KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN NOMOR : KEP-93A TAHUN 2001 Tentang : Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor : KEP-25 Tahun 2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan pembinaan dan pemberdayaan SDM, dan pendayagunaan SDA merupakan kewenangan yang tidak diserahkan kepada daerah; b. bahwa untuk menangani masalah tersebut, Bapedal sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya perlu mengatur penyelenggaraan kewenangan tersebut agar berjalan secara efektif dan efisien; c. sejalan dengan hal tersebut perlu dilakukan penyempurnaan organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Mengingat : 1. Undang-undang 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen; 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2001. 4. Keputusan Kepala Bapedal Nomor : Kep-25 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan; Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor :195.1/M.PAN/7/2001 tanggal 20 Juli 2001 Tentang Penyempurnaan Nomenklatur Pusat Kajian Pengendalian Dampak Lingkungan; MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KEPUTUSAN KEPALA LINGKUNGAN TENTANG BADAN PENGENDALIAN TAHUN 2001 TENTANG PENGENDALIAN DAMPAK
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DAMPAK LINGKUNGAN NOMOR KEP-25 ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN LINGKUNGAN.
Pasal 1 Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor : KEP - 25 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan sebagai berikut: 1. Ketentuan BAB II, Pasal 5 terdapat penambahan huruf I, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB I Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 5 Bapedal terdiri dari: a. b. c. d. e. f. g. h. i. 2.
Kepala; Sekretariat Utama; Deputi Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Manusia, dan Mitra Lingkungan; Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan; Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan; Deputi Bidang Penaatan Hukum Lingkungan; Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan; Inspektorat; Pusat Pengendalian Dampak Lingkungan.
Sumber
Daya
Diantara BAB IX dan X disisipkan 1 (satu) BAB baru yaitu BAB IXA, yang terdiri dari 26 (duapuluh enam) Pasal yaitu Pasal 171a sampai dengan Pasal 171z sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: BAB IXA PUSAT PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN (1)
Pasal 171a Pusat Pengendalian Dampak Lingkungan yang selanjutnya dalam Keputusan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama;
(2)
Pusat dipimpin oleh seorang Kepala. Pasal 171b
Pusat Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengkajian, pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup bagi seluruh kalangan yang terlibat dengan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 171c Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 171b, Pusat Pengendalian Dampak Lingkungan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan penelitian dan pengembangan kualitas lingkungan dalam pengendalian dampak lingkungan; b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup khususnya peningkatan kepedulian lingkungan dikalangan masyarakat luas di wilayah kerjanya; c. pengkajian pengendalian pencemaran; d. pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis dan pemfasilitasian kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan hidup di wilayah kerjanya; e. pengkajian penaatan dan penegakan hukum serta penyelesaian sengketa lingkungan di wilayah kerjanya; f. pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis sistem informasi dan hubungan masyarakat dalam rangka pengendalian dampak lingkungan di wilayah kerjanya; g. pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pengawasan dalam rangka pengendalian dampak lingkungan di wilayah kerjanya. h. Sebagai lembaga rujukan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 171d Susunan Organisasi Pusat terdiri dari : a. Kepala; b. Bagian Tata Usaha; c. Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, SDM dan Mitra Lingkungan; d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan; e. Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan; f. Bidang Manajemen Lingkungan; g. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 171e Kepala mempunyai tugas: a. memimpin Pusat sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. merumuskan hasil kajian di bidang pengendalian dampak lingkungan di wilayah kerjanya; c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak yang terkait (stakeholders) di bidang pengendalian dampak lingkungan di wilayah kerjanya;
d.
melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Bapedal sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 171f Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi, urusan penyusunan program, kepegawaian dan keuangan, administrasi umum dan hubungan masyarakat. Pasal 171g Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 171f, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan rumusan di bidang pengelolaaan data, penyusunan program, kepegawaian dan keuangan, dan administrasi umum; b. pengkoordinasian dan pelaksanaan urusan pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan program dan laporan; c. pengkoordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian dan keuangan; d. pengkoordinasian dan pelaksanaan urusan administrasi umum; e. pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap urusan pengelolaan data dan informasi, program, kepegawaian dan keuangan, serta administrasi umum. Pasal 17h Bagian Tata Usaha membawahkan: a. Subbagian Kepegawaian dan Keuangan; b. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; c. Subbagian Umum dan Humas. Pasal 171i (1) Subbagian Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan tata usaha kepegawaian, pengadaan, pengangkatan, mutasi, pemberhentian, pensiun, penyiapan bahan usulan dan pengelolaan administrasi keuangan. (2) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pemasukan, pengolahan, penyimpanan dan distribusi data dan informasi, serta melakukan penyusunan program dan laporan. (3) Subbagian Umum dan Humas mempunyai tugas melakukan tata usaha persuratan, arsip dan dokumentasi, perlengkapan, kerumahtanggaan, perjalanan dan hubungan masyarakat. Pasal 171j Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, SDM dan Mitra Lingkungan, selanjutnya dalam keputusan ini disebut Bidang I, mempunyai tugas melaksanakan perumusan di bidang peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, serta mitra lingkungan. Pasal 171k Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171j, Bidang I menyelenggarakan fungsi:
a. b. c. d.
perumusan pengkajian di bidang kelembagaan, sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan serta mitra lingkungan dalam rangka pengendalian dampak lingkungan; pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan serta mitra lingkungan dalam rangka pengembangan program pengendalian dampak lingkungan; peningkatan peran mitra lingkungan dalam rangka peningkatan kepedulian masyarakat dalam pengendalian dampak lingkungan; evaluasi pelaksanaan perumusan kajian peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia dan mitra lingkungan dalam pengendalian dampak lingkungan. Pasal 171l
Bidang I membawahkan: a. Subbidang Tatalaksana; b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan; Pasal 171m (1) Subbidang Tatalaksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan pelaksanaan kajian program dan kegiatan serta koordinasi peningkatan kapasitas kelembagaan, SDM dan mitra lingkungan di daerah dalam rangka pengendalian dampak lingkungan; (2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengawasan dan evaluasi program dan kegiatan serta pelaporan hasil kajian di bidang peningkatan kapasitas kelembagaan, SDM dan mitra lingkungan di daerah dalam rangka pengendalian dampak lingkungan. Pasal 171n Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, selanjutnya dalam keputusan ini disebut Bidang II, mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, serta pengelolaan limbah dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah kerjanya. Pasal 171o Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 171n, Bidang II menyelenggarakan fungsi : a. perumusan pengkajian di bidang pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah kerjanya; b. pengkoordinasian dan pemfasilitasian pelaksanaan pengendalian pencemaran air di wilayah kerjanya; c. pengkoordinasian dan pemfasilitasian pelaksanaan pengendalian pencemaran udara di wilayah kerjanya; d. pengkoordinasian dan pemfasilitasian pengelolaan limbah dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah kerjanya. Pasal 171p Bidang II membawahkan:
a. b.
Subbidang Tatalaksana; Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.
Pasal 171q (1) Subbidang Tatalaksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan pelaksanaan kajian program dan kegiatan serta koordinasi di bidang pencemaran air, udara dan limbah padat dan bahan berbahaya dan beracun; (2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengawasan dan evaluasi program dan kegiatan serta pelaporan hasil kajian di bidang pencemaran air, udara dan limbah padat dan bahan berbahaya dan beracun. Pasal 171r Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan, selanjutnya dalam keputusan ini disebut Bidang III, mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengendalian kerusakan lingkungan. Pasal 171s Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171r, Bidang III menyelenggarakan fungsi: a. perumusan pengkajian di bidang pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; b. pengendalian, pemantauan, pengawasan dan evaluasi kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kerusakan lahan, hutan dan air, kerusakan keanekaragaman hayati dan perlindungan keselamatan hayati serta kerusakan dan pencemaran pesisir dan laut pulau kecil dan terumbu karang; c. koordinasi pengendalian kerusakan lingkungan hidup; Pasal 171t Bidang III membawahkan: a. Subbidang Tatalaksana; b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan. Pasal 171u (1) Subbidang Tatalaksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan pelaksanaan kajian program dan kegiatan serta koordinasi di bidang kerusakan lahan, hutan dan tata air, kerusakan keanekaragaman hayati dan perlindungan keselamatan hayati serta kerusakan dan pencemaran pesisir dan laut pulau kecil dan terumbu karang; (2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengawasan dan evaluasi program dan kegiatan serta pelaporan hasil kajian di bidang kerusakan lahan, hutan dan air, kerusakan keanekaragaman hayati dan perlindungan keselamatan hayati serta kerusakan dan pencemaran pesisir dan laut pulau kecil dan terumbu karang;
Pasal 171v Bidang Manajemen Lingkungan, selanjutnya dalam keputusan ini disebut Bidang IV, mempunyai tugas dampak melaksanakan penegakan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan, sarana dan teknologi pengendalian lingkungan, serta AMDAL dan perangkat manajemen lingkungan. Pasal 171w Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 171v, Bidang IV menyelenggarakan fungsi: a. perumusan pengkajian teknis di bidang perangkat manajemen dan teknologi lingkungan; b. pemantauan, evaluasi dan analisis terhadap pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan di wilayah kerjanya; c. pemantuan, evaluasi dan analisis terhadap pelaksanaan manajemen lingkungan sukarela di wilayah kerjanya; d. pelaksanaan penegakan hukum dan penyelesian perkara lingkungan hidup di wilayah kerjanya. Pasal 171x Bidang IV membawahkan: a. Subbidang Tatalaksana; b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan. Pasal 171y (1) Subbidang Tatalaksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan pelaksanaan kajian program dan kegiatan serta koordinasi pelaksanaan manajemen lingkungan; (2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengawasan dan evaluasi program dan kegiatan serta pelaporan hasil kajian manajemen lingkungan; Pasal 171z (2) Sejak ditetapkannya Keputusan ini terdapat 3 (tiga) Pusat Pengendalian Dampak Lingkungan yang berlokasi di Pekanbaru, Denpasar, dan Makassar, sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Keputusan ini. Pasal 2 Dengan diberlakukannya Keputusan ini, Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor : KEP - 39 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Regional dinyatakan tidak berlaku. Pasal 3 Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 23 Juli 2001 Kepala Badan Pengendalian Dampak lingkungan, ttd Dr. Sony Keraf
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Utama Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Dr.Ir.Sunyoto,Dipl.HE
Lampiran I: Keputusan Kepala Bapedal Nomor : KEP-93A Tahun 2001 Tanggal : 23 Juli 2001
Lampiran II: Keputusan Kepala Bapedal Nomor : KEP-93A Tahun 2001 Tanggal : 23 Juli 2001
Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, ttd Dr. A. Sonny Keraf Disalin sesuai dengan aslinya Sekretaris Utama Bapedal,
Dr. Ir. Sunyoto, Dipl. HE
__________________________________
