MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REGIONAL KALIMANTAN DISAMPAIKAN PADA
MUSRENBANG REGIONAL KALIMANTAN
TARAKAN, 15-16 DESEMBER 2014
1
PROSES PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019 VISI MISI PRESIDEN RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMN • LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
24 Agustus 2014
RANCANGAN AWAL RPJMN
MUSRENBANGREG/NAS RPJMN
RANCANGAN RPJMN
PERPRES RPJMN
Desember 2014
Januari 2015
• ACUAN PENYUSUNAN RENSTRA
2
VISI PRESIDEN 2014-2019 : TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG MISI : 1. Keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan SD maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan 2. Masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berdasarkan negara hukum 3. Politik luar negeri bebas aktif dan memperlkuat jati diri sebagai negara maritim 4. Kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera 5. Bangsa berdaya saing 6. Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional 7. Masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan 3
Nawa cita : 9 agenda prioritas Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman Meningkatkan kualitas manusia Membangun Indonesia dari pinggiran
INDONESIA YANG Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan BERDAULAT, MANDIRI menggerak sektor-sektor strategis ekonomi DAN domestik BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN Meningkatkan GOTONG ROYONG Membangun tata kelola
Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum
produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional
Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
4 Nawa cita terkait dengan bidang lingkungan hidup dan kehutanan : 1. Membangun Indonesia dari pinggiran 2. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerak sektor-sektor strategis ekonomi domestik 3. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum 4. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional
Melakukan revolusi karakter bangsa
4
4 dari 9 Nawa cita terkait dengan bidang LHK : No. 1. Membangun Indonesia dari pinggiran JAMINAN HAK DESA
Membangun Indonesia dari pinggiran
Pembangun an pedesaan
Untuk mengelola SDA skala lokal mendukung pengentasan 5000 desa tertinggal dan 2000 desa mandiri :
Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat menjadi 12,7 juta ha dalam bentuk HKm, HD, HTR, HR dan Hutan Adat di tahun 2014 5
4 dari 9 Nawa cita terkait bidang LHK : No. 2. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerak sektor-sektor strategis ekonomi domestik ==> Sasaran Unggulan BANG-LHK Kedaulatan pangan
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerak sektor-sektor strategis ekonomi domestik 1,5 JUTA ORANG Wisman 20 JUTA ORANG Wisnu ke kawasan konservasi
1.600.000 HA CSR baru
Internasliasi 108 RPDAST Ketahana n air
Kedaulatan energi
Pariwisata dan industri
Kebun raya di 10 PROVINSI
Memulihka n 15 DAS
Menurunkan lahan kritis 5,5 JUTA HA
250.000 HA
100 KOTA Urban Farming
4,1 JUTA HA sawah baru
Bangun embung 15 DAS
pemanfaatan di bawah tegakan hutan
Pengelolaan 15 DANAU
Revitalisasi 5 SUNGAI
HKm, HD, HTR 12,7 JUTA HA
100.000 HA
50 unit
Hutan energi
mikro hidro
80% Energi
limbah
19 DAS Lintas negara 5% Energi sampah
80% Indeks prilaku Maritim dan Kelautan
100% kasus B3 kurang 50 IPAL terbangun
85 kawasan Pesisir dipulihkan
masyarakat thdp penghematan energi 100% kasus penyelundupa n B3 turun
6
4 dari 9 Nawa cita terkait dengan bidang LHK : no. 3. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum
Kepastian hukum hak kepemilikan atas tanah
Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum
Pemberantasan penebangan liar, perdagangan tumbuhan dan satwa liar dan perambahan hutan
Mengintegrasikan batas hutan dengan sistem pendaftaran tanah di BPN pada skala 1:5.000
Frekuensi dan luas penebangan liar, perdagangan satwa dan tumbuhan dilindungi dan perambahan turun
7
4 dari 9 Nawa cita terkait dengan bidang lingkungan hidup dan kehutanan : No. 4. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional
347 KPH
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional
Peningkatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan untuk ekonomi kreatif berbasis rakyat
Untuk memantapkan kawasan hutan, efisiensi dan efektifitas pengelolaan dan mendekatkan pelayanan di tingkat tapak
Meningkatkan Nilai eksport hasil hutan lestari
Meningkatnya industri berbasis hutan tanaman (HTI, HTR, HKm, HRKemitraan)
8
BAGAIMANA MEMENUHI NAWA CITA BIDANG LHK? : GAMBARAN POTENSI KAWASAN HUTAN
• LUAS INDONESIA : 189,31 JT HA • LUAS KAWASAN HUTAN : 129,43 JT HA • % KAWASAN HUTAN : 68,37 %
✓ Lebih dari 15 formasi/tipe hutan dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia
✓ Rumah bagi lebih dari 38.000 spesies flora (kayu-kayuan, tanaman hias, tanaman obat, bahan pangan, dll.), dan hampir 6.000
spesies fauna • Hutan Konservasi : 27,40 Jt Ha (termasuk perairan seluas 5,40 Jt Ha); terdiri dari suaka alam, pelestarian alam (taman nasional dan hutan wisata alam) dan taman buru
• Hutan Lindung
: 29,92 Jt Ha dengan fungsi dominan sebagai pengatur tata air dan kelestarian sumber daya air
• Hutan Produksi
: 69,36 Jt Ha yang diperuntukkan guna pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu yang digunakan sebagai bahan baku industri hulu dan hilir
✓ Menyediakan barang (berbagai hasil hutan kayu dan non kayu) dan jasa (wisata alam, air, dan jasa lingkungan) 9
Berapa luas kawasan hutan di Kalimantan yang dapat mendukung Nawa Cita? Total Luas kawasan hutan : • Kalbar: 8,168 juta ha • Kalteng : 12,697 juta ha • Kalsel : 1,780 juta ha • Kaltim dan Kaltara : 13,952 juta ha
10
APAKAH TATA RUANG KALIMANTAN SUDAH SELESAI UNTUK MENUNJANG BANG-LHK SESUAI NAWA CITA? 1. PROV. KALIMANTAN BARAT
SK PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN SK. 733/MenhutII/2014 2 Sept 2014
PERMASALAHAN
• Masih terdapat permukiman, fasum dan fasos yang terdapat di dalam kawasan hutan. • Perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS) belum mendapatkan persetujuan DPR RI (berdampak pada rencana pembangunan dryport di areal perbatasan (Entikong)) • PERDA RTRWP BELUM DITETAPKAN
11
2. PROV. KALIMANTAN TENGAH
SK PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN SK. 529/MenhutII/2012 25 Sept 2012
PERMASALAHAN • Masih terdapat keinginan untuk kembali/mengacu Perda RTRWP Nomor 8 Tahun 2003 • Adanya keinginan pemerintah daerah untuk memperoleh ruang APL yang lebih besar untuk pembangunan sector non kehutanan • PERDA RTRWP BELUM DITETAPKAN
12
3. PROV. KALIMANTAN SELATAN SK PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN SK. 435/MenhutII/2009 23 Juli 2009
PERMASALAHAN • Terdapat keterlanjuran kegiatan non kehutanan yang tidak diakomodir dalam SK Menhut No. SK.435/Menhut-II/2009; • Terdapat Fasum/Fasos dalam kawasan hutan sesuai penunjukan baru (kantor, lapangan terbang, RS) karena tidak diusulkan perubahan kawasan hutannya dalam revisi RTRWP; • Terdapat fungsi kawasan hutan dalam SK.435/ Menhut-II/ 2009 yang tidak sesuai dengan usulan kabupaten yang diperlukan untuk kepentingan pembangunan non kehutanan. • Ada perbedaan peruntukan ruang KBK(Kawasan Budidaya Kehutanan) dan KBNK (Kawasan Budidaya Non Kehutanan) antara Pola Ruang Perda RTRWP/K yang masih berlaku sampai tahun 2015 (No. 9/2000) dengan SK Penunjukan Kawasan Hutan (No. SK.435/Menhut-II/2009). • PERDA RTRWP BELUM DITETAPKAN
13
4. PROV. KALIMANTAN TIMUR
SK PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN SK. 718/MenhutII/2014 29 Agus 2014
PERMASALAHAN
•Adanya pemekaran wilayah provinsi menjadi Kalimantan timur dan Kalimantan Utara •PERDA RTRWP BELUM DITETAPKAN
14
APA ANTISIPASI RESIKO TERHADAP PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN? KERAWANAN KEK MALAOY
KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN BARAT
KAPET SASAMBA
KAPET DASKAKAB
KAPET KHATULISTIW A
KAPET BATULICIN
BANJIR
GEMPA BUMI
GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI
TINGGI
SEDANG
TINGGI
KEBAKARAN HUTAN DA LAHAN
CUACA EKSTRIM
TINGGI
SEDANG
RISIKO TINGKAT KABUPATEN TINGGI
SAMARINDA
TINGGI
SEDANG
BALIKPAPA N
TINGGI
TINGGI
KUTAI KARTANEG ARA
TINGGI
TINGGI
PALANGKA RAYA
TINGGI
TINGGI
BARITO UTARA
TINGGI
SEDANG
BARITO SELATAN
TINGGI
SEDANG
KAPUAS
TINGGI
TINGGI
SINGKAWAN G
TINGGI
TINGGI
BENGKAYA NG
TINGGI
TINGGI
SAMBAS
TINGGI
SANGGAU
TINGGI
TINGGI
TINGGI
TINGGI
LANDAK
TINGGI
TINGGI
SEDANG
KAPUAS HULU
TINGGI
TINGGI
TINGGI
KOTA BARU
TINGGI
TINGGI 15
BERAPA JUMLAH IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN DI PULAU KALIMANTAN? TAMBANG (JUMLAH IJIN, HA)
JALAN UMUM (JUMLAH IJIN, HA)
JALAN ANGKUT PRODUKSI (JUMLAH IJIN, HA)
KALIMANTAN TIMUR
67 128.125,66 ha
2 78,58 ha
1 40,53 ha
1 51,90 ha
1 6,10 ha
KALIMANTAN TENGAH
55 79.157,06 ha
-
1 710,60 ha
-
-
-
-
-
4 11.884,80 ha
77 52.728,91 ha
-
-
-
2 27,32 ha
4 9.154,06 ha
1 457,33 ha
-
-
-
KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN UTARA
10 (luas ijin 6.556,32
KELISTRIKAN (JUMLAH IJIN, HA)
LAINNYA (JUMLAH IJIN, HA)
16
BERAPA PERMOHONAN UNTUK PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN DI PULAU KALIMANTAN? (UNTUK INFRASTRUKTUR DAN KETENAGALISTRIKAN) INFRASTRUKTUR PEMOHON
Gubernur Kaltim
KALIMANTAN TIMUR
Pemkab Kutai Kartanegara
Walikota Balikpapan
PENGGUNAAN
Pembangunan jalan tol Luas 57,40 Ha
Pembangunan jalan umum dan sarana penunjang Luas 21,18 Ha
Pembangunan waduk HL Manggar Luas 70,20 Ha
PROGRES
KETENAGALISTRIKAN KETERANGAN
PEMOHON
PENGGUNAAN
PROGRES
KETERANGA N
Telah memperoleh IPPKH sesuai dengan Keputusan Menhut No. SK.603/MenhutII/2013 tanggal 6 September 2013 Telah memperoleh IPPKH sesuai dengan Keputusan Menhut No. SK.883/MenhutII/2014 tanggal 29 September 2014 Memperoleh Persetujuan Prinsip sesuai Surat Menhut NomorS.544/Menhut-VII/2012 tanggal 28 November 2012
Persetujuan Prinsip telah berakhir, namun Pemkot Baikpapan tidak mengajukan izin peinjam pakai kawasan hutan.
PT. PLN
PT. PLN
KALIMANTAN TENGAH PT. PLN
SUTT 150 kV Luas 51,90 Ha
Telah memperoleh IPPKH sesuai Keputusan Menhut Nomor SK.18/MenhutII/2011 24 Januari 2011
SUTET 150 kv Tanjung BuntokMuara Teweh Gardu Induk Muara Teweh) dan PLTU Buntok Luas 148,43 Ha
Telah memperoleh Persetujuan Prinsip sesuai Surat Menhut Nomor S.231/MenhutVII/2013 tgl 27 Maret 2013
SUTET 150 kV jalur PLTG Bangkanai – Muara Teweh – Puruk Cahu – Kuala Kurun – Kasongan, GI Muara Teweh, GI Puruk Cahu, GI Kuala Kurun, GI Kasongan dan SUTT 150 kV jalur PLTU Sampit – Sampit – Pangkalan Bun Luas 477,29 Ha
Tahap penelaahan dalam rangka penerbitan persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan
Terbit IPPKH
Tahap pemenuhan kewajiban
Konsep persetujuan sudah selesai
17
LANJUTAN ..BERAPA PERMOHONAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN DI PULAU KALIMANTAN ? (UNTUK INFRASTRUKTUR DAN KETENAGALISTRIKAN) INFRASTRUKTUR PEMOHON
PENGGUNAAN
PROGRES
KETENAGALISTRIKAN KETERANGAN
PEMOHON
PENGGUNAAN
PROGRES
KETERANGA N
- 1 (satu) ruas telah
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN SELATAN
Menteri Pekerjaan Umum
Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan Barat Terdiri dari 15 (lima belas) ruas sepanjang ± 779,318 Km, lebar ± 25 meter
memperoleh persetujuan prinsip sesuai surat Menhut No. S.58/Menhut-VII/2014 tanggal 30 Januari 2014
- 14 (lima belas) ruas masih belum lengkap persyaratan teknisnya yaitu Izin Lingkungan dan Dokumen AMDAL
Gubernur Kalimantan Selatan
Jalan Lumpangi – Batulicin Seluas 270,71 Ha
Telah memperoleh Persetujuan Prinsip Nomor S. 552/Menhut-VII/PKH/2010 tanggal 1November 2010
Bupati Malinau
Pembangunan jalan perbatasan dan pedalaman Luas 772,34 Ha
Telah memperoleh Persetujuan Prinsip sesuai Surat Menhut Nomor S. 333/Menhut-VII/PKH/2014 tanggal 14 Agustus 2014
Pembangunan jalan SP3 Apas – Si, emggaris – Batas Negara Luas 87,83 Ha
Telah memperoleh Persetujuan Prinsip sesuai Surat Menhut Nomor S. 405/Menhut-VII/PKH/2014 tanggal 18 September 2014
KALIMANTAN UTARA Menteri Pekerjaan Umum
Ruas yang telah memperoleh persetujuan prinsip PT. PLN adalah ruas Nanga Era – Batas Kaltim sepanjang 20,41 Km
SUTET 150 kV SiantanTayan Luas 75,18 Ha
Tahap penelaahan dalam rangka penerbitan persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan
Konsep persetujuan sudah selesai
PLTA Luas 2.006,34 Ha
Telah memperoleh Persetujuan Prinsip sesuai Surat Menhut S. 329/Menhut-VII/2014 tanggal 14 Agustus 2014
Sedang konsep revisi persetujuan prinsip
Penyiapan konsep IPPKH
Tahap pemenuhan kewajiban PT. Kayan Hydro Energy Tahap pemenuhan kewajiban
18
BAGAIMANA MENYELESAIKAN PERSOALAN TATA RUANG DAN KLAIM LAHAN MASYARAKAT DALAM KAWASAN HUTAN ? 1. 2.
PERUBAHAN KAWASAN HUTAN SECARA PARSIAL BILA BERKAITAN OBYEK VITAL. MENERAPKAN PERATURAN BERSAMA MENDAGRI NOMOR 79 TAHUN 2014, MENHUT NOMOR PB.3/Menhut-11/2014, MEN PU NOMOR 17/PRT/M/2014 DAN BPN NOMOR 8/SKB/X/2014 TENTANG TATACARA PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH YANG BERADA DI DALAM KAWASAN HUTAN, UNTUK MENYELESAIKAN KLAIM MASYARAKAT ATAS KAWASAN HUTAN
19
APAKAH PP 60 TAHUN 2012 DAN PP 61 TAHUN 2012 DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PERBEDAAN POLA RUANG ANTARA PUSAT DAN DAERAH?.
1. PP ini tidak dapat digunakan lagi bagi pemohon yang memasukkan permohonannya setelah 6 bulan sejak PP diterbitkan, yaitu 6 Juli 2012 (berakhir 4 Januari 2013) 2. Yang masuk sebelum 4 Januari 2013, sedang dalam proses verifikasi di Kemen LHK 3. Pemohon yang mengajukan setelah 4 Januari 2013 tidak dapat diproses
20
BERAPA JUMLAH PERUSAHAAN YANG MASUK KAWASAN HUTAN TANPA IJIN MENTERI? • Kalbar : 35 usaha tambang, luas konsesi 460.596, 14 ha, yang terindikasi masuk kawasan 11.647,96 ha (di 8 kab, di 9 lokasi kawasan konservasi) • Kalteng : 19 usaha tambang, luas konsesi 175.509,40 ha, yang terindikasi masuk kawasan 11.621,63 ha (di 5 kab, di 6 lokasi kawasan konservasi) • Kalsel : 30 usaha tambang, luas konsesi 179.641,21 ha, yang terindikasi masuk kawasan 3.869,24 ha (di 3 kab, di 3 lokasi kawasan konservasi) • Kaltim dan Kaltara : 20 usaha tambang, luas konsesi 263.687,02 ha, yang terindikasi masuk kawasan 95.298,38 ha (di 5 kab, di 4 lokasi kawasan konservasi)
21
Bagaimana Rencana Pembangunan Kawasan Perbatasan Kalimantan dengan Malaysia. • Panjang Perbatasan : 1.840 Km a. (Kalbar 805 Km)
22
Bagaimana Rencana Pembangunan Kawasan Perbatasan Kalimantan dengan Malaysia?
b. Panjang Perbatasan Kaltim 1.035 Km
23
Bagaimana Rencana Pembangunan Kawasan Perbatasan Kalimantan dengan Malaysia? 1. Kebun boleh, apabila kawasan hutannya HPK atau APL : 1.1. HPK kewenangannya di Menteri untuk pelepasan kawasan hutan 1.2. APL kewenangan di Bupati, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi tidak memiliki kewenanganan apa-apa. 2. Hutan tanaman atau hutan alam boleh dalam bentuk IUPHHK-HT/HA 3. Jasa lingkungan (hutan) boleh, di semua fungsi kawasan hutan.
24
TERIMA KASIH
TN. Kutai, Kalimantan Timur ekosistem hutan hujan dataran rendah terbaik
25
HEART OF BORNEO (HoB) • Perbatasan Kalimantan dengan Malaysia dan Brunei Darussalam (3 negara) • Di kalimantan luas 22 juta ha, tdd : 4 tn (Kayan Mentarang, Betung Kerihun, Danau Sentarum dan Bukit Baka) • Di bawah koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian • Menjadi Perhatian Dunia Hutan di Heart of Borneo adalah salah satu tempat di dunia dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi , sekitar 34% dari flora dan fauna dunia , antara lain berisi : Orang Utan, Gajah Asia dan Badak Sumatera hidup bersama.
26
