RPP Izin Lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Deputi I Bidang Tata Lingkungan Asdep Kajian Dampak Lingkungan

RPP Izin Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Deputi I Bidang Tata Lingkungan Asdep Kajian Dampak Lingkungan

A Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan dalam UU No. 32/2009

Ruang Lingkup Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

1 Perencanaan

6

SERUPA DENGAN CIRI LINGKUNGAN: Sistem (systems) Berstruktur (structure) Saling-Tergantung (interdependency) Jaring kerja (networks) Keanekaragaman (diversity) Holistik (holistic) Dinamis (dynamic) Keseimbangan (equilibrium)

PPLH = 6 P

2

Penegakan Hukum

Pemanfaatan

5

3

Pengawasan

Pengendalian

Sumber: Pasal 4 UU 32/2009

4 Pemeliharaan

Instrumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) KLHS

a

Tata ruang

b

h

i PUU berbasis LH

Baku mutu LH c

j

Kriteria baku kerusakan LH d AMDAL UKL-UPL Perizinan

Anggaran berbasis LH

k Analisis risiko LH

e

l

f g

Instrumen ekonomi LH

Lingkungan

Audit LH

m Instrumen lain

sesuai kebutuhan

Amdal bukan sebagai alat serbaguna yang dapat menyelesaikan segala persoalan lingkungan hidup. Efektivitas amdal sangat ditentukan oleh pengembangan berbagai instrument lingkungan hidup lainnya Sumber: Pasal 14 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Frame Work Penerapan Sistem Kajian Dampak Lingkungan di Setiap Tahapan Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan KRP

Usaha/ Kegiatan Tahap Perencanaan

Usaha/ Kegiatan Tahap Operasi

Usaha/ Kegiatan Tahap Pasca Operasi

Pemantauan Kualitas Lingkungan

Rencana Usaha dan/atau kegiatan

izin Usaha dan/atau kegiatan

Pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan

Penutupan Usaha dan/atau Kegiatan

RTRW/RDTR Amdal atau UKL-UPL

Implementasi RKL-RPL/ Izin Lingkungan &

KLHS

Continuous Improvement

RPPLH ERA

Izin Lingkungan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Daya Dukung & Daya Tampung LH Pemantauan Kualitas Lingkungan Keterangan = Instrumen PPLH – Sistem KDL

ERA Hasil ERA merupakan bagian dari dokumen Amdal

Untuk rencana usaha/kegiatan strategis tertentu di kawasan hutan (HL atau HP)

Audit LH

ERA

Tata Ruang Paska Usaha/ Kegiatan

ERA

Pengawasan Lingkungan Hidup

Pencana Penutupan Usaha dan/atau kegiatan serta Persetujuannya

Penaatan terhadap BML dan KBKL

Penegakan Hukum Lingkungan

Pemanfaatan Ruang Paska Usaha/Kegiatan

Ketentuan-Ketentuan Amdal dalam UU No. 32 Tahun 2009 • Kriteria Dampak Penting • Kriteria usaha dan/atau kegiatan berdampak penting

• • • • •

Kajian dampak LH; Evaluasi kegiatan disekitar; SPT Masyarakat Prakiraan besaran & sifat penting dampak RKP-RPL

Muatan Dokumen Amdal

Usaha dan/atau kegiatan Wajib Amdal

1

2

• Disusun oleh pemrakarsa; • Keterlibatan masyarakat; • Bantuan pihak lain (penyusun perorangan dan LPJP) • Sertifikasi penyusun amdal

Penyusunan Dokumen Amdal

3 4

Amdal

Penilaian Dokumen Amdal

• Komisi Penilai Amdal (KPA); • Lisensi KPA; • Keanggotaan KPA • Tim Teknis dan Sekretariat KPA; • Keputusan Kelayakan atau Ketidaklayakan LH

5 Penyusunan Dokumen Amdal bagi Golongan Ekonomi Lemah UU 32/2009

Sumber: Pasal 22-23 UU 32 Tahun 2009

Skema Pembagian AMDAL, UKL-UPL dan SPPL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB AMDAL Pasal 22-33 UU 32/2009

USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL/UPL

Pasal 34 UU 32/2009

SPPL Pasal 35 UU 32/2009

Kegiatan berdampak penting terhadap LH

Batas AMDAL

Peraturan MENLH No 11/2006

Kegiatan tidak berdampak penting terhadap LH

Batas dokumen UKL-UPL Kegiatan tidak wajib UKL/UPL & tidak berdampak penting serta Kegiatan usaha mikro dan kecil

Peraturan Gub. atau Bupati/Walikota

Amanah UU No. 32 Tahun 2009: Pengaturan Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal Pasal 23 ayat (2) UU 32/2009 & Pasal 3 ayat (2) PP 27/1999: Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri (MENLH) Pasal 22 ayat (1)

Setiap Usaha dan/atau Kegiatan

Pasal 23 ayat (1): 9 (sembilan) Kriteria Usaha dan/atau kegiatan yang berdampak Penting

berdampak penting bagi lingkungan

Pasal 22 ayat (2): 7 (Tujuh) Kriteria Dampak Penting

wajib dilengkapi dengan Amdal

Muatan Dokumen Amdal Evaluasi Kegiatan di sekitar Lokasi Rencana Usaha dan/atau kegiatan

b

Dokumen Amdal

a

SPT Masyarakat

Pengkajian Dampak Lingkungan

c Rencana Usaha dan/atau kegiatan

f

Rencana pengelolaan dan pemantauan LH

e

Prakiraan Besaran &

d Sifat Penting Dampak Evaluasi Secara Holistik terhadap dampak yang terjadi Kelayakan/Ketidaklayakan LH Sumber: Pasal 25 UU 32 Tahun 2009

(Sumber: M. Askary, 2010)

Proposal Kegiatan

Wajib AMDAL Pengumuman & konsultasi masyarakat Penyusunan KA-ANDAL Pemeriksaan Administrasi Penilaian KA-ANDAL

Wajib UKL/UPL

Izin pembuangan air limbah Izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah [land application] Izin penyimpanan sementara LB3 Izin pengumpulan LB3 Izin pengangkutan LB3 Izin pemanfaatan LB3 Izin pengolahan LB3 Izin penimbunan LB3 Izin pembuangan air limbah ke laut Izin dumping ke laut Izin reinjeksi ke dalam formasi Izin venting ke udara

Penyusunan ANDAL & RKL-RPL, Permohonan Penilaian ANDAL & RKL-RPL

Permohonan Izin Lingkungan [Persyaratan Adm & Teknis]

Permohonan Pemeriksaan UKL/UPL

Pemeriksaan Administrasi



Pengumuman Penilaian ANDAL & RKL-RPL

Tidak Layak

SKKLH

Pemeriksaan UKL/UPL Rekomendasi UKL-UPL

B Muatan RPP Izin Lingkungan

1 Ketentuan Umum

Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Memiliki Izin Lingkungan

Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL

Wajib Memiliki Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UKL/UPL

IZIN LINGKUNGAN

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin. Sumber: Pasal 2 RPP Izin Lingkungan

Proses Izin Lingkungan Penyusunan Amdal & UKL-UPL 1

Penilaian Amdal & Pemeriksaan UKL-UPL

2

3

Permohonan & Penerbitan Izin Lingkungan

Izin Lingkungan Sumber: Pasal 2 RPP Izin Lingkungan

15

2 Penyusunan Amdal & UKL-UPL

AMDAL dan UKL-UPL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB AMDAL

Kegiatan berdampak penting terhadap LH

Batas AMDAL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL/UPL

Kegiatan tidak berdampak penting terhadap LH

Batas dokumen UKL-UPL Sumber: Pasal 3 RPP Izin Lingkungan

Amdal Indonesia = ESHIA 3 Aspek Kesmas

2

Amdal Indonesia

1

Aspek Sosekbud

Aspek Biogeofisik dan Kimia

Amdal Indonesia: tidak hanya mencakup kajian terhadap aspek biogeofisik dan kimia saja, tetapi juga aspek sosialekonomi, sosial budaya dan kesehatan masyarakat

Penyusunan Dokumen Amdal Tahap Perencanaan 1

2

Rencana Umum

Studi Kelayakan

3

4

Disain Rinci

Konstruksi

5 Operasi

Amdal disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan

KA 1 ANDAL 2 RKL-RPL 3

Dokumen AMDAL Sumber: Pasal 4-5 RPP Izin Lingkungan

Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang

Tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa

Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyusunan Amdal Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dokumen Amdal diatur dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup

Kementerian atau LPNK dapat menyusun petunjuk teknis penyusunan dokumen Amdal berdasarkan pedoman penyusunan dokumen Amdal yang diatur Menteri Sumber: Pasal 6-7 RPP Izin Lingkungan

3 (TIGA) Pendekatan Amdal Kriteria

Amdal Tunggal

Amdal Terpadu

jenis usaha dan/atau kegiatan

1 (satu)

lebih dari 1 (satu) jenis usaha dan/atau kegiatan

Kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya

1 (satu) K/LPNK atau SKPD

lebih dari 1 (satu) K/LPNK atau SKPD

Amdal Kawasan lebih dari 1 (satu) usaha dan/atau kegiatan

Keterkaitan antar Usaha dan/atau Kegiatan

perencanaan dan pengelolaannya saling terkait

perencanaan dan pengelolaannya saling terkait

Ruang/Lokasi

Satu hamparan ekosistem

Satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan

Pengelola Kawasan Sumber: Pasal 8 RPP Izin Lingkungan

Ada Pengelola Kawasan

Pengikutsertaan Masyarakat dalam Amdal Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal mengikutsertakan masyarakat:

1• terkena dampak; 2• Pemerhati lingkungan hidup 3• Yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal

10 HARI

Pemrakarsa

Pengikutsertaan masyarakat dilakukan sebelum penyusunan dokumen kerangka acuan

1 Pengumuman 2 Konsultasi Publik

Saran, pendapat, dan tanggapan disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa, Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota Sumber: Pasal 9 RPP Izin Lingkungan

Penyusun Dokumen Amdal Pemrakarsa

1

Penyusun dari Pemrakarsa sendiri

Menyusun Dokumen Amdal Pihak Lain:

DILARANG ! PNS di Instansi Lingkungan Hidup (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota)

2• 3•

Penyusun Perorangan Penyusun yang tergabung dalam LPJP

Sumber: Pasal 10-12 RPP Izin Lingkungan

Persyaratan Penting ! Penyusunan dokumen Amdal wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal

11.

Pendidikan dan pelatihan penyusunan Amdal; dan

22.

Uji kompetensi

Pengecualian Jenis Usaha/Kegiatan Wajib Amdal Usaha dan/atau Kegiatan Dampak Penting Lingkungan Hidup Usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap LH dikecualikan dari kewajiban memiliki Amdal apabila: 1 lokasi rencana usaha dan/atau kegiatannya berada di kawasan yang telah memiliki Amdal kawasan

UKL/UPL

lokasi rencana usaha dan/atau 2 kegiatannya berada pada kabupaten/kota yang telah memiliki rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota

usaha dan/atau kegiatannya dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana

3

Sumber: Pasal 13 Izin Lingkungan

Penyusunan UKL-UPL Tahap Perencanaan 1

2

Rencana Umum

Studi Kelayakan

3 Disain Rinci

4 Konstruksi

5 Operasi

UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan 11. Identitas pemrakarsa; 22. Rencana usaha dan/atau kegiatan;

33. 44. Formulir UKL-UPL

Dampak lingkungan yang akan terjadi; dan Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.


1.Lokasi sesuai dengan rencana tata ruang. 2.Tidak sesuai: tidak dapat dinilai dan dikembalikan

Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyusunan UKL-UPL Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan UKL-UPL diatur dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup

Kementerian atau LPNK dapat menyusun petunjuk teknis penyusunan UKL-UPL berdasarkan pedoman penyusunan UKL-UPL yang diatur Menteri


Satu UKL-UPL untuk Beberapa Kegiatan yang Saling terkait Satu Pemrakarsa

3

1 2

Beberapa usaha/kegiatan saling terkait

Satu hamparan Ekosistem

1 (Satu) UKL-UPL

Pemrakarsa hanya menyusun 1 (satu) UKL-UPL dalam hal: Keterangan 1. Usaha dan atau kegiatan yang direncanakan 1. dan/atau Kegiatan A , lebih dari 1 (satu) usaha atau/kegiatan dan 1 Usaha kewenangan K/LPNK atau SKPD X perencanaan serta pengelolaan usaha dan/atau 2. dan/atau Kegiatan B, kegiatan saling terkait dan berlokasi dalam satu 2 Usaha Kewenangan K/LPNK atau SKPD Y kesatuan hamparan ekosistem; dan/atau 3. 3 Usaha dan/atau Kegiatan C, 2. Pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan Kewenangan K/LPNK atau SKPD Z dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) K/LPNK atau SKPD. Sumber: Pasal 18 RPP Izin Lingkungan

Larangan Penyusunan UKL-UPL bagi PNS Lingkungan Hidup Dilarang Menyusun PNS Instansi LH

UKL-UPL

1. Pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi lingkungan hidup Pusat, provinsi, atau kabupaten/kota dilarang sebagai penyusun UKL-UPL. 2. Dalam hal instansi lingkungan hidup Pusat, provinsi, atau kabupaten/kota bertindak sebagai pemrakarsausaha dan/atau kegiatan, Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud di atas dapat menyusun UKL-UPL.

Sumber: Pasal 19 RPP Izin Lingkungan

3 Penilaian Amdal & Pemeriksaan UKL-UPL

Penilaian Kerangka Acuan 5b

Jika Hasil Penilaian: KA memerlukan perbaikan, Komisi mengembalikan KA ke pada permrakarsa. Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan kerangka acuan

Tidak

Pemrakarsa Sekretariat

1

YA Dokumen Kerangka Acuan

2

Kelengkapan Administrasi

3

Komisi Penilai AMDAL

3 Menugaskan

Hasil Penilain

5a

Jangka waktu Penilaian, Penyampaian hasil penilaian dan penerbitan KA:

30 Hari Kerja tidak termasuk perbaikan/ penyempurnaan

4

Tim Teknis

Tim Teknis Menilai KA dengan Melibatkan Pemrakarsa

Jika Hasil Penilaian: KA dapat disepakati, Komisi menerbitan persetujuan kerangka acuan

Penerbitan Persetujuan Kerangka Acuan Sumber: Pasal 21-24 RPP izin Lingkungan

Masa Berlakunya Kerangka Acuan Perbaikan KA tidak disampaikan kembali paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya KA kepada pemrakarsa oleh komisi penilai Amdal;

2

1

Pemrakarsa

Tidak menyusun Andal dan RKL-RPL dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkannya kesepakatan kerangka acuan

Kerangka acuan dinyatakan tidak berlaku

Pemrakarsa wajib mengajukan kembali KA Penilaian KA Pemrakarsa

Dokumen Kerangka Acuan

Sekretariat


Dasar Penyusunan Andal dan RKL-RPL Kerangka Acuan yang telah diterbitkan persetujuannya

Konsep Kerangka Acuan Dalam hal jangka waktu 30 hari kerja (terhitung sejak KA diterima dan dinyatakan lengkap administrasi) telah terlampau dan Komisi Penilai Amdal belum menerbitkan persetujuan KA Sumber: Pasal 27 RPP Izin Lingkungan

Penyusunan Andal dan RKL-RPL

Penilaian Andal dan RKL-RPL Hasil Rapat KPA: Dok. Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki

REKOMENDASI HASIL PENILAIAN

8b Tidak

Pemrakarsa

1

Hasil Rapat KPA: Dok. Andal dan RKL-RPL tidak perlu diperbaiki

Sekretariat

8a YA

Dokumen ANDAL dan RKL-RPL

2


3

Komisi Penilai AMDAL (KPA)

Menugaskan

4

Jangka waktu Penilaian ANDAL dan RKL-RPL


Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya

Tim Teknis

5

6

Rapat Komisi Penilai AMDAL

7

Hasil Penilain

Tim Teknis Menilai ANDAL dan RKL-RPL secara Teknis


Pertimbangan dalam Menetapkan Rekomendasi Hasil Penilaian Andal dan RKL-RPL •

Prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pascaoperasi usaha dan/atau kegiatan;

•

Hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting hipotetik sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif; dan

•

kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulanggi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan Sumber: Pasal 29 ayat (4) RPP Izin Lingkungan

Penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup MENTERI GUBERNUR Bupati/Walikota

Jangka waktu penetapan

10 Hari Kerja

Keputusan Kelayakan Lingkungan atau Ketidaklayakan

Muatan Keputusan Kelayakan Lingkungan 1. 1 Dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan; dan

Rekomendasi Hasil Penilai an Andal & RKLRPL dari Komisi Penilai Amdal Sumber: Pasal 32-33 RPP Izin Lingkungan

2. 2 Pernyataan kelayakan lingkungan usaha dan/atau kegiatan; 3. Persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai 3 dengan yang tercantum dalam RKL-RPL. 4. 4 Kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak terkait

1. 5 jumlah dan jenis izin PPLH yang diwajibkan (Jika wajib memiliki izin PPLH)

Pemeriksaan UKL/UPL & Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL Pemeriksaan UKL-UPL & penerbitan rekomendasi UKLUPL dapat dilakukan oleh: • Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, • Instansi LH Provinsi, atau; • Instansi LH Kab/kota

• Menteri • Gubernur • Bupati/ Walikota


Tidak

UKL-UPL

YA

Pemeriksaan Teknis UKL-UPL

Hasil Pemeriksaan : UKL-UPLperlu diperbaiki

YA

Rekomendasi UKL-UPL •Persetujuan , atau •penolakan

Jangka waktu Pemeriksaan Teknis UKL-UPL


Pemrakarsa


Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL MENTERI GUBERNUR Bupati/Walikota

Pemeriksaan Teknis UKL-UPL Sumber: Pasal 38 RPP Izin Lingkungan

Menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL Muatan Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL 1. Dasar pertimbangan dikeluarkannya 1 persetujuan UKL-UPL; 2. 2 3. 3

Peryataan persetujuan UKL-UPL persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam RKLRPL.

1. 4 jumlah dan jenis izin PPLH yang diwajibkan (Jika wajib memiliki izin PPLH)

4 Permohonan & Penerbitan Izin Lingkungan

Permohonan Izin Lingkungan Permohon izin lingkungan disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKLRPL atau Pemeriksaan UKL-UPL

Permohonan tertulis Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan

Persyaratan 1. Dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL; 2. Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan, dan 3. Profil usaha dan/atau kegiatan



Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan Saran, Pendapat & Tanggapan 10 hari: Andal & RKL-RPL



3 hari: UKL-UPL

Pengumuman Multimedia & Papan Pengumuman

Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung

Paling lama 2 (Tiga) hari kerja terhitung

sejak dokumen persyaratan administratif serta

sejak dokumen persyaratan administratif serta UKL-UPL yang dimohonkan dinyatakan lengkap

Andal dan RKL-RPL yang dimohonkan dinyatakan lengkap

Masyarakat

Penerbitan Izin Lingkungan Hidup AMDAL SK Kelayakan LH dari Menteri

Izin lingkungan dari Menteri

SK Kelayakan LH dari gubernur

Izin lingkungan dari gubernur

SK Kelayakan LH dari bupati/ walikota

Izin lingkungan dari bupati/ walikota

UKL-UPL Rekomendasi dari Menteri

Izin lingkungan dari Menteri

Rekomendasi dari gubernur

Izin lingkungan dari gubernur

Rekomendasi dari bupati/ walikota

Izin lingkungan dari bupati/ walikota

Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota bersamaan dengan diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL Sumber: Pasal 47 RPP Izin Lingkungan

Muatan Izin Lingkungan Izin lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 1. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; 2. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan 3. Berakhirnya izin lingkungan. Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki izin PPLH, izin lingkungan tersebut mencantumkan jumlah dan jenis izin PPLH. Izin lingkungan hidup berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan Sumber: Pasal 48 RPP Izin Lingkungan

Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan


Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan Media Massa dan/atau multimedia

Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Izin Lingkungan diterbitkan


Masyarakat

Perubahan Izin Lingkungan Hidup • Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan • Perubahan usaha dan/atau kegiatan yang dialami meliputi: a. Kepemilikan usaha dan/atau kegiatan b. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup b. Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup harus memenuhi kriteri: 1) adanya perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup; 2) penambahan kapasitas produksi; 3) perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan; 4) perubahan sarana usaha; 5) perluasan lahan dan bangunan usaha; 6) perubahan waktu atau durasi operasi usaha; 7) kegiatan didalam kawasan yang belum tercakup didalam izin lingkungan kawasan; 8) terjadinya kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau 9) terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan; c. Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau d. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya izin lingkungan kelayakan. Sumber: Pasal 50 RPP Izin Lingkungan

Mekanisme perubahan Izin Lingkungan Hidup Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL

Penerbitan perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup dilakukan melalui: 1. Amdal baru; 2. Adendum Andal dan RKL-RPL; atau Perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan dan Rekomendasi UKL-UPL

Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UKL-UPL

Penerbitan perubahan rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.

Penerbitan perubahan izin dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL

Perubahan IZIN LINGKUNGAN

Sebelum mengajukan permohonan perubahan izin penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL Sumber: Pasal 50 ayat (3) s/d ayat (7) RPP Izin Lingkungan

Perubahan Kepemilikan dan Izin Lingkungan •

Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan usaha, Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai kewenangannya dapat langsung menerbitkan perubahan izin

•

Dalam hal terjadi perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menyampaikan laporan perubahan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota;

•

Berdasarkan laporan perubahan tersebut, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangangan menerbitkan perubahan izin lingkungan


Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan •

Pemegang izin lingkungan berkewajiban untuk: a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan; b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan c. Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU;

•

Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan


5 Komisi Penilai Amdal

Komisi Penilai Amdal MENTERI

GUBERNUR

Bupati/Walikota

Komisi Penilai Amdal Pusat

Komisi Penilai Amdal Provinsi

Komisi Penilai Amdal Kabupaten/Kota

a. bersifat strategis nasional; dan/atau b. berlokasi: 1. lintas wilayah provinsi; 2. di wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas; dan/atau 3. di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia

a. bersifat strategis provinsi; dan/atau b. berlokasi: 1. lintas wilayah kabupaten/kota; dan/atau 2. di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut dari batas kewenangan laut kabupaten/kota dan/atau ke arah perairan kepulauan.

a. bersifat strategis kabupaten/kota dan tidak strategis; dan/atau b. di wilayah laut paling jauh 1/3 (sepertiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi


Penilaian Amdal Terpadu atau Kawasan oleh Komisi Penilai Amdal Komisi Penilai Amdal Pusat Komisi Penilai Amdal Provinsi

1

+ 2 + atau

1

+ 2 atau

1

+ 3

Studi AMDAL dengan Pendekatan TERPADU atau KAWASAN Komisi penilai Amdal pusat menilai dokumen Amdal yang disusun dengan menggunakan pendekatan terpadu atau kawasan apabila terdapat usaha dan/atau kegiatan (1), (2) dan/atau (3) Sumber: Pasal 55 RPP Izin Lingkungan

2 + 3

3

Studi AMDAL dengan Pendekatan TERPADU atau KAWASAN Komisi penilai Amdal provinsi menilai dokumen Amdal yang disusun dengan menggunakan pendekatan terpadu atau kawasan apabila terdapat usaha dan/atau kegiatan (2) dan (3)

Keterangan 1.

1

Usaha dan/atau Kegiatan yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal Pusat

2 3. 3

Usaha dan/atau Kegiatan yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal Provinsi

2.

Usaha dan/atau Kegiatan yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal Kabupaten/Kota

Susunan Komisi Penilai Amdal Komisi Penilai Amdal Pusat

Komisi Penilai Amdal Provinsi

Komisi Penilai Amdal Kabupaten/Kota

1 Ketua

1 Ketua

1 Ketua

2 Sekretaris

2 Sekretaris

2 Sekretaris

Ketua dan sekretaris berasal dari instansi lingkungan hidup Pusat untuk komisi penilai Amdal Pusat

3 Anggota: 18 Unsur

Ketua dan sekretaris berasal dari instansi lingkungan hidup Provinsi untuk komisi penilai Amdal Provinsi

3 Anggota: 15 Unsur


Ketua dan sekretaris berasal dari instansi lingkungan hidup Kab/Kota untuk komisi penilai Amdal Kab/Kota

3 Anggota: 12 Unsur

Komisi Penilai Amdal 1. Dalam hal instansi lingkungan hidup kabupaten/kota bertindak sebagai pemrakarsa dan kewenangan penilaian Amdalnya berada di kabupaten/kota yang bersangkutan, penilaian Amdal terhadap usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan oleh komisi penilai Amdal provinsi. 2. Dalam hal instansi lingkungan hidup provinsi bertindak sebagai pemrakarsa dan kewenangan penilaian Amdalnya berada di provinsi yang bersangkutan, penilaian Amdal terhadap usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan oleh komisi penilai Amdal Pusat Sumber: Pasal 57 RPP Izin Lingkungan

Lisensi, Tim Teknis & Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Sumber: Pasal 58-61 RPP Izin Lingkungan

Komisi Penilai Amdal WAJIB memiliki LISENSI dari MENLH, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya Komisi Penilai AMDAL

Sekretariat

Dipimpin oleh kepala sekretariat yang dijabat oleh pejabat setingkat eselon III ex officio pada instansi LH pusat dan pejabat setingkat eselon IV ex officio pada instansi LH provinsi dan kabupaten/kota

Tim Teknis

Ahli dari instansi teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dan instansi lingkungan hidup, serta ahli lain dan bidang ilmu yang terkait

Larangan Untuk Komisi Penilai Amdal Komisi Penilai AMDAL

DILARANG

Dokumen Amdal Tim Teknis

Anggota komisi penilai Amdal dan anggota tim teknis dilarang melakukan penilaian terhadap dokumen Amdal yang disusunnya Sumber: Pasal 62 RPP Izin Lingkungan

6 Pembinaan & Evaluasi Kinerja

Pembinaan Penatalaksanaan Amdal & UKL-UPL Instansi Lingkungan Hidup Pusat Pembinaan

Instansi Lingkungan Hidup Provinsi

Komisi Penilai AMDAL Provinsi

Pembinaan

Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota & Instansi LH Kabupaten/Kota Sumber: Pasal 64 RPP Izin Lingkungan

Pembinaan Penatalaksanaan Amdal & UKL-UPL 1

Pembinaan teknis melalui: a. pendidikan dan pelatihan penilai dokumen Amdal; b. Bimbingan teknis UKL-UPL; dan c. penetapan norma, standar, prosedur dan/atau kriteria.

2

Penyusunan Amdal atau UKL-UPL bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah dibantu oleh instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan


Evaluasi Kinerja Komisi Penilai Amdal Instansi Lingkungan Hidup Pusat Evaluasi Kinerja

Instansi Lingkungan Hidup Provinsi

Evaluasi Kinerja

Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Sumber: Pasal 66 RPP Izin Lingkungan

Evaluasi Kinerja dilakukan terhadap: a. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Amdal dan UKLUPL; b. Kinerja komisi penilai Amdal provinsi dan kabupaten/kota; dan c. Kinerja pemeriksa UKL-UPL di instansi lingkungan hidup provinsi dan kabupaten/kota

7 Pendanaan

Pendanaan 1 2 3 4

Penyusunan dokumen Amdal dan UKL-UPL didanai oleh pemrakarsa, kecuali untuk usaha dan/atau kegiatan bagi golongan ekonomi lemah

Dana Kegiatan Komisi penilai Amdal, tim teknis, dan sekretariat Komisi penilai Amdal atau Pemeriksaan UKL-UPL dialokasikan dari APBN dan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Jasa penilaian dokumen Amdal yang dilakukan oleh Komisi penilai Amdal dan tim teknis atau pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh instansi lingkungan hidup dibebankan kepada pemrakarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dana pembinaan dan evaluasi kinerja serta pengawasan yang dilakukan oleh instansi lingkungan hidup pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dialokasikan dari anggaran instansi lingkungan hidup Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota Sumber: Pasal 53-54 RPP Perizinan Lingkungan

8 Sanksi Administratif

Sanksi Administratif 1

Pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi administratif yang meliputi: • teguran tertulis; • paksaan pemerintah; • pembekuan izin lingkungan; atau • pencabutan izin lingkungan

2

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di terapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya

Sumber: Pasal 56 RPP Perizinan Lingkungan

9 Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya PP ini, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai izin lingkungan


Terima kasih

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Deputi I Bidang Tata Lingkungan – Asdep Kajian Dampak Lingkungan Jl. D.I. Panjaitan Kab. 24 Kebon Nanas Jakarta Timur 13410 Gedung A lanta 6, Telp/Fax: 021-85904925 http://www.menlh.go.id/

RPP Izin Lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Deputi I Bidang Tata Lingkungan Asdep Kajian Dampak Lingkungan

Recommend Documents