SAMBUTAN MENTERI KEHUTANAN PADA PEMBUKAAN RAPAT KOORDINASI TEKNIS PEMBANGUNAN KEHUTANAN BIDANG BINA PRODUKSI KEHUTANAN (Jakarta, 14 Juli 2010) ___________________________________________ Para pejabat Eselon I dan II Lingkup Dephut yang saya hormati, Dirut BUMN Kehutanan, Para Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, Para Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wil I-XVIII, Ketua APHI, APKINDO, ISWA, MPI, dan Hadirin peserta Rakornis Ditjen BPK lainnya yang berbahagia. Assalamu’alaikum wr. wb. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadhirat Allah SWT, karena atas karunia 1
dan perkenan-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat wal afiat, untuk mengikuti Rakornis Ditjen BPK Tahun 2010. Saudara-Saudara sekalian, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014 telah ditetapkan dengan Permenhut No P.08/Menhut-II/2010 tanggal 27 Januari 2010 sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan renstra unit kerja
lingkup
Kementerian Kehutanan dan
menjadi arahan dalam hal penentuan kebijakan dan strategi pembangunan Sektor Kehutanan Daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibidang Kehutanan. Renstra ini disusun
dengan
mengacu
pada
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014 yang merupakan periode kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025. Melalui Forum Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang BPK ini, Saya berharap bahwa pembangunan kehutanan
khususnya
bidang 2
Bina
Produksi
Kehutanan dapat bergerak seiring seirama sehingga terwujud Koordinasi, Intergasi dan Sinkronisasi (KIS) yang baik guna tercipta satu kesatuan yang utuh pada semua tahapan perencanaan, pelaksanaan pengawasan sampai dengan evaluasi sehingga akan bermuara pada kontribusi pencapaian Visi, Misi dan tujuan Kementerian Kehutanan. Saudara-saudara para peserta rakornis, Kementerian
Kehutanan
telah
menetapkan
Visi
Pembangunan Kehutanan Tahun 2010-2014, yaitu “Hutan Lestari Untuk Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan”, dengan Kebijakan Prioritas (Jakpri) sebagai berikut: 1. Pemantapan kawasan hutan. 2. Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung daerah aliran sungai (DAS). 3. Pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan. 4. Konservasi keanekaragaman hayati. 5. Revitalisasi
pemanfaatan
hutan
dan
industri
kehutanan. 6. Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan. 3
7. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan. 8. Penguatan kelembagaan kehutanan. Dari delapan Kebijakan Prioritas tersebut, Revitalisasi Pemanfaatan
Hutan
dan
Industri
Kehutanan,
Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kehutanan, Penguatan Kelembagaan Kehutanan langsung terkait dengan tugas pokok dan fungsi Ditjen Bina Produksi Kehutanan, namun demikian tidak berarti Ditjen BPK tidak melaksanakan Kebijakan Prioritas lainnya, tapi bagaimana meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan
jajaran
Eselon
I
lingkup
Kementerian
Kehutanan. Adapun sasaran strategis yang harus dicapai dalam pelaksanaan
Renstra
Tahun
2010-2014
yang
langsung terkait tupoksi Ditjen BPK adalah : 1.
Areal tanaman pada hutan tanaman bertambah seluas 2,65 juta ha.
4
2.
Ijin usaha pemanfaatan hutan alam dan restorasi ekosistem pada areal bekas tebangan (logged over area/LOA) tersedia seluas 2,5 juta ha.
3.
Produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat sebesar 50%.
Guna mencapai sasaran strategis tersebut, maka Direktur Jenderal
BPK bertanggung jawab
atas
“Program Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi” dengan kegiatan yang menjadi tanggung jawab pejabat Eselon II di UPT lingkup Ditjen BPK sebagai berikut : 1. Peningkatan Pengelolaan Hutan Tanaman 2. Peningkatan Pengelolaan Hutan Alam Produksi 3. Peningkatan
Perencanaan
Pengelolaan
Hutan
Produksi 4. Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Hasil Hutan 5. Peningkatan Usaha Industri Primer Kehutanan 6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen BPK 7. Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Pembinaan Ganis-Wasganis PHPL (UPT BP2HP). 5
Saudara-saudara sekalian, Perlu saya tekankan disini bahwa pembangunan HTI/HTR seluas 450.000 hektar/tahun telah menjadi prioritas nasional sesuai Instruksi Presiden No 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional dan akan terus di- Monitoring Reporting/pelaporan dan di-Verifikasi (MRV) oleh Unit Kerja Presiden Untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang akan dilakukan setiap dua bulanan. Syukur alhamdulillah pada Semester I tahun 2010 yaitu MRV Bulan Juni (B06) rapor Kementerian Kehutanan oleh UKP4 untuk pembangunan HTI/HTR berwarna
hijau/memuaskan
(76%-100%).
Saya
harapkan pada Bulan Agustus (B08), Oktober (B10), dan
Desember
(B12)
berwarna
biru/sangat
memuaskan (>100%) dengan kerja keras jajaran Ditjen BPK dan Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten. Karena MRV adalah sesuatu yang baru, maka seluruh jajaran
Ditjen
BPK
termasuk
UPT
dan
Dinas
Kehutanan Provinsi/Kabupaten terus memperbaiki sistem MRV yang ada sesuai
Peraturan Dirjen BPK
nomor P.3/VI-Set/2010 tanggal 4 Mei 2010 tentang 6
Pedoman
Pengukuran,
Pelaporan
dan
Verifikasi
Kegiatan Pemanfaatan Hutan Lestari pada Areal Kerja IUPHHK, baik IUPHHK-HA/HPH, HTI,HTR Dan RE yang sudah di up-load di website Kementerian Kehutanan
dengan
menggunakan
jasa
internet
Google.com. Selain itu perlu juga dicermati implikasi dari Letter of Intent (LOI) antara RI dengan Norwegia dan isu perubahan iklim, meskipun tidak berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Ditjen BPK, tetapi akan berpengaruh pada kebijakan pemberian izin pemanfaatan
hutan
produksi,
yaitu
tidak
mengkonversi hutan alam primer dan lahan gambut serta pembangunan data base hutan-hutan yang rusak untuk investasi di HTI atau sektor non kehutanan. Saudara saudara sekalian, Untuk melaksanakan Program Ditjen BPK dan sesuai dengan tema rakornis : ”Sukses Program Ditjen BPK melalui Disiplin Anggaran dan Pelaporan Berbasis
7
Kinerja”, dalam kesempatan ini saya instruksikan halhal sebagai berikut : 1. Pahami dan laksanakan Program Ditjen BPK sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kemenhut
2010-2014
yaitu
”Peningkatan
Pemanfaatan Hutan Produksi” dengan sungguhsungguh dan disiplin. 2. Capailah outcome sebagai hasil dari Program Ditjen BPK tahun 2010-2014 agar dapat dirasakan oleh
masyarakat
bahwa
Ditjen
BPK
telah
menggunakan uang publik dengan benar, baik dan bertanggung jawab yang pada gilirannya memperbaiki citra dan kinerja Kemenhut. 3. Ukurlah
capaian
Outcome
melalui
Indikator
Kinerja Utama (IKU) berupa : 3.1. Areal HP tertata dalam Unit-unit kesatuan pengelolaan dan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, bukan kayu dan jasling 3.2. Produksi
dan
diversifikasi
usaha
pemanfaatan pada hutan alam produksi meningkat 3.3. Kinerja
usaha
pemanfaatan
HT
intensitas pemanfaatan HP meningkat 8
dan
3.4. Penatausahaan
hasil
hutan
dan
iuran
kehutanan berjalan tertib 3.5. Ekspor hasil hutan meningkat. 4. Capailah output kegiatan masing-masing Satuan Kerja (Satker) dengan mengukur Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). 5. Lakukan
identifikasi
komponen
input
dalam
rangka pencapaian output melalui kegiatan dan alokasi anggaran yang tepat, efisien dan efektif sesuai dengan tupoksi satuan kerja masingmasing 6. Percepat pelaksanaan kegiatan tahun 2010 yang telah
ditetapkan
dan
siapkan
kegiatan
dan
anggaran tahun 2011 berbasis kinerja sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan
Nasional/
Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, No. 0142/M.PPN/06/2009 dan 1848/MK/2009 Pedoman
tanggal 19 Juni 2009, perihal
Reformasi
Perencanaan
dan
Penganggaran 7. Tertibkan pelaporan dan percepat pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan ketentuan yang 9
telah ditetapkan oleh setiap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 8. Tingkatkan disiplin dan keterampilan personel dan bila tetap lamban agar dilakukan ”tour of duty dan tour of area ”. 9. Pedomani
peratuan
meindaklanjuti
perundangan
LOI
RI
Norwegia
dalam terkait
penerbitan ijin di HA, khususnya di HT yang tidak mengizinkan mengkonversi hutan alam dan hutan gambut dan siapkan database degradasi lahan untuk investasi pembangunan hutan 10. Tegakkan hukum untuk memerangi kegiatan perambahan hutan, kebakaran hutan dan illegal logging pada areal pemegang izin maupun area open akses dengan meningkatkan koordinasi antar instansi terkait. 11. Selesaikan land konflik/tenurial antara pemegang izin dengan masyarakat setempat. Demikian beberapa hal yang ingin saya sampaikan, dan
Saya
berpartisipasi
berharap aktif
para
peserta
memberikan
Rakornis
kontribusinya
sehingga akan dihasilkan Rencana Kerja Ditjen BPK 10
Tahun 2011 yang efektif dan efisien. Selamat bekerja, semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan melindungi langkah kita semua, Amin. Dengan
mengucapkan
Bismillahirohmannirohim,
Rapat Kordinasi Teknis Bidang BPK Tahun 2011 secara resmi dibuka. MENTERI KEHUTANAN ZULKIFLI HASAN
11
