KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN DAN POSISI IPTEK HASIL LITBANG KEHUTANAN DI ERA PEMERINTAHAN BARU
Oleh:
Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Bappenas
Pembahasan Renstra Badan Litbang “Lingkungan Hidup dan Kehutanan” 2015-2019 Bogor, 24 November 2014
Slide - 1
PROSES PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019
Evaluasi RPJMN 2010-2014
Isu Strategis Jangka Menengah 2015-2019 (background studies)
Arahan RPJPN 2005-2025
Visi – Misi Presiden terpilih
Rancangan Teknokratis RPJMN 2015-2019
Rancangan RPJMN 2015-2019
Aspirasi Masyarakat
Musrenbang RPJMN dan Sidang Kabinet
Rancangan Akhir RPJMN 2015-2019
Slide - 2
PENTAHAPAN PEMBANGUNAN RPJPN 2005-2025: RPJMN 2015-2019 SEBAGAI TAHAP KE III DALAM RPJPN 2005-2025
Visi Pembangunan 2005-2025
INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR
Slide - 3
DASAR IDEOLOGI
PANCASILA 1 JUNI 1945 DAN TRISAKTI
Slide - 4
TRISAKTI • Kedaulatan Dalam Politik, diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan rakyat menjadi karakter, nilai, dan semangat yang dibangun melalui gotong royong dan persatuan bangsa • Berdikari Dalam Ekonomi, diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan di dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Negara memiliki karakter kebijakan dan kewibawaan pemimpin yang kuat dan berdaulat dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi rakyat melalui penggunaan sumber daya ekonomi nasional dan anggaran negara untuk memenuhi hak dasar warga negara • Kepribadian Dalam Kebudayaan, diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotong-royongan yang berdasar pada realitas kebhinnekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masa depan. Slide - 5
V I S I RPJMN 2015 – 2019
TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN DAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG
Slide - 6
MISI 1.
2. 3. 4. 5. 6.
7.
Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera Mewujudkan bangsa yang berdaya saing Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan Slide - 7
9 AGENDA PRIORITAS 1. 2.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kami akan menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara Kami akan membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Kami akan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya Kami akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia Kami akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional Kami akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik Kami akan melakukan revolusi karakter bangsa Kami akan memperteguh Ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia Slide - 8
DRAFT RPJMN 2015-2019
Slide - 9
RPJMN 2015-2019 BIDANG SDA DAN LH 1. Pemanfaaatan untuk menyediakan kebutuhan kehidupan saat ini dan pelestarian yang menjaga kelangsungan kehidupan masa mendatang. 2. Memenuhi kebutuhan dasar pangan dan energi dan memanfaatkan daya saing komparatif SDA dan LH, dan tetap menjaga ketahanan air dan kelestarian SDA dan LH. Pemberantasan Tindakan Penebangan Liar, Perikanan Liar, dan Penambangan Liar
Peningkatan Hasil Hutan Kayu
Ketahanan Air
Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola Hutan
PEMBERANTASAN TINDAKAN PENEBANGAN LIAR Arah Kebijakan: •
Peningkatan instrumen penegakan hukum, melalui: (i) Penyusunan Satu Peta Tematik Hutan; (ii) Percepatan penyelesaian tata batas dan pengukuhan kawasan hutan; (iii) Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pengawas dan penegak hukum.
•
Peningkatan efektivitas penegakan hukum melalui: (i) Penyederhanaan prosedur penegakan hukum kasus penebangan liar; (ii) Meningkatkan proses yustisi; (iii) Peningkatan koordinasi dalam pengawasan dan penegakan hukum; (iv) Pembentukan Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
•
Peningkatan efektivitas dan kualitas pengelolaan hutan: (i) Penyelesaian Pembangunan KPH untuk seluruh kawasan hutan; (ii) Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengamanan hutan.
Peningkataan Hasil Hutan dan Kayu Sasaran: 1. Peningkatan kualitas tata kelola: a. Mengurangi open access dengan mengembangkan Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) menjadi 347 unit; b. Meningkatnya penerapan prinsip pengelolaan hutan produksi lestari untuk KPHP dan hutan produksi di bawah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK-HA). 2.
Peningkatan produksi kayu: a. Meningkatnya produksi kayu bulat dari hutan alam menjadi 29 juta m3; b. Meningkatnya produksi kayu bulat dari hutan tanaman menjadi 160 juta m3; c. Meningkatnya produksi kayu hutan rakyat menjadi 100 juta m3; d. Meningkatnya nilai ekspor produk kayu rata-rata menjadi USD32,5 miliar
SASARAN KETAHANAN AIR 1. Menyelesaikan status DAS Lintas Negara 2. Mengurangi luasan lahan kritis, melalui rehabilitasi di dalam KPH seluas 5,5 juta hektar. 3. Pemulihan kesehatan 4 DAS prioritas nasional (DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Kapuas dan DAS Siak), dan 30 26 DAS prioritas sampai dengan tahun 2019 4. Meningkatkan perlindungan mata air di 4 DAS prioritas nasional dan 30 26 DAS prioritas sampai dengan tahun 2019. 5. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemulihan kesehatan DAS melalui pengembangan HTR, HKm, HD, pengembangan ekowisata skala kecil, serta hasil hutan bukan kayu. 6. Internalisasi 108 RPDAST yang sudah disusun ke dalam RTRW. 7. Pembangunan embung dan dam pengendali skala kecil dan menengah di daerah hulu 30 DAS Prioritas.
SASARAN PENINGKATAN KONSERVASI DAN TATA KELOLA HUTAN Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola Hutan Sasaran: 1. Konservasi Hutan a. Meningkatnya populasi 25 species satwa terancam punah sebesar 10 persen sesuai baseline data tahun 2013 b. Optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi seluas 20,63 juta ha c. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dengan cepat dan baik d. Peningkatan kualitas data dan informasi keanekaragaman hayati. 2. Tata Kelola Hutan a. Penyelesaian pengukuhan/penetapan kawasan hutan 100 persen b. Penyelesaian tata batas kawasan dan tata batas fungsi sepanjang 40.000 km c. Operasionalisasi 579 KPH yang terdiri dari 347 KPHP, 182 KPHL dan 50 KPHK bukan TN d. Peningkatan kemitraan dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui pola HTR/HKm/HD dan HR (dari 500 ribu ha pada tahun 2014 menjadi 40 juta ha pada tahun 2019).
BUKU II SASARAN POKOK PEMBANGUNAN SDA DAN LH 2015-2019
Dukungan SDA dan LH terhadap Perekonomian berbasis SDA Peningkatan Kualitas LH
Slide - 15
SASARAN POKOK PEMBANGUNAN SDA DAN LH
No.
Sasaran
2015
2016
2017
2018
2019
1.
Pertumbuhan PDB pertanian (%, termasuk perikanan dan kehutanan)
3,5
3,6
3,7
3,8
4,0
2.
Pertumbuhan PDB Migas dan Pertambangan (%)
0,9
1,1
1,3
1,5
1,8
3.
Ekspor hasil perikanan (US$ miliar)
5,86
6,82
7,62
8,53
9,54
4.
Ekspor hasil kehutanan (US$ miliar)
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
5.
IKLH (skor)
64,0-64,5
64,5-65,0
65,0-65,5
65,5-66,5
66,5-68,5
6.
Konservasi Kawasan Perairan(juta ha)
16,5
17,1
17,9
18,8
20,0
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN SDA LH
(1) (2) (3)
Pengamanan Produksi Untuk Kemandirian dan Diversifikasi Konsumsi Pangan; Pengembangan Agribisnis, Pertanian Berkelanjutan dan Kesejahteraan Petani; Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Perikanan serta Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan; (4) Peningkatan Tata Kelola Laut, Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Serta Pengembangan Ekonomi Kelautan Berkelanjutan; (5) Peningkatan Produksi Hasil Hutan dan Pengembangan Jasa Lingkungan; (6) PeningkatanKonservasi dan Tata Kelola Hutan serta Pengelolaan DAS; (7) penguatan Pasokan, Bauran dan Efisiensi Konsumsi Energi; (8) Peningkatan Nilai Tambah Industri Mineral dan Pertambangan Berkelanjutan; (9) Peningkatan Kualitas LH, SCP dan Pelestarian dan Pemanfaatan Keekonomian KEHATI sesuai dengan arahan dalam Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan/IBSAP 2003-2020; (10) Pelaksanaan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim serta Peningkatan Kualitas Info Iklim dan Kebencanaan.
Slide - 17
Peningkatan Produksi Hasil Hutan dan Pengembangan Jasa Lingkungan 1) Pengembangan KPH Produksi dan Produk Kayu Kontribusi terhadap PDB yg terus menurun, akibat: -
Pemanfaatan kawasan hutan produksi belum optimal Belum optimalnya pemanfaatan potensi hutan produksi yg sudah dibebani hak Kurang berkembangnya industri primer hasil hutan Kinerja eksport belum optimal Penerapan prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan belum dilaksanakan sepenuhnya
2) Pengembangan KPH Lindung dan Hasil Hutan Bukan Kayu
Slide - 18
Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola Hutan Serta Pengelolaan DAS 1) Peningkatan Kinerja Tata Kelola Kehutanan - Tata kelola hutan yang baik masih belum berjalan -
Kualitas sumber daya hutan juga semakin menurun Deforestasi dan degradasi hutan akibat konversi kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan, perambahan liar, kebakaran hutan, penebangan liar dan perdagangan hasil hutan tanpa izin
2) Peningkatan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati -
-
Keberadaan kawasan konservasi belum berperan secara utuh dalam melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya Tingginya tekanan dan perambahan kawasan konservasi Pelaksanaan kemitraan antara pengelola kawasan hutan konservasi dengan masyarakat masih sangat terbatas Rendahnya peran pemerintah dalam penangkaran spesies terancam punah
3) Peningkatan Pengelolaan DAS -
Mempertahankan dan meningkatkan daya dukung DAS Slide - 19
SASARAN BIDANG Peningkatan Produksi Hasil Hutan dan Pengembangan Jasa Lingkungan Pengembangan KPH Produksi dan Produk Kayu Sasaran: 1. Mengembangkan 347 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP); 2. Meningkatnya produksi kayu bulat dari hutan alam menjadi 29juta m3; 3. Meningkatnya produksi kayu bulat dari hutan tanaman menjadi 160 juta m3; 4. Meningkatnya nilai ekspor produk kayu menjadi USD32,5 miliar. Pengembangan KPH Lindung dan Hasil Hutan Bukan Kayu Sasaran: 1. Mengembangkan 182 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) 2. Meningkatnya HKm, HD dan HR 3. Meningkatnya produksi hasil hutan bukan kayu 4. Meningkatnya ekowisata dan jasa lingkungan hutan
Slide - 20
SASARAN BIDANG 10.2.6. Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola Hutan Serta Pengelolaan DAS Peningkatan Kinerja Tata Kelola Kehutanan Sasaran: 1. Penyelesaian pengukuhan/penetapan kawasan hutan 100 persen; 2. Penyelesaian tata batas kawasan dan tata batas fungsi sepanjang 40.000 km; 3. Operasionalisasi 579 KPH yang terdiri dari 347 KPHP, 182 KPHL dan 50 KPHK Bukan TN; 4. Peningkatan kinerja pengelolaan KPH; 5. Tertanganinya pencegahan dan penangulangan kebakaran hutan; 6. Menurunnya jumlah hotspots kebakaran hutan
Slide - 21
SASARAN BIDANG Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola Hutan Serta Pengelolaan DAS Peningkatan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Sasaran: 1. Meningkatkan kualitas fungsi dan kelestarian hutan konservasi dan kehati di dalamnya. 2. Terbentuknya dan beroperasinya KPHK Non Taman Nasional sebanyak 50 unit. 3. Penyelesaian seluruh tata batas kawasan konservasi khususnya di 50 Taman Nasional. 4. Evaluasi seluruh Rencana Pengelolaan 50 Taman Nasional 5. Terselenggaranya kegiatan penangkaran sekurangnya di seluruh 50 TN untuk 25 jenis spesies langka 6. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai keekonomian KEHATI. 7. Menyempurnakan panduan mengenai langkah-langkah untuk pengelolaan dan pemanfaatan KEHATI secara berkelanjutan. 8. Meningkatnya kapasitas SDM dalam pemanfaatan keekonomian KEHATI dan jasa lingkungan secara berkelanjutan. 9. Termanfaatkannya produk hasil keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat. 10. Terwujudnya peluang untuk pengembangan dan pemanfaatan teknologi pada kegiatan konservasi, 11. Meningkatnya jumlah kerja sama jasa lingkungan untuk meningkatkan nilai transaksi dan penerimaan negara dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan hutan 12. Meningkatnya PNBP dari ekspor tanaman dan satwa liar serta bioprospecting.
Slide - 22
SASARAN BIDANG Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola Hutan Serta Pengelolaan DAS Peningkatan Pengelolaan DAS Sasaran: 1. Menyelesaikan status DAS lintas negara 2. Mengurangi luasan lahan kritis, melalui rehabilitasi di dalam KPH seluas 5,5 juta hektar. 3. Memulihkan kesehatan 4 DAS prioritas nasional (DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Kapuas dan DAS Siak), dan 26 DAS prioritas sampai dengan tahun 2019. 4. Meningkatkan perlindungan mata air di 4 DAS prioritas nasional dan 26 DAS prioritas melalui konservasi sumber daya air. 5. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemulihan kesehatan DAS melalui pengembangan HTR, HKm, HD maupun pengembangan ekowisata skala kecil. 6. Internalisasi 108 RPDAST yang sudah disusun ke dalam RTRW. 7. Pembangunan embung, dam pengendali, dan dam penahan skala kecil dan menengah di daerah hulu 30 DAS Prioritas 8. Pembinaan dan pengelolaan Hutan Lindung 9. Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan 30 DAS prioritas 10. Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan 11. Peningkatan Kualitas Data dan Informasi serta Perencanaan 30 DAS prioritas.
Slide - 23
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN 10.3.5. Peningkatan Produksi Hasil Hutan dan Pengembangan Jasa Lingkungan Pengembangan KPH Produksi dan Produk Kayu Arah Kebijakan: Peningkatan produksi dan produktivitas sumber daya hutan, penerapan prinsip pengelolaan hutan lestari, penerapan prinsip tata kelola hutan yang baik (good forest governance), pemberian jaminan legalitas hasil hutan kayu dan produk kayu, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat sebagai mitra usaha. Strategi: 1) Meningkatkan tata kelola kehutanan (good forest governance): pemisahan peran administrator (regulator) dengan pengelola (operator) 2) Deregulasi dan de-bottlenecking peraturan perundang-undangan yang birokratis dan tidak pro investasi 3) Optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan sejak industri hulu hingga industri hilir dengan mengembangkan forest based cluster industry 4) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas industri hulu dan hilir untuk meningkatkan nilai tambah. Slide - 24
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN 10.3.5. Peningkatan Produksi Hasil Hutan dan Pengembangan Jasa Lingkungan Pengembangan KPH Lindung dan Hasil Hutan Bukan Kayu Arah Kebijakan: Peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan lindung dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan lindung melalui pengembangan HKm, HD dan HR. Strategi: 1) Pengembangan dan perluasan HKm dan HD 2) Penegakan hukum dengan pemberlakuan sanksi bagi yang melanggar oleh pihakpihak yang berwenang 3) Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan 4) Reboisasi dan penghijauan berkelanjutan yang dilakukan dengan jenis tanaman sesuai keinginan masyarakat dalam pemilihan jenisnya 5) Pengembangan agro-forestry, dan 6) Fasilitasi permodalan dan teknologi tepat guna. Slide - 25
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN 10.3.6. Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola Hutan serta Pengelolaan DAS Pengembangan Kinerja Tata Kelola Kehutanan Arah Kebijakan: Mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan melalui inventarisasi sumber daya hutan, penyelesaian tata batas kawasan dan tata batas fungsi kawasan hutan dengan melibatkan semua stakeholders, percepatan penyelesaian pemetaan dan penetapan kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, dan mempermudah perizinan dalam melakukan investasi di sektor kehutanan. Strategi: 1)Melakukan percepatan pengukuhan kawasan hutan yang melibatkan berbagai pihak. 2)Membentuk dan mewujudkan unit manajemen di seluruh areal kawasan hutan. 3)Meningkatkan kapasitas pengelola KPH. 4)Meningkatkan sarana dan prasarana KPH dalam rangka perlindungan hutan. 5)Meningkatkan penelitian dan pengembangan kehutanan untuk mendukung peningkatan hasil hutan kayu. 6)Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM dalam mengelola hutan di dalam KPH. Slide - 26
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN Peningkatan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Arah Kebijakan: Memberikan kewenangan dan keleluasan bagi pengelola kawasan HK di tingkat tapak untuk melindungi kawasan, meningkatkan kualitas habitat, mengawetkan spesies serta sumber daya genetik dan mendorong terselenggaranya pemanfaatan jasa lingkungan sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar dan di dalam kawasan. Strategi: 1)Menyelesaikan seluruh tata batas dan proses pengukuhan kawasan HK (KPHK) 2)Meningkatkan efektivitas pola Resort Based Management (RBM) 3)Mengembangkan berbagai pola kemitraan, khususnya pada wilayah konflik 4)Meningkatkan sarana dan prasarana KPHK untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan 5)Meningkatkan kegiatan litbang di slrh KPHK-TN dan KPHK lainnya 6)Mengembangkan skema pendanaan kawasan konservasi berikut mekanisme pengawasannya 7)Mengoptimalkan kerjasama dengan pihak ke tiga dalam pengelolaan penangkaran tanaman dan satwa liar dan penyelamatan 25 satwa dan tumbuhan langka Slide - 27
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN Peningkatan Pengelolaan DAS Arah Kebijakan: 1.Percepatan implementasi pemulihan DAS Prioritas Nasional; 2.Mendorong peningkatan keterlibatan masyarakat dalam Pengelolaan DAS; dan 3.Internalisasi dokumen RPDAST yang telah disusun kedalam rencana tata ruang wilayah.
Strategi: 1)Percepatan Implementasi Pemulihan DAS Prioritas Nasional melalui penyelesaian status DAS Lintas Negara, rehabilitasi dan restorasi hutan dan lahan berbasis DAS, pengadaan peralatan dan perlengkapan Stasiun Pengamat Arus Sungai (SPAS), dan peningkatan kapasitas pengelola DAS 2)Mendorong peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan DAS 3)Internalisasi dokumen RPDAST yang telah disusun kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah melalui peningkatan pemahaman dan kualitas koordinasi pemangku kepentingan dalam penyusunan dan implementasi rencana tata ruang wilayah (provinsi/kabupaten/kota) agar berbasis kepada ekosistem DAS dan RPDAST yang telah disusun. Slide - 28
Elemen utama dalam RPJMN 2015-2019 Sumber Daya Alam
Suatu unit organisasi (state/firms) dikatakan memiliki keunggulan kompetitif ketika: • organisasi tersebut mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki pesaing; • melakukan sesuatu lebih baik dari organisasi lain; • mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh organisasi lain.
Ekonomi yang kompetitif
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Sumber Daya Manusia
KETERPADUAN ANTAR PROGRAM
KEMBALI KE KHITTAH KEHUTANAN
BUDGET RE-FOCUS
POLA BUDGET BARU 2015 <
KPH
INTISARI STRATEGI Kemudahan Perizinan
Penegakan hukum + pengamana n hutan
Rehabilitasi + restorasi
KPH
Kemitraan Strategis KemitraanH Km, HTR, HD + pemberday aan
Supply Chain
Forest Based Cluster Industry
RAKYAT
ISU STRATEGIS RPJMN DAN KEHUTANAN REFORMA AGRARIA
LINGKUNGAN HIDUP
KEDAULATAN PANGAN
KPH GOOD FOREST GOVERNANCE
BP2 SDM
STRATEGIC RESEARCH
KPH http://www.express-ca.eu/public/content-elements/ssi-ecosystem
Slide - 35
