KEMENTERIAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT
Pemukiman Perladangan
Perkampungan Padang
Pengembalaan Penduduk di dalam dan sekitar kawasan hutan: 48.8 juta jiwa 10.2 juta jiwa miskin Data BPS (2000) & CIFOR (2004)
Tata
Batas
Kebun
HTR adalah hutan tanaman yang di bangun oleh kelompok masyarakat dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas “Hutan Produksi“ dengan menerapkan silvikultur yang menjamin kelestarian sumber daya hutan. Sesuai dengan prinsip pembangunan propoor, pro-growth, projob, dan proFree Powerpoint Templates environment
Page 4
1. Pada Hutan Produksi yang tidak produktif 2. Tidak dibebani izin/hak lain 3. Tidak terdapat tanaman reboisasi dan rehabilitasi
4. Adanya masyarakat yang memiliki Ketergantungan terhadap hutan dan hasil hutan namun belum mendapat legalitas / izin
PP No. 6 Tahun 2007 Jo PP No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan Permenhut No. P.55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonan IUPHHK-HTR dalam Hutan Tanaman Permenhut No. P.3/Menhut-II/2012 tentang Rencana Kerja Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat
Perdirjen No. P.04/VI-BUHT/2012 tentang Pedoman Budidaya Tanaman Hutan Tanaman Rakyat Permenhut No. P.05/VI-BUHT/2012 tentang Tata Cara Seleksi dan Pendampingan Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat
1
Pencadangan Lokasi HTR
2
Penerbitan IUPHHK-HTR
3
Pendampingan (mulai dr Perenc)
4
Pembuatan Rencana Kerja (RKU/RKT)
5
Pemberian Pinjaman Dana Bergulir
6
Pembangunan HTR
1. Menteri mengalokasikan dan menetapkan pencadangan areal HTR berdasarkan usulan Bupati 2. Berdasarkan pencadangan tersebut, Bupati atas nama Menteri Kehutanan memberikan SK IUPHHK-HTR kepada perorangan atau koperasi masyarakat setempat.
BAGAIMANA MEKANISME PENCADANGAN AREAL HTR ?2-3
Kaw HP Tidak Produktif Tidak dibebani Hak
BUPATI/WALIKOTA atau Kepala KPHP
KADISKAB/Kep. KPHP (Menyiapkan Pert. Teknis Kwsn) Info areal, penutupan lahan, Tumpang Tindih Perizinan lain Tan. Reb & Rehblitsi, Daftar nama masy. Calon pmg izin diketahui o/ Camat dan Kades sesuai KTP, Pernyataan aksesibilitas tidak sulit Peta Usulan 1 : 50.000
USULAN RENC HTR SK Pencadangan/ Tolak
DIRJEN BUK DIRJEN PLANHUT
MENTERI
Hasil Verif
Bagaimana Tata Cara Permohonan IUPHHK-HTR
?
13,14
Pencadangan areal HTR PERMOHONAN PERORANGAN (Bentuk KTH) Persyaratan Fotocopy KTP Keterangan Domisili dari Kepala Desa setempat Sketsa areal yang dimohon
Kepala Desa (Verifikasi dan Rekomendasi)
CAMAT
BPPHP Verifikasi dan berkoordinasi dgn BPKH sbg pertimbangan teknis
Bupati/Walikota, Ka KPHP
Izin HTR oleh Bupati/Walikota atau Kepala KPHP a.n. Menteri Tembusan
PERMOHONAN OLEH KOPERASI Persyaratan - Fotocopy akte pendirian - Keterangan dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa Koperasi dibentuk oleh Masyarakat desa tempatan - Peta areal yang dimohon untuk luasan diatas 15 Ha. Dengan skala min 1 : 10.000 -Susunan anggota koperasi
• Perorangan maksimal 15 Ha • Koperasi maksimal 700 Ha Kegiatan HTR meliputi : penyiapan lahan; pembibitan; penanaman; pemeliharaan; pemanenan dan pemasaran Tegakan hutan alam pada areal pencadangan HTR ditetapkan sebagai areal perlindungan setempat dan pengembangan hasil hutan bukan kayu (HHBK)
POLA MANDIRI
POLA KEMITRAAN
POLA DEVELOPER
POLA MANDIRI HTR dibangun oleh pemegang IUPHHK-HTR dengan biaya sendiri (modal sendiri atau pinjaman) POLA KEMITRAAN HTR dibangun bersama mitra (BUMN/S/D) berdasarkan kesepakatan bersama difasilitasi Pemerintah/Pemda. POLA DEVELOPER HTR dibangun oleh developer (BUMN/S/D) atas permintaan pemegang IUPHHK-HTR dan biaya pembangunannya menjadi tanggung jawab pemegang IUPHHK-HTR
• Jangka waktu Izin IUPHHK-HTR paling lama 60 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu 35 tahun • Setiap 2 tahun diadakan evaluasi oleh BP2HP. • Dalam hal hasil evaluasi dinyatakan perizinan tidak sesuai ketentuan, Bupati dapat membatalkan izin yang telah diterbitkan. • Selanjutnya Bupati dapat menerbitkan kembali perizinan IUPHHK-HTR kepada pemohon lain
Memindahtangankan IUPHHK-HTR tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin; Tidak melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak izin diberikan; atau Tidak menyusun RKUPHHK-HTR, paling lambat 2 (dua) tahun setelah izin diberikan. Hapusnya izin tidak mengakibatkan hapusnya kewajiban melunasi pinjaman pemegang izin.
