Kebijakan Bioenergi, Lingkungan Hidup dan Kehutanan Oleh :
Arief Yuwono Staf Ahli Menteri Bidang Energi
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Latar Belakang …(1) •
• • •
•
Pasal 33 UUD’45 menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengelolaan SDA perlu memperhatikan keseimbangan kelestarian lingkungan dengan keuntungan ekonomi untuk kemakmuran rakyat Prinsip pengelolaan SDA adalah pembangunan berkelanjutan sinergikan sosial, ekonomi dan kelestarian lingkungan Perlindungan lingkungan penting karena degradasi kualitas lingkungan menimbulkan dampak negatif pada keberlanjutan pembangunan itu sendiri Prinsip pembangunan berkelanjutan direfleksikan pada visi dan misi presiden Jokowi 5 tahun ke depan “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong” yang diwujudkan dalam RPJMN 2015-2019 Salah satu poin Nawacita : “…Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”
Latar Belakang …(2) •
Untuk mencapai komitmen tersebut, KLHK mengimplementasikan 3 kegiatan utama : 1. Melindungi dan melestarikan kualitas dan fungsi lingkungan dalam rangka menjamin daya dukung DAS, mengurangi hilangnya keanekaragaman hayati dan mitigasi serta adaptasi perubahan iklim 2. Melindungi dan melestarikan hutan sebagai sistem penyangga kehidupan, habitat berbagai jenis flora dan fauna serta spesies terancam punah. 3. Menjamin ekosistem dan kelestarian SDA dalam kondisi yang seimbang melalui “Indikator Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)”
100%
Rencana Umum Energi Nasional 2015
Inisiatif nyata & langsung dari Kementerian LHK • •
•
• • • •
Program “Waste to energy”; mengubah sampah menjadi energi listrik – PLTS (PLTS Bekasi, PLTS Supit di malang) Program “Langit Biru”; dengan mengubah bahan bakar moda transportasi menjadi bahan bakar gas (cth: penggunaan BBG bagi transportasi publik di Bogor) 12,7 juta hektar kawasan hutan diakomodasikan untuk Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Rakyat dan 4 juta hektar hutan Kemitraan diarahkan untuk pengembangan hutan energi – kayu bakar, biomassa. Penelitian dan pengembangan diarahkan kepada jenis tanaman bioenergi seperti nyamplung, kemiri sunan, jarak pagar dan tanaman lain. Kampanye bioenergi dikaitkan dengan isu perubahan iklim Perampingan prosedur perizinan/lisensi dalam proses, hanya diperuntukkan untuk daerah tertentu yang telah dialokasikan Menginisiasi “one map policy”
Perizinan Kawasan Hutan untuk Pengembangan Energi Terbarukan : GEOTHERMAL
Dasar Hukum 1. 2. 3. 4.
UU 41/1999 jo. UU 19/2004 tentang Kehutanan UU 21/2014 tentang Geothermal PP 24/2010 jo. PP 61/2012 tentang Penggunaan Kawasan Hutan PP 33/2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan 5. Perpres 28/2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) 6. Inpres 8/2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Primer dan Lahan Gambut 7. Permenhut P.16/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
POTENSI SDH INDONESIA HUTAN : Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi SDAH yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan
(Dalam Ha)
Luas Hutan : 13133580 120.783.631
K A W A S A N H U T A N : W i l aya h tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap 63,66% dari luas keseluruhan Negara Indonesia Sumber : Data Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan KLHK
Skema Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk Geothermal 1. Hutan Lindung (HL) & Hutan Produksi (HP) melalui mekanisme IPPKH 2. Hutan Konservasi (Kecuali Cagar Alam dan Zona Inti TN) melalui mekanisme Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan
Penggunaan Kawasan Hutan IPPKH Implementation of P.16/Menhut-II/2014
AREA LIMITATION
• 10 % from : • Area of IUPHHK HA/HT • Area of HP • Area of FMU • Area of HL
AREA LIMITATION
DURATION • • •
• •
DURATION
Mine production operation is according to its license Defense, public road, Meteorology and geophysics during it used Means of transport, non forestry industry, agriculture for food security and energy -> 20 years and can be expanded Monitoring every year Evaluated every 5 years
ENVIRONMENTA L SUSTAINABILIT Y
ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY •
•
Administrative requirement (Application letter + map, license within its field, recommendation, statement) Technical Requirement (work plan+map, high resolution image, AMDAL, Minerba Technical consideration)
Peta Persebaran Geothermal dalam Kawasan Hutan
Sumber : Data Ditjen Plaonologi dan Tata Lingkungan KLHK
Penutup •
Indonesia kaya akan energi baru dan terbarukan, mestinya kita dapat menggeser paradigma kepada pemanfaatan energi baru dan terbarukan. (biomassa, biofuel, biodiesel dan biogas)
•
Indonesia masih belum lepas dari permasalahan rawannya ketahanan nasional, ketergantungan dengan Negara lain, terjadinya konflik dengan program dan kegiatan penurunan gas rumah kaca 26% dan 41%, dilema subsidi BBM, fluktuasi dan perbedaan harga pada konsumen, terjadinya pemborosan penggunaan energi dan berpotensi menimbulkan krisis energi yang berpotensi dapat mengarah pada krisis politik. Perlu percepatan pelaksanaan kebijakan energi dengan fokus : PENGEMBANGAN BIOENERGI
TERIMA KASIH
