KINERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV.SULUT
Nama
: Delly Taidi
Nim
: 090811015
Dosen Pembimbing :
1.Dr.Dra.Joyce J Rares, M.si 2.Drs.Joorie M. Ruru, M.si
Abstrak : Environment Agency North Sulawesi governor is the element job aid in carrying out duties and functions of guidance , coordination and technical services in environmental management . To carry out the duties and functions set out policies / programs and activities undertaken . Issues to be addressed in this study is how the performance of the organization Environmental Agency of North Sulawesi in implementing the policy / program / activity has been established . This study uses qualitative methods . In this study , the performance is defined as the level of success or achievement of the implementation of the policy / program / activity has been established in the strategic planning of the organization . Level of performance or the success seen through five indicators , namely : effectiveness , efficiency , responsiveness , transparency , and accountability . Results showed : ( 1 ) the level of effectiveness achieved is well seen from the implementation of the program / activity has been established , and the level of realization or achievement of planned output targets , (2 ) the level of efficiency is better seen from the use of budget / funding and human resources ; ( 3 ) the level of responsiveness is better seen from the alignment of programs and activities adopted / implemented with environmental issues and the needs / interests of the community , (4 ) the level of transparency is seen both ease of access to the necessary information society , as well as the openness and clarity of information available or given , and ( 5 ) the level of accountability is a good views of accountability to the public or stakeholder institutions on the performance of the policy / program / activities undertaken or accomplished . Based on the results of these studies conclude that the performance of the Provincial Environmental Agency in carrying out its duties and functions related to the development , coordination and technical services in environmental management , showing good results . Conclusions based on these results it is suggested that , with the increasing environmental problems in North Sulawesi it should be anticipated by BLH with established programs / activities more and more effective . In this regard the budget / funding allocated to North Sulawesi BLH needs to be improved / added . Keywords : organizational performance , policies / programs / activities of environmental management .. PENDAHULUAN
dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan
Peranan birokrasi pemerintah baik
bangsa Indonesia sebagaimana amanat
di pusat maupun di daerah sangat penting
Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu
upaya
untuk
kinerja
merupakan salah satu perangkat daerah
birokrasi terus dilakukan seiring dengan
Propinsi Sulawesi Utara yang terus
reformasi
laiinya.
memacu kinerja untuk dapat mencapai
Reformasi birokrasi yang telah dan terus
kinerja optimal. Sebagaimana ditetapkan
dilakukan sekarang ini
dalam
aspek
meningkatkan
di
bidang-bidang
organisasi
manajemen
meliputi baik
maupun
pemerintahan.
aspek
Reformasi
Peraturan
Daerah
Propinsi
Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2008, dan
kemudian
dijabarkan
birokrasi pada aspek organisasi adalah
Peraturan
penataan
dari
Nomor 66 Tahun 2008, bahwa Badan
birokrasi itu sendiri; sedangkan reformasi
Lingkungan Hidup merupakan unsur
pada aspek manajemen pemerintahan
pendukung tugas Gubernur melaksanakan
dilakukan
penyempurnaan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daya
yang
kembali
organisasi
dengan
pengelolaan
sumber
aparatur
Gubernur
dalam
bersifat
Sulawesi
spesifik
di
Utara
bidang
birokrasi (meliputi : sistem rekrutment,
lingkungan hidup, antara lain meliputi :
sistem pendidikan dan pelatihan, sistem
penyelenggaraan urusan dibidang tata
karier,
lingkungan,
sistem
penilaian
penggajian,
kinerja),
sistem
penyempurnaan
dibidang
pengendalian
pengelolaan keuangan (meliputi : sistem
lingkungan
penganggaran,
bahan
sistem
jawaban keuangan),
pertanggung penyempurnaan
penyelenggaraan urusan
dan
pengelolaan
berbahaya
penyelenggaraan
pencemaran limbah
dan
beracun,
urusan
dibidang
pengelolaan sarana dan prasarana (sistem
konservasi
pengadaan,
pemeliharaan,
pengendalian kerusakan lingkungan, dan
penghapusan);
dan
prosedur
kerja
dan
penyempurnaan
(hubungan
kerja,
sumberdaya
penyelenggaraan
alam
urusan
dan
dibidang
penataan lingkungan hidup.
koordinasi).
Dalam rangka penyelenggaraan
Masih
adanya
permasalahan
tugas dan fungsi tersebut, BLH Propinsi
umum kinerja birokrasi tersebut terus
Sulawesi
mendorong
Strategik-nya
birokrasi
pemerintah,
Utara
dalam
Perancanaan
2010-2015
termasuk birokrasi pemerintah daerah,
menetapkan
untuk
kebijakan/program/kegiatan
melakukan
upaya-upaya
tujuan
peningkatan kinerja. Badan Lingkungan
yaitu
Hidup
pengembangan
Propinsi
Sulawesi
Utara
:
telah
(1)
prioritas
pemeliharaan potensi
alam
dan daerah
untuk
menjadi
peningkatan
warisan
dunia,
kualitas
(2)
pegelolaan
sumberdaya alam yang berkelanjutan, (3) peningkatan
pemahaman
masyarakat
teluk manado, pulau-pulau kecil dan terluar. METODOLOGI PENELITIAN A. Jenis Penelitian
tentang adaptasi dan mitigasi terhadap
Jenis
penelitian
dapat
menurut
tujuan,
perubahan iklim secara intensif, (4)
dikelompokkan
pemantapan peran pelaku bisnis dalam
pendekatan, tingkat eksplanasi, dan jenis
perekonomian,
data (Sugiono, 2009). Sesuai dengan
(5)
pengendalian
pencemaran dan kerusakan lingkungan
tujuan
sungai, danau, pesisir dan laut serta air
mengetahui/mengukur
tanah, (6) perlindungan kelestarian fungsi
Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi
lahan,
Utara,
keanekaragaman
hayati
dan
penelitian
maka
ini
ialah
untuk
kinerja
Badan
penelitian
ini
lebih
ekosistem hutan, dan (7) peningkatan
memungkinkan apabila tingkat eksplanasi
kualitas udara dan pengelolaan sampah
menggunakan metode kualitatif.
serta
limbah
beracun.
bahan
berbahaya
Sedangkan
kebijakan/program/kegiatan
dan
Menurut Arikunto (2000) bahwa
sasaran
penelitian kualitatif umumnya adalah
prioritas
penelitian nonhipotesis, sehingga dalam
adalah : (1) terwujudnya pelestarian
proses
kawasan konservasi (taman nasional,
mengajukan atau menguji hipotesis. Oleh
cagar alam, taman wisata alam), (2)
karena itu, dalam penelitian ini peneliti
terlaksananya
mengembangkan konsep, menghimpun
program
berwawasan
pembangunan
lingkungan
dan
penelitiannya
tidak
perlu
data dan fakta serta menganalisis dan
berkelanjutan, (3) terwujudnya Kawasan
menginterpretasi
ekonomi
melakukan pengujian suatu hipotesis.
Khusus,
(4)
terlaksananya
data,
tetapi
tidak
peningkatan kualitas pengelolaan SDA, (5) terwujudnya kerjasama internasional terkait perubahan iklim, (6) terpantaunya DAS, (7) terkendalinya lahan kritis, kepunahan kekayaan hayati, dan alih fungsi hutan serta kebakaran hutan, (8) terpantaunya ekosistem teluk tomini,
B. Definisi Konsepsional Penelitian Cara
pengukuran
Fokus variabel
penelitian biasanya dirumuskan dalam apa yang disebut definisi konsepsional dan definisi operasional. Dalam definisi konsepsional,
peneliti
berusaha
menggambarkan batasan dari variabel
Kepala Bidang (4 orang), Kepala Sub
yang hendak diteliti.
Bidang (4 orang), dan dari unsur pegawai
Konsep
yang
fokus
staf/pelaksana (2 orang), sehingga jumlah
dalam penelitian ini adalah kinerja badan
keseluruhan informan ada sebanyak 11
lingkungan
orang.
hidup
menjadi
propinsi
Sulawesi
Utara. Dalam penelitian ini kinerja didefinisikan secara konsepsional sebagai
D. Instrumen dan Pengumpulan Data
Teknik
tingkat keberhasilan atau pencapaian
Menurut Moleong (2006) bahwa
pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan
sumber data utama dalam penelitian
yang telah ditetapkan dalam perencanaan
kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan;
strategik organisasi. Tingkat keberhasilan
selebihnya ialah data tambahan seperti
tersebut
dokumen dan lain-lain. Oleh karena itu
dapat ditunjukkan dengan
beberapa indikator yaitu : efektifitas,
instrumen
efisiensi, responsivitas, transparansi, dan
kualitatif adalah peneliti sendiri.
Salah satu sifat dari penelitian ialah
tidak
jumlah
terlalu sumber
data/informan, tetapi lebih mementingkan content, relevansi, sumber yang benarbenar dapat memberikan informasi, baik mengenai orang, peristiwa, atau hal. Adapun
sumber
data/informan
dalam penelitian ini adalah pegawai Badan
penelitian
yang digunakan dalam penelitian ini ialah
C. Sumber Data (Informan)
mementingkan
dalam
Adapun teknik pengumpulan data
akuntabilitas.
kualitatif
utama
Lingkungan
Hidup
Propinsi Sulawesi Utara.
(BLH)
Berdasarkan
data terakhir jumlah pegawai sebanyak 47 orang PNS. Dari jumlah pegawai tersebut diambil beberapa orang sebagai sumber data/informan dari unsur pejabat struktural yaitu Sekretaris (1 orang),
sebagai berikut : 1. Wawancara
(Interview).
wawancara
ini
memperoleh
Teknik
digunakan untuk
data
primer
responden/informan.
dari
Wawancara
dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara
dengan
menggunakan
pedoman yang telah dipersiapkan lebih dahulu (interview guide), dan wawancara
secara
mendalam
(indepth interview). 2. Dokumentasi. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang telah terolah
atau
tersedia
di
lokasi
penelitian yakni Badan Lingkungan
Hidup
Propinsi
Sulawesi
Utara,
untuk Badan
terutama
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
(LAKIP).
mengetahui kinerja Lingkungan
Sulawesi
Utara
organisasi
Hidup
dalam
Propinsi
implementasi
kebijakan/program/kegiatan yang telah
3. Observasi.
Teknik
observasi
ini
ditetapkan. Kinerja organisasi tersebut
digunakan untuk mengamati secara
didefinisikan
sebagai
langsung peristiwa/fenomena nyata
keberhasilan
atau
yang berhubungan dengan fokus
pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan
penelitian ini. Data hasil observasi
yang telah ditetapkan dalam perencanaan
ini
strategik organisasi. Tingkat keberhasilan
merupakan
pendukung
data
primer hasil wawancara.
tersebut
tingkat pencapaian
dapat ditunjukkan dengan
beberapa indikator seperti efektifitas,
E. Teknik Analisis Data Sesuai dengan jenis penelitian ini yang merupakan penelitian kualitatif,
efisiensi,
responsivitas,
transparansi,
responsibilitas, dan akuntabilitas. Untuk menjawab tujuan penelitian
maka teknik analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif. Dalam hal ini
tersebut
metode atau teknik analisis data yang
terhadap beberapa pejabat struktural dan
digunakan ialah model analisis interaktif
beberapa pegawai pelaksana di Badan
(Miles dan Hubermann dalam Rohidi dan
Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi
Mulyarto, 2002). Menurut kedua penulis
Utara yaitu Sekretaris (1 orang), Kepala
ini bahwa
Bidang (4 orang), Kepala Sub Bidang (4
model analisis
memungkinkan
peneliti
interaktif melakukan
orang),
maka
dan
dilakukan wawancara
dari
unsur
pegawai
kegiatan analisis secara longgar tanpa
staf/pelaksana (2 orang). Data/informasi
harus melalui proses yang kaku dari
yang diperoleh dari wawancara dianalisis
pengumpulan data, dilanjutkan ke reduksi
dengan teknik analisis kualitatif model
data, penyajian data, dan berakhir pada
interaktif. Hasil analisis data wawancara
veriifikasi atau penarikan kesimpulan.
dikemukakan berikut ini.
HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN Sebagaimana
telah
DAN
1. Efektivitas Secara
disebutkan
dalam uraian metodologi penelitian di atas bahwa tujuan penelitian ini ialah
umum
efektivitas
mengandung pengertian sebagai tingkat tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya (Barnard
dalam
Gibson dkk,
1998).
demikian,
konsep
berhubungan
dengan
Dengan
program/kegiatan yang ditetapkan pada
efektivitas
umumnya atau hampir seluruhnya dapat
rasio
atau
dicapai/direalisasikan
yang
optimal
perbandingan outcome dan output; bahwa
sesuai
suatu kebijakan/program atau kegiatan
Berdasarkan hasil wawancara tersebut
dikatakan efektif apabila mencapai tujuan
dapat disimpulkan bahwa kinerja Badan
dan sasaran akhir kebijakan/program atau
Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi
kegiatan tersebut; dengan kata lain
Utara dilihat dari indicator efektivitas,
pengujian dasar dari efektivitas adalah
menunjukkan kategori kinerja yang baik
apakah kebijakan/program atau kegiatan
atau berhasil.
menghasilkan hasil dan dampak yang
2. Efisiensi
diharapkan.
target
secara
ditetapkan.
Konsep efisiensi menggambarkan
Berdasarkan
tersebut
rasio output yang dihasilkan terhadap
tingkat
input yang digunakan; atau dengan kata
efektivitas dilihat dari dua aspek yaitu :
lain menggambarkan apakah input yang
(1) apakah kebijakan/program/kegiatan
digunakan
dapat dilaksanakan dengan baik dan
sebanding dengan output program atau
benar sesuai rencana kebijakan yang
kebijakannya. Suatu kebijakan, program
ditetapkan sebelumnya, (2) apakah target
atau kegiatan dinyatakan efisien jika
yang
suatu target tertentu dapat dicapai dengan
maka
dalam
konsep
penelitian
ditetapkan
ini
untuk
setiap
program/kegiatan dapat dicapai.
telah
menghasilkan
hasil
penggunaan sumber-sumber daya dan
Hasil wawancara dengan para
dana
yang
serendah-rendahnya
pejabat terkait yang dikemukakan di atas
diperbandingkan secara relatif terhadap
secara
kinerja usaha sejenis atau antar kurun
keseluruhan
gambaran
tentang
memberikan kinerja
Badan
waktu (Dwiyanto dkk, 2002). Ukuran
Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi
efisiensi
Utara dilihat dari indikator efektivitas,
perbandingan, misalnya : perbandingan
yaitu
yang
antara hasil kerja dengan biaya atau
ditetapkan untuk melaksanakan tugas
dengan waktu atau dengan tenaga yang
pokok (4 program dan 13 kegiatan) dapat
dipergunakan untuk menghasilkan hasil
dilaksanakan dengan baik sesuai rencana
itu (Gibson dkk, 1998).
yang
:
(1)
Program/kegiatan
ditetapkan;
(2)
Sasaran
dari
harus
dinyatakan
dalam
Berdasarkan maka
dalam
konsep
penelitian
tersebut ini
yang
menunjuk
pada
keselarasan
antara
program dan kebijakan pelayanan dengan
dimaksudkan dengan efisiensi adalah
kebutuhan
rasio atau perbandingan antara hasil yang
Responsivitas dimasukkan sebagai salah
dicapai
oleh suatu
satu
dengan
sumber-sumber
program/kegiatan daya
yang
dan
aspirasi
indikator
masyarakat.
kinerja
menggambarkan
karena
secara
langsung
digunakan dalam mencapai hasil tersebut.
kemampuan organisasi publik dalam
Dalam hal ini efisiensi dilihat dari dua
menjalankan
aspek, yaitu : (1) rasio atau perbandingan
terutama untuk memenuhi kebutuhan
antara
yang
masyarakat. Responsivitas yang rendah
dicapai dengan besar anggaran/dana yang
ditunjukkan dengan ketidak selarasan
dipergunakan;
atau
antara program yang ditetapkan dengan
hasil
kebutuhan masyarakat; hal itu tersebut
program/kegiatan yang dicapai dengan
jelas menunjukkan kegagalan organisasi
sumberdaya manusia atau tenaga yang
pemerintah dalam mewujudkan misi dan
dipergunakan.
tujuannya
hasil
program/kegiatan
dan
perbandingan
rasio
antara
Keseluruhan mengenai
(2)
hasil
efisiensi
program/kegiatan
Badan
wawancara
misi
dan
(Dwiyanto
Organisasi
publik
tujuannya,
dkk, yang
2002). memiliki
pelaksanaan
responsivitas rendah dengan sendirinya
Lingkungan
memiliki
kinerja
yang
buruk
juga
Hidup Propinsi Sulawesi Utara tersebut
(Osborne dan Plastrik, dalam Dwiyanto
menunjukkan bahwa dilihat dari rasio
dkk, 2002).
atau perbandingan antara hasil capaian
Berdasarkan
konsep
tersebut
atau realisasi program/kegiatan dengan
maka dalam penelitian ini responsivitas
penggunaan anggaran dan sumberdaya
didefinisikan sebagai kemampuan BLH
manusia (pegawai), nampaknya sudah
Propinsi
menunjukkan
mengembangkan kebijakan, program dan
tingkat
efisiensi
yang
Sulawesi
kegiatan
3. Responsivitas
permasalahan lingkungan hidup di daerah ini
serta
sesuai
untuk
baik/tinggi.
Responsivitas bermakna bahwa
yang
Utara
dengan
kebutuhan/kepentingan
lembaga-lembaga dan proses-prosesharus
masyarakat umumnya. Oleh karena itu,
melayani stakeholders. Dalam konteks
tingkat responsivitas dilihat dari tingkat
birokrasi
keselarasan antara program dan kegiatan
pemerintah,
responsivitas
yang ditetapkan oleh BLH Propinsi
memberikan implikasi pada menurunnya
Sulawesi Utara dengan permasalahan
tingkat korupsi di dalam birokrasi.
lingkungan
hidup
di
daerah
dan
Berdasarkan pengertian tersebut
masyarakat
maka dalam penelitian ini transparansi
umumnya. Berikut ini dikemukakan apa
didefinisikan sebagai tingkat kebebasan
yang dikemukakan oleh Sekretaris BLH
atau kesempatan yang diberikan kepada
Propinsi Sulawesi Utara mengenai aspek
masyarakat ataupun stakeholders lainnya
responsivitas.
untuk
kebutuhan/kepentingan
Hal-hal
yang
atau
memperoleh
dari
informasi yang dibutuhkan berkenaan
wawancara tersebut menunjukkan bahwa
dengan pelaksanaan tugas dan fungsi
kebijakan, program dan kegiatan yang
Badan
dilaksanakan
Sulawesi Utara. Tingkat transparansi
oleh
terungkap
mengakses
BLH
Propinsi
Lingkungan
Sulawesi Utara selama ini telah sesuai
dilihat
atau
kemudahan
selaras
dengan
permasalahan
Hidup
Propinsi
melalui beberapa hal : masyarakat
(a)
memperoleh
lingkungan hidup yang ada di daerah
informasi yang mereka butuhkan; (b)
Sulawesi Utara yang nampaknya semakin
keterbukaan dan kejelasan
meningkat dan perlu penanganan secara
yang diberikan kepada masyarakat yang
efektif
membutuhkan.
informasi
Dapat disimpulkan bahwa tingkat
4. Transparansi Dalam konsep good governance,
transparansi BLH Propinsi Sulawesi
transparansi mempunyai makna bahwa
Utara
proses-proses,
memberikan informasi yang diperlukan
informasi
lembaga-lembaga
secara
langsung
dan dapat
oleh
dalam
masyarakat
menyediakan
atau
dan
stakeholders
diperoleh atau diterima oleh mereka yang
lainnya sudah dilakukan dengan baik.
membutuhkan; dan bahwa informasi
5. Akuntabilitas
tersebut harus dapat dipahami dan dapat dimonitor
(Sedarmayanti,
2003).
Dalam konsep good governance, akuntabilitas
bermakna
bahwa
para
Menurut Dwiyanto dkk (2002) bahwa
pembuat keputusan dalam pemerintahan
transparansi birokrasi merupakan isu
bertanggung jawab kepada publik dan
yang
lembaga-lembaga
penting
bagi upaya
ke
arah
perbaikan kinerja birokrasi pemerintah.
(Sedarmayanti,
Transparansi
Dwiyanto
dalam
birokrasi
dapat
dkk
stakeholders 2003). (2002)
Menurut bahwa
akuntabilitas dapat juga menunjuk pada
aspek teknis dan aspek keuangan (Wolf
seberapa besar kebijakan, program dan
Jr, dalam Yousa, 2002).
kegiatan organaisasi public tunduk pada
Berdasarkan
konsep
tersebut
para pejabat politik yang dipilih oleh
maka dalam penelitian ini akuntabilitas
rakyat;
politik
dilihat dari sejauh mana pertanggung
tersebut dipilih oleh rakyat sehingga
jawaban BLH Propinsi Sulawesi Utara
dengan
karena
para
pejabat
sendirinya
akan
selalu
kepada masyarakat luas atau lembaga-
kepentingan
rakyat.
lembaga stakeholders tentang kinerja
Namun menurut Lembaga Administrasi
kebijakan, program dan kegiatan yang
Negara (LAN-RI) bahwa akuntabilitas
dilaksanakan
tergantung pada organisasi dan sifat
menyangkut aspek manajerial, aspek
keputusan yang dibuat, apakah keputusan
teknis maupun aspek keuangan.
merepsentasikan
tersebut
untuk
kepentingan
internal
Apa
atau
yang
dicapai
baik
dikemukakan
oleh
organisasi atau kepentingan eksternal
Sekretaris Dinas dan salah seorang
organisasi. Lenvile (dalam Yousa, 2002)
Kepala
menyebutkan bahwa akuntabilitas publik
menunjukkan
dapat
pelaksanaan kebijakan, program dan
dilihat
sebagai
pertanggungjawaban
suatu
bentuk
lembaga-lembaga
Bidang
kegiatan
tersebut
bahwa
Badan
dapat
akuntabilitas
Lingkungan
Hidup
publik kepada masyarakat. Akuntabilitas
Propinsi Sulawesi Utara sudah dilakukan
publik atau birokrasi pemerintah adalah
dengan baik yaitu melalui penyusunan
suatu
jawaban
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
politik,
Pemerintah (LAKIP) yang merupakan
kelompok sasaran, pimpinan, kelompok
wujud pertanggung jawaban pelaksanaan
social lainnya dalam masyarakat. Dalam
tugas
akuntabilitas
lembaga stakeholders terkait.
bentuk
birokrasi
pertanggung
kepada
pejabat
birokrasi
pemerintah,
tanggung jawab tidak hanya diberikan kepada pimpinan saja melainkan juga
kepada
masyarakat
luas
dan
KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan
kepada masyarakat luas. Ruang lingkup
Penelitian tentang kinerja Badan
akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah
Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi
dilakukan pada semua aspek kegiatan,
Utara dalam melaksanakan tugas dan
umumnya meliputi aspek manejerial,
fungsi
pembinaan,
pelayanan
teknis
koordinasi dalam
dan
pengelolaan
lingkungan hidup di Propinsi Sulawesi
DAFTAR PUSTAKA
Utara, dilihat dari lima indikator yaitu
Arikunto Suharsimi, 2002,
efektivitas,
efisiensi,
responsivitas,
tranparansi, dan akuntabilitas. Berdasarkan tersebut kinerja
Penelitian : Suatu Pendekatan Praktis, Bina Aksara, Jakarta.
hasil
penelitian
Armstrong,M.
2004,
Performance
ditarik
kesimpulan
bahwa
Management,
Badan
Lingkungan
Hidup
Yogyakarta, Tugu Publisher.
Propinsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi
Prosedur
yang
berhubungan
dengan
pembinaan, koordinasi dan pelayanan
terjemahan,
Bungin,B.M. 2010, Penelitian Kualitatif, PT.Kencana, Jakarta. Dessler,
G.,
1996,
Manajemen
teknis dalam pengelolaan lingkungan
Sumberdaya
Manusia,
hidup, menunjukkan hasil yang baik.
terjemahan, Prenhalindo, Jakarta. Dunn William, 2000, Pengantar Analisis
B. Saran 1. Walaupun
kinerja
yang
dicapai
sudah baik, namun dengan makin meningkatnya lingkungan
permasalahan hidup
di
Propinsi
Kebijakan
Publik,
terjemahan,
UGM-Press, Yogyakarta. Dwiyanto Agus, dkk., 2002, Reformasi Birokrasi
Publik
Sulawesi Utara maka harus dapat
Indonesia,Yogyakarta,
diantisipasi
Studi
dengan
menetapkan
program/kegiatan yang lebih banyak
mendorong
peningkatan
kinerja seiring dengan peningkatan permasalahan maka
lingkungan
anggaran/dana
Kependudukann
Kamus
hidup,
Gibson,L.J. dan Ivancevich, D. 1998,
yang
Organisasi : Perilaku – Struktur –
Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi
Jakarta.
untuk
Inggiris-Indonesia,
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Proses,
Utara perlu ditingkatkan/ditambah.
Gomes,F.C.
terjemahan,
1999,
Selain itu, sarana dan prasarana kerja
Sumberdaya
juga
UGM, Yogyakarta.
perlu
ditambah
sesuai
kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
dan
Kebijakan UGM.
Badan
dialokasikan
Pusat
Echols J. dan Hasan Shadilly, 2002,
dan lebih efektif. 2. Untuk
di
Handoko,H.T. Personalia
Erlangga,
Manajemen
Manusia,
BPFE-
2001,
Manajemen
dan
Sumberdaya
Manusia,
Yogyakarta,
BPFE-
UGM. Keban,
2007,
Manajemen
Kinerja,Rajawali Press, Jakarta.
Y.T.
2008,
Enam
Dimensi
Yousa Amri, 2002, Pengukuran Kinerja
Strategis Administrasi Publik :
Instansi
Konsep,
STPDN Jatinogor-Jawa Barat.
Teori
dan
Isu,
Yogyakarta, Gava Media. LAN
Wibowo,
dan
BPKP,
Akuntabilitas Pemerintah,
2000,
Sistem
Kinerja
Instansi
Modul
Sosialisasi
Sistem AKIP, LAN-RI, Jakarta. Mahsum, M. 2009, Pengukuran Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta, BPFEUGM. Moleong,
2006,
Metode
Penelitian
Kualitatif, Remaja Redoskarya, Bandung. Nasution,
2001,
Metode
Penelitian
Naturalistik-Kualitatif,
Tarsito,
Bandung. Rohidi dan Moeljarto, 2002, Analisis Data Kualitatif, UI-Press, Jakarta. Sembiring, M. 2012, Budaya dan Kinerja Organisasi,
Bandung,
Fokusmedia. Sedarmayanti, 2003, Good Governance, Bandung, Mandar Maju. Sugiono, 2009, Metodologi Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung. Sudarmanto,
2009,
Kinerja
dan
Pengembangan
Sumber
Daya
Manusia, Yogyakarta.
Pustaka
Pelajar,
Pemerintah,
Makalah,
