SISTEM INFORMASI PELAPORAN PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP PUSAT PENGELOLAAN EKOREGION SUMATERA
IZIN LINGKUNGAN
Semua izin lingkungan diterbitkan sebagai persyaratan bagi usaha dan/atau kegiatan
Izin lingkungan diterbitkan sebelum diterbitkannya izin usaha
Izin lingkungan diterbitkan pada tahap perencanaan
Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Izin PPLH)
Izin PPLH diterbitkan pada tahap operasional.
Izin PPLH diterbitkan berdasarkan persyaratan dan kewajiban izin lingkungan yang harus ditaati oleh perusahaan
Izin PPLH, antara lain:
pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah
penyimpanan sementara limbah B3;
pengumpulan limbah B3;
pemanfaatan limbah B3;
pengolahan limbah B3;
penimbunan limbah B3;
pembuangan air limbah ke laut;
dumping ke media lingkungan;
pembuangan air limbah dengan cara reinjeksi; dan
emisi; dan/atau
Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan •
Pemegang izin lingkungan berkewajiban untuk:
a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan; b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan c. Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU; •
Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan
Sumber: Pasal 53 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Sanksi Administratif Pasal 53: Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan: (a) menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan, (b) membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan (c) Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU. Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan
1
Pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi administratif yang meliputi: • teguran tertulis; • paksaan pemerintah; • pembekuan izin lingkungan; atau • pencabutan izin lingkungan
2
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di terapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya Sumber: Pasal 56 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Akses Informasi, Pelaporan Pelaksanaan Izin Lingkungan dan Pengawasan LH Pasal 72 dan Pasal 63 ayat (1) huruf o dalam UU 32/2009 : Pembinaan dan
Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan
Pengawasan Penaatan Perizinan Lingkungan
Penguatan Demokrasi Lingkungan : • • • SIPIL (sistim informasi pelaksanaan izin lingk)
Pasal 63 ayat (1) huruf e UU 32/2009: Pemerintah bertugas dan berwenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL
akss informasi; akses partisipasi; penguatan hak-hak masyarakat dalam PPLH. (Penjelasan Umum UU 32/2009 angka 8)
Pasal 68 UU 32/2009 : Kewajiban Memberikan informasi terkait PPLH secara benar, akurat dan tepat waktu; Pasal 53 PP 27/2012 Kewajiban menyampaikan laporan persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan setiap 6 bulan sekali
Informasi PPLH Peraturan MENLH tentang Pelaporan Pelaksanaan Izin Lingkungan
• •
Instansi Pemerintah; Masyarakat/ Publik
Pasal 62 ayat (2) UU 32/2009 : Hak mendapatkan akses informasi dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
Mekanisme dan Frekuensi Pelaporan RKL-RPL/ Pelaksanaan Izin Lingkungan • Ketentuan dalam SKKL dan Izin Lingkungan, atau
• Instansi yang membidangi usaha/kegiatan ybs.
• Ketentuan dalam Rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan
• Instansi yang ditugasi mengelola LH di Pusat, Provinsi, Kab/Kota
Frekuensi • 6 (enam) bulan sekali
Pemrakarsa
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Masyarakat/Publik
Pelaporan: • Buku • File elektronik i.e. CD Buku Laporan atau sistem informasi elektronik i.e. Website
Laporan Pelaksanaan RKL-RPL berubah menjadi Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) huruf b PP 27/2012 baik untuk usaha dan/atau kegiatan wajib amdal dan UKL-UPL
Sistematika Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL/Izin Lingkungan Laporan Pelaksanaan RKL-RPL berubah menjadi Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) huruf b PP 27/2012 baik untuk usaha dan/atau kegiatan wajib amdal dan UKL-UPL
1
3
BAB III KESIMPULAN •
•
Kesimpulan mengenai efektivitas pengelolaan lingkungan hidup dan kendala-kendala yang dihadapi; Kesimpulan mengenai kesesuaian hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan rencana pengelolaan dan pemantauan dalam dokumen RKL-RPL
2
BAB I PENDAHULUAN A. Identitas Perusahaan B. Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan C. Deskripsi Kegiatan D. Perkembangan Lingkungan Sekitar
BAB II PELAKSANAAN DAN EVALUASI A. Pelaksanaan 1. RKL 2. RPL B. Evaluasi 1. Evaluasi Kecendrungan 2. Evaluasi Tingkat Kritis 3. Evaluasi Penaatan
Pengelolaan dan Pemantauan Izin Lingkungan Pengumpulan data lingkungan secara sistematis melalui rangkaian pengukuran yang berulangulang.
Pemantauan base line (rona lingkungan awal) Sebelum proyek Karakterisasi kondisi alamiah Perubahan yang terjadi scr alamiah Pemantauan dampak Perubahan akibat proyek Pemantauan pentaatan Baku mutu / peraturan
Prediksi dampak
Baku mutu 6 5 4 3 2
L I N G K U N G A N
Proyek Dimulai
1 0 4/11/95
WAKTU
8/23/96
1/5/98
5/20/99
10/1/00
2/13/02
9
Mengapa perlu Pelaksanaan Izin Lingkungan (RKL-RPL) ?
Sindrom “bangun dan lupakan” (Culhane 1993).
AMDAL – alat pengelolaan lingkungan selama daur umur proyek
AMDAL sebagai proforma process McCart (1982) AMDAL - Pseudo-sciencehipoteses-dinyatakan namun tidak pernah diuji kebenarannya.
Beanlands and Duinker (1983) - Pemantauan perlu dilakukan untuk memperbaiki kemampuan kita dalam prediksi dampak 10
Guna Pemantauan RKL RPL
• Verifikasi atas kebenaran dampak hipotetik yang di kaji dalam studi AMDAL. • Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam RKL RPL dan SK Kelayakan Lingkungan Hidup • Membantu pelaksanaan pengawasan kinerja pengelolaan lingkungan suatu perusahaan terhadap baku mutu dan peraturan-peraturan lingkungan hidup melalui evaluasi dari laporan pemrakarsa • Menilai efektifitas pengelolaan lingkungan yang telah dilaksanakan dan merekomendasikan perbaikan pengelolaan lingkungan
11
PELAKSANAAN DAN EVALUASI RKL RPL
15
Evaluasi Kecenderungan (trend evaluation) •
evaluasi untuk melihat kecenderungan (trend) perubahan kualitas lingkungan
•
dibutuhkan data hasil pemantauan dari waktu ke waktu (time series data)
•
dilakukan dengan data untuk waktu pemantauan yang berbeda
•
menggambarkan secara jelas kecenderungan proses maupun perubahan kualitas lingkungan (proses suatu kegiatan tidak selalu dalam kondisi normal atau optimal) 16
Pola Kecenderungan
17
Evaluasi Tingkat Kritis (criticial level evaluation) menilai tingkat kekritisan (critical level) dari suatu dampak dilakukan dengan data hasil pemantauan dari waktu ke waktu maupun data dari pemantauan sesaat
evaluasi terhadap potensi risiko dimana suatu kondisi akan melebihi baku mutu atau standar lainnya, baik untuk periode waktu saat ini maupun waktu mendatang 18
Tingkat Kritis … > BM
19
Evaluasi Penaatan (compliance evaluation) evaluasi terhadap tingkat kepatuhan untuk memenuhi berbagai ketentuan yang terdapat dalam izin atau pelaksanaan dalam dokumen RKL-RPL
20
21
Tingkatan Kritis & Ketaatan
PENUTUPAN, PELARANGAN, PERINGATAN ADMINISTRASI
BAKU MUTU PERBAIKAN PENGELOLAAN
DAERAH TAAT
KATEGORI PENTAATAN
Modifikasi : IMPEL, 2001
TIDAK ADA TINDAKAN PENTING YANG PERLU DILAKUKAN
RESPON & TINDAKAN22
DAERAH PEMBINAAN
Ketidakpastian Pengukuran
DAERAH TIDAK TAAT
DAERAH PENEGAKAN HUKUM
Ke 3 EVALUASI dilakukan menilai tingkat penaatan terhadap ketentuan yang berlaku maupun untuk menilai kinerja pengelolaan lingkungan hidup
23
PRASYARAT PENYUSUNAN LAPORAN
Komitmen dari pimpinan manajemen
Internalisasi dalam sistem manajemen yang ada
Kejelasan pelaksana dan pembiayaan
Dukungan aspek teknis:
Teknik pengelolaan dan pemantauan
Lokasi & frekwensi
Metodologi
Laboratorium (terakreditasi, QA/QC)
dll 24
Laporan Pelaksanaan RKL-RPL/Izin Lingkungan
Masalah
Inventarisasi Dok. Laporan RKL-RPL/UKL-UPL terlalu banyak..? (Dok Menumpuk)
Keterbatasan SDM dalam Pengolahan Data..? (Data tidak terkelola)
Keterbatasan Analisis Data..? (Informasi tidak tersaji)
Informasi data terbatas dan sulit dipanggil karena masih bersifat manual..? (informasi kondisi/fakta lingkungan sulit disajikan)
Identifikasi terjadinya penyimpangan terhadap Izin Lingkungan lemah..? (Evaluasi hasil analisis lemah)
Pengawasan terhadap Penerapan Izin Lingkungan tidak optimal..?
dll
SOLUSI /MANFAAT DG APLIKASI DATABASE Pengawasn
Izin Lingkungan KEUNGGULAN : • Input Data Lebih Efisien; • Pengolahan Data Mudah; • Analisis Data Otomatis; • Evaluasi Data Efektif; • Penyimpanan Data lebih mudah; • Informasi Data Mudah dipanggil; • Dapat Memuat Data dan Informasi yang lebih Komplit. • dll
SIPIL pada INDUSTRI
SIPIL pada INDUSTRI BLH Prov
BLH Kab/Kota
BLH Kab/Kota
BLH Kab/Kota
SISTEM INFORMASI PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN
PPE SUMATERA
KLH
SISTEM INFORMASI PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN
PPE SUMATERA PPE KALIMANTAN
PPE PAPUA KLH PPE SUMA PPE JAWA
PPE BALI NUSRA
SISTEM INFORMASI PPE SUMATERA
WEBGIS PPE SUMATERA
WEBGIS PPE SUMATERA
SISTEM INFORMASI PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN
(SIPIL)
PERHITUNGAN BEBAN PENCEMARAN
Konsentrasi Parameter Limbah Cair (mg/l);
Debit Air Limbah (m3/bln);
Jumlah Bahan Baku yang diolah (m3/bln).
INFORMASI DARI PELAPORAN
IZIN LINGKUNGAN
SISTEM INFORMASI PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN
(SIPIL) HALAMAN OUTPUT GRAFIK
HASIL ANALISIS •
Parameter (AIR, UDARA) yang memenuhi Baku Mutu;
•
Jumlah Limbah B3 yang belum dikelola;
•
Berakhirnya izin-izin Perlindungan dan Pengelolaan LH;
•
Beban Pencemaran terhadap lingkungan;
•
Trend dan lokasi sumber pencemar;
•
Evaluasi pelaksanaan RKL-RPL;
•
dll.
SIPIL TERHADAP ANALISIS BEBAN PENCEMARAN INDUSTRI Berdasarkan salah satu parameter :
Daya Tampung Sungai
0,57 Ton/Jam atau 13.680 Kg/hari;
Beban Pencemaran Sungai
0,84 Ton/Jam atau 20.160 Kg/hari;
Kelebihan Beban Pencemaran 0,27 Ton/Jam atau 6.840 Kg/Hari;
KESIMPULAN PEMANFAATAN SIPIL : Efektifitas
Pemda dalam Pemantauan Pasif dan Aktif thd Industri
Bahan
pembinaan & pengawasan;
Data
pendukung kajian Daya Tampung dan Daya Dukung;
Bahan
pengambilan kebijakan.
MANFAAT
Data terdokumentasi dengan baik
Mempermudah pemanggilan data setiap saat diperlukan
Tidak membutuhkan ruang penyimpanan data (maya)
Footer
1/26/2015
HALAMAN DEPAN
HALAMAN DEPAN SETELAH LOGIN
HALAMAN LIHAT PERUSAHAAN
HALAMAN BUAT PERUSAHAAN
HALAMAN EDIT PROFIL PERUSAHAAN
HALAMAN PARAMETER ACUAN
HALAMAN PEMBUATAN TAHUN DATA
HALAMAN INPUT DATA SWAPANTAU HALAMAN VALIDASI DATA
HALAMAN INPUT DATA SWAPANTAU
HALAMAN INPUT DATA LIMBAH B3
HALAMAN OUTPUT GRAFIK
HALAMAN OUTPUT EXCEL
HALAMAN INPUT DATA RKL/RPL
HALAMAN INPUT DATA RKL/RPL
HALAMAN INPUT DATA RKL/RPL
HALAMAN EVALUASI
HALAMAN EVALUASI
HASIL ANALISIS (CONTOH) •
Parameter yang memenuhi Baku Mutu
•
Jumlah Limbah B3 yang belum dikelola
•
Berakhirnya izin-izin Perlindungan dan Pengelolaan LH
•
Beban Pencemaran terhadap lingkungan
•
Evaluasi sumber pencemar dari industry yang terdata
•
Dll.
TERIMAKASIH
