Peranserta Masyarakal dalam Pemballgullall KehUlal1an
239
PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN KEHUTANAN' Jufrina Rizal' Policies in forestry development have been based solely upon a view thar forestry resources are assets of national development. The implication of such approach. among others. is that the business involved only a few people with big money. At the same time. indigenous people living in the forest can only be spectators. With the reform in all sectors. the developlllellt paradigm ill foresllY sector changed. The forestry development today and ill the future is directed toward conservation. resources rehabililatioll: and public participation ill forestry developmelll. This article is 10 expose how fO involve the public in forestty development.
A. Pembangunan kehutanan Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu konsep politiksosial dan ekonomi untuk mengarahk:Iil proses perubahan ke arah yang diinginkan melalui kebijakan-kebijakan atau perundang-undangan. Pada masa lampau. kebijakan pembangunan kehutanan yang dikembangkan berdasarkan pandangan ekonomi politik terhadap sumber daya hutan yang dianggap suatu modal pembangunan nasiona!. Pandangan tersebut melahirkan kebijakan yang memandang hutan semata-mata sebagai aset ekonomi yang dimanfaaatkan untuk menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi nasiona!. Sebagai akibat dari kebijakan tersebut. maka yang terlibat dalam pembangunan
I Dalam rangka Lokakarya Peran Serta Masyarakat dalam Pemhangun
oleh Biro Hukum Deparlcmcn Kdllllallan RI. HOld Wisata. 23 Desembt:r
2002. !
Pcngajar Fakullas Hukum Universims Indonesi;l.
NOli/or 2 Tahull XXXllI
240
HukUJJl dan Pembangunafl
kehutanan sangat terbatas, hanya segelintir orang. yaitu pelaku ekonomi yang memiliki modal yang besar. Sedangkan sebagian masyarakat, khususnya yang hidup di dalam dan di sekitar hutan hanya menjadi penonton saja. Dengan adanya reformasi di segala bidang , maka paradigma pembangunan juga berubah, tidak terkecuali pembangunan di bidang kehutanan. Pembangunan kehutanan kini dan masa akan datang diarahkan untuk tujuan konservasi dan kelestarian hutan, rehabilirasi sumber daya yang sudah terdegradasi dan pemerataan pembangunan'- Dalam paradigma baru rersebut peranserta masyarakat dalam pembangunan menjadi menonjol.
B. Peran-serta Masyarakat Dalam proses demokratisasi, pemberdayaan masyarakar memegang peranan yang sangat penting. Proses pemberdayaan ini dapar berjalan dan membuahkan hasil yang diharapkan, apabila dalam setiap kegiaran pengelolaan kehidupan bernegara terdapat pelibatan peranserra masyarakat. Pelibaran peran serra masyarakat ini harus memberikan keuntungan bagi masyarakat yang berupa peningkatan kesejahteraan mereka. Adanya peningkaran ini akan berdampak positif bagi kehidupan bernegara. karena dengan demikian diharapkan terjadi pemerataan kemakmuran di masyarakat. Dalam pembangunan kehutanan , dampak yang diharapkan dari peran serta masyarakar ridak saja kesejahteraan masyarakat sendiri , juga kelesrarian hutan dan sebagainya. Konsep masyarakat dalam pembangunan kehutanan, hendaklah jelas. Masyarakar dapat terdiri dari berbagai pihak, anrara lain kelompok masyarakar disekirar hutan. ll1asyarakat lokal dan rradisional yang mell1punyai interaksi dan kepelllingan dengan hutan, disamping kelompokkelompok lainnya seperri lembaga ll1asyarakar pemerhari hutan . Proses pelibatan masyarakat ini dimaksudkan agar masyarakat mempunyai perasaan "memiliki" atau sense of belonging . dan mempunyai tanggung jawab rerhadap pembangunan kehutanan itu sendiri. Proses ini diperlukan karena selama ini sebagian besar masyarakat hanyalah menjadi penolllon. Proses agar merasa "memiliki" dan bertanggung jawab perlu J
Rancangan Akademik Peraturan Pemerimah Icnt.ang Pcrall sena Ma syrakal dalam
Pemhangunan Kehutanan .
Januari - Maret 2003
PeralZserta Masyarakal data", PembalZgunal! KehUlalZan
241
dibangun dan di motivasi oleh pemerintah. Proses ini mungkin tidak dapat diwujudkan sekerika. Perlu waktu untuk penyadaran tentang pentingnya peranserta masyarakat, ya ng dilakukan dengan berbagai cara, baik tertulis maupun Iisan melailli pertemuan-pertemuan, rembuk desa dengan be rbagai kelompok masyarakat. Selama lebih 30 talmn berbagai lembagalembaga masyarakat (adat/tradisional) yang diharapkan dapat mengembangkan proses peranserta secara aktif dalam pembangunan lImumnya dan kehuranan khususnya telah ban yak hilang at au pudar. Oleh karena untuk dapat mengaktifkan kembali dan meningkatkan peranserta tersebur diperlukan suatu strategi dan pendekatan.
C. Bentuk-bentuk peranserta masyarakat Dalam pembangunan ulllumnya, peran serla masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bemuk , baik dilakukan secara pasif maupun secara aktif. Secara pasif berarti, masyarakar dalam s ikap. perilaku. lindakannya lidak melakukan rindakan-tindakan mengganggu pembangunan sedangkan secara akrif dengan lurut serra memperlancar aktifiras pembangunan pad a umumnya dan pembangunan hUlan pad a khususnya . Dalam pembangunan kehutanan. masyarakat dapat dilibatkan Illulai lahap perencanaan pembangunan. pelaksanaan. pengelolaan dan evaillasi pembangllnan. termasuk di dalamnya pengawasan . Dalam proses perencanaan. peran sena masyarakat dapat dilakukan dengan memberikan Illasukan dalam rangka penyusunan kebijakan program dan kegiatan pembangunan kehulanan. Disamping im memberikan infonnasi dan saran-sa ran tentang sumberdaya , potensi hutan di Iingkungannnya. Dalalll tahap pelaksanaan dan pengelolaan. Illisalnya dilibatkan dalam kantrol dan pengawasan. Dalam tahap evaluasi diberi keselllpatan untuk memberikan masukan apakah pelaksanaan hutan sudah sesuai dengan rencana semula dan sesuai dengan harapan masyarakal. Dalam pengawasan yang dilakukan aleh masyarakal. maka seluruh kelerlibalan masyarakat dalam proses sebelumnya dalam rangka pembangunan kehutanan memiliki makna. Oleh karena im bukanlah hal yang berlebihan apabila masyarakal dimungkinkan melakukan pengawasan. Namun uemikian dalam melakukan pengawasan peril! diatur sedemikian rup" sehingga penyelesaian masalah yang dilemukan dalam rangka pengawasan tersebut dapal dilakukan secara efis ien dan efektif. Berdasarkan pemikiran yang demikian ini wujud pengawasan aleh
NO/I/oI' 2 TatulI/ XXX/ll
242
Hukum dall Peillballgunall
masyarakat harus dipilah-pilah menurut lingkupnya, sena melalui mekanisme yang jelas. Dalam rangka pengawasan, masyarakat dapat berperan sena apabila ada kelalaian dan pelanggaran dalam pengurusan huran, yang mengakibatkan kerusakan hutan dan Iingkungan. Kerusakan tersebut dapat menimbulkan kerugian finansial atau sosial atau lingkungan hidup di pihak masyarakat baik jangka pendek ataupun jangka panjang baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dalam pengawasan dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat. Warga desa dapat secara langsung melaporkan kerusakan di wilayahnya. Pengawasan tersebut juga terkait dengan pelestarian lingkungan hidup dalam penelitian lapangan dijumpai konsep-konsep adat untuk keseimbangan dengan alam sekitarnya' Berkaitan dengan hutan dan lingkungan umumnya. sebenarnya selama ini. berbagai suku bangsa di Indonesia mengenal apa yang disebut "kearifan tradisional" dalam mengelola Iingkungan, termasuk hutan. Dalam pendekatan anthroplogis, disebut juga local knowledge'. Bentukbentuk yang demikian masih banyak kita lihat pad a berbagai suku di Indonesia, misalnya suku Dayak di pedalamam Kalimantan, Bali dsbnya. Nilai-nilai tradisional yang bersifat positif dan yang hidup di masyarakat tradisional tersebut sebenarnya dapat dikembangkan dalam rangka peranserta masyarakat dalam pembangunan kehutanan. Peransena ini dapat berupa keikutsertaan dalam pembangunan sebagai suatu kegiatan yang didasarkan pada kemampuan dirinya sendiri. Peran sena ini tidak dapat dipandang begitu saja sebagai suatu pengorbanan yang harus diberikan oleh masyarakat. Sebagai gantinya, peranserta tersebut akan Illelllberikan suatu keuntungan yang positif pada Illasyarakat yaitu akan Illensejahterakan Illasyarakat. Wujud konkrit peranserta masyarakat di mas secara berurutan adalah sebagai berikut : a. berupa usulan, bentuk peranserta yang berupa pelllikiran-pelllikiran b. tenaga, Illerupakan bentuk peranserta fisiko
Dalam konsep agama Jan adal Bali dikenal konsep Tri Hita Karana , diman<1 manusia harus lllenjaga kcseimbangan dengan Yang Maha KUilsa, dcngan sesama Illanusia Jan
4
tkngan alalll. 5
Geertz, Local Knowledge Futher Essay in Interpretive Anthropology, 1986, page 100.
ianllari - Maret 2003
Peranser£a Masyaraka£ dalam Pembangunan KehUianan
243
c.
material, merupakan peranserta konstribusi masyarakat yang berupa benda bergerak seperti bahan-bahan, dana/uang maupun benda tidak bergerak seperti menyumbangkan tanah miliknya. d. teknologi yang dimiliki masyarakat tersebut. Beberapa hal yang harus ditempuh oleh pemerintah agar terwujudnya peranserta dalam pembangunan adalah : a. memberikan informasi kepada masyarakat b. memberikan motivasi kepada masyarakat Sedangkan pengarahan tentang pokok-pokok program tidak lagi dikehendaki oleh masyarakat, kemungkinan karena dianggap masih seperti pol a lama yang top-down, masyarakat lebih menginginkan yang berasal dari bawah atau bottom-up. Di bidang pembangunan kehutanan cara yang ditempuh agar peranserta dapat terwujud adalah melibatkan kelompok masyarakat dan badan hukum serla dimungkinkan perorangan. Untuk itu perlu pemberdayakan masyarakat. h Pemberdayaan dalam hal ini berarti suatu proses untuk peningkatan kemampuan dan pengembangan diri masyarakat agar mampu berperanserta dalam pembangunan. Secara sosiologis pemberdayaan masyarakat hanya akan berhasil apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : l. masyarakat mengerti, dalam arti mampu menangkap maksud program yang diperkenalkan . 2. program tersebut tidak bertentangan dengan sistem nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat. 3. program tersebut bermanfaaat untuk masyarakat. 4. pelaksanaan program tersebut menerapkan teknologi yang tidak melampaui kemampuan masyarakat'. Peran serta masyarakat pada dasarnya dimulai dengan melibatkan masyarakat dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pemanfaatan,
() Sajogyo dan Puujiwati Sajogyo, Sosio[ogi Pedesaan, Jilid 2, ceLl, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996). l1a1.142. 7 Selo Soemanljan. il({rilla Rizal dan Desiree Zuraida. Ed .. "Aspek-aspek Sosial Budaya dalam Pembangunan Desa". dalam Masyarakat dan Manusia dalam Pembal1gullall Pokok-pokok Pikirall Se/o Soel1l(lf((;an. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1993). hal. 159.
Namar 2 Tahun XXXlll
244
Hukul1I dan Pemballglman
dengan dasar pemikiran bahwa masyarakal ilu sendiri yang memahami walak dan lingkungan ulayamya melalui forum rembuk desa dengan inslansi lerkail. ' Umuk iru perlu digali kemampuan masya rakal agar pemberdayaan masyarakal menjadi lebill efeklif. Oalam lingkup il1l merupakan kewajiban Pemerimah untuk memberdayakan masyarakal selempal. ' Pemberdayaan masya rakal disini bukan se kedar memacu kemajuan. lelapi lebih menekankan pad a pengembangan. Oalam pengertian yang terakhir ini, maka setiap kegiatan dalam pelllbangunan Kehulanan Illelibalkan masya rakal dan keseluruhan kegialan lersebul Illenjadi kegialan masyarakal yang Illenguntungkan mereka . It) Dengan demikian. maka pemberdayaan masyarakat mengarah Illenguamya kemampuan kelompok-kelompok Illasyarakal sebagai pelaku pembangunan seCanl lerorganisir dan profesi onal. Illenjadi pendamping masyarakal lainnya dalam rangka meningkatkan kinelja secara bersama. " SeJain iIU perlu dipikirkan reward kepada Illasyarakal. Reward ini dapal bersifal posilif maupun negalif berupa imbalan jasa alau ketaat yang dilakukan dan sanksi terhadap pelanggaran. Oalam peranserta dilakukan didalam berbagai bentuk dan lahap lerdapal kemungkinan adanya sengkela atau perselisihan. Untuk itu diperlukan sualu mekanisme penyelesaian sengkela antara berbagai pihak. Mekanisme penyelesaian sengkela seyogyanya dialur.
.'\ John Ahhot. SlllIriliK rile Of.\'. COli/III/miry Parlicipatio/1 ill Urban Mflflflf,:mll!lIf. (Lo nuon : Earl Sl::tll Puhli c:l llon
litl. 1996) . haI.3-44. Selo S()~manJ.iall. Or. Cit.,
IJ
') Gunawan SUlllodinillg ral. M.E\.:. MemballJ.!l1II Perl'K.ol/oml(ll/ !?lIJ.:yat. Cel.l, (Yogyakarta
: Puslaka PC!;IJ'!!·' 1998). haI.1 51-15 2. Eko Budihardjo. TlIta Rual/~ PerJ.:ota(lll . (Bandung : Alumn i. 1997). hal. 8. Ki cron Walsh. PI/Mil' Service, E/ficil'llC), and Local DemocflI(\'. (London Mactnill.m Press lIti. 1996). haI.28-49. Talizitluhu Ndraha. Pcmhiltlgunan MasyarakaL CeLII. (Jakarta: 1'1'. Rinck
UllfllJ.: Pem/JolIgf/J/(ifI Berkelfll!iutal1. (Jakarta: Peltlngi Grafika. 1997) . hal. 131 .
Jamtari - Maret 2003
Peranserra Masyarakar dalal1L Pembangunan Kehuranan
245
D. Tanggapan terhadap Rancangan Peraturan Pemerintahan mengenai Peranserta Masyarakat dalam Pembangunan Hutan Beberapa konsep yang disampaikan dalam rancangan Peraturan Pemerintah dengan perubahan paradigma baru dalam pembangunan dimana masyarakat hanya secara pas if, seyogyanya masayarakat lokal dapat berperan secara aktif dalam pembangunan kehutan. Disamping itu perlu ditambahkan dan diperhatikan agar pembangunan kehutanan berjalan dengan efektif, perlu dilakukan hal-hal berikut yaitu : a.
mengembangkan peranserta masyarakat dengan mengangkat nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, yaitu kearifan tradisional yang menyangkut hutan. b. mengaktifkan fungsi pengawasan dalam peranserta masyarakat. c. reward system dalam pembangunan kehutanan, baik berupa imbalan maupun sanksi bagi pelanggarnya. d . Memikirkan mekanisme penyelesaian sengketa dalam masalah kehutanan. baik sengketa antara kelompok masyarakat, antara masyarakar dengan pengeioia hutan, masyarakat dengan pemerintah. Butir b dan c diperiukan daiam penegakan hukum. agar kepastian dan keadiian dapat tercapai .
Namar 2 Tahun XXXIIl
