Hak Cipta 2016 Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

© Hak Cipta 2016 Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Judul: Potret dan Rencana Pengelolaan DAS Barito Pengarah: Tri Bangun Laksana (Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan) Editor: Rahmadewi (Kepala Bidang Perencanaan Pengelolaan SDA dan LH) Penyusun: Firman Dermawan Yuda (Kepala Sub Bidang Hutan dan Hasil Hutan) Desain dan Tata Letak: Rony Bidang (Staf P3E Kalimantan)

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan http://kalimantan.menlhk.go.id

KATA PENGANTAR

Buku kecil ini adalah ringkasan dari hasil studi Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Daerah Aliran Sungai Barito Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung yang kami lakukan pada tahun 2015. Memuat gambaran umum dan kondisi DAS Barito dan tata kelolanya berkaitan dengan potensi, persoalan, dan rencana pengelolaannya. Sungai Barito yang membentang dari Kalimantan Tengah sampai Kalimantan Selatan menjadi ekosistem yang sangat penting bagi masyarakat. Sungai Barito menjadi penyangga keberlangsungan ekosistem dan urat nadi transportasi ekonomi. Oleh karena itu para pihak yang terlibat dalam pengelolaan sungai Barito harus melindungi, menjaga, dan mengelola dengan baik agar fungsi ekologi dan sosial ekonomi budaya sungai Barito berlangsung secara berkelanjutan. Semoga pengetahuan, informasi, rencana pengelolaan dan tata kelola mengenai sungai Barito dalam buku kecil ini dapat dimanfaatkan untuk menjadi referensi dalam pengelolaan DAS Barito. Semoga bermanfaat. Balikpapan,

September 2016

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan Kepala,

Tri Bangun Laksana Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan

ii

Daftar Isi KATA PENGANTAR.........................................................................................................................................................................ii Daftar Isi .......................................................................................................................................................................................iii Gambaran Umum DAS Barito ........................................................................................................................................................1 1. 2. 3. 4.

Wilayah DAS Barito .............................................................................................................................................................1 Ekoregion DAS Barito..........................................................................................................................................................4 Penutupan Lahan DAS Barito .............................................................................................................................................6 Lahan Kritis DAS Barito .......................................................................................................................................................9

Daya Dukung dan Daya Tampung DAS Barito..............................................................................................................................14 1. Daya Dukung Lingkungan Hidup DAS Barito ....................................................................................................................14 2. Daya Tampung Beban Pencemaran Air di DAS Barito ......................................................................................................18 3. Matrik Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung di DAS Barito.....................................................................22 Kebijakan, Strategi, dan Program ................................................................................................................................................29 1. Kebijakan .........................................................................................................................................................................29 2. Strategi .............................................................................................................................................................................29 3. Program ...........................................................................................................................................................................36

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan

iii

Gambaran Umum DAS Barito

1. Wilayah DAS Barito Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito sebagian besar terletak di Provinsi Kalimantan selatan dan Provinsi Kalimatan Tengah memiliki luas ± 6.235.558,7 Ha dan berada serta secara geografis terletak antara 114˚20’ sampai dengan 115˚52’ Bujur Timur dan 1˚0’ Lintang Utara sampai dengan 3˚44’ Lintang Selatan. Batas wilayah hidrologi DAS Barito adalah:  Sebelah barat berbatasan dengan DAS Kapuas Kecil (Kalimantan Tengah) dan DAS Kahayan;  Sebelah timur berbatasan dengan DAS Sampanahan, DAS Batulicin dan DAS Tabonio;  Sebelah utara berbatasan dengan DAS Kapuas Hulu (Kalimantan barat) dan DAS Mahakam Hulu;  Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa. Secara administratif, DAS Barito berada mencakup Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Kabupaten yang dilalui DAS Barito di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, dan Kabupaten Barito Timur, sedangkan yang dilalui pada Provinsi Kalimantan Selatan adalah Kabupaten Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Tengah (HST), Hulu Sungai Utara (HSU), Kota Banjar Baru, Kota Banjarmain, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, tanah Laut, dan Kabupaten Tapin. Berdasarkan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan

1

luasannya maka wilayah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan wilayah terluas yang menempati DAS Barito yaitu seluas 4.378.308 Ha atau menempati 70 % dari Wilayah DAS Barito, sedangkan untuk Provinsi Kalimantan Selatan menempati kurang lebih 29 %. Di Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Murung Raya merupakan wilayah terluas yang berada di DAS Barito yaitu 37 %, Barito utara 15 % dan Barito Selatan 10 % dari total luas DAS Barito.


2

Gambar 1. Peta Lokasi Daerah Aliran Sungai Barito Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan

3

2. Ekoregion DAS Barito Ekoregion merupakan wilayah geografi yang memiliki kesamaan ciri ilkim, tanah, flora dan fauna asli serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam lingkungan hidup. Gambaran Ekoregion DAS Barito dapat didekati berdasarkan gambaran ekoregion di Kalimantan. Ekoregion Kalimantan posisi geografisnya terlindung dari zona subduksi lempeng benua lebih didominasi oleh ekoregion dataran denudasional, dataran fluvial, dataran gambut, dan dataran marin. Ekoregion perbukitan dan pegunungan vulkanik yang ada merupakan vulkanik tua, yang terkonsentrasi di bagian tengaj. Iklimnya yang termasuk tropika basah dengan curah hujan cukup tinggi dan air sungainya yang mengalir sepanjang tahun membuat ketersediaan airnya cukup melimpah. Kondisi iklim yang demikian mengakibatkan proses pelapukan batuan di Pulau Kalimantan berlangsung sangat intensif, sehingga terbentuk ekoregion dataran denudasional dengan jenis tanah podsolik dan spodosol yang miskin hara tanaman. Selain itu, ekoregion dataran fluvial dan dataran gambutnya yang bervegetasi monsoon rawa air tawar atau air gambut pamah tidak terlalu subur karena bahan induknya berpasir kuarsa. Mesipun demikian, ekoregion Kalimantan banyak mengandung deposit batubara, seperti ekoregion dataran structural yang ada di Kalimantan Selatan, Tengah dan Timur. Ekoregion yang kaya dengan deposit batubara tersebut dalam kondisi terancam karena kebakaran dan subsiden gambut, serta penggundulan hutan. Maraknya penambangan batubara dan penggundulan hutan yang terjadi saat ini mengancam keanekaragaman hayati yang ada dan dikhawatirkan dapat menimbulkan bencana penggurunan. Di Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan

4

ekoregion Pulau Kalimantan, tingkat keanekaragaman hayati tinggi hanya berada di kawasan hutan konservasi, seperti taman Nasional Kutai yang masih berhutan lebat. Peta Ekoregion DAS Barito disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2. Peta Ekoregion DAS Barito


5

Kondisi ekoregion daerah aliran sungai Barito dilihat secara biofisik lingkunganganya terdiri dari dataran (fluvial, Gambut Kompleks Kahayan - Kapuas – Mahakam, Pantai, Struktural Kompleks Meratus) pegunungan (Intrusif Batuan Beku Tua Kalimantan dan Struktural Kompleks Meratus) dan perbukitan (Karst Kalimantan dan Struktural Kompleks Meratus). 3. Penutupan Lahan DAS Barito Berdasarkan peta tutupan lahan Pulau Kalimantan, jenis tutupan lahan diklasifikasikan menjadi 14 kelas, yaitu sawah, perkebunan, kebun campur, semak belukar, padang rumput/sabana, rumput rawa, hutan lahan kering, hutan lahan basah, tanah terbuka, permukiman, pertambangan, danau, tambak, rawa, dan sungai. Secara tematik disajikan pada Gambar 3.


6

Gambar 3. Peta Tutupan Lahan di DAS Barito Tiga jenis penutup lahan yang cukup dominan di DAS Barito antara lain adalah hutan lahan tinggi 41,45%, Semak Belukar (16,20 %), Kebun dan Tanaman Campuran (11,44 %) (lihat Tabel 1).


7

Tabel 1. Luas dan Persentase Penutup/Penggunaan Lahan Kalimantan Tengah Berdasarkan Interpretasi Data Satelit Landsat 8 TUTUPAN LAHAN

LUAS (Ha)

%

Bangunan Bukan Permukiman

184,8

0,003

Bangunan Permukiman/Campuran

32.910,2

0,53

Danau/Telaga

10.116,6

0,16

Hutan Lahan Rendah

376.650,0

6,04

Hutan Lahan Tinggi

2.584.699,3

41,45

Hutan Mangrove

498,1

0,01

Hutan Rawa/Gambut

248.127,9

3,98

Hutan Tanaman Kebun dan Tanaman Campuran (Tahunan dan Semusim)

118.410,2

1,90

713.476,1

11,44

Kolam Air Asin/Payau

939,0

0,02

Lahan Terbuka

21.895,2

0,35

Lahan Terbuka Diusahakan

11.093,9

0,18

Perkebunan

122.211,4

1,96

Rawa Pedalaman

148.004,6

2,37

Semak dan Belukar

1.010.380,1

16,20

Sungai

30.063,8

0,48


8

Tanaman Semusim Lahan Basah

317.881,7

5,10

Tanaman Semusim Lahan Kering

468.373,2

7,51

Tubuh Air

19.663,0

0,32

Grand Total

6.235.578,9

100

4. Lahan Kritis DAS Barito Tingkat kekritisan lahan di DAS Barito bervariasi. Lahan dengan kondisi cenderung kritis (“Agak Kritis” + “Kritis”+”Sangat Kritis”) kurang lebih seluas 45,5 % terdistribusi di DAS Barito. Wilayah lahan kritis sebagaian besar merupakan lahan yang kaya akan sumber daya alam baik permukaan (Hutan) maupun potensi sumber daya mineral. Pembukaan lahan baru dengan menghilangkan vegetasi berkayu untuk berbagai kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya alam merupakan faktir utama penyebab terjadinya lahan kritis. Pemanfaatan sumber daya alam berupa bahan galian / tambang dan pembukaan lahan untuk perkebunan dalam skala besar merupakan sektor utama yang menyebabkan kerusakan hutan dan lahan yang dinilai pada tingkat kekritisan lahan. Aktifitas pertambangan dengan sistem terbuka yang tidak ramah lingkungan, hanya berkontribusi ekonomi pada pelaku tambang, namun berdampak negatif pada masyarakat yang lebih luas karena kerusakan lingkungan dan fungsi ekologi. Maraknya pembukaan areal perkbunan baru di kalimantan Selatan maupun di Kalimantan Tengah merupakan faktor uatama yang memperburuk kondisi lahan di wilayah DAS Barito, kegiatan ini dari tahun ke tahun semakin meluas dengan sasaran berupa lahan kering Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan

9

maupun lahan basah mulai dari dataranrendah , dataran sedang sampai dataran tinggi (hulu). Banyak perusahaan sawit yang mulai memanfaatkan lahan rawa dan atau rawa bergambut yang selama ini tidak banyak dimanfaatkan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2 dan Gambar 4. Tabel 2. Lahan Kritis di DAS Barito Tingkat Kekritisan Tidak Kritis

Luas (Ha)

%

409.856

6,5

Potensial Kritis

3.040.234

48,1

Agak Kritis

2.040.327

32,3

737.569

11,7

96.191

1,5

Kritis Sangat Kritis Total

6.324.177

100,0

Sumber: BPDAS Barito, 2013


10

Gambar 4. Peta sebaran kekritisan lahan wilayah kerja BPDAS Barito Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan

11

Terlihat juga pada Gambar 5 dan Gambar 6 menunjukkan kondisi Tingkat Kekritisan Lahan di tiap Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Gambar 5. Tingkat Kekritisan Lahan di tiap Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Selatan

Gambar 6. Tingkat Kekritisan Lahan di tiap Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Tengah


12

Secara umum kondisi lahan kritis (“Kritis” dan “Sangat Kritis”) di wilayah kerja BPDAS Barito mengalami penurunan sebesar 2,4 %. Sebagaian besar Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan cenderung mengalami penurunan luas lahan kritis, sedangkan 4 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah seluruhnya mengalami peningkatan luas lahan kritis. Bertambahnya luas lahan kritis di dalam kawasan hutan berkaitan erat dengan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan baik oleh pemegang izin maupun masyarakat, sedangkan bertambahnya luas lahan kritis di luar kawasan hutan berkaitan erat dengan pembukaan lahan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan (BPDAS Barito 2013). Namun demikian dijelaskan bahwa bertambahnya luas lahan kritis di suatu wilayah tidak selalu dapat menggambarkan ketidakberhasilan kegiatan penanaman atau program rehabilitasi hutan dan lahan.


13

Daya Dukung dan Daya Tampung DAS Barito 1. Daya Dukung Lingkungan Hidup DAS Barito a) Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Klasifikasi jasa ekosistem penyediaan air bersih di DAS Barito menurut Kabupaten/Kota, dapat diilustrasikan seperti gambar 7.

Gambar 7. Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Menurut Kabupaten


14

Gambar 8. Persentase Jasa Ekosistem Penyediaan air Bersih di DAS Barito Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia sehingga ketersediaannya menjadi penting. Ketersediaan recharge area di suatu daerah akan menjaga stabilitas pasokan air. Sebagian besar luasan DAS Barito memiliki peran penyedia air bersih sedang dengan luasan 38.477.588,73 hektar (72,05%). b) Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air Lahan berpotensi tinggi untuk pemurnian air berada di Provinsi Kalimantan Tengah dengan luasan mencapai 2.276.849,4 hektar atau 36,7% dari total luas DAS Barito. Selain itu, Ekosistem hutan yang alami membuat beban pencemar masih rendah, hal ini memudahkan air untuk memurnikan diri sehingga kualitas air relatif baik. Limbah yang Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan

15

ada di hutan hanya sisa-sisa kehidupan organisme hutan seperti ranting, kayu ataupun daun. Flora dan fauna di sungai akan dapat berkembang biak karena kualitas air yang baik. Penggunaan lahan sawah, semak belukar dan ladang mempunyai potensi sedang untuk pemurnian air. Intervensi kegiatan manusia sudah masuk di penggunaan lahan ini. Hal tersebut menyebabkan beban pencemar lebih berat dan jumlahnya lebih banyak. Pupuk kimia dan sampah dari aktivitas manusia merupakan limbah yang dihadapi oleh air. Jenis limbah dan zat kimia yang terkandung membuat air tidak maksimal untuk memurnikan diri. Kualitas air permukaan dimungkinkan kurang baik karena sudah tercemar limbah. Wilayah permukiman mempunyai potensi rendah untuk permunian air. Sampah, limbah industri, dan limbah domestik merupakan limbah yang masuk ke sistem air. Beban pencemar limbah tersebut sangat tinggi sehingga air tidak bisa memurnikan diri. Hal tersebut berdampak terhadap kualitas air yang kurang baik sehingga berbahaya dikonsumsi oleh manusia. Flora dan fauna di wilayah permukiman juga tidak dapat hidup dengan baik karena kekurangan oksigen dan bahan organik.


16

Gambar 9. Distribusi Luas dan peran Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air Menurut Kabupaten/Kota c) Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah Secara keseluruhan kondisi jasa ekosistem pengaturan pnguraian dan pengolahan limbah di DAS Barito memiliki klasifikasi tinggi teridentifikasi seluas 294.505,75 hektar atau 4,7

%, sedangkan klasifikasi sedang mencapai

4.811.203,30 hektar atau 77,2%, dan klasifikasi rendah 1.129.869,85hektar atau 18,1 % dari luas total. Persentase keseluruhan tersebut dapat dilihat pada grafik gambar 10.


17

Gambar 10. Distribusi Luas dan peran Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah Menurut Kabupaten / Kota 2. Daya Tampung Beban Pencemaran Air di DAS Barito Daya Tampung Beban Pencemaran Air di Provinsi Kalimantan Tengah dan di Provinsi Kalimantan Selatan diwakili oleh kondisi DTBPA di DAS Barito. Gambaran DTBPA pada umumnya mencakup angka Beban Pencemar Air Eksisting (BPAE), Daya Tampung Beban Pencemaran Air (DTBPA) serta Nilai selisih antara Beban yang masuk dan Daya Tampung Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan

18

sungai pada kelas sungai yang ditetapkan. BPAE adalah volume beban pencemar persatuan waktu yang masuk ke badan air. Daya Tampung Beban Pencemaran Air adalah volume beban pencemar yang masuk ke badan air (sungai) dimana sungai masih mampu untuk membersihkan diri (self purification) dari pencemar yang masuk tersebut.

Tabel 3. DTBPA BOD di DAS Barito No 1 2

Provinsi Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Total DAS Barito

DTBPA Parameter BOD (kg/hari) BPAE

DTBPA

Penurunan

2,653,158.96

1,521,571.27

1,131,587.69

2,114,806.92

195,597.50

1,919,209.42

4,767,965.88

1,717,168.77

3,050,797.11

Sumber: P3E Kalimantan Tahun 2013 dan Tahun 2014


19

Tabel 4. Kelas DTBPA BOD Sungai Barito Provinsi

BPAE

DTBPA

Selisih

Persentase selisih

Kelas DTBPA

Skor

Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Total

2.653.158,96

1.521.571,27

1.131.587,69

42,650580

Rendah

1

2.114.806,92

195.597,50

1.919.209,42

90,751047

Rendah

1

4.767.965,88

1.717.168,77

3.050.797,11

63,985297

Rendah

1

Sumber: P3E Kalimantan Tahun 2013 dan Tahun 2014 Tabel 5. DTBPA COD di DAS Barito NO 1 2

PROVINSI Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Total DAS Barito

DTBPA Parameter COD (kg/hari) BPAE

DTBPA

Penurunan

14,792,697.72

5,916,077.06

8,876,620.66

3,453,999.86

1,264,075.20

2,189,924.66

18,246,697.58

7,180,152.26

11,066,545.32



20

Tabel 6. Kelas DTBPA COD Sungai Barito Provinsi

BPAE

DTBPA

Selisih

Persentase selisih

Kelas DTBPA

Skor

Kalimantan Tengah

14.792.697,72

5.916.077,06

8.876.620,66

60,006774

Rendah

1

Kalimantan Selatan Total DAS Barito

3.453.999,86

1.264.075,20

2.189.924,66

63,402569

Rendah

1

18.246.697,58

7.180.152,26

11.066.545,32

60,649579

Rendah

1

Sumber: P3E Kalimantan Tahun 2013 dan Tahun 2014 Tabel 7. DTBPA TSS di Sungai Barito NO

1 2

PROVINSI Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Total DAS Barito

DTBPA Parameter TSS (kg/hari) BPAE

DTBPA

Penurunan

6,848,706.82

2,849,558.40

3,999,148.42

16,626,839.91

8,480,093.37

8,146,746.54

23,475,546.73

11,329,651.77

12,145,894.96



21

Tabel 8. Kelas DTBPA TSS Sungai Barito Provinsi

BPAE

DTBPA

Selisih

Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Total DAS Barito

6.848.706,82

2.849.558,40

16.626.839,91

8.480.093,37

23.475.546,73

11.329.651,77

3.999.148,4 2 8.146.746,5 4 1.010.639,0 5

Skor

Persentase selisih

Kelas DTBPA

58,4

Rendah

1

49.0

Rendah

1

8,18

Rendah

1

Sumber: P3E Kalimantan Tahun 2013 dan Tahun 2014 3. Matrik Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung di DAS Barito Wilayah DAS Barito mempunyai Daya Dukung Lingkungan Hidup untuk manfaat permunian air yang bervariasi mulai dari kriteria tinggi, sedang dan rendah. Wilayah dengan Daya Dukung Lingkungan Hidup yang didominasi lahan untuk mendukung jasa penyediaan air kelas tinggi hanya mencakup wilayah Barito Kuala. Sebagian besar wilayah DAS Barito berada pada Daya Dukung Lingkungan Hidup untuk penyediaan air dengan Kelas Sedang yaitu Balangan, Banjar, HSS, HST, HSU, Banjarmasin, Kota Baru Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin, Barsel, Bartim, Barut, Gunung Mas, Kapuas dan Murung Raya. Untuk kelas rendah hanya mencakup mencakup wilayah Kota Banjar Baru. Berdasarkan matrik daya dukung lingkungan Hidup dan Daya Tampung beban Pencemaran Air dapat diidentifikasi wilayah dengan kondisi DDLH DTBPA rendah mencakup wilayah Kota Banjar Baru. Daerah ini diindikasikan mempunyai peranan paling rendah Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan

22

dalam jasa penyediaan air. Sedangkan untuk wilayah Barito Kuala mempunyai peranan Daya Dukung untuk penyediaan Air yang paling tinggi namun demikian disisi lain media air sungai Barito diwilayah tersebut mempunyai kelas rendah. Untuk itu untuk wilayah Barito Kuala perlu dilakukan kegiatan yang dapat mempertahakan kondisi daya dukung lingkungan hidup serta memperbaiki kualitas air untuk meningkatkan Daya Tampung Beban Pencemaran Air. Matrik Identifikasi Wilayah berdasarkan kelas Daya Dukung Lingkungan Hidup dan daya tampung Beban Pencemaran di Sajikan pada Tabel 9.


23

Tabel 9. Matrik Identifikasi Wilayah berdasarkan kelas Daya Dukung Lingkungan Hidup Untuk Jasa Penyediaan Air dan Daya Tampung Beban Pencemaran Matrik Daya Dukung Jasa Penyediaan Air dengan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Daya Dukung Lingkungan Hidup Untuk Jasa Penyediaan Air

Tinggi

Daya Tampung Beban Pencemaran Air Tinggi

Sedang

Rendah

-

-

Barito Kuala

Sedang

-

-

Balangan, Banjar, HSS, HST, HSU, Banjarmasin, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin, Barsel, Bartim, Barut, Gunung Mas, Kapuas, Murung Raya

Rendah

-

-

Banjarbaru

Wilayah dengan Daya Dukung Lingkungan Hidup yang didominasi lahan untuk manfaat jasa pemurnian air dengan kelas tinggi mencakup wilayah Balangan, Banjar, HST, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Barito Timur. Untuk kelas sedang mencakup wilayah Batola, HSS, Kota Banjar Baru, Tapin dan Kapuas. Untuk kelas rendah ada di Barito Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan

24

Selatan dan Kota Banjarbaru. Berdasarkan matrik daya dukung lingkungan Hidup dan Daya Tampung beban Pencemaran Air dapat diidentifikasi wilayah dengan kondisi DDLH DTBPA rendah mencakup wilayah Kota Banjar Baru dan Barito Selatan. Dari analisis tersebut diindikasikan mempunyai peranan paling rendah dalam jasa pemurnian air adalah wilayah Kota Banjar Baru dan Barito Selatan sehingga perlu dilakukan kegiatan untuk peningkatan kapasitas Daya Dukung lahan serta Daya Tampung beban Pencemaran Air. Sedangkan wilayah dengan Kelas Tinggi seperti Balangan, Banjar, HST, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Barito Timur adalah wilayah yang perlu mendapatkan perhatian khusus guna mempertahankan Daya Dukung Lingkungan Hidup serta perbaikan untuk meningkatkan Daya Tampung beban Pencemaran Air. Matrik Identifikasi Wilayah berdasarkan kelas Daya Dukung Lingkungan Hidup dan daya tampung Beban Pencemaran di Sajikan pada Tabel 10.


25

Tabel 10. Matrik Identifikasi Wilayah berdasarkan kelas Daya Dukung Lingkungan Hidup Untuk Jasa Pemurnian Air dan Daya Tampung Beban Pencemaran

Daya Dukung Lingkungan Hidup Untuk Jasa Pemurnian Air

Matrik Daya Dukung Jasa Pemurnian Air dengan Daya Tampung Beban Pencemaran Air

Daya Tampung Beban Pencemaran Air

Tinggi

Sedang

Tinggi

-

-

Balangan, Banjar, HST, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Barito Timur

Sedang

-

-

Batola, HSS, Kota Banjar Baru, Tapin, Kapuas.

Rendah

-

-

Barito Selatan, Kota Banjar Baru


Rendah

26

Wilayah dengan Daya Dukung Lingkungan Hidup yang didominasi lahan untuk manfaat jasa pengaturan pengolahan dan penyaringan air limbah sebagaian besar wilayah mempunyai dominasi lahan dengan kelas sedang yang mencakup semua wilayah di DAS Barito, kecuali kota Banjar Baru dengan kelas rendah. Tidak ada wilayah yang mempunyai Daya Dukung Lingkungan Hidup untuk Jasa Pengaturan dan Penyaringan Air dengan kelas tinggi. Berdasarkan matrik daya dukung lingkungan Hidup dan Daya Tampung beban Pencemaran Air dapat diidentifikasi wilayah dengan kondisi DDLH DTBPA rendah adalah Kota Banjar Baru. Dari analisis tersebut diindikasikan mempunyai peranan paling rendah dalam jasa pengaturan pengolahan dan penyaringan air limbah sehingga perlu dilakukan kegiatan untuk peningkatan kapasitas Daya Dukung lahan serta Daya Tampung beban Pencemaran Air. Matrik Identifikasi Wilayah berdasarkan kelas Daya Dukung Lingkungan Hidup dan daya tampung Beban Pencemaran di Sajikan pada Tabel 11.


27

Tabel 11. Matrik Identifikasi Wilayah berdasarkan kelas Daya Dukung Lingkungan Hidup Untuk Jasa Pengaturan Pengolahan dan Penyaringan air Limbah dan Daya Tampung Beban Pencemaran air

Pengolahan dan Penyaringan air Limbah

Matrik Daya Dukung Jasa Pengaturan Pengolahan dan Penyaringan air Limbah dan Daya Tampung Beban Pencemaran air Tinggi

Daya Tampung Beban Pencemaran Air

Tinggi

Sedang

Rendah

-

-

-

Sedang

-

-

Balangan, Banjar, HST, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Barito Timur Batola, HSS, Tapin, Kapuas. Barito Selatan,

Rendah

-

-

Kota Banjar Baru


28

Kebijakan, Strategi, dan Program 1. Kebijakan Kebijakan Perencanaan Pengelolaan DAS Barito adalah mendorong berbagai upaya pembangunan yang mempertimbangkan isu - isu strategis yang berhubungan dengan daerah aliran sungai barito seperti: 1.Peningkatan Kapasitas Konservasi Kawasan DAS; 2.Peningkatan Kapasitas Hidraulika Sungai; 3.Peningkatan Kualitas Air Sungai; 4.Penataan Ruang DAS dan Sungai secara berkelanjutan; 5.Penguatan Budaya Sungai masyarakat; 6.Pengendalian kerusakan lahan DAS akibat tambang. 2. Strategi Isu dan permasalahan yang muncul dan dirasakan terkait dengan pengelolaan DAS pada seluruh tingkatan diperlihatkan pada Tabel 12.


29

Tabel 12. Isu dan permasalahan menurut tingkatan pengelolaan Tingkat Kebijakan 1.

2.

3.

4.

5.

Kebijakan yang terkait dengan kegiatan pengelolaan DAS dan Sungai masih sektoral Pengelolaan dan restorasi DAS dan sungai belum menjadi prioritas dan komitmen politik Kesulitan penyatuan kepentingan dan concern di legislatif dan eksekutif dalam pengelolaan DAS terpadu dan holistik Koordinasi antara Pusat dengan Pusat dan Pusat dengan Daerah tidak effektif Monev pelaksanaan


Tingkat pengorganisasian 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Komitmen K/L untuk pengelolaan DAS dan Sungai Barito secara terintegrasi belum terbangun Kelembagaan dan pembagian peran dan tanggung jawab untuk kerja bersama belum efektif Rencana aksi bersama sebagai acuan operasional belum terbangun Bentuk kelembagaan / Institusi(Kantor) yang tidak mendukung pelaksanaan PPLH Rasio antara anggaran untuk PPLH di daerah dengan APBD keseluruhan masih kecil Monev dan pengawasan

Tingkat Operasional 1.

2.

3.

4.

5. 6. 7.

8.

Berbagai kegiatan di tingkat operasional dilapangan sporadik dan belum efektif Belum ada rencana kegiatan terpadu yang didetail dan disepakati bersama Belum ada aksi bersama dilapangan secara komprehensif Keterbatasan sumberdaya untuk pelaksanaan kegiatan di lapangan Fungsi PPLH (pengawas) di daerah tidak optimal Jumlah PPLH tidak memadai Kapasitas (kuantitas / kualitas) SDM kurang memadai Tidak tersedia Pedoman teknis penyusunan tata ruang berbasis daya dukung dan daya tampung 30

Tingkat Kebijakan perencanaan sektor (misal ; RPDAST, Pola PPSDA) dan daerah (RPJMD, RTRWP) tidak memadai

Tingkat pengorganisasian penggunaan anggaran kurang efektif

Tingkat Operasional 9.

Ketersediaan dan kualitas Data dan informasi media lingkungan dan Sumber pencemar kurang memadai 10. Pengelolaan data dan informasi pengelolaan SDA dan lingkungan kurang optimal 11. Kurangnya perangkat pengolahan data.

Selanjutnya strategi dan langkah peningkatan daya dukung dan daya tampung DAS Barito pada tingkat Kebijakan dapat dilihat pada Tabel 13.


31

Tabel 13. Langkah peningkatan daya dukung dan daya tampung DAS Barito pada tingkat Kebijakan Aktivitas Utama Pengembangan kebijakan payung komprehensif dalam peningkatan daya dukung dan daya tampung DAS Barito Pengalokasian anggaran

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

a. b. c. d. e. a. b. a. b. c.

Aktivitas Turunan Identifikasi permasalahan Agenda setting kebijakan Formulasi kebijakan Pelegitimasian kebijakan Penetapan kebijakan Pengalokasian angaran secara keseluruhan Pengalokasian anggaran di K/L terkait Pengawasan pelaksanaan kebijakan Evaluasi pelaksanaan kebijakan Perbaikan kebijakan

Langkah peningkatan daya dukung dan daya tampung DAS Barito pada tingkat pengorganisasian dapat dilihat pada Tabel 14.


32

Tabel 14. Langkah peningkatan daya dukung dan daya tampung DAS Barito pada tingkat pengorganisasian Aktivitas Utama Penentuan Rencana strategis peningkatan daya dukung dan daya tampung DAS Barito

Pembagian peran dan tanggung jawab dalam peningkatan daya dukung dan daya tampung DAS Barito Pemantauan dan evaluasi pencapaian strategis dalam peningkatan daya dukung dan daya tampung DAS Barito


Aktivitas Turunan a. Identifikasi masalah b. Penentuan sasaran strategis, penentuan aktivitas c. Penentuan alokasi dan sumberdaya d. Pelegitimasian sasaran strategis dan aktivitas a. Penentuan K/L terkait b. Penetapan peran dan tanggung jawab K/L lainnya c. Penentuan leading organisasi d. Pelegitimasian kesepakatan organisai a. Pemantauan pelaksanaan masingmasing aktivitas b. Evaluasi pencapaian sasaran strategi secara keseluruhan c. Perbaikan rencana kerja dan pengorganisasian

33

Langkah peningkatan daya dukung dan daya tampung DAS Barito pada tingkat operasional dapat dilihat pada Tabel 15. Tabel 15. Langkah peningkatan daya dukung dan daya tampung DAS Barito pada tingkat operasional Aktivitas Utama Peningkatan kawasan konservasi DAS Barito

Peningkatan Kapasitas Hidraulika Sungai Barito Perbaikan kualitas Sungai Barito

Penaatan Ruang DAS dan Sungai Barito

Penguatan Budaya dan Ikatan Sosial Masyarakat


Aktivitas Turunan Pengamanan Kawasan Konservasi DAS Barito b. Pengembangan kawasan tangkapan air di DAS Barito Rehabilitasi hutan dan lahan kritis di DAS Barito a. Pencegahan sedimentasi b. Pengelolaan sedimen dan sampah c. Renaturalisasi morfologi sungai a. Penurunan beban pencemaran b. Peningkatan kapasitas debit air sungai untuk mendukung pemulihan air DAS Barito a. Penyusunan RT/RW berbasiskan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup DAS Barito b. Penerapan RTRW berbasiskan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup DAS Barito a. Penaatan Ruang Publik di sempadan Sungai Barito b. Penguatan Budaya Sungai Masyarakat c. Pengelolaan lingkungan hidup berbasiskan masyarakat d. Pengembangan ekonomi masyarakat a.

34

Peran P3E Region Kalimantan dalam peningkatan daya dukung dan daya tampung DAS Barito terutama dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan dan evaluasi pencapaian strategis dengan kegiatan sebagai berikut: a. Pengawasan pelaksanaan kebijakan; b. Evaluasi pelaksanaan kebijakan; c. Pemantauan pelaksanaan masing-masing aktivitas; d. Evaluasi pencapaian sasaran strategi secara keseluruhan. Mekanisme pendanaan rencana pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di DAS Barito harus mencerminkan sinergi Pusat-Daerah yang dilaksanakan secara selaras dengan upaya penataan dan penguatan kerangka perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Salah satu kebijakan RPJMN 2015-2019 adalah restrukturisasi dan penataan instrumen pendanaan melalui transfer ke daerah termasuk dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil (DBH) yang secara keseluruhan disebut dana perimbangan (DP);

serta

dana otonomi khusus (Dana Otsus) untuk menjaga harmonisasi kepentingan nasional dan kebutuhan

daerah. Sumber pendanaan lain yaitu Bantuan Luar Negeri (BLN) serta masyarakat atau swasta.


35

3. Program Tabel 16. Program dan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Konservasi Kawasan DAS Aktor No

Program

Kegiatan Pemerintah

1

2

Pengamanan Kawasan Konservasi DAS Barito

Pengembangan kawasan tangkapan air di DAS Barito

Pelaksanaan Non Pemerintah

Th 1 Th 2 Th 3 Th 4 Th 5

Edukasi masyarakat di sekitar DAS Barito

 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPDAS, BKSDA)  Provinsi, Kab/Kota

LSM, Kelompok Masyarakat

x

x

x

x

x

Pengawasan/Patroli dan Penegakan Hukum

 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen Gakum)  BLH dan Dinas Kehutanan Provinsi, BLH Kab/Kota


x

x

x

x

x

Pengembangan situ, waduk, dan dam pengendali (Check Dam)

 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPDAS,BKSDA)  Kemen PU&PR (Dirjen SDA)  Dinas PU Provinsi, Dinas PU Kab/Kota

x

x

x

x

x


36

Aktor No

Program

Kegiatan Pemerintah



Pembuatan biopori dan sumur resapan (retensi)

 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPDAS)  Kemen PU&PR  Provinsi, Kab/Kota

LSM, Kelompok Masyarakat , Pelaku usaha

x

x

x

x

x

LSM, Kelompok Masyarakat , Pelaku usaha

x

x

x

x

x

xx

x

3

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis di DAS Barito

Penghijauan/revegeta si kawasan hutan dan lahan kritis

 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPDAS,BKSDA)  BLH dan Dinas Kehutanan Provinsi, BLH dan Dinas Kab/Kota

4

Penertiban Penebangan Liar (PELI) / Illegal Logging

Penegakan Hukum

 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen Gakum), Kepolisian  BLH Provinsi, BLH Kab/Kota


x x

37

x

Aktor No

Program

Kegiatan Pemerintah

5

Pemanfaatan hutan lindung dan lahan gambut untuk kegiatan non kehutanan

Pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum


 

KLHK (Dirjen PPKLH,BKSDA) BLH dan Dinas Kehutanan Provinsi, BLH dan Dinas Kab/Kota


Th 1 Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 x

X

x

x

38

x

Tabel 17. Program dan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Hidraulika Sungai Barito Aktor No

Program

1

Penyusunan payung hukum tingkat daerah terkait dengan Pengelolaan sumber daya air sungai Barito dengan pendekatan ekoregion dan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup

Penyusunan Perda Pengelolaan sumber daya air sungai Barito

BLH dan Dinas PU Cipta Karya Provinsi Kab/Kota

2

Pencegahan sedimentasi

Penghijauan/revegetasi DAS dan bantaran sungai

BLH dan Dinas Kab/Kota

Pengelolaan Sampah sepanjang DAS

BLH dan Dinas PU Cipta Karya Kab/Kota

Pengerukan sedimen dan sampah yang ada di dasar dan

 Kemen PU&PR (Dirjen SDA)  Dinas PU Pengairan

3

Pengelolaan sedimen dan sampah

Kegiatan


Pemerintah



x

x

LSM, Kelompok masyarakat

x

x

x

LSM,Kelompok Masyarakat, Pelaku usaha

x

x

x

x

x

39

x

x

x

x

x

Aktor No

Program

Kegiatan

bantaran sungai

4

Renaturalisasi sungai

Pemerintah



Kab/Kota

Pengelolaan sedimen dan sampah dari hasil pengerukan

 Kemen PU&PR  Dinas PU Pengairan Kab/Kota

x

x

x

Pemanfaatan material hasil pengerukan

Dinas PU Pengairan Kab/kota

x

x

x

Pelebaran dan pendalaman badan sungai

 Kemen PU&PR (Dirjen SDA)  Dinas PU Pengairan Provinsi, Kab/Kota

x

x

x

Renaturalisasi morfologi dan ekologi sungai

 Kemen PU&PR (Dirjen SDA)  KLHK (Dirjen PDASHL)  Dinas PU Pengairan dan BLH Provinsi, Dinas PU Pengairan dan BLH Kab/Kota

x

x

x


40

Aktor No

Program

Kegiatan

Penataan sempadan sungai


Pemerintah  Kemen PU&PR (Dirjen SDA)  Dinas PU Pengairan dan BLH Provinsi, Dinas PU Pengairan dan BLH Kab/Kota

Pelaksanaan Non Pemerintah Kelompok Masyarakat, LSM, Pelaku usaha


x

x

41

x

x

Tabel 18. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air No

Program

Kegiatan

Aktor Pemerintah

1

Penurunan Beban Pencemaran

1.1. Penentuan target kualitas air Sungai Barito

 KLHK (Dirjen PPKLH)  Pemerintah Provinsi (BLH Provinsi)

1.2. Pengendalian air limbah industri

Non Pemerintah Akademisi


x

a.

Pembinaan ke pelaku usaha/kegiatan

 BLH Provinsi, BLH Kab/Kota  KLHK (Dirjen PPKLH)

b.

Penerapan instrumen perijinan

 BLH Kab/Kota

c. Pengawasan Ketaatan Pelaku Usaha

 BLH Provinsi, BLH Kab/Kota  KLHK (Dirjen Gakum)

d. Penegakan Hukum

 KLHK (Dirjen Gakum), Kepolisian


Pelaksanaan

x

x

x

42

x

No

Program

Kegiatan

Aktor Pemerintah



 BLH Provinsi, BLH Kab/Kota 1.3. Pengendalian kegiatan air limbah rumah tangga (domestik) a. Edukasi kepada Masyarakat

BLH dan Dinas PU Cipta Karya Provinsi, BLH dan Dinas PU Cipta Karya Kab/Kota


b. Pembangunan fasilitas IPAL domestik

 Dinas PU Cipta Karya Provinsi, Dinas PU Cipta Karya Kab/Kota  Kemen PU&PR  KLHK (Dirjen PPKLH)

LSM, pelaku Usaha

c. Pengoperasian dan perawatan IPAL

Dinas PU Cipta Karya kab/kota

Kelompok Masyarakat

1.4. Pengendalian sampah rumah tangga Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

43

No

Program

Kegiatan

Aktor Pemerintah



BLH dan Dinas PU Cipta Karya Provinsi, Kab/Kota

 LSM, Pelaku Usaha

b. Penyedian fasilitas pengelolaan sampah dan 3R

 BLH dan Dinas PU Cipta Karya Provinsi, BLH dan Dinas PU Cipta Karya Kab/Kota  Kemen PU&PR  KLHK (Dir.Pengelolaan Sampah)

 LSM, Pelaku Usaha

x

x

x

x

x

c. Pengoperasian dan perawatan fasilitas pengelolaan sampah

BLH dan Dinas PU Cipta Karya Kab/kota

Kelompok masyarakat

x

x

x

x

x

a.

Edukasi kepada masyarakat


44

Tabel 19. Program dan Kegiatan Penataan Ruang dalam Daerah Aliran Sungai Aktor No

Program

Pelaksanaan

Kegiatan Pemerintah

1

Penyusunan RT/RW terkait dengan DAS Barito berbasiskan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

Penyusunan Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) DAS Barito





Penyusunan RTRW untuk wilayah yang melingkupi DAS Barito (RTRWP Kalimantan Tengah, RTRWP Kalimantan Selatan)



 2

Penerapan RT/RW

Edukasi kepada masyarakat


Non Pemerintah


KLHK (Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan dan P3E Region Kalimantan) Bappeda Provinsi



Akademisi

x

Kemen ATR (Dirjen Tata Ruang), KLHK (Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan dan P3E Region Kalimantan) Bappeda Provinsi



Akademisi

x

 

LSM Kelompok Masyarakat

Bappeda Provinsi, Bappeda Kab/Kota

x

45

Aktor No

Program

Pelaksanaan

Kegiatan Pemerintah Pengawasan tata ruang



  Penegakan Hukum pelanggaran tata ruang

 


KLHK (Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan dan P3E Region Kalimantan) Kemen ATR Bappeda Provinsi KLHK (Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan) Kemen ATR

Non Pemerintah  



x

x

x

x

x

x

x

46

Tabel 20. Program dan Kegiatan Penguatan Budaya Sungai Masyarakat DAS Aktor No

Program

Pemerintah 1

2

Penataan Ruang Publik

Penguatan Budaya Sungai Masyarakat

Pelaksanaan

Kegiatan Non Pemerintah

Edukasi masyarakat sekitar bantaran

Pemerintah Provinsi, kab/kota


Penataan dan pengembangan ruang publik sepanjang bantaran


LSM, Kelompok Masyarakat, Pelaku usaha

Pemanfaatan dan perawatan ruang publik di sepanjang bantaran sungai

 Provinsi, kab/kota  PU&PR


Menggali nilai-nilai dan budaya masyarakat Sungai



Pelaksanaan festival budaya terkait dengan pelestarian sungai





x

x

x

x

47

Aktor No

Program

Pemerintah

3

4

Pengelolaan kegiatan lingkungan berbasiskan masyarakat

Pengembangan ekonomi masyarakat

Pelaksanaan

Kegiatan Non Pemerintah


Meningkatkan kampanye pelestarian sungai

 KLHK (Dirjen Perhutanan dan kemitraan lingkungan), PU&PR  Pemerintah Provinsi, Kab/Kota

Pengembangan bank sampah/3R

 KLHK, PU&PR  Pemerintah Provinsi, kab/kota

 LSM  Kelompok Masyarakat

x

Gerakan lingkungan penghijauan

 KLHK (Dirjen Perhutanan dan kemitraan lingkungan)  Pemerintah Provinsi, Kab/Kota

 LSM  Kelompok Masyarakat  Pelaku usaha

x

Mengembangkan kluster ekonomi yang ramah lingkungan

Pemerintah Provinsi, Kab/Kota

 LSM  Kelompok Masyarakat


x

x

x

x

x

x

x

x

x

48

x

x

Tabel 21. Program dan Kegiatan Pengendalian Kerusakan Lahan DAS Akibat Tambang Aktor No

Program

Kegiatan

1

Pemulihan kerusakan lingkungan bekas area pertambangan

 Survei lahan bekas areal tambang  Pemulihan kerusakan lahan bekas areal tambang  Pembinaan masyarakat sekitar lahan bekas areal tambang  Penataan perizinan pertambangan rakyat  Pengawasana pertambanga rakyat  Pembinaan pertambangan rakyat

2

Penambangan Tanpa Izin (PETI)


Pemerintah   

  

Non Pemerintah 

Kemen Enerigi dan sumberdaya mineral KLHK (Dirjen PPKLH, Dirjen Gakum) Dinas Pertambangan dan BLH Provnsi dan Kab/kota Kemen Enerigi dan sumberdaya mineral KLHK (Dirjen PPKLH, Dirjen Gakum) Dinas Pertambangan dan BLH Provnsi dan Kab/kota



 

Akademisi/ peneliti LSM


Th 1 x

Pelaksanaan Th Th Th 2 3 4

x

49

Th 5


50

Hak Cipta 2016 Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Recommend Documents