REPUBLIK INDONESIA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PRINSIP DAN KEBIJAKAN DASAR SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Disampaikan pada Rapat Kerja Nasional Hutan, Lingkungan dan Perubahan Iklim Jakarta, 2-4 Agustus 2017
LAND FORMING FACTORS Keterangan:
3
Tanaman 1
2
4 6 7
Iklim
9
8
Manusia
Tumbuhan
10
13 11
Lahan Lahan
Air
waktu
12 15
14
17 16
18
20 21
23
Tanah
Bentuk Lahan
Binatang
30 25
26
27
28 29 31
Batuan
24 27 25
22
26
27
28
29
Gambar 3. Faktor-faktor Pembentukan Lahan (Sumber : ZONNEVELD, 1979)
32
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
Pekerjaan Sipil, reklamasi, Penambangan. Konstruksi Dam dan drainase Pengendalian banjir, pengaturan sungai Polusi air Pengaruh dalam evolusi Polusi Udara Pengaruh dalam evolusi Pemuliaan, migrasi Penanaman, perusakan, konsumsi Evaporasi , hujan Pembaawa geografis Air Penunjang Nutrisi Organisasi, kegiatan perencanaan Run-off Erosi, sedimentasi Aquifer Reklamasi, tillage, konservasi, perusakan, pemupukan Bahan Organik Pengendapan Organik Pupuk alam Makanan, perusakan Perusakan, perlindungan, perburuan Pemuliaan ternak dan ikan Kemiringan, penyinaran, drainase Sedimentasi, dislokasi, material Sedimentasi Sedimentasi Bahan dasar Serangga Hewan/kuman air Homogenisasi struktur, pelembaban organic Mineral
Hubungan keterkaitan/ketergantungan Saling ketergantungan antara lahan, manusia dan hewan yang paling nyata
MENGELOLA EKOSISTEM, MENGELOLA BUDAYA (I)
EKOSISTEM adalah dinamika yang kompleks suatu komunitas tanaman, hewan dan mikroorganisme dan lingkungan nir-hayati yang berinteraksi sebagai unit yang berfungsi. CIRI EKOSISTEM : • keterkaitan antar berbagai komponen pemanfaatan kawasan dan sumberdaya , • keterkaitan ekologis antar ekosistem/kawasan , • pemanfaatan sumberdaya yang beragam (dan dapat menimbulkan berbagai konflik) serta • adanya sifat common property dan open access dari sumberdaya
MENGELOLA EKOSISTEM, MENGELOLA BUDAYA (II) 12 PRINSIP PENDEKATAN EKOSISTEM 1. Tujuan pengelolaan untuk kebutuhan masyarakat 2. Pengelolaan didesentralisasikan 3. Pengaruh terhadap ekosistem lain 4. Manfaat potensial pengelolaan pada konteks ekonomi, insentif konservasi keragaman , sustainable serta internalisasikan biaya dan manfaat 5. Prioritas pada fungsi dan struktur konservasi 6. Dikelola sebatas kemampuan daya dukung 7. Dikelola dalam waktu dan ruang yang tepat 8. Pengelolaan harus diatur untuk jangka panjang 9. Pengelolaan harus bisa mengenali perubahan yang tidak terhindarkan 10.Keseimbangan dan integrasi antara konservasi dan penggunaan keragaman hayati 11. Mempertimbangkan semua informasi (keilmuan dan indigeneous serta pengetahuan lokal , inovasi ataupun praktek) 12. Melibatkan seluruh elemen masyarakat dan berbagai disiplin ilmu
Alam Indonesia : sebuah ruang publik penjaga peradaban Tersusun dari berbagai keragaman yang mencerminkan keragaman wilayah, dari Leuser hingga Lorenz
Foto atas : Gajah di TN. Gunung Leuser (Aceh), Komodo di TN. Komodo (NTT), Orangutan di TN. Kutai (Kaltim), Burung Migran mampir di TN. Wasur (Papua). Foto bawah : TN. Bunaken (Sulut), TN. Wakatobi (Sultra), TN. Taka Bonerate (Sulsel), TN. Togean (Sulteng), TN. Kepulauan Seribu (DKI Jak arta).
TN. Laiwangi Wanggameti. Salah satu spot hutan di Pulau Sumba, NTT. Foto oleh Simon Onggo Hastomo (BTN. Laiwangi Wanggameti - Manupeu Tanadaru)
MENGELOLA SDA :
MENGELOLA HUBUNGAN ORANG-ORANG UNTUK MEMANFAATKAN ALAM SECARA BIJAKSANA
MENGELOLA HUBUNGAN POLITIK, HUKUM, EKONOMI DAN SOSIAL ANTAR PEMANGKU WILAYAH
APA YANG KITA LIHAT SAAT INI : SEBUAH POTRET
Gambar diunduh dari berbagai sumber.
Indonesia rawan bencana alam (gunung api dan gempa), dan kerepotan mengatasi bencana lingkungan (kebakaran, banjir, dan longsor) Sumber : UNEP GRID , Global Risk Data Platform GIS, 2015
RESIKO BENCANA LINGKUNGAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN TERNYATA TINGGI DI WILAYAH DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI PESAT Sumber : UNEP GRID , Global Risk Data Platform GIS, 2015
Potret perlindungan LH untuk mengatasi kerawanan pangan pada skala nasional : • Sangat dibutuhkan kepastian dan keberlanjutan pasokan air • Sangat dibutuhkan peningkatan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
Modelling ini menjelaskan bahwa kenaikan suhu 1 derajat di permukaan laut menyebabkan penurunan curah hujan yang sangat signifikan Sumber : Peta perubahan curah hujan dan kenaikan suhu 1 derajat pada permukaan laut 2015, Dewan Ketahanan Pangan & WFP
TREN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MENJAMIN PASOKAN AIR BAGI KETERSEDIAAN PANGAN TERUS TURUN DAN LOKASI UTAMANYA SANGAT TERTEKAN
Baseline layanan pengatur tata air
Baseline layanan penyimpan air
ILUSTRASI : JAWA BARAT SEBAGAI LUMBUNG PANGAN NASIONAL
Daya dukung pengatur tata air sekarang
Daya dukung penyimpan air sekarang
Lanskap TN. Komodo. Foto oeh Sandi Kusuma (Biro Perencanaan, Kementerian LH dan Kehutanan)
KERUSAKAN SDA MEMBAWA AKIBAT PADA KEWIBAWAAN NEGARA KONSEP LEGITIMASI NEGARA
(Sumber : Bruce Gilley,The Right To Rule, 2009)
Main ends of government : external security, internal order, general welfare, freedom and justice
PERMASALAHAN UTAMA • Eksploitasi SDA belum diiringi peningkatan kesejahteraan masyarakat • Konflik dalam pemanfaatan SDA • Pemanfaatan secara illegal • Menurunnya Hutan dan Laut sebagai sumberdaya • Kehilangan habitat dan degradasi • Tekanan dan dampak pembangunan terhadap sumberdaya • Kualitas sumberdaya air menurun, sungai, pesisir pantai • Konversi lahan pertanian menjadi penggunaan lain • Erosi • Kontaminasi air minum • Menurunnya sumberdaya air tanah • Kelola SDA yang dinilai tidak memenuhi rasa keadilan daerah
ORIENTASI LANGKAH-LANGKAH • Prinsip keberlanjutan (sustainabilitas) • Tata Ulang kebijakan alokasi hutan, termasuk reforma agraria dan tata kelola hutan primer dan gambut • Pengendalian perubahan iklim • Keberpihakan kepada masyarakat • Skema-skema perhutanan sosial • Produksi hutan lestari • Pengendalian Pencemaran • Rehabilitasi Lingkungan • Efektifitas pemanfaatan energy, circular economy • Develop energi baru dan terbarukan, • Penegakan hukum lingkungan • Kesadaran lingkungan dan voluntary
LANGKAH STRATEGIS PEMBANGUNAN SEKTOR LH DAN KEHUTANAN 1. Alokasi sumberdaya hutan untuk pemerataan ekonomi (tata perizinan, hutan sosial, reforma agraria, pangan, energi, ketahanan air dan sumber penopang pusat pertumbuhan wilayah) 2. Pengendalian deforestasi dan degradasi hutan/lahan (illegal logging, karhutla, peti, tata perizinan, law enforcement, pemulihan lingkungan) 3. Konservasi dan pemeliharaan bio-diversity dan biosfer (peningkatan dan penanganan tumbuhan dan satwa langka/TSL, serta pemeliharaan dan peningkatan kualitas udara, air dan tanah/bentang alam) 4. Peningkatan produksi dan produktivitas hutan dan jasa lingkungan (peningkatan usaha produksi kayu, hasil hutan non kayu, ekowisata/jasa lingkungan lainnya, daur ulang/circular economy, serta peningkatan manajemen usaha rakyat) 5. Pengendalian kejahatan lingkungan (penataan regulasi, penertiban pengawasan perizinan dan penegakan hukum) 6. Kemitraan dan keterlibatan multistakeholders dalam rantai usaha sumberdaya hutan dan sumberdaya sampah/limbah dan dalam pengawasan sosial perizinan dan pengendalian lingkungan serta dalam mendorong law enforcement
RANCANGAN TEMA, PRIORITAS NASIONAL DAN PROGRAM PRIORITAS Peningkatan Kualitas Money Follow Program dengan pendekatan Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial I.
Revolusi Mental
Kesetaraan Gender
PENDIDIKAN 1. Pendidikan Vokasi 2. Peningkatan kualitas guru
VII. PENANGGULANGAN KEMISKINAN 17. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran 18. Pemenuhan Kebutuhan Dasar 19. Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi VIII.INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN 20. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan intermoda) 21. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika IX. PEMBANGUNAN WILAYAH 22. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal 23. Pembangunan Perdesaan 24. Reforma Agraria X. POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN 25. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l 27. Penguatan Pertahanan 29, Kepastian Hukum Kebakaran Hutan) 28. Stabilitas Politik dan Keamanan 30. Reformasi Birokrasi 26. Percepatan Pembangunan Papua IV. PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA 8. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10) 9. Pengembangan 5 Kawasan II. KESEHATAN Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10) 3. Peningkatan Kesehatan 10. Pengembangan 3 Kawasan Ibu dan Anak Industri (KI) (dari 14) 4. Pencegahan dan 11. Perbaikan Iklim Investasi dan Penanggulangan Penciptaan Lapangan Kerja Penyakit 12. Peningkatan Ekspor Barang dan 5. Preventif dan Promotif Jasa Bernilai Tambah Tinggi (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) V. KETAHANAN ENERGI 13. EBT dan Konservasi Energi III. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 14. Pemenuhan Kebutuhan Energi 6. Penyediaan Perumahan VI. KETAHANAN PANGAN Layak 15. Peningkatan Produksi pangan 7. Air Bersih dan Sanitasi 16. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)
Perubahan Iklim
Pemerataan
Tata kelola Pemerintahan yang Baik
DUKUNGAN SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN No 1
2
3 4
PRIORITAS NASIONAL Pendidikan
Kesehatan
PROGRAM s Pendidikan Vokasi
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
PRIORITAS KEGIATAN Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan dan Kecakapan Kerja Pemenuhan Sarpras Pendidikan Vokasi yang Berkualitas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
Preventif dan Promotif Lingkungan Sehat (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) Perumahan dan Air bersih dan sanitasi Peningkatan Ketersediaan Air Permukiman Baku Pengembangan Pengembangan 3 Kawasan Pengembangan Danau Toba Dunia Usaha dan Pariwisata (dari 10) Pariwisata
KEGIATAN RINCI Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan dan Kecakapan Kerja Peningkatan Kualitas Sarana Pembelajaran dan Praktek Kerja Pendidikan Vokasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tropis Terabaikan (NTD) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Sehat
Simpan Air
Penumbuhan inovasi produk dan kapasitas daya tarik wisata Penciptaan destinasi bersih, sehat dan berkelanjutan Pengembangan Borobudur dan Penumbuhan inovasi produk dan sekitarnya kapasitas daya tarik wisata Pengembangan Mandalika Penumbuhan inovasi produk dan kapasitas daya tarik wisata Dukungan Pengembangan Penumbuhan inovasi produk dan Destinasi Prioritas kapasitas daya tarik wisata
No 5 6 7
9
PRIORITAS NASIONAL
Ketahanan Energi
PROGRAM
Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi Ketahanan Pembangunan Sarana Pangan dan Prasarana Pertanian (termasuk Irigasi) Penanggulangan Perluasan Akses Usaha Kemiskinan Mikro, Kecil dan Koperasi
Pembangunan Wilayah
PRIORITAS KEGIATAN
Pengembangan PLT dan Nuklir
KEGIATAN RINCI Pembangunan PLT Berbasis Hidro
Pembangunan dan Pembangunan Konservasi Tanah dan rehabilitasi jaringan irigasi, Air dalam bentuk Sipil Teknis dan air tanah, rawa dan tambak Vegetatif Peningkatan Kapasitas Fasilitasi Kelembagaan Usaha Koperasi Kelembagaan Koperasi dan bagi BUM Desa dan Kelompok Usaha Kemitraan Usaha Masyarakat Perluasan Akses Penguatan Modal Usaha Bagi KUMKM Pembiayaan dan Kelompok Usaha Peningkatan Kualitas ProdukFasilitasi Sertifikasi, Standardisasi, dan Akses Pemasaran Merek, dan Pengemasan Pembangunan Perdesaan Pengelolaan Sumber Daya Penataan dan Perencanaan Kawasan Alam Desa dan Kawasan Hutan termasuk Kawasan Peningkatan akses masyarakat dalam Transmigrasi dan Sumber pengelolaan hutan (hutan sosial) Daya Hutan Rehabilitasi kawasan perdesaan yang rusak dan tercemar lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim
No
PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM Reforma Agraria Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (antara lain Kebakaran Hutan)
PRIORITAS KEGIATAN Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan Pemberdayaan Masyarakat
10 Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
Reformasi Birokrasi
Kepastian Hukum
KEGIATAN RINCI Kawasan Hutan yang akan dilepaskan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Rehabilitasi hutan dan lahan pada Daerah Aliran Sungai rawan bencana Pembentukan Masyarakat Tangguh Bencana pada Daerah Risiko Bencana Tinggi Penyediaan Sistem Peringatan Dini
Sarana dan Prasarana Kebencanaan Penguatan Implementasi Penyelesaian laporan pengaduan Standar Pelayanan Publik dan masyarakat Kapasitas SDM Pelayanan Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja birokrasi Perluasan Implementasi eGovernment yang terintegrasi
Penguatan kapasitas dan pemenuhan 17 standarisasi pada 610 LPSE Penguatan Sistem Monev-Next Generation online PBJ seluruh K/L/D yang terintegrasi dengan RENJA dan RKA K/L
Penegakan Hukum yang Berkualitas
Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam
PEMBANGUNAN WILAYAH, KONTEKS SUMBERDAYAALAM DAN JASA LINGKUNGAN
Peningkatan sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara Pelayanan Dasar di Daerah tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara Penguatan Kapasitas SDM Pengembangan Ekonomi di Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara Pengelolaan PLBN, Kedaulatan, dan Lintas Batas
Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal
Penataan Kelembagaan, regulasi, dan Tanah Ulayat
Peningkatan Akses Pendidikan yang Berkualitas
Percepatan Pembangunan Papua Pemberdayaan Masyarakat
Kelembagaan dan Regulasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan
Pemenuhan SPM di Desa termasuk Permukiman Transmigrasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa termasuk di Permukiman Transmigrasi
Pembangunan Perdesaan
PENGEMBANGAN WILAYAH
Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan termasuk di Kawasan Rawan Bencana
Penguatan Kelembagaan dan Regulasi
Pengawalan Implementasi UU Desa Secara Sistematis, Konsisten, dan berkelanjutan
Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan
Sarana dan Prasarana Kebencanaan
Pengembangan Ekonomi di Daerah Pasca Bencana
Penguatan Pemerintah Desa
Pengembangan Ekonomi Kawasan Transmigrasi untuk Mendorong Pusat Pertumbuhan dan Keterkaitan Desa-Kota
Penguatan Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana
Pelayanan Dasar
Pembangunan SDM, Pemberdayaan dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk di Desa Permukiman Transmigrasi
Pencegahan dan Penanggulangan Bencana a.l Kebakaran Hutan
Reforma Agraria/ Hutsos
Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria
Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria Kepastian Hukum dan Legalisasi atas Tanah Obyek Reformas Agraria Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan, dan Produksi Pelaksanaan RA/PS
21
TERIMA KASIH
Lanskap TN. Sembilang, Sumatera Selatan, di foto menggunakan drone oleh Biological Diversity and Climate Change Programme.
