KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SINERGITAS PEMBANGUNAN SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Oleh: Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/BAPPENAS
Disampaikan pada Sosialisasi Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jakarta, 1 September 2015 Slide - 1
I. PENDAHULUAN 1. Pembangunan berkelanjutan sangat erat dengan susbtansi pembangunan kehutanan dan lingkungan hidup (LH): (i) bentang/batasan fisik LH – ONE MAP; (ii) bentang/rentang/batasan kualitas LH –DAYA DUKUNG LH. 2. Hutan terutama hutan konservasi dan hutan lindung: sumber serapan karbon; sumber air; habitat kehati (florafauna). 3. Keseimbangan area hijau dan area penggunaan lain (non hijau) area industri, pertanian, permukiman, dan pengelolaan limbah. 4. Pada saat ini: (i) Peningkatan penggunaan ruang fisik – jumlah dan jenis penggunaan; (ii) kualitas ruang menurun: ketidakseimbangan dan polusi/limbah yang tidak terkelola.
II. BAGAIMAN RPJMN 2015-2019 MEMBERI ARAHAN TENTANG SINERGITAS INI?
PENTAHAPAN PEMBANGUNAN RPJPN 2005-2025: RPJMN 2015-2019 SEBAGAI TAHAP KE III DALAM RPJPN 2005-2025
Visi Pembangunan 2005-2025
INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR
DAYA SAING PEREKONOMIAN BERLANDAS KEUNGGULAN SDA; SDM DAN IPTEK Slide - 4
3 Masalah Pokok Bangsa dan Tantangan utama Pembangunan MASALAH POKOK BANGSA 1. ANCAMAN TERHADAP WIBAWA NEGARA 2. KELEMAHAN SENDI PERKONOMIAN BANGSA 3. INTOLERANSI DAN KRISIS KEPRIBADIAN BANGSA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
TANTANGAN UTAMA STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN TATAKELOLA; BIROKRASI EFEKTIF DAN EFISIEN PEMBERANTASAN KORUPSI PERTUMBUHAN EKONOMI PERCEPATAN PEMERATAAN DAN KEADILAN KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN PENINGKATAN KUALITAS SDM KESENJANGAN ANTAR WILAYAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN KELAUTAN
LINGKUNGAN STRATEGIS I.
Geo-ekonomi: proses pemulihan ekonomi berlangsung; pusat ekonomi ke kawasan Asia Pasifik; trend perdagangan jasa; harga komoditas menurun namunhara produk manufaktur meningkat; peningkatan hambatan non tarif; ... II. Geo-politik: negara maju masih berpengaruh; kekuatan baru Cina dan Australia; geografi Indonesia rentan dalam hal pencurian SDA dan peredaran barang ilegal; pertarungan penguasaan SDA food-energy security; globalisasi nilai budaya III. Bonus Demografi IV. Agenda Paska 2015 dan Perubahan iklim
MOHON GUNAKAN DATA PROYEKSI PENDUDUK INI UTK RENSTRA
PROYEKSI PENDUDUK (JUTA) Uraian
2010
2015
2020
2025
2030
2035
Penduduk usia 0-14
68,1
69,9
70,7
70,0
67,9
65,7
Usia kerja (15-64)
158,5
171,9
183,5
193,5
201,8
207,5
Penduduk Lansia (60+)
18,0
21,7
27,1
33,7
41,0
48,2
Penduduk usian 65+
11,9
13,7
16,8
21,3
26,7
32,4
Total
238,5
255,5
271,1
284,8
296,4
305,7
Penduduk di Perkotaan
49,8
53,3
56,7
60,0
63,4
66,6
Rasio Ketergantungan
50,5
48,6
47,7
47,2
46,9
47,3
Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035. Jumlah penduduk pada tahun 2010 merupaan data per Juni 2010
VISI RPJMN 2015-2019 TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN DAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG
MISI RPJMN 2015-2019 1.
Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan
2.
Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum
3.
Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim
4.
Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera
5.
Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6.
Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
7.
Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan
SEMBILAN AGENDA PRIORITAS 1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara 2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik 8. Melakukan revolusi karakter bangsa 9. Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA 1) 2)
3)
Membangun untuk manusia dan masyarakat; Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar. Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan; Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem
3 DIMENSI PEMBANGUNAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA
Pendidikan
DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN
Kedaulatan Pangan
Antarkelompok Pendapatan
Kesehatan
Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan
Perumahan
Kemaritiman dan Kelautan
Mental / Karakter
Pariwisata dan Industri
Antarwilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran, (3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur
KONDISI PERLU Kepastian dan Penegakan Hukum
Keamanan dan Ketertiban
Politik & Demokrasi
Tata Kelola & RB
QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA 10
BUKU I. AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL AGENDA 6.4. MEMPERKUAT KEHADIRAN NEGARA DLM MELAKUKAN REFORMASI SISTEM DAN PENEGAKAN HUKUM YG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT DAN TERPERCAYA
AGENDA 6.6. MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL
AGENDA 6.7. MEWUJDUKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKKAN SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS EKNOMI DOMESTIK
• PEMBERANTASAN TINDAKAN PENEBANGAN LIAR, PERIKANAN LIAR DAN PENAMBANGAN LIAR
• MENDORONG BUMN MENJADI AGEN DALAM PEMBANGUNAN • AKSELERASI PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL: PENINGKATAN HASIL HUTAN KAYU • PENINGKATAN KEDAULATAN PANGAN • KETAHANAN AIR • KETAHANAN ENERGI • PELESTARIAN SUMBERDAYA ALAM, LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA
PEMBERANTASAN TINDAKAN PENEBANGAN LIAR Sasaran: Menurunnya frekuensi dan luasan penebangan liar Arah Kebijakan:
•
Peningkatan instrumen penegakan hukum, melalui: (i) Penyusunan Satu Peta Tematik Hutan; (ii) Percepatan penyelesaian tata batas dan pengukuhan kawasan hutan; (iii) Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pengawas dan penegak hukum.
•
Peningkatan efektivitas penegakan hukum melalui: (i) Penyederhanaan prosedur penegakan hukum kasus penebangan liar; (ii) Meningkatkan proses yustisi; (iii) Peningkatan koordinasi dalam pengawasan dan penegakan hukum; (iv) Pembentukan Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
•
Peningkatan efektivitas dan kualitas pengelolaan hutan: (i) Penyelesaian Pembangunan KPH untuk seluruh kawasan hutan; (ii) Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengamanan hutan.
PENINGKATAN HASIL HUTAN KAYU Sasaran: 1. Peningkatan kualitas tata kelola: a. Berkurangnya kawasan hutan berstatus open access dengan mengembangkan Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) menjadi 347 unit; b. Meningkatnya penerapan prinsip pengelolaan hutan produksi lestari untuk KPHP dan hutan produksi di bawah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHKHA). 2. Peningkatan produksi kayu: a. Meningkatnya produksi kayu bulat dari hutan alam menjadi 29 juta m3 (5 th); b. Meningkatnya produksi kayu bulat dari hutan tanaman menjadi 160 juta m3 (5th); c. Meningkatnya produksi kayu hutan rakyat menjadi 100 juta m3 (5th);
ARAH KEBIJAKAN 1. Meningkatkan tatakelola kehutanan (good forest governance): (i) pemisahan regulator dan operator – KPH dan operasionalisasinya; (ii) penerapan prinsip pengelolaan hutan lestari; (iii) pemberian legalitas hasil hutan kayu dan produk kayu; (iv) SDM utk operasionalisasi KPH; (v) forest cluster based industry; (vi) memperkuat fungsi pemerintah sbg fasillitator. 2. Meningkatkan produksi dan produktivitas Sumberdaya hutan: (i) iptek untuk peningkatan nilai dan diversifikasi produk; (ii) keterlibatan masyarakat sebagau mitra usaha: HTR, HKm, HD, H-adat dan Hrakyat. 3. Mengembangkan industri pengolahan hasil hutan kayu dan bukan kayu untuk meningkatkan nilai tambah sektor kehutanan.
KETAHANAN AIR Sasaran 1. Penanganan DAS yang meliputi: penyelesaian status DAS lintas negara, pemulihan kesehatan dan peningkatan perlindungan mata air di 4 DAS Prioritas (DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Kapuas, dan DAS Siak) dan 26 DAS Prioritas lainnya; 2. Mengurangi luasan lahan kritis, melalui rehabilitasi di dalam KPH seluas 5,5 juta hektar. 3. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemulihan kesehatan DAS melalui pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa, pengembangan ekowisata skala kecil, serta hasil hutan bukan kayu. 4. Internalisasi 108 RPDAST (Rencana Pengelolaan DAS Terpadu) yang sudah disusun ke dalam RTRW. 5. Membangun tampungan air sejumlah 3 miliar meter kubik serta optimalisasi penampung air terbangun dengan indikator terbangunnya 49 buah waduk 6. Mempercepat pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber energi listrik; 7. Mendukung kedaulatan pangan melalui rehabilitasi 3 juta ha jaringan irigasi dan pembangunan 1 juta ha jaringan irigasi 8. Mengurangi area rawan genangan dengan indikator sasaran terbangunnya flood management di 33 Balai Wilayah Sungai 9. Pembangunan prasarana air baku dengan indikator terbangunnya prasarana air baku sebesar 67,16 m3/det 10. Pengelolaan kualitas air, baik di sungai, waduk, danau, situ, muara sungai, pantai dengan indikator membaiknya kualitas air di 15 danau, 5 wilayah sungai
ARAH KEBIJAKAN 1. Pemeliharaan dan pemulihan Sumber air dan eksositemnya: (i) Pengelolaan kawasan hulua fungsi DAS secara berkelanjutan untuk menjaga kualitas dan kapasitas SD Air; (ii) Konservasi SD Air 2. Pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari 3. Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif 4. Peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi resiko daya rusak air termasuk perubahan iklim 5. Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan keterpaduan pengelolaan SD Air terpadu, efisien, efektif dan berkelanjutan
PELESTARIAN SDA, LH DAN PENGELOLAAN BENCANA: (I) PENINGKATAN KONSERVASI DAN TATA KELOLA HUTAN; (II) PERBAIKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP Sasaran: 1. Konservasi Hutan a. Meningkatnya populasi 25 species satwa terancam punah sebesar 10 persen sesuai baseline data tahun 2013 b. Optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi seluas 20,63 juta ha c. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dengan cepat dan baik d. Peningkatan kualitas data dan informasi keanekaragaman hayati. 2. Tata Kelola Hutan a. Penyelesaian pengukuhan/penetapan kawasan hutan 100 persen b. Penyelesaian tata batas kawasan dan tata batas fungsi sepanjang 40.000 km c. Operasionalisasi 629 KPH yang terdiri dari 347 KPHP, 182 KPHL, 50 TN dan 100 KPHK bukan TN d. Peningkatan kemitraan dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui pola HTR/HKm/HD dan HR (dari 500 ribu ha pada tahun 2014 menjadi 12,7 juta ha pada tahun 2019). 3. Perbaikan kualitas LH: a. Penurunan Emisi GRK 15,5% menjadi +/- 26% (2019) b. Meningkatnya IKLH menjadi 66,5-68,5 (2019) c. Menigkatnya model sikap dan perilaku peduli terhadap alam dan lingkungan
ARAH KEBIJAKAN 1. Meningkatkan kapasitas pengelola hutan konservasi dalam melindungi, mengawetkan ekosistem hutan, sumberdaya spesies dan SD genetik 2. Mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi SD hutan dan menigkatkan kualitas tatakelola di tingkat tapak 3. Perbaikan Kualitas LH: (i) penguatan sistem pemantauan kualitas LH; (ii) Peningkatan kualitas LH (air, udara dan tutupan lahan/hutan); (iii) peningkatan pelestarian dan pemanfaatan keekonomian kehati; (iv) penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan; (v) penguatan instrumen pengelolaan LH; (vi) Penegakan hukum lingkungan.
BUKU II. AGENDA PEMBANGUNAN BIDANG SDALH: 11 ISU STRATEGIS BIDANG SDA DAN LH I. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN II. PROGRAM LINTAS BIDANG PERUBAHAN IKLIM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, BNPB, BMKG DAN KKP, KEMENTAN
NO
ISU STRATEGIS
5
PENINGKATAN PRODUKSI HASIL HUTAN DAN PENGEMBANGAN JASA LINGKUNGAN
6
PENINGKATAN KONSERVASI DAN TATAKELOLA HUTAN SERTA PENGELOLAAN DAS
9
PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP, PENGEMBANGAN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI BERKELANJUTAN SERTA PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN KEEKONOMIAN KEHATI
10
PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA
11
PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM SERTA PENINGKATAN KUALITAS INFORMASI IKLIM DAN KEBENCANAAN
A. PENGARUSUTAMAAN – MAINSTREAMING Saat ini: Pembangunan berkelanjutan sebagai pengarusutamaan pembangunan setiap bidang pembangunan menerapkan prinsip berkelanjutan – IKLH Baru: Mengarusutamakan prinsip keberlanjutan pembangunan untuk menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kesejahteraan ekonomi masyarakat dan kualitas lingkungan hidup masyarakat dengan tata kelola yang menjaga pelaksanaan pembangunan yang terus meningkatkan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. B. PROGRAM LINTAS BIDANG PERUBAHAN IKLIM: Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim: RAN GRK (dan 33 RAD GRK) proses internalisasi ramah lingkungan secara konkrit ke dalam kegiatan berbagai bidang/sektor. 17
PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP, PENGEMBANGAN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI BERKELANJUTAN SERTA PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN KEEKONOMIAN KEHATI
1. Meningkatkan kualitas LH: (i) penerapan IKLH; (ii) menerapkan pola K-P berkelanjutan; (iii) Memperkuat data dan infomasi lingkungan hidup
2. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan LH: (i) pengendalian pencemaran dan kerusakan LH; (ii) Pengelolaan limbah dan bahan B3; (iii) pengelolaan sampah terpadu; (iv) upaya pemulihan pada kawasan yang tercemar yang terlantar.
3. Memperkuat Kapasitas Pengelolaan LH: (i) Kapasitas SDM LH; (ii) Meningkatkan kepastian hukum.
4. Melestarikan dan Memanfaatkan Ekonomi Kehati: (i) Meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan kehati; (ii) Meningkatkan upaya pelestarian fungsi kehati; (iii) Memantapkan kelembagaan dan kapasitas penataan ruang dan perilaku masyarakat yang mendukung implementasi pengelolaan kehati
5. Kualitas SDM, dukungan politik dan regulasi dalam pengelolaan kehati dan pengarusutamaan isu kehati.
III. IMPLIKASI UNTUK RENSTRA KLHK
Paradigma baru 1. Sinergi pengelolaan hutan dan lingkungan untuk keberlanjutan kehidupan: a. Hutan dan LH sebagai “boundaries” kehidupan: air, lahan: jumlah dan kualitas; udara b. Satu bentang dan satu daya dukung satu peta sampai tingkat tapak dan satu daya dukung di lapangan.
2. Pemberian ijin ~ pemantauan dan penegakan ijin/instrumen dan hukum pembagian wilayah, dan rentang kendali 3. Sistem data dan informasi jelas dan transparan dasar penyusunan kebijakan dan dasar penegakan ketentuan dan hukum.
Lingkungan strategis 1. PENGELOLAAN BERKELANJUTAN SUDAH TIDAK BISA DITUNDA: hutan, perkebunan, pertanian, pesisir, perairan berkelanjutan proses dan produk. 2. KESEIMBANGAN PENGELOLAAN HUTAN DAN LINGKUNGAN HIDUP (JASA DAN KEHATI): nilai produk naik karena kualitas dan adanya sumber PELUANG/pendapatan BARU yang sejalan dengan konservasi: produk lestari, nilai kehati dan nilai jasa lingkungan. 3. GLOBALISASI DAYA SAING LN = DAYA SAING DN
KONSEKUENSI 1. SATU DATA – SATU PETA HUTAN dan skala mencukupi sampai tingkat tapak ONE MAP kalau tidak akan saling melemahkan 2. SATU DATA – SATU PETA DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP dan IKLH 3. PEMANTAUAN DAN PENEGAKAN HUKUM HUTAN DAN LINGKUNGAN: (i) Data 1 dan 2 sebagai platform: detil dan tersedia updated untuk pemantauan; (ii) data 1, 2 transparan dan menjadi landasan kuat untuk penegakan hukum; (iii) data melekat pada unit kerja terkecil dan mudah digunakan oleh SDM di lapangan. 4. SISTEM KENDALI: PUSAT-WILAYAH/PROVINSI/KAB/KOTA: langsung (UPT) dan sistem desentralisasi (Pemda) 5. SDM: jumlah, kompetensi dan persebaran 6. KEMITRAAN: LSM, USAHAWAN DAN MASYARAKAT
RENCANA STRATEGIS 1: DATA DAN INSTRUMEN DASAR 1.
2. 3.
4. 5.
“BOUNDARIES”: A. PENGEMBANGAN ONE MAP – Nasional (pusat-daerah) dan rencana penerapannya sampai tingkat tapak - skala dan sistem informasi untuk akses penggunaan dan transparansi penerapan Dinas dan di KPH (KPHPKPHL, KPHK) B. PENGEMBANGAN DAYA DUKUNG LH: data hasil KLHS MP3EI siap digunakan dan diterapkan di kantor Ekoregion C. SINERGI 1A DAN 1B – dan rencana pelaksanaannya PENGGUNAAN/PENERAPAN ONE MAP DAN DAYA DUKUNG LH untuk pemantauan dan penegakan ketentuan/hukum. RENTANG KENDALI DAN SISTEM KOORDINASI: a. HUTAN: PUSAT- PROVINSI - KAB/KOTA – KPH b. KEHATI: PUSAT (K/L) – UPT/PROVINSI – KAB/KOTA c. LINGKUNGAN HIDUP: PUSAT – EKOREGION – PROVINSI – KAB/KOTA (BPLH/D) SISTEM DATA DAN INFORMASI – pemantauan dan peegakan hukum SDM: jumlah, kompetensi dan kemitraan
RENCANA STRATEGIS 2
PELESTARIAN HUTAN, PENEGAKAN HUKUM DAN ILLEGAL LOGGING
TATA KELOLA HUTAN BERKELANJUTAN 1. Open akses: NOL 2. Data Ijin/HPH, kejelasan lokus/batas dan pengawasan pelaksanaan ijin (Dinas, KPH) jenis: hutan produksi, konservasi; kepatuhan ijin: taat ijin, pelaporan/pemantauan/pengawasan sesuai janji dalam ijin; basis data perijinan (tertera dalam one map)
3. Menjaga Keseimbangan: hutan konservasi-hutan lindung-hutan dapat dikonversi luasan yang seimbang - keberlanjutan 4. Penerapan tata kelola berkelanjutan: a.
Pembagian wilayah sesuai rentang kendali: penetapan dan penerapan KPH, dan koordinasi Pusat-Daerah-KPH b. Pengawasan pelaku usaha sesuai kriteria dan peraturan yang berlaku – hutan lestari, produk legal/lestari sistem pengawasan transparan dan penegakan dilaksanakan dan jelas
c. Self report dan jumlah pengawas publik/PNS
RENCANA STRATEGIS 3: HASIL HUTAN KAYU
PENINGKATAN HASIL HUTAN KAYU
1. Rencana pengembangan HTI: kebutuhan kayu – supply kayu lestari 2. Rencana pengembangan hutan masyarakat: HM, HKm, HD, H-Adat… 3. Sistem pendataan dan pengawasan ketaatan – penegakan hukum: a. Basis data (bersatu dalam one map) b. Sistem informasi pengusahaan – pemantauan dan pengawasan: mekanisme; tingkat ketaatan dan hasil produksi dan traceability c. SDM: jumlah dan kompetensi
RENCANA STRATEGIS 4: DAS dan Kualitas air
KETAHANAN AIR
1. RPT DAS sudah banyak belum dijabarkan sebagai rencana pelaksanaan: a. Tiap DAS b. Tiap Danau Volume dan kualitas c. Tiap Sungai 2. Sistem data dan informasi 3. SDM: pemantau, pola kerjasama dengan Pemda dan/atau pola kemitraan dengan masyarakat/LSM dan pelaku usaha.
RENCANA STRATEGIS 5: PELESTARIAN hutan dan PI
KEBAKARAN HUTAN DAN EMISI GRK
1. Sistem pengendalian kebakaran hutan: (i) self effortsketaatan perusahaan; (ii) pengendalian dan mitigasi; (iii) kejadian tidak terkendali – emegency dan kebencanaan 2. Pembagian wilayah dan rentang kendali (Dinas, KPH) 3. SDM: jumlah, persebaran, kualitas, peralatan 4. Sistem kerjasama: dengan Pemda, dengan BNPB. 5. Sistem informasi: (i) penegakan hukum utk tidak taat ketentuan, lalai/ignorance; (ii) pengukuran dampak emisi GRK sistem informasi kualitas lingkungan (basis untuk IKLH)
RENCANA STRATEGIS 6: PENGENDALIAN KUALITAS LH
PERBAIKAN KUALITAS LH
1. Sistem pemantauan Pusat-Daerah: ketaatan thd peraturan 2. Sistem dan mekanismepenegakan aturan/hukum 3. Sistem pengelolaan Limbah: (i) sistem terpusat kota/desa; (ii) pengelolaan tingkat masyarakat; (iii) daur ulang dan pemanfaatan lebih lanjut (pupuk organik, energi dll) 4. SDM dan instrumen yang mudah diterapkan 5. Sampah untuk kesejahteraan (R3 komunitas)
PETA KUALITAS LH – PEMANTAUAN KUALITAS LH
DATA KLHS MP3EI (dan data lainnya)
Data PETA DAYA DUKUNG (KUALITAS LH)
KLH
• Hierachy pengumpulan data pemantauan kualitas LH • Update Peta Daya Dukung/Kualitas LH
EKO REGION
BPLH
BPLH
BPLH
BPLH
29
INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP IKLH untuk RPJMN 2015-2019
IKLH
Air
Udara
Lahan
Kualitas Air
Kualitas Udara
Luas Tutupan Hutan
30
RENCANA STRATEGIS 7: JASA LINGKUNGAN, PELESTARIAN DAN EKONOMI KEHATI 1. Wisata hutan (dan budaya), pesisir/mangrove, dan satwa liar 2. Jasa karbon (ke depan), jasa ekosistem lain 3. Ekonomi kehati – IBSAP – update 2015-2020/5 a. Riset manfaat dan potensi nilai
4. 5.
b. Kejelasan dan akses untuk penangkaran kehati untuk tujuan pengembangan ekonomi – perusahaan c. Pengawasan dan standar kualitas d. Peningkatan nilai kehati tingkat masyarakat. e. Ketentuan: landasan, kriteria, mekanisme, pembagian manfaat KEHATI: simbol daerah – pelestarian untuk eksistensi/keberadaan BALAI KLIRING KEHATI
RENCANA STRATEGIS 8: POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI BERKELANJUTAN
SCP
1. Pengembangan penerapan prinsip produksi berkelanjutan di berbagai industri 2. Kerjasama dengan KADIN/Asosisasi 3. Kerjasama dengan Komunitas 4. Pengendalian sampah di tingkat perusahaan – R3 sebelum digunakan, atau pengembalian kemasan ke perusahaan. 5. Kampanye di sekolah, komunitas dan lembaga lain.
RENSTRA DAN PEMBAGIAN KEWENANGAN DAN TUGAS
RENSTRA 1
RENSTRA 2
TARGET SASARAN DAN LOKUS
TARGET SASARAN DAN LOKUS
PROGRAM DAN PELAKSANA: P1-DJ1; P2-DJ2; P3-DJ3
PROGRAM DAN PELAKSANA: P4-DJ4; P5-BD1; P6-BD2
TERIMA KASIH LAMPIRAN
BUKU II. AGENDA PEMBANGUNAN BIDANG SDALH: 11 ISU STRATEGIS BIDANG SDA DAN LH NO
ISU STRATEGIS
1
PENGAMANAN PRODUKSI UNTUK KEMANDIRIAN DAN DIVERSIFIKASI KONSUMSI PANGAN
2
PENGEMBANGAN AGRIBISNIS, PERTANIAN BERKELANJUTAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI
3
PENINGKATAN PRODUKSI DAN NILAI TAMBAH PERIKANAN, KESRA NELAYAN, PEMBUDIDAYA IKAN/ PENGOLAH DAN PEMASAR HASIL PERIKANAN DAN PETAMBAK GARAM
4
PENINGKATAN TATAKELOLA LAUT, PESISIR DAN PULAU2 KECIL SERTA PENGEMBANGAN EKONOMI KELAUTAN BERKELANJUTAN
5
PENINGKATAN PRODUKSI HASIL HUTAN DAN PENGEMBANGAN JASA LINGKUNGAN
6
PENINGKATAN KONSERVASI DAN TATAKELOLA HUTAN SERTA PENGELOLAAN DAS
7
PENGUATAN PASOKAN, BAURAN DAN EFISIENSI KONSUMSI ENERGI
8
PENINGKATAN NILAI TAMBAH INDUSTRI MINERAL DAN PERTAMBANGAN BERKELANJUTAN
9
PENINGKATAN KUALITAS LH, PENGEMBANGAN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI BERKELANJUTAN SERTA PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN KEEKONOMIAN KEHATI
10
PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA
11
PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM SERTA PENINGKATAN KUALITAS INFORMASI IKLIM DAN KEBENCANAAN
PENGELOLAAN KEHATI 1.
2.
Update Indonesia Biodiversity Stategy Action Plan 20032020 (IBSAP) – Kemen PPN/Bappenas mengkoordinasikan penyusunan bersama Kemen LHK dan LIPI. a. Memasukkan peluang pelestarian kehati sekaligus pemanfaatan ekonomi (bioresources) sebagai sumber pendapatan baru masyarakat b. Memasukan komitmen Aichi target: (i) target terukur untuk kelestarian kehati; (ii) pola “benefit sharing” antar negara (masyarakat lokal dengan swasta asing) dan antara masyarakat dengan swasta di sutau negara. c. Update sesuai perkembangan: (i) merevitalisasi sistem pendataan dan koleksi; (ii) kelembagaan kehati (Komite Biodiversity); (iii) Sistem “clearing house” pengelolaan kehati. Peluncuran Buku IBSAP 2015-2020 bersama Kemen LH dan Kehutanan serta LIPI dalam peringatan hari Konservasi (semula rencana tanggal 22 Agt 2015) 36
RENCANA
INDIKATOR KUALITAS SDA LAIN (1) DEPLESI (KERUSAKAN ALAM) BPS KLH KEMENKEU BAPPENAS
DATA KERUSAKAN SDA DAN LH
• KEMEN ESDM • KEMEN LH dan KEHUTANAN • KEMEN PERTANIAN • KEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN • BPN • BIG • LAPAN
DATA DEPLESI: SATU DATA DAN DICATAT BPS SECARA RUTIN
• • • • •
JENIS: HASIL TAMBANG KUANTITAS SUMBER AIR STOCK IKAN LAHAN PERTANIAN LAHAN HUTAN
37
Sasaran IKLH 2015-2019 • Sasaran Per-Komponen Penyusun IKLH Indikator
Parameter
Target 2016
Target 2019
Kualitas SO2 dan NO2 Udara
Minimal 81,5
Minimal 84
Indeks Kualitas Air
Minimal 52,5
Minimal 55
Minimal 59
Minimal 62
Indeks Tutupan Lahan
pH, TDS, TSS*), DO*), BOD, COD*), NO2, NO3, NH3, Fosfat, Fenol, Detergen
Keterangan
*Dihitung nilai Indeks Pencemaran Air (IPA) *Parameter yang dihitung dalam IKLH 2009, 2010, dan 2011 adalah TSS, DO, dan COD
38
Sasaran dan Program RPJMN 2015-2019 KLHK
Sasaran
Target RPJMN 2015-2019
IKLH
Meningkat
66,5 -68,5
Pengendalian Pencemaran
Meningkatnya kualitas udara, air dan tutupan lahan
1.
2. 3. 4. 5. 6.
Indeks Kualitas Udara minimal 84, Indeks Kualitas Air minimal 55, Indeks Tutupan Lahan minimal 62 Beban pencemaran udara turun 15% dibanding basis data 2014 Beban pencemaran air turun 50% pada 15 DAS Prioritas Kualitas air di perairan pantai meningkat Inventarisasi lahan rusak pada 11 provinsi Pemulihan lahan gambut yang rusak 500 ha
Program Kegiatan RKP 2016
1. 2. 3.
4.
5. Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3
Meningkatnya pengelolaan sampah, B3 dan Limbah B3
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pengendalian Kerusakan Lingkungan
1. Meningkatnya daya dukung DAS serta internalisasi RPDAST kedalam RTRW 2. Terpulihkannya kerusakan ekosistem perairan darat
1. 2.
80% sampah terkelola 20% penurunan timbulan sampah 300 kota memiliki nilai adipura dengan kategori baik 100% B3 terkelola 150 juta ton limbah B3 terkelola Pemulihan lahan terkontaminasi kontaminasi limbah B3 sebanyak 600ribu ton
1. 2. 3.
Pulihnya kkualtias 15 DAS prioritas serta internalisasi 108 RPDAST kedalam RTRW Pemulihan kondisi 15 Danau Prioritas
1.
4.
5.
2. 3.
Kegiatan Pengendalian Pencemaran udara Kegiatan Pengendalian Pencemaran Air Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan Gambut Kegiatan Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka Kegiatan Pengelolaan B3 Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 Kegiatan Bina Usaha Limbah B3 dan Non B3 Kegiatan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3 Kegiatan Pengelolaan Sampah Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS Pembinaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengendalian Kerusakan 39 DAS dan HL
Lanjutan... KLHK Pengendalian Perubahan Iklim
Sasaran Meningkatnya kemampuan adaptasi perubahan iklim di 15 wilayah
Target RPJMN 2015-2019 1.
2.
3. Tersedianya kebijakan dan perangkat mitigasi dan penurunan konsumsi bahan perusak ozon
1. 2.
3.
15 wilayah memiliki model skenario perubahan iklim, dan melaksanakan rencana aksi adaptasi 100% sistem informasi data indeks kerentanan terbentuk dan beroperasi Program kampung iklim di 2000 desa 5 perangkat mitgasi Penerapan RAD-GRK bidang kehutanan dan lahan gambut di 34 prov Penurunan konsumsi HCFC sebesar 30%
Pengendalian Perubahan Iklim
Terjaminnya efektivitas dan jangkauan pengedalian kebakaran hutan dan lahan
1.
Penurunan luas hotspot kebakaran hutan sebesar 10%
Peningkatan Kemitraan Lingkungan dan peran serta masyarakat
1. Meningkatnya cakupan dan penetrasi komunikasi dan kampanye pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan 2. Meningkatnya Jejaring Kemitraan Organisasi Lingkungan dan Kehutanan
1. Kampanye PPLHK 10 paket di 34 ibu kota provinsi, 17 juta orang 2. Role model perilaku peduli lingkungan dan kehutanan sebanyak 538 komunitas dan 1200 orang 3. 31 kawasan dan jenis kearifan lokal yang diakui dan dilestarikan 4. 32 mitra dan jejaring lingkungan dan kehutanan
Program Kegiatan RKP 2016 1. 2.
3. 4.
1.
Kegiatan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Kegiatan Inventarisasi Gas Rumah Kaca serta Monitoring, Pelaporan, dan Verifikasi Kegiatan Pengembangan Insentif dan Kerjasama Perubahan Iklim Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim
Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
1. Kemitraan Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat 2. Penanganan Konflik
40
Lanjutan... KLHK Peningkatan dan Pengembangan SDM
Sasaran Peningkatan kader lingkungan hidup
Target RPJMN 2015-2019 1.
11.200 orang
Program Kegiatan RKP 2016 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. 8.
Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil I Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Inspektorat II Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Inspektorat III Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Inspektorat IV Kegiatan Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian Kehutanan
41
Lanjutan... KLHK
Sasaran
Keanekaragam an Hayati
Meningkatnya upaya konservasi keanekaragaman hayati untuk pemanfaatan yang berkelanjutan bagi kepentingan ekonomi, sosial dan ekologi
Target RPJMN 2015-2019 1.
2.
3.
4.
Penegakan Hukum
ketersediaan paket data dan informasi keanekaragaman hayati yang berkualitas di 7 Ekoregion Terbentuknya dan beroperasinya sistem basis data balai kliring akses dan pembagian keuntungan pemanfaatan sumber daya genetik di tingkat nasional Penetapan penataan pengelolaan kawasan ekosistem mangrove pada 6 ekoregion Konservasi 75 koleksi spesies endemik lokal langka dan terancam punah di 30 unit taman kehati/ kebun raya
1.
1.
Penyelesaian RPP turunan UU 32/2009 dan UU 18/2008
1.
11 RPP
Terwujudnya peningkatan keamanan hutan dan peningkatan ketaatan terhadap hukum lingkungan dan kehutanan
1.
Penurunan pelanggaran hukum LHK 20% Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum 3600 orang Penyelesaian pelanggaran administrasi dan perdata 75% Penyelesaian tindak pidana 75%
2. 3. 4.
Program Kegiatan RKP 2016
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pengelolaan Hutan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru Konservasi Spesies dan Genetik Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Pengelolaan Taman Nasional Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengembangan telaahan kebijakan, perundang-Undangan Bidang Lingkungan Hidup dan Perizinan
42
Lanjutan... KLHK Litbang dan analisis lingkungan
Sasaran Sintesa hasil penelitian
Target RPJMN 2015-2019 1.
2. 3.
Pengendalian Ekoregion
Program Kegiatan RKP 2016
100% capaian sintesa hasil penelitian integratif kualitas lingkungan untuk IKLH, Pembangunan Berkelanjutan, dan SCP Pengelolaan 1 laboratorium rujukan Pengembangan kapasitas laboratorium lingkungan pada 15 provinsi
Terlaksananya analisis lingkungan
1. 2.
100 KLHS yang tersusun dan tereview 100% penyelesaian permohonan penilaian AMDAL
Meningkatnya pengendalian pembangunan LH dan kehutanan di 7 ekoregion
1.
Pengukuran daya dukung dan daya tampung di 62 satuan ekosistem
1.
Pengendalian Ekoregion Jawa, BaliNusra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Sumatera
43
