Meningkatkan Pemberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Masyarakat Yang Semakin Sejahtera Di Jawa Tengah

Vol : XXI, No : 1, MARET 2014

Meningkatkan Pemberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Masyarakat Yang Semakin Sejahtera Di Jawa Tengah Y. Sarsetyono FPTK IKIP Veteran Semarang Email: [email protected] ABSTRAK Mengurangi tingkat kemiskinan pada hakekatnya untuk mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera dan merupakan tugas bersama tidak hanya tugas Pemerintah saja. Namun perlu kerjasama yang baik dan konsisten antara pemerintah pusat dan daerah agar program penanggulangan kemiskinan bisa terus berlanjut dari waktu ke waktu. Pemerintah daerah juga dituntut makin responsif agar bisa mereplikasi program penanggulangan kemiskinan. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, Pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Dalam perpres tersebut, telah ditetapkan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dikonsolidaasikan menjadi 3 kelompok program penanggulangan kemiskinan, yaitu :  Kelompok Program Berbasis Bantuan dan Perlindungan Sosial  Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat  Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat, pendekatan pemberdayaan masyarakat selama ini telah banyak diupayakan melalui berbagai kegiatan pembangunan sektoral maupun regional. Namun berbagai kegiatan itu masih dianggap kurang efektif dan dilaksanakan secara parsial dan tidak berkelanjutan, sehingga digulirkanlah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri oleh Presiden RI pada tanggal 30 April 2007 di kota Palu, Sulawesi Tengah. Ada 2 program inti salah satu Program intinya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan. Salah satu strategi dasar dalam PNPM Mandiri Perkotaan adalah menciptakan sustainibility development atau pembangunan berkelanjutan dalam hal penanggulangan kemiskinan. Agar hal itu terwujud, dibutuhkan sejumlah langkah agar pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perkotaan mampu mengintegrasikan perannya dengan program pemberdayaan lainnya.. Dan dalam pelaksanaan PNPM-Mandiri Perkotaan baik yang program Reguler, Paket, maupun program PLP-BK/ND dintegrasikan dengan prinsip: (1) Desentralisasi, (2) Keterpaduan, (3) Efektif dan Efisien, (4) Partisipatif, (5) Transparasi dan Akuntabel, (6) Keberlanjutan. Sedangkan unsur-unsur yang diintegrasikan adalah: (1) Nilai/Prinsip, (2) Mekanisme Pengambilan Keputusan, (3) Mekanisme Proses Perencanaan, (4) Mekanisme Pengelolaan Kegiatan, (5) Mekanisme Pertanggungjawaban, (6) Pelaku. Peningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat perlu dilakukan beberapa langkah/kegiatan yang dilakukan dengan pendekatan struktural dan kultural. Pendekatan struktural dan kultural ini implementasinya dapat dilakukan secara struktural di tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Kelurahan/Desa, sedangkan pendekatan kultural mengikuti sesuai kultural/budaya lokal. Kata Kunci : pemberdayaan masyarakat, kemiskinan, partisipasi

MAJALAH ILMIAH PAWIYATAN

96


PENDAHULUAN Berdasarkan SP-2010, Jawa Tengah jumlah penduduknya 32,38 juta jiwa mempunyai permasalahan kemiskinan sangat berat, karena angka kemiskinan di Jawa Tengah pada Tahun 2009 cukup tinggi yaitu 17,72 % bila dibanding dengan angka kemiskinan secara Nasional pada Tahun yang sama sebesar 14,15 %. Dan pada Tahun 2010 angka kemiskinan Nasional 13,33, sedang angka kemiskinan Jawa Tengah turun menjadi 16,56 %, namun masih cukup tinggi dilihat dari jumlah sebesar 5,36 juta jiwa dan SP selanjutnya kemiskinan Jateng pada tahun 2011 sejumlah 16,21% . Sesuai RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah pada Tahun 2013 ditargetkan sebesar 13,27 %, sedangkan menurut amanat Nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2010 – 2014, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah pada Tahun 2014 ditargetkan sebesar 11,58 – 11,37 %. Berdasarkan sumber KPP bekerjasama dengan BPS nilai HDI Jawa Tengah tahun 2008 adalah 72. Nilai ini merupakan hasil kalkulasi dari angka harapan hidup 69,2 tahun untuk laki-laki dan 73,11 tahun untuk perempuan, angka melek huruf 93,82 % untuk laki-laki dan 84,89 % untuk perempuan, sedangkan rata-rata lama sekolah 7,35 untuk laki-laki dan 6,4 untuk perempuan. Kemiskinan merupakan persoalan yang maha kompleks dan kronis. Karena sangat kompleks dan kronis, maka cara penanggulangan kemiskinanpun membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen permasalahan, dan diperlukan strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan dan tidak bersifat temporer.

Selama tiga dekade,

upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir melalui sistem kredit, pembangunan prasarana dan pendampingan, penyuluhan sanitasi dan sebagainya. Dari serangkaian cara dan strategi penanggulangan

kemiskinan

keberlanjutannya

sangat

tersebut,

tergantung

semuanya

pada

berorentasi

ketersediaan

material,

anggaran

dan

sehingga komitmen

pemerintah. Di samping itu, tidak adanya tatanan pemerintahan yang demokratis menyebabkan rendahnya akseptabilitas dan inisiatif masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan dengan cara mereka sendiri. Pada dasarnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangat mendukung

program

pengentasan kemiskinan. Hal ini sesuai program “Bali Deso Mbangun Deso” yang dicanangkan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo dan didukung Wakil Gubernur seperti apa yang dikatakan Wakil Gubernur Rustriningsih, seusai memberikan sambutan dalam Seminar Kerjasama Tujuh Kepala Daerah Eks-Karesidenan Kedu plus Banjarnegara, di Kota Semarang, Rabu ( 1 April 2009). "Semua cara memang harus dicoba agar kemiskinan bisa tertangani." Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mengupayakan berbagai cara dan akses untuk mendukung program pengentasan masyarakat miskin. Dengan demikian, target MAJALAH ILMIAH PAWIYATAN

97


penurunan angka kemiskinan di tahun 2011 ini dari 16,21 % menjadi 11,58 – 11,37 % sesuai target amanat Nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2010 – 2014 dapat tercapai. Mengurangi tingkat kemiskinan pada hakekatnya untuk mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera dan merupakan tugas bersama tidak hanya tugas Pemerintah saja. Namun perlu kerjasama yang baik dan konsisten antara pemerintah pusat dan daerah agar program penanggulangan kemiskinan bisa terus berlanjut dari waktu ke waktu. Pemerintah daerah juga dituntut makin responsif agar bisa mereplikasi program penanggulangan kemiskinan. Sebagai pemerintah

upaya

percepatan

menerbitkan

penanggulangan

Perpres

Nomor

13

kemiskinan

Tahun

2009

dan

pengangguran,

tentang

Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan. Dalam perpres tersebut, telah ditetapkan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dikonsolidaasikan menjadi 3 kelompok program penanggulangan kemiskinan, yaitu :  Kelompok Program Berbasis Bantuan dan Perlindungan Sosial  Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat  Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada

kelompok

program

berbasis

pemberdayaan

masyarakat,

pendekatan

pemberdayaan masyarakat selama ini telah banyak diupayakan melalui berbagai kegiatan pembangunan sektoral maupun regional. Namun berbagai kegiatan itu masih dianggap kurang efektif dan dilaksanakan secara parsial dan tidak berkelanjutan, sehingga digulirkanlah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri oleh Presiden RI pada tanggal 30 April 2007 di kota Palu, Sulawesi Tengah. Ada 2 program inti salah satu Program intinya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan. Replikasi program yang diikuti dengan integrasi program lokal dengan PNPM Mandiri Perkotaan merupakan salah satu strategi dasar agar sustainibility development atau pembangunan berkelanjutan untuk menanggulangi kemiskinan bisa terwujud. Program pemberdayaan masyarakat ini menekankan upaya penanggulangan kemiskinan dengan basis

atau

modal

dasar

kemandirian

masyarakat

itu

sendiri,

yang

artinya

keterlibatan/partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dilakukan sendiri dari, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri. Sejak awal, PNPM Mandiri Perkotaan yang merupakan kelanjutan dari Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dirancang secara berbeda. PNPM Mandiri Perkotaan bukan sekadar penyalur dana bantuan dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat atau biasa disebut BLM. Program ini penekankannya dengan basis atau modal dasar kemandirian masyarakat itu sendiri. Kemandirian yang dibangun program ini akan berkelanjutan jika pemerintah daerah ikut memberikan dukungan nyata kepada masyarakat MAJALAH ILMIAH PAWIYATAN

98


melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)/ Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) yang merupakan kelembagaan lokal yang dibangun oleh masyarakat itu sendiri. PNPM Mandiri Perkotaan juga dirancang agar bisa dikelola, diintregrasikan, dan dilanjutkan oleh pemda. Pemda juga diajak agar memiliki inisiatif dan kepedulian nyata untuk menanggulangi kemiskinan lewat kebijakan-kebijakan yang bersifat lokal. Kebijakan lokal tersebut

direalisasikan

dalam

bentuk

dukungan

kepala

daerah,

DPRD,

hingga

melembagakan sebuah program pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah setempat. Saat ini, lokasi dampingan PNPM Mandiri Perkotaan di Jawa Tengah berada di 35 Kabupaten/Kota dan di 2.003 Desa/Kelurahan, Lokasi PNPM Mandiri Perkotaan ini selain memperoleh program reguler sebagian memperoleh juga program Advanced. Program Advanced ini merupakan kelanjutan PNPM-MP atau merupakan reaward karena kinerja BKM/LKM dan Pemdanya baik. Program Advanced sendiri terdiri dari program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) dan

program Penataan Lingkungan

Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK). PEMBAHASAN A. Keberadaan PNPM Mandiri Perkotaan PNPM Mandiri Perkotaan diawali oleh P2KP pada tahun 1998, dimana P2KP sebagai respon terhadap dampak krisis ekonomi berupa melonjaknya pengangguran, dan meningkatnya jumlah keluarga miskin, terutama bagi masyarakat perkotaan di Pantura Jawa. Konsep dasarnya Community Driven; dikembangkan sebagai perbaikan terhadap program / proyek penanggulangan kemiskinan yang ada sebelumnya. PNPM Mandiri pada hakekatnya adalah gerakan dan Program nasional yang dituangkan dalam kerangka kebijakan yang menjadi acuan pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Sedangkan pemberdayaan masyarakat bertujuan menciptakan/ meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, untuk memutuskan berbagai persoalan pembangunan yang dihadapinya dengan baik dan benar. Sasaran PNPM-Mandiri Perkotaan (1) Terbangunnya kelembagaan masyarakat (BKM) yang aspiratif, representatif, dan akuntabel untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi dan kemandirian masyarakat (2) Tersedianya

(PJM

penanggulangan

Pronangkis)

kemiskinan

sebagai

yang

sesuai

wadah dengan

sinergi

berbagai

aspirasi

dan

program kebutuhan

masyarakatnya.


99


(3) Meningkatnya akses dan pelayanan kebutuhan dasar bagi warga miskin perkotaan menuju capaian sasaran IPM-MDGs

PHASE PNPMM PERKOTAAN

TAHAP PEMBELAJARAN (Tahun 2007-2009) • Pembelajaran Pembangunan partisipatif • BLM sbg Stimulan • Integrasi Perencanaan partisipatif dg Sistem Perencanaan pemb. regular. • Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

TAHAP KEMANDIRIAN (Tahun 2010-2013) • Kemitraan Masyarakat, pemda dan Kelompok Peduli • BLM sbg salah satu akses channelling program, • Masyarakat mampu mengakses berbagai sumber dana yang ada (pemda, lembaga, swasta, dll) • Perencanaan partisipatif sebagai peraturan daerah • PNPM supervisi dan penguatan kapasitas untuk mampu mandiri memfasilitasi kegiatan masyarakat di wilayahnya

REPLIKASI MANDIRI OLEH MASY & PEMDA

TAHAP KEBERLANJUTAN (Tahun 2014-2015) TAHAPAN EXIT • Masyarakat mampu STRATEGY membangun kemitraan dg berbagai pihak. (Tahun 2015) • Kebijakan dan Penganggaran • Manajemen Pemb. Pemda Pro poor partisipatif secara • Keberadaan fasilitator/konsultn mandiri oleh Warga atas permintaan masyarakat • Fasilitasi & sesuai yang dibutuhkan. pembinaan • Kemitraan masyarakat, pemda sepenuhnya oleh dan kelompok peduli secara pemerintah kota/kab sinergis merupakan faktor • Replikasi & utama penggerak pengemba-ngan pembangunan di wilayahnya Program lebih lanjut oleh pemda & Masyarakatnya

3

Sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, PNPM Mandiri Perkotaan melakukan intervensi

proses pembelajaran masyarakat melalui penyadaran kritis agar bisa

mengatasi permasalahan kemiskinan sampai kepada akarnya. Artinya inti dari intervensi PNPM Mandiri Perkotaan adalah membangun manusia yang mempunyai sikap mental positif sesuai dengan nilai – nilai luhur kemanusiaan dan membongkar paradigma – paradigma yang merugikan lingkungan. Untuk menjamin terlembagakannya nilai – nilai kemanusiaan dalam proses penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui pengorganisasian masyarakat, karenanya dibutuhkan motor penggerak atau pemimpin – pemimpin yang mempunyai sikap mental positif. Artinya pemimpin tersebut haruslah merupakan representasi dari nilai – nilai kemanusiaan, sehingga keputusan yang menyangkut kepentingan publik dilandasi oleh keadilan. PNPM Mandiri Perkotaan mengawali proses ini melalui pembangunan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat)/LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat). BKM/LKM dibentuk sebagai lembaga pimpinan kolektif sebagai motor penggerak penumbuhan kembali capital social seperti antara lain solidaritas, kesatuan, gotong royong, dsb dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam menjalankan peran tersebut, BKM/LKM mengorganisasikan warga untuk merumuskan

program


jangka

menengah

(3

tahun)

dan

rencana

tahunan 100


penanggulangan kemiskinan (PJM dan Renta Pronangkis). Berdasarkan PJM dan Renta Pronangkis kelurahan/desa inilah, BKM/LKM kemudian menyusun rencana kerja BKM/LKM sendiri. Seiring perjalanan waktu, BKM/LKM akan mengalami perubahanperubahan baik yang direncanakan maupun tidak. Melalui kegiatan tinjauan ulang secara partisipatif, BKM/LKM secara sadar dapat mengontrol gerak, kesesuaian sumber daya, pilihan cara dan saling menjaga kinerja di antara para anggota dan unit pengelola. Dengan kata lain, tinjauan merupakan alat untuk mengetahui bahwa BKM/LKM sedang menuju ke arah yang benar. Bergulirnya wacana desentralisasi yang diartikan sebagai penyerahan sebagian wewenang pusat ke daerah sebenarnya merupakan momentum bagus bagi seluruh kepala daerah serta Pemda di Indonesia untuk makin fokus dan serius menangani permasalahan-permasalahan mendasar di tengah masyarakat. Salah satu permasalahan mendasar yang harus segera direspon saat ini adalah mengurangi tingkat kemiskinan. Kemiskinan bisa berkurang jika ditanggulangi secara serius bersama-sama antara masyarakat, swasta dan pemerintah. Salah satu strategi dasar dalam PNPM Mandiri Perkotaan adalah menciptakan sustainibility development atau pembangunan berkelanjutan dalam hal penanggulangan kemiskinan. Agar hal itu terwujud, dibutuhkan sejumlah langkah agar pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perkotaan mampu mengintegrasikan perannya dengan program pemberdayaan lainnya. Sesuai dengan nama programnya, inti dari semua kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan adalah membangun kemandirian di tingkat masyarakat. Untuk itulah, para relawan yang berasal dari unsur masyarakat di masing-masing desa/kelurahan dikoordinir, dilatih, dan diarahkan untuk mandiri dalam suatu wadah bernama Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)/ Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM). Bermula dari BKM/LKM itulah, masyarakat dibangkitkan semangat dan kepeduliannya untuk ikut serta mencari solusi terbaik dalam menanggulangi kemiskinan. B. Integrasi PNPM-Mandiri Perkotaan Dan Kendalanya Prinsip dan unsur-unsur yang diintegrasikan program PNPM-Mandiri Perkotaan pada dasarnya sama dengan prinsip dan unsur-unsur yang diintegrasikan pada program PNPM-Mandiri Pedesaan, hanya pada PNPM-Mandiri Perkotaan tidak dituangkan dalam buku Panduan Teknis Integrasi 1. Prinsip Integrasi a. Desentralisasi Implementasi desentralisasi program PNPM-Mandiri Perkotaan tertuang dalam tahapan (phase) pelaksanaan PNPM-Mandiri Perkotaan dimana pada tahun 2015 MAJALAH ILMIAH PAWIYATAN

101


program PNPM-Mandiri Perkotaan sudah tidak ada peran Pemerintah Pusat. Sedangkan untuk program PAKET dari 20 Kabupaten/Kota sebagian besar sudah selesai pada tahun 2011 dan dilanjutkan oleh Pemkab/kota dalam bentuk program Replikasi yang pelaksanaannya sama dengan program PAKET. Sedangkan untuk program PLP-BK se Jawa Tengah yang sudah mendapat 157 lokasi, pada tahun 2012 ini ditambah 56 lokasi dan Kota Pekalongan sudah menganggarkan replikasi PLP-BK untuk 3 lokasi. b. Keterpaduan Keselarasan dan kesatupaduan kebijakan, arah dan atau tindakan dari berbagai aspek kegiatan untuk program PNPM-Mandiri Perkotaan telah dilakukan dimana ditingkat masyarakat Program Jangka Menengah Penanganan Kemiskinan (PJM Nangkis) yang dibuat dari partisipasi masyarakat melalui BKM/LKM dan dijabarkan melalui Rencana Tahunan (Renta) dapat disinergikan dengan Musrenbangdes/kel. Apalagi program PAKET dan replikasinya, usulan kegiatan dapat selaras dengan SKPD terkait yang dilaksanakan oleh Panitia Kemitraan (Pakem) dimasing-masing Desa/Kelurahan yang mendapat PAKET. Sedang PLP-BK dengan anggota TIPP dari semua unsur maka perencanaan pembangunannya akan semakin terpadu. c. Efektif Dan Efisiaen BKM/LKM dalam proses (langkah dan cara kerja) untuk menghasilkan PJM Nangkis sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin, karena PJM Nangkisnya disepakati melalui rembug Desa/Kelurahan

yang menggunakan dasar peta-peta tematik hasil

Pemetaan Swadaya (PS). d. Partisipasi Kegiatan PNPM-Mandiri Perkotaan membuka kesempatan yang seluas‐luasnya bagi sebanyak‐banyaknya pihak yang dapat memberikan kontribusi, terutama untuk mencapai suatu tujuan atau hasil yang telah ditetapkan. Hal ini sejak mulai Sosialisasi, Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM), Refleksi Kemiskinan (RK), Pemetaan Swadaya (PS), Pembentukan BKM/LKM, PJM Nangkis, dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), serta Rembug Warga Tahunan (RWT) melibatkan semua lapisan masyarakat termasuk masyarakat miskin. e. Transparasi Dan Akuntabel Supaya masyarakat memiliki akses yang terbuka terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dipantau dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, administratif maupun legal (menurut peraturan dan hukum yang berlaku), program PNPM-Mandiri Perkotaan,


102


PAKET dan PLP-BK/ND dalam kegiatannya melalui BKM/LKM dan Pokja/Pakem dilakukan audit independen serta dilakukan Rembug Warga Tahunan yang membahas pertanggungjawaban BKM/LKM dan hasilnya ditempel pada minimal 5 titik strategis. f. Keberlanjutan Terbentuknya BKM/LKM dan sasaran termasuk pelaksana pembangunannya melalui KSM, menunjukkan sistem pembangunannya partisipatif yang berorientasi pada munculnya keberdayaan masyarakat. 2. Unsur‐Unsur Yang DiIntegrasikan Dan Kendalanya a. Nilai/Prinsip Nilai‐nilai luhur kemanusiaan yang diwujudkan sebagai prinsip dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, diintegrasikan agar terinternalisasi dalam pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan yang dikelola secara reguler. Kendala dalam menanamkan nilai-nilai luhur ini hampir dikatakan tidak ada, karena pada dasarnya manusia itu baik. Kalaupun ada sangat kecil, karena adanya keakuan/ego seseorang. b. Mekanisme Pengambilan Keputusan Ketentuan dan tatacara yang menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan pembangunan dalam lokakarya desa/kelurahan yang tertuang dalam penyepakatan PJM Nangkis dan Rencana Tahunan serta pelaksanaan Rembug Warga Tahunan (RWT) dilakukan secara terbuka, partisipatif dan berpihak kepada masyarakat miskin, diintegrasikan untuk mewarnai proses pengambilan keputusan dalam Musrenbang. Kendala dalam pelaksanaan ini masih ada tokoh, kelompok masyarakat yang mementingkan diri/kelompoknya, tetapi untuk tingkat desa/kelurahan

sekarang

sangat kecil, sedang untuk tingkat Kabupaten/Kota ego masing SKPD masih besar dan adanya Perda yang masih mengikat/tidak sinkron dengan pelaksanaan pembangunan yang partisipatif. c. Mekanisme Proses Perencanaan Proses perencanaan PNPM Mandiri Perkotaan, mulai dari Refleksi Kemiskinan (RK), Pemetaan Swadaya (PS), dan Pendanaan diintegrasikan ke dalam proses reguler, yaitu penyusunan PJM‐Nangkis dan review partisipatif, Musrenbang Desa/Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan serta Musrenbang Kabupaten/Kota. Integrasi Program akan mengakhiri kelemahan mendasar perencanaan PNPM Mandiri Perkotaan yang berulang dalam siklus tahunan, sekaligus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa/kelurahan.


103


Kendala dalam mekanisme proses perencanaan ini ditingkat desa adanya tokoh yang berpengaruh yang kalah dalam rivalitas pilkades dan adanya pengaruh politis, demikian juga di tingkat Kabupaten/Kota serta adanya ego sektoral masing-masing kelompok/ SKPD. d. Mekanisme Pengelolaan Kegiatan Pengelolaan kegiatan secara swakelola oleh masyarakat melalui KSM, yang menjadi salah satu keunggulan PNPM‐Mandiri Perkotaan diitegrasikan agar terwujud pola standar pengelolaan kegiatan yang didanai dari berbagai sumber antara lain APBN sebagai stimulan, APBD sebagai dana sharing, dan melalui SKPD sebagai sinergitas, dan pihak ketiga lainnya. Kendala dalam pengelolaan kegiatan ini SDM yang terbatas dan dari sisi pendidikan rendah, sehingga perlu pendampingan yang intensif pada awalnya. e. Mekanisme Pertanggungjawaban Ketentuan dan tatacara pertanggungjawaban pengelolaan kegiatan secara terbuka dan akuntabel sebagaimana diterapkan dalam

PNPM Mandiri

Perkotaan

diintegrasikan ke dalam mekanisme pembangunan desa/kelurahan sehingga tercipta

pola

standar

pertanggungjawaban

pengelolaan

pembangunan

desa/kelurahan. Kendala dalam pertanggungjawaban ini hampir dikatakan tidak ada karena selama ini semua berjalan sesuai tujuan, kalau ada lebih banyak pada penyesuaian waktu saja. f. Pelaku Pengintegrasian pelaku berarti meleburkan fungsi ke dalam dan pendayagunakan personil pelaku program oleh lembaga‐lembaga reguler (LPMD, Pemerintah Desa/Kelurahan, BPD, dll). Implementasi dari PNPM-Mandiri Perkotaan bahwa anggota

BKM/LKM

boleh

dari

semua

unsur

seperti

person

pemerintah

Desa/Kelurahan, PKK, LPMD, Tomas, Tomag, masyarakat miskin dll yang mewakili nilai-nilai luhur kemanusiaan seperti jujur, adil, bertanggungjawab, dll.

C. Kerangka Kerja Dan Exsit Strategi 1. Kerangka Kerja a. Otonomi Daerah Integrasi Program dilaksanakan dalam kerangka kerja Otonomi Daerah, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban (daerah otonom) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang‐undangan.


104


b. Pemberdayaan Masyarakat Integrasi

Program

menjadi

sarana

peningkatan

kedaulatan

rakyat

dalam

pelaksanaan pembangunan. c. Penguatan Demokrasi Integrasi Program menjadi bagian tak terpisahkan dari penguatan praktek demokrasi di daerah otonom utamanya di desa/kelurahan. 2. Exit Strategi a. Manajemen pembangunan partisipatif secara mandiri oleh warga yang berarti meningkatkan

kesadaran

kritis

masyarakat

desa/kelurahan

dalam

rangka

meningkatkan kapasitas dan daya tawar politis rakyat dalam pengelolaan pembangunan. b. Fasilitasi dan pembinaan sepenuhnya oleh pemerintah Kabupaten/Kota dengan mendorong Pemerintah Daerah melakukan reorientasi kebijakan untuk penguatan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. c. Replikasi dan pengembangan program lebih lanjut oleh Pemda dan Masyarakatnya dengan mendorong masyarakat politik (DPRD) meningkatkan keberpihakannya kepada rakyat dan membentuk peraturan perundangan daerah yang sesuai dengan kebutuhan penguatan pembangunan partisipatif. d. Penguatan pelaku pembangunan partisipatif dengan pengadaan pemandu nasional dari person Pemda sendiri. e. Kolaraborasi pembangunan komunitas dan permukiman dengan prinsip Good Gavermence.

D. Meningkatkan Pemberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat Penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilaksanakan secara instan dan bersifat sementara tetapi harus terus menerus dan berkelanjutan. Perlu penanganan menyeluruh dan intervensi dari semua fihak baik pemerintah, masyarakat dan kelompok peduli (swasta, asosiasi, perguruan tinggi, media, ornop, dll). Menurut Teguh Kurniawan (2009). terkait dengan pemberdayaan masyarakat, Yang (2005) mengangkat isu mengenai diperlukannya rasa saling percaya antara administrator publik dengan warga masyarakat guna meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan

Administrasi

Publik.

Merujuk

kepada

pendapat

Offe

(1999),

kepercayaan memiliki 4 (empat) dimensi, yakni: (1) kepercayaan warga masyarakat kepada sesama warga masyarakat; (2) kepercayaan masyarakat terhadap elit; (3) kepercayaan elit politik terhadap sesama elit; serta (4) kepercayaan elit politik terhadap warga masyarakat (Yang, 2005).


105


Sedangkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat bukanlah merupakan hal yang mudah untuk dilakukan. Banyak hal yang harus dipersiapkan dan dilakukan untuk dapat mewujudkannya. King, Feltey dan Susel(1998) misalnya, mengungkapkan bahwa partisipasi publik yang efektif atau otentik partisipasi yang berfungsi untuk semua pihak dan mampu menstimulasi kepentingan dan investasi baik dari masyarakat maupun administrator publik membutuhkan lebih dari sekedar menemukan teknik dan perangkat yang tepat untuk meningkatkan keterlibatan publik dalam kebijakan publik, tetapi membutuhkan pemikiran kembali akan peran yang mendasari dan hubungan antara administrator dan masyarakat. Menurut mereka, partisipasi publik memiliki empat komponen utama, yakni (1) isu atau situasi; (2) struktur, sistem, dan proses administrasi dimana partisipasi mengambil tempat; (3) administrator; serta (4) masyarakat. Upaya partisipasi yang dilakukan saat ini dibingkai dalam suatu bingkai dimana keempat komponen tersusun di sekitar masalah. Masyarakat ditempatkan pada tempat yang paling jauh dari masalah, sementara struktur dan proses administratif adalah komponen yang paling dekat. Adapun administrator adalah agen diantara struktur dan masyarakat. Kondisi yang seperti ini memberikan administrator kewenangan untuk memformulasikan kebijakanhanya setelah isu telah didefinisikan. Selain itu, administrator tidak memiliki kewenangan nyata untuk mendefinisikan kembali isu atau untuk mengubah proses administrasi yang memungkinkan keterlibatan yang lebih besar dari masyarakat. Karenanya, partisipasi menjadi tidak efektif dan cenderung menimbulkan konflik. Partisipasi biasanya dilakukan terlambat yakni setelah isu dibingkai dan bahkan setelah dibuat. Karena alasan ini masyarakat kemudian menjadi reaktif, menghakimi dan seringkali mensabotase upaya dari administrator dari pada bekerjasama dengan administrator untuk memutuskan cara terbaik dalam mengatasi isu. Melihat pada kondisi yang seperti itu, King, Feltey dan Susel (1998) kemudian memberikan arahan untuk membingkai kembali partisipasi sehingga menjadi nyata atau otentik. Partisipasi yang otentik ini dapat dicapai dengan menempatkan masyarakat setelah isu serta struktur dan proses administratif menjadi paling jauh. Adapun administrator tetap menjadi jembatan diantara keduanya. Dengan bingkai seperti ini, masyarakat menjadi sentral dan berhubungan secara langsung dengan isu. Implementasi meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat seperti diungkapkan didepan pada hakekatnya dapat mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera, karena sudah tidak dipungkiri lagi melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat seperti melalui PNPM-Mandiri yang semula pembangunannya topdown dengan pemberdayaan dan partisipasi mayarakat pembangunan banyak keuntungan yang didapat seperti: pembangunan berdasarkan kebutuhan/persoalan masyarakat karena yang merancang, melaksanakan dan mengawasi masyarakat sendiri, adanya MAJALAH ILMIAH PAWIYATAN

106


swadaya yang lebih besar dari masyarakat, dapat menumbuhkan modal sosial, dll. Untuk meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat tersebut perlu dilakukan beberapa langkah/kegiatan yang dilakukan dengan pendekatan struktural dan kultural. Di dalam suatu masyarakat, dari yang paling kecil seperti rumah tangga ada tatanan atau struktur tertentu untuk mengatur keberlanjutan masyarakat tersebut. Soekanto (1983) memberikan contoh yang paling sederhana tentang teori strukturalfungsional yaitu struktur tubuh manusia yang terdiri dari kepala, leher, badan dan anggota badan. Masing-masing struktur mempunyai tugas sendiri-sendiri namun tetap diperlukan kerjasama karena struktur yang satu dan lainnya saling tergantung agar bisa menjalankan tugas secara sempurna. Sedangkan Kultur atau kebudayaan adalah perilaku berpola yang ada dalam kelompok tertentu yang anggotanya memiliki makna, simbul dan cara yang sama untuk mengkomunikasikan makna tersebut (Colletta dan Kayam, 1987). Unsur-unsur kebudayaan tersebut meliputi pranata atau aturan tersurat maupun tersirat dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik dan agama. Kebudayaan umumnya terbentuk dalam waktu yang lama dan terinternalisasi dalam kehidupan seharihari dan tercermin dalam perilaku suatu individu atau masyarakat.

PENUTUP Unuk mencapai target angka kemiskinan di Jawa Tengah sebesar 11,58 – 11,37 % pada tahun 2014 Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penanggulangan kemiskinan pada klaster ke-dua yaitu pemberdayaan masyarakat melalui program inti PNPM-Mandiri yang salah satunya PNPM-Mandiri Perkotaan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan, Replikasi program yang diikuti dengan integrasi program lokal dengan PNPM Mandiri Perkotaan merupakan salah satu strategi dasar agar sustainibility development atau pembangunan berkelanjutan untuk menanggulangi kemiskinan bisa terwujud. Program pemberdayaan masyarakat ini menekankan upaya penanggulangan kemiskinan dengan basis atau modal dasar kemandirian masyarakat itu sendiri, yang artinya keterlibatan/partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dilakukan sendiri dari, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri. PNPM-Mandiri Perkotaan dalam phase kegiatannya mengarah pada desentralisasi, dimana program yang ada nantinya yang memfasilitasi dan yang membina adalah Pemda setempat. Dan dalam pelaksanaan PNPM-Mandiri Perkotaan baik yang program Reguler, Paket, maupun program PLP-BK/ND dintegrasikan dengan prinsip: (1) Desentralisasi, (2) Keterpaduan, (3) Efektif dan Efisien, (4) Partisipatif, (5) Transparasi dan Akuntabel, (6) Keberlanjutan. Sedangkan unsur-unsur yang diintegrasikan adalah: (1) Nilai/Prinsip, (2)


107


Mekanisme Pengambilan Keputusan, (3) Mekanisme Proses Perencanaan, (4) Mekanisme Pengelolaan Kegiatan, (5) Mekanisme Pertanggungjawaban, (6) Pelaku. PNPM-Mandiri Perkotaan baik yang program Reguler, Paket, maupun program PLPBK/ND dalam kegiatannya telah berintegrasi dengan SKPD-SKPD di-masing-masing Kabupaten/Kota, bahkan di tingkat provinsipun telah diupayakan berintegrasi dengan SKPDSKPD tingkat Provinsi dan untuk memastikan program pengentasan kemiskinan ada di masing-masing SKPD, melalui Bappeda Provinsi Jawa Tengah telah beberapakali mengundang SKPD-SKPD yang ada di Jawa Tengah untuk mengkoordinasikan programprogram pengentasan kemiskinan termasuk PNPM-Mandiri Perkotaan dengan format isian kegiatan yang telah disepakati bersama dikaitkan dengan Penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD0 dan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Unutuk meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat melalui PNPM Mandiri Perkotaan tersebut perlu dilakukan beberapa langkah/kegiatan yang dilakukan dengan pendekatan struktural dan kultural. Pendekatan struktural dan kultural ini implementasinya dapat dilakukan secara struktural di tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Kelurahan/Desa, sedangkan pendekatan kultural mengikuti sesuai kultural/budaya lokal. Adapun secara struktural di tingkat Kab/Kota dengan mendorong dan atau meningkatkan kinerja TKPKD, mendorong tersusunnya SPKD dengan metode PPA, mendorong tersusunya PJM Nangkis Kab/Kota dengan metode PPA, mendorong dan atau meningkatkan kinerja KBP, mendorong dan atau meningkatkan kinerja FKA-BKM/LKM, mendorong dan atau meningkatkan kinerja Pokja Paket, dan mendorong dan atau meningkatkan kinerja Tim Teknis PLPBK. Sedangkan pendekatan secara struktural di tingkat Kelurahan/Desa dengan mendorong dan atau meningkatkan kinerja BKM/LKM, mendorong dan atau meningkatkan kinerja Unit-Unit Pengelola, dan mendorong dan atau meningkatkan kinerja KSM. Upaya meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat melalui pendekatan struktural dan kultral di PNPM Mandiri Perkotaan tersebut diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera khususnya di Jawa Tengah. DAFTAR PUSTAKA

Arif Wahyu Kristianto: 2010. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan. (Studi Kasus Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik) Badan Pusat Statistik: 2010, Jumlah Penduduk Miskin Indonesia, Jakarta Badan Pusat Statistik: 2009. PROFIL KEMISKINAN DI INDONESIA. MARET 2009. Jakarta MAJALAH ILMIAH PAWIYATAN

108


Budidanarto, Hanindyo (2005). Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Bersumber Dari Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka. Pembangunan Ekonomi (STUDI DI KABUPATEN SEMARANG). Masters thesis, program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Dini Inayati:2010. Gender, Kemiskinan dan PUG. Pattiro . Semarang Gubernur Jawa Tengah: 2010, Keputusan Tentang Pembentukan. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah. Human Development Report 2006, Beyond scarcity: Power, poverty and the global water crisis, UNDP. http://www.kompas.com/kompas-cetak/0402/10/ekonomi/847162.htm http://ekonomirakyat.org/galeri_opi/opini_9.php http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2006/12/21/1405.html James. C.Scott, 1981. Dalam Gregorius Sahdan:2009. Menanggulangi Kemiskinan Desa. PNPM-MP. Jakarta Maria Hartiningsih: 2010, Cara Lain Membaca MDGs, PNPM-MP. Jakarta PNPM Mandiri 2008. Pedoman Pelaksanaan Strategi Komunikasi. Deputi Menko Kesra PNPM-MP:

2010,

Kebutuhan

Informasi

Untuk

Penanggulangan

Kemiskinan.

Departemen PU Cipta Karya. Jakarta PNPM-MP: 2010, Modul Good Governance, Departemen PU Cipta Karya. Jakarta PNPM-MP: 2010, Modul Monev Partisipatif, Departemen PU Cipta Karya. Jakarta Praya Arie Indrayana: 2010, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) :

Mempertalikan

Pembangunan Manusia & Pertumbuhan Ekonomi. PNPM-MP. Jakarta Sri Wahyuni: 2010. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembanguna Pertanian: Perlunya Implementasi “PRA”, Pendekatan Kultural Dan Struktural Teguh

Kurniawan:

2009.

Partisipasi

Masyarakat

di

Perkotaan

dan

Berbagai

UpayaPeningkatan yang Dapat Dilakukan. Tenaga Ahli Local Governance Watch FISIP Universitas Indonesia.


109

Meningkatkan Pemberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Masyarakat Yang Semakin Sejahtera Di Jawa Tengah

Recommend Documents