Pembangunan kehutanan sa at

ARTIKEL

P

embangunan kehutanan saat ini telah dirasakan manfaatnya terutama untuk menggerakkan sektor ekonomi dengan berbasis potensi daerah. Potensi ekonomi dari sektor kehutanan diharapkan dapat menggerakkan sektor terkait lainnya, misalnya sektor sosial, budaya, lingkungan, pariwisata, transportasi dan infrastruktur kepariwisataan yang hasilnya juga dirasakan manfaatnya oleh semua kelompok masyarakat. Isu gender dan isu pemenuhan hak anak ternyata banyak ditemukan di pembangunan kehutanan, karena terkait dengan peningkatan kesejahteraan terhadap masyarakat mulai dari isu kemiskinan, kesetaraan, pelestarian sumber daya alam, pendidikan, kesehatan dan gizi anak, sarana dan prasarana lingkungan, tenaga kerja, permodalan, dan isu akses, partisipasi, kontrol dan manfaatnya. Hal inilah yang dikatakan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar saat dilakukannya penandatanganan kesepakatan kerjasama (MoU) dengan Kementerian Kehutanan. Dipaparkan Linda, beberapa isu kunci dalam bidang kehutanan yang dikaitkan dengan upa ya mewujudkan kesetaraan gender antara lain, memastikan hak tradisionalkaumperempuan tidak dihilangkan dalam hal pemanfaatan sumber daya alam hutan beserta hasil-hasilnya.Memastikan akses setara untuk kaum perempuan dan kaum laki-laki pada kawasan maupun hak pemanfaatan hutan. Mengupayakan langkah-langkah untuk menghindari konflik potensial diantara pemanfaat hutan dan memastikan adanya kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan prioritas program/kegiatan kehutanan. Mengupayakan peningkatan keterampilan, baik perempuan maupun laki-laki melalui pengenalan teknologi baru yang dapat diimplementasikan secara efektif dan terjangkau. Melatih mitra kerja dibidang kehutanan baik mitra untuk kepentingan profit maupun non profit sehingga peka terhadap pola penggunaan hutan oleh kaum perempuan dan laki-laki, serta dapat mengetahui

40

MEDIA PEREMPUAN&ANAK | EDISI 5

●

2013

mendapatkan kesempatan yang sama di hambatan/persoalan serta kebutuhan kaum perempuan. Dan membantu kaum bidang ini,” kata Linda. Kesetaraan gender dan pemberdayaan di perempuan maupun laki-laki memahami konservasi sumber daya alam hayati dan bidang pemanfaatan sumber daya kehutanan memberikan dampak secara ekonomi, ekosistem dan memberikan akses kepada kelompok perempuan dan laki-laki dalam baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap upaya-upaya reboisasi dan restorasi. “Kita perlu memakai analisis dengan penurunan angka pengangguran dan kemiskinan di daerah tersebut. perspektif gender pada saat menyusun kebijakan/program/kegiatan di bidang KehuMenurut Linda, kesepakatan bersama antara Kementerian PP dan PA serta Ketanan dari tahapan perencanaannya, penganggarannya, pelaksanaannya, monitoring menterian Kehutanan merupakan langkah dan evaluasinya. Hal ini akan awal untuk mengembangkan mekanisme dan sistem perencanaan dan pengangmeningkatkan porsi dan garan yang baru dengan memakai kapasitas perempuan Perencanaan lensa gender di Kementerian yang selama ini dan penganggaran Kehutanan. mungkin belum gender (PPRG) menjadi ”Kami mengharapkan dasalah satu tools untuk pat dikembangkan ide-ide meracik strategi kreatif dan inovatif untuk mengatasi berbagai permapengarusutamaan salahan terkait dengan isu gender di setiap kegiatan gender di bidang kehutanan pembangunan melalui perencanaan dan kehutanan dalam pengangganggaran yang koridor penganggaran responsif gender. Kami siap berbasis kinerja. memfasilitasi adanya penguatan kapasitas SDM di Kementerian Kehutanan sebagai wujud konkrit dari kesepakatan bersama ini. Perencanaan dan penganggaran gender (PPRG) menjadi salah satu tools untuk meracik strategi pengarusutamaan gender di setiap kegiatan pembangunan kehutanan dalam koridor penganggaran berbasis kinerja. Harapan dari pelaksanaan perencanaan dan penganggaran gender adalah mengurangi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan kehutanan. Kementerian PP dan PA sudah lakukan kesepakatan kerjasama antara lain dengan Gubernur se-Indonesia dan 8 (delapan) Kementerian/Lembaga yang bertujuan untuk lebih dapat mewujudkan kebijakan, program dan kegiatan yang berperspektif gender dan peduli hak anak. Hal ini sesuai dengan tujuan dari dikeluarkannya Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan No. 93 Tahun 2011 yang di dalamnya ada Pelaksanaan Anggaran yang Responsif Gender. ● AU

EDITORIAL EDISI 5 | SEPTEMBER-OKTOBER 2013

P

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

PELINDUNG Menteri Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar PENGARAH Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Dra. Sri Danti, MA PENASIHAT Dr. Ir. Sulikanti Agusni, M.Sc ● Drg. Ida Suselo Wulan, MM ● Dra. Luly Altruiswaty, M.Sc ● Dra. Y. Puspito, MA ● Dra. Wahyu Hartomo, M.Sc DEWAN REDAKSI Noor Arif Nugroho, SH, MM ● Dr. Heru Prasetyo Kasidi, M.Sc ● Dra. Pinky Saptandari, MA ● Titin Esmi Prihastuti, S.IP ● Ema Sofwan Syukrie, SH PENANGGUNG JAWAB Ratna Susianawati, SH, MH

PEREMPUAN SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI

REDAKTUR PELAKSANA Drs. Fatahillah ● Eti Sri Nurhayati,S.Sos ● Anggun Tri Kusumawati, S.Sos ● Andi Nirmalasari, S.I.Kom FOTOGRAFER Dianawati Lasmindar, S.Sos ● Anthony Firdaus, S.Sos ● Hasaumi Mayaranti, S.I.Kom ● Prita Ismayani, M.T DISTRIBUSI Sudarmaji, SE ● Nurul Khakimah, SAP ● Ifran Lindu Mahargya, S.Kom ● Asep Kosasih DITERBITKAN OLEH HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDNGAN ANAK RI Jl. Merdeka Barat No. 15, Jakarta 10110 Telp. : 021-380 5543, 380 5559 Fax. : 021-3456239 E-mail : [email protected]

eran perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga, sebagai soko guru ekonomi nasional tidak diragukan lagi. Berdasarkan survei yang dilakukan Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bersama Institut Pertanian Bogor (IPB) menunjukan sebagian besar pelaku usaha mikro di Indonesia adalah perempuan. Dari survei tersebut, menunjukan, 73% industri rumah tangga dilakukan oleh tenaga kerja perempuan. Menariknya, 36% diantaranya lulusan SD dan 8% tidak sekolah, serta rata-rata pendapatan wirausaha perempuan sebesar Rp 2-3 juta per bulan. Kontribusi perempuan sebagai penggerak ekonomi dapat disimpulkan bukan hanya dilihat dari jabatan yang diemban di dalam perusahaan besar namun juga perempuan yang mengabdikan diri di dunia pendidikan, pemberdayaan usaha wanita, serta perempuan yang tekun dalam usaha kecil menengah. Semua itu menjadi kekuatan pendorong kemajuan ekonomi global. Dalam rangka kepemimpinan Indonesia pada forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC)

di tahun 2013,Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menyelenggarakan APEC Women and The Economy Forum (APEC – WEF) 2013. Dengan mengangkat tema “Women as Economic Drivers”. Pertemuan tersebut, pencapaian diharapkan adalah adanya peningkatan komitmen dengan kerjasama antar pemerintah dan swasta dalam pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi khususnya UKM. Peningkatan sinergitas dan kerjasama antar forum APEC, dalam hal ini yang terkait dengan UKM, guna lebih mengefektikan dan mengefisienkan sumberdaya yang ada untuk peningkatan prodtivitas UKM Perempuan dalam pembangunan ekonomi. Serta adanya kesepakatan rencana strategis PPWE untuk 5 tahun kedepan. Dalam edisi ini kami bermaksud menuangkan bukti nyata bahwa para perempuan bisa membuktikan dirinya menjadi orang ‘penting’ karena berani menerima tantangan, optimis menatap masa depan sehingga mampu menjadi pendorong ekonomi global. Pertemuan pra-KTT APEC ini paling tidak bisa memberikan semangat bagi pekerja perempuan lainnya. ●

SURAT PEMBACA

Perempuan Sebagai Penggerak Ekonomi

Industri rumah tangga merupakan salah satu usaha yang sangat strategis dan penting bagi pemberdayaan perempuan, karena selain menjadi wadah kreativitas perempuan juga mampu membuktikan sebagai penopang perekonomian keluarga, banyak menyerap tenaga kerja bahkan penopang perekonomian daerah. Namun jika eksistensi perempuan dinihilkan sejak dari pemakaian nama, maka bagaimana perempuan dapat mandiri dan eksis pada halhal lain? Faktor sosial dan budaya yang melekatkan perempuan pada pekerjaan reproduktif dan domestik

senantiasa memposisikan perempuan di dalam rumah tangga dan membuat perempuan sulit berperan di luar rumah. Jika pun perempuan bekerja di luar rumah untuk menopang keluarga, ia kerap dianggap sebagai pencari nafkah tambahan. Hal inilah yang membuat perempuan sulit untuk mengembangkan diri dan berdaya secara ekonomi. Masih ada sebagian orang yang beranggapan bahwa perempuan jauh dari permasalahan ekonomi, hal ini sungguh keliru, karena perempuan adalah simpul yang pertama harus diuraikan dalam belitan masalah EDISI 5

kemiskinan. Perempuan di berbagai negara mengalami kemiskinan karena berbagai penyebab struktural, seperti faktor budaya, sosial dan politik—sehingga mereka tidak hanya mengalami kemiskinan tetapi juga eksploitasi, tekanan politik, ketidakadilan dan pelecehan. Dan berbagai permasalahan tersebut tidak hanya berdampak bagi kehidupan perempuan, tetapi juga bagi negara dan pembangunan. Saatnya perempuan sebagai penggerak ekonomi. Yurliani, Kalimantan ●

2013 | MEDIA PEREMPUAN&ANAK

1

DAFTAR ISI

Perempuan&Anak MEDIA

EDISI 5 | SEPTEMBER-OKTOBER 2013

ARTIKEL

Media Informasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

www.menegpp.go.id LAPORAN UTAMA

MENTERI PP - PA:

20 NEGARA HADIRI APEC WOMEN AND THE ECONOMY FORUM DI BALI

“Ibu Negara adalah Sosok Pekerja Keras dan Pendorong Ilmu Pengetahuan Bangsa Indonesia”

4 KIRIM ‘SINYAL’ BAGI MASYARAKAT BISNIS INTERNASIONAL

6 LAPORAN KHUSUS

BERITA MESKI PARTSIPASI POLITIK PEREMPUAN MENINGKAT KUOTA 30 PERSEN BELUM TERCAPAI

PEREMPUAN DAN UKM SIAPA BILANG KAMI TAK BERDAYA?

8

ARTIKEL

Bidang Kehutanan Rentan dengan Isu Gender dan Pemenuhan Hak Anak

37

19

TERHADANG BANYAK KENDALA

11

PELATIHAN EKONOMI MIKRO DAN LINGKUNGAN DI DESA NELAYAN TANJUNG BENOA

SEKTOR INFORMAL INDONESIA DIDOMINASI PEREMPUAN

26

16

PENGUATAN KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMENUHAN HAK ANAK

ARTIKEL

27

PEREMPUAN DAN TEMBAKAU

29

WARA WIRI LIAISON OFFICER RAMAIKAN APEC

33

BIDANG KEHUTANAN RENTAN DENGAN ISU GENDER DAN PEMENUHAN HAK ANAK

39

GALERI FOTO 22-25

WAWANCARA PROF. DR. HJ. RUSMILAWATI IM, M.SI

AKTIF MELAKUKAN PENELITIAN UNTUK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

31

BERITA DAERAH SUNGAI KUNJANG BERKOMITMEN MEMPERSIAPKAN GENERASI PENERUS YANG HANDAL

35 2


●

2013

EDISI 5

●


39

I

bu Negara Hj. Ani Bambang Yudhoyono menerima penghargaan Women Empowerment in Education dari L’Oreal-Unesco for Women in Science Tahun 2013, di Balai Sidang Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Managing Director L’Oreal untuk Asia Pasifik Pierre Yves Arzel. Dalam kata pengantarnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar mengatakan program Women in Science ini memberikan contoh baik bagaimana memberikan penghargaan kepada peneliti perempuan muda demi membawa kemajuan penelitian serta membawa nama harum bangsa Indonesia. “Kami ucapkan apresiasi kepada Ibu Negara. Ibu Negara Hj. Ani Bambang Yudhoyono adalah tokoh pejuang yang selalu berpikir agar perempuan Indonesia dapat berperan serta dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ungkap Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar. Ibu Negara Hj. Ani Bambang Yudhoyono adalah contoh sosok yang terus bekerja keras untuk mendorong ilmu pengetahuan demi

38


●

2013

kemajuan bangsa Indonesia. Pemberian penghargaan ini digelar dalam rangka memperingati satu dasawarsa kerja sama antara L’Oreal dengan Unesco for Women in Science. Pada kesempatan ini sekaligus Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono juga membuka L’Oreal-Unesco for Women in Science Week 2013. Women in Science Week ini didedikasikan untuk memberdayakan perempuan dalam dunia ilmu pengetahuan dan penelitian. Ibu Ani juga mengajak semua pihak untuk bekerjasama dengan SIKIB guna mewujudkan sebuah mimpi, yaitu suatu hari nanti semua rumah di Indonesia menjadi Rumah Pintar (Rumpin). “Dalam arti masing-masing keluarga sudah bisa menyediakan sarana pendidikan yang memadai bagi putra-putrinya sehingga tidak ada lagi anak Indonesia yang buta huruf dan buta teknologi,” ujar Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono. Indonesia bukan hanya bertekad menjadi bangsa yang berpengetahuan, namun juga berbudaya dan beradab. Pendidikan merupakan kunci kemajuan sebuah bangsa. Pendidikan itu sendiri merupakan tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

Menteri PP&PA, Linda Amalia Sari, bersama seluruh Head of Delegation peserta APEC Women and The Economy Forum 2013 menghadiri Joint Ministerial Meeting on SMes and Women

LAPORAN UTAMA

ARTIKEL

“Dengan semakin banyaknya partisipasi dan kepedulian semua pihak, maka upaya untuk mencerdaskan anak dan bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukan UUD 1945 dapat diwujudkan lebih cepat lagi,” Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono mengingatkan. Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono juga menyampaikan penghargaan kepada pihak L’Oreal dan Unesco atas program yang telah dilangsungkan di Indonesia bersama Komisi Nasional Unesco untuk Indonesia. Selama 10 tahun mereka membuat program pemberdayaan perempuan dengan tema ‘A Decade of Empowerment Women Scientist.’ “Program ini telah membantu memajukan ilmu pengetahuan dan memberi dukungan kepada perempuan peniliti di Indonesia dan sangat layak dibanggakan karena telah mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia,” ujar Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono. Untuk memajukan sebuah bangsa, maka yang pertama kali harus dimajukan adalah kaum perempuan karena perempuanlah yang memegang peranan penting untuk menjadi ibu dalam mendidik anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. ● AF

EDISI 5

●


ARTIKEL

LAPORAN UTAMA

20 Negara

MENTERI PP - PA:

Hadiri APEC Women and The Economy Forum di Bali

Sosok Pekerja Keras

INDONESIA SEBELUMNYA PERNAH MENJADI TUAN RUMAH PERTEMUAN KEEMPAT KONFERENSI PERANAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN NEGARA-NEGARA KONFERENSI ISLAM PADA DESEMBER 2012.

“Ibu Negara adalah dan

Pendorong Ilmu Pengetahuan Bangsa Indonesia” Ibu Ani mengajak semua pihak untuk bekerjasama dengan SIKIB guna mewujudkan sebuah mimpi, yaitu suatu hari nanti semua rumah di Indonesia menjadi Rumah Pintar (Rumpin).

P

eningkatan peranan wanita terutama dalam perekonomian global menjadi mata bahasan utama dalam pertemuan APEC Women and The Economic Forum 2013 di Nusa Dua, Bali, tanggal 68 September 2013. Acara ini dihadiri 820 anggota delegasi dari 20 negara ekonomi APEC dan empat negara pengamat. Acara yang bertema ‘Women as Economic

4


●

2013

Drivers’ ini dilakukan bersama dengan APEC Small Medium Enterprises Working Group (SMEWG). Untuk pertama kalinya dalam ajang pra-KTT APEC diselenggarakan pertemuan bersama antara para menteri yang menangani UKM dan menteri yang menangani isu perempuan. “Menging at lebih dari 60 persen pelaku usaha kecil dan menengah adalah perempuan, pertemuan ini sangat strategis dalam

rangka mensinergikan kebijakan di kedua kementerian,” kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar, usai membuka acara. LindamenyatakanIndonesiaberkomitmen untukmeningkatkanpemberdayaanperempuan dan peningkatan kesetaraan gender di setiap aspek pembangunan, termasuk aspek ekonomi. “Sinergitas kedua bidang ini diharapkan dapat meningkatkan daya ungkit

EDISI 5

●


37

LAPORAN UTAMA

BERITA DAERAH gembirakan bagi anak untuk menyukai pena yaitu alat tulis yang berguna untuk menuliskan huruf dan angka dalam belajar membaca dan berhitung, bahkan juga belajar dalam komunikasi soaial.

Tria Budi Rosalina menerima kenang-kenangan dari Kecamatan Sungai Kunjang. pemenuhan hak-hak anak diantaranya dalam mendukung terwujudnya Kota yang layak bagi anak. Kecamatan yang terdiri dari tujuh kelurahan ini memiliki keunikan tersendiri, yaitu setiap kelurahan memiliki icon yang berbeda sesuai dengan potensinya masing-masing. TAMAN CERDAS GEMAR PENA Taman cerdas “Gemar Pena ( Gerak Maju (ter)Rencana dalam Pendidikan Anak)” menjadi Icon di Kelurahan Lok Bahu yaitu berupa taman dan bangunan sebagai tempat yang berfungsi sebagai area bermain dan belajar yang sekaligus dilengkapi dengan berbagai fasilitas berupa fasilitas permainan dan belajar, laboratorium komputer, perpustakaan, dan alat permainan dalam dan luar ruang serta arena pentas seni sehingga akan menjadi tempat ideal bagi anak untuk dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak cerdas, kreatif, dan komunikatif. Pemerintah Kota Samarinda telah mengajukan usulan agar dapat diberikan pinjaman pakai atas lahan yang luasnya sekitar 600 m2 yang terletak di Kawasan pemukiman Perumahan KORPRI Loa Bakung. Saat ini masih menunggu SK untuk membangun, Badan Amil Zakat sebagai penggerak utama terus berupaya agar proses pembangunannya bisa dilaksanakan. Taman Cerdas ini direncanakan dapat berfungsi sebagai tempat yang meng-

36


●

2013

Komitmen untuk memberikan jaminan terpenuhinya hak dan perlindungan anak merupakan hak asasi manusia yang wajib dihormati, dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Kecamatan Sungai Kujang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur memiliki keunikan tersendiri dalam pemenuhan hak-hak anak, yaitu setiap kelurahan memiliki ikon yang berbeda sesuai dengan potensinya masing-masing. Diantaranya adalah Taman Cerdas “Gemar Pena (Gerakan Maju (ter)Rencana dalam Pendidikan Anak)” yang menjadi ikon kelurahan Lok Bahu. Masih di Kelurahan yang sama, juga diberlakukan “Wajib Jam Belajar”. Ikon lainnya yakni Rumah Singgah Borneo Madani, merupakan ikon Kelurahan Karang Asem Ilir.

GERAKAN WAJIB JAM BELAJAR Berkiblat dari kota Solo sebagai kota percontohan menuju kota layak anak, Sungai Kunjang mengadopsi “Gerakan Wajib Jam Belajar”. Pada 15 Desember 2011, Kecamatan Sungai Kunjang mencanangkan “Wajib Jam Belajar” yang dilakukan oleh Camat Sungai Kunjang di Kelurahan Kalang Anyar dan oleh BPMP di Kelurahan Lok Bahu pada 5 Oktober 2012 lalu. Jam belajar diterapkan dua jam sehari mulai dari Hari Minggu hingga Jumat mulai pukul 19.00 sampai dengan 21.00 WITA dengan ditandai dengan memukul lonceng pada jam belajar. Satu lonceng untuk satu RT. Jam wajib belajar ini sudah diterapkan di seluruh kelurahan di kecamatan ini. Selama wajib jam belajar berlangsung tv, radio dan sejenisnya harus dimatikan dan masyarakat ikut mengkondisikan suasana tenang sehingga menciptakan situasi yang kondisuif untuk belajar. Orang tua sebagai pendidik utama dan pertama diharapkan berada di rumah dan melakukan pendampingan serta menjalin komunikasi dengan anak. Ini sebagai upaya menciptalkan budaya belajar. Untuk mendukung program ini, telah dibentuk juga satgas yang sifatnya sosialisasi. RUMAH SINGGAH BORNEO MADANI Kecamatan Sungai Kunjang juga mendirikan Rumah Singgah Borneo Madani sebagai icon Kelurahan Karang Asam Ilir. Kelurahan Karang Asam Ilir merupakan salah satu wilayah yang cukup rawan terhadap proses tumbuh kembang anak, karena ada beberapa wilayah yang kondisi sosialnya lemah dan perlu penanganan secara intensif. Sehingga dianggap perlu untuk mendirikan rumah singgah ini, sebagai tempat untuk merehabilitasi anak jalanan, anak putus sekolah, dan anak berkebutuhan khusus. Rumah Singgah ini menampung dan mengajarkan pendidikan bagi anak putus sekolah dan belum sekolah agar semua anak terbebas dari buta huruf dan mampu meningkatkan kemampuan personalnya, melatih anak untuk dapat keluar dari kebiasan buruk dengan mengajak untuk memahami masalah serta merencanakan dan menyelesaikan permasalahannya, mengembangkan potensi anak dengan pelatihan-pelatihan agar dapat memberdayakan kemampuan dan meningkatkan kualitas ekonomi. ● ESN

Para peserta APEC Women And The Economic Forum 2013, Nusa Dua, Bali. program dan kegiatan pemerintah maupun swasta untuk meningkatkan partisipasi dan perempuan dalam usaha kecil dan menengah,” katanya. Indonesia sebelumnya pernah menjadi tuan rumah pertemuan keempat Konferensi Peranan Perempuan dalam Pembangunan negara-negara Konferensi Islam pada Desember 2012. Salah satu mata bahasan pokok dalam pertemuan itu adalah peningkatan status dan peranan wanita dalam pembangunan ekonomi. Menurut Linda, Indonesia mencatat keberhasilan dalam ranah peningkatan peranan perempuan. Banyak negara di Asia dan Pasifik, katanya, terinspirasi dan mengajak bekerja sama. Jepang, Australia, dan Taiwan sudah lakukan pembicaraan khusus dengan kementerian PPPA terkait program pemberdayaan perempuan dan perlindungan.

Linda berharap ajang ini bisa memberikan kesempatan semakin luas kepada perempuan pelaku industri UKM. Hadirnya para CEO berbagai perusahaan nasional maupun internasional jadi ajang kesempatan yang sangat potensial kepada pelaku bisnis UKM untuk mengembangkan diri. Selain kalangan swasta, hadir dalam acara ini Menteri Koperasi dan UKM Syarifudin Hasan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu, serta Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Menurutnya, APEC Women and the Economy Forum akan membahas tiga tema utama, yaitu reformasi struktural, teknologi informasi bagi perempuan, dan infrastruktur serta sumber daya manusia. Hal ini selaras dengan salah satu bahasan dalam pertemuan pemimpin negara dalam APEC 2010 yang menyebut bahwa kaum wanita memegang kunci strategis dalam pembangunan. “Baik di

negara maju maupun di negara berkembang, wanita berperan dalam ekonomi, dengan menciptakan peluang bisnis yang menyerap banyak lapangan pekerjaan,” katanya. Satu hal yang tak boleh dilupakan, kata Linda, adalah peran kaum muda yang berkreasi dan berinovasi dalam ekonomi, misalnya dengan bisnis start up. “Mereka tak hanya berkontribusi dalam ekonomi, tetapi juga meningkatkan kemampuan SDM sebagai aset utama dalam pembangunan,” katanya. Capaian yang diharapkan dari WEF adalah peningkatan komitmen dan kerjasama antar pemerintah dan swasta dalam perberdayaan perempuan di bidang ekonomi, khususnya UKM. Selain itu adalah meningkatkan sinergitas dan kerjasama antar forum APEC, dalam hal ini yang terkait dengan UKM, serta menyepakati rencana strategis pemberdayaan perempuan dalam lima tahun ke depan. ● STP

EDISI 5

●


5

LAPORAN UTAMA

BERITA DAERAH

Kirim ‘Sinyal’ bagi Masyarakat Bisnis Internasional

A

pa makna penting pertemuan APEC Women and The Economy Forum? Dalam pernyataan bersama para menteri pemberdayaan perempuan dan pimpinan perusahaan swasta yang menjadi delegasi dari 20 negara, pertemuan ini strategis untuk “mengirimkan sinyal yang kuat” pada masyarakat bisnis bahwa perempuan sangat penting untuk kinerja bisnis dan kemakmuran ekonomi. “Kami berharap dapat terus memperkuat kemitraan kami dalam pemberdayaan ekonomi perempuan,” kata pernyataan itu. Para menteri juga akan mendorong Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) untuk mengambil tindakan nyata, menerapkan kebijakan dan program yang responsif gender, serta memperkenalkan, meningkatkan, dan melaksanakan hukum dan peraturan untuk memperluas kesempatan ekonomi dan kepemimpinan bagi perempuan dalam ekonomi APEC. Menyadari pentingnya partisipasi perempuan dalam perekonomian, mereka juga akan mendorong upayaupaya untuk mengintegrasikan pertimbangan gender di seluruh tahap kegiatan APEC sebagai prioritas. Ada tiga materi utama yang mereka usulkan terkait hal ini.

Menteri PP & PA, Linda Amalia Sari Gumelar Membuka Acara “Apec Women And The Economic Forum 2013 Di Nusa Dua Bali, Jumat 6 September 2013.

6


●

2013

REFORMASI STRUKTURAL Para delegasi merekomendasikan kolaborasi yang lebih besar untuk menghilangkan hambatan yang saat ini membatasi perempuan dari potensi penuh ekonomi mereka. Hal ini penting bagi pemerintah untuk mempromosikan programprogram jaring pengaman sosial yang berkelanjutan dan efektif serta mendorong swasta untuk berinvestasi dalam pemberdayaan perempuan di seluruh operasi bisnis mereka, rantai pasokan, jajaran manajemen senior, dan peran pengambilan keputusan,

Sungai Kunjang

Berkomitmen Mempersiapkan Generasi Penerus Yang Handal

A

nak mempunyai potensi untuk dikembangkan agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan pada masa kini dan mendatang. Mereka adalah kelompok yang perlu disiapkan untuk kelangsungan bangsa dan negara. Mewujudkan anak sebagai generasi penerus

yang berkualitas berimplikasi pada perlunya pemenuhan hak dan perlindungan anak. Hak anak diantaranya adalah hak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak atas perlindungan, dan hak berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Komitmen untuk memberikan jaminan terpenuhinya hak dan

perlindungan anak merupakan hak asasi manusia yang wajib dihormati, dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Untuk itu, Kecamatan Sungai Kunjang, yang merupakan salah satu Kecamatan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia telah berbuat nyata dalam upaya

EDISI 5

●


35

LAPORAN UTAMA

BERITA

MALAYSIA BARAT

MALAYSIA TIMUR

K

aki Agus Salim, 10 tahun, melangkah kecil menyusuri salah satu jalan kecil yang membelah ratusan hektare kebun sawit. Tangan mungilnya menggenggam dan memanggul pipa besi sepanjang empat meter yang bagian ujungnya dikaitkan dengan kapak. Sore itu, Agus baru saja selesai bekerja memungut brondolan biji sawit bersama sang paman di Ladang Litang, Kinabantangan, Sabah, Malaysia. Pipa besi berujung kapak itu biasa digunakan sang paman untuk memotong brondolan sawit di atas pohon yang tingginya mencapai 4–7 meter. Agus memilih untuk tidak sekolah, meski seharusnya dia mengenyam bangku sekolah di kelas 4 sekolah dasar (SD). “Saya pernah sekolah, tapi sekarang sudah tidak lagi. Pilih bekerja bantu bapak-ibu,” ujar Agus. Agus merupakan satu dari sekian banyak anak Indonesia yang menjadi pekerja di ladang sawit di Malaysia. Mereka adalah anak-anak TKI, yang juga bekerja menjadi buruh di ladang sawit. Senior manager di Ladang Litang, Omar Sapar, mengakui sejumlah anak yang bekerja di ladang menyalahi peraturan. Namun, orang tualah yang justru mempekerjakan anaknya, salah satunya untuk memungut biji sawit. “Sebenarnya itu melanggar peraturan,” ujar Omar. Guru pamong Community Learning Center (CLC) SMP Terbuka Ladang Litang, Hakim, mengaku sulit meminta anak-anak memilih bersekolah ketimbang bekerja di ladang selama orang tua mengizinkan. Kesadaran untuk mengirim anak ke sekolah harus terus ditingkatkan, terutama melalui pembinaanpembinaan terhadap pihak orang tua. Menurut Hakim, kebanyakan anak-anak para TKI turut bekerja bersama orang tua mereka mulai pagi hingga sore hari. “Baru bersekolah di malam hari, itu pun tidak semuanya mau berbagi

Menurut Konsul Jenderal RI di Kota Kinabalu, Malaysia, Soepeno Sahid, sesuai ketentuan ketenagakerjaan di Sabah, seharusnya anak-anak tidak diperbolehkan bekerja. Sebagian orang tua membawa serta anak-anak bekerja karena faktor kekhawatiran terhadap keselamatan selama mereka pergi bekerja.”

34


●

2013

waktu bersekolah,” papar Hakim. Kendala itu jugalah yang dihadapi Amanda, salah satu guru bina di Tempat Kelompok Belajar (TKB) Tabin, salah satu sub CLC SMP Terbuka ladang Tomanggong yang lokasinya sekitar 40 kilometer dari Ladang Litang. Amanda mengungkapkan secara keseluruhan jumlah siswa SMP terbuka di Tabin mencapai 15 orang. Namun, dalam kesehariannya, hanya sekitar tujuh siswa saja yang ikut belajar. “Ada yang kelelahan bekerja, ada juga yang tidak boleh sekolah oleh orang tuanya karena waktunya habis untuk bekerja,” papar Hakim. Atur Jadwal Salah satu langkah yang diambil untuk mengatasi persoalan pekerja anak ini, adalah dengan mengatur jadwal sekolah SMP terbuka menjadi sore sampai malam hari. “Karena bentrok dengan waktu kerja, akhirnya waktu sekolah yang mengalah, buka sore hari,” ungkap Mardina Arisanti, guru bina di TKB Ladang Tagas. Menurut Konsul Jenderal RI di Kota Kinabalu, Malaysia, Soepeno Sahid, sesuai ketentuan ketenagakerjaan di Sabah, seharusnya anak-anak tidak diperbolehkan bekerja. Sebagian orang tua membawa serta anak-anak bekerja karena faktor kekhawatiran terhadap keselamatan selama mereka pergi bekerja. “Orang tua khawatir, sekiranya ditinggal di rumah sendirian akan membuat kegiatan yang tidak baik,” kata Soepeno. Selain itu, Soepeno juga menangkap rendahnya kesadaran para orang tua akan bahayanya anak bekerja di perkebunan sawit. “Ada juga kesadaran yang rendah para orang tua,” terangnya. Untuk itu, pihak KJRI terus membina para orang tua agar tumbuh kesadaran untuk tidak mempekerjakan anaknya di ladang. Di samping itu, membuka sekolah-sekolah di ladang sehingga anak-anak dapat menghabiskan waktunya di sekolah. “Melalui pendidikan, kebiasaan tersebut bisa diubah, dan kelak mereka dapat mengubah nasibnya menjadi lebih baik,” jelasnya. ● CITRA LARASATI

Menteri PP-PA, Linda Amalia Sari Gumelar berfoto bersama peserta APEC 2013. serta tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) . Mereka juga berkomitmen untuk mendukung perempuan dalam ekonomi melalui langkah-langkah reformasi struktural, dan mendorong untuk: • Mengumpulkan dan menganalisa data terpilah pada usaha mikro dan UKM untuk menginformasikan kebijakan dan pengembangan program. • Mengidentifikasi dan memperbaiki undang-undang, peraturan, dan tindakan yang diskriminatif terhadap perempuan atau merugikan terkait dengan operasi bisnis, akses pada pasar, kepemilikan aset, akses permodalan, dan perlindungan sosial. • Mengidentifikasi dan mengembangkan sumber-sumber informasi tentang hal-hak teknis dan praktik terbaik bagi pemangku kepentingan APEC untuk partisipasi penuh perempuan dalam ekonomi. • Melakukan mentoring dan mengembangkan kapasitas perempuan pemilik usaha untuk tumbuh dan mengakses pasar baru, dan melengkapi organisasi sektor publik dan swasta besar untuk menjadikan UKM yang dimiliki kaum perempuan sebagai pemasok bahan industri.

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) Merupakan sektor yang memberikan potensi pertumbuhan ekonomi yang signifikan untuk wilayah APEC. Ada tiga bidang utama yang diusulkan. Pertama mengembangkan kebijakan, program, dan reformasi struktural yang menutup kesenjangan teknologi gender. Kedua, memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang efektif untuk bisa menggunakan teknologi informasi untuk peluang ekonomi lebih lanjut, dan memulai dan mengembangkan usaha mereka. Ketiga, memberikan kaum perempuan untuk mengakses atau peluang pekerjaan di ranah teknologi informasi. Dalam rangka pembangunan ekonomi global, UKM ini harus mengambil langkah lebih lanjut untuk meningkatkan daya saing mereka, termasuk melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini penting untuk mempercepat transformasi bisnis melalui pertukaran informasi yang efektif, cepat, dan akurat. Pengalaman menunjukkan bahwa TIK mendukung pemberdayaan perempuan di beberapa bidang, seperti inovasi pendidikan, kesehatan, dan bisnis.

INFRASTRUKTUR DAN HUMAN CAPITAL Lebih dari 60 persen perempuan dalam ekonomi APEC merupakan bagian dari angkatan kerja formal. Agar terserap pasar kerja, hambatan yang dihadapi kaum perempuan perlu diturunkan, misalnya, dengan meningkatkan akses terhadap pelatihan dan mendorong kebijakan kerja yang fleksibel yang memungkinkan perempuan untuk berperan ganda di sektor publik dan domestik (keluarga). Tantangan lain yang dihadapi oleh perempuan pengusaha, antara lain akses terhadap informasi teknologi, pelatihan, tanah, dan properti juga harus dicarikan jalan keluar. Kurangnya akses terhadap kepemilikan tanah dan properti, misalnya, menciptakan hambatan yang signifikan untuk mengakses kredit. Selain itu, hambatan dalam akses informasi dan pelatihan menghalangi perempuan dari meningkatkan kapasitas dan bisnis mereka. Untuk itu perlu membangun kapasitas mempromosikan akses pada pelatihan berorientasi pasar, pendidikan, bimbingan dan informasi pasar bagi perempuan. Selain itu, penting untuk mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan hukum dan peraturan untuk kepemilikan properti dan aset bagi perempuan. ● STP

EDISI 5

●


7

LAPORAN KHUSUS

BERITA

PEREMPUAN DAN UKM

Siapa Bilang Kami Tak Berdaya?

Pekerja Anak Indonesia

di Ladang Sawit Malaysia AGUS MEMILIH UNTUK TIDAK SEKOLAH, MESKI SEHARUSNYA DIA MENGENYAM BANGKU SEKOLAH DI KELAS 4 SEKOLAH DASAR (SD). “SAYA PERNAH SEKOLAH, TAPI SEKARANG SUDAH TIDAK LAGI. PILIH BEKERJA BANTU BAPAK-IBU,” UJAR AGUS.

Jamnah sedang menjelaskan tentang sulam Tumpar kepada Menteri PP dan PA serta Ibu Bupati Tenggarong.

SECARA NASIONAL, SEBANYAK 60 PERSEN LEBIH PELAKU USAHA KECIL-MENENGAH ADALAH KAUM PEREMPUAN, DAN MENYUMBANG HAMPER SEPARUH PRODUK DOMESTIC BRUTO.

J

amnah tak pernah menyangka, keterampilan menenun dan menyulam yang dipelajari dari orang tuanya mengantarkannya menjadi seorang pengusaha UKM seperti sekarang. Seperti para wanita lain di kampungnya, Desa Parigi, Tenggarong, kalimantan Timur, ia mengisi luang dengan menenun. Tujuannya,

8


●

2013

untuk membuat pakaian adat yang akan digunakan anggota keluarganya untuk berbagai keperluan upacara adat di desanya. Tak lebih. Namun, kepindahannya ke Kota Tenggarong mengikuti sang suami, mengubah jalan hidupnya. Terbiasa sibuk di desanya, dia tak tahan diam saja di rumah. “Begitu urusan rumah tangga selesai, waktu luang saya isi dengan menyulam,” katanya. Sulam tumpar, teknik sulam yang terkenal yang dikembangkan oleh suku Dayak, ia kuasai dengan baik. “Saya membuat sulaman hanya demi membunuh waktu menunggu suami pulang dari kebun,” katanya. Sang suami, Momoq, mengelola perkebunan karet di pinggiran Tenggarong.

Tak dinyana, para tetangganya tertarik dengan hasil sulamannya. Tumpukan sulaman yang tadinya dia buat hanya demi mengisi waktu luang, ludes diborong. Bahkan, beberapa orang aktif memesan untuk dijualnya kembali. Maka pada tahun 1987, ia memutuskan untuk sepenuhnya menekuni bisnis sulam dan tenun, dengan mengajak keluarganya di desa untuk terlibat dalam proses produksi. Inilah alasan mengapa usahanya dinamakan Pokan Takaq, yang dalam bahasa Dayak berarti ‘Keluarga Kita’. Permintaan terus bertambah. dari semula usaha keluarga, ia mengajak ibu-ibu rumah tangga di sekitarnya untuk belajar menenun dan menyulam. Hasilnya, ia kumpulkan untuk

EDISI 5

●


33

LAPORAN KHUSUS

WAWANCARA Universitas Mulawarman dengan aktif sebagai sekretaris Senat kemahasiswaan, tahun 1969 aktif di organisasi Perwanas, sejak tahun 1974 aktif di Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) dan pada tahun 20032006 Rusmilawti pernah memegang jabatan sebagai Ketua kaukus Politik Perempuan Kalimantan Timur. Selain aktif di berbagai organisasi sejak tahun 1980 beliau adalah seorang pegawai negeri sipil (dosen) dan jabatanjabatan strategis juga diembannnya seperti sebagai sekretaris jurusan, ketua program, Pembantu dekan III Kemahasiswaan, hingga Pembantu Rektor IV Bidang Kerjasama dan Perencanaan di Universitas Mulawarman periode 2006-2010. Prestasi yang luar biasa dan membanggakan bagi seorang perempuan. Menurut Rusmilawati jabatan yang ada pada dirinya adalah sebuah amanah yang harus dijaga, karier bagus yang telah diperoleh dan melekat padanya tidak lepas dari dukungan keluarga terutama suami yang selalu mengerti dan menyayanginya dan juga anak-anak. Waktu untuk keluarga adalah sangat penting baginya, meskipun cukup sibuk dengan berbagai aktifitas namun sebagai istri dan seorang ibu harus tetap bisa berbagi waktu untuk keluarga, quality time ujarnya. Saat-saat harus ditinggalkan suami tercinta karena meninggal dunia pada tahun 1974 tidak membuat diri perempuan ini lantas larut dalam kedukaan yang panjang dan putus asa, ketegaran sebagai ibu ditunjukkan dengan tanggungjawab yang dia berikan pada anakanaknya dengan tetap bekerja dan memberikan kasih sayang. Terbukti kelima anaknya berhasil sukses dalam karir dan keluarga. Sebagai seorang aktifis yang sekaligus menekuni dunia pendidikan, telah memanggil hatinya untuk berkarya dan terus berkarya yang hasilnya dipersembahkan bagi perempuan-perempuan Indonesia khususnya Kalimantan Timur. Salah satu yang dilakukan adalah dengan melakukan penelitianpenelitian terutama untuk pemberdayaan perempuan. Sangat mulia apa yang sudah dilakukan selama ini. Tak kenal letih dan asa memperjuangkan kesetaraan gender. Jiwa sosial dan rasa kepedulian tinggi terhadap sesama perempuan diwujudkan dengan keinginan kuatnya memberikan motivasi bagi para perempuan untuk terlibat dalam pembangunan dengan menjadi subyek pembangunan bukan menjadi obyek pembangunan. Banyak hal yang bisa dilakukan perempuan ujarnya. Perempuan Kalimantan Timur harus mandiri dan punya rasa kepercayaan diri yang tinggi bahwa dia mampu dan layak serta bisa dipertimbangkan peran sertanya dalam pembangunan.

32


●

2013

Perempuandanlaki-lakipunyakesempatan yang sama dalam pembangunan, persaingan dan kompetisi sehat harus ada untuk samasama berperan dalam pembangunan. Untuk mencapai semua itu tentunya harus ada peningkatan kualitas, peran dan kedudukan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Dan terlebih penting adanya kualitas yang baik, kemampuan serta daya saing dan kompetisi yang tinggi harus ada pada diri para perempuan. Berdasar hasil penelitian yang telah dilakukan, banyak sekali perempuan yang belum dilibatkan dalam pembangunan terutama didaerah-daerah terpencil dengan pendapatan ekonomi daerah yang rendah. Sebagai contoh kecil, didaerah-daerah perbatasan Kalimantan Timur dengan pendapatan ekonomi daerah yang masih rendah, peran perempuan dalam pengolahan sumber daya alam belum maksimal. Kesedihan itu disampaikan saat melihat daerah-daerah yang berbatasan dengan negara-negara Malaysia yang sekarang menjadi provinsi Kalimantan Utara. Mereka menggunakan uang ringgit sebagai transaksi perdagangan, barang-barang kebutuhan yang disuplai masuk ke wilayah-wilayah perbatasan ini sangat terbatas dan menyebabkan harga di pasar mahal dan tidak terjangkau oleh masyarakat Indonesia. Akhirnya rasa nasionalisme mereka terbeli demi pemenuhan kebutuhan hidup. Setelah melihat langsung kondisi disana, sebenarnya ada peran yang bisa diambil oleh para perempuan dengan memaksimalkan perannya dalam peningkatan ekonomi keluarga. Potensi lokal daerah bisa dimanfaatkan, seperti buah-buahan maupun umbi-umbian dan hasil-hasil pertanian maupun perkebunan yang ada bisa diolah para perempuan dengan variasi berbeda dan

diolah menjadi segala macam makanan dan minuman bernilai jual tinggi seperti dodol, keripik, camilan ringan maupun minuman segar lainnya. Pelibatan perempuan bisa dari proses penanaman, pemetikan buah, pengolahan produk, pengemasan dan penjualan termasuk pemasaran. Kalau semua ini bisa dilkukan dengan baik bisa menambah penghasilan keluarga. Perempuan juga dilibatkan dalam pengolah lahan-lahan kritis. Salah satu penelitian besar yang dilakukan dan berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, telah diterbitkan dalam sebuah buku yang berjudul Peran Perempuan dalamterkait Konservasi Hutan (Catatan dari Tahura Bukit Soeharto). Buku ini mengupas mengenai perlunya pelibatan perempuan dalam konservasi hutan dan keterlibatannya seperti apa dan sejauhmana. Sering dengan waktu peruntukan kawasan Tahura Bukit Soeharto mengalami perubahan, yang semula memang murni daerah perbukitan yang kaya khasanah hayati lambat laun mulai terjadi kerusakan. Banyak faktor penyebabnya seperti pengerukan bukit Tahura sebagai daerah pemukiman, dijadikan pengolahan tambang batu bara, dan lain-lain. Dalam konservasi Tahura Bukit Soeharto, para perempuan yang ada diwiyah tersebut belum sepenuhnya dilibatkan peran sertanya dalam konservasi wilayah tersebut. Kegiatan di sektor pertanian ada didesa Batuah, Kelurahan Bukit Merdeka, Kelurahan Sungai Merdeka dan Desa Mulyo di kawasan Tahura Bukit Soeharto. Hasil unggulan di desa Batuah adalah buah lai dan berwarna kuning dan sudah mendapat sertifikat dari Menteri Pertaninan yang dibagikan menjadi tiga bagian yaitu: lai Belimbing, lai manalagi dan lai montong. Salah satu contoh ; dalam pengolahan pertanian, perempuan ditempatkan pada sebatas membantu suami sedangkan keputusan dalam pengelolaan sepenuhnya diambil oleh laki-laki. Di Kawasan Tahura Bukit Soeharto pada budidaya pertanian mempunyai sektor andalan berupa budidaya nanas. Pada saat nanas usia 8 bulan perempuan diberikan peran hanya menyiangi dan memberi pupuk, padahal perempuan bisa melakukan lebih dari itu yaitu dari mengolah nanas menjadi makanan maupun minuman lain dengan berbagai variasi yang bisa menghasilkan uang dan mempunyai manfaat menambah pendapatan keluarga. Penelitian-penelitian ini beliau lakukan semata demi kemajuan para perempuan Indonesia dalam mencapai Kesetaraan gender. Beliau juga menegaskan perlunya kaderisasi dan regenerasi para perempuan-perempuan yang mempunyai kepedulian dan komitmen tinggi terhadap kemajuan perempuan Indonesia. ● TRBR

kemudian dipasarkan ke berbagai daerah, memenuhi pesanan. Kini tenun dan sulam tumpar ‘Pokan Takaq’ tak hanya populer di Tenggarong, tapi juga daerah lain, bahkan mancanegara. Ia tiap bulan mengirimkan pesanan dalam jumlah banyak ke Bali, Jakarta, dan Surabaya. Bahkan belakangan, melalui sebuah perusahaan perantara di Jakarta, karyanya menjajah mancanegara, antara lain Australia dan India. Kini, Jamnah mengelola usaha beromzet rata-rata Rp 50 juta perbulan. Namun, bukan keuntungan usahanya saja yang dia syukuri. “Bahagia rasanya bisa memberi lapangan pekerjaan bagi kaum wanita yang lain,” katanya. Kini, Pokan Takaq memiliki 35 orang penenun dan 150 orang penyulam. Mereka tersebar di tiga desa di Tenggarong. “Hampir separo lebih penenun dan penyulam menjadi tulang punggung ekonomi keluarganya,” ujar ibu dari Tarwadi dan Merkiades ini. Pengalaman yang hampir sama juga dialami En Miyarti, warga desa Limbasari, Kecamatan Bobotsari, Purbalingga. Ia mengembangkan usaha batik yang sempat mati suri di desanya secara tak sengaja. Semua berawal dari kepulangan Agus Machi, sang suami, ke desa itu karena terpilih menjadi kepala desa. Meninggalkan kehidupannya di kota, ia pulang ke desa suaminya. Mengisi waktu luang, En menyibukkan diri dengan membatik. Ia menggambar sendiri motif-motif di atas kain yang akan dibatik. Keterampilan menggambar kain dengan lilin batik (malam) ini diwarisinya dari sang ibu. Pada tahun 2006, ia iseng mengikuti lomba desain batik di kabupaten. Tak diduga, batik desainnya meraih juara dalam dua katagori sekaligus, juara I dan III. Sejak itu, En total menerjunkan diri dalam bisnis batik. Di bawah label “Putri Ayu”, ia mengembangkan motif-motif langka di desanya -- semula dikenal sebagai sentra batik sebelum mati di era 1980-an -- dan berkreasi dengan motif-motif baru. Salah satu motif andalan En, adalah batik “SBY”. Mengapa disebut demikian? Rupanya, melihat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenakan batik lereng dengan pertemuan garis di tengah membentuk huruf “V” sangat membekas di hatinya. “Saya membuatnya, lalu saya beri nama batik SBY. Peminatnya membludak,” katanya tergelak. Kini, ia memberdayakan sekitar 125 orang perempuan di sekitarnya untuk menjadi pembatiknya. Bahkan, di antara pembatiknya masih berusia belasan tahun. “Mereka tadinya bekerja di pabrik di

sekitar 57,12 persen, jelas bukan angka yang main-main,” kata Menteri Koperasi dan UKM, Sjarifuddin Hassan, yang dijumpai di sela-sela hajatan menjelang KTT APEC ini. UKM, kata dia, sangat strategis dan penting tidak hanya sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran. Di kawasan regional negara-negara Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (AsiaPacific Economic Cooperation /APEC) kaum perempuan juga mendominasi sektor informal dan UKM. Bank Data Dunia tahun 2010 menunjukkan bahwa ada hampir 6 juta usaha kecil yang dimiliki perempuan di Asia Timur. Dalam hal komposisi , 59,7 persen dari mereka menekuni sektor pertanian , 22,5 persen dalam sektor perdagangan termasuk restoran dan hotel, 6,8 persen dalam sektor industri dan 5,3 persen dalam sektor jasa.

Jamnah kota, memutuskan pulang untuk menjadi pembatik,” katanya. Ia tak mematok kriteria tertentu untuk bisa bergabung dalam sanggar batiknya. “Asal bisa membatik, semua bisa bekerja di Putri Ayu. Bahkan ada seorang pembatik saya yang idiot, orang-orang menyebutnya ‘gila’, tapi hasil batikannya sangat bagus dan halus,” katanya. Berkat En, semangat membatik di desanya bangkit kembali. Limbasari kini ditetapkan sebagai Rintisan Desa Produksi Batik di Kabupaten Purbalingga. PENYOKONG EKONOMI NEGARA Indonesia memiliki jutaan sosok seperti Jamnah dan En. Data menyebut, kaum perempuan Indonesia mendominasi sektor informal. Berdasar sensus 2010, dari 240 juta perempuan Indonesia, 60 persennya menekuni sektor informal dan 54,8 persen di sektor formal. “Sedang secara nasional, sebanyak 60 persen lebih pelaku usaha kecil-menengah adalah kaum wanita,” ungkap Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar, saat membuka APEC Women and The Economy Forum di Bali, 6-8 September. Dari sisi jumlah, persentase ini tentu tak bias dianggap remeh. Jumlah UKM di Indonesia sudah mencapai 56,5 juta unit, dengan menyerap tenaga kerja lebih dari 107 juta orang atau 97,3 persen dari jumlah angkatan kerja. Selain itu, UKM juga menjadi penyokong pendapatan negara. “UKM berkontribusi terhadap PDB

TAK SELALU BERJALAN MULUS Namun, peran strategis kaum perempuan di bidang ekonomi ini tak selalu didukung perkembangannya. Bahkan, mereka kerap dihadapkan pada sejumlah kendala. Linda mengurai beberapa kendala yang dihadapi, terutama terkait akses teknologi, kualitas sumber daya, dan permodalan. “Langkah-langkah kebijakan yang inklusif bagi mereka sangat dibutuhkan,” katanya. Ia menggarisbawahi Deklarasi San Francisco tahun 2011 yang menunjukkan empat bidang untuk peningkatan perempuan dalam perekonomian di Asia dan Pasifik, yaitu akses ke pasar, kapasitas dan keterampilan, kepemimpinan perempuan, serta akses terhadap modal. Linda juga mengutip hasil pertemuan Women and The Economy Forum 2012 di St Petersburg, Rusia yang berfokus pada ekonomi inovatif, peluang bisnis, dan sumber daya manusia. “Satu hal lagi yang perlu didiskusikan dan dieksplorasi lebih lanjut adalah tentang sistem hukum dan peraturan yang diskriminatif dan praktik perbankan yang dapat menghambat akses perempuan terhadap modal dan aset,” katanya. Yang juga penting, katanya, adalah transformasi yang mendalam termasuk kemajuan teknologi untuk ekonomi dan teknologi pemberdayaan perempuan dan strategi penyebaran pengetahuan teknologi informasi di kalangan perempuan. “Teknologi informasi memperluas sumber daya perempuan pengusaha untuk lebih mudah menjangkau pelanggan, memanfaatkan data dan informasi untuk mengembangkan bisnis mereka,” katanya. Bila kendala itu bias diatasi, maka pengembangan ekonomi kaum perempuan akan lebih gampang ditingkatkan. ● STP

EDISI 5

●


9

LAPORAN KHUSUS

WAWANCARA PROF. DR. HJ. RUSMILAWATI IM, M.SI, Peneliti Perempuan Nan Tanguh Kalimantan Timur

Aktif Melakukan Penelitian Untuk Pemberdayaan Perempuan Menteri PP-PA, Linda Amalia Sari Gumelar Membuka Acara “APEC Women And The Economic Forum 2013 di Nusa Dua Bali.

Jadi Bahasan Utama dalam APEC Women and The Economy Forum

B

ukan rahasia lagi, ekonomi global ditopang usaha kecil-menengah (UKM). Ketika krisis global menghantam, UKM walau terseok namun kembali berdiri tegar. Menurut penelitian Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), penelitian, 95 persen perusahaan adalah UKM yang menyumbang hampir 60 persen dari tenaga kerja sektor swasta. Di Indonesia, data menunjukkan sekitar 85 juta atau 96 persen dari semua perusahaan di Indonesia diklasifikasikan sebagai UKM , memberikan kontribusi lebih dari 50 persen dari Produk Domestik Bruto ( PDB ) . Menurut PBB, negara-negara Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) akan mendapatkan sekitar 89 miliar dolar setiap tahun jika perempuan mempunyai potensi ekonomi mereka. Peningkatan peranan wanita terutama dalam perekonomian global inilah yang menjadi mata bahasan utama dalam pertemuan APEC Women and The Economic Forum 2013 di Nusa

10


●

2013

Dua, Bali, tanggal 6-8 September 2013 lalu. Acara ini dihadiri 820 anggota delegasi dari 20 negara ekonomi APEC dan empat negara pengamat. Acara yang bertema ‘Women as Economic Drivers’ ini dilakukan bersama dengan APEC Small Medium Enterprises Working Group (SMEWG). Untuk pertama kalinya dalam ajang pra-KTT APEC diselenggarakan pertemuan bersama antara para menteri yang menangani UKM dan menteri yang menangani isu perempuan. “Mengingat lebih dari 60 persen pelaku usaha kecil dan menengah adalah perempuan, pertemuan ini sangat strategis dalam rangka mensinergikan kebijakan di kedua kementerian,” kata Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar, usai membuka acara. Linda menyatakan Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesetaraan gender di setiap aspek pembangunan, termasuk aspek

ekonomi. “Sinergitas kedua bidang ini diharapkan dapat meningkatkan daya ungkit program dan kegiatan pemerintah maupun swasta untuk meningkatkan partisipasi dan perempuan dalam usaha kecil dan menengah,” katanya. Indonesia sebelumnya pernah menjadi tuan rumah pertemuan keempat Konferensi Peranan Perempuan dalam Pembangunan negara-negara Konferensi Islam pada Desember 2012. Salah satu mata bahasan pokok dalam pertemuan itu adalah peningkatan status dan peranan wanita dalam pembangunan ekonomi. Capaian yang diharapkan dari WEF adalah peningkatan komitmen dan kerjasama antar pemerintah dan swasta dalam perberdayaan perempuan di bidang ekonomi, khususnya UKM. Selain itu adalah meningkatkan sinergitas dan kerjasama antar forum APEC, dalam hal ini yang terkait dengan UKM, serta menyepakati rencana strategis pemberdayaan perempuan dalam lima tahun ke depan. ● STP

Menurut Rusmilawati jabatan yang ada pada dirinya adalah sebuah amanah yang harus dijaga.

S

ikap tegas, cerdas dan penuh keibuan terlihat saat penulis bertemu dan bertatap muka dengan sosok peneliti perempuan dari Kalimantan Timur satu ini. Beliau Lahir di Samarinda, 22 September 1946, diusia yang boleh dibilang tidak muda lagi, namun sepak terjangnya dalam berorganisasi dan mengabdi dalam dunia pendidikan tidak diragukan lagi. Semangat dan langkah untuk terus berkarya dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat tak pernah surut dan terhenti. Beliau sangat aktif dalam berbagai organisasi, karir berorganisasi sudah dimulai pada saat remaja dan dimulai saat menjadi mahasiswi di

EDISI 5

●


31

ARTIKEL

LAPORAN KHUSUS

M

asalah tembakau sangat identik dengan rokok, dan kebanyakan perokok adalah laki-laki dewasa, namun saat ini banyak pula ditemukan dalam masyarakat bahwa rokok tidak hanya dikonsumsi oleh kaum laki-laki saja tetapi kaum perempuan dan anakanak dibawah umur 18 tahun yang menjadi perokok dan tentu hal ini sangat membahayakan kesehatan perempuan terutama kesehatan reproduksinya serta anak akan tumbuh kembangnya dan juga membahayakan kesehatan bagi orang-orang di sekelilingnya. Isu tentang rokok dan perempuan mencakup semua permasalahan tentang gender, kesehatan janin, kanker payudara, kanker rahim, penampilan diri, dan gaya hidup. Merokok memang telah diketahui berpengaruh buruk terhadap kesehatan dan sebagai perokok

30


●

2013

pasif, yang sering terjadi pada perempuan yang mempunyai suami perokok, selain berpengaruh buruk bagi kesehatannya, juga akan membuatnya sulit untuk mempunyai anak. Merokok dapat mendorong meningkatnya Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) hal ini diakibatkan kadar nikotin tinggi yang dikonsumsi ibu pada saat kehamilan. Merokok menjadi salah satu fakta tentang kesehatan perempuan yang dinilai membahayakan dan menjadi persoalan global dewasa ini. Jumlah perokok di Indonesia semakin meningkat, bahkan Indonesia menempati posisi ketiga perokok terbesar di dunia, setelah China dan India. Sebanyak 13,63% perokok di Indonesia mulai merokok sejak usia 7 tahun (Survey Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2009). Penelitian di Jakarta menun-

jukkan bahwa pada remaja sebesar 64,8% pelajar pria dan 8,8% pelajar perempuan di Jakarta sudah merokok (data: Kementerian Kesehatan, 2009). Bahkan karena data anak yang merokok terus meningkat, negara Indonesia pernah dijuluki “Negara dengan baby smoker” tinggi. Upaya-upaya konkrit harus dilakukan oleh para pemangku kepentingan di pusat dan di daerah. Untuk menangkal bahaya merokok bagi perempuan dan anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merumuskan kebijakan pemberdayaan perempuan dan sosialisasi tentang kebijakankebijakan kesehatan yang responsif gender, yaitu kebijakan kesehatan yang merespon kebutuhan dan pengalaman serta aspirasi perempuan dan laki-laki di bidang kesehatan termasuk pentingnya memelihara kesehatan reproduksi dengan antara lain menghindari dari bahaya merokok, masyarakat sendiri perlu dilibatkan di dalam kampanye kesetaraan gender di dalam mengakses pelayanan kesehatan, termasuk bebas dari bahaya nikotin. Selain itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan edukasi dan sosialisasi bahaya merokok bagi remaja, khususnya remaja putri disertai dengan materi pendidikan gender. Salah satu tujuannya adalah meluruskan mitos yang berkembang di sebagian kelompok remaja putri bahwa merokok menjadi salah satu indikator kesetaraan gender dan modernitas. Kampanye ini perlu dimulai dari dalam keluarga dan memerlukan keterlibatan aktif kedua orang tua, ayah dan ibu. Kampanye peringatan bahaya merokok perlu terus dilakukan pada berbagai kesempatan dengan melibatan publik secara luas yang memberikan muatan penyadaran bagi masyarakat mengenai ancaman dan bahaya merokok, khususnya di kalangan perempuan dan remaja putri. Disamping itu menggalang dukungan semua pihak (pemerintah dan kelompok masyarakat) untuk mendorong pemerintah lebih serius melindungi warga negaranya dari bahaya merokok dengan meratifikasi Konvensi WHO tentang Pengendalian Tembakau (Convention of Tobacco Control). Selain kampanye, juga diharapkan bagaimana kita semua dapat mendorong lembaga pemerintah yang terkait untuk meningkatkan cukai penjualan rokok, karena semakin mahal harga rokok, masyarakat akan semakin menghitung pengeluaran dan diharapkan akan mengalokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih primer. ● FT (DISARIKAN DARI SAMBUTAN MENTERI PP DAN PA PADA ACARA PERINGATAN HARI KARTINI WANITA INDONESIA TANPA TEMBAKAU “KARTINI DULU DAN KINI” JAKARTA, 22 APRIL 2013

Terhadang Banyak Kendala

Menteri PP & PA Linda Amalia Sari Gumelar bersama Menteri Koperasi & UKM Sharif Hasan berdialog bersama para delegasi dan peserta Pertemuan “APEC Women And The Economic Forum 2013” Di Westin Hotel Nusa Dua, Bali.

DIBANDING NEGARA TETANGGA, USAHA KECIL-MENENGAH (UKM) KITA JAUH TERTINGGAL. NAMUN KENDALA JUGA BUKANNYA TAK DIHADAPI SEJUMLAH NEGARA.

M

ari buka-bukaan dalam pengembangan usaha kecil-menengah (UKM) di negeri ini. Penting diakui, ada beberapa masalah yang dihadapi oleh Indonesia dalam mengembangkan kewirausahaan, kata Menteri Koperasi dan UKM, Sjarifuddin Hassan. Pertama, Indonesia menghadapi kurangnya lembaga pelatihan dan pendidikan pro-

fesional untuk menghasilkan pengusaha profesional di dalam negeri. Kedua, Indonesia menghadapkan dengan lingkungan bisnis yang tidak menguntungkan untuk pertumbuhan kewirausahaan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan perizinan usaha, yang sekarang semua pemerintah daerah harus mengembangkan one stop services untuk itu. Ketiga, Indonesia memiliki kekurangan pengusaha yang dapat mengajar, melatih, dan mendidik masyarakat umum untuk menjadi pengusaha. “Dan keempat, sebagian besar penduduk Indonesia karena pengaruh budaya lebih memilih untuk menjadi pegawai pemerintah ketimbang pengusaha setelah menyelesaikan pendidikan mereka di universitas atau akademi,” katanya, saat berbicara dalam forum APEC Women and The Economy di Bali, akhir pekan lalu.

Selain masalah di atas, Indonesia juga dihadapkan pada tantangan memperpendek kesenjangan antara negara maju dan berkembang di kawasan APEC. Untuk itu, pengusaha yang mampu berkompetisi dan berbasis pengetahuan harus terus digenjot jumlahnya untuk meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia. UKM inovatif dan kreatif harus dipromosikan dan lulusan perguruan tinggi harus didorong untuk menjadi wirausahawan baru. Rasio pengusaha di Indonesia, kata Sjarifuddin, masih tertinggal dari ekonomi APEC lainnya. Bahkan jika dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia, Singapura, dan Australia, sangat jauh tertinggal. Di Malaysia, rasio pengusaha di 2012 mencapai 3,1 persen, Singapura 7,2 persen, dan Australia 11,3 persen. Sementara Indonesia, masih

EDISI 5

●


11

LAPORAN KHUSUS

ARTIKEL

Perempuan dan

Tembakau Menteri PP & PA Linda Amalia Sari Gumelar bersama Menteri Koperasi & UKM Sharif Hasan berfoto bersama para delegasi dan peserta pertemuan “APEC Women And The Economic Forum 2013” Di Westin Hotel Nusa Dua, Bali. di bawah 2 persen. “Semakin tinggi rasio semakin baik kesejahteraan rakyat di negara ini. Oleh karena itu Indonesia harus mampu meningkatkan rasio pengusaha mencapai 2 persen paling tidak tahun ini,” katanya. Mengutip ekonom Kristus Hall yang berbicara dalam APEC SME Ministerial Meeting di Acapulco, Meksiko, Indonesia seharusnya memiliki 20 juta UKM non-pertanian pada tahun 2020, jika Indonesia ingin bersaing dengan negara lain di kawasan APEC. “Tantangan ini harus menjadi kekuatan untuk mempromosikan kewirausahaan di negeri ini. Jika tidak, Indonesia hanya akan selalu menjadi pasar dari produk dari negara tetangga,” katanya. PERMODALAN MENJADI SANDUNGAN Sejauh ini, ada 55,2 juta UKM di negeri ini. Dengan asumsi lapangan kerja yang terbatas dan banyak perusahaan besar membatasi jumlah karyawan karena suramnya ekonomi, maka UKM menjadi penyelamat dari sisi ini. Persoalan lain: permodalan UKM masih sangat terbatas. Akses mereka pada lembaga keuangan, termasuk perbankan, untuk mendapatkan kredit usaha, masih sangat terbatas. Kalaupun mudah, mereka dihadapkan pada kendala lain: agunan dan bunga yang tinggi. Bukan rahasia juga, banyak pelaku UKM yang “lugu” saat berhadapan dengan lembaga perbankan. Penelitian Bank Dunia tahun 2011 menyatakan, hanya 20

12


●

2013

persen orang dewasa Indonesia yang memiliki rekening di lembaga keuangan formal. Dari data olahan Bank Indonesia (BI) dan badan Pengawas Pasar Modal Lembaga keuangan (Bapepam-LK) tahun 2012, pembiayaan UKM di Indonesia hanya 20,1 persen dari total kredit perbankan di negeri ini. Dari total pembiayaan UKM sebesar Rp 612 triliun, porsi pembiayaan untuk usaha mikro hanya 20,7 persen. Sejumlah terobosan terkait hal ini telah dilakukan. Kementerian Koperasi dan UKM menyiapkan kredit bagi usaha kecil mikro sebanyak Rp 500 miliar untuk tahun ini. Namun dana pinjaman murah yang dijamin pemerintah ini baru diserap oleh sekitar 9 juta pelaku UKM, dari sekitar 56, 5 juta unit UKM. Karenanya, kata Sjarifuddin, para pelaku industri usaha rakyat khususnya perempuan yang banyak bergerak di sektor ini diharapkan bisa memanfaatkan dana itu. “Kementerian mendorong pelaku usaha industri rakyat untuk bisa mengajukan kredit dan bisa menerima kredit usaha rakyat. Karena ini merupakan program yang dijamin pemerintah,” katanya. Dalam skema ini, katanya, kredit di bawah Rp 20 juta diberikan tanpa agunan. “Penyalurannya melalui bank yang kita tunjuk. Mereka tidak akan mempersulit, tapi akan memudahkan para nasabah,” ujarnya. Menurutnya, seperti di banyak negara peserta APEC, UKM juga turut menopang per-

ekonomian negara. Indonesia memiliki sekitar 56,5 juta unit UKM, dan sebagian besar, atau sekitar 60 persen, dimiliki oleh kaum wanita. “Perempuan di samping ulet dalam bidang usaha juga disiplin dalam pengembalian dana kredit. Kami dari Kementerian di samping memberikan pinjaman kredit juga memberikan pelatihan, pendampingan dan fasilitas membuka pasar,” ujarnya. Sjarifuddin menyatakan, peran UKM tak bisa dianggap remeh. Selain menyumbang pendapatan negara, UKM juga menyerap banyak tenaga kerja. Di Indonesia, UKM menyerap lebih dari 107 juta tenaga kerja atau sekitar 97,3 persen dari total angkatan kerja. Sedang sumbangan UKM bagi GDP adalah sekitar 57,12 persen. “Ini berarti UKM memegang peran sangat strategis dan penting, tak hanya sebagai mesin pertumbuhan ekonomi tapi juga menciptakan lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran,” katanya. DIALAMI OLEH BANYAK NEGARA Kendala pengembangan UKM tak hanya dialami Indonesia. Sejumlah besar hambatan menjadi alasan utama mengapa pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) belum cukup kuat untuk mendorong perekonomian di Filipina. “ Dua tahun dari sekarang, Filipina dan negara ASEAN lainnya akan bergerak menuju pasar tunggal dan basis produksi di bawah Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) pada tahun 2015. Namun,

EDISI 5

●


29

LAPORAN KHUSUS

BERITA kesiapan usaha kecil dan menengah kami masih menarik tanda tanya besar,” kata Wakil Presiden Institute for Development Studies (PID) Filipina, Rafaelita Aldaba. Ia menyatakan, lemahnya kinerja UKM di negaranya terutama terkait akses yang buruk terhadap keuangan, teknologi , dan keterampilan, serta kesenjangan informasi dan kesulitan dalam kualitas produk dan pemasaran. Studi ini menyebutkan bahwa survei persepsi dilakukan untuk mengevaluasi dampak dari kerangka kerja ini. Di Filipina, UKM meliputi hampir 99,6 persen dari total badan usaha swasta. Namun, katanya, mereka hanya menyerap 61,2 persen dari total tenaga kerja dan menyumbang 35,7 persen PDB. “Yang memprihatinkan, Total nilai tambah dan distribusi ukuran perusahaan tidak berubah secara signifikan dalam dua dekade terakhir,” katanya. Usaha mikro masih mendominasi UMKM, dengan pangsa 91,6 persen. Sedangkan usaha menengah dan kecil hanya menyumbang 0,4 persen dan 7,7 persen. Selain itu , meskipun berbagai program dan kebijakan diciptakan untuk UKM, akses terhadap permodalan tetap menjadi salah satu

faktor yang paling penting yang mempengaruhi daya saing sektor ini. “Masih banyak bank swasta yang enggan untuk memberikan pinjaman kepada UKM karena kurangnya informasi kredit dan rendahnya apresiasi terhadap pinjaman untuk usaha kecil,” katanya. Namun ada hal menarik yang sudah dikembangkan negara ini, yaitu sistem mentoring baik dari pemerintah maupun perusahaan swasta. Sistem ini, kata Jeannie E Javelosa, salah satu pendiri Echostore, organisasi nirlaba yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, dilakukan berjenjang mulai dari tingkat yang paling bawah. “Terutama untuk hal-hal yang terkait dengan keterampilan,” kata Javelosa, saat berbicara dalam panel diskusi APEC Women and The Economy Forum yang diselenggarakan di Nusa Dua itu. Mentoring oleh perusahaan besar pada UKM juga dilakukan di Australia. Menurut Cynthia Balogh, National Program Manager Austrade, perusahaan-perusahaan yang telah mapan menggunakan program kemitraan dengan UKM dan aktif melakukan mentoring. Beda dengan beberapa negara APEC, kata Balogh, persoalan teknologi informasi

dan permodalan tak begitu menjadi kendala di negara ini. “Karena wilayah geografis kami, adalah hal biasa mentoring dilakukan dengan menggunakan video conference,” katanya, saat berbicara di forum yang sama. Kalaupun ada persoalan, katanya, adalah terkait dengan kinerja ekspor yang masih sangat kurang. Sebagian besar karena perspektif internal yang menyangkut faktor manajerial dan atau organisasi, atau faktor eksternal terkait akses dan lingkungan. Yang selangkah lebih maju dalam pemberdayaan UKM adalah Cina. Sektor UKM di negeri ini memberi kontribusi 60 persen dari output industri Cina dan menciptakan 80 persen dari pekerjaan yang ada di negeri itu. Tapi beberapa tahun ini UKM Cina juga mengalami kesulitan dan beberapa bahkan terancam runtuh. Kelangkaan listrik, modal, dan tenaga kerja telah membawa mereka pada kondisi ini, selain melonjaknya harga bahan pokok. Namun, mereka meyakini UKM di Cina akan tumbuh terus selama lima tahun ke depan dan mencapai tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata 8 persen. ● STP

Menteri PP & PA mengunjungi Tempat Penitipan Anak di Kantor Bupati Badung, Bali. merupakan potensi dan kekayaan bangsa yang tak ternilai. Besarnya potensi anak Indonesia tersebut, pemerintah telah bekerja keras dalam upaya meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak, memenuhi hak anak serta melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan dan perlakuan salah. Sehingga di tahun 2006 dibuatlah strategi pengembangan KLA sebagai bukti keseriusan pemerintah RI untuk ikut menciptakan sebuah dunia yang layak bagi anak (a world fit for children). Selain itu, isu anak sama dengan isu gender yang bersifat cross cutting issue. Melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) maka pelaksanaan KLA diharapkan dapat diintegrasikan ke dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah. Untuk itu Kementerian PP dan PA juga telah mulai mensinergikan antara perwujudan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak ke dalam strategi pembangunannya. Sebagai contoh diwujudkan dalam penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yang semula hanya mengukur pelaksanaan PUG, maka sejak tahun 2013 telah mengintegrasikan beberapa indikator pemenuhan hak anak ke dalamnya. Munculnya berbagai tindak kekerasan

28


●

2013

terhadap anak, mulai dari kekerasan, kurang gizi, penelantaran sampai eksploitasi terhadap anak, mengindikasikan masih ada masalah dalam upaya mensejahterakan anak di Indonesia. Salah satu masalah tersebut karena dalam pembangunan anak masih dilakukan secara parsial, terkotak-kotak kurang terkoordinasi dan tidak terintegrasi. Padahal untuk mengatasi masalah anak tersebut tidak bisa dilakukan hanya oleh satu pihak, diperlukan kolaborasi dan kerjasama semua pihak, bukan hanya antar instansi atau antar SKPD, tetapi juga memerlukan keterlibatan masyarakat, dunia usaha, keluarga, dan anak itu sendiri. “Dalam Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2013 pada bulan Juli lalu, Bapak Presiden telah menegaskan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota untuk memastikan kondisi wilayahnya makin layak bagi anak, antara lain dengan mengalokasikan anggaran yang cukup dari APBD untuk membangun taman bermain, ruang terbuka hijau, sarana olahraga, dan fasilitas lainnya yang bermanfaat dan dibutuhkan bagi tumbuh kembang anak, karena pada umumnya sarana dan prasarana tersebut semakin hari semakin berkurang karena terdesak oleh kepentingan bisnis, pemukiman dan perkantoran”

ujar Linda Amalia Sari Gumelar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saat membuka kegiatan ini. Demi mewujudkan strategi pengembangan KLA ini maka kegiatan yang dihadiri kurang lebih 300 peserta dari seluruh provinsi dan sebagian kabupaten/kota di Indonesia ini, sedikit berbeda dengan pelaksanaan Rapat Kordinasi Teknis tahun-tahun sebelumnya yaitu dibuatnya sarana tukar pengalaman dalam pengembangan KLA bagi para pimpinan daerah melalui Forum Dialog antara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan para Bupati/Walikota, dan antar Bupati/Walikota. Melalui forum dialog ini diharapkan dapat meningkatkan komitmen dalam perwujudan KLA dan untuk mengetahui berbagai permasalahan anak yang muncul beserta upaya penyelesaian yang tepat di setiap daerahnya masing-masing. Kegiatan ini menghadirkan berbagai narasumber yang cukup berkompeten dalam bidangnya seperti BAPPENAS, SIKIB, APSAI, Asdep KLA, Tim Evaluasi KLA, Forum Anak Nasional, UNICEF, Plan International, Wahana Visi Indonesia dan perwakilan dari pemerintah daerah yang cukup berhasil dalam melaksanakan strategi pengembangan KLA. ● HM

Menteri PP & PA.

EDISI 5

●


13

LAPORAN KHUSUS

BERITA

Linda Amalia Sari Gumelar: Bukan Sekadar Slogan

T

ema utama pertemuan APEC Women and The Economy Forum 2013 di Bali, “Perempuan sebagai Driver Ekonomi”, bukan sekadar slogal. Tema ini dipilih, kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia sari Gulemar, sebagai tindak lanjut dari pernyataan Pemimpin APEC 2010 atas pengakuan perempuan sebagai salah satu motor pertumbuhan utama untuk kawasan APEC. “Bukti baik di negara maju maupun berkembang menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi perempuan akan menghasilkan lebih cepat dan pertumbuhan yang lebih adil, menciptakan peluang bisnis yang lebih besar, dan meningkatkan daya saing ekonomi,” katanya. Selain itu, dengan peningkatan jumlah penduduk muda di wilayah ini, juga diperlukan untuk menyediakan akses dan kesempatan bagi mereka untuk berkreasi dan berinovasi. “Partisipasi mereka tidak hanya berkontribusi terhadap perekonomian tetapi juga untuk kemajuan sumber daya manusia sebagai aset pembangunan,” katanya.

14


●

2013

Deklarasi San Francisco 2011 menekankan bahwa partisipasi aktif perempuan dalam perekonomian di semua tingkatan juga akan menghasilkan manfaat sosial dan lingkungan yang menguntungkan yang penting dalam mengatasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagai gambaran, di sebagian besar negara anggota APEC, usaha kecil dan menengah (UKM) memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja. Data Bank Dunia 2010 menunjukkan bahwa ada hampir 6 juta usaha kecil yang dimiliki perempuan di Asia Timur, dengan komposisi 59,7 persen bergerak di sektor pertanian; 22,5 persen di sektor dalam perdagangan termasuk restoran dan hotel, 6,8 persen di sektor industri, dan 5,3 persen di sektor jasa. Namun, kata dia, tindakan lebih lanjut masih diperlukan untuk memastikan bahwa perempuan memiliki peran lebih dalam bidang UKM dan industri kreatif. “Data global berbicara bahwa industri kreatif telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa dengan setidaknya 5 persen per tahun,” katanya. ●

Sjarifuddin Hassan, Menkop dan UKM

U

KM , termasuk yang dioperasikan oleh perempuan di sektor informal, start-up, dan usaha

mikro, telah muncul sebagai tulang punggung dan mesin pertumbuhan untuk sebagian besar ekonomi di kawasan APEC . Di sisi lain, lebih dari tiga dekade terakhir, perempuan telah membuat langkah ekonomi yang luar biasa sebagai pelaku dan pemilik perusahaan berukuran kecilmenengah (UKM) dan menjadi salah satu motor ekonomi negaranya. Namun harus diakui, mereka masih menghadapi banyak kendala. Karenanya, langkah-langkah kebijakan yang inklusif bagi mereka sangat dibutuhkan. Menurut pendapat saya, kebijakan yang ditargetkan harus melibatkan mempromosikan kewirausahaan, meningkatkan akses keuangan, dan mengembangkan lingkungan bisnis yang menguntungkan. Kami di Indonesia memiliki apa yang disebut Triple Track plus Strategy, yang terdiri dari Pro Growth, Pro Job, Pro Poor, dan Pro Environment. Dalam Pro Growth, pemerintah ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan ekuitas untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam menjalankan bisnis. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga telah meluncurkan “Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia”. Pro Job diharapkan dapat memberikan lebih banyak pekerjaan. Pro Poor adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan Pro environment adalah untuk melestarikan lingkungan kita, terutama untuk mengurangi efek negatif dari perubahan iklim. Berdasarkan strategi pengembangan tersebut di atas, pemerintah memfokuskan pada pengembangan koperasi, yang kini mencapai 200.088 unit. Selain itu, pengembangan UKM juga sangat penting dan strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Koperasi dan UKM adalah tulang punggung bagi pertumbuhan ekonomi, dan peran koperasi dan UKM yang dimiliki perempuan menjadi salah satu target utama pembangunan. ●

Penguatan Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Anak

Menteri PP & PA Linda Amalia Sari Gumelar membuka rapat teknis Kota Layak Anak (KLA) di Hotel Mercure, Bali.

T

ahun ke – 7 sejak tahun 2006 dimulainya pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), suatu kabupaten dan kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak anak. Saat ini terdapat 110 Kabupaten/Kota yang telah berkomit-

men untuk mewujudkan KLA. Untuk menyamakan persepsi tentang upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui KLA dan sebagai sarana tukar pengalaman dalam pengembangan KLA untuk memahami peluang dan solusi terkait isu pemenuhan hak dan perlindungan anak, maka tahun ini diselenggarakanlah Rapat Kordinasi Teknis KLA yang bertema “Penguatan Komitmen dalam Pemenuhan Hak Anak melalui Kabupaten/ Kota Layak Anak” selama 3 (tiga) hari terhitung dari tanggal 28 – 30 Oktober

2013 di Hotel Mercure Harvestland Bali. Seperti diketahui, sejak tahun 1990, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Dengan meratifikasi konvensi tersebut, maka Indonesia berkewajiban memenuhi seluruh hak anak sebagaimana tercantum KHA, melindungi seluruh anak serta mendengarkan pandangan/pendapat anak. Mengingat jumlah anak telah mencapai 34% dari seluruh penduduk Indonesia atau sekitar 84 juta anak, maka jelaslah anak

EDISI 5

●


27

BERITA

LAPORAN KHUSUS

Pelatihan Ekonomi Mikro dan Lingkungan di Desa Nelayan Tanjung Benoa

K

ementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) bekerjasama dengan Standard Chartered Bank melakukan kegiatan kemasyarakatan, sebagai rangkaian kegiatan APEC Women and the Economy Forum (WEF) 2013 yang bertajuk Perempuan sebagai Penggerak Ekonomi atau Women as Economic Driver. Kegiatan yang dilaksanakan di desa nelayan Tanjung Benoa ini mengikut sertakan para delegasi APEC WEF ditandai dengan kegiatan pelepasan tukik atau anak penyu ke habitatnya, penanaman pohon, serta melihat langsung kegiatan pelatihan manajemen keuangan sederhana bagi perempuan ekonomi mikro dan penopang ekonomi keluarga. Dalam kegiatan yang juga diikuti sejumlah pejabat dan perwakilan dari negara APEC lainnya. Para delegasi juga bersosialisasi dengan peserta pelatihan keuangan. Kegiatan yang menggabungkan antara program sosial dan lingkungan ini adalah bentuk nyata dari kemitraan sektor publik dan swasta untuk membantu meningkatkan kapasitas serta kes-

26


●

2013

ejahteraan masyarakat. Kegiatan yang kali ini diadakan di sebuah desa nelayan, tidak terlepas dari kerja keras komunitas lokal setempat, dibawah bendera P3MP (Pusat Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat Pesisir) Kabupaten Badung, di Tanjung Benoa - Bali. Sebagai pelengkap, dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan lingkungan, KPP-PA dan Standard Chartered Bank juga mengajak masyarakat untuk gemar membaca. Kegiatan ini difasilitasi dalam bentuk penyerahan fasilitas pojok baca perempuan dan anak kepada pembina komunitas lokal. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PP&PA), Linda Amalia Sari Gumelar mengungkapkan: ”Kegiatan sosial dan lingkungan saat ini menjadi salah satu prioritas pembangunan dan isu strategis, karena melibatkan langsung para pemangku kepentingan dari berbagai negara delegasi APEC WEF 2013 untuk melihat secara konkrit peran perempuan pelaku usaha ekonomi mikro sebagai penopang ekonomi keluarga. Hari ini kita juga telah melihat kerjasama

antara sektor publik dan swasta seperti yang kami lakukan bersama dengan Standard Chartered Bank, dalam upaya meningkatkan kapasitas perempuan sebagai penggerak ekonomi. Hal ini membuktikan bahwa minat dan partisipasi kaum perempuan dalam usaha ekonomi mikro terus terakomodir dengan baik oleh pihak dunia usaha. Saya juga mengharapkan kegiatan ini mampu menginspirasi dan mendorong para kaum perempuan serta pihak dunia usaha lainnya, untuk terus bersinergi memajukan perekonomian bangsa. Selain itu kegiatan pelestarian lingkungan yang diterapkan pada kegiatan ini, diharapkan mampu membawa manfaat dan perbaikan lingkungan di masa yang akan datang”. Sementera itu, CEO Standard Chartered Bank Indonesia, Tom Aaker mengutarakan: “Sebagai sebuah Bank yang telah berada di Indonesia selama 150 tahun sejak 1863, kami terus berkomitmen menjadi bagian dari negeri yang luar biasa ini. Kami berkomitmen menjalankan janji Here for good kami di Indonesia, melalui pengembangan produk dan layanan, termasuk digitalitas yang terus kami lakukan, serta dukungan berkelanjutan ke regulator dan masyarakat, Melalui program pelatihan keuangan seperti ini, kami berharap dapat meningkatkan keterampilan perempuan sebagai pengelola keuangan keluarga maupun usaha mikronya. Kami melihat, sesungguhnya perempuan memiliki peranan yang amat penting dalam pencapaian kesejahteraan bangsa. Program pelatihan dan diskusi keuangan ini sendiri telah kami jalankan secara langsung kepada lebih dari 500 perempuan pengusaha mikro, termasuk di Bali untuk yang kedua kalinya di tahun ini, dengan melibatkan sejumlah staff kami sebagai tenaga kerja sukarela yang bertindak sebagai fasilitatornya.” Dalam kegiatan ini, para delegasi APEC WEF 2013 juga sekaligus berkesempatan mempelajari ragam budaya dan sistim kemasyarakatan di Indonesia, termasuk tentang peran dan fungsi Banjar bagi masyarakat Bali. ●

Kuan Chung-ming, Menteri Perencanaan Ekonomi dan Pembangunan Taiwan

Lynne Yelich, Menteri Luar negeri Kanada

Meng Xiaosi, Wakil Presiden Federasi Wanita Cina

W P

enguatan peran perempuan dalam pembangunan ekonomi di negara-negara Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik sangat penting. Industri kecil-menengah yang dimiliki kaum perempuan, harus diakui merupakan penyokong terbesar di kawasan ini. Pertemuan APEC Woman and The Economy Forum menjadi penting karena itu, karena dalam forum ini berbagai kepentingan bertemua. Diharapkan melalui peningkatan dialog kebijakan dan komunikasi sektor publik-swasta, negara-negara anggota APEC dapat bekerja untuk meningkatkan partisipasi ekonomi dan kesempatan kerja bagi perempuan. ●

anita, khususnya di negara ekonomi berkembang, menghadapi tantangan dalam mencapai partisipasi penuh dan setara dalam masyarakat dan dalam ranah ekonomi. Namun jangan lupa, kontribusi besar wanita bagi perekonomian dan masyarakat dan keluarga mereka sangat besar. Karenanya, kami berkomitmen untuk mendukung partisipasi ekonomi perempuan, termasuk usaha kecil dan menengah. Pertemuan APEC Women and The Economy Forum ini menjadi krusial karenanya. Di sini masing-masing delegasi saling bertukar ide dan membuat rekomendasi untuk kebijakan yang mendorong kewirausahaan melalui usaha kecil dan menengah dan keterlibatan perempuan dalam pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia - Pasifik. Mewakili lebih dari 50 persen dari PDB global dan dengan keanggotaan meliputi empat dari lima mitra dagang utama Kanada, APEC memainkan peran penting bagi Kanada, tak hanya terkait ekonomi, tapi juga pembangunan dan kepentingan keamanan di kawasan AsiaPasifik. ●

K

esetaraan gender penting bagi pembangunan dunia yang lebih baik. Dari tahun ke tahun, kiprah wanita dalam berbagai sektor kian menggembirakan. Dalam bidang ekonomi, wanita di banyak negara, termasuk di Cina, tak hanya sebagai figuran tapi juga penyokong utama. Hal ini dapat dimengerti, karena perkembangan upaya pemberdayaan perempuan di kawasan Asia, khususnya di antara negara-negara APEC sangat menggembirakan. Tingkat pendidikan perempuan di kawasan ini makin tinggi. Walau memang harus diakui, masih banyak kebijakan yang diskriminasitif terhadap kaum wanita. Karenanya, prespektif gender perlu terus ditekankan dan dimasukkan dalam aneka kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan ekonomi. ●

EDISI 5

●


15

Galeri Foto

LAPORAN KHUSUS

Sektor Informal Indonesia

Didominasi Perempuan PEMERINTAH INDONESIA TERUS MENGGENJOT PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN BAGI KAUM PEREMPUAN. HAL INI DIMAKSUDKAN AGAR LEBIH BANYAK LAGI KAUM PEREMPUAN YANG MEMASUKI PASAR KERJA DI SEKTOR FORMAL.

FOTO: ANTHONY FIRDAUS/HUMAS KPP-PA

Menteri PP dan PA, Linda Amalia Sari Gumelar di dampingi oleh Gubernur DKI, Jokowi melepas peserta Reebok Pink Ribbon Fun Walk dalam rangka kampanye deteksi dini pencegahan kanker payudara di Fx Sudirman.

FOTO: ASEP KOSSASIH/HUMAS KPP-PA

Menteri PP & PA Linda Amalia Sari Gumelar menerima delegasi dari Kanada disela-sela acara Pertemuan Asia Pasific Economic Cooporation (APEC)” Di Westin Hotel, Bali.

16


●

2013

Menteri PP-PA, Linda Amalia Sari Gumelar Menerima Penghargaan Dalam Apresiasi Bhakesra Oleh Menteri Kordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono Di Hotel Borobudur.

Meneg PP & PA, Linda Amalia Sari Gumelar Menjadi Pembicara Dalam Acara Ceramah Pembekalan Kepada Istri Perwira Siswa Dikreg Li Seskoad Ta 2013. Bertempat Di Gd. Sutoyo Seskoad, Bandung

EDISI 5

●


25

Galeri Foto

LAPORAN KHUSUS FOTO: ANTHONY FIRDAUS/HUMAS KPP-PA

Menteri PP & PA Linda Amalia Sari Gumelar menerima delegasi dari Amerika disela-sela acara Pertemuan Asia Pasific Economic Cooporation (APEC)” Di Mulia Hotel, Bali. Menteri Pp-pa, Linda Amalia Sari Gumelar Menghadiri Acara Dari Lifebuoy Terkait Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (Phbs) Dengan Tema 5 Tahun Bisa Untuk Ntt Di Carrefour Lebak Bulus, Jakarta.

FOTO: ANTHONY FIRDAUS/HUMAS KPP-PA

Menteri PP & PA Linda Amalia Sari Gumelar Menerima Delegasi Dari Australia Disela-sela Acara Pertemuan Asia Pasific Economic Cooporation (Apec)” Di Mulia Hotel, Bali.

24


●

2013

K

aum perempuan Indonesia mendominasi sektor informal. Berdasar sensus 2010, dari 240 juta perempuan Indonesia, 60 persennya menekuni sektor informal dan 54,8 persen di sektor formal. Sedang secara nasional, sebanyak 60 persen lebih pelaku usaha kecil mikro adalah kaum wanita. Hal ini diungkapkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar, saat melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Kanada, Lynne Yelich. Pertemuan itu dilakaukan di sela-sela APEC Women and The Economy Forum 2013 di Nusa Dua, Bali. Menurut Linda, pemerintah Indonesia terus menggenjot peningkatan pendidikan dan keterampilan bagi kaum perempuan. Hal ini dimaksudkan agar lebih banyak lagi kaum perempuan yang memasuki pasar kerja di sektor formal. Sejak reformasi, kata dia, kesetaraan gender di sektor formal terus meningkat. “Banyak kaum wanita yang kini masuk dalam posisi kunci baik dalam pemerintahan maupun sektor swasta,” kata Linda.

Jika sebelum 2008 jumlah pejabat eselon satu di pemerintahan di bawah 10 persen, kini jumlahnya mencapai 18 persen. Di sisi lain, kebijakan yang ramah gender, katanya, terus didorong di semua kementerian dan pemerintah daerah. Linda menyatakan, kini sebanyak 30 kementerian dan 20 provinsi telah memberlakukan kebijakan yang reponsif gender. “Kepentingan perempuan masuk dalam grand design kebijakan, termasuk dari sisi anggaran,” katanya. Pada kesempatan itu, Linda juga menyatakan tentang pemberdayaan bagi perempuan yang menjadi kepala keluarga. Menurutnya, mereka diberi bekal keterampilan agar bisa berdaya secara ekonomi. “Memang belum semua tersentuh, tapi kami terus meningkatkan upaya itu,” katanya. Menurutnya, berdasàr data yang dihimpun kementeriannya, sebanyak 8 juta wanita Indonesia menjadi kepala keluarga. Mereka berada dalam kondisi ini karena perceraian, kematian suaminya, atau menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Tanpa bekal keterampilan atau pendidikan yang memadai, mereka

akan menjadi tak berdaya secara ekonomi. Yelich bersama jajarannya secara khusus menemui Linda untuk menyampaikan beberapa perubahan kelembagaan di negara itu, terutama yang terkait dengan program kemitraan internasional. Salah satunya, kata dia, adalah dileburnya lembaga Canada International Development Agency menjadi satu lembaga di bawah Kementerian Luar Negereri. “Perubahan mulai efektif tahun ini,” katanya. Dengan perubahan ini, kata dia, kebijakan bantuan dan kemitraan luar negeri berada di bawah satu atap, yaitu di bawah kementeriannya. “Namun tak akan berdampak banyak pada apa yang sudah kami jalin dengan Indonesia,” katanya. Terkait hal ini, Linda meminta agar kemitraan terkait pemberdayaan dan perlindungan anak yang selama ini telah terjalin antara Indonesia dan Kanada terus dilanjutkan. Ia juga meminta Kanada turut mensosialisasikan hasil pertemuan APEC Women and The Economy Forum, terutama menyangkut usaha kecil mikro yang digawangi kaum wanita dengan para pemangku kepentingan di negara itu dan di kawasan regionalnya. ● STP

EDISI 5

●


17

Galeri Foto

ARTIKEL

BPPKB Provinsi Sulawesi Selatan Maksimalkan Pengelolaan Dana Dekonsentrasi

S

ebagai bentuk penghargaan atas kinerjanya yang baik dalam menangani pengarusutamaan gender dan program pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Provinsi Sulawesi Selatan terpilih sebagai satu dari 10 penerima dana dekonsentrasi tahun 2013 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sedangkan daerah lain yang juga terpilih menerima anggaran dekon ini diantaranya adalah Jambi, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, NTB, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku. Pemberian dana dekonsentrasi ini merupakan sebuah stimulan. Selanjutnya, pemerintah kota diharapkan dapat menyerap program ini dan melanjutkannya di APBD sehingga kedepan tidak tergantung pada APBN. Menurut Sekretaris BPPKB Provinsi Sulawesi Selatan, Suciati Sapta Margani, dana yang telah diterima pada sekitar akhir bulan Juli 2013 ini akan dimaksimalkan untuk penguatan implementasi Pengarusutamaan gender dan membangun sistem

kesejahteraan dan perlindungan anak. Permasalahan gender hingga saat ini masih menjadi pembicaraan, fenomena sekarang ini, masih banyak kalangan baik dari elite politik, penentu kebijakan maupun masyarakat yang belum mengenali, memahami, dan mengerti konsep gender secara benar. Begitu juga yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan, dalam pengimplementasian Pengarusutamaan Gender (PUG) di Sulawesi Selatan masih menghadapi berbagai kendala, diantaranya adalah pemahaman penentu kebijakan yang masih kurang terkait Pengarusutamaan Gender. Untuk itu BPPKB bekerjasama dengan Sekretaris Daerah (Sekda) melakukan pertemuan yang dipimpin langsung oleh Sekda untuk mengadvokasi seluruh kepala

SKPD di sulawesi Selatan. Sementara itu, Dana dekon yang diterima dinilai cukup membantu dalam melakukan pengembangan dan penguatan jejaring dan menguatkan vokal point, memfasilitasi acara pelatihan PPRG yang ditingkatkan sampai ke kabupaten/kota, dan berbagai pelatihan lainnya, BPPKB saat ini juga sedang menyusun rencana aksi daerah. TERBENTUK POKJA PUG Yang menarik, advokasi PUG yang disampaikan kepada Bapeda dan Sekda direspon sangat baik dengan terbentuknya Pokja PUG di tim penyusunan RPJMD 2013 - 2018. Di dalam RPJMD, secara spesifik diarah kebijakan dan strategi muncul indikator terselenggaranya Pengarusutamaan Gender, dengan sasaran meningkatnya kesetaraan gender, keberdayaan perempuan dan perlindunagn anak, terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas, responsif gender dan memperhatikan kearifan lokal. Sementara, diarah kebijakan umum sasarannya adalah penguatan kelembagaan dan tata laksana pemerintahan daerah yang responsif gender. Yang indikatornya dilekatkan di Bapeda dengan indikator jumlah perencanaan dan pengganggaran yang responsif gender di provinsi dan kabupaten/kota. ● ESN

Menteri PP & PA Linda Amalia Sari Gumelar berdialog dengan para pemenang Kidpreneur Award 2013 di Jakarta.

Menteri PP & PA Linda Amalia Sari Gumelar Menerima Delegasi Dari Kanada Disela-sela Acara Pertemuan Asia Pasific Economic Cooporation (Apec)” Di Westin Hotel Bali, Minggu Pagi 8 September 2013.

Menteri PP & PA Linda Amalia Sari Gumelar Menerima Delegasi Dari China Taipe Disela-sela Acara Pertemuan Asia Pasific Economic Cooporation (Apec)” Di Mulia Hotel Bali, Jumat Siang 6 September 2013.

Suciati Sapta Margani

18


●

2013

EDISI 5

●


23

Galeri Foto

BERITA

MESKI PARTSIPASI POLITIK PEREMPUAN MENINGKAT

Kuota 30 Persen Belum Tercapai

Menteri PP & PA, Linda Amalia Sari, Membuka Kegiatan P.a.c.e And All Partners Conference.

Menteri Pp & Pa Linda Amalia Sari Gumelar Bersama Bupati Badung Anak Agung Gede Agung Menanam Pohon Di Pinggir Pantai Benoa, Bali, Sabtu 7 September 2013.

22


●

2013

Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar Saat Membuka Pembekalan Politik Bagi Para Calon Legislatif Perempuan, dilanjutkan Pembekalan Oleh Sekretaris Kementerian PP-PA, Sri Danti Anwar, Pekanbaru, Provinsi Riau 18 Oktober 2013.

Meneg PP & PA, Linda Amalia Sari Gumelar Menjadi Pembicara Dalam Acara Forum Pendidikan Politik Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Calon Legislatif Perempuan “Peningkatan Keterwakilan Perempuan 30% Di Legislatif Dalam Rangka Pencapaian Target Mdgs Tahun 2025”. Bertempat Di Hotel Novotel Semarang

EDISI 5

●


19

BERITA

BERITA perubahan sosial di masyarakat. Kegiatan penguatan kapasitas perempuan hadir juga Direktur Politik Dalam Negeri Lutfi, kegiatan ini sebagai tindak lanjut Dikeluarkannya Instruksi Presiden nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender merupakan indikator bahwa isu gender yang terus bergulir belum mendapatkan perhatian khusus dalam berbagai bidang pembangunan, sehingga Pemerintah Pusat menetapkan pijakan politis yang membuka peluang bagi perempuan Indonesia untuk berpartisipasi aktif di dalam Pembangunan, termasuk pembangunan politik yang berwawasan gender. Sementara fakta menunjukan peran perempuan Indonesia secara progresif banyak menduduki posisi-posisi penting, walaupun persentasenya lebih kecil jika dibandingkan dengan laki-laki. Dalam bidang politik, penetapan target keterwakilan (kuota) sebesar 30 persen bagi perempuan dalam pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di pusat dan daerah pada pemilihan Umum tahun 2004, merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi setiap partai politik peserta pemilihan umum. Kebijakan afirmatif ini berupaya dipenuhi, walaupun perhatian Sesungguhnya jaminan

KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPR HASIL PEMILU 1955-2009 Pemilu

Perempuan

Persentase

Laki-laki

Persentase

1955

17

6,3

255

93,7

1971

36

7,8

424

92,2

1977

29

6,3

431

93.7

1982

39

8,5

421

91.5

1987

65

13,0

395

87,0

1992

65

12,5

435

87,5

1997

54

10,8

446

89.2

1999

45

9,0

455

91,0

2004

61

11,5

493

88,5

2009

101

18,4

459

81.6

persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan khususnya di bidang pemerintahan dan hukum telah ada sejak diundangkannya Undang-Undang Dasar 1945, tanggal 17 Agustus 1945, dalam pasal 27 ayat 1. Sebagai calon legislatif perempuan saya melihat bahwa pemenuhan Kuota perem-

puan sebesar 30 persen ini pun merupakan bagian dari pemenuhan kuota perempuan dalam target millenium development goald’s (MDG’s) tahun 2015 yang selain target kesehatan ibu dan anak mesti terpenuhi juga kuota perempuan di parlemen bagi penguatan kebijakan publik. ● DJO

Meneg PP & PA, Linda Amalia Sari Gumelar Menjadi Pembicara Dalam Acara Forum Pendidikan Politik Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Calon Legislatif Perempuan “Peningkatan Keterwakilan Perempuan 30% Di Legislatif Dalam Rangka Pencapaian Target Mdgs Tahun 2025”. Bertempat Di Hotel Novotel Semarang

P

artisipasi politik perempuan terus meningkat meski belum mencapai 30 persen yang diamanatkan Undang-Undang. Untuk itu perlu upaya terus-menerus mendorong perempuan di sektor publik. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar memberikan semangat kepada ratusan calon anggota legislatif (caleg) perempuan DPRD Jateng dan calon anggota DPD asal Jateng di Semarang. Caleg perempuan asal Jateng yang disebutnya Srikandi tersebut dinilai berpotensi untuk bisa bersaing dengan calon lakilaki dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2014. Jateng akan mampu mempertahankan atau meningkatkan angka 21 persen keterwakilan perempuan di DPRD Jateng. ”Kami mendorong kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam bidang politik karena akan memberikan dampak luar biasa bagi pembangunan ke depannya. Tidak menutup kemungkinan, caleg perempuan

20


●

2013

Jateng akan benar-benar menjadi srikandi dalam pemilu mendatang,” tandasnya. Forum yang juga dihadiri Pelaksana tugas (Plt) Sekda Jateng Sri Puryono itu diikuti 120 caleg perempuan dan 10 calon anggota DPD di Jateng. Sebanyak 12 partai politik peserta pemilu masingmasing menempatkan 10 caleg untuk diikutsertakan dalam forum tersebut. Caleg perempuan yang mengikuti kegiatan itu di antaranya ialah Maria Tri Mangesti dan Tika Murdoko (berasal dari PDIP), Fitricia Arisusanti (Nasdem), Zumrotus Sa’adah (PPP), serta Sri Marnyuni (PAN). Calon anggota DPD Jateng yang hadir ialah Khizanaturrohmah. Jateng masuk kategori klaster satu dari hasil Pileg 2009, di mana perolehan kursi perempuannya 21 persen. Selain Jateng, provinsi lain yang memperoleh kategori klaster satu atau perolehan kursi perempuan antara 2025 persen adalah DIY, Jabar, dan DKI Jakarta. Sri Puryono optimistis caleg perempuan asal Jateng akan mampu bersaing

dengan calon lain. ”Kaum perempuan asal Jateng sudah unggul. Saya mendoakan semua yang ada di sini bisa menjadi anggota DPRD dan DPD,” tandasnya Pelaksanaan forum pendidikan politik merupakan penguatan kapasitas bagi perempuan calon legislatif di laksanakan oleh Direktorat Politik Dalam Negeri, Dirjen Kesatuan Bangsa Dan Politik Kementrian Dalam Negeri. Mengadakan penguatan kapasitas bagi calon legislatif perempuan, di buka langsung menteri pemberdayaan perempuan. dalam sambutannya Linda Gumelar,mengatakan perempuan bisa melakukan perubahan jika masuk dalam sistem menuju pencapaian target MDg’s,beliau juga menyampaikan bahwa provinsi sulsel mendapatkan kesempatan pertma kali ini mengikuti kegiatan ini,sebagai rangkaian awal karena kegiatan ini akan diadakan seluruh Indonesia. Out put dari kegiatan ini diharapkan perempuan juga smart dalam menangkap issue issue politik,ekonomi dan budaya serta

Peserta Forum Pendidikan Politik dalam rangka peningkatan kapasitas Caleg Perempuan mengikuti acara dengan serius.

EDISI 5

●


21

Pembangunan kehutanan sa at

Recommend Documents