbaikan kerusakan yang ada di gedung
•
Perhatian pada tanaman-tanaman yang ada di sekitar gedung
•
Terjadi pengalihan fungsi gedung, sehingga manfaatnya berkurang
•
Drainase dari sekitar gedung
(vi). Pasar •
Pengelolaan dan pembuangan permanen untuk sampah
•
Masalah kendaraan, tempat parkir, dan lalu lintas
•
Pengelolaan pasar
•
Penyelesaian konflik antar pemakai
•
Peningkatan fungsi pasar
(vii). Listrik •
Pembersihan saluran di mikrohidro dari sampah dan lain-lain
•
Pengelolaan pemakaian listrik
•
Pemeliharaan alat untuk tenaga surya dan tenaga angin
•
Pemeliharaan dan operasi genset
•
Perhatian pada faktor keamanan pemakaian listrik
•
Pemantauan pemakaian listrik
•
Peningkatan pemakaian yang menyebabkan peningkatan alat, distribusi, dan sistem
(viii). Irigasi •
Munculnya
konflik
antar
desa
atau
antar
masyarakat
karena
pendistribusian air
32
•
Saluran irigasi bocor
•
Saluran drainase kurang berfungsi, sehingga air tidak terbuang
•
Saluran irigasi dipakai sebagai kakus atau tempat pembuangan sampah
•
Saluran banjir karena banyak endapan
•
Saluran terkikis karena aliran air terlalu cepat
•
Saluran dan bangunan kurang dipelihara
•
Sifon tersumbat atau bocor sehingga tidak berfungsi
•
Tanah di bawah atau di samping bendungan terkena piping (terlubangi oleh air tanah, seperti pipa) sehingga air bocor dari bawah atau samping
•
Pengelolaan air kurang efektif
Hal-hal yang perlu diperhatikan pascabencana alam Kerusakan tidak hanya terjadi pada situasi normal atau pascakonstruksi, tetapi terjadi juga karena bencana alam yang merusak bangunan desa maupun lingkungan lokal. Jenis masalah yang timbul karena bencana alam termasuk: •
Kerusakan terjadi pada bangunan karena gempa bumi
•
Kerusakan terjadi pada bangunan karena kebakaran
•
Kerusakan terjadi pada bangunan dan perlengkapan karena terjadi banjir, termasuk tsunami
•
Kerusakan terjadi karena perubahan dalam pengaliran air
•
Adanya kebocoran gas atau lumpur dari sumur air
•
Runtuhnya bangunan karena terkena angin
•
Terjadi kerusakan prasarana karena gerakan atau penurunan tanah
•
Terjadi kontaminasi air
33
Khusus untuk masalah bencana alam, ada tiga langkah yang harus dilakukan oleh masyarakat dan fasilitator: (i) Tindakan preventif, terutama untuk perlindungan bangunan agar tahan gempa atau perlindungan terhadap banjir. (ii) Pengukuran tingkat kerusakan bila bencana terjadi.
Tiap infrastruktur
dapat dinilai sebagai berikut: • Tidak rusak • Rusak ringan; dapat digunakan sambil diperbaiki • Rusak berat; tidak dapat dipakai sebelum diperbaiki • Harus diganti
(iii) Rehabilitasi dan perbaikan
Penerapan Daftar Larangan Sesuai dengan penjelasan Bab 1.2 tentang Daftar Larangan (Negative List) yaitu hal-hal yang tidak boleh dibiayai oleh PNPM. Sebagian dari item di daftar tersebut terdiri dari tindakan yang berpotensi untuk merusak lingkungan.
Hal yang dianjurkan dilakukan dalam membuat proposal penghijauan atau perbaikan lingkungan hidup, seperti penghijauan bantaran sungai dan lainlain Beberapa kiat untuk proposal melakukan penghijauan desa: •
Menanam pohon di bantaran sungai atau di tebing yang mudah longsor dengan perdu, pohon bambu, atau pohon berakar dalam yang mudah tumbuh.
•
Tanam rumput yang menjalar untuk menutup tebing yang terbuka. Tanaman perdu dapat ditanam untuk mengurangi erosi dari tebing, yang dapat
34
mengurangi besarnya saluran dan mengurangi jumlah sedimentasi di saluran pinggir dan sungai. •
Bila tebingnya panjang dan curam sebaiknya dibuat saluruan diversi serta terasering. Jenis teras tergantung pada angka kemiringan, jenis tanah, dan fungsi lahan. Pada saat membuat teras bangku, sebaiknya lapisan tanah yang subur (solum) diamankan dulu, kemudian dihampar di atas teras bila selesai. Sebagian dari sistem terasering juga perlu saluran pembuangan dan bangunan terjun.
•
Buat kegiatan bersama untuk mengumpulkan pupuk dari daun-daun dan bahan organik yang ada.
•
Menanam bunga, tanaman obat, dan sayuran di perkarangan tiap-tiap warga agar lahan lebih berguna.
Hal-hal yang perlu dilakukan dalam menyiapkan makanan yang bersih dan sehat. Pemberian makanan tambahan (bagi balita, anak-anak dan ibu hamil) merupakan salah satu jenis kegiatan yang sering muncul dalam usulan kegiatan masyarakat dalam PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perdesaan Generasi Sehat dan Cerdas. Oleh karena itu, penyiapan makanan yang bersih dan sehat menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dalam meminimalkan terjadinya dampak negatif terhadap penerima manfaat (seperti : keracunan makanan). Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam menyiapkan makanan yang bersih dan sehat sebagai berikut : 1. Menjaga kebersihan • Cuci tangan dengan air bersih sebelum dan sesudah penyiapan makanan • Cuci tangan dengan air bersih setelah uang air besar dan kecil • Cuci dengan bersih peralatan yang akan digunakan untuk penyiapan makanan
35
• Jaga selalu kebersihan dapur dan lindungi makanan dari serangga, tikus dan hewan lainnya. • Gunakan kain yang bersih untuk membersihkan dapur dan selalu dicuci setelah digunakan. 2. Pisahkan bahan makanan mentah dengan makanan matang • Pisahkan bahan makanan mentah seperti daging, unggas dan makanan laut dari makanan yang sudah matang • Gunakan peralatan dapur seperti pisau dan papan pemotong yang berbeda untuk makanan yang mentah dengan makanan yang sudah matang • Jangan menggunakan piring bekas makanan mentah (daging, makanan dari laut, telur) untuk meletakkan makanan yang sudah matang 3. Memasak dengan benar • Pastikan makanan dimasak dengan matang, terutama daging, unggas, telur dan makanan laut • Rebuslah makanan yang berkuah sampai mendidih. Untuk daging dan unggas, pastikan air rebusan terlihat jernih dan bukan berwarna merah muda • Panaskan makanan yang telah dimasak, sebelum dikonsumsi kembali 4. Simpan makanan pada suhu yang aman • Jangan biarkan makanan disimpan dalam suhu kamar lebih dari 2 jam • Simpan makanan yang telah dimasak dan makanan yang cepat rusak pada lemari pendingin (suhu dibawah 5o C) • Segera hidangkan makanan yang telah dimasak • Jangan terlalu lama menyimpan makanan dalam lemari pendingin • Jangan biarkan makanan beku mencair pada suhu kamar • Jangan menggunakan kotak makanan dari bahan yang tidak sehat, seperti bahan styloform, plastik hitam, dll. 5. Gunakan air bersih dan bahan makanan mentah yang segar • Gunakan air bersih untuk memasak • Pilih bahan makanan mentah yang masih segar 36
• Pilihlah bahan makanan yang telah diproses, contohnya susu pasteurisasi • Cuci buah-buahan dan sayuran dengan air yang mengalir sebelum dimakan, terutama bila dimakan mentah. • Hindari bahan makanan yang sudah kadaluarsa • Sedapat mungkin menggunakan sayur dan buah-buahan yang berasal dari pertanian organik yang tidak menggunakan pupuk dan pestisida kimia.
Pada tahapan mana pengamanan lingkungan perlu disosialisasikan dan diperhatikan: Tahap Perencanaan: (i) Pada tahap sosialisasi FT perlu mengingatkan kembali masyarakat tentang perlunya memperhatikan keamanan lingkungan pada pembuatan proposal usulan atau desain dengan memperhatikan lokasi usulan itu akan dibangun. (ii) Pada tahap Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa Khusus Perempuan dan Musyawarah Desa serta dalam pelatihan tim penulis usulan, FT harus mengingatkan akan daftar negatif dan hal-hal yang tercantum dalam manual ini, termasuk bagaimana Form 22 bisa dipakai sebagai alat bantu pembuat usulan untuk melihat kemungkinan dampak yang akan timbul. (iii) Hal ini kemudian dicek dan diingatkan kembali oleh FT pada saat pelatihan tim verifikasi dan proses verifikasi. Pengawalan pengamanan desain ini harus terus dilakukan sampai MAD prioritas usulan. (iv) Semua upaya pencegahan dampak lingkungan yang sudah diantisipasi dalam design usulan prioritas harus diperhitungkan juga adanya anggaran dalam pembuatan RAB. (v) Desain dan RAB yang telah dibuat wajib disetujui oleh Fastekab untuk memastikan bahwa potensial dampak lingkungan telah teridentifikasi dan upaya pencegahannya telah terakomodir.
Setelah desain dan RAB
disertifikasi, maka dokumen surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) dapat
37
disiapkan.
Dokumen SPPB harus dilampiri dengan desain dan RAB yang
sudah dinyatakan layak oleh Fastekab, beserta dengan dokumen-dokumen lain yang diwajibkan dalam PTO. Tahap Pelaksanaan: Pada saat rapat pra pelaksanaan semua aspek lingkungan dan pengamanan secara keseluruhan harus dicek kembali dengan seksama. Sesuai rencana pelaksanaan dari rapat pra pelaksanaan, FT dan Kader Teknik perlu memonitor pelaksanaan
konstruksi
terutama
untuk
hal-hal
yang
berkaitan
dengan
kemungkinan timbulnya dampak dengan baik dan jika perlu dapat mengambil tindakan apabila ada hal-hal yang mempunyai potensi serius terhadap pengamanan lingkungan baik karena adanya perubahan kondisi lokasi kegiatan maupun karena adanya dampak yang belum teridentifikasi. Tahap Pemeliharaan: Banyak aspek dampak lingkungan yang negatif muncul justru pada saat pemeliharaan. Oleh sebab itu Tim Pemelihara harus benar-benar diperkuat dan dibekali pemahaman lingkungan yang baik. Dampak ini terutama sering muncul berkaitan dengan air atau bangunan air. FT harus memperhatikan apakah sudah disiapkan organisasi pemeliharaan yang baik serta mampu mengantisipasi dampak negatif lingkungan yang masih mungkin muncul beserta dengan rencana pemeliharaannya.
PENERAPAN PENGAMANAN SOSIAL HIBAH TANAH INDIVIDU dan ALIH FUNGSI TANAH DESA Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan hibah tanah individu atau alih fungsi tanah desa: (i)
Pihak yang akan menghibahkan tanah atau akan dibeli tanahnya oleh swadaya masyarakat harus sepenuhnya setuju tanpa tekanan dan tidak bertentangan dengan UU HAM. Sebagai apresiasi terhadap kesukarelaan
38
dapat dilakukan dengan penghargaan pengumuman terima kasih atas hibah di acara yang dihadiri masyarakat desa (misalnya saat MDST). (ii)
Hibah tanah yang bisa dilakukan dalam PNPM adalah hibah tanah secara penuh artinya kepemilikan tanah tidak lagi dimiliki oleh pemilik asalnya dan sudah sepenuhnya menjadi milik desa. Dalam kesepakatan hibah perlu dijelaskan secara gamblang pada pemberi hibah bahwa bila tanah mereka setuju dihibahkan berarti tanah tersebut secara penuh diserahkan kepada desa. Area yang dipakai sejak dihibahkan akan menjadi milik desa. Hibah bersifat final dan dinyatakan secara tertulis dalam Surat Kesepakatan Hibah.
(iii) Pihak yang bisa memberi hibah adalah pihak tercantum di surat kepemilikan tanah sesuai sertifikat, dokumen jual beli, girik atau dokumen lain yang secara legal diakui sebagai dasar kepemilikan tanah. Bila tanah tersebut sudah diwariskan tetapi belum diformalkan dalam surat kepemilikan tanah, maka seluruh ahli waris harus ikut menandatangani surat pernyataan hibah tersebut. (iv) Tidak bisa dilakukan tukar guling dengan tanah desa bila tanah desanya sudah
terdaftar
secara
resmi
karena
membutuhkan
persetujuan
pelepasan tanah desa sampai ke gubernur (mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku terkait aset desa seperti Permendagri IV/2007). Dalam kondisi khusus dimana upaya persetujuan bisa diusahakan kepada gubernur maka proses tukar guling bisa saja dilakukan. (v)
Bila menggunakan tanah desa dan terjadi alih fungsi, tetapi tetap merupakan tanah desa maka perlu dibuat kesepakatan alih fungsi dalam bentuk draft Peraturan Desa (Perdes) yang kemudian diajukan ke kabupaten.
(vi) Penyerahan dan kerelaan atas kesepakatan yang ada harus tertulis agar dikemudian hari tanah tersebut tidak menjadi sengketa. Ketetapan tersebut dimuat dalam dokumen hibah yang bisa didapat di kecamatan
39
(lihat contoh surat hibah 1 dan 2 di bawah). Isinya adalah persetujuan penghibahan yang ditandatangani pemilik sah atau bila sudah meninggal maka tanda-tangan semua ahli warisnya, sketsa tanah yang dihibahkan, rincian luasannya, materai, mengetahui kades dan tetangga dekatnya. Dilampiri bukti kepemilikan awalnya (girik, surat jual beli, atau dokumen legal lainnya). Untuk kasus di Pulau Jawa umumnya diikuti dengan perubahan dalam dokumen letter C di kelurahan/desa. (vii) Surat kesepakatan hibah harus disiapkan pada saat pengusulan proposal, sementara bentuk finalnya adalah pada saat MAD penetapan.
Untuk
peralihan fungsi tanah desa, Draft Perdes peralihan fungsi tanah harus sudah disiapkan pada saat MAD penetapan. Sesudah usulan disetujui dilakukan verifikasi lagi apakah memang tanah dibutuhkan dan apakah luasnya sesuai usulan semula, bila tidak sesuai maka Perdes atau surat hibah harus disesuaikan. (viii) Bila tanah yang dihibahkan sebagian tersebut sudah bersertifikat maka perlu ada proses revisi sertifikat tanah yang dibiayai desa/swadaya masyarakat (secara teoritis di bawah 400 m2 biaya gratis). (ix) Pencatatan
dokumen-dokumen
ini
terutama
dibutuhkan
sebagai
persyaratan legal peralihan fungsi atau kepemilikan tanah, bukan semata administrasi PNPM.
40
Contoh surat hibah 1: dilakukan oleh pemilik langsung sebagai kelengkapan usulan desa
41
42
2). Contoh surat hibah 2: bila nama pada surat tanah bukan pemilik tanah, tapi nama orang tuanya atau kerabatnya yang mewariskan tanahnya
43
44
Dalam kasus penggunaan tanah milik Kementerian Kehutanan yang digunakan menjadi sumber atau lintasan air bersih atau bangunan mikro hidro maka perlu ada persetujuan Kementerian Kehutanan dan perlu dipastikan bukan dibangun di daerah inti taman nasional atau hutan lindung. Contoh Peraturan Desa:
45
Ringkasan hal-hal yang perlu dilakukan dan diperhatikan bila ada hibah tanah dari individu atau alih guna tanah desa: (i) Bila ada penghibahan tanah maka saat pengajuan usulan desa, surat hibah tersebut harus sudah ada. Desa dengan pihak yang memberi hibah harus menyiapkan surat hibah ini dan kemudian dicek oleh FK untuk memastikan hibah tanah dilakukan dengan sukarela dan merupakan hibah penuh (benarbenar sepenuhnya diserahkan kepada desa). Tanah yang akan dipakai untuk pembangunan infrastruktur hanya bisa dilakukan bila tanah tersebut adalah tanah desa atau tanah individu yang telah dihibahkan atau dibeli masyarakat desa secara swadaya. Bentuk surat hibah adalah sesuai yang dicontohkan di atas, bisa berupa hibah dari pemilik yang tercantum di surat tanah atau oleh ahli waris (bila pewaris belum mengubah surat tanah); bila hibah dari ahli waris maka semua pihak yang berhak atas warisan sesuai hukum sipil atau hukum agama harus menandatangani surat hibah tersebut. (ii) Pada saat MAD penetapan harus dicek kembali apakah tanah yang dihibahkan memang dibutuhkan dan luasnya sesuai yang disebutkan, bila tidak dibutuhkan maka surat hibah harus dibatalkan dan bila luasnya berbeda maka surat hibah harus diperbaiki. Desa membuat proposal dan FK harus memastikan hal ini. FasKab harus memastikan bahwa semua prosedur di atas dilakukan pada saat verifikasi dan pemeriksaan RAB dan desain. Pada saat MAD penetapan, surat hibah tersebut ditandatangani Camat. (iii) Pada saat MAD penetapan, bila tanah desa dialihfungsikan maka draft Perdes harus sudah siap dan ditandatangani Kades dan peserta penetapan musyawarah desa. Perdes yang sudah ditetapkan akan dikirimkan sebagai tembusan kepada Kabupaten. (iv) Semua status tanah tersebut kemudian diusahakan agar disahkan secara hukum. Desa harus menguruskan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan ke Kantor Pajak untuk tanah yang dihibahkan dari tanah individu.Sementara bila tanah sudah bersertifikat, maka desa harus menguruskan penyesuaian
46
sertifikatnya. Bila belum bersertifikat dan lokasinya di Pulau Jawa maka transaksi tersebut baik hibah maupun dibeli swadaya harus dicatatkan oleh Sekdes di buku letter C di desa.
3.1.2.2. PENGUATAN MA&KAT MA&KAT ada di daerah kerja kita apabila: •
Dalam Peta Kabupaten terdapat KAT di desa yang berwarna merah. Contoh Peta Kabupaten Cianjur
Masyarakat terpencil, orang Sunda ada di Naringgul Balegede, sekitar 50 KK (200 orang), lokasinya di gunung.
•
Khusus di daerah Suku Dayak atau Papua maka seluruh daerah adalah kawasan Masyarakat Adat.
•
Bila pada saat melakukan pemetaan sosial ekonomi, FK menemukan kelompok seperti definisi MA&KAT di atas. Contoh MA&KAT tidak ada di peta tetapi teridentifikasi oleh FK di Karang Anyar, Jawa Tengah,
ada 47
masyarakat terpencil di pegunungan dekat daerah Candi Ceto. Mereka ada di Desa Trengguli, Dusun Sekareng dan
Desa Balong, Dusun Doksari.
Mereka adalah kelompok adat yang merupakan bagian dari suku Jawa dan sebagian beragama Hindu.
Membuat peta sosial ekonomi yang baik terkait MA&KAT Sebelum membuat peta sosial ekonomi sesuai PTO mulailah dengan upaya berikut ini: (i) Tanyakan Kades/sekdes, guru, kadus dan kader kesehatan apakah ada daerah-daerah dimana ada kelompok-kelompok masyarakat termiskin dan terpencil (karena sulit dijangkau atau karena perbedaan cara hidup). Bila sedang bekerja di desa yang di peta sebelumnya berwarna merah, cek dimana persisnya lokasi masyarakat yang disebutkan di atas. (ii) Tanyakan pada tokoh-tokoh di atas secara terpisahmengapa mereka lebih miskin atau terpencil. Apa sumber penghidupan mereka, apa perbedaan mereka dengan masyarakat lainnya (bahasa, cara hidup, akses, dan lain-lain); apakah masyarakat mayoritas desa mau berbaur dengan mereka; bila kurang berbaur mengapa (lokasinya terpencil, perilaku berbeda, dan lain-lain). (iii) Cek ke lokasi mereka, kondisi mereka sebenarnya: tingkat kemiskinan mereka (pola makan, aset ekonomi yang dimiliki, pekerjaan dan upah/pendapatan), apa yang membedakan mereka dengan masyarakat umum, seberapa jauh mereka ikut dalam pengambilan keputusan di desa (sekedar ikut hadir ataukah sampai mampu mempengaruhi keputusan yang ada). Apa tanggapan mereka terhadap masyarakat desa yang lain (apakah mereka merasa berjarak dengan orang lain, mengapa? – ini harus disimpulkan dari pengamatan, umumnya susah untuk bisa ditanyakan langsung kepada mereka) (iv) Berdasarkan pekerjaan mereka, telusuri kemana interaksi ekonomi mereka dilakukan,misalnya kemana mereka membeli kebutuhannya.
48
(v) Tanyakan kepada pihak-pihak yang membeli produk mereka, menjual sesuatu kepada mereka atau mempekerjakan mereka tentang kondisi kelompok tersebut dan apa yang membuat kondisi mereka berbeda. (vi) Dari semua hal di atas buat kesimpulan: •
Apakah mereka bisa diajak ke dalam proses PNPM (atau malah sudah mengikuti dan ikut mengambil keputusan)
•
Apakah usulan-usulan yang muncul dari hasil musyawarah PNPM selama ini sudah membantu pemenuhan kebutuhan mereka (ingat infrastruktur tidak dengan sendirinya membantu masyarakat tertentu, anak sekolah miskin Papua dengan adanya jalan aspal yang lebar bukan terbantu tetapi malah harus berjalan di permukaan jalan yang panas dan banyak mobil, tidak punya uang naik angkot dan biaya angkot tidak menjadi lebih murah dengan adanya perbaikan jalan).
•
Apa yang bisa menjadi pendorong agar masyarakat desa umumnya bisa bersimpati terhadap MA&KAT (misalnya melalui isu bersama seperti kematian ibu/bayi, kesulitan air, jalan kepedalaman yang belum memadai dan lain-lain).
•
Ajak tokoh-tokoh desa yang cenderung bersimpati dengan MA&KAT untuk memikirkan cara agar mereka bisa ikut memperoleh manfaat dengan adanya PNPM.
•
Diskusikan dengan fasilitator kabupaten masalah ini agar mendapatkan input dan informasi mengenai
dana-dana khusus yang bisa digunakan
untuk membantu mereka. Faskab harus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk melihat apakah ada sumber daya kabupaten yang bisa digunakan untuk membantu MA&KAT. Beberapa contoh antara lain: " Pembelajaran dari desa di Bali tentang penyertaan kelompok masyarakat tuna wicara dalam kegiatan pembangunan sarana air bersih dalam PNPM telah memperlihatkan inisiatif awal pemda dan bisa ditindaklanjuti oleh masyakarat serta kelembagaan di desa 49
secara lebih jauh. Masyarakat yang sebelumnya berbeda bisa membaur sangat baik dengan warga desa kebanyakan. " Di Jambi, kelompok LSM berusaha membantu MA&KAT dengan memberikan
modal
dan
asistensi
untuk
membentuk
koperasi
kebutuhan sehari-hari. Modal semacam ini bisa diberikan PNPM juga, demikian pula pendampingannya yang bisa dilakukan oleh fasilitator pemberdayaan atau kader keuangan yang ada di desa. " Di Maluku Utara: MA&KAT dibantu agar bisa tinggal di dalam taman nasional bagi yang masih nomaden sementara yang tinggal dipinggiran
hutan
diperbolehkan
mencari
damar
sejauh
tidak
mengganggu flora dan fauna lainnya; tidak boleh menebang pohon dan memburu binatang (selain binatang kecil yang hidup ditanah). Mereka juga bisa menerima beras raskin walaupun tidak punya KTP dan kartu miskin; beras itu dititipkan ke gereja bagi yang nomaden. Bantuan ini dikoordinasikan oleh forum multistakeholder untuk kawasan sekitar hutan, dan ada beras program RASKIN yang disalurkan melalui jalur PNPM. " Di Mentawai kebutuhan fasilitas kesehatan dan pendidikan MA&KAT diakomodasi oleh PNPM; masyarakat non MA&KAT bisa sangat mendukung kebutuhan MA&KAT. Sebagai kesimpulan, perlu diupayakan sebisa mungkin agar MA&KAT bisa ikut dalam proses PNPM, menerima manfaatnya dengan bantuan masyarakat desa lainnya dan sekaligus upayakan adanya koordinasi dengan kabupaten agar ada simpati juga dari kabupaten atau masyarakat pemerhati di kabupaten untuk mendukung masyarakat ini. (vii) . Pemetaan sosial ekonomi desa harus sudah memuat: •
Peta desa dengan lokasi masyarakat miskin, masyarakat terpencil atau masyarakat adat, pusat-pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan dan akses infrastruktur ke desa
•
Kegiatan sosial ekonomi dan cara hidup masyarakat 50
•
Alur kegiatan ekonomi masyarakat miskin, masyarakat terpencil atau masyarakat adat (interaksi ekonomi: bagaimana berproduksi, kemana membeli dan menjual)
•
Strategi
pelibatan
masyarakat
miskin,
masyarakat
terpencil
atau
masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan PNPM dan siapa yang bisa ikut membantu mereka •
Kemungkinan bekerjasama dengan pemda. (Jangan lupa untuk mencari informasi anggaran kabupaten yang masuk ke desa, apakah ada Alokasi Dana Desa yang cukup besar untuk investasi, tidak sekedar biaya administrasi desa, apakah ada dana rutin berkaitan kemiskinan yang turun ke desa seperti dana bantuan tunai dan lain-lain).
Contoh Peta Sosial Ekonomi kelompok MA&KAT. ! Kapel!
#! U!
Desa!Tetangga!
!
Pustu!
Pemukiman!dekat!!jalan!besar! J a Saluran!irigasi!yg!mas ih!terputus! l a n! Ladang!!kering!
SD! Proyek!Normalisas i!sungai!!
Penggilingan!terbesar!
! Pemukiman!utama!desa!!
"!
(tanah!adat,! potens i!konflik!)!
¦!
"! "!
Tempat!keramat!
Penggilingan!&!grosir! kelontong!
Saluran!irigasi!
Saluran!irigasi!PNPM!
! Sawah!orang!desa!utama!
!
!!
!
!
!!
¦! ! Kantor!Lurah!
SMP!
¦!
Desa!Transmigrasi!!lokal! !
!
Pus tu!
!!
Gereja!
Batas!desa!
!
(196!ha)!
Bekas!percobaan!tambak!Garam! Daerah!Tambak!Ikan!Bandeng! Pantai!Laut!
D a e r a h! ! ! p e r b u k i t a n!
Daerah!masyarakat!terlupakan!
51
FK dalam memfasilitasi pemetaan sosial ekonomi agar mengamati strata masyarakat di desa: (i)
Terkaya di desa: misalnya mempunyai penggilingan padi dan toko serba ada termasuk menyediakan modal untuk sawah
(ii)
Masyarakat yang terpandang: guru, PNS dan aktivis proyek-proyek pemerintah
(iii)
Masyarakat umum: memiliki sawah atau kebun; yang lebih baik mempunyai usaha tambahan tertentu seperti menarik ojek dll.
(iv)
Masyarakat terpencil: tidak ada akses jalan dan tidak mempunyai tanah selain untuk rumahnya, bukan berasal dari suku desa tersebut, penghasilan dari mencari ikan-ikan kecil disungai, hasil dari ladang kering milik orang desa di butir ii dan iii diatas atau menjaga ternak masyarakat ii dan iii diatas. Nelayan yang mempunyai perahu dan tambak bandeng adalah
masyarakat
transmigrasi
lokal.
Di
sini
MA&KAT
sangat
membutuhkan simpati masyarakat lainnya di desa agar hasil bumi dan tangkapan mereka mau dibeli, selain itu kebutuhan mereka akan fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan lain-lain agar diperjuangkan bersama. Sementara kabupaten bisa membantu menyediakan akses infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan layanan air bersih, pendidikan, kesehatan dan lain-lain yang belum terdanai oleh PNPM. Kesimpulan hasil analisa sosial ekonomi: Dalam kasus desa di peta di atas, FK bersama masyarakat umum sepakat untuk melihat MA&KAT sebagai bagian dari desa dengan usulan tersendiri, dan dengan simpati masyarakat desa maka usulan MA&KAT dapat diprioritaskan. serta pemda dapat mendukung pengadaan kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan MA&KAT.
52
Arti pemberdayaan bagi MA&KAT MA&KAT dapat memperoleh manfaat program dan menjadi lebih sejahtera di tempat hidup sekarang dan masih bisa melakukan cara hidup yang mereka anut saat ini. MA&KAT hidup terpencil dan seringkalidisebut primitif, tetapi mereka hidup secara bebas tidak tertekan, tidak hidup menggelandang, tidak mengalami gizi buruk, tidak melakukan tindakan kriminal, tidak mempunyai hutang dan tidak kelaparan. MA&KAT hanya membutuhkan persahabatan dan simpati baik secara sosial maupun ekonomi. MA&KAT tidak ingin dicabut dari akar tempat tinggalnya, tidak ingin berganti budaya atau agama, tidak ingin “dimasyarakatkan”. Sering ”dimasyarakatkan” hanya menyebabkan mereka frustasi, menggelandang dan terpaksa hidup dari belas kasihan karena mereka tidak punya keahlian dan modal yang cukup untuk hidup dengan cara yang sangat berbeda (kita sendiripun demikian). Hal yang mereka butuhkan adalah keperdulian dan kesamaan hak.
Mengajak warga perduli terhadap sesama dan MA&KAT (i) Selami kondisi hubungan antara masyarakat desa pada umumnya dan MA&KAT; apa sebab MA&KAT tertinggal dari masyarakat desa pada umumnya. Apakah ada pandangan buruk terhadap kelompok terlupakan ini, seperti
dianggap
suka
mencuri
(tanaman),
kurang
ada
semangat
berusaha,dan lain-lain. Fasilitator perlu menjelaskan bahwa perbedaan ini terjadi karena MA&KAT hidup dalam kondisi yang sederhana, dekat dengan alam
dan
belum
merasa
perlu
mengumpulkan
kekayaan.
Hal
ini
menyebabkan mereka miskin, tapi bukan karena sebuah kejahatan atau kemalasan, tetapi lebih merupakan suatu pola hidup yang bersahaja. (ii) Tentukan isu yang bisa menjadi dasar solidaritas bersama seperti: (i) targettarget yang ada di MDGs: penurunan kematian ibu anak, ketersediaan air bersih,
perlunya
pemerataan
kesehatan
dan
pendidikan,
perlunya 53
mengurangi penyakit menular dan mematikan seperti malaria,TBCdan lainlain, perlunya membantu sesama secara ekonomi bagi pihak yang belum beruntung. Cari tokoh-tokoh di masyarakat yang lebih bersimpati kepada MA&KAT. Intinya coba temukan isu dan tokoh pendukung kebersamaan dan kepedulian. (iii) Jadikan isu tersebut sebagai salah satu kriteria pemilihan proposal PNPM. Fasilitasi secara terus menerus agar kriteria itu digunakan secara konsisten dalam menentukan pilihan proposal yang akan dipilih. (iv) Usahakan agar pemda juga memberikan bantuan agar masyarakat desa tidak merasa harus menanggung nasib saudara mereka sendirian. Untuk itu Fasilitator kecamatan dan kabupaten perlu mengetahui sumber dana nasional, propinsi dan kabupaten yang cocok digunakan untuk membantu MA&KA. Sebagai contoh, dalam bidang pendidikan ada subsidi untuk murid miskin, bidang kesehatan ada program JAMKESMAS untuk masyarakat miskin. .
PNPM juga bisa dimanfaatkan untuk pendidikan, kesehatan,
ekonomi dan infrastruktur. Jangan terpaku hanya pada dinas sosial untuk membantu MA&KAT, tetapi perlu dikembangkan cara lain untuk melibatkan pihak Bappeda dan Sekda.
Dalam kaitan MA&KAT titik kuncinya dalam proses PNPM adalah proses sebagai berikut: (i) Pengkajian dan peta awal MA&KAT (lihat peta sebelumnya) dilakukan sebelum pembuatan peta sosial ekonomi. Kajian ini dilakukan pada masa sosialisasi dan pengamatan lapangan oleh FK sendiri (bukan partisipatif). Ini dipakai sebagai dasar strategi FK melakukan penggalian gagasan, pembangunan simpati pada masyarakat terpencil. (ii) Kemudian keperdulian kepada MA&KAT dikawal terus sampai penentuan prioritas usulan. Selama itu juga perlu dilihat bagaimana kabupaten bisa didorong keperduliannya secara positif terhadap MA&KAT. Keperdulian 54
kabupaten perlu dilakukan oleh FasKab dengan kordinasi dengan FK dan FT terkait.
Pendampingan MA&KAT dalam proses PNPM perlu dilakukan: (i) Pada saat sosialisasi dan pemetaan sosial ekonomi perlu dilakukan dengan lebih seksama sesuai dengan panduan ini. (ii) Pada saat MAD sosialisasi, FK yang bekerja di daerah yang memiliki MA&KAT di tahap sosialisasi harus mengkampanyekan kepedulian terhadap MA&KAT dan menguraikan kebutuhan MA&KAT yang ada sesuai panduan ini. (iii) Sejak penggalian gagasan sampai MAD penetapan, FK harus mendorong kelompok mayoritas untuk memberi prioritas pada usulan kelompok MA&KAT, terutama bagi MA&KAT yang selama ini usulannya tidak pernah diterima. (iv) Fasilitator Kabupaten perlu berkomunikasi dengan Pemda dan organisasi kemasyarakat terkait agar kebutuhan MA&KAT bisa dibantu atau dipenuhi.
3.2 SIAPA PELAKU PENERAPAN PENGAMANAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PNPM MPd? Penerapan pengamanan sosial dan lingkungan hidup dilakukan oleh semua pelaku PNPM MPd di setiap tingkatan, baik pemerintah, konsultan, fasilitator, dan masyarakat. •
Pemerintah
meliputi
Satuan
Kerja
(Satker)
Pusat,
Provinsi,
dan
Kabupaten, serta Penanggung Jawab Operasional di Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi •
Konsultan terdiri dari Tim Konsultan Provinsi, Regional maupun Pusat.
55
•
Fasilitator
terdiri
dari
Fasilitator
Kecamatan
yaitu
Fasilitator
Pemberdayaan (FK) dan Fasilitator Teknik (FT) serta Fasilitator Kabupaten yaitu Fasilitator Pemberdayaan Kabupaten (FKab) dan Fasilitator
Teknik
Kabupaten
(FTKab)
dan
Fasilitator
Keuangan
Kabupaten (FasKeu). •
Pelaku dari masyarakat seperti Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan Kader Teknik (KT), Tim Penulis Usulan (TPU), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Tim Verifikasi (TV),
Tim Pengelola dan Pemelihara
Prasarana Desa (TP3D), Pendamping Lokal (PL), bekerja sama dengan masyarakat dan para tokoh masyarakat serta Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). 3.3 MENGAPA
DIPERLUKAN
PENERAPAN
PENGAMANAN
SOSIAL
DAN
LINGKUNGAN HIDUP DALAM PNPM MPd? Penerapan pengamanan sosial dan lingkungan hidup dalam PNPM MPd diperlukan untuk memastikan pelaksanaan PNPM MPd meningkatkan kualitas sosial dan lingkungan serta mengurangi dan menghindari dampak negatif, dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup untuk keberlanjutannya. 3.4 DIMANA PENERAPAN PENGAMANAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN HIDUP TERTANAM DALAM PNPM MPd? Penerapan pengamanan sosial dan lingkungan hidup dalam PNPM MPd telah ada dalam berbagai instrumen dan tahapan PNPM-MPd. Kebijakan ini tertuang dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) termasuk penjelasan dan formulir-formulir pendukungnya, serta tercakup dalam materi pelatihan. Kebijakan ini diterapkan dalam tahapan PNPM MPd antara lain: - Diseminasi dan sosialisasi - Musyawarah Desa dan Musyawarah Antara Desa - Pelatihan Pendamping Lokal dan KPMD - Penulisan usulan desa - Verifikasi usulan desa - Keputusan proposal yang akan didanai 56
- Pelaksanaan kegiatan - Supervisi dan Monitoring - Fasilitasi dan Penanganan Masalah - Dokumentasi dan Pelaporan - Pengoperasian dan Pemeliharaan (Operation and Maintenance, O&M) 3.5 BAGAIMANA
PENERAPANNYA
PADA
TAHAP
PERSIAPAN
DAN
SOSIALISASI ? Penerapan pengamanan sosial dan lingkungan hidup dalam tahap Persiapan dan Sosialisasi dilakukan dengan memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan diseminasi dan sosialisasi PNPM MPd di berbagai forum dan tingkatan, sejak Lokakarya Nasional, Provinsi, Kabupaten yang kemudian ditindaklanjuti lagi pada Musyawarah Antar Desa (MAD), Musyawarah Desa (MusDes) dan Musyawarah Dusun (Musdus) dan pada pelatihan Kader maupun TPK. Kebijakan pengamanan sosial dan lingkungan dijelaskan dalam setiap tahapan kegiatan di atas. 3.6 BAGAIMANA PENERAPANNYA PADA TAHAP PERENCANAAN ? Penerapan pengamanan sosial dan lingkungan hidup dalam tahap Perencanaan dilakukan dengan menjadikan potensi dampak negatif terhadap sosial dan lingkungan sebagai bahan pertimbangan dan kriteria penilaian dalam penyusunan dokumen usulan, proses verifikasi usulan sampai proses desain teknis, serta pengambilan keputusan dalam MAD Prioritas. 3.6.1 Musyawarah Desa (MusDes) dan Musyawarah Desa Khusus Perempuan (MDKP). Daftar Larangan (negative list) harus ditaati dan menjadi bahan pertimbangan sejak MusDes dan MDKP. 3.6.2 Pelatihan Tim Penulis Usulan (TPU). Fasilitator harus menjelaskan cara pengisian formulir yang memperhatikan kebijakan safeguard:
57
- Formulir 5 “Usulan Kegiatan”: mengusulkan kegiatan yang tidak
berdampak negatif terhadap sosial dan lingkungan - Formulir 6 “BA Kesanggupan Swadaya Masyarakat”: menerangkan
kesediaan masyarakat memberikan donasi lahan baik secara hibah atau kompensasi - Formulir 9 “Rekap Pengadaan Lahan dan Aset” serta Form 9a “Daftar
Rincian Hibah Lahan”: menerangkan pengadaan lahan dengan pilihan ijin pakai, hibah, tukar lahan atau beli - Formulir 10 “Cheklist Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Usulan”:
memastikan kelengkapan dokumen antara lain dokumen hibah lahan yang telah diisi dengan benar. Fasilitator harus menjelaskan pula langkah mitigasi dan penanganan potensi dampak negatif dalam pelaksanaan PNPM MPd. 3.6.3 Proses penulisan usulan. TPU harus menjelaskan hal-hal sebagai berikut: - Formulir
5 “Usulan Kegiatan”: mempertimbangkan kemungkinan
kebutuhan lahan, dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial termasuk kemungkinan adanya dampak negatif terhadap masyarakat adat. - Formulir 6 “BA Kesanggupan Swadaya Masyarakat”: menjelaskan
kemungkinan pembatalan sumbangan masyarakat apabila kegiatan tidak terdanai. - Formulir 9 “Rekap Pengadaan Lahan dan Aset” serta Form 9a “Daftar
Rincian Pengadaan Lahan dan Aset”: memastikan kelengkapan dokumen pengadaaan lahan yang ditandatangani oleh pemberi hibah bersama ahli warisnya dan Kepala Desa serta dilampiri denah lahan yang dihibahkan. - Formulir 10 “Ceklis Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Usulan”:
memastikan kelengkapan proposal usulan meliputi antara lain berita acara penyelesaian proses hibah lahan.
58
3.6.4 Pelatihan Tim Verifikasi. Fasilitator harus memberikan penjelasan terdiri dari: - Pemahaman dan penerapan kebijakan safeguard dalam PNPM MPd. - Formulir 11 dan 12 “Verifikasi Usulan”: memastikan usulan kegiatan
tidak
termasuk
dalam
Daftar
Larangan
(negative
list),
tidak
menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial termasuk masyarakat adat, serta tidak ada masalah dengan kepemilikan tanah atau hibah lahan. 3.6.5 Proses Verifikasi Usulan. Tim Verifikasi harus memastikan: - Formulir 11 “Verifikasi Usulan”: status proses pengadaan lahan
sebelum memberikan penilaian dan rekomendasi bagi usulan. - Formulir 12d “Verifikasi Usulan Prasarana”: sebelum menyatakan
kelayakan teknis maka Tim Verifikasi memastikan apakah sudah ada kelayakan dalam pengadaaan lahan, apakah kegiatan yang diusulkan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan dampak sosial yang negatif pada saat konstruksi dan pasca konstruksi, serta bagaimana upaya penanganannya apabila terdapat potensi dampak negatif tersebut. 3.6.6 MAD Prioritas Usulan. Rekomendasi dari Tim Verifikasi yang telah mempertimbangkan kajian dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial serta kelayakan lahan seperti dijelaskan di atas, menjadi salah satu pertimbangan penilaian prioritas usulan dalam MAD ini. 3.6.7 Proses Desain RAB. Hal-hal yang perlu diperhatikan: - Formulir 22 “Penanganan Dampak Negatif Terhadap Lingkungan”: FT
bersama KT harus mengidentifikasi 1) Dua jenis dampak negatif terhadap lingkungan yang paling merugikan masyarakat dan berpotensi terjadi, berikut rencana pencegahan dan penanganannya. 2) Dua jenis
59
potensi dampak negatif terhadap lingkungan yang hampir pasti terjadi di lokasi, berikut rencana mengatasinya. - Formulir 25 “Pemeriksaan Desain dan RAB”: Fasilitator Teknik
Kabupaten (FTKab) harus melakukan pemeriksaan antara lain: (i) Catatan-catatan potensi dampak negatif terhadap sosial dan
lingkungan yang akan terjadi pada lokasi kegiatan yang direncanakan. (ii) Catatan-catatan hasil konfirmasi pembebasan lahan kepada
masyarakat yang lahannya akan dibebaskan untuk kegiatan. (iii) Desain
bangunan
sudah
mempertimbangkan
dan
mengakomodasi arsitektur, penggunaan, kebiasaan, kepercayaan dan aturan setempat. 3.6.8 Penyusunan Dokumen SPPB. Formulir 29 “Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB)”: harus dilampiri dengan gambar desain teknis yang sudah dinyatakan layak oleh FTKab berdasar pertimbangan antara lain kajian potensi dampak terhadap sosial dan lingkungan di atas. 3.7 BAGAIMANA PENERAPANNYA PADA TAHAP PELAKSANAAN ? Penerapan pengamanan sosial dan lingkungan hidup dalam tahap pelaksanaan adalah melaksanakan hasil kajian potensi dampak negatif terhadap sosial dan lingkungan dari tahap perencanaan ke dalam aktivitas pelaksanaan mulai dari sosialisasi hasil MAD, pelatihan atau OJT untuk Tim Pengelola Kegiatan, rapat pra pelaksanaan sampai masa konstruksi prasarana. 3.7.1 Musyawarah Desa Informasi Hasil MAD Musyawarah Desa ini harus memastikan kembali hasil kajian terhadap usulan kegiatan yang didanai: - Memastikan kembali pengadaan bahan dan alat agar memperhatikan
Daftar Larangan (negative list).
60
- Menyepakati mekanisme dan jadwal realisasi
swadaya, hibah lahan
dan aset lainnya sesuai daftar kesanggupan yang telah disepakati sebelumnya. - Mensosialisasikan pencegahan dan penanganan potensi dampak-
dampak negatif terhadap sosial dan lingkungan yang mungkin timbul akibat pembangunan prasarana yang didanai. Peserta Musyawarah Desa dapat menyampaikan tambahan masukan tentang hal ini sesuai dengan kondisi setempat. 3.7.2 Pelatihan atau OJT Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Materi pelatihan atau OJT mencakup antara lain: - Pemahaman
isi
formulir-formulir
terkait
penerapan
kebijakan
pengamanan sosial dan lingkungan dalam tahap perencanaan seperti dijelaskan di atas. - Perencanaan pencegahan dan penanganan dampak negatif terhadap
sosial dan lingkungan yang mungkin timbul akibat pembangunan prasarana yang akan dilaksanakan, serta dilengkapi masukan-masukan tambahan dari peserta Musyawarah Desa Informasi Hasil MAD sesuai dengan kondisi setempat. 3.7.3 Rapat Pra Pelaksanaan Menyepakati: - Teknis pelaksanaan dalam merealisasikan swadaya, hibah lahan dan
aset lainnya. - Teknis pelaksanaan dalam realisasi pencegahan dan penanganan
potensi dampak negatif terhadap sosial dan lingkungan. 3.7.4 Masa Konstruksi Prasarana FT dan KT melakukan pendampingan dan monitoring terhadap TPK dan masyarakat dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan potensi dampak negatif terhadap sosial dan lingkungan dalam masa konstruksi prasarana. Pelaksanaannya mengacu kepada hasil kajian safeguard pada tahap perencanaan termasuk hasil pengisian formulir-formulir terkait, serta
61
hasil Rapat Pra Pelaksanaan mengenai teknis pelaksanaan yang telah disepakati. 3.8 BAGAIMANA PENERAPANNYA PADA TAHAP PELESTARIAN ? Penerapan pengamanan sosial dan lingkungan hidup dalam tahap pelestarian tercakup dalam kegiatan pemeliharaan. Formulir 25 “Pemeriksaan Desain dan RAB”: memastikan tersedianya Berita Acara kesanggupan memelihara kegiatan. Rencana operasional dan pemeliharaan serta rencana pembiayaannya dilakukan sebelum Musyawarah Desa Serah Terima (MDST). Rencana tersebut mencakup pelaksanaan berkelanjutan pencegahan dan penanganan/mitigasi potensi dampak negatif yang kemungkinan timbul pascakonstruksi. 3.9 BAGAIMANA PERAN PARA PELAKU PNPM MPd DALAM PENERAPAN PENGAMANAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN HIDUP? Setiap pelaku PNPM MPd mempunyai peran yang berbeda dalam penerapan pengamanan sosial dan lingkungan hidup.
Peran masing-masing diuraikan di
bawah ini: Aparat Pemerintah Aparat pemerintah di kabupaten terdiri dari Satker Kabupaten dan PjOKab. Dalam penerapan kebijakan pengamanan sosial dan lingkungan, aparat pemerintah di kabupaten harus menguasai pemahaman kebijakan ini dan berfungsi mengawasi penerapannya serta membina masyarakat. Aparat memastikan Daftar Larangan (negative list) dipatuhi setiap desa, kelengkapan dokumen hibah lahan yang benar, memastikan verifikasi usulan yang dilakukan oleh tim masyarakat dan pemerintah berdasarkan pertimbangan kajian potensi dampak negatif terhadap sosial dan lingkungan. Untuk hal-hal tersebut, aparat pemerintah di kabupaten mengawasi tetapi tidak terlibat secara mendetail. Aparat pemerintah di kecamatan terdiri dari Camat dan PjOK.
Dalam hal ini
Camat dan PjOK harus mengawasi penerapan pengamanan sosial dan lingkungan hidup dalam kajian prioritas usulan dari masyarakat sebelum penandatanganan dan pengisian dokumen pencairan dana.
Khusus untuk
kegiatan verifikasi, aparat di kecamatan akan lebih terlibat secara langsung, baik 62
sebagai narasumber atau koordinator kegiatan tim verifikasi. Dengan demikian aparat ini bisa membimbing masyarakat untuk mengidentifikasi potensi dampak negatif terhadap sosial dan lingkungan di wilayahnya berdasarkan pengalaman dari implementasi program sebelumnya serta pengetahuan terhadap lokasi-lokasi yang rawan bencana, komunitas adat terpencil dan lainnya. Konsultan dan Fasilitator Konsultan berada di tingkat nasional, regional, dan provinsi.
Mereka lebih
berperan sebagai supervisor kegiatan melalui kunjungan rutin ke lokasi desa. Mereka juga terlibat dalam pembuatan panduan dan instruksi teknis kepada fasilitator dan masyarakat di lapangan, serta mendesain pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan. Fasilitator kabupaten adalah Faskab Pemberdayaan, Faskab Keuangan, dan Faskab Teknik. Faskab bertugas untuk mensupervisi kegiatan dan membimbing fasilitator kecamatan serta masyarakat. Fasilitator kecamatan bekerja langsung dengan masyarakat, sebagai pembimbing dan narasumber untuk segala hal. Fasilitator kecamatan terdiri dari Fasilitator Kecamatan yang ahli dalam pemberdayaan dan Fasilitator Teknik yang ahli dalam pembangunan prasarana. Kedua-duanya bertanggung jawab atas peningkatan kapasitas masyarakat di desa, sebagai transfer ilmu pengetahuan dan ketrampilan untuk kemandirian desa. Dalam penerapan pengamanan sosial dan lingkungan hidup, fasilitator berperan dalam membimbing pengisian semua formulir terkait, mampu menjelaskan pemahaman pengamanan sosial dan lingkungan hidup kepada masyarakat dan mendampingi masyarakat serta mengawasi hasil penerapannya. Fasilitator Teknik Kabupaten harus mengisi ceklis terhadap kualitas desain, dan wajib menolak desain yang tidak memenuhi kajian pengamanan, termasuk pengisian format terhadap rincian hibah lahan serta format dampak lingkungan. Fasilitator Teknik di kecamatan bertanggung jawab untuk menjamin bahwa proses hibah lahan dilakukan sesuai aturan, dan FT juga membimbing pengisian formulir potensi dampak lingkungan secara lengkap dan benar.
63
Masyarakat Masyarakat dibedakan menjadi empat kelompok. Aparat desa mempunyai tugas pokok untuk mengawasi segala kegiatan yang ada di desa. Aparat tetap ada, walaupun pelaku PNPM MPd belum diseleksi dan belum aktif. Dalam penerapan kebijakan pengamanan, aparat desa harus mengidentifikasi potensi dampak negatif terhadap kehidupan sosial dan lingkungannya, termasuk memahami Daftar Larangan (Negative List) sehingga bisa menjelaskannya kepada masyarakat umum. Tim Pengelola Kegiatan adalah tim kecil yang dipilih oleh masyarakat untuk mengelola kegiatan PNPM di desanya. Mereka harus memahami penerapan pengamanan dalam PNPM MPd, terutama identifikasi potensi dampak negatif terhadap sosial dan lingkungan yang menjadi bahan pertimbangan dalam verifikasi, penyusunan usulan, kelengkapan dokumen perencanaan, dan proses pengaturan pengadaaan lahan. KPMD,
terutama
Kader
Teknik,
harus
mampu
menjelaskan
pemahaman
pengamanan dalam kesehariannya di lapangan. Kader Teknik menggantikan peran Fasilitator Teknik pada saat FT tidak ada di desa. Transfer ilmu pengetahuan dan ketrampilan dari fasilitator banyak ditujukan kepada KPMD agar ada orang desa yang memiliki pemahaman yang baik secara mandiri. Masyarakat berperan untuk mensosialiasikan lebih luas pemahaman pengamanan sosial dan lingkungan hidup serta mengimplementasikannya dalam pelaksanaan PNPM MPd. Masyarakat harus betul-betul mengerti dengan benar apa potensi dampak negatif yang dapat ditimbulkan proyek bagi kehidupan sosial serta lingkungannya, sehingga dapat turut serta berpartisipasi dalam pencegahan dan penanganannya. Demikian pula mengenai kelengkapan dokumen pengadaan lahan harus dipahami dengan baik oleh masyarakat sehingga bisa berperan dengan benar. Tim Verifikasi terdiri dari masyarakat atau aparat yang ada di kecamatan, dan mereka diberi tugas untuk menilai apakah usulan yang diajukan oleh desa memang layak untuk didanai. Ketidaklayakan dapat disebabkan alasan sangat teknis, tetapi 64
dapat pula diakibatkan ketidaklayakan dari kajian pengamanan terkait potensi dampak negatif terhadap sosial dan lingkungan, serta kelayakan lahan. Tim Verifikasi wajib melaporkan hal tersebut kepada Musyawarah Antar Desa agar dipertimbangkan dalam penentuan prioritas usulan. 3.10 APA SAJA PELATIHAN YANG MENCAKUP PENGAMANAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN HIDUP? Terdapat tiga macam pelatihan yang mencakup pengamanan sosial dan lingkungan hidup yaitu: Pelatihan Pratugas Pelatihan pratugas diberikan kepada fasilitator sebelum mobilisasi ke lapangan, baik fasilitator di kabupaten maupun fasilitor di kecamatan. Pelatihan pratugas terdiri dari pelatihan bersama serta pembagian kelas teknis dan kelas nonteknis. Khusus untuk kabupaten, terdapat kelas khusus fasilitator keuangan. Dalam pelatihan ini penjelasan pengamanan sosial dan lingkungan hidup dialokasikan selama 4 jam terdiri dari penjelasan umum tentang pengamanan sosial dan lingkungan hidup dalam bentuk pelatihan bersama, sementara penjelasan dan pelatihan khusus formulir-formulir terkait kebijakan pengamanan diberikan pada kelas teknis. Pelatihan untuk tingkat kabupaten mengutamakan peran fasilitator sebagai supervisor dan pembimbing.
Khusus fasilitator teknik, diberi pelatihan tentang
pemeriksaan desain dan RAB. Semua faskab diberi pelatihan pengamanan tentang aturan nonteknis, termasuk pengadaan lahan dan verifikasi umum. Pelatihan Penyegaran Semua konsultan dan fasilitator yang telah berada di lapangan akan menerima pelatihan penyegaran setiap tahun. Pada pelatihan penyegaran ini, peserta akan diberi informasi tentang kebijakan dan instrumen baru serta pelatihan tentang penggunaannya. Dalam pelatihan penyegaran akan diberikan penjelasan kebijakan pengamanan sosial dan lingkungan hidup meliputi: (1) Pemahaman pengamanan sosial dan lingkungan hidup; (2) Identifikasi pencegahan dan 65
penanganan dampak negatif yang ditimbulkan proyek; (3) Dokumentasi dan pelaporan penerapan pengamanan sosial dan lingkungan hidup. Hal ini termasuk pelatihan untuk pengisian formulir-formulir yang telah dimodifikasi. Pelatihan ini dilakukan di provinsi dan kabupaten. Pelatihan Kader Teknik Pelatihan kader teknik akan diberikan kepada semua kader teknik, baik yang sudah lama bekerja sebagai kader maupun yang baru dipilih sebagai kader. Pelatihan ini sangat intensif selama dua minggu, dengan kesempatan untuk mempraktikkan ilmu baru di lapangan pada akhir minggu pertama pelatihan. Dalam pelatihan ini akan diberikan pemahaman dan keterampilan untuk mengidentifikasi potensi dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh proyek terhadap sosial dan lingkungan. Kader dilatih agar tiap desa mempunyai minimal satu orang yang mengerti hal-hal teknis seperti ini. 3.11 BAGAIMANA
SUPERVISI
PENERAPAN
PENGAMANAN
SOSIAL
DAN
LINGKUNGAN HIDUP DALAM PNPM MPd? Supervisi penerapan pengamanan sosial dan lingkungan hidup dilakukan dalam setiap tahapan mulai dari tahap persiapan dan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Kegiatan supervisi dilakukan di desa, kecamatan dan kabupaten dengan menggunakan ceklis supervisi yang terdapat dalam Lampiran 2 lampiran panduan ini. Supervisi di Desa dan Kecamatan oleh Fasilitator Dalam
kegiatan
supervisi
di
desa/kecamatan,
fasilitator
memberikan
pendampingan dan monitoring terhadap proses identifikasi potensi dampak negatif terhadap sosial serta potensi kerusakan lingkungan dari setiap usulan kegiatan. Fasilitator mendokumentasikan hasil identifikasi serta menggunakannya sebagai bahan monitoring untuk penerapannya dalam tahapan pelaksanaan baik masa konstruksi dan pasca konstruksi.
66
Supervisi di Kabupaten dan Provinsi oleh Konsultan Di Kabupaten dan Provinsi, selain monitoring dan pendampingan di lapangan, supervisi oleh konsultan meliputi pertemuan koordinasi rutin baik di kabupaten maupun provinsi untuk membahas dan mengevaluasi penerapan pengamanan sosial dan lingkungan hidup dalam setiap tahapan perkembangan program secara reguler termasuk masalah dan pengaduan. Misi Supervisi oleh Pemerintah, NMC, dan Bank Dunia Misi supervisi berkala diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kementerian Dalam Negeri, National Management Consultant (NMC), dan Bank Dunia. Supervisi meliputi pendampingan dan monitoring terhadap penerapan kebijakan pengamanan sosial dan lingkungan dari setiap tahapan, memantau masalah, pengaduan dan penanganannya, serta mendokumentasikan good practice dari pelaksanaan di lapangan. Hasil supervisi ini dicakup dalam Back to Office Reports (BTOR) yang disusun oleh staf Bank Dunia setelah kembali dari lapangan dan merangkum seluruh masukan dan rekomendasi dari tim Bank Dunia, PMD dan NMC, serta Aide Memoire yang disusun setelah misi supervisi gabungan tersebut yang dilakukan dua kali dalam setahun.
3.12 BAGAIMANA DOKUMENTASI DAN PELAPORAN PENGAMANAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN HIDUP? Dokumentasi dan Pelaporan tentang penerapan pengamanan sosial dan lingkungan hidup dalam PNPM MPd mengikuti alur dan mekanisme yang berlaku dalam PNPM MPd pada umumnya. Laporan tentang penerapan kebijakan ini menjadi tambahan dalam setiap Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan baik di kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional. Laporan tersebut meliputi: - Dokumentasi penerapan pengamanan sosial dan lingkungan hidup dalam setiap
tahapan program mulai dari tahap perencanaan dan sosialisasi, pelaksanaan
67
dan pelestarian, termasuk rekapitulasi pengisian formulir-formulir terkait kebijakan pengamanan. - Identifikasi dan evaluasi permasalahan terkait potensi dampak negatif yang
timbul terhadap sosial dan lingkungan, serta rencana pencegahan dan penanganannya. - Dokumentasi
good practice untuk dijadikan bahan pembelajaran dalam
penerapan di masa mendatang. Penyusunan dokumentasi dan pelaporan penerapan pengamanan sosial dan lingkungan hidup ini dapat dikompilasi mulai dari musyawarah-musyawarah dari setiap tahapan kegiatan dan hasil pengisian formulir terkait, serta hasil supervisi berupa pemantauan terhadap pelaksanaan dari setiap tahapan. Rekapitulasi berbagai pencatatan ini dalam sistem pengelolaan informasi (Management Information System/MIS) dapat menjadi salah satu bentuk dokumentasi penerapan kebijakan pengamanan dalam PNPM MPd.
3.13 BAGAIMANA PENGADUAN DAN PENANGANAN MASALAH PENGAMANAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN HIDUP? Pengaduan dan penanganan masalah pengamanan sosial dan lingkungan hidup mengikuti jenjang dan alur mekanisme PNPM MPd. Keluhan mengenai pelanggaran kebijakan ini akan didokumentasikan secara berjenjang. Keluhan ini bisa terdiri dari temuan-temuan tentang dampak negatif sosial yang merugikan masyarakat, kerusakan lingkungan, ataupun ketidaktepatan dalam realisasi pengadaan lahan serta praktik pelaksanaan yang berbeda dari rencana penanganan yang telah disepakati sebelumnya. Seperti halnya keluhan lain dalam PNPM MPd maka keluhan terkait pengamanan sosial dan lingkungan hidup ini akan diumumkan setiap bulan dalam website www.pnpm-perdesaan.org di bawah Menu Penanggulangan Keluhan (Handling Complaints Menu). Keluhan dapat disampaikan melalui: -
SMS : 085710301234 atau 082112109495 Telepon : 021 7195212 Fax. : 021 7181254 68
-
Email :
[email protected] atau
[email protected] Website: www.pnpm-perdesaan.or.id Surat : Komplek Bungur Indah, Kemang Utara Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12730; Kunjungan langsung kepada Fasilitator/Konsultan dan Pelaku PNPM di lokasi terdekat
Metode-metode yang lebih inovatif, misalnya stasiun radio masyarakat, digunakan di berbagai daerah untuk membahas keluhan masyarakat,. Semua keluhan yang disampaikan didokumentasi di desa atau kecamatan diteruskan ke kabupaten, provinsi dan Jakarta. Masalah-masalah juga ditindaklanjuti melalui sistem hukum yang berlaku. Kabupaten perlu membuat email group atau Facebook group untuk bisa menjadi arena komunikasi informal antar FK, FTek dan FKab. Bila sudah ada email group atau Facebook kabupaten bisa diundang NMC, PMD dan Tim safeguard PSF sebagai anggota agar bisa membantu persoalan yang muncul berkaitan dengan penerapan panduan ini.
69
DAFTAR SINGKATAN 1.
PPK
Program Pemberdayaan Kecamatan
PNPM MPd
: :
2. 3.
PTO
:
Petunjuk Teknis Operasional
4.
MDTF
:
Multi Donor Trust Fund
5.
IPP
:
Indigenous Peoples Proposal
6.
IPPF
:
Indigenous Peoples Planning Framework
7.
MA&KAT
:
Masyarakat Adat Komunitas Adat Terpencil
8.
PPM
:
Perencanaan Penanganan Makat
9.
FT
:
Fasilitator Teknik
10.
FK
:
Fasilitator Pemberdayaan
11.
FKab
:
Fasilitator Pemberdayaan Kabupaten
12.
FTKab
:
Fasilitator Teknik Kabupaten
13.
FasKeu
:
Fasilitator Keuangan
14.
KPMD
:
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
15.
KT
:
Kader Teknik
16.
TPU
:
Teknik Penulis Usulan
17.
TPK
:
Tim Pengelola Kegiatan
18.
TV
:
Tim Verifikasi
19.
TP3D
:
Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana Desa
20.
PL
:
Pendamping Lokal
21.
BKAD
:
Badan Kerjasama Antar Desa
22.
RAB
:
Rencana Anggaran Biaya
23.
SPPB
:
Surat Perjanjian Pemberian Bantuan
24.
MAD
:
Musyawarah Antar Desa
25.
OJT
:
On the JobTraining
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
70
Lampiran 1 PERENCANAAN PENANGANAN MAKAT (PPM) / INDIGENOUS PEOPLE PLAN (IPP)
1. PPM disiapkan secara fleksibel dan pragmatis dengan rincian sesuai dengan jenis dan skala proyek serta jenis dampak yang ditimbulkan. 2. PPM terdiri dari: a) Ringkasan informasi dasar mengenai demografi, keadaan sosial, dan budaya tentang MAKAT, lahan dan aset yang dimiliki/digunakannya dan sumber daya alam yang menjadi sumber hidupnya. b) Ringkasan hasil kajian sosial. c) Ringkasan hasil konsultasi yang bebas dan terbuka sebelum kegiatan dilaksanakan dan telah mendapatkan dukungan luas masyarakat. d) Kerangka perencanaan yang menjamin adanya konsultasi yang bebas dan terbuka sebelum kegiatan dilaksanakan. e) Rencana tindak (action plan) penanganan yang menjamin bahwa MAKAT menerima manfaat sosial dan ekonomi yang layak dan sesuai dengan budayanya, termasuk peningkatan kapasitas instansi terkait bila diperlukan. f)
Bila teridentifikasi ada dampak negatif terhadap MAKAT, maka dibuat rencana tindak (action plan) untuk menghindari, mengurangi dampak negatif, menanggulangi dampak tersebut.
g) Perencanaan pembiayaan dan sumber daya untuk PPM. h) Prosedur penyampaian keluhan mudah diakses oleh MAKAT yang terkena dampak. Pengaduan dapat juga ditindaklanjuti secara hukum atau mekanisme yang biasa dipakai secara adat. i)
Monitoring dan evaluasi dilakukan sesuai mekanisme dan tolok ukur proyek serta dipastikan bebas dan terbuka sebelum kegiatan dilaksanakan.
71
Lampiran 2 CEKLIS SUPERVISI PENGAMANAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN PROVINSI KABUPATEN KECAMATAN DESA
: : : :
TANGGAL DIPERIKSA JENIS PRASARANA DIMENSI TAHUN ANGGARAN HAL-HAL YANG DIPERIKSA
TERPENUHI
: : : :
TIDAK TERPENUHI
FORMULIR 5 USULAN KEGIATAN Potensi dampak negatif Kebutuhan pengadaaan lahan Partisipasi MA&KAT FORMULIR 6 BERITA ACARA KESANGGUPAN SWADAYA MASYARAKAT Formulir sudah terisi FORMULIR 9 REKAP PENGADAAN LAHAN DAN ASET FORMULIR 9a DAFTAR RINCIAN PENGADAAN LAHAN DAN ASET Rekapitulasi telah diisi Masyarakat memahami prosedur Proses konsultasi dilakukan Ada rincian pengadaan lahan dan aset Rincian ada tanda tangan masyarakat Rincian volume dan denah lokasi lahan dan aset FORMULIR 10 CEKLIS PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN USULAN Ada Formulir 10 dan lampirannya Berita Acara tidak ada ganti rugi dari BLM FORMULIR 11 DAN 12 VERIFIKASI USULAN Tidak melanggar daftar negatif Partisipasi MA&KAT Formulir 12d tentang kelayakan prasarana Dampak negatif saat konstruksi dan pasca FORMULIR 22 PENANGANAN MASALAH DAMPAK NEGATIF TEHADAP LINGKUNGAN (INFRASTRUKTUR) Identifikasi 2 dampak negatif yg sangat merugikan Identifikasi 2 dampak negatif yg hampir pasti terjadi Terdapat penanganan keempat jenis dampak FORMULIR 25 PEMERIKSAAN DESAIN DAN RAB Desain dan RAB sesuai kebutuhan MA&KAT Formulir 22 diperiksa Formulir 25 disetujui Fasilitator Teknis Kab FORMULIR 29 SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN Dilampirkan Formulir 25 NAMA PEMERIKSA:
TANDA TANGAN:
72
USULAN KEGIATAN (Semua jenis usulan kegiatan desa menggunakan form berikut ini. Jumlah Usulan kegiatan desa berdasarkan hasil kesepakatan MD perencanaan, maximal 3 usulan )
Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
Usulan dari Nama kegiatan Jenis kegiatan Lokasi kegiatan Kelompok pengusul
Kelompok Perempuan
Kelompok Campuran
Pemanfaat Langsung Jumlah pemanfaat
Umum L P JML
1.
RTM org org org
L P JML
org org org
Pemanfaat Tidak Langsung (orang) L org P org JML org
RTM (Rumah Tangga Miskin) ……. org ……..%
Latar belakang: (Jelaskan masalah yang dihadapi dan penyebabnya, serta akibat yang akan terjadi bagi masyarakat setempat jika masalah tersebut tidak segera diatasi )
2. Tujuan yang ingin dicapai (Perubahan kondisi yang ingin dicapai dan biasanya merupakan kebalikan dari masalah)
3. Kegiatan yang akan dilakukan : (Kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Bagian ini menggambarkan aktivitas dan volume yang akan dikerjakan dan membutuhkan pendanaan PNPM, swadaya ataupun sumber lain, Kegiatan ini mempunyai hubungan sebab akibat dengan tujuan)
4. Manfaat yang akan diperoleh (Jelaskan manfaat secara langsung/tidak langsung yang akan diperoleh jika usulan ini didanai. Mis: terciptanya lapangan kerja, meningkatnya produksi/pemasaran, meningkatnya perilaku hidup sehat/derajad kesehatan, meningkatnya kualitas pembelajaran/menurunnya angka putus sekolah,dll. Dapat diambil dari akibat dengan merubahnya dalam pernyataan positif)
5. Keterlibatan kelompok miskin dalam perencanaan (Jelaskan bagaimana dan berapa banyak kelompok orang miskin terlibat dalam perencanaan dan dalam penentuan usulan ini )
66
6. Potensi Sumber daya (Sebutkan apa saja potensi yang dapat mendukung kegiatan, termasuk pelayanan pendidikan dan kesehatan dan swadaya lokal)
7. Rencana pelaksanaan kegiatan (Jelaskan rencana pelaksanaan kegiatan)
8. Rencana Pelestarian kegiatan (Jelaskan rencana pemeliharaan dan atau keberlanjutannya setelah dana bantuan PNPM berakhir)
9. Lain-Lain a). Sebutkan potensi dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatan yang diusulkan? b). Apakah ada kebutuhan penambahan lahan dari kegiatan yang diusulkan ? Jelaskan. c). Apakah ada keterlibatan Masyarakat Adat dan Komunitas Adat Terpencil (MAKAT) dalam kegiatan yang diusulkan ? Jelaskan.
10. Lampiran-lampiran: a. b. c. d. e.
Peta Sosial Desa Berita Acara Musyawarah Desa Perencanaan. Daftar usulan desa Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang) Lampiran lainnya sesuai dengan jenis kegiatan yang diusulkan , yaitu: (1) Usulan Pendidikan (Lampiran: Calon KK, Jumlah RTM, anak KK dan/atau RTM putus sekolah, anak KK dan/atau RTM tidak sekolah sebagai penerima manfaat, RAB, Jadwal Rencana Kerja, lain-lain ) *) (2) Usulan Kesehatan (Lampiran: Calon KK, jumlah ibu hamil, balita anak RTM, balita sakit atau kurang gizi RTM, PUS (Pasangan Usia Subur RTM)sebagai penerima manfaat, RAB, Jadwal Rencana Kerja, lain-lain) *) (3) Usulan SPP (Lampiran: Rencana Kegiatan Kelompok ) (4) Berita Acara/pernyataan bahwa BLM PNPM MPd tidak digunakan untuk ganti rugi tanah serta aset diatasnya.
*) Lampiran Usulan Pendidikan dan Kesehatan yang bersifat fisik mengikuti usulan prasarana.
67
Disiapkan oleh TPU desa 1. 2. 3.
Mengetahui
…………………………………… .(Ketua TPU) ……………………………………..(Ketua TPK) ……………………………………..(KPMD)
1. 2.
68
………………………….………….…(Kades) …………………………………….……(BPD)
Berita Acara Kesanggupan Swadaya Masyarakat Terhadap Usulan Kegiatan :.......................................... Pada hari ini ............................ tanggal .......................... bulan ................ tahun ............... bertempat di ...................................... Desa ........................ Kecamatan ............................ Kabupaten ............................ Provinsi .........................., berdasarkan hasil musyawarah desa / dusun * , kami yang bertanda tangan di bawah ini mewakili dan atas nama masyarakat desa / dusun menyatakan bahwa jika usulan dari desa kami disetujui dalam Musyawarah Antar Desa untuk didanai melalui PNPM, kami sepakat dan sanggup untuk memberikan swadaya sebagaimana di bawah ini : No 1.
Bentuk Swadaya Bahan a. b. c. d. e.
2.
Lahan a. b. c. Uang Tunai
3. 4.
5.
6.
Volume
Satuan
Nilai (Rp)
Keterangan
Peralatan a. b. c. Tenaga Kerja a. b. c. d. e. Lainnya
Rincian dari swadaya tersebut, termasuk nama-nama penyumbang sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara ini. Swadaya atau sumbangan masyarakat sebagaimana tersebut di atas akan direalisasikan setelah adanya keputusan penetapan usulan yang didanai oleh PNPM melalui Musyawarah Antar Desa Penetapan Usulan sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan. Jika swadaya tersebut di atas tidak dapat direalisasikan maka kami menyadari dan bersedia menerima sanksi berupa pemutusan atau pemberhentian bantuan dana PNPM untuk desa kami. Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya dan atas dasar musyawarah masyarakat desa agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. 69
.........................., tanggal :............................... Kepala Desa.............................
Ketua TPK
(..............................................)
(.......................................)
Atas nama masyarakat desa Nama
Alamat
Jabatan (dalam masyarakat)
1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 * Coret yang tidak perlu
70
Tanda Tangan
PENJELASAN TENTANG REKAPITULASI PENGADAAN LAHAN DAN ASET 1. Dana PNPM tidak boleh digunakan untuk membayar ganti rugi tanah atau aset lainnya. 2. Pengertian : a. b. c. d.
Ijin Pakai Hibah Tukar Lahan Beli
3. Kegiatan PNPM tidak boleh menggusur permukiman penduduk. 4. Tanah atau aset lain yang dibutuhkan dalam kegiatan PNPM diperoleh dengan cara: a. sumbangan yang benar-benar sukarela (swadaya) dari pemilik tanah atau pemilik aset sebagai sumbangan terhadap kegiatan PNPM. b. Sumbangan dengan ganti rugi yang biaya atau aset penggantinya disediakan melalui swadaya atau sumber lainnya, dengan mengacu pada: Tanah diganti dengan tanah lain dengan tingkat kesuburan yang sama atau dengan aset produksi lain yang sama nilainya. Disediakannya bahan dan bantuan tenaga untuk mengganti bangunan permanen yang akan digusur. Penggantian tanaman senilai dengan harga pasaran tanaman yang tergusur. Penggantian dengan jenis lainnya, asalkan pemilik yang bersangkutan menyetujuinya. 5. Proses Konsultasi: a. TPK dan pihak desa harus membahas dengan pemilik aset yang tergusur dalam musyawarah desa b. Pemilik aset yang tergusur harus mendapat penjelasan tentang hak untuk mendapat ganti rugi dan alternatif penggantiannya. c. Persetujuan yang dicapai dalam musyawarah harus ditulis dalam notulen atau berita acara hasil musyawarah. d. Untuk sumbangan sukarela, maka dalam notulen atau berita acara harus mencantumkan nama penyumbang dang rincian sumbangannya. e. Untuk sumbangan dengan ganti rugi, maka dalam notulen atau berita acara harus mencantumkan nama-nama penerima ganti rugi, jenis dan besarnya ganti rugi seperti dalam contoh formulir rekapitulasi ganti rugi di atas. f. Notulen atau berita acara serta bukti penerimaan ganti rugi harus disimpan rapi dan siap diperiksa kapan saja.
72
6. Persetujuan PNPM : Apabila dalam kegiatan PNPM ada proses ganti rugi yang biaya atau aset penggantinya disediakan melalui swadaya atau sumber lainnya, maka FK-KEC atau FT-KEC akan: a. Menunda persetujuannya sampai orang yang bersangkutan puas dengan ganti rugi yang akan diberikan. b. Menunda melanjutkan pelaksanaan kegiatan PNPM sampai pemberian ganti rugi selesai. 7. Seluruh keluhan diusahakan penyelesainnya di tingkat desa. Jika tidak dapat diselesaikan maka dapat disampaikan dan ditangani secara berjenjang di tingkat kecamatan dan kabupaten.
73
REKAPITULASI PENGADAAN LAHAN DAN ASET Kegiatan : _________________ Yang terkena
Jumlah asset yang terkena (m2/ unit)
Lahan pertanian
Lahan lainnya………..
Kesepakatan yang dicapai
Kompensasi yang disepakati
a. Ijin Pakai : b. Hibah : c. Tukar Lahan : d. Beli : a. Ijin Pakai : b. Hibah : c. Tukar Lahan : d. Beli :
Rumah/bangunan Tanaman:…………….. Lainnya Keluhan-keluhan:
Peta lokasi yang terkena:
Tanda tangan semua Yang terkena 1. 2. 3. 4. 5. dst
Kepala Desa
________________ ________________ ________________ ________________ ________________
_____________ 71
PNPM Mandiri - Perdesaan
Form.10
CEKLIS PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN USULAN
Desa : …………………………………… Kabupaten : ……………………………… Kecamatan : ……………………………………. Propinsi : …………………………….. No.
URAIAN
Layak
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12
PENJELASAN dan REKOMENDASI
Pemeriksaan Isi Proposal Desa Ada Tidak Kurang
Salah
Ada
Jenis Usulan Kegiatan : 1. Keg. Prasarana 2. Keg. SP Klpk Perempuan 3. Keg. Bidang Pendidikan 4. Keg. Bidang Kesehatan
Cover / Sampul Proposal Surat Pengantar Peta Sosial Desa a. Tanda pada Lokasi Kegiatan b. Keterangan pada peta Hasil Analisa penyebab kemiskinan (usulan Berita Acara Musyawarah Khusus Perempuan Daftar Hadir Musy. Perempuan a. Tanda tangan lengkap & asli b. Rincian sumbangan jelas Berita Acara Musyawarah Desa Perencanaan a. Lampiran: Daftar Hadir Daftar Penetapan Usulan Desa a. Tanda tangan lengkap & asli BA Swadaya/ Sumbangan Daftar Sumbangan (Lamp. BA Swadaya) a. Tanda tangan lengkap & asli Surat Pernyataan Lamp. BA / Pernyataan tdk ada ganti rugi dari PNPM
5. Keg. Bidang Pelatihan 6. Keg. Lainnya
Penjelasan atau keterangan terhadap hasil Pemeriksaan :
KESIMPULAN PEMERIKSAAN : Bahwa dokumen usulan / proposal desa tsb. Di atas dinyatakan: 1. TELAH MEMENUHI SYARAT 2. BELUM MEMENUHI SYARAT
maka bisa dilanjutkan dng proses verifikasi. maka perlu diperbaiki dulu oleh desa.
Dibuat di : ………………………………………. , tanggal …………………………….. No 1 2 3 4 5
Nama .....................................……. .....................................……. .....................................……. .....................................……. .....................................…….
Diperiksa oleh, Jabatan .............................................. .............................................. .............................................. .............................................. ..............................................
Tanda Tangan ......................... ......................... ......................... ......................... .........................
77
Form. 11
FORMULIR VERIFIKASI USULAN Kabupaten Kecamatan
Desa: Jenis Kegiatan:
_________________________ _________________________ Jawaban
Kriteria
Ya
Umum 1.1 Usulan kelompok perempuan benar-benar berasal dari perempuan dan dibahas serta disetujui dalam Musdes Khusus Perempuan. Catatan:
1.2 Usulan kegiatan telah dibahas dan ditetapkan dalam Musdes Perencanaan. Catatan:
1.3 Usulan kegiatan tidak termasuk dalam Daftar Negatif (Kegiatan yang dilarang) Sesuai dengan PTO PNPM - PPK, Catatan :
1.4 Usulan Kegiatan tidak tumpang tindih dengan proyek/ program lain Catatan :
1.5 Tidak ada masalah dengan kepemilikan tanah atau hibah lahan. Catatan :
1.6 Kelompok perempuan dan orang miskin ikut dalam pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai usulan yang diajukan. Catatan:
78
Tidak
Jawaban
Kriteria
Ya
Tidak
1.7 Jumlah penerima manfaat tersebut sesuai dengan kondisi yang ditemukan di lapangan. Catatan:
1.8 Mayoritas calon penerima manfaat lebih banyak berasal dari golongan miskin Catatan :
1.9 Kegiatan yang diusulkan menjadi kebutuhan masyarakat dan mendesak untuk dilaksanakan Catatan:
1.10. Dalam masyarakat cukup banyak yang mempunyai pengalaman atau biasa mengerjakan kegiatan yang diusulkan Catatan :
1.11. Sudah ada kesanggupan untuk memelihara kegiatan ini? Catatan :
Rekomendasi / Catatan:
Dibuat oeh Tim Verifikasi: 1 2 3 4 5
79
PNPM Mandiri - Perdesaan
Form.12.d
A. Verifikasi Kegiatan Prasarana Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Penguji:
: : : :
________________ ________________ ________________ ________________ Tanda tangan
1. ........................................... ............................ 2. ........................................... ............................ 3. ........................................... ............................ 4. ........................................... ............................ 5. ........................................... ............................
Tanggal pengujian Jenis Prasarana: Ukuran Prasarana Lokasi Penguji
: : : :
________________ ________________ ________________ ________________ Tanda tangan
6. ....................................................................... 7. ....................................................................... 8. ....................................................................... 9. ....................................................................... 10. .....................................................................
1. Uraian manfaat prasarana yang diusulkan: _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ 2. Uraian manfaat prasarana bagi kelompok miskin _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ 3. Jumlah penerima manfaat: ............................................ orang. 4. Layak secara teknis. a. Menggunakan teknologi yang relatif sederhana. b. Banyak melibatkan tenaga kerja masyarakat setempat. c. Bahan , alat, dan tenaga ahli mudah didatangkan. d. Dapat dioperasikan dan dipelihara oleh masyarakat.
Ya / Tidak Ya / Tidak Ya / Tidak Ya / Tidak
5. Layak secara target. a. Target usulan sesuai dengan kenyataan dilapangan. b. Target usulan sesuai dengan kebutuhan. c. Target usulan sesuai dengan target manfaat.
Ya / Tidak Ya / Tidak Ya / Tidak
6. Layak secara sosial dan lingkungan a. Tidak menimbulkan dampak negatif thdp sosial dan lingkungan saat konstruksi. Ya / Tidak b. Tidak menimbulkan dampak negatif thd sosial & lingkungan saat pascakonstruksi. Ya / Tidak c. Bila berpotensi menimbulkan dampak negatif, sebutkan upaya penyelesaian masalah yang dibutuhkan: ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ 7. Layak terhadap pengadaan lahan dan aset: a. Perlu penyumbangan pengadaan lahan atau aset lain Ya / Tidak b. Proses pengadaaan lahan dapat diselesaikan masyarakat.Ya / Tidak c. Uraikan proses yang akan diikuti untuk pengadaan lahan (bila perlu) ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ 8. Kesimpulan usulan Layak / Layak dengan syarat / Tidak Layak Sebutkan syarat atau alasan tidak layak: ___________________________________________________________________________________________________
80
PNPM Mandiri - Perdesaan Form-22
Penanganan Dampak Negatif Terhadap Lingkungan Desa : ...................................................... Kecamatan : ...................................................... Kabupaten : ......................................................
Jenis Kegiatan : ............................................................ Desain oleh : ............................................................ Tanggal : ............................................................
Mohon diisi untuk dua jenis dampak lingkungan negatif yang berskala besar yang dpat terjadi (keterangan dilanjutkan ke lembar tambahan, bila perlu) : 1. Dampak lingkungan negatif yang berskala besar yang dapat terjadi :
Apa saja yang telah direncanakan untuk mencegah masalah ini atau untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul?
2. Dampak lingkungan negatif yang berskala besar yang dapat terjadi :
Apa saja yang telah direncanakan untuk mencegah masalah ini atau untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul?
Mohon diisi untuk dua jenis dampak lingkungan negatif yang sangat mungkin terjadi (keterangan dilanjutkan ke lembar tambahan, bila perlu) : 1. Dampak lingkungan negatif yang sangat mungkin terjadi
Apa saja yang direncanakan untuk mengatasi masalah ini atau untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul?
2. Dampak lingkungan negatif yang sangat mungkin terjadi
Apa saja yang direncanakan untuk mencegah masalah ini atau untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul
Formulir untuk Desa
81
Form. 25
PNPM Mandiri - Perdesaan
PEMERIKSAAN DOKUMEN DESAIN DAN RAB :
Jenis Prasarana :
Pemeriksaan ke :
Diperiksa oleh :
Tipe Prasarana :
Tanggal diserahkan :
Ukuran :
Tanggal diperiksa :
Lokasi
Jabatan
:
Jenis Dokumen yang diperiksa SURVEI 1.1 Survei Antar Patok 1.2 Sket Kondisi Tanah 1.3 Sketsa lokasi kegiatan 1.4 Survei Beda Tinggi, Sumber Air, Debit Air dan 1.5 Survei Harga Bahan, Alat oleh TPK 1.6 Survei Harga Bahan, Alat oleh FT 1.7 Kesepakatan harga upah dan harga bahan lokal 1.8 Catatan tentang dampak lingkungan 1.9 Catatan tentang pembebasan lahan TAKE-OFF SHEET 2.1 Pemilihan Jenis Konstruksi 2.2 Perhitungan Konstruksi 2.3 Perhitungan Volume Pekerjaan 2.4 Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan 2.5 Perhitungan Penggunaan Alat Berat 2.6 Perhitungan Harga satuan Sewa Alat Berat 2.7 Perhitungan Volume Alat manual 2 8 Rekapitulasi Volume Bahan 2.8 Bahan, Upah dan Alat SPESIFIKASI BAHAN DAN ALAT 3.1 Spesifikasi bahan 3.2 Spesifikasi alat berat SAFEGUARD 4.1 Pengisian Form Dampak Lingkungan 4.2 Rencana penanganan Dampak Lingkungan 4.3 Pengisian rencana penggunaan Alat Berat 4.4 Pengesahan penggunaan Alat Berat 4.5 Pengisian Form Ganti Rugi Lahan 4.6 Penerima manfaat 4.7 Kesanggupan memelihara prasarana 4.8 Desain sesuai kebutuhan MA&KAT
Perlu Belum Sudah memenuhi memenuhi diperiksa ulang syarat syarat
Jenis Dokumen yang diperiksa
Belum Sudah memenuhi memenuhi syarat syarat
Perlu diperiksa ulang
GAMBAR DESAIN 5.1 Gambar Situasi 5.2 Gambar Denah 5.3 Tampang Memanjang 5.4 Tampang Melintang 5.5 Tampak Depan, Belakang, Samping Kiri dan Kanan 5.6 Gambar Denah Fondasi, Atap, Lantai dan Plafond 5.7 Gambar Potongan Memanjang dan Potongan 5.8 Gambar Detail 5.9 Kelengkapan dimensi/ukuran pada gambar 5.10 Kelengkapan spesifikasi pada gambar 5.11 Lokasi prasarana tepat 5.12 Lokasi sarana pelengkap RENCANA ANGGARAN BIAYA 6.1 Rencana Anggaran Biaya Detail 6.2 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya 6.3 Kewajaran Harga Bahan, Upah dan Alat 6.4 Kewajaran Penggunaan Alat Berat 6 5 Kelengkapan spesifikasi bahan pada RAB 6.5 6.6 Kelengkapan dimensi/ukuran bahan pada RAB 6.7 Swadaya ANTISIPASI MASALAH 7.1 Ada potensi konflik dengan . . . . . . . . . . . 7.2 Cukup mudah untuk dilaksanakan oleh masyarakat 7.3 Catatan sumber bahan dan ketersediaan bahan 7.4 Catatan jalan akses untuk mengedrop material & alat 7.5 Perizinan/Koordinasi yang diperlukan 7.6 Potensi manfaat subproyek 7.7 Kekuatan struktur/konstruksi 7.8 Konfirmasi tentang pembebasan lahan Disetujui / Belum Disetujui
(_________________) FT-KAB
82
Form. 25 A
PNPM Mandiri - Perdesaan
LEMBAR CATATAN PEMERIKSAAN Lokasi
:
Dibuat oleh
:
Pemeriksaan ke :
Jabatan
:
Tanggal diserahkan :
Tanggal diperiksa :
Jenis Prasarana :
Hal-hal yang harus diperhatikan/diperbaiki :
83
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PEMERIKSAAN DESAIN DAN RAB Fasilitator Teknis Kabupaten (FT-Kab) wajib memeriksa semua dokumen yang berkaitan dengan Pembuatan Desain dan RAB untuk kegiatan pembangunan prasarana, untuk mencegah dokumen desain dan RAB yang belum lengkap dan atau yang belum memenuhi kebutuhan dan standar teknis. Dengan dilakukan pemeriksaan ini, FT-Kab menjamin bahwa dokumen ini layak untuk digunakan sebagai dokumen perencanaan detail lokasi PNPM. FT-Kab memeriksa Dokumen Desain dan RAB serta mengisi blangko yang telah disediakan, kemudian mengatakan "disetujui" atau "tidak disetujui" berdasarkan hasil penilaian. Jika dokumen desain dan RAB dinilai “Tidak Disetujui,” Fasilitator Teknis harus melengkapi atau memperbaiki kekurangan dokumen dan atau hal-hal yang dinilai belum memenuhi syarat dalam dokumen sebagaimana terdapat dalam ceklist dan lembar catatan pemeriksaan. Semua koreksi tersebut harus diperiksa kembali oleh FT-Kab, kecuali beberapa jenis koreksi yang dapat dianggap sebagai “Layak dengan Syarat,” seperti: - Melengkapi dimensi pada gambar - Menandai spesifikasi pada gambar - Menandai lokasi perlengkapan pada gambar situasi dan atau denah Semua Ceklist Pemeriksaan Dokumen dan Lembar Catatan Pemeriksaan wajib didokumentasikan oleh FT-Kab dikantor Faskab dan aslinya dijilid bersama dokumen SPPB sebagai lampiran. Hal-hal yang harus diperiksa dan persyaratan penilaian "Terpenuhi" sebagaimana tabel dibawah ini : ITEM YANG DIPERIKSA
PERSYARATAN TERPENUHI
RUJUKAN PANDUAN
SURVEI 1.1 Survei Antar Patok
Form survei jalan (Form.16) terisi lengkap dan jelas.
1.2 Sket Kondisi Tanah
Kegiatan jalan : form sket kondisi tanah (Form.20) terisi lengkap dan jelas. Kegiatan jembatan : sketsa potongan melintang sungai yang
Matrik kategori dan aspek survei teknis untuk berbagai jenis prasarana (lihat bahan bacaan prasarana)
dilengkapi ukuran lebar sungai , dalam sungai, tinggi muka air normal, tinggi muka air banjir, kedalaman tanah keras dan jenis tanah. Kegiatan bangunan gedung : sketsa potongan melintang dan memanjang yang dilengkapi ukuran beda tinggi, data kedalaman tanah keras, jenis tanah dan kedalaman air tanah. Kegiatan tambatan perahu : sketsa potongan melintang dan memanjang yang dilengkapi ukuran beda tinggi, data kedalaman tanah keras, jenis tanah dan kedalaman air pasang, surut, normal. Untuk kegiatan lain : minimal ada data-data teknis untuk membuat desain Fondasi dan pekerjaan tanah. 1.3 Sketsa lokasi kegiatan
1.4 Survei Beda Tinggi, Sumber Air, Debit Air dan Pelayanan 1.5 Survei Harga Bahan, Alat oleh TPK
Sketsa berupa gambar denah yang dilengkapi keadaan sekitar lokasi kegiatan. Sketsa dilengkapi dengan ukuran panjang, lebar, beda tinggi lokasi kegiatan dengan jalan atau titik referensi yang ditetapkan dilapangan. Kegiatan SAB Perpipaan, Jaringan Irigasi, PLTMH : data sumber air, kontinuitas ketersediaan air, debit air, beda tinggi, trase jaringan, tingkat pelayanan, area pelayanan terdata dengan lengkap. Minimal survei harga bahan dan alat dilakukan pada 3 (tiga) tempat/supplier yang berbeda untuk setiap jenis bahan atau alat. Supaya dihindari melakukan survei pada suppiler yang mempunyai keterkaitan dengan supplier lainnya (untuk menghindari monopoli harga) Pada blangko survei terdapat informasi; alamat lokasi survei, nama responden, jenis bahan dan alat, ukuran bahan, kualitas bahan, kapasitas alat, harga bahan atau alat, jarak dari lokasi survei ke Desa. Form blanko survei yang digunakan adalah sesuai format yang tercantum pada PTO Penjelasan IV halaman 16. Kemudian hasil survei direkap menggunakan form 23 (Hasil Survei Harga Bahan/Alat)
Minimal terdapat hasil survei harga pembanding dilakukan pada 3 (tiga) tempat yang berbeda untuk setiap jenis bahan/alat. Blanko/form survei dan pengisiannya sesuai dengan Survei Harga Bahan/Alat oleh 1.7 Kesepakatan harga upah dan harga bahan Terdapat Berita Acara Musyawarah "kesepakatan harga upah dan lokal harga bahan yang akan diadakan secara lokal " antara TPK dengan masyarakat calon pengumpul bahan dan pekerja serta dihadiri KPMD, TPU, Tomasy, Kades, BPD. Berita Acara dilengkapi dengan Notulen dan Daftar hadir Jika harga bahan lokal lebih mahal dari pada harga non lokal, supaya diadakan review hasil Musyawarah dan peninjauan kembali harga yang ditawarkan masyarakat. 1.6 Survei Harga Bahan, Alat oleh FT
1.8 Catatan tentang dampak negatif sosial dan Terdapat catatan-catatan dampak negatif terhadap sosial dan lingkungan lingkungan yang akan terjadi pada lokasi kegiatan yang akan 1.9 Catatan tentang pengadaan lahan
direncanakan. Terdapat catatan-catatan hasil konfirmasi pengadaan lahan kepada masyarakat yang lahannya akan dibebaskan untuk kegiatan.
TAKE-OFF SHEET 2.1 Pemilihan Jenis Konstruksi
Jenis konstruksi yang dipilih sudah sesuai dengan petunjuk pemilihan konstruksi yang terdapat pada bahan bacaan Prasarana dan atau sesuai kaidah teknik yang berlaku. Beberapa catatan penting dan penegasan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 84
Panduan Pelaksanaan Survei Harga Satuan Bahan/Alat (lihat bacaan prasarana tentang survei teknis)
2.2 Perhitungan Konstruksi
2.3 Perhitungan Volume Pekerjaan
2.4 Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan
2.5 Perhitungan Penggunaan Alat Berat
Kegiatan jalan : konstruksi yang dipilih sudah mempertimbangkan topografi, kondisi struktur tanah, tingkat pelayanan (roda dua atau roda empat serta volume lalu lintas yang akan lewat), kemampuan masyarakat untuk melaksanakan dan memelihara kegiatan. Bangunan pelengkap jalan seperti gorong-gorong, TPT dan saluran pasangan batu dipastikan hanya direncanakan pada tempat-tempat yang secara teknis dibutuhkan. Tidak diperkenankan merencanakan bangunan pelengkap jalan seperti saluran pinggir jalan menggunakan pasangan batu dan TPT tanpa ada alasan teknis. Kegiatan jembatan : konstruksi yang dipilih sudah mempertimbangkan batasan-batasan yang dianjurkan dalam petunjuk teknis, kemampuan masyarakat untuk melaksanakan dan memelihara kegiatan, jalan akses untuk mengangkut material. Kegiatan bangunan gedung : konstruksi yang dipilih sudah mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk melaksanakan dan memelihara kegiatan, memanfaatkan sebanyak mungkin material lokal, ketersediaan dan kemudahan menyediakan material. Untuk bangunan-bangunan yang sudah ada standard konstruksinya dalam bahan bacaan prasarana, perhitungan konstruksi tidak perlu dibuat. Sebagai gantinya dalam take-off sheet perhitungan konstruksi dicantumkan rujukan konstruksi yang diambil beserta tabelnya. Perhitungan kekuatan konstruksi utama bangunan yang tidak ada pada bahan bacaan harus dibuat sesuai kaidah perencanaan teknik yang berlaku nasional dan minimal dalam take-off sheet terdapat perhitungan konstruksi sebagai berikut : Kegiatan jalan : terdapat perhitungan konstruksi bangunan pelengkap seperti besar dan jenis Gorong-gorong , perhitungan konstruksi TPT. Kegiatan jembatan : terdapat perhitungan konstruksi bangunan bawah (Abutment, Pilar, TPT). Tinjauan terhadap kemampuan mendukung beban vertikal, horizontal dan guling. Untuk bangunan atas bisa mengambil kontruksi sesuai tabel standard yang tersedia pada bahan bacaan prasarana. Untuk bangunan jembatan yang diluar standard, perhitungan konstruksi bangunan atas dan bangunan bawahnya wajib dibuat. Semua volume pekerjaan sudah dibuat dan perhitungan sudah benar. Urutan uraian pekerjaan dimulai dari kegiatan bangunan bawah sampai pekerjaan finishing. Semua perhitungan harga satuan pekerjaan sudah dibuat dan perhitungan sudah benar. Analisis Harga Satuan Pekerjaan yang digunakan sudah sesuai dengan spesifikasi bahan dan alat yang direncanakan. Tersedia perhitungan penggunaan alat berat dalam format jam atau
hari. Analisis yang digunakan sudah berdasarkan kapasitas alat, tingkat kesulitan pekerjaan dan volume pekerjaan. 2.6 Perhitungan Harga satuan Sewa Alat Berat Tersedia harga satuan sewa alat berat. Harga sewa sudah termasuk komponen bahan bakar, pelumas. Komponen HOK Operator Alat supaya dipisah. 2.7 Perhitungan Volume Alat manual
Alat-alat manual untuk membantu pekerjaan sudah memperhatikan tingkat efisiensi dan metode kerja yang direncanakan
2.8 Rekapitulasi Volume Bahan, Upah dan Alat Volume Bahan, Upah dan Alat sudah direkap berdasarkan volume
yang terdapat pada "perhitungan harga satuan pekerjaan".
SPESIFIKASI BAHAN DAN ALAT 3.1 Spesifikasi bahan
Lembaran spesifikasi bahan yang akan digunakan sudah dibuat dan dilengkapi dengan data pabrikan yang memproduksinya.
3.2 Spesifikasi alat berat
Lembaran spesifikasi alat yang akan digunakan sudah dibuat dan pabrikan pembuat
SAFEGUARD 4.1 Pengisian Form Penanganan Dampak Negatif Lingkungan
Form 22 sudah berdasarkan catatan tentang dampak lingkungan dan solusi untuk meminimalkan dampak lingkungan sudah diisi.
4.2 Rencana Penanganan Dampak Lingkungan
Dalam Desain dan RAB sudah mengakomodir solusi untuk meminimalkan dampak lingkungan. Jika dampak lingkungan diprediksi akan terjadi setelah kegiatan beroperasi, sudah ada rencana penanganan untuk diberikan kepada TP3. Rencana penggunaan alat berat sudah disosialisasikan dan disetujui masyarakat serta dituangkan kedalam form rencana penggunaan alat berat. FT-Kab sudah menyatakan persetujuan penggunaan alat berat yang
4.3 Pengisian rencana penggunaan Alat Berat 4.4 Pengesahan penggunaan Alat Berat 4.5 Pengisian Form Ganti Rugi Lahan 4.6 Penerima manfaat
4.7 Kesanggupan memelihara prasarana 4.8 Desain sesuai kebutuhan MA&KAT
dituangkan kedalam form rencana penggunaan alat berat. Form ini bisa di copy dari Proposal Usulan yang sudah lolos Verifikasi TV. Terdapat data pemanfaat langsung dan pemanfaat tidak langsung kegiatan. Konstruksi kegiatan sudah di Desain sesuai dengan manfaat dan jumlah penerima manfaat yang direncanakan. Tersedianya Berita Acara Kesanggupan memelihara kegiatan. Pada MA&KAT, desain bangunan sudah mempertimbangkan dan mengakomodir arsitektur, penggunaan, kebiasaan, kepercayaan dan aturan setempat.
GAMBAR DESAIN 5.1 Gambar Situasi
Minimal terinformasikan perletakan bangunan utama dan bangunan pelengkap yang direncanakan, keadaan sekitar bangunan, jalan akses menuju bangunan tersebut.
5.2 Gambar Denah
Dalam gambar denah minimal terdapat informasi tata letak konstruksi utama, tata letak ruangan, ukuran panjang, lebar dan peil ketinggian lantai. 85
5.3 Tampang Memanjang
5.4 Tampang Melintang
Gambar ini khusus untuk kegiatan jalan.Pada gambar terdapat informasi kondisi existing jalan sebagaimana hasil survey dan rencana permukaan jalan, penempatan bangunan pendukung. Gambar ini dilengkapi dengan STA. jalan. Gambar ini dapat berupa Gambar khusus untuk kegiatan
gambar tipikal, setiap perubahan perlu dibuat gambar tampang melintang. Pada gambar minimal terdapat informasi mengenai perkerasan, bahu jalan, saluran pinggir dan keadaan kiri kanan jalan. 5.5 Tampak Depan, Belakang, Samping Kiri, Gambar ini untuk kegiatan selain jalan. Pada gambar terdapat Samping Kanan informasi bentuk bangunan yang dilihat dari posisi tertentu, ukuran panjang/lebar dan tinggi. 5.6 Gambar Denah Fondasi, Atap, Lantai dan Pada denah fondasi minimal terdapat informasi tata letak pondasi Plafond yang dilengkapi ukuran serta type pondasi
5.7 Gambar Potongan Memanjang dan Potongan Melintang
5.8 Gambar Detail
Pada denah Atap minimal terdapat informasi tata letak konstruksi atap yang dilengkapi ukuran, serta komponen konstruksi yang dilengkapi ukuran dan nama komponen serta spesifikasi. Pada denah lantai minimal terdapat informasi tata letak finishing lantai yang dilengkapi ukuran panjang/lebar dan ketinggian serta informasi jenis dan spesifikasi bahan yang digunakan. Pada denah plafond minimal terdapat informasi tata letak komponen konstruksi plafond, tata letak lampu yang dilengkapi dengan ukuran, jenis, spesifikasi bahan. Gambar ini untuk kegiatan selain jalan. Pada gambar terdapat informasi bentuk bangunan jika dipotong. Informasi dalam potongan yang diutamakan adalah info mengenai konstruksi bangunan. Gambar dilengkapi ukuran panjang/lebar, tinggi, nana komponen, jenis, ukuran dan spesifikasi bahan. Semua komponen konstruksi utama harus dibuat gambar detailnya.
Penamaan gambar detail sinkron dengan informasi yang terdapat pada gambar denah adan atau gambar potongan. Gambar dilengkapi ukuran konstruksi dan komponen konstruksi, jenis, ukuran dan bahan yang digunakan. 5.9 Kelengkapan dimensi/ukuran pada gambar spesifikasi Pada setiap gambar sudah dilengkapi dimensi/ukuran bangunan, konstruksi dan komponen konstruksi. 5.10 Kelengkapan spesifikasi pada gambar
Pada setiap gambar sudah dilengkapi spesifikasi dan jenis bahan yang digunakan untuk konstruksi dan komponen konstruksi.
5.11 Lokasi prasarana tepat
Selain penempatan prasarana sudah sesuai dengan Proposal Usulan yang sudah diperiksa Tim Verifikasi, sudah dipertimbangkan secara teknis untuk menempatkan prasarana/unit prasarana/komponen prasarana. Penempatan sarana pelengkap pada gambar situasi dan atau gambar tampang memanjang dan atau gambar denah jelas posisi dan dilengkapi dengan keterangan jenis dan ukuran sarana pelengkap.
5.12 Lokasi sarana pelengkap
RENCANA ANGGARAN BIAYA Form RAB Prasarana (form.7e) terisi dengan lengkap. RAB detail dibuat untuk setiap jenis kegiatan dan diurutkan mulai dari Kegiatan Utama. Total volume bahan, upah dan alat sudah sesuai dengan Rekapitulasi Volume Bahan, Upah dan Alat. Volume swadaya sudah sesuai dengan komitmen swadaya yang disepakati. Kategori biaya sudah sesuai dengan petunjuk pengisian kategori biaya. Harga satuan sudah sesuai dengan daftar harga yang sudah disepakati. Perkalian dan perjumlahan sudah Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Form Rekapitulasi Anggaran Biayasesuai. Prasarana (form.8b) terisi dengan lengkap. Nomor RAB sudah diurutkan mulai nomor satu dan pengisian sudah sesuai dengan perjumlahan pada RAB Detail. Perhitungan perjumlahan dan perkalian sudah benar. Kewajaran Harga Bahan, Upah dan Alat Harga bahan, upah dan alat yang dimasukan kedalam RAB sudah diperbandingkan dengan hasil survei harga oleh FT dan hasil survei harga oleh FT-Kab. Kewajaran Penggunaan Alat Berat Penggunaan Alat Berat sudah mengacu kepada PTO Penjelasan IV halaman 18 tentang penggunaan dan mekanisme penggunaan Alat Kelengkapan spesifikasi bahan pada RAB Berat. Uraian bahan pada form RAB Detail dilengkapi dengan spesifikasi bahan dan atau nama pabrikan yang memproduksi.
6.1 Rencana Anggaran Biaya Detail
6.2
6.3
6.4 6.5 6.6
Uraian bahan pada form RAB Detail dilengkapi dengan dimensi/ukuran sesuai standard yang berlaku. Swadaya masyarakat yang dicantumkan dalam RAB sudah sesuai dengan komitmen swadaya yang dituangkan dalam form kesanggupan swadaya masyarakat.
Kelengkapan dimensi/ukuran bahan pada RAB
6.7 Swadaya
ANTISIPASI MASALAH 7.1 Ada potensi konflik dengan . . . . . . . . . . .
7.2 Cukup mudah untuk dilaksanakan oleh masyarakat 7.3 Catatan sumber bahan dan ketersediaan bahan 7.4 Catatan jalan akses untuk mengedrop material & alat
Potensi konflik sudah dibicarakan dengan para pihak dan antisipasi konflik sudah dipersiapkan sebelum MAD Prioritas Usulan. Potensi konflik dipaparkan pada forum MAD Prioritas Usulan dan forum memberikan masukan untuk mengantisipasinya. Pemilihan dan Desain konstruksi harus dibuat sesederhana mungkin dan sudah mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk melaksanakan Sumber bahan kegiatan. dan ketersediaan bahan sudah diidentifikasi dengan benar oleh Fasilitator. Desain dan RAB sudah memperhitungkan/mempertimbangkan ketersediaan jalan akses yang ada.
7.5 Perizinan/Koordinasi yang diperlukan
Izin sudah ada dan koordinasi dengan pihak terkait sudah dilakukan sebelum MAD Penetapan Usulan dilaksanakan.
7.6 Potensi manfaat subproyek
Kegiatan sudah dipastikan akan bermanfaat bagi masyarakat.
7.7 Kekuatan struktur/konstruksi
Tersedia informasi tentang kekuatan konstruksi. Informasi ini berguna untuk pembatasan beban penggunaan.
7.8 Konfirmasi tentang pengadaan lahan
Catatan hasil konfirmasi pengadaan lahan kepada masyarakat yang lahannya akan dibebaskan untuk kegiatan sudah ditindaklanjuti. Hasil tindaklanjut sudah harus ada sebelum MAD Prioritas Usulan. 86
SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN (SPPB) Nomor : Tanggal : Yang bertanda tangan di bawah ini kami : I. Nama : ……………………………… Jabatan : Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Kecamatan ………….……….., Kabupaten ………………..., Propinsi ………………................ Berdasarkan Musyawarah Antar Desa tanggal …......…, bertindak atas nama Forum, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama. II.
Nama : ……………………………. Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Desa …………….………, Kecamatan ……………….., Kabupaten …………………………… Berdasarkan kesepakatan Musyawarah Desa yang dilaksanakan pada tanggal ………………… ditunjuk selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan PNPM, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.
Dengan ini menyepakati hal-hal sebagai berikut : (1)
Pihak Pertama, menyetujui pembayaran dana Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) kepada Pihak Kedua sebesar Rp. …………….….. (dengan huruf)
(2)
Dana ini disetujui untuk membiayai kegiatan berikut :
(3)
(a)
Nama kegiatan Jumlah dana Jasa Pinjaman Sifat bantuan
: Simpan Pinjam-Perempuan : Rp. ………………… (dengan huruf) : ……. persen : Pinjaman
(b)
Nama kegiatan Jumlah dana Sifat bantuan
: Kesehatan : Rp. ………………… (dengan huruf) : Bantuan lepas
(c)
Nama kegiatan Jumlah dana Sifat bantuan
: Pendidikan : Rp. ………………… (dengan huruf) : Bantuan lepas
(d)
Nama kegiatan Jumlah dana Sifat bantuan Waktu penyelesaian
: Pembangunan Sarana/Prasarana : Rp. ………………… (dengan huruf) : Bantuan lepas : .… . bulan
(e)
Biaya administrasi dan operasional UPK
(f)
Biaya administrasi dan operasional TPK sebesar Rp. ……………………
sebesar Rp. ……………………
Pihak Kedua sepakat dan berjanji akan mengembalikan dana Bantuan yang bersifat pinjaman kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam jangka waktu …..… bulan terhitung sejak penyerahan dana kepada Pihak Kedua oleh Pihak Pertama. Pengembalian 87
oleh Pihak Kedua disertai jasa pinjaman sebesar …….…% per tahun. Jumlah keseluruhan dana yang harus dikembalikan Pihak Kedua sampai selesai jangka waktu pinjaman adalah sebesar Rp……………...….. Dalam hal Pihak Kedua tidak dapat memenuhi kewajibannya, kesempatan Pihak Kedua untuk mendapatkan dana Bantuan PNPM di masa yang akan datang akan hilang. (4)
Pihak Kedua sepakat dan berjanji akan memelihara prasarana dan sarana melalui swadaya masyarakat dengan sebaik-baiknya.
(5)
Pihak Kedua akan menyerahkan dana kepada kelompok masyarakat sesuai dengan usulan yang diajukan dan disepakati dalam Musyawarah Antar Desa. Atas penyerahan dana tersebut harus dibuat Berita Acara Serah Terima / Tanda Terima.
(6)
Pihak Kedua wajib menyebarluaskan SPPB ini melalui papan pengumuman paling sedikit di tiga tempat umum di desa. Rincian teknisnya akan diatur kemudian dalam Petunjtuk Teknis Operasional PNPM.
Pihak Pertama Ketua UPK ……………
Pihak Kedua Ketua ..... TPK Desa ……..…………
(………………………….)
(………………………….) Mengetahui:
PjOK Kecamatan ………….………
Kepala Desa ……………
(….………………………….)
(…..………………………….)
Camat …………………
(………………………………….) Catatan: Pernyataan (3) dan (4) diisi jika desa yang bersangkutan menerima baik pinjaman maupun bantuan lepas. Jika hanya salah satu, coret pernyataan yang tidak perlu.
88
Lampiran SPPB : 1). Proposal / usulan desa dengan RAB & Rekap RAB 2). Jadual pelaksanaan kegiatan / jadual pengembalian kelompok SPP 3). Untuk kegiatan prasarana disertai foto 0 % dari prasarana yang akan dibangun serta gambar rencana teknis (form 25 beserta lampirannya) yang dinyatakan layak oleh FT dan / FASTEKAB. Dokumen-dokumen tersebut dibuat rangkap lima : 1).PjOK (tanda tangan asli). 2).Kepala Desa (tanda tangan asli). 3).Unit Pengelola Kegiatan (UPK) (tanda tangan asli). 4).Tim Pengelola Kegiatan Desa, 5).Fasilitator Kecamatan.
Lampiran Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) 1)
Di dalam persyaratan umum ini istilah perjanjian pemberian bantuan adalah mengatur Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PjOK) Bantuan PNPM dengan desa melalui TPK.
2)
Tugas TPK sebagai pengelola adalah: a) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan spesifikasi dan petunjuk teknis yang ada dalam Pedoman Umum petunjuk Pelaksanaan dan Panduan Teknis Operasional PNPM dengan dibantu oleh Fasilitator Kecamatan di kecamatan dan Konsultan Pembardayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPM-D/K) di tingkat desa. b) Menyediakan bahan dan peralatan serta pekerja sesuai dengan petunjuk dalam Petunjuk Teknis Operasional PNPM. c) Memeriksa dan memastikan bahwa setiap anggota kelompok menerima dana sesuai jumlah yang diperjanjikan dan mencatat dalam buku khusus pengembalian dari kelompok. d) Mengelola dan menatalaksanakan semua dokumen kegiatan serta melakukan pembukuan sesuai format yang telah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Operasional PNPM. e) Menyusun laporan bulanan tentang kemajuan kegiatan dan keuangannya.
3)
Pekerjaan tidak dapat dikontrakkan kepada pihak lain (sub-kontrak).
4)
TPK dan semua pelaku PNPM di desa wajib mentaati segala perundang-undangan dan hukum yang berlaku.
5)
Force majeure adalah suatu kejadian yang menghambat/merusakkan pekerjaan yang dilakukan yang terjadinya di luar penguasaan TPK. Bilamana force majeure ini terjadi, TPK harus melaporkan hal tersebut kepada PjOK dalam waktu tujuh hari melalui suatu Berita Acara Revisi.
6)
Bila terjadi perbedaan pendapat antara TPK dan KPM-D/K atau antara TPK dan Fasilitator Kecamatan, hal ini harus segera dilaporkan kepada Anggota Musyawarah Antar Desa dan Camat. Penyelesaian masalah semacam ini akan diselesaikan berdasarkan Perjanjian dan kenyataan di lapangan.
89
7)
TPK dapat diberi sanksi apabila lalai atau tidak mematuhi pasal 2 dan 4 atau tidak mematuhi peringatan yang diberikan oleh UPK. UPK diketahui oleh FK dan PjOK dapat memberikan peringatan tertulis kepada TPK dan melaporkannya kepada Anggota Musyawarah Antar Desa dan Camat. Bila TPK atau pelaku PNPM terkait di desa masih dianggap melanggar/ lalai maka pembayaran kepada desa akan dihentikan sampai akibat kelalaian telah diperbaiki dan diterima oleh UPK diketahui oleh FK dan PjOK dalam surat perjanjian.
90
73
