SISTEM INFORMASI DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP Sosialisasi Sistem DADU (Dokumentasi Amdal Dan UKL-UPL)
Bannu AbdulSamad Jurusan Fisika FMIPA UNHAS Puslitbang-LH UNHAS
Beberapa Perbedaan Filosofis Mendasar PP 27/1999 dengan PP 27/2012 No
PP 27 Tahun 1999 tentang Amdal
PP No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan
1. Durasi penilaian amdal sekitar180 hari kerja, dokumen Amdal terdiri atas 5 dokumen
Kemajuan Mendasarnya adalah Streamlining Proses Amdal Durasi penilaian amdal sekitar 125 hari kerja, dokumen amdal terdiri atas 3 dokumen
2. Penilaian amdal oleh komisi penilai amdal cenderung mereduksi makna amdal sebagai kajian ilmiah
Kemajuan Mendasarnya adalah Mengembalikan Kaidah Amdal sebagai Kajian Ilmiah Dengan memperkuat peran dan kompetensi tim teknis dalam penilaian amdal
3. Terdapat kesulitan terhadap upaya penegakan hukum atas pelanggar Amdal & UKL-UPL (Kajian Lingkungan Hidup) mengingat amdal & UKL-UPL adalah bukan keputusan TUN
Kemajuan Mendasarnya adalah Memberikan Ruang Penegakan Hukum atas Pelanggar Amdal-UK-UPL Dengan skema izin lingkungan yang merupakan keputusan TUN yang enforceable dan memiliki konsekuensi hukum atas pelanggarannya sesuai dengan yang diatur dalam UU 32/2009: Perlindungan & PLH
Lanjutan Beberapa Perbedaan Filosofis Mendasar No
PP 27 Tahun 1999 tentang Amdal
PP No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan
4.
Terdapat ruang untuk keterlibatan masyarakat
Kemajuan Mendasarnya adalah Memperkuat Akses Partisipasi Masyarakat Dengan terdapat 3 kali pengumuman dalam tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan, maka ruang masyarakat untuk memberikan saran, tanggapan dan pendapat akan lebih luas
5.
Amdal dan UKL-UPL masih dipandang sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat “dibuat bagus, tidak dibuat tidak apa-apa”
Kemajuan Mendasarnya adalah Mengubah Mindset Seluruh Pemangku Kepentingan Dengan terbitnya PP ini maka banyak konsekuensi hukum yang dapat diterapkan kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan pemrakarsa apabila terlibat dalam pelanggaran amdal & UKL-UPL
Keterkaitan PP No 27/2012 dengan PUU Lainnya PUU Penataan Ruang
PUU Lainnya
PP No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan PUU Keuangan Negara
PUU PTUN
PUU Kawasan (Industri, KEK)
PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan tidak berdiri sendiri, tetapi juga terkait dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi dalam melihat dan melaksanaakan ketentuan yang tercantum dalam PP No 27 Tahun 2012 ini juga harus merujuk pada peraturan perundang-udangan lainnya
Amdal,, UKLAmdal UKL-UPL dalam kaitannya dengan Sistem Perizinan Perizinan:: Izin Lingkungan Lingkungan,, Izin PPLH dan Izin Usaha dan dan//atau Kegiatan Pengembangan KRP
Usaha/ Kegiatan Tahap Perencanaan
Usaha/ Kegiatan Tahap PraKonstruksi, Konstruksi &Operasi
Usaha/ Kegiatan Tahap Pasca Operasi
Izin PPLH Rencana Usaha dan/atau kegiatan
izin Usaha dan/atau kegiatan
Pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan
Penutupan Usaha dan/atau Kegiatan
RTRW/RDTR Amdal atau UKL-UPL
Implementasi RKL-RPL/ Izin Lingkungan &
KLHS
Continuous Improvement
RPPLH ERA
Izin Lingkungan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
Daya Dukung & Daya Tampung LH
ERA Keterangan = Instrumen PPLH – Sistem KDL
Hasil ERA merupakan bagian dari dokumen Amdal
Untuk rencana usaha/kegiatan strategis tertentu di kawasan hutan (HL atau HP)
Audit LH
ERA
Tata Ruang Paska Usaha/ Kegiatan
ERA
Pengawasan Lingkungan Hidup
Pencana Penutupan Usaha dan/atau kegiatan serta Persetujuannya
Penaatan terhadap BML
Penegakan Hukum Lingkungan
Pemanfaatan Ruang Pasca Usaha/Kegiatan
ADALAH SANGAT PENTING UNTUK MEMBUAT SISTEM INFORMASI DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP
Dasar Hukum UU 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik
1 2 Salah satu Informasi publik yang diumumkan secara serta merta ADALAH pengumuman yang berkaitan dengan kerangka acuan Amdal
Informasi publik 3
PERMENLH 06/2011 ttg PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PP 61/2010 ttg Pelaksanaan UU 14/2008
Sistem Informasi (UU 32/2009: Perlindungan & Pengelolaan LH)
• Sistem informasi merupakan salah satu instrumen dalam UU No. 32 Tahun 2009 (Pasal 62). Pasal 62 Ayat 1: Pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Sistem Informasi (UU 32/2009: Perlindungan & Pengelolaan LH) Pasal 62 Ayat (2): • Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat. Pasal 62 Ayat (3): • Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain. Pasal 62 ayat (4): • Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Menteri.
Sistem Informasi (KEPMEN LH No. 222/2011: Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di KLH)
Sistem Informasi Kajian Dampak Lingk: 1. Data Base persuratan, 2. Data Base Dokumen Lingkungan, 3. DADU (Dokumentasi AMDAL Dan UKL-UPL)
Sejarah Perkembangan SI Dokumen LH Tahun 2006 mulai diinisiasi semacam database amdal sederhana dalam format MS access
Tahun 2007 mulai diperkenalkan instrumen warna dalam database amdal
Tahun 2008 mulai dikembangkan sistem DADU (Dokumentasi Amdal Dan UKL-UPL)
DOKUMENTASI AMDAL DAN UKL-UPL
Rancangan Quick Wins Asdep Kajian Dampak Lingkungan Nomor Registrasi Nasional
Pendaftaran Investasi/ Izin Prinsip (telah MoU dgn BKPM)
AMDAL/UKL UPL 1 Izin A
Izin Lingkungan
Izin B
Pusat Provinsi
Izin C
Kab/Kota - Terintegrasi - Tracking System semua dipastikan memiliki Dok lingkungan dan Izin Lingkungan
DADU (Dokumentasi AMDAL dan UKL UPL)
-Data Perusahaan -Data lingkungan setempat -Proses Penapisan -RKL RPL dan Pelaporan
2
3
4
5
Keterangan: 1 = Jenis Investasi 2 = AMDAL/UKL UPL 3 = Kewenangan 4 = Jenis Usaha/Kegiatan 5 = Nomor Urut
Keterbukaan Informasi 14
DADU
DOKUMENTASI AMDAL DAN UKL-UPL Sistem pengelola informasi (berbasis internet) untuk mendukung penyelenggaraan proses AMDAL & UKLUPL di tiap instansi lingkungan. www.dadu-online.com
3
manfaat utama
database AMDAL & UKL-UPL
mengarahkan penyusunan
membantu penilaian
FUNGSI DADU Fungsi Utama 1. 2. 3. 4.
Mendokumentasikan, Mengolah, Menyaring, Mempermudah pemanfaatan informasi dan 5. Tersedianya data lingkungan yang diperoleh dari pengerjaan dokumen AMDAL/UKL-UPL.
Fungsi-fungsi Lain: 1. Memastikan dokumen-
dokumen AMDAL/UKL-UPL memiliki substansi yang lengkap, konsisten, dan berkesinambungan. 2. Membuat rangkuman dari dokumen-dokumen AMDAL/UKL-UPL sehingga mempermudah Komisi Penilai dan pimpinan daerah dalam memberikan keputusannya. 3. Menampilkan informasi dan data lingkungan yang diperoleh melalui dokumen AMDAL/UKLUPL kepada publik. 4. Membantu keteraturan administrasi pemrosesan dokumen AMDAL/UKL-UP.
BOKS KEGIATAN
BOKS INSTANSI LINGKUNGAN
Digunakan wakil pemrakarsa untuk menyampaikan informasi dokumen AMDAL atau UKL-UPL
Digunakan instansi lingkungan untuk membaca & menanggapi informasi AMDAL / UKL-UPL daru Modul SUSUN.
MODUL SUSUN
PERIKSA
DAFTAR ACUAN
pemrosesan dokumen
ANALISIS
GERBANG
BACA
KELOLA&PANTAU
pelaporan paska persetujuan dokumen Digunakan penanggungjawab kegiatan untuk menyampaikan informasi laporan RKLRPL atau UKL-UPL
MODUL LAPOR DAFTAR LAPORAN
pemrakarsa/ penanggungjawab kegiatan
Menampilkan informasi yang sudah disetujui instansl lingkungan
KENDALI Digunakan instansi lingkungan untuk membaca & menanggapi informasi laporan RKL-RPL / UKLUPL dari Modul LAPOR.
instansi lingkungan
publik
Skema DADU
modul SUSUN .... rangkaian template elektronik untuk membantu PEMRAKARSA atau KONSULTAN PENYUSUN menyampaikan informasi & data secara runut (sebagaimana dalam penyusunan dokumen AMDAL / UKL-UPL) .... terdiri dari 4
aplikasi yang digunakan bertahap
• mendaftarkan proses pengerjaan dokumennya. • menyampaikan informasi deskripsi rencana kegiatan, identifikasi pemrakarsa dan konsultan penyusun, lokasi kegiatan, dan perijinan terkait. jalur UKL-UPL
DAFTAR
KELOLA&PANTAU
jalur AMDAL
substansi dokumen substansi dokumen
KA-ANDAL
substansi dokumen
ANDAL
ACUAN ANALISIS
RKL-RPL atau UKL-UPL
modul LAPOR .... rangkaian template elektronik untuk membantu
PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN
menyampaikan informasi & data secara runut (sebagaimana dalam pelaporan pelaksanaan RKL-RPL / UKL-UPL) .... terdiri dari 2
aplikasi
• mendaftarkan proses pelaporan pelaksanaan RKL-RPL atau UKL-UPL • menyampaikan informasi: • deskripsi kegiatan, identifikasi penanggungjawab, lokasi, perijinan, dan • rencana pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan.
DAFTAR
LAPORAN substansi laporan pelaksanaan RKL-RPL
KELOLA&PANTAU
atau UKL-UPL
digunakan secara berkala
APLIKASI UNTUK INSTANSI LINGKUNGAN .... terdiri dari 3 aplikasi sesuai pembagian fungsi memastikan kebenaran informasi yang disampaikan penanggungjawab kegiatan melalui modul LAPOR
memastikan kelengkapan informasi Sebelum diterima atau dikirim aplikasi memastikan kebenaran KENDALI maupun PERIKSA informasi yang disampaikan pemrakarsa melalui modul SUSUN
TERIMA
KENDALI
PERIKSA
KELUAR LENGKAP?
REVISI
REVISI
TIDAK
TIDAK
TIDAK YA
MASUK
OK?
MASUK
YA
OK? YA
KRONOLOGI SIMPAN
GERBANG
JURNAL
Kronologi untuk mencatat dan menghitung hari proses pemeriksaan AMDAL.
SIMPAN
Situs DADU (www.dadu-online.com) bagian untuk melihat informasi AMDAL & UKL-UPL (yang sudah disetujui) di tiap instansi lingkungan pengguna DADU bagian untuk mengakses aplikasi-aplikasi DADU, baik untuk penyampaian informasi (pemrakarsa/penanggungjawab kegiatan, pemeriksaan informasi (instansi lingkungan). bagian untuk men-download manual, file-contoh, dan dokumen lain yang ingin disampaikan KLH. bagian untuk bertanya dan menghubungi admin DADU.
bagian untuk melihat berbagai berita penggunaan, sosialisasi, dan penyempurnaan DADU.
dengan berbasis internet,
semua jadi terintegrasi P
P P P
P
instansi lingkungan
P
P
KLH
instansi lingkungan
E
A
P
P
instansi lingkungan
P
P
P
instansi lingkungan
DADU
P P
F
D
P
P
P P
P
instansi lingkungan
B
P
instansi lingkungan
instansi lingkungan
C
G
P P
P
P
P
walau tiap instansi lingkungan tetap memiliki sub-sistem tersendiri
pemakaian dapat disesuaikan dengan kebutuhan tiap instansi lingkungan untuk:
pencatatan substansi dokumen yang sudah disetujui pertukaran informasi selama proses penilaian pelaporan hasil pelaksanaan RKL-RPL & UKL-UPL ..... atau sekedar
pencatatan administrasi penilaian
RENCANA PENERAPAN DADU Perubahan DADU (menjadi situs internet)
Situs DADU beroperasi
PENGGUNAAN DADU DI SELURUH INSTANSI LINGKUNGAN (TAHUN 2012)
1 bulan
Uji coba DADU
Pelatihan DADU
PENINGKATAN DADU
Lesson learned dari uji coba 26 Agustus 2011
Lesson learned dari pelatihan
Rencana Kerja Peningkatan DADU
OktoberNovember 2011
user DADU perlu meregistrasikan diri untuk memulai penggunaan DADU bagi kegiatannya (satu user, satu kegiatan)
registrasi
REGISTRASI USER persetujuan
registrasi user disetujui admin DADU
ADMIN SITUS
admin akan membukakan satu halaman khusus untuk tiap user & kegiatannya LOGIN
BOKS KEGIATAN aplikasi untuk menyampaikan informasi rencana kegiatan, lokasi tapak, identitas pemrakarsa dan penyusun. aplikasi untuk menyampaikan substansi kerangka acuan ANDAL. aplikasi untuk menyampaikan substansi pelaksanaan dan hasil ANDAL.
aplikasi untuk menyampaikan substansi rencana pengelolaan & pemantauan dampak. fasilitas untuk mengganti username & password.
INISIASI pemrosesan
melalui INISIASI, user DADU menyampaikan a) nama kegiatan, b) tujuan penggunaan DADU, c) jenis dokumen, d) instansi lingkungan yang dituju, d) jenis dokumen.
pelaporan
SUSUN DAFTAR AMDAL
UKL-UPL
ACUAN
LAPOR ANALISIS
DAFTAR
KELOLA&PANTAU
LAPOR
JURNAL PASSWORD LOGOUT
aplikasi untuk menyampaikan informasi kegiatan dan rencana pengelolaan & pemantauan dampak ke MODUL PERIKSA. aplikasi untuk menyampaikan laporan periodik mengenai pelaksanaan dan kinerja pengelolaan & pemantauan dampak ke MODUL KENDALI.
menampilkan trafik informasi antara user dengan MODUL PERIKSA atau MODUL KENDALI.
NEPAssist: Goal GOAL: • Develop a nationally available user-friendly tool that could pull together relevant location information and related environmental data for proposed projects USES: • Aid in the Development of NEPA Documents and Facilitate Project Planning • Assists with Environmental Review/Screening of Proposed Projects
27
NEPAssist: Benefits • Raises Important Environmental Issues at the Earlier Stages of Project Development • Focuses in-depth reviews to those projects likely to have significant environmental impacts • Helps direct project location to the least environmentally-susceptible areas • Enhances Collaboration with Other Agencies for the Review of NEPA Documents 28
Select Study Area
29
Digitize Project Location
30
EPA Region Specific Reports Region 2 Region 4
31
NEPAssist: Overview
32
TAMPILAN DATA ENTRY
GRAFIK AMDAL-UKL/UPL
TAMPILAN DATA ENTRY (Ver.2008)
GRAFIK AMDAL-UKL/UPL-DPPL
Terima kasih
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal Pengumuman dan Konsultasi Publik
Proses Amdal dan Izin Lingkungan serta Keterlibatan Masyarakat
1
Penyusunan KA
Keterlibatan Masyarakat dalam Amdal (Tanggung Jawab Pemrakarsa) Pasal 26 UU No. 32/2009 Pasal 9 PP No. 27/2012
Pemeriksaan Adminsitrasi Penilaian KA
Pasal 39 UU No.32/2009 Pasal 44-45 PP No. 27/2012
Penyusunan ANDAL & RKL-RPL Permohonan Izin Lingkungan dan Penilaian ANDAL dan RKL-RPL
2
Pasal 30 UU No. 32/2009 Pasa; 44-45 PP No. 27/2012
Pemeriksaan Administrasi Pengumuman
3
Penilaian ANDAL dan RKL-RPL Keputusan Ketidaklayakan LH
Keterlibatan Masyarakat dalam Izin Lingkungan
Keputusan Kelayakan LH & Penerbitan Izin Lingkungan
Keterlibatan Masyarakat dalam Penilaian Andal & RKL-RPL: Wakil masyarakat terkena dampak Pasal 39 UU No. 32/2009 & Pasal 56 PP No. 27/2012
4
Keterlibatan Masyarakat dalam Izin Lingkungan
Proses UKL-UPL dan Izin Lingkungan serta Keterlibatan Masyarakat dalam Permohonan dan Penerbitan Izin Lingkungan
Pemrakarsa
Penyusunan UKL-UPL
Permohonan Izin Lingkungan dan Pemeriksaan UKL/UPL Pemeriksaan Administrasi Pengumuman
Pasal 39 UU No.32/2009 Pasal 44-45 PP No. 27/2012 Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan (Menteri, Gubernur atau, Bupati/Walikota)
1
Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL & Izin Lingkungan
Pasal 39 UU No. 32/2009 & Pasal 56 PP No. 27/2012 Pengumuman Izin Lingkungan yang sudah diterbitkan (Menteri, Gubernur atau, Bupati/Walikota)
Pemeriksaan UKL/UPL
4
Pengumuman
