LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR : 8 TAHUN 2006
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LEBAK, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa setiap kegiatan mempertimbangkan upaya pelestarian dn pengembangan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksannya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sebagai upaya sadar dan berencana dalam mengelola sumber daya alam, sehingga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup perlu dijaga dan dilestarikan ;
b.
bahwa setiap usaha dan atau kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan perubahan kondisi lingkungan, sehingga perlu diupayakan langkah-langkah pengendalian dan penanggulangan nya melalui pengolahan dan pemantauan lingkungan secara terarah dan terpadu guna mewujudkan keseimbangan ekosistem lingkungan hidup ;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu ditetapkan ketentuan tentang Pengelolaan Air Tanah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
1.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) ;
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419)
5.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
6.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ; 7.
8.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) ;
9.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
10.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
11.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
12.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445) ;
16.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ;
17.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
18.
Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068) ;
19.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran yang Berkaitan dengan Kebakaran
Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076) ; 20.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445) ;
21.
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161) ;
22.
Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung ;
23.
Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
24.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Tahun 1986 Nomor 3 Seri E) ;
25.
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 4 Seri D) ;
26.
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 31 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2001 Nomor 64 Seri D) ;
27.
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2002 Nomor 8 Seri D) ;
28.
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparasi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Pembangunan di Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2004 Nomor 10 Seri E);
29.
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Umum Tata Ruang Ibu Kota Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005 Nomor 12 Seri E) ; Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK dan BUPATI LEBAK MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.
LEBAK
TENTANG
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Lebak ;
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak ;
3.
Bupati adalah Bupati Lebak ;
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak ;
5.
Dinas adalah perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyelenggaraan otonomi daerah di bidang Lingkungan Hidup ;
6.
Orang adalah orang perseorangan, dan atau kelompok orang, dan atau badan hukum yang berada di Daerah ;
7.
Pemrakarsa adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan ;
8.
Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain ;
9.
Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup ;
10.
Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup ;
11.
Sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati dan sumber daya hutan ;
12.
Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup ;
13.
Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukannya mahluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya ;
14.
Kriteria Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan atau hayati lingkungan hidup yang dapat di tenggang ;
15.
Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fissik dan atau hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan ;
16.
Terumbu Karang adalah kumpulan karang dan atau ekosistem karang yang dibangun terutama oleh biota laut penghasil kapur bersama-sama dengan biota yang hidup di dasar laut lainnya serta biota lainnya serta biota laut yang hidup bebas di dalam perairan sekitarnya ;
17.
Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan ;
18.
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsukan hidup manusia serta mahluk hidup lain ;
19.
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlah, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusakan lingkungan hidup dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain ;
20.
Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan ;
21.
Analisa Mengenai Dampak Lingkungan adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan ;
22.
Dampak Besar Besar dan Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar dan diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan ;
23.
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL adalah upaya yang membuat langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka pengelolaan lingkungan pada waktu kegiatan dilaksanakan dan merupaka upaya pencegahan terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup ;
24.
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UPL adalah upaya yang membuat langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka memantau lingkungan pada waktu kegiatan dilaksanakan dan merupaka upaya pencegahan terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup ;
25.
Badan Air Penerima adalah seluruh sumber air yang menerima perlakuan dari suatu usaha dan atau kegiatan ;
26.
Sumber Air adalah wadah air yang terdapat diatas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini adalah akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara ;
27.
Kelas Air adalah bagian dari klasifikasi mutu air dari suatu sumber air, yang terdiri dari : a. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku, air minum dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan bersama dengan kegunaan tersebut ; b. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/ sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi petanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan bersama dengan kegunaan tersebut ; c. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi petanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan bersama dengan kegunaan tersebut ; d. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi petanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan bersama dengan kegunaan tersebut ;
28.
Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang berada di dalam wilayah yurisdikasi Kabupaten Lebak yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, untuk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya ;
29.
Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu kesatuan wilayah tata air yang terbentuk secara alamiah di mana air meresap dan atau mengalir melalui sungai dan anak–anak sungai yang bersangkutan ;
30.
Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup ;
31.
Masyarakat yang terkena dampak adalah masyarakat yang akan merasakan dampak dari adanya rencana usaha dan atau kegiatan yang terdiri dari masyarakat yang akan mendapatkan manfaat dan masyarakat yang akan mengalami kerugian ;
32.
Media Lingkungan Hidup adalah wilayah daratan dan perairan Kabupaten Lebak ;
33.
Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah interusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
34.
Hutan Mangrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur atau berpasir seperti pasir api-api (Aviamia sp) dan baku (Rhizopora) ;
35.
Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan atau hayati terumbu karang, yang dapat ditenggang ;
36.
Instansi Vertikal adalah Perangkat dari Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di Daerah;
37.
Penyidik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;
38. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB II TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2 Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasal 3 Sasaran pengelolaan lingkungan hidup di Daerah adalah : a. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup ; b. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan ; c. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup ; d. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana ; e. Terwujudnya masyarakat Lebak sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki pola sikap dan pola tindak melindungi dan membina lingkungan hidup. BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT Pasal 4 (1)
Setiap oarang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
(2)
Setiap orang mempunyai hak untuk berperan aktif dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)
Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.
(4)
Setiap orang mempunyai hak untuk mengetahui informasi lingkungan hidup atas suatu usaha dan atau kegiatan yang berada di lingkungannya.
(5)
Setiap orang mempunyai hak untuk tidak setuju terhadap suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang diduga dapat menimbulkan dampak penting negatif yang secara teknis tidak dapat dikelola.
(6)
Setiap orang mempunyai hak untuk melaporkan kepada instansi terkait atas setiap pelanggaran terhadap lingkungan hidup yang dilakukan oleh suatu usaha dan atau kegiatan.
(7)
Setiap orang mempunyai hak untuk memberikan saran dan pendapat atas suatu pengelolaan lingkungan hidup.
Pasal 5 (1) (2) (3)
Setai orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Setai orang berkewajiban untuk mencegah dan menanggulangi setiap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup ; Setiap orang di Daerah yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup atas usaha dan atau kegiatan tersebut ; Pasal 6
Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. BAB IV PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP Bagian Pertama Umum Pasal 7 (1) (2) (3)
Setiap usaha dan atau kegiatan wajib menjaga lingkungan hidup dari segala sesuatu yang dapat mengakibatkan kerusakan dan atau pencemaran. Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 8
(1) (2)
Setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang mungkin dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisa mengenai dampak lingkungan hidup. Ketentuan tentang rencana usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta tata
cara penyusunan dan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 9 (1)
Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan atau kegiatan.
(2)
Penanggung jawaban usaha dan atau kegiatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat menyerahkan pengelolaan limbah tersebut pada pihak lain. Pasal 10
Setiap rencana usaha dan atau kegiatan wajib memperhatikan rencana tata ruang, pendapat masyarakat dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan atau kegiatan tersebut. Bagian Kedua Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pasal 11 (1)
Setiap penanggungjawab usaha dan atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
(2)
Setiap usaha dan atau dan atau kegiatan yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan menggunakan, dan atau membuang limbah bahan berbahaya dan beracun wajib melakukan analisi mengenai dampak lingkungan.
(3)
Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun meliputi : menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan menggunakan, dan atau membuang.
(4)
Ketentuan mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 12
Setiap orang dilarang membuang limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ke media lingkungan hidup Kabupaten Lebak tanpa ijin dari Pemerintah Daerah. Bagian Ketiga Udara Pasal 13 (1) (2)
Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dilarang melaukan perbuatan yang menimbulkan pencemaran udara. Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyelamatan, pencegahan dan pemulihan kualitas udara ambien dari suatu sumber pencemaran baik yang bergerak maupun yang tak bergerak. Bagian Keempat Air Pasal 14
(1) (2) (3) (4) (5)
Pemerintah Daerah wajib untuk melakukan penyelamatan, pencegahan dan pemulihan suatu sumber air dari berbagai perusakan dan atau pencemaran. Setiap Usaha dan atau kegiatan yang membuang limbah ke badan air penerima wajib melakukan pengelolaan limbah terlebih dahulu hingga sesuai dengan baku mutu limbah seperti yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap usaha dan atau kegiatan yang membuang limbah ke badan air penerima wajib meminta ijin tertulis dari Dinas. Pemerintah Daerah wajib menentukan kelas-kelas air pada sumber air yang berada di Daerah. Penentuan kelas-kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Daerah. Bagian Kelima Daerah Aliran Sungai (DAS) Pasal 15
(1) (2)
Pemerintah Daerah wajib untuk melakukan penyelamatan, pencegahan dan pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berada di Daerah dari segala sesuatu yang mengakibatkan kerusakan. Setiap usaha dan atau kegiatan yang diduga dapat mengakibatkan rusaknya fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) dilarang untuk dilakukan, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Keenam Hutan Lindung dan Hutan Mangrove Pasal 16
(1) (2)
Setiap usaha dan atau kegiatan yang diduga dapat merusak ekosistem hutan lindung dan hutan mangrove dilarang untuk dilakukan, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Daerah wajib untuk melakukan penyelamatan, pencegahan dan pemulihan hutan lindung dan hutan mangrove dari segala sesuatu yang mengakibatkan kerusakan.
Bagian Ketujuh Pencemaran Laut dan Terumbu Karang Pasal 17 (1) (2)
(3) (4) (5) (6)
Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dilarang melaukan perbuatan yang menimbulkan pencemaran laut. Setiap penenggungjawab usaha dan atau kegiatan yang membuang limbahnya ke laut, wajib memenuhi persyaratan mengenai baku mutu air laut, baku mutu limbah cair, baku mutu emisi dan ketentuan-ketentuan lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Setiap usaha dan atau kegiatan yang diduga dapat merusak terumbu karang dilarang untuk dilakukan, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Daerah wajib untuk melakukan penyelamatan, pencegahan dan pemulihan terumbu karang yang berada di Daerah dari segala sesuatu yang mengakibatkan kerusakan. Bupati wajib melakukan inventarisasi terumbu karang yang berada di Daerah sekurangkurangnya 5 (lima) tahun satu kali. Inventarisasi terumbu karang seperti yang dimaksud pada ayat (5) dimaksudkan untuk mengetahui status kondisi terumbu karang.
(7) (8) (9)
Bupati berhak menentukan status kondisi terumbu karang seperti yang dimaksud pada ayat (4) berdasarkan Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang. Pedoman penentuan status terumbu karang dan kriteria baku kerusakan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Hal Inventarisir Terumbu Karang yang ada di wilayah Kabupaten Lebak ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kedelapan Limbah Domestik Pasal 18 (1) (2)
(3)
Setiap orang wajib melakukan pengolahan limbah cair domestik sebelum dibuang pada media lingkungan hidup. Pengelolaan limbah cair domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi diantaranya pemilihan sistem sanitasi lingkungan, minimalisasi limbah yang tidak terurai secara biologi, penghematan penggunaan air bersih dan pengolahan limbah cair domestik. Pemerintah Daerah wajib untuk melakukan penyelamatan, pencegahan dan pemulihan kerusakan dan pencemaranlingkungan hidup yang mengakibatkan oleh pencemaran limbah cair domestik. Pasal 19
(1) (2) (3) (4) (5)
(6)
Pemerintah Daerah berwenang untuk memberikan bimbingan, perintah dan arahan dalam pengelolaan persampahan pada suatu wilayah permukiman. Pemerintah Daerah wajib menyediakan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) yang sesuai dengan asas-asas pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan persampahan seperti yang dimaksud ayat (2) meliputi penimbunan sementara, penganngkutan dan pembuangan akhir sampah. Setiap orang dilarang untuk membuang sampah bukan pada tempatnya. Tempat pembuangan sampah yang dimaksud pada ayat (4) adalah tempat pembuangan sampah sementara (TPSS), tempat pembuangan akhir sampah (TPA) dan atau tempattempat buangan sampah sementara yang dianjurkan dan disediakan oleh Pemerintah Daerah dan atau dari swadaya masyarakat yang dibuat khususnya untuk pembuangan sampah sementara. Masyarakat dianjurkan untuk memilah sampah rumah tangga terlebih dahulu antara sampai organik dan sampah non organik sebelum dibuang. BAB V PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PADA USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN Bagian Kesatu Perizinan Pasal 20
(1) (2)
Setiap usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting wajib memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan syrat yang wajib dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
Pasal 21 (1) (2)
Setiap usaha dan atau kegiatan yang tidak berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting dan atau secara teknologi sudah dapat dikelola, wajib melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat yang wajib dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Pasal 22
(1)
(2) (3)
(4)
Pejabat dari instansi yang berwenang mengeluarkan ijin wajib mencantumkan syarat dan kewajiban yang tercantum dalam program pengelolaan dan pemantauan lingkungan (AMDAL) atau UKL/UPL) di dalam ijin melakukan usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan. Ijin yang diterbitkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya wajib disampaiakan kepada Dinas. Dinas berhak meminta informasi dan atau penjelasan tentang pegelolaan lingkungan hidup suatu rencana usaha dan atau kegiatan, maupun usaha dan atau kegiatan yang sedang berlangsung kepada perangkat Daerah yang terkait maupun kepada penanggungjawab usaha dan atau kegiatan. Perangkat Daerah yang merencanakan dan melaksanakan kegiatan program lingkungan wajib memberikan tembusan laporan dari mulai perencanaan sampai pada pelaksanaan program tersebut kepada Dinas. Pasal 23
(1) (2)
(3)
Dalam rencana penyusunan dokumen UKL/UPL dan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup Pemerkasa wajib melakukan konsultasi teknis dengan Dinas dan atau Instansi terkait. Dalam rencana penyusunan dokumen UKL/UPL dan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup Pemerkasa wajib menunjuk seseorang yang bebas dan tidak berpihak serta yang telah mempunyai sertifikat dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup. Seseorang yang ditunjuk oleh pemrakasa sebagaimana yang disebutkan pada ayat (2) wajib berkoordinasi dengan Dinas dan atau instansi terkait dalam penyusunan dokumen UKL/UPL dan analisis mengenai dampak lingkungan. Pasal 24
(1) (2)
Semua biaya yang diperlukan dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dalam suatu usaha dan atau kegiatan ditanggung sepenuhnya oleh Pemrakarsa. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya produksi yang diperhitungkan dalam fase studi kelayakan. Pasal 25
(1) (2) (3)
Penilaian, penolakan dan persetujuan terhadap laporan analisis mengenai dampak lingkungan hidup suatu usaha dan atau kegiatan, berhak dilakukan oleh Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Daerah. Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Daerah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Dinas berkewajiban memberikan saran, penilaian, petunjuk dan menolak atau menyetujui terhadap suatu dokumen UKL/UPL suatu usaha dan atau kegiatan. Pasal 26
Dokumen UKL/UPL dan analisis mengenai dampak lingkungan merupakan pedoman bagi Pemrakasa dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 27 Setiap Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang mengelola, mengatur dan atau mengawasi suatu usaha dan atau kegiatan yang diduga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup wajib membuat pedoman teknis pengelolaan lingkungan hidup.
Bagian Kedua Pengawasan Pasal 28 (1) (2)
Bupati dapat menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup suatu usaha dan atau kegiatan. Tata cara pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan suatu usaha dan atau kegiatan ditetapkan oleh Bupati. Pasal 29
(1)
(2) (3) (4)
Untuk melaksanakan tugasnya, Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instansi dan atau alat transportasi, serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dan atau kegiatan. Penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang dimintai keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi permintaan petugas Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengawas berhakmenilai bahwa suatu usaha dan atau kegiatan tersebut merusak dan atau mencemari lingkungan atau tidak. Penagawas berhak merekomendasikan temuannya kepada Bupati untuk dijadikan acuan dalam proses pengambilan suatu keputusan. BAB VI SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP Bagian Kesatu Penyelesaian Sengketa Pasal 30
(1) (2)
(3) (4) (5)
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui Pengadilan atau di luar pengadilan berdasrkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimasud pada ayat (1) dapat menggunakan jasa pihak ketiga, untuk membantu menyelesaiakan sengketa lingkungan hidup. Pemerintah dan atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. Penyelesaian sengketa di luar penagadailan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua Ganti Rugi Pasal 31 (1) (2)
Penenggungjawab usaha dan atau kegiatan wajib memberikan ganti rugi dan atau tindakan tertentu apabila terbukti melanggar hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang dapat merugikan kepentingan orang lain. Besarnya ganti rugi dan atau tindakan yang harus dilakukan, sesuai dengan kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan atau sesuai dengan keputusan hakim. BAB VII PEMBINAAN Pasal 32
(1) (2)
Pembinaan dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan oleh Dinas Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat melakukan koordinasi dengan Perangkat daerah lainnya. BAB VIII PENYIDIKAN Pasal 33
(1)
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah.
(2)
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a.
menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
b.
meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;
c.
meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;
d.
memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ; melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
e.
f.
meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;
g.
menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ; memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;
h.
(3)
i.
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
j.
menghentikan penyidikan ;
k.
melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.
BAB IX SANKSI Bagian Kesatu Sanksi Administrasi Pasal 34 (1)
(2) (3) (4) (5)
Bupati berwenang melakukan perintah terhadap penanggungjawab usaha dan atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelematan, penanggulangan dan atau pemulihan atas beban biaya penenggungjawab usaha atau kegiatan. Bupati berhak melakukan perintah penghentian total terhadap suatu usaha dan atau kegiatan yang sedang berjalan apabila terbukti melanggar Peraturan Daerah ini. Bupati berhak melakukan perintah penghentian sementara usaha dan atau kegiatan yang yang sedang berjalan apabila belum melaksanakan upaya pemantauan lingkungan dan atau analisis mengenai dampak lingkungan. Dinas atau Instansi terkait berhak mencabut izin usaha dan atau kegiatan yang terbukti melakukan perusahaan dan pencemaran lingkungan. Setiap orang berhak mengajukan permohonan kepada Bupati untuk melakukan tindakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila merugikan kepentingan. Bagian Kedua Sanksi Pidana Pasal 35
(1)
Barang siapa melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dan Pasal 21 ayat (1), Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
(2)
Barang siapa yang karena kealpaannya melanggar terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan dan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) Pasal 36
Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 9 ayat (1) Pasal 11 Pasal 13 ayat (1) Pasal 14 ayat (2) Pasal 15 ayat (2) Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah ini, diancam dengan ancaman pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 37 Bagi kegiatan usaha yang telah dilaksanakan harus segera menyesuaikan dengan ketentuanketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 37 Dengan berlauknya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 43 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada kegiatan Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2001 Nomor 79 Seri C) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Pasal 38 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 39 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak. Ditetapkan di Rangkasbitung pada tanggal 11 April 2006 BUPATI LEBAK,
H. MULYADI JAYABAYA Diundangkan di Rangkasbitung Pada tanggal 18 April 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,
H. RUSWAN EFFENDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2006 NOMOR 6 SERI E.
