BERSAMA UKM MEMBANGUN EKONOMI RAKYAT DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jurnal Ekonom, Vol 14, No 2, April 2011

BERSAMA UKM MEMBANGUN EKONOMI RAKYAT DAN LINGKUNGAN HIDUP Prihatin Lumbanraja Staf Pengajar Fakultas Ekonomi USU Abstract: Small Micro-Enterprises (SMEs), is a means of struggle for the improvement of quality of life and welfare. The obligation to manage the environment for medium to large businesses have been set in legislation, such as the obligation to make the Environmental Impact Assessment (EIA) including Environmental Management Plan and Environmental Monitoring (RKL and RPL). As for the type of smaller businesses, are required to make the Environmental Management Unit and Environmental Monitoring Unit (UKL and UPL). But not so with small micro-business, has not been set concerning the obligation to make document management environment. Today environmental issues have become global issues, so inevitably Indonesia as one of the countries participating in the international business arena, must respond to environmental issues are. Many of the prohibitions relating to environmental issues imposed by developed countries are the target market for Indonesian exporters, both large-scale, medium and small-micro scale. On the other hand the toughness of SMEs as one of the pillars that sustain the nation's economy has been proven, because the sector was able to survive and compete in the midst of economic crisis. The existence of these challenges, providing a consequence the need to accelerate the capacity building of SMEs in a more equitable to have more environmentally sustainable competitive advantage, so that SMEs had a means of struggle for the improvement of quality of life and welfare. Keywords: SMEs, economy and environment PENDAHULUAN Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu rangkaian usaha yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa (masyarakat) atau pemerintah untuk mengubah dari suatu keadaan yang kurang baik menjadi keadaan yang lebih baik. Pada hakekatnya perubahan yang diharapkan adalah perubahan kearah yang lebih baik, misalnya : peningkatan pendapatan, terbukanya lapangan kerja, tersedianya sarana sandang, pangan dan papan yang memadai dan sebagainya. Namun pengalaman menunjukkan bahwa pembangunan dapat dan telah mempunyai dampak negatif, seperti : menurunnya kualitas lingkungan akibat pencemaran dari industri, terganggunya kesehatan masyarakat, tingkat pengangguran yang meningkat, hilangnya mata pencaharian dan lain sebagainya. Tak dapat dipungkiri bahwa kegiatan investasi dapat menimbulkan dampak pada penggunaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup. Agar dampak yang ditimbulkan tidak merusak, membahayakan kehidupan dan selanjutnya menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi ekonomi rakyat, maka kegiatan investasi baik dalam skala besar, sedang bahkan yang kecil sekalipun diwajibkan untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup. Pelestarian fungsi lingkungan adalah tanggung jawab semua pihak, baik individu maupun lembaga yang memanfaatkan sumberdaya lingkungan itu. Sesuai dengan UndangUndang nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat dan setiap warga negara berkewajiban untuk memelihara dan mengelola lingkungan hidup. Usaha Kecil-Mikro (UKM), merupakan alat perjuangan bagi peningkatan mutu kehidupan dan kesejahteraan rakyat. Saat ini berbagai jenis UKM telah bermunculan dan bahkan banyak yang telah berkembang

87

Prihatin Lumbanraja : Bersama UKM Membangun Ekonomi Rakyat

menjadi usaha yang berskala besar. Kewajiban untuk mengelola lingkungan bagi usaha sedang dan besar telah diatur dalam peraturan perundangan, misalnya kewajiban untuk membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) termasuk di dalamnya Perencanaan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan (RKL dan RPL). Sementara untuk jenis usaha yang lebih kecil, diwajibkan membuat Unit Pengelolaan Lingkungan dan Unit Pemantauan Lingkungan (UKL dan UPL). Namun tidak demikian dengan usaha kecil-mikro, belum diatur tentang kewajiban membuat dokumen pengelolaan lingkungan. Padahal meskipun dalam skala yang relatif kecil, dengan dampak yang tentunya juga relatif kecil terhadap lingkungan hidup, namun demikian dampak tersebut dapat bersifat komulatif. Sehingga jika tidak dikelola dapat menjadi ancaman bagi kelestarian lingkungan hidup. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Usaha Kecil Mikro (UKM) Sebagai Sumber Ekonomi Rakyat Usaha Kecil Mikro (UKM) merupakan sumber kehidupan ekonomi dari bagian terbesar rakyat. UKM tersebar di seluruh daerah, desa dan kota, dan meliputi hampir seluruh jenis lapangan usaha yang ada. Ketangguhan UKM sebagai salah satu pilar yang dapat menopang perekonomian bangsa telah terbukti, karena sektor ini mampu bertahan hidup dan bersaing di tengah krisis ekonomi. Menurut Panjaitan, ketua umum DPP Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO), keunggulan usaha mikro ini, dibuktikan pasca kerusuhan Mei 1998, mereka mampu bertahan sampai sekarang sebagai penyelamat perekonomian nasional. Sementara bidang usaha lain justru tiarap dan porak-poranda. Usaha kecil-mikro merupakan jenis usaha yang menyerap banyak tenaga kerja dan memiliki daya tahan dan fleksibilitas yang lebih baik dalam mengha dapi dinamika kehidupan ekonomi suatu negara. Perkembangan usaha kecil-mikro terus meningkat. Secara sektoral, sekitar 60% dari total usaha kecil-mikro adalah usaha yang bergerak dibidang pertanian,

88

peternakan, kehutanan dan perikanan, kemudian sekitar 23% bergerak di sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sekitar 7% bergerak dibidang industri pengolahan dan komunikasi dan sisanya tersebar di sektor pertambangan dan penggalian, jasa keuangan, bangunan, listrik, gas dan air bersih. Mengingat pentingnya peranan sektor usaha kecil-mikro, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka sudah sewajarnya sektor ini mendapat perhatian untuk lebih dikembangkan sehingga benarbenar bisa menjadi penyangga utama perekonomian nasional. Bahkan di era globalisasi saat ini, sektor usaha kecilmikro memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi kompetitif dan berintegrasi dengan perekonomian modern. Banyak contoh UKM yang telah membuktikan keunggulan mereka dan mampu menjadi sumber kehidupan rakyat, yang pada gilirannya justru akan memperkokoh perekonomian nasional. a. Produk-produk UKM lokal Jatim terus bergerilya menggali potensi pasar di luar negeri. Hal ini dilakukan untuk menghempang serbuan produk Cina pasca ChinaAsean Free Trade Agreement (CAFTA). Satu diantara strateginya adalah menggandeng PT Angkasa Pura I Bandara Juanda sebagai penyedia ruang pamer. Ada sekitar 34 unit UKM yang berpameran di sana dari beragam daerah Jatim dan Bali (Poskota, Maret 4, 2010). b. Usaha budidaya jamur umumnya berlokasi di kawasan dataran tinggi, sekurangnya pada ketinggian 700 meter di atas permukaan laut (DPL) serta pada suhu dan kelembaban udara tertentu. Namun pola budidaya jamur kayu yang dilakukan Perusahaan Jamur “Payung Manfaat” mementahkan teori itu. Perusahaan yang berbasis di Desa Sumberdiren, Kec. Garum, Kab. Blitar, Jawa Timur, itu mampu memproduksi jamur kayu di kawasan dataran rendah. Disebabkan karena budidaya jamur


tersebut merupakan usaha yang langka saat itu, harga jual jamur pun tergolong tinggi. Agung (pemilik UKM tsb) dapat dengan mudah menentukan harga. Contohnya jamur tiram, harga per kilogram segar adalah Rp 25.000, jamur kuping Rp 100.000/kilogram kering. Sementara untuk jamur Ling zhi bisa mencapai Rp 1,5 juta/kilogram kering (Jurnal Diskop PKM, Prop. Jatim). c. Usaha ternak kelinci yang diawali dengan hobi memelihara kelinci, berkembang menjadi usaha yang menjanjikan untuk mengembangkan usahanya, ibu Nuning (pengusaha) mendapatkan bantuan modal kerja sebesar Rp 60 juta dari PT Rekayasa Industri melalui UKM Center Fakultas Ekonomi UI. Modal kerja ini digunakan untuk membeli indukan, membeli mesin pembuat pakan dan membuat kandang baru. Usaha yang semakin berkembang ini, membuat ibu Nuning semakin berpikir kreatif menciptakan peluang usaha baru. Setelah mengikuti beberapa pelatihan dan bertemu beberapa pengusaha makanan, maka diputuskan rencana ke depan adalah Pengembangan bakso dan sosis dari daging kelinci dan pembuatan kompos. Sambil memperkuat peternakan dan pembuatan pakan kelinci. Demikian perjalanan dari seorang hobi yang menjadi pengusaha ternak kelinci. Saat ini usaha yang dijalankan ibu Nuning ini beromset Rp 40 jt/bulannya, sedangkan untungnya sekitar Rp 20 jt/bulan (UKM Center FE- UI, 10 Maret, 2009). Contoh-contoh keberhasilan para pelaku UKM di atas, hanyalah sebagian kecil dari pelaku-pelaku UKM yang tersebar diseluruh pelosok wilayah Indonesia. Gambaran tersebut mengindikasikan bahwa betapa pentingnya peranan UKM di tengah-tengah perekonomian Indonesia dewasa ini, dan bahkan juga di banyak negara di dunia, bahwa sektor usaha kecil mikro (UKM)

merupakan salah satu motor lokomotif yang krusial bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi mereka. Misalnya di Jepang, tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, sering dikaitkan dengan besaran sektor usaha kecil. Di Amerika Serikat, sumbangan sektor usaha kecil sangat besar dalam menciptakan lapangan kerja sejak Perang Dunia II (Jurnalskripsi.com, 2004-2009). Negara-negara berkembang saat ini telah mengubah orientasinya dengan memberdayakan (empowering) sektor UKM, disebabkan karena sangat pentingnya peranan sektor UKM dalam mendukung dan memperkokoh perekonomian rakyat, dalam rangka mewujudkan dan mempertahankan daya saing Nasional dan bahkan di tingkat global. Menyadari hal itu, maka Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah menekankan kebijakannya pada peningkatan daya saing dengan memberikan perkuatan-perkuatan baik finasial maupun non finansial, seperti melalui pembentukan sentra agar UKM dapat bersinergi satu dengan yang lainnya, serta membentuk lembaga layanan bisnis yang siap memberikan konsultasi, advokasi dan informasi bisnis kepada UKM. Dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM senantiasa melakukan koordinasi baik horizontal maupun vertikal dengan instansiinstansi terkait, baik di daerah maupun di pusat agar mempunyai kesamaan tindakan yang didasari oleh visi dan misi pembangunan Koperasi dan UKM. Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan misi Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, yaitu : a. Meningkatkan peran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah sebagai pusat perumusan kebijakan dan koordinator pemberdayaan koperasi dan UKM dalam mendorong kebangkitan ekonomi nasional. b. Mewujudkan kemandirian koperasi dan UKM sebagai pelaku strategis dalam perekonomian nasional melalui peningkatan akses kepada sumberdaya produktif dalam rangka pemulihan ekonomi dengan mengembangkan sistem ekonomi

89


kerakyatan berbasis pada sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang produktif, mandiri, maju dan berwawasan lingkungan. c. Meningkatkan peran koperasi dan UKM sebagai penopang ekonomi nasional yang kokoh dalam rangka kebangkitan ekonomi nasional serta mendorong dan memfasilitasi pengembangan, pemanfaatan dan peningkatan nilai tambah sumberdaya koperasi dan UKM. d. Mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam kerangka peberdayaan koperasi dan UKM secara terpadu. Untuk mencapai visi dan misi tersebut Kementerian Koperasi dan UKM telah menyusun program operasional berupa kebijakan-kebijakan diantaranya : a).Program penumbuhan iklim usaha yang kondusif (b).Program peningkatan akses kepada sumberdaya produktif, (c).Program pengembangan kewirausahaan yang berkeunggulan kompetitif, (d).Program peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pem berdayaan koperasi dan UKM secara terpadu. Dalam pembangunan dan pengembangan UKM banyak strategi dan metode yang telah dilakukan baik langsung maupun tidak langsung. Walaupun sudah banyak keberhasilan yang dicapai, namun karena berbagai hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya, maka masih banyak halhal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan peranan UKM sesuai dengan yang diharapkan. Kendala utama yang dihadapi adalah: (a) Terbatasnya kemampuan SDM UKM untuk menyerap dan mengaplikasikan kebijakan yang sudah ada. (b) Kecenderungan iklim politik dan ekonomi yang tidak kondusif juga mempengaruhi upaya pengembangan UKM (c) Relatif rendahnya tingkat kepedulian pembina dan instansi terkait terhadap upaya pengembangan UKM di masingmasing unit kerja. (d) Kondisi perdagangan bebas (arus globalisasi) menuntut UKM tidak hanya sekedar tetap eksis

90

(e)

(f)

(g)

(h)

bertahan, akan tetapi juga dituntut mampu meningkatkan pelayanan dan produktivitas usahanya sehingga dapat menghasilkan produk-produk yang berkualitas tinggi. Adanya kesenjangan struktural yang cukup lebar antara UKM dengan usaha besar dalam perekonomian nasional, karena ketidakseimbangan laju pertumbuhan keduanya, Masih ditemukan tumpang tindih pelaksanaan peraturan daerah dan pusat. Masih lemahnya daya saing UKM baik di tingkat lokal, regional, nasional dan global. Rendahnya jiwa kewirausahaan pelaku UKM sehingga kemampuan untuk melakukan inovasi dan diversifikasi usaha sangat rendah.

Sejalan dengan kendala dan tantangan yang dihadapi, maka UKM juga mempunyai peluang diantaranya adalah (a) adanya keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan UKM sebagaimana yang diamanatkan dalam GBHN dan Propenas, (b) adanya keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan UKM sebagai motor penggerak perekonomian daerah, (c) adanya kemauan politik yang luas untuk mendukung upaya pemberdayaan dan pengembangan UKM, (d) pengembangan usaha UKM di bidang agrobisnis, agroindustri, dan kerajinan industri. 2. Sisi Lingkungan Hidup Dalam UKM Setiap bentuk kegiatan usaha baik dalam skala besar, sedang maupun kecilmikro disamping mampu menimbulkan dampak positif, namun juga akan selalu menimbulkan dampak negatif, terutama dampak pada penggunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Karena itu pemanfaatan sumberdaya alam harus mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan sehingga manfaatnya dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Tak dapat disangkal, pengelolaan lingkungan hidup pada masa lalu, terutama


pada berbagai bentuk kegiatan usaha (investasi), tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penggunaan pinjaman dari luar negeri (offshore loan), baik oleh pemerintah maupun oleh perusahaan swasta, seringkali kurang mengindahkan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini terjadi bukan hanya pada usaha-usaha yang berskala besar dan sedang saja, namun juga pada usaha yang berskala kecil-mikro. Dari sisi lingkungan, bahwa setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan seharusnya dikelola agar tidak merusak fungsi-fungsi lingkungan. Dampak lingkungan yang kecil, yang mungkin ditimbulkan oleh usaha kecil-mikro apabila terakumulasi dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama pada akhirnya juga dapat berubah menjadi dampak besar. Jika pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan secara efektif pada setiap kegiatan usaha baik skala besar, sedang dan kecil-mikro, maka akan diperoleh beberapa keuntungan, antara lain: 1. Terciptanya keseimbangan dan keselarasan antara manusia dan lingkungan hidup. 2. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa akan datang. 3. Terkendalinya dan terpeliharanya pemanfaatan sumber daya alam. 4. Citra negara semakin tinggi dalam bidang lingkungan hidup. 5. Semakin meningkatnya daya saing global. Saat ini isu lingkungan hidup sudah menjadi isu global, sehingga mau tidak mau Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut serta dalam kancah bisnis yang berskala internasional, wajib merespon isuisu lingkungan hidup tersebut untuk ditindak lanjuti ke dalam berbagai bentuk peraturan, kebijaksanaan dan bahkan kesadaran moral bagi para pelaku bisnis yang bersangkutan. Banyak laranganlarangan yang berkaitan dengan isu lingkungan hidup yang diberlakukan oleh negaranegara maju yang menjadi target pasar bagi para eksportir Indonesia, baik skala besar, sedang maupun skala kecilmikro. Karena dengan terbukanya pasar global, maka semua skala usaha mempunyai peluang dan kesempatan yang relatif sama untuk memperluas pangsa

pasar mereka dari operasi domestik ke operasi internasional. Amerika Serikat bakal memberlakukan US Lacey Act yang mengatur legalitas dan asalusul kayu bahan baku furnitur yang diekspor ke negara itu. Kalau ada perusahaan asing yang membandel alias menggunakan bahan kayu hasil illegal logging, bakal dikenai denda sampai Rp5 triliun. Ini peringatan penting bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Indonesia, khususnya yang memproduksi furnitur kayu dan diekspor ke pasar Amerika Serikat. Sebab, pemerintahan Presiden Barrack Obama bakal memberlakukan US Lacey Act, pada April 2010. Nantinya, UU tersebut mengatur soal legalitas dan asal usul kayu yang digunakan sebagai bahan baku furnitur yang dijual di AS. Aturan tersebut bukan untuk “gagah-gagahan”, melainkan demi membantu perusahaan berskala UKM yang berkutat pada home furnishing untuk menyediakan produk berwawasan lingkungan dan bertanggung jawab sosial “Konsep UU itu dilandasi dua hal. Pertama, karena desakan konsumen AS yang makin menyadari dampak global warming. Serta, regulasi dari legislatif yang mewajibkan perusahaan dan importir furniture untuk menggunakan kayu yang sah (sustainable practices),”. UU ini tidak hanya dikenakan pada importir asal Indonesia saja, tapi juga produsen kayu dari seluruh dunia, termasuk Eropa dan negaranegara Asia lainnya. Kalau UKM Indonesia mengikuti prosedur dan tahapan dalam modul sustainable practises, maka produk furnitur made in Indonesia bakal makin diterima pasar global. Apalagi, persaingan furnitur di pasar dunia makin ketat.“Kalau mengandalkan desain, mungkin desain dari Italia lebih bagus. Kalau mengandalkan harga murah, mungkin harga dari China lebih murah. Jadi, salah satu cara agar furnitur Indonesia mendapatkan hati di konsumen dunia adalah dengan adanya label dan sertifikasi produk,”. Peluncuran Program Pinjaman Lunak Lingkungan untuk Industrial Efficiency and Pollution Control (IEPC) tahap II oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan Departemen Keuangan. Hal ini untuk menindaklanjuti IEPC tahap I, jumlah pinjaman tahap I adalah DM 11,7 juta (Rp.

91


53 milyar). Program IEPC merupakan kerjasama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah German melalui lembaga keuangan German, yaitu Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW). Pinjaman lunak bergulir ini yang akan disalurkan dalam program IEPC tahap II sebesar EUR 9 juta di peruntukan kepada UKM yang mempunyai komitmen tinggi terhadap pelestarian Lingkungan Hidup. Deputi Bidang Penataan Lingkungan Hidup, Hoetomo mengatakan bahwa tantangan pembangunan di Indonesia adalah membantu perusahaan terutama UKM dalam peningkatan kinerja Lingkungannya yaitu melalui pengendalian pencemaran, pengurangan penggunaan sumber daya alam, dan penciptaan Lingkungan kerja yang sehat. Menjawab tantangan terhadap berbagai munculnya isu lingkungan hidup yang telah menjadi isu global, maka pemerintah bersama-sama dengan para pengusaha kecil mikro dan sektor perbankan sebagai sektor pendukung bagi usaha kecil-mikro di Indonesia, telah mulai berbenah diri untuk menjawab tantangan tersebut dan agar mampu mengubahnya menjadi peluang bisnis yang memiliki daya dukung ekonomi dan daya dukung lingkungan. Hal ini telah dimulai oleh sektor perbankan dalam perannya menjalankan fungsi intermediasi yang mempunyai hubungan keterkaitan dengan pihak debitur. Bank akan mendapat keuntungan pendapatan bunga dan propisi dari pinjaman debitur, disisi lain debitur mendapat tambahan modal usaha yang dapat mendatangkan keuntungan. Usaha yang berdampak negatif bagi lingkungan akan menyebabkan ketidakberlanjutan usaha, yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap bank sebagai krediturnya (Tampubolon, 2005). Pada bulan Januari 2005, Bank Indonesia sebagai bank sentral dan regulator perbankan di Indonesia, telah mengeluarkan paket kebijakan perbankan yang salah satu diantaranya memasukkan aspek lingkungan hidup menjadi salah satu komponen dari sisi prospek usaha khusus untuk “penilaian kualitas aktiva” dalam bentuk “kredit”. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 7/2/PBI/2005.

92

Banyak para pelaku usaha kecil-mikro yang telah memulai usahanya dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, misalnya :  UKM Bardiju, industri pembuatan kertas dan kerajinan kertas yang ramah lingkungan. Disamping itu UKM Bardiju juga menciptakan gerakan revolusi penggunaan produk ramah lingkungan di Indonesia, selain itu Bardiju juga bertujuan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan membuka kesempatan kerja baru dalam hal pemanfaatan sampah organik dan non organik.  Usaha budidaya jamur “Payung Manfaat”, melakukan semua kegiatan usahanya mengacu pada pola budidaya yang berwawasan lingkungan, karena semua bahan untuk proses produksi dari bahanbahan organik,“ Faktor lain pendukung usaha ini adalah ketersediaan bahan baku utama yang sangat melimpah, khususnya untuk serbuk gergaji kayu. Pengadaan bahan baku itu tidak perlu mengeluarkan biaya, karena pihak penggergajian kayu juga diuntungkan yakni tanpa membuang limbah tersebut.  Penentuan komoditi prioritas dan program pengembangannya untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah, guna meningkatkan kelestarian sumber daya alam, melalui peningkatan partisipasi masyarakat, dan pelestarian teknologi lokal, di Singkawang Kalbar.  Permeable Ceramic Paving (PCP) Alternatif Bahan Bangunan Berwawasan Lingkungan. Bahan bangunan yang ramah lingkungan kini semakin populer dijadikan alternatif untuk membangun gedung atau sarana yang lebih aman bagi lingkungan. Permeable Ceramic Paving (PCP) adalah salah satunya. Adapun Keunggulan Inovasi produk tersebut antara lain : • Memakai teknologi bersih • Daur ulang bahan limbah ke dalam bentuk lain yang


• • • •

memiliki kegunaan dan nilai tambah tinggi Dapat menyerap dan meloloskan air ke dalam tanah Indah karena dapat dibuat dalam berbagai warna Tahan terhadap cuaca Tidak licin

KESIMPULAN 1. Tantangan ke depan dalam pengembangan UKM dirasakan semakin besar. 2. Globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan serta kerasnya tuntutan terhadap isu lingkungan hidup menjadikan UKM harus benar-benar memperbaiki dan membekali diri mereka dengan berbagai kemampuan sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan itu sendiri. SARAN Adanya tantangan-tantangan tersebut, memberikan konsekuensi perlunya mempercepat peningkatan kemampuan UKM secara lebih merata untuk lebih memiliki keunggulan bersaing, sehingga UKM berhasil merupakan alat perjuangan

bagi peningkatan mutu kehidupan dan kesejahteraan rakyat yang berwawasan lingkungan. DAFTAR RUJUKAN Jurnalskripsi.com, Layanan Referensi Jurnal – Skripsi Ekonomi (20052009), Pilihan Publik Sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Di Bidang Permodalan, 2009. Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Launching Program Pinjaman Lunak Dari Pemerintah Jerman Untuk UKM Berwawasan Lingkungan, 2004. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor 31 KEP/M.KUKM/IV/2002, tentang Rencana Tindak Jangka Menengah, Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (RTJM – UKM) Tampubolon, Petrus, Makalah Pengantar Falsafah Sains (PPS 702), Program Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor, 2007.

93

BERSAMA UKM MEMBANGUN EKONOMI RAKYAT DAN LINGKUNGAN HIDUP

Recommend Documents