RPP INSTRUMEN EKONOMI LINGKUNGAN HIDUP Oleh: Asdep Ekonomi Lingkunga Deputi MENLH Bidang Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Disampaikan pada Pertemuan Konsultasi Publik Gd. Manggala Wanabakti, Jakarta, Januari 2015
1.
2.
DASAR PENYUSUNAN RPP INSTRUMEN EKONOMI LINGKUNGAN
Pasal 42 ayat (1) UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH menyatakan bahwa: Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup”. Instrumen ekonomi lingkungan hidup meliputi:
perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
pendanaan lingkungan hidup; dan
insentif dan/atau disinsentif.
Melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (4) dan Pasal 55 ayat (4) UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH sbb:
1) Pasal 43 ayat (4):
Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
2) Pasal 55 ayat (4):
Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
TUJUAN PENYUSUNAN RPP IELH RPP Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup bertujuan untuk: 1.
mengintegrasikan nilai ekonomi lingkungan hidup ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan kegiatan ekonomi;
2.
memastikan tersedianya dana bagi upaya pemulihan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
3.
mengubah pola pikir dan perilaku pemangku kepentingan untuk memperhitungkan nilai ekonomi lingkungan hidup ke dalam pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
3
RUANG LINGKUP INSTRUMEN EKONOMI LINGKUNGAN HIDUP Ruang lingkup instrumen ekonomi lingkungan hidup meliputi: 1. perencanaan pembangunan dan kegiatan
ekonomi;
2. pendanaan lingkungan hidup; dan 3. insentif dan/atau disinsentif.
4
STRUKTUR RPP INSTRUMEN EKONOMI LH BAB I KETENTUAN UMUM (Pasal 1-4)
1. 2. 3. 4.
II INSTRUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEGIATAN EKONOMI (Pasal 5 - 35)
1. 2. 3. 4.
III INSTRUMEN PENDANAAN LINGKUNGAN HIDUP (Pasal 36- 49)
1. 2. 3.
IV INSENTIF DAN/ATAU DISINSENTIF (Pasal 50- 99)
5
MATERI
V PEMBIAYAAN (100) VI KETENTUAN PERALIHAN (pasal 101) VI KETENTUAN PENUTUP (Pasal 102)
Definisi dan istilah Tujuan Prinsip Ruang Lingkup Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup Umum Penyusunan Neraca SDA dan LH Penyusunan PDB/PDRB Hijau Internalisasi Biaya Lingkungan Hidup: a. Kompensasi Jasa Lingkungan Hidup b. Imbal Jasa Lingkungan Hidup
Umum Dana Jaminan Pemulihan LH Dana Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan dan Pemulihan Lingkungan hHdup 4. Dana Amanah Lingkungan HIdup 1. Umum 2. Label Ramah Lingkungan Hidup 3. Pengadaan Barang dan Jasa yang Ramah LH 4. Penerapan Pajak, Retribusi, dan Subsidi LH 5. Lembaga Keuangan dan Pasar Modal Ramah Lingkungan 6. Perdagangan Izin Pembuangan Limbah dan/atau emisi 7. Asuransi Lingkungan Hidup 8. Penghargaan Kinerja di Bidang PPLH 9. Pengembangan sistem Pembayaran Jasa LH 10. Penerapan Sistem Pengembangan Dana Deposit (DRS)
MATERI DAN MUATAN DRAF RPP INSTRUMEN EKONOMI LINGKUNGAN HIDUP
6
INSTRUMEN EKONOMI 1) Neraca SDA dan LH
LINGJKUP PENGATURAN 1) Mekanisme/Tata Laksana
2) PDB/PDRB Hijau 2) Kelembagaan 3) Internalisasi Biaya Lingkungan: a) Kompensasi Jasa Lingkungan b) Imbal Jasa Lingkungan c) Lainnya
3) Kewenangan
7
JENIS INSTRUMEN DAN MATERI PENGATURAN(1.1) JENIS INSTRUMEN
MATERI PENGATURAN
1. Neraca Sumber Daya Alam dan LH
• Bentuk, fungsi dan tahapan penyusunan Neraca SDA dan LH; • Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota menyusun neraca SDALH: neraca fisik danmoneter; • Neraca disusun setiap tahun dan mencakup: persediaan, pemanfaatan, perubahan (penambahan, pengurangan) SDA dan LH ; • Menteri menyusun pedoman penyusunan Neraca SDALH; • Mekanisme penyusunan dan koordinasi anatar sektor dalam penyusunan Neraca SDA dan LH
2. PDB/PDRB HIJAU
• PDB/PDRB Hijau sebagai dasar perencanaan pembangunan dengan sinyal yang lebih tepat terhadap hasil pembangunan (kinerja lingkungan) • Pemerintah/pemerintah provinsi/kabupaten/kota menyusun PDB/PDRB Hijau • PDB/PDRB konvensional merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar perhitungan PDB/PDRB Hijau • Menteri menyiapkan pedoman penyusunan PDB/PDRBHijau 8
JENIS INSTRUMEN DAN MATERI PENGATURAN(1.2) JENIS INSTRUMEN 3. Kompensasi Jasa Lingkungan Hidup
MATERI PENGATURAN • Kompensasi Jasa LH dilakukan oleh penyedia dan/pemanfaat: Pemerintah, pemerintah daerah • Dasar: kesepakatan kerjasama • Sumber dana: APBN, APBD, dan sumber lain • Dapat dibentuk lembaga pelaksana • Mekanisme pelaksanaan mengacu pada peraturan perundang-undangan • TipologI jasa lingkungan diantaranya perlindungan DAS, perlindungan kehati, penyerapan karbon, dan keindahan alam • Bentuk kompensasi: uang atau sesuatu lain • Nilai kompensasi: biaya ekonomi upaya konservasi dan transaksi pelaksanaan kerjasama • Pemberian kompensasi untuk: rehabilitasi, peningkapatan kapasitas masyarakat, pengembangan ekonomi berbasis keberlanjutan, infrastruktur 9
JENIS INSTRUMEN DAN MATERI PENGATURAN(1.3) JENIS INSTRUMEN 4. Imbal Jasa LH
MATERI PENGATURAN • Pelaksanaan imbal jasa lingkungan melalui dua mekanisme ; 1) Pemerintah selaku penyedia dan setiap orang dan kelompok masyarakat selaku pemanfaat. 2) Setiap orang dan kelompok masyarakat selaku penyedia dan pemerintah selaku pemanfaat • Pihak yang menjadi penyedia jasa LH: orang, kelompok masyarakat, pemerintah dan pemda • Mekanisme pelaksanaan mengacu pada peraturan perundang-undangan • TipologI jasa lingkungan diantaranya perlindungan DAS, perlindungan kehati, penyerapan karbon, dan keindahan alam • Bentuk imbal jasa: uang atau sesuatu lain
10
LINGKUP PENGATURAN
INSTRUMEN EKONOMI 1) Dana Jaminan Pemulihan LH
2) Dana Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH
1) Para pihak yang wajib menyiapkan dana penjaminan
2) Kriteria dan komponen yang menentukan besarnya penjaminan 3) Mekanisme pendanaan dan ketentuan penggunaanya 4) Bentuk dan sumber dana
3) Dana Amanah/ Bantuan untuk Konservasi
5) Kelembagaan
11
INSTRUMEN EKONOMI JASA LINGKUNGAN DALAM UU 32 TAHUN 2009 INSTRUMEN EKONOMI
INSTRUMEN EKONOMI
1) Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan
2) Label Ramah LH 1) Neraca SDA dan LH
3) Pajak, Retribusi dan Subsidi LH 4) Lembaga Keuangan dan Pasar Modal Ramah LH
2) PDB/PDRB Hijau
3) Internalisasi Biaya Lingkungan: a) Kompensasi Jasa Lingkungan b) Imbal Jasa Lingkungan c) Lainnya
5) Perdagangan Ijin Pembuangan Limbah/atau Emisi 6) Asuransi LH 7) Pembayaran Jasa Lingkungan
8) Penghargaan Kinerja di Bidang LH 9) Sistem Pengembalian Dana Deposit 1/26/2015
JENIS INSTRUMEN DAN MATERI PENGATURAN(2.1) JENIS INSTRUMEN 1.
Dana Jaminan Pemulihan
MATERI PENGATURAN • • • •
• • • 2. Dana Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan LH
• • • •
Memberikan kepastian perlindungan /pemulihan lingkungan oleh pelaku usaha Pemilik ijin lingkungan menyediakan Dana Jaminan Pemulihan Penggunaan dana jaminan untuk pemulihan Bentuk jaminan (rekening bank; deposito berjangka; bank garansi diterbitkan; dana cadangan (accounting reserve), yang diumumkan di laporan keuangan untuk perusahaan terbuka; dan/atau polis asuransi Tata cara perhitungan melalui peraturan menteri Tata cara penggunaan sesuai perundangan Sanksi administrasi Penyediaan dana guna memastikan penanggulangan dampak lingkungan Pemerintah dan Pemda wajib menyiapkan dana Lingkup dan Mekanisme Penggunaan dana Alokasi dana melalui APBN/APBD 13
JENIS INSTRUMEN DAN MATERI PENGATURAN(2.2) JENIS INSTRUMEN 3. Dana Amanah untuk Konservasi
MATERI PENGATURAN •
Dana amanah digunakan untuk memberikan fleksibilitas dalam mengatasi permasalaahan lingkungan secara segera;
•
Peruntukan dana: perlindungan sumber daya alam;. pengawetan sumber daya alam; dan/atau pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
•
Kelembagaan
INSTRUMEN EKONOMI
1) Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan
2) Label Ramah LH 3) Pajak, Retribusi dan Subsidi LH 4) Lembaga Keuangan dan Pasar Modal Ramah LH
5) Perdagangan Ijin Pembuangan Limbah/atau Emisi 6) Asuransi LH 7) Pembayaran Jasa Lingkungan 8) Penghargaan Kinerja di Bidang LH 9) Sistem Pengembalian Dana Deposit
LINGKUP PENGATURAN 1) Tata cara penghitungan besarnya pungutan lingkungan 2) Kelembagaan dan kriteria kelembagaannya 3) Kriteria dan mekanisme penerapan 4) Sistem quality assurance dan quality control 5) Kriteria penerima insentif/ dan atau disinsentif 15
JENIS INSTRUMEN DAN MATERI PENGATURAN(3.1) JENIS INSTRUMEN 1. Pengembangan label ramah lingkungan
MATERI PENGATURAN • • • • •
2. Pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan
• • • •
Mendorong pasar untuk memproduksi dan memanfaatkan produk ramah lingkungan Kriteria label ramah lingkungan dan ruang lingkupnya Jenis label ramah lingkungan Mekanisme pemberian label ramah lingkungan Lembaga pemberi sertifikasi
Mendorong pengunaan barang ramah lingkungan Menjadi pertimbangan dan/atau prioritas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah Lingkup barang dan jasa ramah lingkungan label lingkungan Hal-hal yg dilakukan pemerintah dalam memprioritaskan pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan (pendataan, publikasi, penghargaan)
16
JENIS INSTRUMEN DAN MATERI PENGATURAN(3.2) JENIS INSTRUMEN 3. Penerapan Pajak, Retribusi dan Subsidi Lingkungan Hidup
MATERI PENGATURAN Pajak : Dasar Pengenaan tarif terkait lingkungan dan kriterianya Biaya lingkungan berdasarkan potensi dampak Pemanfaatan dana dari pajak terkait lingkungan sebesar-besarnya bagi lingkungan Tata cara pemasukan biaya lingkungan dalam penetapan tarif pajak diatur dalam peraturan menteri
Retribusi : Dasar perhitungan guna pengenaan besar tarif retribusi Pemanfaatan dana hasil retribusi Subsidi : Kriteria penerima subsidi Sumber dana dan pengalokasian subsidi lingkungan Peruntukkan subsidi lingkungan
JENIS INSTRUMEN DAN MATERI PENGATURAN(3.3) JENIS INSTRUMEN
MATERI PENGATURAN
4. Lembaga keuangan dan Lembaga Keuangan ramah lingkungan : pasar modal yang •Kriteria Kebijakan pembiayaan & penyediaan jasa dan atau produk ramah lingkungan keuangan ramah lingkungan Pasar Modal ramah lingkungan : •Kriteria dan publikasi emiten ramah lingkungan 5. Perdagangan ijin limbah dan/atau emisi
• • •
6. Pengembangan sistem pembayaran jasa LH
•
7. Asuransi LH
• • • •
• •
Perdagangan izin berdasarkan daya dukung dan daya tampung Kewajiban pembeli dan penjual izin pembuangan limbah dan/atau emisi Hal-hal yang dilakukan pemerintah dan Pemda (kuota emisi, mekanisme jual beli dan fasilitasi)
Para pihak dan perannya yang terlibat dalam sistem pembayaran jasa lingkungan Hal-hal yang dapat dijadikan obyek pembayaran Peran pemerintah, Pemda dan organisasi kemasyarakatan bagi terselenggaranya pembayaran jasa lingkungan Kriteria asuransi LH Jenis resiko lingkungan yg menjadi pertanggungan Dasar Penetapan besaran asuransi lingkungan Kesegeraan pembayaran dan apabila terjadi keberatan 18
JENIS INSTRUMEN DAN MATERI PENGATURAN(3.4) JENIS INSTRUMEN
MATERI PENGATURAN
8. Penghargaan kinerja di Bidang PPLH
• Penerima penghargaan kinerja lingkungan • Hal-hal yang dilakukan pemerintah dan Pemda dalam membangun sistem penghargaan kinerja lingkungan (program, kriteria, sosialisasi, dan harmonisasi program dan kegiatan) • Kriteria penilaian penghargaan • Bentuk penghargaan
9. Pengembalian Dana Deposit
• Dasar penetapan besaran Dana Deposit • Peran dan kewajiban para pihak dalam pengembalian dana deposit • Hak konsumen untuk menerima dana deposit • Peruntukkan dana deposit • Mekanisme peneriman produk bekas dan pengembalian dana deposit • Pemerintah dan pemda wajib mengembangkan sistem pengembalian dana deposit 19
TERIMA KASIH
