LAMPIRAN SIARAN PERS 3 JULI 2012
Status Lingkungan Hidup Indonesia 2012 “Pilar Lingkungan Hidup Indonesia” I.
Pendahuluan
Penulisan Status Lingkungan Hidup Indonesia 2012 ini bersifat tematik, yang bertujuan memaparkan kapasitas pengelolaan dalam merespon dinamika lingkungan hidup. Kapasitas pengelolaan dan kualitas lingkungan hidup memiliki relasi timbal-balik. Kapasitas yang memadai akan menentukan mutu lingkungan, dengan menganalisis, merespon dan menentukan aksi dalam menjawab tantangan Pendekatan Konsepsi Analisis Laporan ini memakai pendekatan konseptual DriverPressure-State -Im pacts-Response (DPSIR) yang dikembangkan United Nations Environm ent Program m e (UNEP). Dengan pendekatan DPSIR, laporan ini mencoba menggambarkan keterkaitan antara kapasitas pengelolaan dengan kualitas lingkungan hidup. Sebagaimana disajikan dalam Gambar 3, korelasi antara kapasitas pengelolaan dan kualitas lingkungan hidup dapat membentuk empat kombinasi sebagai berikut:
II. Status Lingkungan Hidup Indonesia Kesimpulan Umum : Kualitas Lingkungan Hidup masih memburuk namun laju kerusakan dan laju pencemarannya berkurang. Udara Kualitas Udara masih menunjukkan kecernderungan menurun. Hal ini disebabkan pencemaran udara yang diakibatkan transportasi. Penyebab utamanya adalalah pertambahan kendaraan bermotor yang hingga mencapai hinga lebih 4 kali lipatnya dalam kurun waktu 2000 hingga 2011. Hal ini diindikasikan dengan peningkatan paramter Nox. Sebaliknya untuk parameter Sox mengalami kecenderungan membaik. Pencemar utama SOx adalah industri atau yang berasal dari bahan bakar batubara dan solar.
Berikut ini adalah gambaran sebara kota-kota di Indonesia (248 kabupaten/kota) dengan konsentrasi SO2 danNO2 dari sektor transportasi.
Air Kualitas Air di Indonesia cenderung menurun walaupun laju pencemarannya sudah mulai berkurang. Berikut adalah gambar Persentase titik pantau air sungai di Indoensia dengan status tercemar berat berdasarkan Kriteria mutu Air Kelas II PP 82/2001.
Adapun perkembangan setiap provinsi dari 2008 hingga 2012 adalah sbb.:
Indikasi lainnya adalah kondisi Ekosistem Danau yang dipantau pada tahun 2011, yaitu sbb.:
Selain kualitas, dari sisi kuantitas, kerusakan air masih terus memburuk sehingga DAS kritis meningkat 3 kali lipat untuk kurun waktu 1984 – 2005, yaitu bertambah dari 22 menjadi 62. Akibatnya kejadian banjir terus meningkat pula.
Tutupan lahan dan Hutan Ttupan lahan dan hutan masih memeiliki kecenderungan menurun (gambar walau laju deforestasinya melambat, yaitu 2003 – 2006: 808.754 hektar (0,78 persen); 2006 – 2009: 747.754 hektar (0,74 persen); dan 2009 – 2011: 401.253 hektar,(0,41 persen).
Salah satu dampaknya dalah banjir, berikut ini adaalah sebaran kejadian banjir dan longsor berdasarakan data 2004-2011:
Pesisir dan Laut Kondisi pesisir dan laut yang salah satunya diindikasikan oleh kondisi terumbu karang menunjukan kecenderungan yang membaik walaupun kondisi yang baik dan sangat baik hanya sekitar 32,5%. Berdasarkan pemantauan Pusat Penelitian Oseanografi LIPI pada 2012 di 1.133 lokasi,hanya sekitar 5,30 persen terumbu karang dalam kondisi sangat baik. Lalu, 27,19 persen dalam keadaan baik; 37,25 persen cukup baik; dan 30,45 persen kurang baik.
Sedangkan kualitas air yang dipantau di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta; Pelabuhan Ciwandan, Banten; Pelabuhan Gorontalo dan Parigi, Teluk Tomini. Sementara di daerah wisata pemantauan digelar di Teluk Tomini; Parigi, Palu; dan Pahuwato, Gorontalo, menunjukan terjadinya pencemaran yang diindikasikan beberapa parameter seperti kecerahan, amoniak, TSS dan DO. Keanekaragaman Hayati Status keanekaragaman hayati Indonesia belum dapat dilihat trend atau kecenderungannya. Namun beberapa indikasi dapat dilihat dari kondisi terakhir. Flora fauna yang dilindungi oleh Undang-undang adalah seperti yang tergambar pada diagram sebelah kiri dan jumlah jenis flora dan fauna dan mikroba invasive tergambar pada diagram kanan:
III.
Kapasitas Pengelola Lingkungan Hidup
Status lingkungan hidup merupakan resultante yang sepadan dengan,kapasitas para pemangku kepentingan, baik masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, swasta maupun pemerintah.Artinya, kapasitas pengelolaan yang mumpuni bakal menciptakan lingkungan hidup yang baik pula. Kapasitas yang dibahas dibagi dalam 2 bagian, yaitu pemerintah dan non-pemerintah. Dari sisi pemerintah membahas sbb.: • Kapasitas Anggaran, peraturan, sumber daya manusia, sarana-prasarana • Internasionalisasi Lingkungan Hidup o Peran Indonesia di Forum Internasional o Indonesia Sebagai Tuan Rum ah Dalam Pertem uan Internasional o Patisipasti Aktif Indonesia dalam Organisasi Regional/ Internasional o Kerja sam a Bilateral • Hutan dan Lahan o Kapasitas Pengelolaan Lingkungan di Kem enterian Kehutanan o Gerakan Penanam an 1 Miliar Pohon • Air o Kapasitas PLH di Direktorat Jenderal Sum ber Daya Air o Penyidik Pegawai Negeri Sipil Sumber Daya Air • Keanekaragaman Hayati o Balai Kliring Keam anan Hayati o Tam an Keanekaragam an Hayati o Protokol Nagoya o Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sum ber Daya Genetik o Konservasi Tum buhan di Kawasan Ex-situ Konservasi • Pesisir dan Laut o Program Rantai Em as – Rehabilitasi Pantai, Entaskan Masyarakat Setem pat o Program rehabilitasi dan Pengelolaan Terum bu Karang – COREMAP • Udara • Perubahan Iklim o Upaya Sektor Industri o Sistem Inventarisasi Gas Rum ah Kaca Nasional (SIGN) • Sampah Dari sisi non-pemerintah membahas sbb.: • Dunia Usaha o Program Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) o Pengem bangan Industri Hijau o Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup o Badan Usaha Milik Negara • Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat Hukum Adat • Perguruan Tinggi • Media Massa • Masyarakat Umum • Pemangku Kepentingan Pro Lingkungan Hidup Dalam tingkat provinsi dapat dilihat sebaran pemanku kepentingan yang pro lingkungan hidup sebagai berikut :
Tabel Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Tingkat Provinsi SDM % Pengelola Peraturan Pemegang LH Anggara Daerah Sertifikasi N0 Provinsi Kab/Kota n Terkait Kompetensi Penyusunan Berbentuk LH Amdal Badan (SKPA) 1
DKI Jakarta
2
Jawa Barat
3
Jawa Timur
4
DIY
5
Sumatera Utara
6
Kaltim
7
Gorontalo
8
Sulawesi Utara
9
Sumsel
Kalimantan 10 Barat 11 Bangka Belitung 12 Kepulauan Riau 13 NTB
Sarana-Prasarana SLHD
PPLH/D
TPA
Lab Open Point Terakreditas Sanitar Dumping Jumla Kualita Controlle Progre &/ Total PPLH/D i y atau tidak h s d Landfill s TPA Teregistrasi Diklat Landfill teridentifika PPLH/D si
100.0%
4.66%
10
155
35
7
7
10
90.95
0.0%
100.0%
0.0%
50.0% 4.66
66.7%
1.02%
10
170
96
60
7
7
68.55
0.0%
26.7%
73.3%
13.3% 3.97
59.0%
0.33%
11
40
41
34
4
6
90.46
23.5% 47.1%
29.4%
47.1% 3.56
50.0%
0.62%
11
15
53
7
2
9
83.86
33.3% 16.7%
50.0%
41.7% 3.33
55.9%
2.90%
7
11
73
15
1
8
87.99
0.0%
20.0%
80.0%
10.0% 3.21
86.7%
0.34%
5
39
87
17
3
8
70.05
0.0%
25.0%
75.0%
12.5% 3.18
85.7%
1.18%
6
3
28
3
0
5
62.22
50.0% 0.0%
50.0%
50.0% 3.17
90.0%
0.49%
4
13
70
26
1
6
78.11
0.0%
42.9%
57.1%
21.4% 3.17
75.0%
0.23%
9
25
18
10
2
9
77.06
0.0%
8.3%
91.7%
4.2%
3.15
66.7%
0.41%
8
21
62
11
2
4
50.91
0.0%
0.0%
100.0%
0.0%
3.14
87.5%
0.69%
5
7
15
11
1
3
49.01
57.1% 0.0%
42.9%
57.1% 3.12
87.5% 70.0%
0.49% 0.56%
5 6
5 2
40 60
23 14
1 1
3 7
69.99 50.56
25.0% 25.0% 37.5% 25.0%
50.0% 37.5%
37.5% 3.12 50.0%
3.11 14 NTT 15 Bengkulu 16 Banten 17 Riau 18
Sulawesi Tengah
19 Kalteng 20 Lampung 21 Kalsel 22 Bali 23 Sumatera Barat 24 Jawa Tengah 25 Maluku Utara 26
Sulawesi Selatan
90.9%
0.56%
6
4
76
6
0
4
50.1
20.0% 0.0%
80.0%
20.0% 3.07
81.8%
0.36%
6
5
15
12
0
8
64.03
0.0%
0.0%
100.0%
0.0%
71.4%
0.32%
7
19
54
10
2
1
70.09
0.0%
40.0%
60.0%
20.0% 3.02
84.6%
0.24%
5
28
99
15
1
9
53.6
0.0%
0.0%
100.0%
0.0%
2.99
91.7%
0.56%
4
6
45
9
1
4
74.75
0.0%
0.0%
100.0%
0.0%
2.96
86.7%
0.49%
6
19
9
15
0
3
0
0.0%
0.0%
100.0%
0.0%
2.92
60.0%
0.29%
8
6
22
7
2
11
62.69
0.0%
50.0%
50.0%
25.0% 2.90
78.6%
0.45%
5
35
44
23
2
5
0
0.0%
50.0%
50.0%
25.0% 2.89
50.0%
0.65%
6
11
50
15
0
10
88.17
27.3% 0.0%
72.7%
27.3% 2.88
40.0%
0.68%
9
8
30
14
2
9
90.88
11.1% 11.1%
77.8%
16.7% 2.88
58.3%
0.35%
5
23
115
55
4
9
53.74
0.0%
0.0%
100.0%
0.0%
2.83
100.0%
0.63%
5
2
41
6
0
3
0
0.0%
0.0%
100.0%
0.0%
2.78
54.2%
1.95%
4
27
52
11
2
9
69.1
0.0%
0.0%
100.0%
0.0%
2.78
3.04
Tabel Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Tingkat Provinsi (lanjutan) SDM % Pengelola Peraturan Pemegang PPLH/D LH Anggara Daerah Sertifikasi N0 Provinsi Kab/Kota n Terkait Kompetensi Penyusunan Total PPLH/D Berbentuk LH Amdal Diklat Badan (SKPA) PPLH/D 27 Aceh 28 Jambi 29 Papua Barat 30 Papua 31 Sulawesi Barat 32 Sultra 33 Maluku
Sarana-Prasarana SLHD
TPA
Lab Open Point Terakreditas Sanitar Dumping Jumla Kualita Controlle Progre i &/ y atau tidak s d Landfill s TPA Teregistrasi h Landfill teridentifika si
58.3%
0.26%
7
5
25
12
0
10
82.14
7.1%
7.1%
85.7%
10.7% 2.69
41.7%
0.41%
8
6
29
15
1
7
62.56
0.0%
0.0%
100.0%
0.0%
2.69
54.5%
0.94%
6
0
37
65
0
4
49.45
0.0%
0.0%
100.0%
0.0%
2.67
33.3%
0.35%
8
3
45
2
1
10
9.67
16.7% 0.0%
83.3%
16.7% 2.63
83.3%
1.18%
4
0
4
3
0
2
0
0.0%
0.0%
100.0%
0.0%
2.46
53.8%
0.28%
5
15
14
7
1
3
45.4
0.0%
0.0%
100.0%
0.0%
2.39
30.0%
0.27%
4
11
7
3
1
4
6.24
57.1% 0.0%
42.9%
57.1% 2.33
IV.
Catatan Khusus Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dalam buku SLHI ini dibahas pula secara lebih detail beberapa pembelajaran, yaitu sbb.: • Perubahan Tutupan Lahan o Pulau Sumatera o Pulau Kalimantan o Pulau Papua • Pengendalian Kerusakan Sungai o Sungai Ciliwung o Sungai Citarum o Sungai Cisadane o Sungai Brantas • Gerakan Penyelamatan Danau o Danau Limboto o Danau Singkarak o Danau Rawa Pening o Danau Ayamaru • Ragam Aksi Dan Hikmah Pembelajaran o Aksi Pengelolaan Teluk Tomini o Aksi Pengelolaan Lingkungan Selat Bali o Peraturan Tingkat Kampung Melindungi Terumbu Karang o Usaha Pelestarian Badak Jawa dan Sumatera o Pelestarian Ratusan Spesies Bambu o Proyek Raksasa Konservasi Lahan o Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun V.
Kualitas Lingkungan Dan Kapasitas Pengelolaannya
Interaksi Kualitas lingkungan hidup dan kapasitas pengelolaannya dapat digambarkan dalam 4 (empat) kuadran sbb.:
Kualitas lingkungan hidup didapat dari Rerata IKLH 2009-2011. Sedangkan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup diwakili lima komponen: bentuk lembaga, anggaran, peraturan daerah, sumber daya manusia dan sarana prasarana. Sebagaimana ditampilkan pada tabel Tabel Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Tingkat Provinsi sebelumnya.
VI.
Catatan Akhir •
• •
• •
• •
•
•
Indonesia akan memasuki tahapan pembangunan jangka menengah yang ketiga (2015-2019). Tantangannya adalah menuju visi Indonesia 2025 dimana PDB indonesia ditargetkan mencapai US$ 3.8—4.5 trilyun dan pendapatan per kapita mencapai US$ 13.000-16.000 Diperlukan pertumbuhan ekonomi yang tetap posistif (bertahan pada kisaran 6 – 7% per tahun) dengan kontribusi ekstraksi sumber daya alam yang juga meningkat. Meski berbagai upaya telah dilakukan, tekanan yang besar belum bisa diseimbangkan dengan kebijakan-kebijakan dan aksi untuk mengurangi tekanan tersebut. Dengan demikian tekanan terhadap lingkungan ke depan akan semakin besar dengan adanya intervensi-intervensi akselerasi pembangunan di tingkat pusat maupun daerah. Intervensi pemerintah yang kontinyu dan konsisten untuk memperbaiki lingkungan melalui berbagai inisiatif dan program akan berdampak positif pada status lingkungan hidup Indonesia di tahun-tahun mendatang. Program-program yang dijalankan di sektor kehutanan, air, udara, keaneka ragaman hayati, serta pesisir dan laut yang dikemas dalam kerangka ekonomi hijau baik secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan insentif bagi masyarakat, swasta dan pemerintah untuk perbaikan lingkungan dan ekonomi. Kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup akan sangat berperan penting dalam meningkatkan intervensi kebijakan pemerintah di bidang lingkungan hidup. Peningkatan anggaran lingkungan hidup di pusat dan daerah akan memperkuat pelaksanaan program-program pengendalian kerusakan dan peningkatan kualitas lingkungan. Demikian juga dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastuktur seperti laboratorium yang terakreditasi. Peran daerah dalam memberikan regulasi yang terkait dengan pengendalian dan pengelolalan lingkungan hidup akan sangat membantu memberikan payung hukum dan kekuatan kelembagaa dalam mengembangkan dan menjalankan instrumen-instrumen ekonomi lingkungan seperti pembayaran jasa lingkungan, subsidi lingkungan dan sejenisnya. Daerah perlu menangkap peluang dan memecahkan masalah lingkungan melalui kerangka regulasi dan mekanisme-mekanisme lainnya.
