Kebijakan PPLH dan PSDA Terkait dengan AMDAL
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera
Topik Bahasan Kebijakan PPLH dan PSDA Terkait AMDAL 1. 1 Pendahuluan 2. 2 Pengantar Keterkaitan antara AMDAL UKL-UPL dengan sistem perizinan dan Instrumen PPLH Lainnya 33. Tata Ruang, Amdal dan Kawasan Lindung 44. Ketentuan-ketentuan dalam PUU bidang PPLH terkait dengan AMDAL, UKL UPL, Izin lingkungan dan izin PPLH 55. PUU sector yang berkaitan dengan AMDAL, UKL-UPL, Izin lingkungan
1 Pendahuluan
Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Ekonomi Sosial Diterima secara sosial (socially acceptable)
Pembangunan Berkelanjutan
Menguntungkan secara ekonomi (economically viable)
Ramah lingkungan (environmentally Lingkungan sound) “Pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya (WCED – Our Common Future)
Hak Masyarakat atas Lingkungan Hidup yang Baik & Sehat Sesungguhnya masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan
Lingkungan Hidup – udara, tanah dan air -- yang baik dan sehat. Hak tersebut dijamin dalam UUD dan peraturan perundang-undangan lainnya
1 UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1): “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat ...”
2
Pasal 65 UU 32/2009: “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”
Pembangunan Berwawasan Lingkungan Agar hak tersebut terpenuhi, maka wajib dipastikan segala kegiatan perekonomian dilakukan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Pasal 33 ayat 4 UUD 1945: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
Prinsip Dasar Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup 1. 1 Menjaga lingkungan hidup (Udara, Air, Lahan dan Laut) tetap dalam kondisi baik dan sehat untuk aktivitas kehidupan seluruh warga negara;
21. Memastikan segala kegiatan perekonomian (seperti Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, Industri, Pariwisata & Pertambangan) dilakukan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
1999 1993
Perbaikan (PP Nomor 27 tahun 1999)
2010
2012
revitalisasi
PP Nomor 27 tahun 2012: Integrasi Izin Lingkungan dalam Proses Amdal & UKL-UPL & Streamlining
Pengembangan (PP Nomor 51 tahun 1993
1986
tonggak awal (PP Nomor 29 tahun 1986)
UU Lingkungan Hidup Peraturan Pemerintah tentang AMDAL
2009 UU 32/2009
1997
Inovasi Kebijakan: PP No 27/2012 Merupakan PP Generasi Ke-4 (empat) yang mengatur tentang Amdal di Indonesia
UU 23/1997
1982 UU 4/1982
9
Semangat PP NO. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan 1. Menghindari terjadinya birokrasi baru. Dalam PP ini, Izin lingkungan diintegrasikan ke dalam proses Amdal dan UKL-UPL; 2. Pelaksanaan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan harus lebih streamlining dan bermutu, serta menuntut profesionalisme, akuntabilitas dan integritas semua pihak; 3. Kaidah Amdal sebagai Kajian Ilmiah;
4. Penegakan hukum atas pelanggar Amdal-UK-UPL dan Izin Lingkungan; 5. Memperkuat Akses Partisipasi Masyarakat;
6. Mengubah Mindset Seluruh Pemangku Kepentingan; 7. Izin Lingkungan = Filter Investasi Hijau Pro-Lingkungan dan Pro-Investasi Hijau
2 Pengantar Keterkaitan Amdal, UKL-UPL dan Sistem Perizinan serta Instrumen PPLH Lainnya
Instrumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) KLHS
a
Tata ruang
b
h
i PUU berbasis LH
Baku mutu LH c
j
Kriteria baku kerusakan LH d AMDAL
e
UKL-UPL
f
Perizinan
g
Instrumen ekonomi LH
Anggaran berbasis LH
k Analisis risiko LH l Lingkungan
Audit LH
m Instrumen lain
sesuai kebutuhan
Amdal bukan sebagai alat serbaguna yang dapat menyelesaikan segala persoalan lingkungan hidup. Efektivitas amdal sangat ditentukan oleh pengembangan berbagai instrument lingkungan hidup lainnya Sumber: Pasal 14 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Amdal, UKL-UPL dalam kaitannya dengan Sistem Perizinan: Izin Lingkungan, Izin PPLH dan Izin Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan KRP
Usaha/ Kegiatan Tahap Perencanaan
Usaha/ Kegiatan Tahap PraKonstruksi, Konstruksi &Operasi
Usaha/ Kegiatan Tahap Pasca Operasi
Izin PPLH Rencana Usaha dan/atau kegiatan
izin Usaha dan/atau kegiatan
Pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan
Penutupan Usaha dan/atau Kegiatan
RTRW/RDTR
KLHS RPPLH ERA
Amdal atau UKL-UPL
ERA = Instrumen PPLH – Sistem KDL
Audit LH
Continuous Improvement
Izin Lingkungan
Daya Dukung & Daya Tampung LH
Keterangan
Implementasi RKL-RPL/ Izin Lingkungan &
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau Pelepasan Kawasan HPK
Hasil ERA merupakan bagian dari dokumen Amdal
ERA
Tata Ruang Paska Usaha/ Kegiatan
ERA
Pengawasan Lingkungan Hidup
Pencana Penutupan Usaha dan/atau kegiatan serta Persetujuannya
Penaatan terhadap BML dan KBKL
Penegakan Hukum Lingkungan
Pemanfaatan Ruang Paska Usaha/Kegiatan
NSPK & Instrumen PPLH pada Tahap Pengembangan KRP & Tahap Perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan izin Usaha dan/atau Kegiatan
Rencana Usaha dan/atau kegiatan
Pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan
RTRW Amdal atau UKL-UPL
KLHS
PerMenLH No. 09/2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
Izin Lingkungan
Izin PPLH
• PP No 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan • PerMenLH N0. 05/2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal ; • PerMenLH No. 16/2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan; • PerMenLH No. 17/2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Amdal & Izin Lingkungan • PerMenLH 13/2010 tentang UKL-UPK dan SPPL; • PerMenLH No. 07/2010 tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen Amdal dan Persyaratan LPJP Dokumen Amdal; • PerMenLH No. 15/2010 tentang Persyaratan dan tatacara lisensi Komisi Penilai Amdal; • PerMenLH No. 5/2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Amdal; • PerMenLH No. 24/2009 tentang Penilaian Dokumen Amdal • PerMenLH No. 25/2009 tentang Binwas Komisi Penilai Amdal Daerah
NSPK & Instrumen PPLH pada Tahap Pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan Izin LH & Izin PPLH
Pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan
Audit LH
Peraturan MENLH No. 03 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup sebagai revisi dari: • KepMenLH No. 42 Tahun 1994 • KepMenLH No. 30 Tahun 2001 • PerMenLH No. 17 Tahun 2010
Dampak Penting & Dampak LH lainnya
Implementasi Persyaratan Izin Lingkungan & Izin PPLH serta Continuous
Improvement
Pengawasan Lingkungan Hidup
Penaatan terhadap Baku Mutu Lingkungan (BML) & Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan (KBKL)
• KepMenLH No. 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL-RPL (LAPORAN PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN)
• KepMenLH No.07 Th 2001 tentang PPLH dan PPLHD • KepMenLH No.56 Th 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan LH • KepMenLH No.57 Th 2002 tentang Tata Kerja PPLH • KepMenLH No.58 Th 2002 tentang Tata Kerja PPLHD
3 Tata Ruang, Kawasan Lindung dan AMDAL
Isu Strategis: Keterkaitan antara Tata Ruang dan Lingkungan Hidup TATA RUANG
LINGKUNGAN
Penataan Ruang (UU No. 26 Tahun 2007)
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009) TOOL
TOOL
AMDAL & Izin Lingkungan (PP No. 27 Tahun 2012)
Ruang, Lingkungan Yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan
1. Dalam perlindungan & pengelolaan lingkungan, penataan ruang merupakan ujung tombak sebab proses perubahan lingkungan diawali dengan proses perubahan ruang. 17 2. Dalam penataan ruang: perlindungan & pengelolaan lingkungan hidup menjadi kunci untuk menjamin keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.
Rencana Umum dan Rencana Rinci Tata Ruang RENCANA UMUM TATA RUANG
RENCANA RINCI TATA RUANG RTR PULAU / KEPULAUAN
WILAYAH
RTRW NASIONAL
RTR KWS STRA. NASIONAL RTRW PROVINSI
RTRW KABUPATEN
RTR KWS STRA. PROVINSI RTR KWS STRA KABUPATEN RDTR WIL KABUPATEN
PERKOTAAN
RTR KWS METROPOLITAN
RTRW KOTA
Kajian Daya Dukung & Daya Tampung LH serta KLHS
RTR KWS PERKOTAAN DLM WIL KABUPATEN RTR BAGIAN WIL KOTA RTR KWS STRA KOTA RDTR WIL KOTA
Tata Ruang: Syarat Utama Proses Penyusunan & Penilaian Amdal serta Penentuan Kelayakan Lingkungan
Pasal 13 ayat (1) Huruf a PP 27/2012: Pengecualian AMDAL di RDTR dan/atau RTR Kawasan Strategis Kab/Kota
Amdal dan Tata Ruang Tahap Perencanaan 1
2
Rencana Umum
Studi Kelayakan
3
4
Disain Rinci
Pra Kontruksi dan Konstruksi
5 Operasi
Amdal disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan Tidak sesuai KA 1 ANDAL 2 RKL-RPL 3
Dokumen AMDAL
Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan wajib sesuai dengan
rencana tata ruang
Sumber: Pasal 4-5 PP 27/2012 Izin Lingkungan
dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa
Pengecualian Jenis Usaha/Kegiatan Wajib Amdal Usaha dan/atau Kegiatan
Dalam PP 27/1999: Amdal Kawasan RKL-RPL Rinci (pasal 4), Ketentuan Amdal dan RDTR belum diatur
Dampak Penting Lingkungan Hidup Usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap LH dikecualikan dari kewajiban memiliki Amdal apabila: 1 lokasi rencana usaha dan/atau kegiatannya berada di kawasan yang telah memiliki Amdal kawasan
UKL/UPL
lokasi rencana usaha dan/atau kegiatannya berada pada kabupaten/kota yang telah memiliki rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota
2
usaha dan/atau kegiatannya dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana
3
Sumber: Pasal 13 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Pola Ruang dan AMDAL Pola Ruang UU 26/2007 dan PP 26/2008
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang
Kawasan Budidaya
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan diizinkan oleh PUU PSDA
Kawasan Lindung
Terbatas Tetap
PP 26/2008-RTRWN Kawasan Budi Daya Nasional
Konversi
Hutan Produksi
Hutan Rakyat
Perikanan
Industri
Pariwisata
Pemukiman
Lainnya
21
Integrasi Inpres No. 10/2011 ke dalam Proses Penilaian Amdal atau Pemeriksaan UKL-UPL dan Izin Lingkungan Penilaian Amdal: Peraturan MENLH No. 24/2009 Pemeriksaan UKL-UPL: Peraturan MENLH No. 13/2010
Izin Lingkungan
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
SK Kelayakan LH atau Rekomendasi UKL-UPL Layak/Disetujui
Penilaian Dokumen Amdal atau Pemeriksaan UKL-UPL
Tidak
ya
Apakah Lokasinya • Sesuai dengan Rencana Tata Ruang, dan/atau • Sesuai dengan Ketentuan PUU SDA
Sesuai
Apakah lokasinya berada di dalam Kawasan Hutan Primer & Lahan Gambut dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) ?
Apakah termasuk usaha dan/atau Kegiatan yang DIKECUALIKAN? Tidak
Tidak Sesuai
Ditolak
ya
Bagi usaha dan/atau kegiatan yang dikecualikan, RKL-RPL-nya harus harus mencakup upaya mitigasi atau pengurangan emisi GRK
Inpres 10-2011/06-2013
Ditolak
Usaha dan/atau kegiatan yang dikecualikan dalam Inpres 10-2011/06-2013: • Permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan; • Pelaksanaan pembangunan nasional yang bersifat vital, yaitu: geothermal, migas, ketenagalistrikan, lahan untuk padi dan tebu • Pemanfaatan izin pemanfaatan hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan yang telah ada sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku
Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) – Inpres 10/2011 (2011-2013) Lokasi yang masih boleh ada izin baru
Lahan Gambut
Hutan Alam Primer di dalam dan di luar kawasan Hutan
Lokasi PIPIB (Moratorium) –
Tidak Boleh Ada Izin Baru
Catatan: Tidak semua jenis kawasan lindung ini dicantumkan dalam Lampiran III Peraturan MENLH No. 05/2012
Daftar Kawasan Lindung dalam Peraturan MENLH No. 05 Tahun 2012 Kawasan lindung yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini: : 1. Kawasan hutan lindung • Tidak semua kawasan 2. Kawasan bergambut lindung yang tercantum 3. Kawasan Resapan Air dalam PP No. 26/2008 dan 4. Sempadan Pantai Keppres 32/1990 5. Sempadan Sungai dicantumkan dalam daftar 6. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk kawasan lindung di 7. Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut Peraturan MENLH Ini; 8. Cagar Alam dan Cagar Alam Laut 9. Kawasan Pantai Berhutan Bakau • Kawasan lindungan = 10. Taman Nasional dan Taman Nasional Laut kawasan yang telah 11. Taman Hutan Raya DITETAPKAN sebagai 12. Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut kawasan lindung 13. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan • Usaha dan/atau kegiatan di 14. Kawasan Cagar Alam Geologi kawasan lindung adalah 15. Kawasan Imbuhan Air Tanah usaha dan/atau kegiatan 16. Sempadan Mata Air yang diizinkan sesuai 17. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah 18. Kawasan Pengungsian Satwa dengan ketentuan PUU 19. Terumbu Karang 20. Kawasan Koridor Bagi Jenis Satwa dan Biota Laut yang Dilindungi
Catatan
Kawasan lindung wilayah yang DITETAPKAN dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup mencakup SDA dan Sumber Daya Buatan. Penetapan kawasan lindung tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan PUU
Rencana Usaha/Kegiatan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan Lindung Wajib Memiliki AMDAL (Pasal 3 Peraturan MENLH No. 05/2012) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang lokasinya berada di dalam kawasan lindung jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang diizinkan sesuai peraturan perundang-undangan, misal: tambang di hutan lindung, wisata alam di kawasan lindung
1 Batas proyek terluar yang bersinggungan dengan batas terluar dari kawasan lindung
Dampak potensial dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut secara nyata mempengaruhi kawasan lindung terdekat
Kawasan Lindung
2
Yang tercantum dalam Lampiran Permen LH & telah ditetapkan sesuai dengan PUU
Dampak potensial
3 Keterangan: = Rencana Usaha dan/atau kegiatan
Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung yang dikecualikan dari kewajiban menyusun Amdal adalah rencana usaha dan/atau kegiatan: 1. Eksplorasi pertambangan, migas dan panas bumi; 2. Penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan; 3. Yang menunjang pelestarian kawasan lindung; 4. Yang terkait dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan; 5. Budidaya yang secara nyata tidak berdampak penting bagi lingkungan hidup; 6. budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat.
Usaha dan/atau Kegiatan di Hutan Lindung yang Diiziinkan/Diperbolehkan oleh PP 24/2010 Penggunaan kawasan hutan (Hutan Produksi dan Hutan Lindung) untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, meliputi kegiatan: 1. religi; 2. pertambangan; 3. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan; 4. pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi; 5. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api; 6. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi; 7. sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah; 8. fasilitas umum; 9. industri terkait kehutanan; 10. pertahanan dan keamanan; 11. prasarana penunjang keselamatan umum; atau 12. penampungan sementara korban bencana alam. Sumber: Pasal 4 PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan
Keterkaitan RPPLH dengan RPJP dan RPJM, Pemanfaatan Sumber Daya Alam serta Amdal
RPPLH 1
RPJP
Pasal 10 Ayat (5) UU No. 32/2009: RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah
RPJMN Pasal 12 ayat (1) UU No. 32/2009: Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH
Pemanfaatan sumber daya alam i.e.
2
Pertambangan, Migas, Kehutanan
Salah satu Instrumen PPLH pada tahap rencana Proyek Pemanfaatan SDA adalah
AMDAL
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) & AMDAL KLHS = Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau KRP
Kebijakan
Rencana
Program
Proyek
KAJIAN ANALISIS LINGKUNGAN
Kajian Lingkungan Hidup Strategik (KLHS) KLHS Kebijakan
AMDAL KLHS Tata Ruang
Catatan: Kebijakan: termasuk penyusunan PUU (pasal 44 UUPLH)
KLHS Sektor
KLHS Regional / Program Partidario (2000, 2003)
Muatan KLHS KLHS memuat KAJIAN antara lain: Efisiensi Pemanfaatan Sumberdaya Alam
d
a
Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim
e
b
Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman hayati
f
c
KLHS Sumber: Pasal 16 UU 32 Tahun 2009
Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Perkiraan Mengenai Dampak dan
RiSIKO LINGKUNGAN HIDUP Kinerja layanan/jasa ekosistem
