MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : SK.635/Menlhk-Setjen/2015 TENTANG PENETAPAN LOKASI FASILITASI PADA 3 (TIGA) UNIT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL) DAN 5 (LIMA) UNIT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, seluruh kawasan hutan terbagi dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.338/Menhut-II/2009 tanggal 15 Juni 2009, telah ditetapkan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Sulawesi Tenggara, seluas ± 2.056.922 (dua juta lima puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh dua) hektar, terbagi menjadi 10 (sepuluh) unit KPHL dan 15 (lima belas) unit KPHP; c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.465/Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011, ditetapkan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas ± 110.105 (seratus sepuluh ribu seratus lima) hektar, dan Perubahan Fungsi Antar Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 115.111 (seratus lima belas ribu seratus sebelas) hektar di Provinsi Sulawesi Tenggara;
d. bahwa ...
-2-
d. bahwa dalam Matriks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 - 2019 Lampiran Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019, pada Tahun 2015 ditargetkan pembangunan 109 (seratus sembilan) unit KPH; e. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/ MenLHK-II / 2015 tentang Fasilitasi Biaya Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan, telah ditetapkan pedoman biaya kegiatan untuk mendorong percepatan operasional KPH di tingkat tapak; f. bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.972/ PKTLRPP/2015 tanggal 15 September 2015 dan surat Direktur Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Nomor S.963/RPP-4/2015 tanggal 28 Oktober 2015: 1. Terkait hasil koordinasi dan komunikasi antara Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII Kendari dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, teridentifikasi sebanyak 8 (delapan) unit KPH yaitu 3 (tiga) Unit KPHL dan 5 (lima) Unit KPHP, yang perlu mendapatkan dukungan fasilitasi Pemerintah; 2. Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.465/Menhut-II/201 1 tanggal 9 Agustus 2011, terdapat perubahan luasan Unit KPH dan perubahan dominasi kawasan hutan yang dipakai untuk pelebelan KPHL/ KPHP; g.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Lokasi Fasilitasi pada 3 (tiga) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan 5 (lima) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Sulawesi Tenggara; Mengingat : ...
-3-
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004; 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air; 8. Peraturan
Pemerintah
Nomor
44
Tahun
2004
tentang
Nomor
45
Tahun
2004
tentang
telah
diubah
dengan
Perencanaan Kehutanan; 9. Peraturan
Pemerintah
Perlindungan
Hutan,
sebagaimana
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); 12. Keputusan Presiden Nomor 121/ P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015; 13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019; 14. Peraturan
-414. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara; 15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan; 17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.388/ MenhutII/2009 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Sulawesi Tenggara; 18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/ Menhut-II / 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pengelolaan. Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi; 20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.465/ MenhutII/2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 110.105 (seratus sepuluh ribu seratus lima) hektar, dan Perubahan Fungsi Antar Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 115.111 (seratus lima belas ribu seratus sebelas) hektar di Provinsi Sulawesi Tenggara; 21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/ MenLHK-II/ 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 22.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MenLHK-II/2015 tentang Fasilitasi Biaya Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan;
MEMUTUSKAN: ...
-5-
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN LOKASI FASILITASI PADA 3 (TIGA) UNIT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL) DAN 5 (LIMA) UNIT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA. KESATU
: Menetapkan lokasi fasilitasi pada 3 (tiga) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan 5 (lima) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai berikut: a. KPHL Unit XIII Mekongga Selatan, seluas ± 125.717 (seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh belas) hektar; b. KPHL Unit XIV Ueesi, seluas ± 163.744 (seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh empat) hektar; c. KPHL Unit XXV Wakatobi, seluas + 10.022 (sepuluh ribu dua puluh dua) hektar; d. KPHP Unit V Kota Baubau, seluas + 12.179 (dua belas ribu seratus tujuh puluh sembilan) hektar; e. KPHP Unit VI Muna seluas ± 73.726 (tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam) hektar; f. KPHP Unit XI Mekongga Selatan, seluas ± 46.580 (empat puluh enam ribu lima ratus delapan puluh) hektar; g. KPHP Unit XII Ladongi, seluas ± 47.088 (empat puluh tujuh ribu delapan puluh delapan) hektar; h. KPHP Unit XIX Bina Mahawana Sejuk, seluas + 113.580 (seratus tiga belas ribu lima ratus delapan puluh) hektar.
KEDUA
: Batas wilayah KPHL dan KPHP sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU, sebagaimana tercantum dalam Peta Lampiran Keputusan, dan bukan merupakan acuan batas administrasi pemerintah, status dan fungsi Kawasan Hutan.
KETIGA
: Wilayah KPHL dan KPHP sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU disesuaikan dengan perkembangan kawasan hutan terakhir. KEEMPAT : ...
-6-
KEEMPAT
: Kegiatan fasilitasi pembangunan KPHL dan KPHP sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU, dilaksanakan sejak Keputusan ini ditetapkan.
KELIMA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2015.
,
Salinan sesuai dengan aslinya
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEPALA BIRO HUKUM,
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd KRISNA RYA
SITI NURBAYA
Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth.: 1. Menteri Dalam Negeri; 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 4. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; 5. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; 6. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung; 7. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; 8. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 9. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi; 10. Gubernur Sulawesi Tenggara; 11. Bupati/Walikota se-Provinsi Sulawesi Tenggara; 12. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku; 13. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara; 14. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII Kendari; 15. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XV Makassar; 16. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Sampara Kendari; 17. Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan Wilayah Sulawesi; 18. Kepala Balai Penelitian Kehutanan Makassar; 19. Kepala balai Pendidikan dan Latihan Kehutanan Makassar.
