PROFIL BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (BPLH)
STRUKTUR ORGANISASI Unsur organisasi Badan terdiri dari 3 (tiga) bagian utama, yaitu unsur Pimpinan (Kepala Badan), Pembantu Pimpinan (Sekretaris dan Sub Bagian) serta Pelaksana (Bidang, Sub Bidang, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional).
JUMLAH PERSONIL Berdasarkan data Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Karawang sampai dengan bulan April 2013, jumlah pegawai, terdiri dari 40 orang Pegawai yang terdiri dari 34 orang PNS, 2 orang CPNS, dan 4 orang tenaga Sukwan.
1
Jumlah Pegawai BPLH Kabupaten Karawang No
Pegawai
1.
PNS & CPNS
2. 3.
Kontrak Kerja Sukwan
Jumlah
Jumlah 36 orang
Pendidikan S-2 S-1 SLTA SD
= 12 orang = 19 orang = 4 orang = 1 orang
S-1 SLTA SLTP SD
= = = =
4 orang
1 2 1 1
orang orang orang orang
40 rang
LANDASAN HUKUM 1. Undang-undang No. 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. PP Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 5. PP Nomor 18 Tahun 1999, tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Jo. PP 85 Tahun 1999, tentang Perubahan Atas PP Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 6. PP Nomor 82 Tahun 2001, tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; 7. PP Nomor 41 Tahun 1999, tentang Pengendalian Pencemaran Udara; 8. PP Nomor 19 Tahun 1999, tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut; 9. PP Nomor 27 Tahun 2012, tentang Izin Lingkungan; 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup yang terkait; 11. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup yang terkait; 12. S.K. Gubernur Jabar Nomor 6 Tahun 1999, tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat; 13. Perda Kabupaten Karawang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan; 14. Perda Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2012, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan; 15. Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2013; 16. Peraturan Bupati Karawang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja BPLH Karawang. VISI DAN MISI Visi: “Terwujudnya lingkungan yang harmonis melalui pembangunan berwawasan lingkungan” Misi: 1. Memfasilitasi dan menggerakkan berbagai upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; 2. Mewujudkan upaya pemeliharaan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang terencana dan berkelanjutan; 3. Menyajikan data dan sistem informasi lingkungan hidup yang terencana dan berkelanjutan; 4. Menumbuhkembangkan kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan penaatan hukum; 5. Mendorong peningkatan kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia bidang lingkungan hidup. TUGAS DAN KEWENANGAN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang baru disahkan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), mengatur tentang tugas dan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain:
2
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota; Menetapkan dan melaksanakan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis); Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota; Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL; Menyelenggarakan inventarisasi sumberdaya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota; Mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan; Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; Memfasilitasi penyelesaian sengketa; Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha terhadap ketentuan hukum lingkungan; Melaksanakan standar pelayanan minimal; Melaksanakan kebijakan mengenai tatacara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH pada tingkat kabupaten/kota; Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota; Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota; Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan; Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; Melakukan penegakan hukum lingkungan pada tingkat kabupaten/kota.
STRATEGI DAN KEBIJAKAN Strategi dan kebijakan Pengelolaan Lingkungan BPLH N TUJUAN Sasaran Strategi Arah Kebijakan o 1 2 3 4 5 Misi satu : Memfasilitasi dan Menggerakkan berbagai upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Terkendaliny 1. Menurunnya tingkat 1. Peningkatan 1. Peningkatan pengendalian a pencemaran dan kerusakan pengendalian pencemaran dan perusakan pencemaran lingkungan pencemaran dan lingkungan pada air, lahan, dan 2. Meningkatnya perusakan udara diarahkan pada kerusakan ketaatan terhadap dokumen lingkungan pada air, upaya-upaya penurunan lingkungan lingkungan lahan dan tanah, beban pencemar pada 3. Meningkatnya udara, ekosistem laut industri yang dipantau dan sarana dan kegiatan dan diawasi, penurunan beban pengendalian pencemaran keanekaragaman pencemar air pada industri dan kerusakan lingkungan hayati yang dipantau dan diawasi 4. Meningkatnya 2. Peningkatan serta penurunan potensi sistem perencanaan perencanaan dan pencemaran limbah B3 lingkungan yang penataan lingkungan 2. Mengelola air limbah dan berkelanjutan dengan diarahkan pada memperhatikan pengembangan kebijakan kajian lingkungan rencana induk sistem hidup strategis pengolahan limbah serta dan/atau daya peningkatan partisipasi tampung dan daya masyarakat dalam lingkungan pengolahan air limbah 3. Penyusunan, penetapan pelaksanaan kebijakan daerah dengan berpedoman pada peraturan per-UU Lingkungan Hidup diarahkan pada Penyusunan, penetapan dan penerapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Penetapan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Penetapan dan pelaksanaan Amdal dan UPL/UKL
3
Misi Kedua : Mewujudkan Upaya Pemeliharaan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup yang terencana dan Berkelanjutan Terwujudnya 1. Meningkatnya 1. Peningkatan upaya 1. Pengawasan dan evaluasi upaya upaya konservasi sumber konservasi dan pemanfaatan ruang dan alih pemeliharaa daya alam dan lingkungan perllindungan fungsi lahan n dan hidup lingkungan 2. Konservasi sumberdaya pelestarian 2. Menurunnya tingkat alam dan perlindungan fungsi kerusakan lahan dan hutan, keanekaragaman hayati lingkungan ekosistem laut dan diarahkan pada : hidup secara keanekaragaman hayati a. Konservasi dan rehabilitasi terencana wilayah pesisir dan pantai dan melalui Pengembangan berkelanjuta green belt area untuk n menahan kerusakan akibat abrasi pantai serta pelestarian ekosistem pantai b. Konservasi sumberdaya air untuk mempertinggi daya simpan air dilakukan melalui pola penghijauan yang terencana dan terpadu dengan mendorong pemberdayaan masyarakat, penerapan teknik konservasi tanah dan air untuk mengurangi limpasan permukaan dan pengembangan reservoir alam dan buatan. 3. Pengurangan volume sampah diarahkan pada pengembangan dan penerapan kebijakan 3R berbasis masyarakat. Misi Ketiga : Menyajikan Data dan sistem informasi Lingkungan Hidup yang Mudah di Akses. Terciptanya 1. Berkembangnya 1. Peningkatan kualitas Peningkatan kualitas data dan data dan sistem dan akses informasi data dan akses pengembangan sistem informasi sistem lingkungan hidup daerah informasi lingkungan manajemen lingkungan hidup informasi 2. Meningkatnya hidup lingkungan pemahaman para hidup yang pemangku kepentingan akurat dan dalam pengelolaan mudah di lingkungan akses Misi Keempat : Menumbuhkembangkan Kemitraan antara Pemerintah, Dunia Usaha dan masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan dan Penaatan Hukum Terciptanya 1. Meningkatnya 1.Peningkatan 1. Pembinaan, pengawasan hubungan hubungan yg sinergis dalam fasilitasi, dan penegakan hukum yang sinergis upaya pengelolaan pemberdayaan dan diarahkan untuk antara liingkungan partisipasi meningkatkan ketaatan pemerintah, 2. Meningkatnya masyarakat dan pengelola usaha dan industri dunia usaha hubungan yang sinergis dunia usaha dalam terhadap ketentuan dan dalam penaatan hukum upaya perlindungan peraturan Lingkungan Hidup masyarakat dan pengelolaan dalam lingkungan hidup pengelolaan 2.Peningkatan upaya lingkungan penegakan hukum dan lingkungan secara penaatan konsisten dan hukum terintegrasi, dengan mempertimbangkan aspek kemnafaatan dan efektivitas
4
RENCANA KERJA Rencana Program Kerja dan Kegiatan Indikatif Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2013 Kabupaten Karawang No . 1.
Program/Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Ket
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
APBD II
Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah
Kantor BPLH Kab. Karawang Kantor BPLH Kab. Karawang Kantor BPLH Kab. Karawang Kantor BPLH Kab. Karawang Kantor BPLH Kab. Karawang Kantor BPLH Kab. Karawang Kantor BPLH Kab. Karawang Luar Kab. Karawang
2.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
3.
Penyediaan peralatan rumah tangga
4.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.
7.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman
8. 9.
Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam Daerah
Kab. Karawang
APBD II
Kantor BPLH Kab. Karawang
APBD II
2.
10 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor . Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kantor BPLH Kab. Karawang Kantor BPLH Kab. Karawang Kantor BPLH Kab. Karawang Kantor BPLH Kab. Karawang Kantor BPLH Kab. Karawang
APBD II
3.
11 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor . 12 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor . 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor . 14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional . 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor . Peningkatan Disiplin Aparatur
Kantor BPLH Kab. Karawang
APBD II
4.
16 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya . Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 17 Pendidikan dan Pelatihan Formal . Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Dalam dan Luar Kab. Karawang
APBD II
18 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi . Kinerja SKPD 19 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah . 20 Pemutakhiran data dan pembinaan pegawai . Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Kantor BPLH Kab. Karawang Kantor BPLH Kab. Karawang Kantor BPLH Kab. Karawang
APBD II
21 Pengelolaan sampah berbasis masyarakat . Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 22 Evaluasi kinerja perusahaan dalam penaatan peraturan . lingkungan 23 Penerapan penaatan peraturan Lingkungan bagi UKM .
Kantor BPLH Kab. Karawang
APBD II
Kab. Karawang
APBD II
Zona dan Kawasan Industri
APBD II
6.
5.
6
7.
APBD II APBD II APBD II APBD II APBD II APBD II APBD II
APBD II APBD II APBD II APBD II
APBD II APBD II
5
Zona dan Kawasan Industri Kab. Karawang
APBD II
Zona dan Kawasan Industri Zona dan Kawasan Industri Kec. Majalaya, Cikampek, Rengasdengklok Kab. Karawang
APBD II
Zona dan Kawasan Industri Kab. Karawang
APBD II
Kab. Karawang
APBD II
Kab. Karawang
APBD II
Kab. Karawang
APBD II
Kab. Karawang
APBD II
Kab. Karawang
APBD II
inventarisasi pengusaha pembuang limbh cair ke Badan air 38. Sosialisasi kesadaran lingkungan masyarakat Bantaran sungai Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 39 Sosialisasi mangrove . Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Kab. Karawang
APBD II
Kab. Karawang
APBD II
40 Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah . (SLHD) 41 Peringatan Hari Lingkungan Hidup . 42 Pemeliharaan dan Pembaruan Data Website Lingkungan . Hidup Daerah 43 Penyusunan informasi status kerusakan lahan dan tanah . untuk produksi biomassa Program peningkatan pengendalian produksi
Kab. Karawang
APBD II
Kab. Karawang
APBD II
Kantor BPLH Kab. Karawang Kab. Karawang
APBD II
44 .
Kab. Karawang
APBD II
24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 33. 34. 35. 36.
Sosialisasi penerapan pada prpduksi Bersih untuk UKM Pengawasan dan pengendalian kualitas Lingkungan Penanganan pengaduan pencemaran dan kerusakan Lingkungan Evaluasi potensi penerapan produksi Bersih pada Cluter UKM Penghitungan daya tampung beban pencemaran sungai Penyusunan SPPL bagi UKM Peningkatan Pelayanan Lab. BPLH Kab.Karawang Koordinasi penilaian kota Adipura sosialisasi peraturan perundangan dibidang Lingkungan hidup sosialisasi EPCM (environmental pollution control management ) udara pengkajian pengelolaan terpadu Air limbah di Kabupaten karawang Koordinasi tim penanganan kualitas lingkungn hidup (TPKLH) Pengadaan peralatan uji laboratorium
37.
8.
9.
10.
Pengujian kualitas udara (ambient)
APBD II
APBD II APBD II APBD II
APBD II
APBD II
APBD II
PROGRAM DAN KEGIATAN STRATEGIS Prioritas program kerja Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang terdiri dari tujuh program kerja, yaitu: 1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 2. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup 4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 5. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 6. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut 7. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Sedangkan kegiatan strategis BPLH Kabupaten Karawang merujuk kepada Renstra BPLH Tahun 2011-2015 dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) antara lain: 1. Pengawasan dan Pengendalian Kualitas Lingkungan 2. Pengujian Kualitas Udara Ambien
6
3. 4. 5. 6. 7.
Pengujian Kualitas Udara Emisi Pengujian Kualitas Air Limbah Industri Pengujian Kualitas Air Sungai Penanganan Pengaduan Kasus Pencemaran Lingkungan Pengukuran Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Daerah
DATA HASIL KEGIATAN ATAU PEMBANGUNAN Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang mengacu kepada Peraturan Negara Lingkungan Hidup Nomor : 19 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut: 1. Pencegahan Pencemaran Air dengan indikator yaitu Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air. 2. Pencegahan Pencemaran Udara dari sumber tidak bergerak dengan indikator yaitu Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara. 3. Penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa dengan indikator yaitu Prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan. 4. Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dengan indikator yaitu Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti. Data Capaian Kinerja Tahun 2011-2012 BPLH Kabupaten Karawang No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Uraian Kegiatan Jumlah kecamatan yang menerapkan sistem komposting Jumlah pengujian kualitas udara ambien Jumlah UKM yang memiliki SPPL Jumlah industry yang memiliki AMDAL Jumlah industry yang memiliki UKL-UPL Perda Lingkungan Hidup Jumlah LSM lingkungan Penanganan pengaduan lingkungan Jumlah Verifikasi TPS limbah B3 perusahaan di kawasan dan zona industry Pengujian kualitas udara emisi cerobong industri Pengujian kualitas air limbah industri Pengujian kualitas air sungai Pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan Jumlah industry yang menerapkan EPCM Pemantauan potensi pencemaran Jumlah pengelolaan limbah B3 teridentifikasi Pengolah, pengumpul, pengangkut Jumlah industry/UKM yang menerapkan produksi bersih
Tahun 2011 2 8 unit 16 unit 459 unit 12 8 kasus 92 lokasi
2012 4 38 titik 16 unit 18 unit 565 unit 1 buah 12 11 kasus 71 lokasi
20 titik 34 titik 36 titik 160 lokasi 9 prshaan 75
3 titik 83 titik 44 titik 108 lokasi 38 prshaan 145 13, 6, 10
50 terpantau
3 UKM terpantau
Ket.
7
