PEMBANGUNAN SEKTOR KEHUTANAN TAHUN 2015-2019
KEPALA BIRO PERENCANAAN HOTEL CIPUTRA, 18 FEBRUARI 2014
TN. TAKABONE RATE
KISI-KISI TEMA RPJMN 2015-2019
Pembangunan perekonomian yang berbasis SDA, SDM dan IPTEK
STRATEGI KEHUTANAN
Membenahi software pengurusan hutan dalam bentuk penataan kerangka regulasi dan kelembagaan, dengan : 1. Mendorong pengelolaan tingkat tapak dan menyelesaikan keterlanjuran dalam penyiapan pra kondisi untuk pengelolaan. Sehingga luas kawasan hutan tak hanya simbol. 2. Memanfaatkan kehati, agar tak hanya potensial tapi aktual memberi kontribusi terhadap devisa negara 3. Mendorong teknologi yang peka terhadap ketidakadilan, peningkatan efisiensi dan kesatuan hulu-hilir (cluster industries) 4. Mendorong komunikasi sosial, public private partnership dan rekayasa sosial
PERAN SEKTOR KEHUTANAN ARAHAN
PERAN SEKTOR KEHUTANAN (RPJMN 2015-2019)
Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan
1. Penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar hutan untuk 5 juta orang
Meningkatkan produksi hutan berbasis iptek, untuk memenuhi kebutuhan kayu nasional
1. Produksi hutan tanaman menjadi 150 juta m3, dan hutan alam menjadi 50 juta m3
2. Penyediaan lapangan kerja sebanyak 10 juta orang di sektor hilir (industri kehutanan)
2. Nilai Eksport kayu menjadi sebesar US$ 20 Milyar 3. Nilai Eksport TSL menjadi sebesar Rp. 15 Trilyun. 4. Nilai Eksport HHBK menjadi sebesar Rp. 10 Trilyun.
Peningkatan peran hutan untuk mendukung sektor lainnya dalam menyangga kehidupan
1. Sedimentasi di 13 DAS berkurang menjadi 3 juta m3/tahun 2. Luas kawasan hutan kritis berkurang hingga menjadi 10 juta ha 3. Spesies terancam punah sesuai REDLIST CITES berkurang hingga 20 spesies
PEMBENAHAN PENGURUSAN HUTAN PENYIAPAN PRA 1. PENETAPAN KAWASAN HUTAN SEBAGAI HUTAN TETAP SEBESAR 80% DARI LUAS KAWASAN KONDISI PENGELOLAAN HUTAN INDONESIA 2. PENATAAN POLA RUANG 600 KPH DALAM SKALA RTRW-N/P/K 3. BASIS DATA DAN INFORMASI UNTUK MENDORONG PENYELESAIAN KETERLANJURAN KONFLIK/IJIN, PEMANFAATAN KEHATI/HHBK/JASA LINGKUNGAN DI 600 KPH, UTAMANYA UNTUK FOOD, ENERGY AND MEDICINE KERANGKA PENGELOLAAN
1.
PEMBANGUNAN INDUSTRI HULU-HILIR KEHUTANAN SEBAGAI CLUSTER INDUSTRI, YANG BERASAL DARI HA/HT/HKM/HD/HR
2.
PENINGKATAN POPULASI 20 SPESIES TERANCAM PUNAH DI REDLIST CITES HINGGA BATAS YANG DAPAT DITOLERASI DALAM UPAYA PEMANFAATAN
3.
PENINGKATAN RAGAM JENIS DAN KUOTA EKSPORT SELURUH SPESIES TUMBUHAN DAN SATWA LIAR
4.
REHABILITASI KAWASAN HUTAN DAN LAHAN, UTAMANYA DI 600 KPH, SELUAS 3 JUTA HA
5.
PENDAMPINGAN PEMANFAATAN SELURUH JENIS HHBK YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI UNGGULAN NASIONAL PADA SKALA USAHA MASYARAKAT DI SELURUH LOKASI CLUSTER
6.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG IJIN DAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN KEHUTANAN
PEMBENAHAN PENGURUSAN HUTAN KERANGKA REGULASI
1. PENYIAPAN KERANGKA PUBLIC PRIVATE PATNERSHIP DALAM PEMBIAYAAN 600 KPH 2. PENYEDERHANAAN PROSEDUR IJIN SATU PINTU 3. PENINGKATAN INSENTIF BAGI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN 4. PENYIAPAN REGULASI UNTUK MENDORONG PERAN BUMN DALAM PEMBANGUNAN KEHUTANAN
KERANGKA KELEMBAGAAN
KERANGKA PENDANAAN
1.
PENINGKATAN KEWENANGAN KPH
2.
IMPLEMENTASI HASIL LITBANG SEBAGAI DECISION SUPPORT SYSTEM DALAM PENGELOLAAN 600 KPH DAN PENCAPAIAN TARGET UTAMA SEKTOR KEHUTANAN
3.
PENYIAPAN SDM DI 600 KPH
4.
PENYIAPAN PERANGKAT ORGANISASI 600 KPH SEBAGAI BLUD/SKPD
1.
PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL (DBH) DALAM PENGELOLAAN KPH
2.
REKAYASA DAN KOMUNIKASI SOSIAL (OUTREACH) DALAM KOMPONEN PENDANAAN
3.
PENYIAPAN DAK, TP DAN DEKONSENTRASI KEHUTANAN DI 600 KPH
4.
REFOCUSING APBN KEHUTANAN BERLOKUS DI 600 KPH
MILESTONES PRAKONDISI
PENYELESAIAN PRAKONDISI DAN PERCEPATAN PENCAPAIAN
PENYELESAIAN PRAKONDISI DAN PERCEPATAN PENCAPAIAN
PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET
PEMENUHAN TARGET
2015
2016
2017
2018
2019
KERANGKA PENDANAAN SELESAI 100%
PERBAIKAN TERUS MENERUS
PERBAIKAN TERUS MENERUS
PERBAIKAN TERUS MENERUS
PERBAIKAN TERUS MENERUS
KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN SELESAI 50%
KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN SELESAI 100%
PERBAIKAN TERUS MENERUS
PERBAIKAN TERUS MENERUS
PERBAIKAN TERUS MENERUS
PENYIAPAN PRA KONDISI PENGELOLAAN SELESAI DI 300 KPH
PENYIAPAN PRA KONDISI PENGELOLAAN SELESAI DI 420 KPH
PENYIAPAN PRA KONDISI PENGELOLAAN SELESAI 600 KPH
PERBAIKAN TERUS MENERUS
PERBAIKAN TERUS MENERUS
KERANGKA PENGELOLAAN DILAKUKAN TERHADAP 120 KPH DAN 50 TN
KERANGKA PENGELOLAAN DILAKUKAN TERHADAP 300 KPH DAN 50 TN
KERANGKA PENGELOLAAN DILAKUKAN TERHADAP 420 KPH DAN 50 TN
KERANGKA PENGELOLAAN DILAKUKAN TERHADAP 600 KPH DAN 50 TN
KERANGKA PENGELOLAAN DILAKUKAN TERHADAP 600 KPH DAN 50 TN
PENDALAMAN PERAN LITBANG : sebuah contoh Produksi hutan Nilai Eksport kayu Nilai Eksport TSL Nilai Eksport HHBK tanaman menjadi menjadi sebesar menjadi sebesar menjadi sebesar 150 juta m3, dan US$ 20 Milyar Rp. 15 Trilyun. Rp. 10 Trilyun hutan alam menjadi 50 juta m3 • Berapa produksi saat ini? • Apa masalahnya jika target produksi akan ditingkatkan? • Bagaimana cara mengurangi rendemen kayu?
• Jenis kayu apa saja yang dapat ditingkatkan dieksportnya? • Kebijakan apa saja yang perlu dibangun?
• Jenis TSL apa saja yang populasinya aman untuk dieksport? • Bagaimana pengembangan/penangka ran TSL pada skala industri? • Kebijakan apa yang dibutuhkan?
• Jenis HHBK apa saja yang populasinya aman untuk dieksport? • Bagaimana pengembangan/penangka ran HHBK pada skala industri? • Kebijakan apa yang dibutuhkan?
INKLUSIF VS EKSKLUSIF : Catatan pelajaran
PRODUK LITBANG
PEMASARAN (OUTREACH)
DICISION SUPPORT SYSTEM
PENDAMPINGAN
INTERVENSI ANGGARAN DI LITBANG, TERHENTI HINGGA MENGHASILKAN PRODUK LITBANG
INTERVENSI ANGGARAN DIDORONG UNTUK MEMENUHI DUKUNGAN TERHADAP SEPERANGKAT KEBIJAKAN YANG DIAMBIL UNTUK MENCAPAI TARGET BERSAMA BP2SDM MENTRANFORMASIKAN PRODUK IPTEK KE DALAM SKALA USAHA
SAAT RAGAM HAYATI TAK HANYA POTENSIAL, TETAPI AKTUAL : sebuah contoh dari Citanglar, Surade, Sukabumi
TERIMA KASIH
TN. UJUNG KULON
