ota Surabaya memiliki kedudukan yang sangat strategis dan menjadi pusat pengembangan wilayah bagian timur Indonesia. Dinamika dan aktivitas kota yang sangat tinggi memacu terjadinya perkembangan kota yang sangat cepat. Pembangunan kota yang tidak terintegrasi dengan kawasan di sekitarnya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang kompleks seperti masalah kesehatan lingkungan, pencemaran, penye-diaan air bersih dan sebagainya. Perlindungan terhadap lingkungan hidup menjadi tanggung jawab bersama dan tidak terlepas dari aspek pembangunan ekonomi dan sosial. Pelaksanaan program pembangunan berwawasan lingkungan menghadapi berbagai tantangan khususnya menyangkut sumber daya dan peningkatan kapasitas, termasuk upaya sosialisasi yang lebih luas serta pemberdayaan masyarakat. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Surabaya mengarah pada perbaikan kualitas lingkungan hidup kota, yang dijabarkan dalam kebijakan dan strategi pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup kota berdasarkan permasalahan lingkungan yang dihadapi. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Surabaya merupakan lembaga dengan tugas pokok dan fungsi melaksanakan: pengendalian dan pengawasan lingkungan, penanggulangan dampak lingkungan dan pemulihan dampak lingkungan. Tugas pokok BLH tersebut merupakan pilar dalam mewujudkan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi dan pengenalan ke masyarakat sehingga pengetahuan dan peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan dapat terwujud. Profil Badan Lingkungan Hidup disusun berdasarkan kompetensi bidang lingkungan hidup yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan program kegiatan dan target capaian diharapkan dapat bersinergi dengan program pembangunan kota secara menyeluruh untuk periode tahun 2011 – 2015. Surabaya, 2011 Kepala Badan Lingkungan Hidup
2
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB 1
PENDAHULUAN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
BAB 2
LATAR BELAKANG VISI DAN MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN
1 2 2 3 4
PROGRAM, KEGIATAN DAN POTENSI BADAN LINGKUNGAN HIDUP 2.1 2.2 2.3
PROGRAM KEGIATAN POTENSI
5 6 13
3
BAB 3
PELAYANAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
BAB 4
16 16 17 18 18 18
GAMBARAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP 4.1 4.2
4
UKL-UPL IJIN GANGGUAN (HO) PENGADUAN LINGKUNGAN IJIN ABT IJIN TPS B3 IJIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR (IPLC)
STRUKTUR ORGANISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN LINGKUNGAN HIDUP
19 20
1.1 LATAR BELAKANG Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya awalnya merupakan sub bagian dari Bagian Perekonomian yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. Organisasi lingkungan hidup tersebut berubah menjadi Bagian Lingkungan Hidup yang juga berada di lingkungan Sekretariat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. Seiring dengan perkembangan pembangunan kota, Bagian Lingkungan Hidup berubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup pada awal tahun 2001, perubahan Dinas Lingkungan Hidup menjadi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Walikota no. 62 tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Kemudian Badan Pengendalian Lingkungan Hidup berubah menjadi Badan Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Daerah no. 8 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
15
1.2 VISI DAN MISI Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya sebagai lembaga pengelola lingkungan hidup kota memiliki visi yang akan diimplementasikan dalam program kegiatan tahun 2011 - 2015. Sejalan dengan visi Pemerintah Kota Surabaya dan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan ke depan, maka Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya menetapkan visi : “ Menjadi Badan Lingkungan Hidup yang Handal, Proaktif dan Partisipatif “ Dengan maksud upaya untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup yang profesional, transparan, akuntabel dengan melibatkan peran serta masyarakat, dunia usaha serta pihak-pihak 62
terkait, sesuai peraturan perundangan. Untuk mendukung visi yang telah ditetapkan, maka Badan Lingkungan Hidup kota Surabaya mempunyai misi sebagai berikut : 1. Misi menjadi Badan Lingkungan Hidup yang HANDAL melalui peningkatan sumber daya manusia yang didukung oleh peningkatan kualitas intelektual, mental-spiritual, keterampilan serta sarana dan prasarana. 2. Misi menjadi Badan Lingkungan Hidup yang PROAKTIF melalui peningkatan pelayanan terhadap perijinan dan permasalahan lingkungan. 3. Misi menjadi Badan Lingkungan Hidup yang PARTISIPATIF melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan.
1.3 TUJUAN Visi dan misi yang telah ada selanjutnya dijabarkan kedalam tujuan sebagai berikut :
1. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparatur lingkungan hidup dalam rangka menuju pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. 2. Mencegah dan mengendalikan pencemaran/ perusakan sumber daya alam dan lingkungan. 3. Mewujudkan penaatan kegiatan usaha dan masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup. 4. Meningkatkan kualitas dan akses informasi lingkungan. 5. Membangun dan mendorong partisipasi masyarakat yang peduli lingkungan.
1.4 SASARAN Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditentukan sasaran-sasarannya, yaitu: 1. Menurunkan beban pencemaran lingkungan hidup dengan melakukan pemantauan dan pengawasan.
2. Mengendalikan pencemaran lingkungan dari sumber pencemaran. 3. Meningkatkan perlindungan kawasan konservasi sumber daya alam. 4. Memperkuat instrumen kebijakan lingkungan hidup kota. 5. Meningkatkan pengembangan teknologi ramah lingkungan. 6. Meningkatkan tata kelola yang baik di bidang lingkungan hidup. 7. Meningkatkan efektifitas pelayanan perijinan bidang lingkungan hidup. 8. Meningkatkan sarana prasarana pemantauan lingkungan. 9. Membangun kesadaran dan peran masyarakat akan hak dan kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidup. 10. Membangun kemitraan dengan lembaga lain dalam upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan.
37
11. Meningkatkan peran masyarakat dalam bidang informasi dan pemantauan kualitas lingkungan hidup. 12. Membangun sistem informasi lingkungan hidup yang berkualitas dan komprehensif.
1.5 KEBIJAKAN Kebijakan-kebijakan Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya adalah : 1. Optimalisasi pengendalian, penanggulangan serta pemulihan dampak pencemaran lingkungan. 2. Peningkatan instrumen dan peraturan pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. 3. Mewujudkan Laboratorium Lingkungan yang terakreditasi. 4. Mewujudkan masyarakat yang peduli, mandiri dan tanggap terhadap pengelolaan lingkungan hidup kota.
84
5. Peningkatan penaatan dan penegakan hukum lingkungan berdasarkan baku mutu lingkungan. 6. Peningkatan instrumen dan peraturan pencegahan pencemaran dan atau kerusakan Lingkungan Hidup. 7. Meningkatkan kesadaran dan komitmen yang tinggi di kalangan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan hidup. 8. Peningkatan pengendalian dan pengawasan kawasan pesisir dan laut melalui monitoring baku mutu air laut. 9. Intensifikasi dan eksentensifikasi sumbersumber penerimaan daerah serta peningkatan kualitas pengeluaran daerah. 10.Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, efisien profesional, dan tertib administrasi. 11.Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan.
2.1 PROGRAM Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya pada periode 2011 ini memiliki beberapa program kerja yang akan dilaksanakan, yaitu : a. Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura. Pengendalian Pencemaran Kawasan Pesisir dan Laut. Pelaksanaan Car Free Day. Pendataan dan Pembinaan Kegiatan / Usaha Penghasil dan Pengguna Limbah B3. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan. Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan. Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Pengelolaan Kualitas Air. Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup. Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Monitoring Udara Ambien.
59
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem. Operasional dan Pemeliharaan Laboratorium Lingkungan Hidup. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Air. Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup (DAK Bidang Lingkungan Hidup) Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan.
b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran.
10 6
c. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana perkantoran. d. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi SumberSumber Pendapatan Daerah dari Retribusi Ijin Gangguan.
2.2 KEGIATAN Selain memiliki program-program kerja, pada periode 2011 ini Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya juga memliki beberapa kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain :
1. ADIPURA Sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 93 Tahun 2004 tentang Program Bangun Praja / Adipura yaitu program kerja berlingkup Nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mewujudkan Tata Praja Lingkungan. Program ini dimaksudkan untuk membantu meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan bertujuan untuk mendorong kemampuan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemerintahan yang baik dibidang lingkungan hidup dan peran serta masyarakat Kota Surabaya untuk mewujudkan kota “Bersih dan Hijau”. 2. ADIWIYATA Program Adiwiyata, adalah program yang bertujuan untuk mendorong dan membantu sekolah-sekolah agar dapat turut melaksanakan upaya pemerintah menuju pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi yang akan datang. Pelaksanaan Program Adiwiyata mengharapkan setiap warga sekolah ikut terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat dan menghindari dampak lingkungan yang negatif.
711
Tahun 2010 secara Nasional telah ditetapkan 30 (tiga puluh) sekolah sebagai calon sekolah model Adiwiyata. Dari 30 (tiga puluh) sekolah tersebut 13 (tiga belas) sekolah atau 43,33% berasal dari Propinsi Jawa Timur. Berdasarkan sekolah yang menyerahkan dokumen Adiwiyata pada tahun 2011 berjumlah 64 sekolah yang terdiri dari 38 SD, 16 SMP dan 10 SMA/SMK se Wilayah Kota Surabaya. Manfaat kegiatan Adiwiyata : 1. Merubah perilaku warga sekolah untuk melakukan budaya pelestarian lingkungan. 2. Meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan operasional sekolah. 3. Meningkatkan penghematan sumber dana melalui pengurangan sumber daya dan energi. 4. Meningkatkan kondisi belajar mengajar yang lebih nyaman dan kondusif bagi semua warga sekolah. 5. Menciptakan kondisi kebersamaan bagi semua warga sekolah. 6. Dapat menghindari berbagai Resiko Dampak Lingkungan di wilayah sekolah. 7. Menjadi tempat pembelajaran bagi generasi muda tentang pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, dan benar. 8. Mendapat penghargaan sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dan Tingkat Nasional.
128
3. KALPATARU Kalpataru adalah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kepada orang, lembaga atau kelompok masyarakat yang telah menunjukkan kepeloporan dan memberikan sumbangsihnya bagi upaya-upaya pelestarian fungsi lingkungan. Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya menyelenggarakan pembinaan peserta calon penerima Kalpataru, dan guna merangsang dan memotivasi peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan menurut bentuk pengabdiannya masing-masing Pemerintah Kota mengapresiasi dengan pemberian penghargaan. 4. SURABAYA ECO CAMPUS (SEC) Eco-campus adalah kampus yang memiliki kepedulian dan berbudaya lingkungan dan telah melakukan pengelolaan lingkungan secara sistematis dan berkesinambungan serta merupakan refleksi dari seluruh warga civitas akademika dalam lingkungan kampus agar selalu memperhatikan aspek kesehatan dan lingkungan di sekitarnya.
913
Keberhasilan kampus peduli lingkungan (Eco-campus) sangat ditentukan oleh sistem manajemen lingkungan yang diterapkan, kepedulian individu, monitoring dan evaluasi, kemudian perbaikan sistem apabila diperlukan dan pada pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dan gotong royong (partisipatif). Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya mengundang sekitar 50 perguruan tinggi (dari 80 perguruan tinggi) untuk menghadiri pemaparan pelaksanaan program eco campus. Dari 50 undangan hanya sekitar 20 peserta yang mewakili perguruan tinggi.
1410
5. PROGRAM SURABAYA ECO-PESANTREN Eco-pesantren adalah sebuah institusi pendidikan islam yang mempunyai kepedulian pada aktivitas yang tanggap terhadap lingkungan hidup. Sesuai data dari Direktori Departemen Agama, Pondok Pesantren di Indonesia berjumlah 17.000, sehingga sangat potensial untuk menjadi mitra dalam Program Lingkungan Hidup (PLH).
Indikator dan kriteria program Eco-Pesantren : 1. Pengembangan kebijakan pondok pesantren ramah lingkungan 2. Pengembangan kurikulum lingkungan berbasis Islam 3. Pengembangan kegiatan ekstra kurikulum berbasis tadabbur alam 4. Pengembangan dan atau pengelolaan sarana dan prasarana pendukung pondok pesantren
Peran Eco-Pesantren adalah : 1. Inisiator Mindset kurikulum Islam yang berwawasan dan berbasis lingkungan 2. Pelopor Lingkungan fisik pesantren yang berwawasan dan berbasis lingkungan 3. Penggerak dan Dinamisator Melalui kyai / ustadz dan dukungan berbagai pihak 4. Mediator dan fasilitator Sumber daya, tempat pelatihan dan referensi lingkungan hidup
1115
6. CAR FREE DAY Car Free Day atau hari bebas kendaraan bermotor, yang merupakan upaya pemerintah kota Surabaya untuk mengurangi tingkat polusi udara. Car Free Day ini dilakukan di beberapa lokasi, antara lain : 1. Jalan Darmo 2. Jalan Kertajaya Pelaksanaan Car free day dilakukan pada hari Minggu mulai dari jam 06.00 sampai jam 10.00 dengan menutup jalan dari kendaraan bermotor, mobil dan angkutan umum.
1612
2.3 POTENSI Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya didukung oleh 63 personil, dengan latar belakang pendidikan meliputi Sarjana Teknik Lingkungan, Teknik Kimia, Teknik Industri, Pertanian, Perikanan, Kesehatan Masyarakat, Ekonomi, Hukum dan lain- lannya. Dengan rincian :
1317
Selain didukung oleh sumber daya manusia, untuk memperlancar pelaksanaan pekerjaannya, Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya didukung pula dengan sarana dan prasarana sebagai berikut : NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
1814
JENIS SARANA Kendaraan roda 4 Kendaraan A roda 2 Komputer Komputer server OHP Laptop Printer Printer laserjet Scaner Handycam Jaringan internet Laboratorium udara, air, tanah Alat Uji Emisi Gas Buang dan Jenzet Brankas Dispenser Kamera Digital Pesawat faximiil Pesawat telepon Exhause Fan Database lingkungan Kamera Meja + kursi Kursi rapat Mesin hitung listrik
JUMLAH 6 7 36 1 1 6 22 7 2 2 3 1 1 3 3 5 2 10 7 1 4 174 61 1
25. 26. 27. 28. 29. 30.
32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
Mesin foto copy Mesin ketik Mesin Ketik Elektrik Papan Tulis Elektronik Lemari Es Peralatan pemantauan kualitas udara ambien terpadu (AQMS) Pusat pengolahan data stasiun pemantau udara Peralatan kalibrasi udara Display udara Sta. Pemantau udara Sumur pantau Vandorn Turbidity Pelampung Rain Sampler COD Analisa Ph Meter Gelas Ukur Senter
1 3 1 2 3 1 1 5 5 4 2 2 30 1 1 1 1 10
Sumber : BLH Kota Surabaya, 2010
1519
3.1 UKL-UPL Upaya Pengelolaan lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah salah satu instrument pengelolaan lingkungan yang merupakan salah satu persyaratan perijinan bagi pemrakarsa yang akan melaksanakan suatu usaha/kegiatan di berbagai sektor. Dokumen UKL-UPL dibuat pada fase perencanaan proyek sebagai kelengkapan dalam memperoleh perizinan. UKL-UPL diwajibkan pula bagi usaha/kegiatan yang telah berjalan namun belum memiliki UKLUPL. UKL-UPL dibuat untuk proyek-proyek yang dampak lingkungannya dapat diatasi, skala pengendaliannya kecil dan tidak kompleks. Catatan : Form Isian dapat di download di website BLH Surabaya. http://lh.surabaya.go.id
3.2 IJIN GANGGUAN (HO) Ijin Gangguan adalah ijin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha berdasarkan Undang Undang Gangguan Stbl. 1926 Nomor 226, Stbl. 1940 Nomor 450;
2016
Pelayanan diberikan kepada perusahaan yang telah memiliki AMDAL atau bagi Badan yaitu sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial, politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. Penetapan ijin berlaku 3 (tiga) tahun atau sampai terjadi perubahan jenis usaha, kepemilikan perusahaan dan perluasan kegiatan usaha. Catatan : Form Isian dapat di download di website BLH Surabaya. http://lh.surabaya.go.id
3.3 PENGADUAN LINGKUNGAN Pengaduan lingkungan adalah jenis pengaduan yang meliputi pencemaran atau kerusakan lingkungan diarahkan ke BLH Surabaya Bidang Penanggulangan Dampak Lingkungan. Pengaduan Lingkungan dilakukan dengan pengisian form yang meliputi : a. Identitas pelapor b. Perkiraan sumber pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup c. Alat bukti yang disampaikan d. Lokasi terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup e. Waktu diketahuinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup f. Media lingkungan yang terkena dampak Catatan : Form Isian dapat di download di website BLH Surabaya. http://lh.surabaya.go.id
1721
3.4 IJIN ABT
3.6 IJIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR (IPLC)
Ijin ABT adalah ijin yang diberikan kepada pelaku kegiatan atau usaha yang memanfaatan air bawah tanah.
IPLC adalah upaya pengendalian pencemaran air agar terwujud kelestarian fungsi air yaitu air yang ada pada sumber-sumber air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan peruntukannya. Dengan ketentunan Pasal 27 ayat (1) Perda Jatim No 2/2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Propinsi Jatim yaitu setiap penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air/sumber air wajib mengajukan izin pembuangan air limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Catatan : Form Isian dapat di download di website BLH Surabaya. http://lh.surabaya.go.id
3.5 IJIN TPS B3 Ijin TPS B3 adalah ijin pembangunan tempat penyimpanan sementara yang diberikan kepada kegiatan yang menghasilkan limbah B3 yang akan melakukan pengelolaan dengan penyimpanan limbah B3 yang dihasilkan. Tata cara perizinan tersebut, diatur pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 30/ 2009. Catatan : Form Permohonan dapat di download di website BLH Surabaya. http://lh.surabaya.go.id
18
22
Catatan : Form Isian dapat di download di website BLH Surabaya. http://lh.surabaya.go.id
4.1 STRUKTUR ORGANISASI KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
KEPALA SUB BIDANG ANALISA PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN
UPTD
KEPALA SUB BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
KEPALA SUB UNIT LABORATORIUM PENGUJIAN AIR
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
KEPALA BIDANG PEMULIHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN
KEPALA BIDANG PENANGGULANGAN DAMPAK LINGKUNGAN
KEPALA SUB BIDANG PEMULIHAN KUALITAS LINGKUNGAN
KEPALA SUB BIDANG INVESTIGASI DAN EVALUASI
KEPALA SUB BIDANG PENINGKATAN DAN PENYULUHAN KUALITAS LINGKUNGAN
KEPALA SUB BIDANG PENANGGULANGAN DAN PENINDAKAN
KEPALA SUB UNIT LABORATORIUM PENGUJIAN TANAH
KEPALA SUB UNIT LABORATORIUM PENGUJIAN UDARA
1923
4.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI BLH Mengacu pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2010, rincian dan tugas Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya adalah sebagai berikut : 1. SEKRETARIAT Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup di bidang ketatausahaan. Rincian tugas Sekretariat, sebagai berikut : pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran dan laporan; pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan; pengelolaan administrasi kepegawaian; pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga dinas, kearsipan dan perpustakaan;
2420
pemeliharaan rutin gedung dan perlengkapan / peralatan kantor; pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan; pelaksanaan bantuan hukum dan penyelesaian sengketa hukum; pemrosesan administrasi penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota; pemrosesan administrasi penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah; pemrosesan administrasi pemberian izin penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayahnya; pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK);
pemrosesan administrasi pemberian izin penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah di wilayah kota; penyusunan peraturan daerah berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi; pemrosesan administrasi pemberian izin pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada skala kota, kecuali minyak pelumas/oli bekas; pemrosesan administrasi pemberian izin lokasi pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); pemrosesan administrasi pemberian izin penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di industri atau usaha suatu kegiatan; pemrosesan administrasi pemberian izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
pemrosesan administrasi pemberian izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah; pelaksanaan dan pemantauan penaatan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala kota; pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala kota; pemrosesan administrasi pemberian izin gangguan; pemrosesan administrasi pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah pada wilayah kota; pemrosesan administrasi pemberian rekomendasi lokasi tempat penyimpanan migas; pemrosesan administrasi pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan
2125
peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada wilayah kota; Sekretariat membawahi 2 sub bagian yaitu Bagian Umum dan Kepegawaian, serta Bagian Keuangan dengan fungsi sebagai berikut : 1a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian; menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian; menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum dan kepegawaian;
2622
menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian program di bidang umum dan kepegawaian; menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan pelaksanaan tugas; melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya. 1b. Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian; menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian; menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum dan kepegawaian;
menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian program di bidang umum dan kepegawaian; menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan pelaksanaan tugas; melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya. 2. BIDANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN Rincian tugas Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, sebagai berikut : pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidang; penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kota; pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kota;
pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Standar Pedoman dan Manual (SPM); penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di kota, sesuai dengan standar, norma dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah; pemberian rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL); pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam wilayah kota; pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
2327
2824
hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam wilayah kota; pengelolaan kualitas air skala kota; penetapan kelas air pada sumber air skala kota; pemantauan kualitas air pada sumber air skala kota; pengendalian pencemaran air pada sumber air skala kota; pemantauan kualitas udara ambien emisi sumber tidak bergerak skala kota; pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala kota; pengawasan terhadap penaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala kota;
pemantauan kualitas udara ambien dalam ruangan; penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala kota yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan; penanggulangan kebakaran hutan dan / atau lahan skala kota; pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala kota; pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kota; penetapan kriteria kota baku kerusakan lahan dan/atau tanah kota untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional;
penetapan kondisi lahan dan/atau tanah; pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala kota; pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala kota; penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala kota; pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di kota; pelaksanaan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) di bidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota; pelaksanaan bimbingan dan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) /
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) di bidang peternakan wilayah kota; bimbingan pelaksanaan amdal di bidang peternakan, tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan membawahi 2 sub bagian yaitu Sub Bidang Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan serta Bagian Keuangan dengan fungsi sebagai berikut : 2a. Sub Bidang Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan mempunyai fungsi : menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang analisa pencegahan dampak lingkungan; menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang analisa pencegahan dampak lingkungan;
2529
menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang analisa pencegahan dampak lingkungan; menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pembinaan analisa pencegahan dampak lingkungan; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan sesuai tugas dan fungsinya. 2b. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan mempunyai fungsi : menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengawasan dan pengendalian lingkungan;
3026
menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengawasan dan pengendalian lingkungan; menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengawasan dan pengendalian lingkungan; menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pengawasan dan pengendalian lingkungan; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan sesuai tugas dan fungsinya.
3. BIDANG PEMULIHAN dan PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup di bidang pemulihan dan peningkatan kualitas lingkungan. Rincian tugas Bidang Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan, sebagai berikut : pemrosesan teknis perizinan/ rekomendasi sesuai Bidang; pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban; pelaksanaan konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota; penyusunan peraturan daerah mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di kota; penyusunan peraturan daerah mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria
(NSPK) pelayanan prasarana dan sarana air minum berdasarkan Standar, Pedoman dan Manual (SPM) yang disusun pemerintah dan pemerintah provinsi; penyusunan rencana induk pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) wilayah kota; pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang berada di wilayah kota; pelaksanaan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang utuh di wilayah kota; penyusunan peraturan daerah mengenai kebijakan pengembangan prasarana dan sarana air limbah di wilayah kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi; penyelenggaraan bantuan teknis pada Kecamatan serta kelompok masyarakat di
2731
3228
wilayah kota dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah; pengawasan penaatan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan skala kota; penyusunan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan kota; pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan; penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung
pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala kota; pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan lingkup skala kota; penyusunan peraturan perundangundangan daerah di bidang air tanah; penyusunan data dan informasi cekungan air tanah skala kota; penetapan wilayah konservasi air tanah dalam wilayah kota; penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah dalam wilayah kota; pengelolaan data dan informasi air tanah serta pengusahaan air tanah di wilayah kota; penetapan potensi air tanah di wilayah kota; pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, panas
bumi, migas dan air tanah pada wilayah kota; pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat kota; penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air kota; penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota; penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota; penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kota; pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kota dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kota; pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kota;
pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kota; pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota; penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kota. 3a. Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan mempunyai fungsi : menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemulihan kualitas lingkungan; menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemulihan kualitas lingkungan; menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemulihan kualitas lingkungan; menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pemulihan kualitas lingkungan; 33 29
menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan sesuai tugas dan fungsinya. 3b. Sub Bidang Peningkatan dan Penyuluhan Kualitas Lingkungan mempunyai fungsi : menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang peningkatan dan penyuluhan kualitas lingkungan; menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang peningkatan dan penyuluhan kualitas lingkungan; menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang peningkatan dan penyuluhan kualitas lingkungan; 3430
menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang peningkatan dan penyuluhan kualitas lingkungan; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4. BIDANG PENANGGULANGAN DAMPAK LINGKUNGAN Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BLH di bidang penanggulangan dampak lingkungan. Rincian tugas Bidang Penanggulangan Dampak Lingkungan, sebagai berikut: pemrosesan teknis perizinan/ rekomendasi sesuai Bidangnya; penyelesaian masalah lingkungan di wilayah kota;
pembentukan lembaga tingkat kota sebagai penyelenggara prasarana dan sarana air limbah di wilayah kota; penyelesaian masalah pelayanan lingkungan kota; pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah kota; pelaksanaan monitoring penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah di kota; pelaksanaan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di kota; pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) skala kota; pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada skala kota;
pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kota; pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kota; pengawasan terhadap penaatan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air; penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala kota pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya; pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala kota; pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan perusakan wilayah pesisir dan laut skala kota;
3135
pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan wilayah pesisir dan laut skala kota; penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut; pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala kota; pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut skala kota; penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah kota atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah; penanggulangan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala kota; penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala kota;
3632
penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala kota; pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Nasional Indonesia dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala kota; penegakan hukum lingkungan skala kota; penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kota; penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala kota; pemantauan dampak deposisi asam skala kota; pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kota; pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kota;
koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kota; penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati; penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala kota; pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kota; penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala kota; pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati skala kota.
4a. Sub Bidang Investigasi dan Evaluasi mempunyai fungsi : menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang investigasi dan evaluasi; menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang investigasi dan evaluasi; menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang investigasi dan evaluasi; menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang investigasi dan evaluasi; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanggulangan Dampak Lingkungan sesuai tugas dan fungsinya.
3337
4b. Sub Bidang Penanggulangan dan Penindakan, mempunyai fungsi : menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penanggulangan dan penindakan; menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penanggulangan dan penindakan; menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penanggulangan dan penindakan; menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang penanggulangan dan penindakan; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanggulangan Dampak Lingkungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3834
5. UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) LABORATORIUM LINGKUNGAN Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pengendalian lingkungan hidup khususnya pengelolaan laboratorium lingkungan. Rincian tugas UPTB sebagai berikut : Pelaksanaan perencanaan program; Pelaksanaan pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. UPTB mempunyai empat sub unit beserta masingmasing fungsinya yaitu sebagai berikut :
5a. Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai fungsi : Menyusun perencanaan dan kegiatan operasional UPTB. Melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor. Melaksanakan administrasi kepegawaian. Melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan. Melaksanakan koordinasi penyusunan laporan. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberkan oleh Kepala UPTB sesuai tugas dan fungsinya. 5b. Sub Unit Laboratorium Pengujian Air, mempunyai fungsi : Melaksanakan pemantauan kualitas air di lapangan. Melaksanakan pengambilan sampel air.
Melaksanakan pengujian dan analisa sampel air di laboratorium Melaksanakan pengawasan dampak lingkungan. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberkan oleh Kepala UPTB sesuai tugas dan fungsinya. 5c. Sub Unit Laboratorium Pengujian Tanah, mempunyai fungsi : Melaksanakan pemantauan kualitas tanah di lapangan. Melaksanakan pengujian dan analisa sampel tanah di laboratorium. Melaksanakan pengambilan sampel tanah. Melaksanakan pengawasam dampak lingkungan. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTB sesuai tugas dan fungsinya.
3539
5d. Sub Unit Laboratorium Pengujian Udara, mempunyai fungsi : Melaksanakan pemantauan kualitas udara di lapangan. Melaksanakan pengambilan sampel udara, pelaksanakan pengujian dan analisa sampel udara di laboratorium Melaksanakan pengawasan dampak lingkungan. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTB sesuai tugas dan fungsinya.
4036
41
37 42
