KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN NOMOR : KEP-93A TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN NOMOR : KEP-25 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
Menimbang a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan pembinaan dan pemberdayaan SDM, dan pendayagunaan SDA merupakan kewenangan yang tidak diserahkan kepada daerah; b. bahwa untuk menangani masalah tersebut, Bapedal sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya perlu mengatur penyelenggaraan kewenangan tersebut agar berjalan secara efektif dan efisien; c. sejalan dengan hal tersebut perlu dilakukan penyempurnaan organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Mengingat 1. Undang-undang 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen; 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah NonDepartemen sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2001.
KEP. NO. : KEP-93A TAHUN 2001
1/11
4. Keputusan Kepala Bapedal Nomor : Kep-25 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
Memperhatikan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor :195.1/M.PAN/7/2001 tanggal 20 Juli 2001 Tentang Penyempurnaan Nomenklatur Pusat Kajian Pengendalian Dampak Lingkungan; MEMUTUSKAN: Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN NOMOR KEP-25 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN. Pasal 1 Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor : KEP - 25 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan sebagai berikut: 1. Ketentuan BAB II, Pasal 5 terdapat penambahan huruf I, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB I Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 5 Bapedal terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat Utama; c. Deputi Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, dan Mitra Lingkungan; d. Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan; e. Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan; f. Deputi Bidang Penaatan Hukum Lingkungan; KEP. NO. : KEP-93A TAHUN 2001
2/11
g. Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan; h. Inspektorat; i. Pusat Pengendalian Dampak Lingkungan. 2.
Diantara BAB IX dan X disisipkan 1 (satu) BAB baru yaitu BAB IXA, yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) Pasal yaitu Pasal 171a sampai dengan Pasal 171z sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: BAB IXA PUSAT PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN Pasal 171a
(1). Pusat
Pengendalian Dampak Lingkungan yang selanjutnya dalam Keputusan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama;
(2). Pusat dipimpin oleh seorang Kepala.
Pasal 171b Pusat Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengkajian, pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup bagi seluruh kalangan yang terlibat dengan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 171c Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 171b, Pusat Pengendalian Dampak Lingkungan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan penelitian dan pengembangan kualitas lingkungan dalam pengendalian dampak lingkungan; b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup khususnya peningkatan kepedulian lingkungan dikalangan masyarakat luas di wilayah kerjanya; c. pengkajian pengendalian pencemaran; d. pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis dan pemfasilitasian kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan hidup di wilayah kerjanya; e. pengkajian penaatan dan penegakan hukum serta sengketa lingkungan di wilayah kerjanya;
KEP. NO. : KEP-93A TAHUN 2001
penyelesaian
3/11
f. pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis sistem informasi dan hubungan masyarakat dalam rangka pengendalian dampak lingkungan di wilayah kerjanya; g. pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pengawasan dalam rangka pengendalian dampak lingkungan di wilayah kerjanya. h. Sebagai lembaga rujukan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 171d Susunan Organisasi Pusat terdiri dari : a. Kepala; b. Bagian Tata Usaha; c. Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, SDM dan Mitra Lingkungan; d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan; e. Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan; f. Bidang Manajemen Lingkungan; g. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 171e Kepala mempunyai tugas: a. memimpin Pusat sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. merumuskan hasil kajian di lingkungan di wilayah kerjanya;
bidang
pengendalian
dampak
c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak yang terkait (stakeholders) di bidang pengendalian dampak lingkungan di wilayah kerjanya; d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Bapedal sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 171f Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi, urusan penyusunan program, kepegawaian dan keuangan, administrasi umum dan hubungan masyarakat. Pasal 171g Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 171f, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: KEP. NO. : KEP-93A TAHUN 2001
4/11
a. penyiapan bahan rumusan di bidang pengelolaaan data, penyusunan program, kepegawaian dan keuangan, dan administrasi umum; b. pengkoordinasian dan pelaksanaan urusan pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan program dan laporan; c. pengkoordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian dan keuangan; d. pengkoordinasian dan pelaksanaan urusan administrasi umum; e. pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap urusan pengelolaan data dan informasi, program, kepegawaian dan keuangan, serta administrasi umum. Pasal 17h Bagian Tata Usaha membawahkan: a. Subbagian Kepegawaian dan Keuangan; b. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; c. Subbagian Umum dan Humas. Pasal 171i (1). Subbagian Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan tata
usaha kepegawaian, pengadaan, pengangkatan, mutasi, pemberhentian, pensiun, penyiapan bahan usulan dan pengelolaan administrasi keuangan. (2). Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan
pengumpulan, pemasukan pengolahan, penyimpanan dan distribusi data dan informasi, serta melakukan penyusunan program dan laporan. (3). Subbagian Umum dan Humas mempunyai tugas melakukan tata usaha
persuratan, arsip dan dokumentasi, perlengkapan, kerumahtanggaan, perjalanan dan hubungan masyarakat. Pasal 171j Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, SDM dan Mitra Lingkungan, selanjutnya dalam keputusan ini disebut Bidang I, mempunyai tugas melaksanakan perumusan di bidang peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, serta mitra lingkungan. Pasal 171k Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171j, Bidang I menyelenggarakan fungsi:
KEP. NO. : KEP-93A TAHUN 2001
5/11
a. perumusan pengkajian di bidang kelembagaan, sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan serta mitra lingkungan dalam rangka pengendalian dampak lingkungan; b. pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan serta mitra lingkungan dalam rangka pengembangan program pengendalian dampak lingkungan; c. peningkatan peran mitra lingkungan dalam rangka peningkatan kepedulian masyarakat dalam pengendalian dampak lingkungan; d. evaluasi pelaksanaan perumusan kajian peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia dan mitra lingkungan dalam pengendalian dampak lingkungan. Pasal 171l Bidang I membawahkan: a. Subbidang Tatalaksana; b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan; Pasal 171m (1). Subbidang Tatalaksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
rumusan pelaksanaan kajian program dan kegiatan serta koordinasi peningkatan kapasitas kelembagaan, SDM dan mitra lingkungan di daerah dalam rangka pengendalian dampak lingkungan; (2). Subbidang
Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengawasan dan evaluasi program dan kegiatan serta pelaporan hasil kajian di bidang peningkatan kapasitas kelembagaan, SDM dan mitra lingkungan di daerah dalam rangka pengendalian dampak lingkungan. Pasal 171n
Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, selanjutnya dalam keputusan ini disebut Bidang II, mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, serta pengelolaan limbah dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah kerjanya. Pasal 171o Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 171n, Bidang II menyelenggarakan fungsi : a. perumusan pengkajian di bidang pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah kerjanya;
KEP. NO. : KEP-93A TAHUN 2001
6/11
b. pengkoordinasian dan pemfasilitasian pelaksanaan pengendalian pencemaran air di wilayah kerjanya; c. pengkoordinasian dan pemfasilitasian pelaksanaan pengendalian pencemaran udara di wilayah kerjanya; d. pengkoordinasian dan pemfasilitasian pengelolaan limbah dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah kerjanya.
Pasal 171p Bidang II membawahkan: a. Subbidang Tatalaksana; b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan. Pasal 171q (1). Subbidang Tatalaksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
rumusan pelaksanaan kajian program dan kegiatan serta koordinasi di bidang pencemaran air, udara dan limbah padat dan bahan berbahaya dan beracun; (2). Subbidang
Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengawasan dan evaluasi program dan kegiatan serta pelaporan hasil kajian di bidang pencemaran air, udara dan limbah padat dan bahan berbahaya dan beracun. Pasal 171r
Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan, selanjutnya dalam keputusan ini disebut Bidang III, mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengendalian kerusakan lingkungan. Pasal 171s Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171r, Bidang III menyelenggarakan fungsi: a. perumusan pengkajian di bidang pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; b. pengendalian, pemantauan, pengawasan dan evaluasi kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kerusakan lahan, hutan dan air, kerusakan keanekaragaman hayati dan perlindungan keselamatan hayati serta kerusakan dan pencemaran pesisir dan laut pulau kecil dan terumbu karang; c. koordinasi pengendalian kerusakan lingkungan hidup; KEP. NO. : KEP-93A TAHUN 2001
7/11
Pasal 171t Bidang III membawahkan: a. Subbidang Tatalaksana; b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan. Pasal 171u (1). Subbidang Tatalaksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
rumusan pelaksanaan kajian program dan kegiatan serta koordinasi di bidang kerusakan lahan, hutan dan tata air, kerusakan keanekaragaman hayati dan perlindungan keselamatan hayati serta kerusakan dan pencemaran pesisir dan laut pulau kecil dan terumbu karang; (2). Subbidang
Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengawasan dan evaluasi program dan kegiatan serta pelaporan hasil kajian di bidang kerusakan lahan, hutan dan air, kerusakan keanekaragaman hayati dan perlindungan keselamatan hayati serta kerusakan dan pencemaran pesisir dan laut pulau kecil dan terumbu karang; Pasal 171v
Bidang Manajemen Lingkungan, selanjutnya dalam keputusan ini disebut Bidang IV, mempunyai tugas melaksanakan penegakan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan, sarana dan teknologi pengendalian dampak lingkungan, serta AMDAL dan perangkat manajemen lingkungan. Pasal 171w Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 171v, Bidang IV menyelenggarakan fungsi: a. perumusan pengkajian teknis di bidang perangkat manajemen dan teknologi lingkungan; b. pemantauan, evaluasi dan analisis terhadap pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan di wilayah kerjanya; c. pemantuan, evaluasi dan analisis terhadap manajemen lingkungan sukarela di wilayah kerjanya; d. pelaksanaan penegakan hukum dan lingkungan hidup di wilayah kerjanya.
pelaksanaan
penyelesian
perkara
Pasal 171x Bidang IV membawahkan: a. Subbidang Tatalaksana; KEP. NO. : KEP-93A TAHUN 2001
8/11
b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan. Pasal 171y (1). Subbidang Tatalaksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
rumusan pelaksanaan kajian program dan kegiatan serta koordinasi pelaksanaan manajemen lingkungan; (2). Subbidang
Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengawasan dan evaluasi program dan kegiatan serta pelaporan hasil kajian manajemen lingkungan; Pasal 171z
(2) Sejak ditetapkannya Keputusan ini terdapat 3 (tiga) Pusat Pengendalian Dampak Lingkungan yang berlokasi di Pekanbaru, Denpasar, dan Makassar, sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Keputusan Pasal 2 Dengan diberlakukannya Keputusan ini, Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor : KEP - 39 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Regional dinyatakan tidak berlaku. Pasal 3 Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 23 Juli 2001 Kepala Badan Pengendalian Dampak lingkungan, Ttd Dr. Sony Keraf
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Utama Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Dr.Ir.Sunyoto,Dipl.HE
KEP. NO. : KEP-93A TAHUN 2001
9/11
Lampiran I: Keputusan Kepala Bapedal Nomor : KEP-93A Tahun 2001 Tanggal : 23 Juli 2001
PUSAT PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
KEPALA Bagian Tata Usaha
Subbagian Kepegawaian dan Keuangan
Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, SDM dan Mitra Lingkungan
Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan
Tatalaksana
Subbidang Tatalaksana
Subbidang Evaluasi dan Pelaporan
Subbidang
Subbidang
Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan
Subbidang
Subbagian Umum dan Humas
Bidang Manajemen Lingkungan
Subbidang Tatalaksana
Tatalaksana Subbidang Evaluasi dan Pelaporan
Subbidang Evaluasi dan Pelaporan
Evaluasi dan Pelaporan
Jabatan Fungsional KEP. NO. : KEP-93A TAHUN 2001
10/11
Lampiran II: Keputusan Kepala Bapedal Nomor : KEP-93A Tahun 2001 Tangga : 23 Juli 2001
No. 1.
Nama Unit Pusat Pengendalian
Lokasi Pekanbaru
Dampak Lingkungan I
Wilayah Kerja Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung dan Bangka Belitung.
2.
Pusat Pengendalian
Denpasar
Dampak Lingkungan II 3.
Pusat Pengendalian
Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Makassar
Dampak Lingkungan III
Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Irian Jaya, dan Gorontalo.
Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, ttd Dr. A. Sonny Keraf
Disalin sesuai dengan aslinya Sekretaris Utama Bapedal,
Dr. Ir. Sunyoto, Dipl. HE
KEP. NO. : KEP-93A TAHUN 2001
11/11
