BUPATI TULUNGAGUNG PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMORス TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN ALOKASI DANA KELURAHAN KABUPATEN TULUNGAGUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TULUNGAGUNG, ͡
Menimbang:
a.
bahwa dalam rangka meningkatkan
penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, maka dibutuhkan peningkatan
kemampuan Pemerintah Kelurahan dan kmbaga
Kemasyarakatan di Kelurahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kelurahan dengan melibatkan
partisipasi dari seluruh warga masyarakat untuk mewujudkan
kesej ahteraan masyarakat ;
b bahwa guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, maka Pemerintah Kabupaten T\rlungagung memberikan Alokasi Dana Kelurahan kepada Kelurahan pada setiap tahun anggaran ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Umum Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan Kabupaten I\rlungagung dengan Peraturan Bupati.
͡
Mengingat
: 1. Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ; 2
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O03 tentang Keuangan Negara ( kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 | ;
Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2OO4
tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 | ;
ＬИｍｗ′
4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 Tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia 2OO4 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ( kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844 | ;
Tahun
5 Undang-Undang
Nomor
33 Tahun 2OO4 Tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan ( Lembaran Negara Republik Pemerintah Daerah Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 )
;
6 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2OO7 tentang
Perpustakaan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 129 Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 477 4l;
7
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2O09 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Nomor so49 )
8
;
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 152 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
:5071 );
9
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
2005 tentang Dana Perimbangan ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2Ol Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988 ) ;
1O
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2OO5 Nomor 135 Tambahan kmbaran Negara Nomor 4578 | ;
11
Peraturan Pemerintah Nomor
Kelurahan
73 Tahun 2O05 tentang
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588 ) 12
;
Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O6 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 )
13
;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
2OO6
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tahun 2Oll ; ら イ
9 Tahun 20O6 tentang Bagran Desa dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten TUlungagung Tahun 2006 Nomor 08 Seri D ) ;
14 Peraturan Daerah Kabupaten Trrlungagung Nomor
15 Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 10 Tahun 20O6 tentang kmbaga Kemasyarakatan ( Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 20O6 Nomor O9 Seri D ); 16 Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 16 Tahun
2010 tentang Pajak Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2010 Nomor Ol Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tfilungagung Nomor 12 Tahun 2012, (l*mbaran Daerah Kabupaten T\:lungagung Tahun 2012 Nomor Of Seri B) ; 17
Peraturan Daerah Nomor L7 Tahun 2Ol2 tentang
Penyelenggaraan Kearsipan (lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2012 Nomor 13 Seri E ). ͡
MEMUTUSKAN: Menetapkan :PERATURAN BUPATl TULUNGAGUNG TENTA■ C PEDOMAN UMUM PDNGDLO― N ALOKASI DJA KELURAHANIADK) KABUPATEN TULUNGAGUNG。 BAB I XDf,EITTUAIT T'UUU
Pasd I Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ͡
:
1. Daerah adalah Kabupaten T\rlungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati T\rlungagung. 4. Kecamatan adalah wilayah ke{a Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh
sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang
tidak berhak menyelengarakan rumah tangganya sendiri. 6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut LPM, adalah lembaga masyarakat di Kelurahan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat dan merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan pembangunan di Kelurahan.
“ ″
7. Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi/negara atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
8. Alokasi Dana Kelurahan yang selanjutnya disingkat ADK adalah Program kegiatan berupa pemberian dana kepada
kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat
yang
bersumber dari APBD Kabupaten Tulungagung.
9. Rencana Anggaran Biaya Kegiatan yang
selanjutnya
disingkat RABK adalah merupakan perencanaan atau
usulan kegiatan yang akan di verifikasi oleh Tim pengendali teknis Kecamatan dan tim Pembina Kabupaten. 1O. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan yang selanjutnya
disingkat DPAK adalah merupakan Pedoman untuk melaksanakan Kegiatan
pemberian pedoman, standar adalah pelaksanaan, perencEmaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Kelurahan.
12.Pembinaan
BAB II
[AI(SI'D
DAN TUJUAN
Pasal 2 (1)
Maksud diberikannya dana ADK adalah untuk membiayai
program Pemerintah Kelurahan dalam
rangka
melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. (2)
Tujuan diberikannya ADK sebaeaimana dimaksud ayat adalah untuk :
(1)
a.
Meningkatkan penyelenggar€ran pemerintahan Kelurahan pelayanan pemerintah, dalam melaksanakan pembangunan dan kemasyarakatan ; b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di perencanaan, pelaksanaan Kelurahan dalam pembangunan secara parti sipatif ; c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan beke{a dan kesempatan berusaha bagi masyarakat kelurahan; swadaya gotong-royong d. Mendorong peningkatan masyarakat.
BAB III PRINSIP.PRII{SIP PEITGEI,OI,ATN I{TUANGAII
Pa3al 3 Prinsip-prinsip pengelolaan Keuangan adalah
:
“ ′
ADK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Kelurahan yang harus dipertanggungiawabkan b
;
Seluruh kegiatan yang didanai dari ADK
harus secara terbuka direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi dengan melibatkan selumh unsur masyarakat di Kelurahan Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dengan dala melalui ADK harus disusun tersendiri dalam bentuk RAEIK dan DPA yang mencakup rencana anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara menyeluruh,
dengan mempertimbangkan skala prioritas, manfaat dan dampak bagi masyarakat
d.
sasaran,
;
Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta harus dapat dipertanggungiawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
BAB IV STIMBER XTUAI|GAI| DA.IT ALOXASI
Pasd 4
(1) ADK dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung pada setiap tahun anggaran.
(21 ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 14 Kelurahan di Kecamatan T\rlungagung Kabupaten Tulungagung, dengan besaran alokasi dana untuk setiap kelurahan sama. BAB V ALOKASI PENGGI'IAAT
DAJTA
Pa!81 5
Alokasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(21adalah sebagai berikut: 1. Kegiatan Pemberdayaan Masyaralat digunakan untuk: a. Insfrasetruktur Kelurahan; b. Pelestarian Lingkungan HiduP; c. Kegiatan Karang Taruna; d. Tambah modal UED-SP; e. Administrasi Kegiatan dan Kegiatan lain.
2. 3.
Kegiatan
l0
Program Pokok PKK.
Kegiatan LPM.
しい〆
Pasal 6 Besaran Rincian Penggunaan untuk setiap kegiatan Alokasi Dana Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
BAB VI IIf STITT'SI PTI{GEII)LIT AI'K
Patal 7 Institusi Pengelola ADK dilaksanakan secara berjenjang
(2)
dari Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahal. Institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Tim Pembina ADK Tingkat Kabupaten ; b. Tim Pengendali ADK Tingkat Kecamatan ; dan c. Tim Pelaksana ADK Tingkat Kelurahan. Passl 8 ■■
Tim Pembina ADK Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat l2l huruf a terdiri dari Unsur Pejabat Pemerintah Daerah, yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)
Tim Pengendali ADK di Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayal (2\huruf b terdiri dari Camat dan Kasi Pembangunan dan Perekonomian serta Kasi Pemerintahan, yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pelaksana ADK Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan dengan susunan keanggotaannya terdiri dari : : Kepala Kelurahan Penanggung Jawab Ketua Pelaksana Kegiatan : Kasi Pembangunan / Perangkat yang ditunjuk : Bendahara Kelurahan / Bendahara Perangkat yang ditunjuk (4) Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan BuPati ini'
(3)
Tim
ＬＫｗ／
PEWYED―
BAB 「 ヽII DNA ADK DAN MD―
E PDWYAL―
I日 ■
ADK
Pald 9 Penyediaan Dana ADK dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung pada pos belanja tidak langsung akun belanja bantuan keuangan. (2)
Penunjang Operasional ADK dianggarkan pada pos belanja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tulungagung yang telah ditentukan setiap tahun anggaran.
Passl 10 ͡
Bendahara ADK membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Kelurahan; (2)
(3)
(4)
͡
(5)
Kepala Kelurahan mengajukal permohonan penyaluran ADK kepada Bupati c.q Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten T\rlungagung melaluhi Camat setelah dilakukan verilikasi oleh Tim Pengendali Kecamatan;
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Kelurahan menyiapkan pencairan dana ADK ke Bendahara Umum Daerah Kabupaten T\rlungagung.
Penyaluran ADK dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten T\rlungagung, melalui Bank Penyalur yang telah ditunjuk, selanjutnya menyalurkannya kepada rekening masing-masing Bendahara ADK. Pengambilan Dana ADK dilaksanakan oleh Bendahara dan Ketua Pelaksana Kegiatan dengan rekomendasi dari Camat.
Pasal 11 Peneajuan dana ADK dapat dilakukan apabila, sudah membuat DPAK ADK serta menyelesaikan persyaratan penyaluran ADK. (2)
Pencairan dana ADK dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana yang berlaku pada pelaksanaan program kegiatan Satuan Keda Pemerintah Daerah yaitu menggunakan sistem Tri Bulanan.
” ′
(3)
Pengajuan dan pencairan dana ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2J diatur lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
BAB VIII PEI|GGI'NAAN PEI|GEII)LAAN DAN SASARAN
Pasal 12 Penggunaan dana ADK harus dimusyawarahkan antara Pemerintah Kelurahan dengan LPM dan Tokoh Masyarakat,
Perubahan dana ADK dan Penggunaannya dapat dilakukan melalui musyawarah Kelurahan, dengan
(4)
membuat Berita Acara Perubahan.
Pa.sl 13
(1)
Pengelolaan ADK dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan.
(21 Kegiatan Pemberdayaan untuk Infrastruktur Kelurahan dilakukan oleh LPM yang dikoordinir oleh Ketua Pelaksana Kegiatan.
(3)
Pengelolaan ADK dilaksanakan:
a. secara partisipatif dengan warga masyarakat
melibatkan
seluruh
;
b. dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah; c. dikelola secara transparan, tertib, efisien dan efektif sesuai rencana
;
d. dapat dipertanggungiawabkan secara teknis
dan
administratif.
(4) Ketentuan lebih tanjut tentang teknis pelaksanaannya diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
Parsl 14
Alokasi Dana Kelurahan (ADK) tidak diperbolehkan untuk
membantu kegiatan politik, kelompok yayasan dan kegiatan yang melawan hukum.
Pasl
15
(1) Kegiatan ADK dapat disharingkan dengan program lain yang
berasal dari program Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat dengan tqiuan yang sama.
(2) Sharing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dalam bentuk : a. Sharing program ; atau b. Sharingdana. (3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai program sharing
sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dan ayat lanjut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
(21
diatur lebih
ん ´
BAB Ⅸ PE― ORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pald 16 (1) Guna mengetahui tingkat perkembangan,
proses pengelolaan kegiatan dan penggunaan, maka pelaksana Tingkat Kelurahan harus membuat laporan dengan bc五 kut: memperhatikan hal-hal sebagai a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana; b. Masalah yang dihadapi dan pemecahannya ; c. Hasil akhir pelaksanaan kegiatan dan pertanggungiawaban penggunaan dana.
(21 l,aporan sebagaimana dimaksud
pada ayat
(1)
dilaksanakan secara berkala dan berjenjang melalui jalur struktural yaitu : Tim Pelaksana Tingkat Kelurahan menyampaikan laporan dengan diketahui Kepala Kelurahan ke Tim Pengendali Tingkat Kecamatan. Kecamatan b. Selanjutnya Tim Pengendali Tingkat laporan laporan rekapan dari seluruh membuat / wilayahnya, secara bertahap Tingkat Kelurahan di melaporkan kepada Bupati Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten T\:lungagung.
ヘ
BAB X PENGEI{DALIAIT
Palsl
17
(1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan dan
pertanggungiawaban ADK, dilakukan oleh Kecamatan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabuapten, maka dilaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi.
ハ
(2) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah dalam rangka menjamin pengelolaan ADK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (3)
Pola pengendalian melalui kegiatan monitoring, evaluasi maupun pengawasan yang dilakukan pada proses perencanaan, pencairan dana dan pelaksanaan kegiatan yang di danai dana ADK
(a)
Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADK, maka penyelesaiannya secara be{enjang mulai dari tingkat desa kemudian kecamatan dan selanjutnya pada tingkat Kabupaten.
ら ／
BA.B XI PEMBII{AAIT DAIT PENGAIIIASAIT
Palal 18 (1)
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
dan Kecamatan wajib melakukan pembinaan
dan
pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan ADK. (2)
Pembinaan dan Pengawasan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah dengan memberikan Pedoman dan Petunjuk teknis Penggunaan ADK serta bimbingan terhadap Tim Pelaksana ADK.
dan Pengawasan dari Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan memberikan pendampingan selama proses perencanazm, formulasi
(3) Pembinaan
usulan, memfasilitasi pelaksanaan ADK. (4) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADK Unsur Pengawas Internal dan Eksternal
dilakukan oleh
BAB XII XBTEI|TUAI| SATXSI
Pa..l 19
yang sampai batas akhir pengajuan dana tidak dapat memenuhi persyaratan pencairan, dana ADK pada tahun be{alan tidak bisa direalisasikan.
(1) Kelurahan
(2)
Bagi pelaksana kegiatan yang terbukti
melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana Alokasi Dana Kelurahan, akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XETENTUAN'gII PEITUTUP Pasal 20 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati T\rlungagung Nomor O2 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Alokasi Dana kelurahan (ADK ) Kabupaten I\:lungagung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
“ ン
Pasd 21
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.
Ditetapkan di Ttrlungagung pada tanggal 2 Januari 2013 Ｇ
ｎ Ｈ
Ｕ Ｂ
͡
八
Diundangkan di Trrlungagung pada tapggal 3 Januari 2013
Ir.INDRA FAUZI,MM Pembina Utama Muda
NIP.195909191990031006 Bcnta Daerah Kabupatcn Tulungagung Tahun 2013 Nomor 2
͡
惚 ″
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 2 TAHUN 2013 TANGGAL : ム 」ANUAR1 2013
PEDO― ALOKASIDJA KLU―
UMU・ PENGELO― N UPATm TULUHCACmG i▲ DKl―
I"ATAR BEI,AI(ANG
Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan,
perlu diupayakan suatu langkah untuk menata sistem pemerintahan kelurahan yang mampu mengelola, menggali dan menggerakkan seluruh potensi yang ada di masyarakat untuk mencapai kemandirian kelurahan.
Salah satu langkah yang dilaksanakan oleh Pemerintah adalah dengan ͡
memberikan bantuan Alokasi Dana Kelurahan sebagai salah satu sumber keuangan kelurahan. Dengan adanya Alokasi Dana Kelurahan diharapkan
Pemerintah Kelurahan mampu mengatur, merencanakan, melaksanakan
dan membiayai keperluan-keperluan di kelurahan dan terus berupaya meningkatlan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
fateud Alokasi Dana Kelurahan (ADK) dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintah Kelurahan dalam melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Alokasi Dana Kelurahan.
Tqluen
l.
Meningkatlan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dalam melaksanakan pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyaralatan sesuai kewenangannya.
2.
Meningkatkan kemampuan kmbaga Kemasyarakatan di Kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif
3.
.
Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat kelurahan.
4,
Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
Ｌ ´
STIUBER DAITA
Alokasi Dana Kelurahan (ADK) adalah merupakan kegiatan yang dialokasikan pada Kelurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung, untuk menyelenggarakan Pemerintahan dan Pemberdayaan masyarakat agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari kelurahan itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.
ANAII PBI|GGT'ilAAT DAI|A Arah Penggunaan Dana diarahkan pada kegiatan-kegiatan cletra prlorttar
untuk kepentingan penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan memperhitungkan kecukupan Ernggaran dan kegiatan yang berkelanjutan ( tahun pertama, tahun kedua dan seterusnya
).
Adapun Penggunaan dana antara lain untuk kegiatan-kegiatan sebagai
berikut:
1. Scbcrar Rp.9.(XX!.(XX),(X) Keglatan Penberdagaan fiasyaralcat
A. B.
Insfrasetruktur Kelurahan. Kegiatan Pelastarian Lingkungan Hidup
C. Kegiatan Karangtaruna antara lain D. Tambah Modal UED - SP
E.
2. 3.
Administrasi kegiatan dan Kegiatan lain
Soborar Rp.3.(XX).(XX),(X! Penu$ang kcgfo,ta I O hogrunt Pokok
^
Pm
Sebeear Rp.3.(XX).(XX!,(X) Penu4lang lceglatan
IV. X
:
IPfi
TEI|TUAITPTI|GT'I|AAI|
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan dana ADK adalah:
a. Kegiatan
untuk alokasi per obyek menyesuaikan kebutuhan di Kelurahan tidak harus semua Pemberdayaan Masyarakat
dialokasikan.
″り ／
b.
Kegiatan yang dialokasikan berdasarkan pos kegiatan agar dialokasikan
kegiatan sesuai bidangnya. c.
Pelaksanaan ADK tidak boleh
di gunakan untuk kegiatan politik,
kelompok yayasan dan kegiatan yang melawan hukum. Kegiatan yang berbentuk honor bulanan hanya di alokasikan pada Tim Pelaksana Tingkat Kelurahan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerl'aan e.
Pemberian Tunjangaa hanya boleh dialokasikan pada personil LPM
f.
Kegiatan yang bersifat pembangunan bertahap (multi years) agar
melampirkan Rencana Anggaran Biaya
(RAB) dan gambar
fisik
keseluruhan dan setiap tahunnya serta melamphkan pengalokasian dana yang dari ADK setiap tahunnya, dalam DPAK.
Kegiatan ADK dapat dtsharlngkan dengan program lain yang berasal
dari program Pemerintah dan Swadaya Masyarakat dengan tujuan yang
sama. Adapun bentuk sharing yang diperbolehkan yaitu sharing program dan sharing dana.
1.
Sharing Program
Adalah kerjasama dalam bentuk program kegiatan yang pelaksanaan dan pertanggungiawabannya berdiri sendiri sesuai aturan kegiatan masing-masing
2.
.
Sharing Dana
Adalah kerjasama dalam pendanaan terhadap satu kegiatan yang sama, dengan mengalokasikan dana untuk suatu kegiatan dan pertanggungjawabanya sesuai aturan kegiatan masing-masing. V.
IITSTITUSI PEI| GTLOT"A AI'K Dalam rangka untuk mendukung pengelolaan ADK perlu dibentuk Institusi
pengelola ADK diberbagai tingkatan untuk melakukan Pembinaan dan Perumusan sistem mekanisme ADK di Tingkat Kabupaten, Tim Pengendali di Tingkat Kecamatan dan Pelaksana di Tingkat Kelurahan
Tla Pemblna A.IrK Ttngkat Kabupatea Tim ini terdiri dari para pejabat di lingkup T\rlungagung, yang susunan organisasinya
l. 2. 3.
Pemerintah Kabupaten
:
Bidang Perumus Bidang Pelaksana dan Bimbingan Teknis Bidang Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi
‘ ﹂ Ｗ ′
Adapun Tim Pembina ADK Tingkat Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut
1.
:
Membuat, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijafran tentang ADK.
2.
Mengadakan sosialisasi
/
desiminasi secara luas setiap
kebljakan, data dan informasi tentang ADK.
3.
Melaksanakan Koordinasi, memberikan pembinaan dan bimbingan teknis kepada Tim Pengendali ADK Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana ADK di Tingkat Kelurahan.
4,
Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan ( RABK ) dan Dokumen Pelaksanan Anggaran Kegiatan(DPAK)ADK.
5.
Memberikan pelatihan
/
orientasi kepada Tim Pelaksana di
Tingkat Kelurahan.
6.
Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADK bersama Tim Pengendali ADK Tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan.
7. Metakukan fasilitasi
pemecahan masalah berdasarkan
pengaduan masyarakat serta pihak lainnya
dan
mengkoordinasikan kepada Inspektorat.
8.
Memberikan laporan kemajuan pengelolaan
ADK
oleh
Kelurahan kepada Bupati.
B. Tln Pcngcadell ADK Tlaglet Kccanataa Tim ini terdiri dari para pejabat di Kecamatan organisasinya
y.rng susunan
:
1. Ketua : Camat 2. Anggota : a. Kasi Pembangunan dan Perekonomian b. Kasi Pemerintahan Adapun Tim Pengendali ADK Tingkat Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut:
1.
Melaksanakan bimbingan teknis operasional pengelolaan ADK kepada Tim Pelaksana.
2,
Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis
dan
fasilitasi
terhadap pengelolaan administrasi keuangan ADK di Kelurahan
しい ノ
3
Memfasilitasi kelancaran proses administrasi dan keuangan
yang dilaksanakan Tim Pelaksana dalam rangka pengajuan pencairan keuangan, pelaporan dan pertanggungiawaban ADK 4.
Meneliti dan mengoreksi pengajuan rencana kegiatan beserta anggarannya yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya
Kegiatan
(
Kegiatan
( DPAK ), yang dianggarkan dari dana ADK
RABK
) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. 5.
Melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan ADK.
Mengkoordinir, menghimpun, merekapitulasi dan melaporkan kegiatan dari Tim Pelaksana ADK secara berkala kepada Tim Pembina ADK. 7.
Menyelesaikan permasalahan yang timbul diwilayahnya dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pembina ADK.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pembina ADK Tingkat Kabupaten terhadap kebijakan ADK.
Tlm Pclalrane ADK Ttngtat Kelurahan Tim ini terdiri dari para perangkat desa yang susunan p€ngurusnya
:
1. Penanggungjawab : Kepala Kelurahan 2. Ketua Pelaksana Kegiatan : Kasi Pembangunan / perangkat Kelurahan yang ditunjuk
3.
:
Bendahara
Bendahara Kelurahan
/
perangkat Kelurahan yang
ditunjuk Adapun Tim Pelaksana ADK Tingkat Kelurahan mempunyai tugas sebagai berikut
1.
:
Pcnengguaglaweb mempunyai tugas sebagai berikut
a.
:
Menginformasikan kegiatan Alokasi Dana Kelurahan (ADK) kepada LPM dan masyarakat Kelurahan.
b. Memimpin rapat Musyawarah Rencana
Pembangunan
Kelurahan
c.
Mengesahkan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan (RABK
dan Dokumen melalui rapat
I
)
Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (DPAK)
musyawarah di Tingkat Kelurahan. “ ′
d. Mengendalikan kegratan pembangunan sesuai
dengan
DPAK yang telah ditetapkan.
e. Membuat laporan perkembangan
pelaksanaan kegiatan
Alokasi Dana Kelurahan (ADK) secara rutin tiap bulan ke
tingkat Kecamatan. 2.
Kstu. Pelsllala Kcglataa mempunyai tugas sebagai berikut : a. Membuat dan men5rusun Rencana Anggaran Biaya Kegiatan (RABK) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (DPAK).
b.
Mengkoordinir, memantau dan mengendalikan pelaksanaan
semua kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan.
c.
Mempersiapkan persyaratan administrasi untuk pengajuan pencairan dana ADK.
d. Melakukan Pencairan Dana bersama-sama dengan Bendahara pada Bank yang ditunjuk, dan mengelola dana
tersebut dengan tertib administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
e. Membuat l,aporan pelaksanaan Kegiatan dan
Surat
Pertanggungiawaban (SPJ) yang selanjutnya disampaikan
ke Tim Pembina ADK Tingkat Kabupaten melalui
Tim
Pengendali ADK Tingkat Kecamatan.
f.
Membuat laporan dan evaluasi akhir terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan ADK.
Bcn&hara mempunyai tugas sebagai berikut
:
a. b.
Membuka Nomor Rekening atas Nama Bendahara,
c.
Melakukan Pencairan Dana bersama-sama dengan Ketua
Membuka Nomor NPWP atas Nama Bendahara.
Pelaksana Kegiatan pada Bank yang ditunjuk, dan mengelola dana tersebut dengan tertib administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
d. Membayar pajak atas setiap pengeluaran yang
harus
dikenakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
協 ′
e.
dan menginventarisir buku laporan pengeluaran keuangan sesuai dengan
Mempersiapkan, membuat penggunaannya.
Membuat Laporan Kegiatan dan Surat Pertanggungiawaban (SPJ) yang selanjutnya disampaikan ke Tim Pembina ADK Tingkat Kabupaten melalui Tim Pengendali ADK Tingkat Kecamatan.
TAHAPAT PEI.AIISATAAIT
A.
Tahap Porriepan
1. 2. 3.
Pembentukan Tim Pengelola Alokasi Dana Kelurahan
Merencanalan Penggunaan Alokasi Dana Kelurahan Sosialisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Kelurahan
Tahap Percrrcenara
1.
;
;
;
:
Kepala Kelurahan mengadakan sosialisasi pelaksanaan ADK
dan membentuk Tim Pelaksana ADK yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku.
2.
Kepala Kelurahan, LPM, Tokoh Masyarakat
dan
dengan Tim
Pelaksana ADK membuat rencana penggunaan Alokasi Dana
Kelurahan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dengan sasaran dan skala prioritas
yang dibutuhkan masyarakat kelurahan.
Selanjutnya
merencanakan kegiatan tersebut, yang dituangkan dalam
?
Rencana Anggaran Biaya Kegiatan ( RABK ) ADK dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan ( DPAK
)
ADK yang mencakup
rencana biaya, bahan material, tenaga dan kelompok sasaran, sesuai ketentuan yang berlaku.
3.
RABK
-
ADK dikirimkan ke Tim Pengendali ADK Tingkat
Kecamatan (Kasi Pembangunan dan Perekonomian) dan Tim
Pembina Tingkat Kabupa.ten (Kasubbid Fasilitasi dan Pengembangan Pemerintahan Desa/kelurahan) untuk disahkan.
4.
RABK -ADK yang telah diverifikasi dimaksukkan dalam DPAK-
ADK yang diketahui oleh LPM dan PKK disetujui Camat setempat. ち ″
Pclrlreuea Bagr Kelurahan yang telah
TeDep
1.
mencukupi persyaratan administrasi dapat mencairkan dana ADK dan memulai kegiatan sesuai dengan DPAK.
2. Kegiatan Alokasi Dana Kelurahan dikelola dan dipertanggungiawabkan oleh Tim Pelaksana ADK Kelurahan.
3.
Alokasi dana untuk Pemberdayaan Masyarakat khusus untuk
Insfrastruktur Kelurahan dilaksanakan oleh Iembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LPM ) yang dikoordinir oleh Ketua Pelaksana Kegiatan.
Tahep Pclapona
l
1.
Pelaporan dilaksanakan dalam rangka untuk pengendalian dan
untuk mengetahui perkembangan Proses pengelolaan ADK.
Pelaporan
yang
menyangkut keuangan
dan
pertanggungiawaban dilaksanakan oleh Bendahara ADK. Ketua Pelaksana Kegiatan melaporkan dan menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan lisik kepada Kepala Kelurahan.
Laporan dilakukan setiap bulan, pelaksana kegiatan fisik'
4
keuangan dan pertanggunglawaban (SPJ) dari desa dilaporkan ke Kecamatan untuk selanjutnya diteruskan kepada Bupati Cq.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa
Kabupaten I\rlungagung, paling lambat tanggal 10 (sepuluh), bulan berikutnya.
ADK
MEKANISME PENYAL―
Mekanisme penyaluran Kegiatan Alokasi Dana Kelurahan (ADK)
pelaksanaannya mengacu prosedur Pencairan Dana APBD Kabupaten yaitu : Tim Pelaksana ADK mengajukan pencairan yang pertama (tribulan I) dengan persyaratan
1. 2. 3.
:
Kwitansi pencairan bermateri. Foto copy nomor rekening Bank yang ditunjuk. Rencana pengeluaran per kegiatan per rincian obyek
傷 ´
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (DPAK) terdiri dari
4
:
ａ． ｂ．
Irmbar Kerja (LK ) ADK Berita Acara Hasil Rapat Musyawarah Penggunaan ADK
ｃ．
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan ( DPAK ) ADK
ｄ．
Format SPPD ( Surat Perjanjian Pemberian Dana
)
ｅ．
Format BA-PPD (Berita Acara Pembayaran / Penarikan Dana
ｉ
Gambar Fisik Kegiatan
ｇ
Surat Keputusan Kepala Kelurahan tentang Tim Pelaksana ADK tingkat Kelurahan.
Pencairan Alokasi Dana Kelurahan yang pertama (tribulan I) selain
memenuhi persyaratan pengajuan SPP sebagaimana tersebut pada poin A diatas juga harus memenuhi persyaratan lainnya yaitu : Pertangungiawaban Administrasi dan Fisik kegiatan ADK Tahun sebelumnya sudah selesai lOO C.
o/o.
Pengajuan Pencairan dana ADK berikutnya dengan persyaratan sebagai berikut
1. Kwitansi pencairan bermaterai 2, laporan Pertanggunglawaban Administrasi maupun
fisik dari
dana yang sudah di ambil mencapai lOO%. D.
Kelengkapan administrasi pengajuan SPP tersebut
dihimpun
dan
diverifikasi oleh Tim Pengendali ADK Tingkat Kecamatan untuk diteruskan ke Bupati Cq. Kepala BPMPD Kabupaten'I\rlungagung.
Dan selanjutnya oleh Bendaharawan Pengeluaran diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan lampiran
1. 2. 3.
:
Kwitensi pencairan bermaterai Rekap nomor rekening yang diajukan pencairan
Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Dana ADK
Selanjutnya untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar pencairan Dana di Bnk Penyalur yang telah ditunjuk
Pencairan Dana ADK dilakukan oleh Bendahara dan Ketua Pelaksana Kegiatan dengan membawa pengantar dari Kepala Kelurahan dan surat Rctomen&rl pencairan dari Camat setempat. Ⅵ／ ﹂ レ
F.
Pelaksanaan Pencairan Alokasi Dana Kelurahan (ADK) dilakukan
sesuai mekanisme yang dilaksanakan di Satuan Ke{a Pemerintah Daerah yaitu dengan sistem tribulanan yaitu Tribulan I, Tribulan II,
THbulan HI dan ‐ Tribulan
Ⅳ
I
untuk bulan Januari, Pebruari, Maret sebesar 25 o/o, dengan ketentuan sudah melengkapi persyaratan pengajuan dana.
― Tribulan II
untuk bulan April, Mei, Juni sebesar 3O 7o, dengan ketentuan SPJ tribulan I dan fisik kegiatan sudah selesai
_mbulan III
1OO%.
untuk bulan Juli, Agustus, September sebesar 35 7o, dengan ketentuan SPJ tribulan I, II dan
fisik kegiatan sudah selesai ‐ Tribuan
IV
1OO7o.
untuk bulan Oktober, Nopember,
Desember
sebesar 1O %, dengan ketentuan SPJ tribulan
I, II, III dan fisik kegiatan sudah selesai looo/o. G.
Pengajuan pencairan dapat dilakukan bersamaan/digabung antara
pertribulan, kalau sudah masuk pada bulan be{alan. H.
Pengunaan
dana Alokasi Dana Kelurahan yang bersumber dari
APBD dalam pengunaannya yang berkaitan dengan pengenaan Pajak, Bendahara wajib memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan aturan yang ada.
Sehubungaa dengan penyaluran dana dan penyetoran Pajak dari
dana ADK, Bendahara
di Wajibkan membuka
Rekening
di
Bank
Jatim dan mendaftar Nomor NPWP d kantor Pajak. Ⅵ
IIo PENOAWASN DAN SANKSI Pcngewarel
a. Dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan
dan
pertanggungiawaban ADK, maka dilaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan secara berjenjang mulai dari
tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai ke kelurahan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing
;
“ ′
Pengawasan terhadap ADK beserta kegiatan pelaksanaannya
dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan P€raturan Perundang-undangan yang berlaku
c.
;
Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADK, maka penyelesaiannya secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan kemudian kecamatan dan selanjutnya pada tingkat Kabupaten.
Senld
a.
Kelurahan yang sampai batas
alhir
pengajuan dana tidak
dapat memenuhi persyaratan pencairan, dana ADK pada tahun berjalan tidak bisa direalisasikan.
b. Bag pelaksana kegiatan yang terbukti
melakukan
penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai dari
dana Alokasi Dana Kelurahan, akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. PEITUTI'P
Demikian Lampiran Pedoman Umum Penggelolaan Alokasi Dana Kelurahan (ADK) Kabupaten Tulungagung ini dibuat, untuk dapatnya dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan di masing-masing Kelurahan dengan sebaik-baiknya. ヘ
BI'PATI TULUI{GAOI'IfC
A
HERU TJAHJONO
´ にい ′ ′
