KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
RAPAT KERJA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION SE-PAPUA
Jakarta, 2 Desember 2015
I
TUGAS, ISU STRATEGIS DAN KEBIJAKAN DITJEN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI TAHUN 2016
5
Tugas Ditjen PHPL : Memastikan hutan produksi seluas 69,24 juta Ha dapat dikelola secara berkelanjutan (sustainable) baik ekonomi, lingkungan dan sosial/kesejahteraan masyarakat.
Hutan Produksi 57% dari luas hutan Indonesia
18% 57%
25%
Hutan Konservasi = 21,90 jt Ha Hutan Lindung = 29,64 jt Ha
Hutan Produksi = 69,24 jt Ha
ISU PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI • PHPL/SFM belum terwujud di lapangan, masih di atas kertas/sertifikat. • Produktifitas hutan alam rendah (AAC berdasarkan IHMB 14 juta m3, RKT 9 juta m3, realisasi 5 juta m3). • Pertumbuhan HTI dan RE lambat. • Pemanfaatan jasa lingkungan dan HHBK masih rendah. • Daya saing produk rendah, industri pengolahan tidak berkembang (sunset ) – kecuali pulp/kertas, furniture. • Tekanan sosial dan masalah keamanan masih tinggi, kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat masih rendah. • Kontribusi terhadap GNP dan sumbangan devisa relatif rendah. • Proses pelayanan dan evaluasi pelaksanaan masih menitikberatkan kebenaran administratif, belum menitik beratkan kebenaran substantif
AKAR MASALAH • Pengelolaan di tingkat tapak belum eksis/operasional. • Praktek pengelolaan hutan belum konsisten dengan prinsip-prinsip PHPL. • Pengawasan dan pengendalian masih bersifat kebenaran administratif dan belum bersifat substantif dan belum memaksimalkan penggunaan teknologi geo spasial. • Ketidak-pastian areal pengelolaan (tumpang tindih, tata batas, klaim tenurial) masih marak. • Penyertaan masyarakat sebagai subyek dalam pengelolaan hutan masih belum efektif. • Jasa Lingkungan dan HHBK belum bagian dari mainstream industri kehutanan • Adopsi teknologi tepat guna tidak terjadi. • Distorsi pasar kayu domestik masih berjalan, harga tertekan. • Ekonomi biaya tinggi masih terjadi. • Godaan industri non-kehutanan (mis: pertambangan ) tetap massive • Tekanan internasional atas kelestarian hutan tropis dan tuntutan pasar dunia atas produk hutan green dan legal makin tinggi. • Koordinasi lintas sektor dan pusat-daerah belum optimal.
- REVISI REGULASI REGULASI/DEREGULASI
- INOVASI - TEROBOSAN KEBIJAKAN
- MEMPERPENDEK BIROKRASI,
DEBIROKRATISASI
REORGANISASI
- SELF ASSESSMENT - WASDAL HANDAL
- KEWENANGAN PROV. KAB. & KPH - PENINGKATAN KOMPETENSI SDM - PENGGUNAAN TEKNOLOGI DLM PENGAWASAN
1 • • •
• • • • •
Tata ruang pemanfaatan hutan produksi. Percepatan pembangunan/pengembangan/operasionalisasi KPHP. Penciptaan kondisi pemungkin bagi penerapan PHPL/SFM secara konsisten (insentif/disinsentif). Penciptaan kondisi pemungkin berkembangnya produk HHBK (energi, pangan) dan jasa (wisata, karbon). Penerapan IPTEK untuk peningkatan potensi dan produktifitas, (SILIN, MSS, agroforestry, sylvopasture, microhydro). Pemanfaatan IT untuk pengembangan dan pemutakhiran database, penyederhanaan/percepatan proses perijinan, self assessment penatausahaan, dan monitoring-evaluasi. Penerapan pendekatan “Kemitraan” untuk penyelesaian konflik lahan/tenurial Berperan langsung dalam rehabilitasi/penanaman hutan untuk meningkatkan produktifitas di areal HP tertentu.
2 • • • • • • • •
Pemetaan kebutuhan bahan baku industri kayu nasional. Koordinasi lintas sektor untuk perbaikan pasar domestik kayu bulat. Mendorong integrasi hulu-hilir. Mendorong pembangunan industri mendekati sumber bahan baku. PUHH yang efektif dan efisien (Self Assessment + Post Audit) Peningkatan daya saing dan keberterimaan produk2 industri kehutanan, khususnya di pasar internasional . Mendukung perkembangan IKM. Melindungi pasar domestik (MEA, persyaratan impor).
II
PROGRAM DAN KEGIATAN DITJEN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI TAHUN 2016
5
Meningkatnya tutupan hutan di hutan produksi
Meningkatnya sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan negara
Meningkatnya pengelolaan hutan produksi di tingkat tapak secara lestari
INDIKATOR
SASARAN PROGRAM 2015-2019
PROGRAM : PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN USAHA KEHUTANAN
Luas restorasi ekosistem di hutan produksi meningkat setiap tahun Sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan negara meningkat setiap tahun Jumlah unit pengelolaan hutan meningkat setiap tahun Jumlah unit pemanfaatan di hutan produksi yang bersertifikat PHPL meningkat setiap tahun 6
PROGRAM DAN KEGIATAN 2015-2019 Unit Organisasi : Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nama Program : Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan Nama Kegiatan : I. Pusat 1. Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi 2. Peningkatan Usaha Hutan Produksi 3. Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan HHBK 4. Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 5. Peningkatan Usaha Industri Kehutanan 6. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHPL II. Daerah 1. Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan (18 UPT)
7
KEGIATAN DAN RENCANA KINERJA 2016 BERDASARKAN RENSTRA 2015-2019 (1) KEGIATAN
1 Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi
SASARAN Areal hutan produksi tertata dalam KPHP dan rencana unit-unit usaha pemanfaatan hutan produksi
-
2 Peningkatan Usaha Hutan Produksi
1. Meningkatnya kinerja dan produksi hutan alam dan hutan tanaman
UNIT KERJA PELAKSANA Perencanaan 80 KPHP beroperasi, Direktorat Kesatuan Perencanaan 69 KPHP baru, Pengelolaan Hutan 3 KPHP menerapkan prinsip pengelolaan Produksi hutan produksi lestari, 27 provinsi memiliki peta arahan pemanfaatan dan investasi, 6 unit memenuhi syarat untuk diberikan IUPHHK HA/RE/HTI di hutan produksi , Kapasitas pengelola 149 KPHP meningkat.
RENCANA KINERJA 2016
- Produksi kayu bulat hutan alam 5,7 Juta Direktorat Usaha M3, Hutan Produksi - Produksi kayu bulat hutan tanaman 32 Juta M3, - Hutan tanaman bioenergi 20 ribu Ha, - Silvikultur Intensif di Kalimantan 2 ribu Ha,
2. Seluruh UPHHK HA - 188 Unit IUPHHK HA aktif beroperasi dan HT aktif melaksanakan kegiatan pemanfaatan beroperasi pada tahun hutan produksi, 2019 - 34 Unit IUPHHK HT meningkat kinerja usaha pemanfaatannya. 8
KEGIATAN DAN RENCANA KINERJA 2016 BERDASARKAN RENSTRA 2015-2019 (2) KEGIATAN
3 Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan HHBK
4 Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan
SASARAN
RENCANA KINERJA 2016
UNIT KERJA PELAKSANA
Meningkatnya produksi - 2 unit usaha jasa lingkungan/pemanfaatan HHBK dan investasi air/jasa wisata di hutan produksi dibentuk usaha jasa lingkungan - Produksi HHBK sebesar 243.000 Ton, - Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem 100 ribu Ha,
Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi
Optimalnya ketertiban - PNBP dari investasi pemanfaatan hutan penatausahaan hasil produksi sebesar Rp 2,719 Trilyun hutan dan iuran - 145 unit melaksanakan penatausahaan kehutanan sesuai hasil hutan dan iuran kehutanan secara ketentuan tertib
Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan
9
KEGIATAN DAN RENCANA KINERJA 2016 BERDASARKAN RENSTRA 2015-2019 (3) KEGIATAN
SASARAN
RENCANA KINERJA 2016
Meningkatnya investasi - Nilai investasi industri kehutanan dan ekspor produk meningkat sebesar Rp 540 Miliar, Peningkatan industri kehutanan - 2 unit forest based cluster industry Usaha Industri terbentuk, Kehutanan - Nilai ekspor produk industri kehutanan sebesar USD 7,47 Miliar, - Produk kayu olahan dari IUIPHHK yang bersertifikat legalitas kayu menjadi 28,4 Juta M3, - 940 unit IUIPHHK menggunakan sistem pengendalian bahan baku online Meningkatnya 6 akuntabilitas - SAKIP dengan nilai minimal 72 poin Dukungan pelaksanaan tugas Manajemen teknis Ditjen PHPL dan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHPL
5
UNIT KERJA PELAKSANA Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
Sekretariat Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
10
KEGIATAN DAN RENCANA KINERJA 2016 BERDASARKAN RENSTRA 2015-2019 (4) KEGIATAN
7 Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan
SASARAN
RENCANA KINERJA 2016
UNIT KERJA PELAKSANA
Meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan hutan produksi oleh KPHP dan unit-unit usaha pemanfaatan hutan serta industri kehutanan -
80 KPHP mulai beroperasi, 18 UPT Ditjen 69 KPHP baru mulai dibangun, PHPL 18 wilayah memiliki data dan informasi hutan produksi, 18 wilayah meningkat produksi dan kinerja usaha pemanfaatan hasil hutannya, 18 wilayah memiliki data dan informasi penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan, - 18 wilayah memiliki data dan informasi industri primer hasil hutan.
11
III
RKA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI TAHUN ANGGARAN 2016
12
PAGU ANGGARAN DITJEN PHPL TA. 2016 PAGU INDIKATIF TA. 2016 (MEI 2015)
PAGU ANGGARAN TA. 2016 (JULI 2015 Sebelum Raker)
Rp 635.400.000.000
Rp 439.100.000.000,-
13
Dlm Milyar Rp
Per Jenis Belanja 250 200 150
211,09 (60,82%)
250
200
101,94 (28,63%)
197,10 (56,78%) 150,00 (43,22%)
150
100 50
Per Sumber Dana
22,16 (6,22%)
11,91 (3,28%)
100
0
50
0
RM
PNBP 14
Dlm Milyar Rp
141,04 (40,63%)
160 140
120
92,67 (26,70%)
113,39 (32,67%) 42,0 %
100
80 60 40
20 0
PUSAT (6 Satker)
BP2HP (18 Satker)
KPHP 15
ALOKASI ANGGARAN PER PROVINSI PER SATKER No
PROVINSI
SATKER
ANGGARAN
1.
NANGROE ACEH DARUSSALAM
BPPHP WIL. I B. ACEH
5.060.152.000
2.
SUMATERA UTARA
BPPHP WIL. II MEDAN
14.477.154.000
3.
RIAU
BPPHP WIL. III PEKANBARU
22.262.464.000
4.
JAMBI
BPPHP WIL. IV JAMBI
14.887.146.000
5.
SUMATERA SELATAN
BPPHP WIL. V PALEMBANG
18.142.511.000
6.
LAMPUNG
BPPHP WIL. VI B. LAMPUNG
12.294.753.000
7.
DKI JAKARTA
BPPHP WIL. VII DKI JAKARTA
5.640.522.000
DIT. USAHA HUTAN PRODUKSI
8.842.764.000
DIT. KPHP
7.292.634.000
DIT. USAHA JASA LINGKUNGAN & HHBK HP
5.907.620.000
DIT. IURAN DAN PEREDARAN HH
7.459.226.000
DIT. PENGOLAHAN & PEMASARAN HH
8.323.202.000
SEKRETARIAT DITJEN PHPL
54.846.080.000
19
No
PROVINSI
SATKER
ANGGARAN
8.
JAWA TIMUR
BPPHP WIL. VII SURABAYA
7.709.611.000
9.
BALI
BPPHP WIL. IX DENPASAR
12.784.206.000
10.
KALIMANTAN BARAT
BPPHP WIL. X PONTIANAK
16.025.721.000
11.
KALIMANTAN SELATAN
BPPHP WIL. XI BANJARBARU
12.385.421.000
12.
KALIMANTAN TENGAH
BPPHP WIL. XII PALANGKARAYA
21.804.576.000
13.
KALIMANTAN TIMUR
BPPHP WIL. XIII SAMARINDA
21.159.290.000
14.
SULAWESI TENGAH
BPPHP WIL. XIV PALU
18.937.592.000
15.
SULAWESI SELATAN
BPPHP WIL. XV MAKASSAR
16.488.878.000
16.
MALUKU
BPPHP WIL. XVI AMBON
12.871.784.000
17.
PAPUA
BPPHP WIL. XVII JAYAPURA
11.700.623.000
18.
PAPUA BARAT
BPPHP WIL. XVIII MANOKWARI
TOTAL
9.796.070.000 347.100.000.000
20
SEBARAN KPHP PER KABUPATEN KABUPATEN
NAMA KPHP
ANGGARAN
PAPUA Keerom
KPHP Keerom
Waropen
1.000.000.000
Kepulauan Yapen
KPHP Waropen KPHP Lintas Sarmi dan Mamberamo Raya KPHP Yapen
Jayapura
KPHP Jayapura
1.964.500.000
Sarmi, Mamberamo
882.400.000 1.000.000.000 974.800.000
PAPUA BARAT Sorong
KPHP Sorong
864.834.000
Sorong Selatan
KPHP Sorong Selatan
732.292.000
Merauke
KPHP Bakaw
2.003.520.000
29
Permen LHK Nomor P. 20/MenLHK-II/2015 tentang Fasilitasi Biaya Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan, Pasal 5 menyatakan Biaya Operasional KPH meliputi kegiatan: a. Tata Hutan dan Perencanaan, b. Pemanfaatan hutan, c. Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, d. Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam,
e. Pengorganisasian, pemantauan, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian operasionalisasi KPH, f. Promosi peluang investasi di KPH.
Kegiatan yang dilaksanakan pada KPHP tahun 2016 No
Kegiatan
Rincian Kegiatan
1.
Penyusunan RPHJP
• Penataan blok dan petak
2.
Pembangunan Database Sumber Daya Hutan KPH
• Pembuatan database SDH KPH
3.
Pengamanan Hutan
• Patroli pengamanan kawasan KPHP • Pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan • Sosialisasi kerjasama dan pemanfaatan/kemitraan
4.
Pembangunan persemaian di KPHP
•Pembangunan persemaian di KPHP
5.
Dukungan operasional kantor KPHP
• Operasional kegiatan kantor • Koordinasi dan supervisi pelaksanaan kegiatan
6.
Pengembangan usaha hutan untuk • Pengembangan usaha hutan untuk pangan dan energi pangan dan energi
Kegiatan yang dilaksanakan pada KPHP tahun 2016 No
Kegiatan
Rincian Kegiatan
7.
Penyusunan roadmap jasa lingkungan
• Analisis ekonomi dan kelayakan usaha pengembangan studi lingkungan
8.
Fasilitasi sarana dan prasarana
• Kendaraan operasional, Perlengkapan kantor dan perlengkapan survey KPHP
31
