KATA PENGANTAR. Martapura, Pebruari 2016 Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten OKU TIMUR,

LAKIP BAPEDALDA Kabupaten OKU TIMUR

2015

KATA PENGANTAR Puji Syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat-Nya, penyusunan Laporan Akunttabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupate n OKU TIMUR Tahun 2015 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Bapedalda Kepada Bupati OKU TIMUR sebagai Kepala Daerah dan masyarakat Kabupaten OKU TIMUR pada umumnya. Laporan ini merupakan evaluasi pencapaian kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 sehingga dari laporan ini dapat dijadikan acuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun-yahun yang akan datang. Selain itu laporan ini dibuat untuk memenuhi amanat yang diberikan pemerintah melalui Instruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kami

menyadari

bahwa

disana

sini

masih

banyak

kekurangan

dan

ketidaksempurnaan dalam penyusunan dan penulisan laporan ini. Oleh karena itu, saran, masukan, tanggapan serta kritik membangun untuk penyempurnaan laporan ini sangat kami butuhkan. Kepada tim penyusun dan pihak –pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih. Semoga dengan adanya laporan ini akan memberikan manfaat dalam upaya peningkatan kinerja maupun upaya pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten OKU TIMUR yang kita cintai. Martapura, Pebruari 2016 Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten OKU TIMUR,

Ir.Hj.Zainoni Zainal, Dipl.Ing, M.Si Pembina Utama Muda NIP.19571111 198403 2 003

Page iv


2015

IKHTISAR EKSEKUTIF Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh BAPEDALDA melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ini ditetapkan rencana kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja tahunan ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Rencana Kinerja kegiatan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten OKU TIMUR merupakan bentuk laporan tolok ukur sebagai barometer terhadap tingkat keberhasilan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada akhir tahun anggaran 2015 Dari pernyataan misi maka dapat ditetapkan tujuan strategis dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten OKU TIMUR sebagai berikut : 1. Internalisasi wawasan lingkungan hidup dalam penyusunan program pembangunan diseluruh sektor 2. Pembinaan masyarakat melalui penyuluhan dan pendidikan 3. Meningkatkan disiplin dan kepatuhan dunia usaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan dan penerapan AMDAL 4. Melestarikan ketersediaan, daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Tujuan Strategis tersebut diatas mempunyai hubungan sebab –akibat (Cause and effect relationship) satu sama lain yang membentuk suatu koherensi yang utuh sehingga secara terintegrasi semuanya mengarah pada pencapaian misi organisasi.

Page iii


2015

Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja seluruh unit kerja BAPEDALDA

Berdasarkan hasil evaluasi realisasi capaian kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah kabupaten OKU TIMUR tahun 2015 menunjukkan hasil yang cukup . Walaupun masih terdapat kendala kendala yang berpotensi mengurangi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, diantaranya : 1. Masih

minimnya

pelaksanaan

dana

program

sebagai yang

barometer

diamanatkan

dan

indikator

kebijakan

dalm

Kementrian

Lingkungan Hidup; 2. Belum optimalnya realisasi kegiatan sesuai dengan Permendagri nomor 13 tahun 2006 sehingga masih banyak program unggulan yang belum bisa terlaksana; 3. Belum sejalannya antara rencana kerja yang di usulkan dengan realisasi pelaksanaan renja pada tahun selanjutnya; 4. Masih terdapat sebagian kecil masyarakat dan dunia usaha yang secara sadar dan peduli terhadap pengelolaan lingungan; 5. Masih

minimnya

sarana

dan

prasarana

pendukung

untuk

mengoptimalkan pengelolaan lingkungan.

Dari kendala dan permasalahan diatas perlu dilakukan langkah- langkah antisipasif untuk menanggulangi kendala yang mungkin terjadi pada tahun mendatang, seperti : 1. Mencari sumber-sumber dana baru baik dari propinsi maupun pusa agar tidak tergantung dengan kondisi keuangan APBD; 2. Berupaya melakukan negoisasi-negoisasi dan lobilobi terhadap pihak pengambil kebijakan untuk menggolkan kegiatan prioritas secara optimal;

Page iii


2015

3. Menyusun rencana sistematis dan memberikan argument yang dapat diterima oleh pengambil kebijakan terhadap rencana kerja tahun mendatang sehingga rencana kerja tersebut dapat sejalan dengan pelaksanaan pada tahun selanjutnya; 4. Berupaya melakukan sosialisasi, penyuluhan dan penyampaian informasi –informasi tentang upaya menjaga dan melestarikan lingkungan terhadap komponen masyarakat dan dunia usaha; 5. Mengusulkan

pemenuhan

kebutuhan

sarana

dan

prasarana

pengelolaan lingkungan baik pada level pmerintah daerah maupun pada tingkat pusat (tugas, pebantuan, hibah, adhoc) dan negaranegara donor.

Page iii

2015


DAFTAR ISI IKHTISAR EKSEKUTIF................................................................................

i

KATA PENGANTAR.....................................................................................

iv

DAFTAR ISI.................................................................................................... v BAB I

PENDAHULUAN 1. Latar Belakang..................................................................... 1 2. Maksud dan Tujuan.............................................................. 3 3. Gambaran Pelayanan Bapedalda..........................................

BAB II

4

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA 2.1. Rencana Strategis............................ ................................. 16 A. Visi...................................................................................... 16 B. Misi..................................................................................... 16 C. Tujuan................................................................................. 17 D. Sasaran................................................................................ 19 E. Strategi................................................................................ 21

BAB III

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA A. Metode Pengukuran Kinerja............................................

38

B. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja....................

39

C. Akuntabilitas Keuangan....................................................

42

D. Aspek Pendukung Lainnya...............................................

43

E. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Lalu........................

45

PENUTUP.............................................................................. 48

Lampiran

Page v


2015

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG Undang –Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing. Kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat mengandung resiko terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Kondisi demikian dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya akan menimbulkan beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan azas tanggung jawab, berkelanjutan dan azas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menegaskan

bahwa

pemerintah

daerah

berwenang mengatur

dan

mengurusi urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas perbantuan. Hal ini memberikan keleluasaan bagi daerah untuk membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Page 1


2015

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, berhasil guna bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-undanga Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Insatansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban yang dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan.

Laporan

tersebut

menggambarkan

kinerja

instansi

pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Page 2


2015

2. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN Maksud penyusunan laporan ini adalah sebagailaporan kinerja tahunan yang berisi tanggung jawab kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan /sasaran strategis instansi. Adapun LAKIP ini berisis ikhtisar sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen

perencanaan

diman

pencapain

sasaran

yang

dimaksud

sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang : 

Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;



Realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi;



Evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja;



Pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan;



Penjelasan informasi pencapaian sasaran berorientasi outcome.

Sedangkan

tujuan

disusunnya

mengetahui

keberhasilan

laporan

pelaksanaan

tahunan tugas

ini

dan

adalah

untuk

kegiatan

guna

mempertanggungjawabkan atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten OKU TIMUR yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan pada tahun berikutnya.

2.1 FORMAT PENULISAN Sistematika penulisan Rencana Startegis Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah sebagai berikut : Bab I

Pendahuluan

Berisikan uraian gambaran SKPD, struktur organisasi & tugas pokok dan fungsi, maksud & tujuan dan sistematika penulisan . Bab II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Berisikan uraian rencana strategis dan penetapan kinerja.

Page 3


2015

Bab III Akuntabilitas Kinerja SKPD Berisikan analisi capaian kinerja, akuntabilitas keuangan, aspek pendukung dan tindak lanjut Hasil Evaluasi Tahun Lalu. Bab IV Penutup Memuat simpulan capaian kinerja, permasalahan dan pemecahan masalah yang ada.

3. GAMBARAN PELAYANAN BAPEDALDA 3.1.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten OKU TIMUR, maka struktur organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten OKU TIMUR, terdiri dari : 1. Kepala Badan; 2. Sekretariat; 2.1. Sub Bagian umum dan Perlengkapan 2.2.Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan 3. Bidang Pengawasan dan pengendalian 3.1.Sub

Bidang

AMDAL,

Perizinan

dan

Pengendalian

Pembuangan Limbah 3.2. Sub Bidang Pengawasan, Pengembangan Kapasitas dan Pencemaran Lingkungan 4. Bidang Pemantauan dan Pemulihan; 4.1. Sub Bidang Penyuluhan dan Hukum 4.2.Sub Bidang Pemantauan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan 5. Bidang Perencanaan dan Program; 5.1.Sub Bidang Perencanaan dan Program 5.2.Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Program

Page 4


2015

6. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah; 7. Kelompok Jabatan Fungsional Adalah staf penunjang Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas/kegiatan yang bersifat fungsional.

3.2.

Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Badan pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengendalian Dampak Lingkungan di Kabupaten OKU TIMUR; 2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah kabupaten dibidang pengelolaan lingkungan hidup daerah. Secara rinci Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten OKU TIMUR adalah sebagai berikut : 1. Kepala Badan Tugas : membantu bupati dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan Kabupaten di bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten.

Uraian Tugas: a. Penetapan standar pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi

kebijakan

pengembangan,

penataan,

pemanfaatan

pemeliharaan,

pemulihan,

pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup; b. Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Lingkungan Hidup; c. Pengawasan lingkungna

dan serta

pengendalian pemantauan

dan

pencemaran pemulihan

kerusakan lingkungan;

Page 5


2015

d. Pengawasan dan pembinaan terhadap sumber-sumber dan/atau

kegiatan-kegiatan

pencemar

perusak

lingkungan; e. Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penerapan dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL dan SPPL) f. Pelaksanaan konservasi sumber daya alam dan keragaman hayati: g. Penyediaan data dasar dan informasi lingkungan; h. Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup; i.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan bupati.

2. Sekretariat Tugas : Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pembinaan

administrasi

yaitu

meliputi

pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, umum

dan

program

perlengkapan,

dan

keuangan,

kepegawaian,

serta

pemberian

pelayanan teknis dan administrasi Kepala Badan dan semua unsur di lingkungan Badan Lingkungan Hidup. Uraian Tugas : a. Penyusunan program kerja, penyediaan data dasar dan informasi lingkungan Badan Lingkungan Hidup; b. Pembinaan adminstrasi dalam arti melakukan urusan ketatausahaan,

kepegawaian,

perlengkapan,

kerumahtanggaan dan keuangan; c. Pelaksanaan

proses

administrasi

dalam

rangka

pengawasan dokumentasi dan pelaporan; d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala badan.

Page 6


2015

2.1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan Tugas : a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi, ketatausahaan,

perlengkapan

kantor

dan

kerumahtanggaan; b. Mengevaluasi, menyajikan dan melaporkan data ketatausahaan,

perlengkapan

kantor

dan

kerumahtanggaan; c. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan termasuk penataan lingkungan kantor; d. Melaksanakan

pemeliharaan

dan

perawatan

kendaraan dinas; e. Melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian, inventarisasi dan penghapusan perlengkapan kantor; f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

2.2.

Sub Bidang Kepegawaian dan Keuangan

Tugas : a. Menyiapkan

bahan,

mengidentifikasi

dan

merumuskan rencana/program pembangunan Badan Lingkungan Hidup; b. Menyiapkan bahan, mengumpulkan dan menyusun rencana anggaran pembangunan Badan lingkungan Hidup; c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian tentang kenaikan pangkat, DP3, DUK, Kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pemberhentian dan persiapan pensiun Pegawai Negeri Sipil; Page 7


d. Melaksanakan

penyiapan

bahan

2015

pembinaan

kepegawaian dan disiplin pegawai, termasuk kegiatan olahraga; e. Melaksanakan

pengurusan

pendidikan/pelatihan

pegawai

kepemimpinan,

meliputi

teknis

dan

fungsional, serta pemberian penghargaan; f. Mempersiapkan pengusulan jabatan struktural serta fungsional dalam rangka promosi dan rotasi jabatan; g. Menyusun dan melaksanakan peningkatan Sumber Daya Manusia; h. Melaksanakan

penyusunan

bahan

evaluasi

dan

laporan kegiatan kepegawaian; i.

Menyiapkan dan penata laksanaan keuangan;

j.

Menghimpun dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan;

k. Melaksanakan

pengelolaan

keuangan

meliputi

laporan bulanan, triwulan, dan tahunan termasuk pengelolaan gaji pegawai; l.

Melaksankan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;

m. Mengevaluasi program kerja dan menyusun laporan bulanan, triwulan, dan tahunan; n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Page 8


2015

3. Perencanaan dan Program Tugas : Melaksanakan penyiapan rencana dan program penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis Badan Lingkungan Hidup, melaksanakan

monitoring

evaluasi

dan

pelaporan dalam lingkup tugasnya.

Fungsi : a. Penyiapan rencana dan program, bahan perumusan dan

penjabaran

kebijaksanaan

teknis

lingkungan

hidup; b. Penyiapan

bahan

Pembinaan

terhadap

Pengembangan organisasi, Pengadministrasian dan konsultasi hukum sesuai dengan peraturan perundang –undangan tentang lingkungan hidup; c. Penyiapan rencana dan program, proses bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan tentang lingkungan hidup; d. Penyiapan baikPembinaan terhadap unit pelayanan teknis daerah Bidang Perencanaan dan Program e. Penyusunan

laporan

Perencanaan

pelaksanaan

dan

tugas

Program

Bidang sebagai

Pertanggungjawaban; f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; g. Pemberian saran dan pendapat kepada Kepala Badan; h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

3.1.

Sub Bagian Perencanaan dan Program

Tugas : a. Melakukan

pengumpulan,

pengolahan

bahan

perumusan dan penjabaran kebijaksanaan bidang lingkungan hidup; Page 9


b. Menyiapkan

bahan

pembinaan

2015

terhadpa

pengembangan organisasi, pengadministrasian dan konsultasi hukum sesuai dengan peraturan perundang –undangan bidang lingkungan hidup; c. Menyiapkan rencana dan program serta proses bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis bidang lingkungan hidup; d. Menyusun

laporan

pelaksanaan

tugas

sebagai

pertanggungjawaban; e. Menyiapkan rencana dan program serta proses bahan perumusan

dan

kebijaksanaan

teknis

bidang

lingkungan hidup; f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam melaksanakan tugasnya; g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

3.2.

Sub Bagian Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Tugas : a. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan kebijakan bidang lingkungan hidup; b. Melakukan monitoring dan pemantauan terhadap pelaksanaan program kegiatan bidang lingkungan hidup; c. Menyusun laporan hasil monitoring dan pemantauan terhadap program dan kegiatan; d. Menyusun

laporan

pelaksanaan

tugas

sebagai

pertanggungjawaban; e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam melaksanakan tugasnya;

Page 10


2015

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

4. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tugas : Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pencemaran

lingkungan,

penerapan

pelaksanaan dokumen lingkungan hidup dan pembinaan perizinan pembuangan limbah. Fungsi : a. Pengawasan dan pengendalian pencemaran air, udara dan tanah; b. Pengawasandan pengendalian penerapan AMDAL, UKL/UPL dan SPPL; c. Pengawasan dan pengendalian perizinan pembuangan limbah; d. Pemberian saran dan pendapat kepada Kepala Badan; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

4.1. Sub Bidang AMDAL, Perizinan dan Pengendalian Pembuangan Limbah Tugas : a. Pengawasan dan pengendalian penerapan dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL dan SPPL) b. Mengkoordinir kegiatan penilaian dokumen AMDAL dan operasional sekretariat komisi AMDAL; c. Melakukan pembinaan dalam penertiban perizinan pembuangan

limbah

industri

serta

melakukan

pengawasan pengendalian kegiatan tersebut; d. Memberikan

rekomendasi

pada

peberbitan

Izin

Mendirikan bangunan (IMB) Izin gangguan (HO), dan izin

lokasi

serta

melakukan

pengawasan

dan

pengendalian kegiatan tersebut; Page 11


2015

e. Memberikan rekomendasi dalam penerbitan perizinan ekploitasi sumber daya

alam,

hutan/perkebunan

bahan galian tambang dan sumber daya alam lainnya serta

melakukan

pengawsan

dan

pengendalian

pelaksanaan kegiatan tersebut; f. Melaksanakan pemantauan (monitoring) pelaksanaan dokumen Linkungan Hidup (AMDAL, UKL/UPL dan SPPL); g. Meangatur penerapan sanksi bagi pelanggaran baku mutu

dan

ketentuan

dalam

dokumen AMDAL<

UKL/UPL, dan SPPL; h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam melaksanakan tugasnya; i.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

4.2.

Sub Bidang Pengawsan, Pengembangan Kapasitas

dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Tugas : a. Melakukan

pembinaan

pengendalian

limbah

dalam B3

penanganan

serta

dan

melaksanakan

pengawasan dan pengendalian kegiatan tersebut; b. Melaksanakan

pembinaan,

pengawsan

dan

pengendalian dalam pengolahan limbah domestik; c. Melaksankan program pemeringkatan (Proper) kinerja kegiatan/usaha

dalam

pengendalian

dampak

lingkungan; d. Meneraplan konsep produk bersih (clean production) e. Mengkoordnir pelaksanaan program langit biru; f. Megkoordinir

pelaksanaan

program

kali

bersih

(prokasih).

Page 12


2015

5. Bidang Pemantauan dan Pemulihan Tugas : Melaksanakan pemantauan dan pemulihan kerusakan lingkungan serta melakukan kegiatan pembinaan

masyarakat

melalui

penyuluhan,

pendidikan, dan pelatihan. Fungsi : a. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan b. Pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan; c. Pelaksanaan dan evaluasi pengendalian dampak lingkungan,

pemantaun

dan

pemulihan

kualitas

lingkungan; d. Pembinaan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala badan.

5.1.

Sub Bidang Penyuluhan dan Hukum

Tugas : a. Melakukan

pembinaan

masyarakat

dalam

pengelolaan lingkungan hidup melalui pendidikan, pelatihan

dan

penyuluhan

untuk

meningkatkan/

menumbuh kembangkan kesadaran, kepedulian, dan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat; b. Mendorong dan menumbuhkembangkan kemandirian, keberdayaan, dan kepeloporan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial terhadap kegiatan perusakan lingkungan hidup; c. Mengkoordinir pelaksanaan program KALPATARU; d. Menyediakan sarana dan prasarana penyuluhan; e. Mengkoordinir pelaksanaan lomba-lomba dibidang pengelolaan lingkungan;

Page 13


2015

f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam melaksanakan tugasnya; g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

5.2.

Sub Bidang Pemantauan dan Pemulihan Kerusakan

Lingkungan Tugas : a. Identifikasi dan inventarisasi kawasan rawan dampak; b. Mengatur

dan

melaksanakan

upaya

pemulihan

kualitas lingkungan pada areal lahan kritis bekas erosi, kebakaran hutan dan tanah longsor; c. Mengatur

dan

melaksanakan

upaya

pemulihan

kualitas lingkungan pada areal bekas penambangan bahan galian; d. Mengkoordinir

perencanaan

dan

pelaksanaan

penghijauan pada Raung Terbuka Hijau (RTH) perkotaan dan pembuatan hutan kota; e. Mengkoordinir pelaksanaan program satu juta pohon; f. Mengkoordinir pelaksanaan program bangun paraja dan Adipura; g. Mengatur dan menetapkan kawasan yang berfungsi lindung dan kawasan penyangga; h. Mengatur

tentang

pengamanan

dan

pelestarian

sumber daya air (danau, waduk, sungai, situ, mata air dan lain-lain); i.

Mengatur dan melaksanakan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;

j.

Mengkoordinir upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;

Page 14


2015

k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam melaksanakan tugasnya; l.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

6. Unit Pelaksana Teknis daerah (UPTD) Pada organisasi Badan pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Badan. a. Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Badan (UPTB) sebagaiman dimaksud berdasarkan kebutuha Badan Pengendalian

Dampak

Lingkungan

Daerah

dan

memenuhi kriteria yang ditetapkan; b. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dipimpin oleh kepala yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok

Jabatan

melaksanakan

Fungsional

sebagian

tugas

mempunyai Badan

tugas

pengendalian

Dampak Lingkungan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan : a. Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya; b. Setiap

kelompok

tersebut

dipimpin

oleh

tenaga

fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan; c. Jumlah

Jabatan

fungsional

tersebut

ditentukan

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; d. Jenis dan Jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang –undangan yang berlaku. Page 15


2015

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS A. VISI “Mewujudkan tatanan lingkungan hidup yang berkualitas dan lestari dalam mendukung peri kehidupan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten OKU TIMUR secara berkesinambungan” Dengan visi tersebut, maka Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah menjabarkan beberapa kegiatan seperti pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, kegiatan pengawasan kebijakan bidang lingkungan hidup untuk mendorong penataan perusahaan terhadap peraturan bidang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, kegiatan

koordinasi

penyusunan

AMDAL

dan

pengkajian

dampak

lingkungan yang bertujuan menjadikan setiap kegiatan dan/atau usaha sesuai dengan besaran dampak dan skala membuat dokumen pengelolaan limabh domestik dan usaha kecil yang bertujuan mengurangi pencemaran yang berasal dari sumber tersebut, pengelolaan ruang terbuka hijau yang bertujuan meningkatkan keteduhan dan keindahan kota Martapura dan juga melaksanakan amanat pemerintah untuk menjadikan ruang terbuka hijau minimal 30% (tiga puluh persen), dari luas wilayah administratif.

B. MISI Misi menggambarkan hal-hal yang harus diemban atau dilaksanakan olen instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah negara.

Page 16


2015

Pernyataan misi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah menunjukkan kebutuhan yang hendak dicapai dan dipenuhi organisasi, siapa yang memerlukan dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut. Misi Badan pengendalian dampak Lingkungan Daerah ditetapkan sebagai berikut : 1. Menjadikan pertimbangan teknis lingkungan sebagai bagian dalam pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan di seluruh sektor; 2. Mewujudkan komunitas masyarakat yang sadar dan peduli dalam pengelolaan lingkungan hidup; 3. Mewujudkan kedisiplinan dunia usaha dalam penerapan AMDAL dan pengelolaan lingkungan hidup; 4. Mewujudkan kelestarian asset sumber daya alam dan lingkungan didup dalam mendukung pelaksanaan pembangunan disegala bidang;

Misi tersebut disusun dengan tujuan utama untuk mendukung tercapainya visi organisasi serta mempertimbangkan adanyakebutuhan dan tuntutan masyarakat akan kondisi lingkungan yang lebih baik.

C. TUJUAN Dalam menjalankan misi tersebut, maka harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (Strategic goals) organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau pelaksanaan dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun. Dengan demikian diketahui secara tepat apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi-misinya dalam kurun waktu tersebut dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Page 17


2015

Tujuan harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Perumusan

tujuan

strategis

ini

juga

akan

memungkinkan

Badan

Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten OKU TIMUR untuk mengukur sejauh mana visi-misi organisasi berfungsi dan berjalan dengan baik dan benar. Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan strategis dapat diukur, apabila tujuan strategis yang ditetapkan memiliki indikator kinerja yang terukur. Dari pernyataan misi maka dapat ditetapkan tujuan strategis dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah kabupaten OKU TIMUR sebagai berikut : 1. Meningkatkan internalisasi wawasan lingkungan hidup dalam penyusunan program pembangunan diseluruh sektor; 2. Menggalakkan pengelolaan lingkungan hidup melalui pembinaan masyarakat, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan; 3. Meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan dunia usaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan dan penerapan AMDAL; 4. Melestarikan ketersediaan, daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup. Tujuan strategis tersebut diatas mempunyai hubungan sebab akibat (cause and effect relationship) satu sama lain yang membentuk suatu koherensi yang utuh sehingga secara terintegrasi semuanya mengarah pada pencapaian misi organisasi. Hubungan sebab akibat ini menunjukkan bahwa keberhasilan padasuatu tujuan memberikan pengaruh pada keberhasilan tujuan lain yang terkait dan sebaliknya. Koherensi semacam ini menuntut dicapainya tujuan-tujuan strategis yanga ada secara berimbang agar visi-misi organisasi dapat dicapai secara optimal.

Page 18


2015

D. SASARAN Sasaran hasil yang ingin dicapai secara nyata olen instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran yang bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaiannya (target) masingmasing. Sasarn tersebut diupayakan agar dapat tercapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan dalam rencana strategis. Dari tujuan yang ditetapkan, maka dirumuskan sasaran BAPEDALDA Kabupaten OKU TIMUR sebagai berikut : 1. Terwujudnya pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten OKU TIMUR 2. Terwujudnya komunitas masyarakat yang sadar, peduli dan partisipasif dalam pengelolaan dan pengawasan lingkungan sosial secara swadaya dan mandiri terhadap aktivitas pencemaran dan perusakan lingkungan 3. Terwujudnya

komunitas dunia

usaha

yang

taat,

dberdisiplan

dan

berwawasan lingkungan 4. Terwujudnya kelestarian keberadaan aset sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di segala bidang. Sasaran strategis tersebut merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun dan dialokasikan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi.Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapain kinerja seluruh unit kerja Bapedalda.

Page 19


2015

Untuk dapat mewujudkan sasaran dengan baik, maka BAPEDALDA kabupaten OKU TIMUR

telah melaksanakan program-program dan kegiatan-

kegiatan sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik b. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah c. Penyediaan

jasa

pemeliharaan

dan

perizinan

kendaraan

dinas/operasional d. Penyediaan jasa administrasi keuangan e. Penyediaan jasa kebersihan kantor f. Penyediaan alat tulis kantor g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor i.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

j.

Penyediaan peralatan rumah tangga

k. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan l.

Penyediaan makanan dan minuman

m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah n. Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; a. Bimbingan teknis peningkatan kapasitas SDM Laboratorium

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Page 20


2015

b. Penyusunan pelaporan keuangan semester c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun d. Penyusunan SPM budang lingkungan hidup e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; a. Penyediaan prasarana dan sarana peengelolaan persampahan b. Pengembangan teknologi pengolahan persampahan

6. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; a. Pengawasan pelasanaan kebijakan bidang lingkungan hidup b. Koordinasi penyusunan AMDAL

7. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; a. Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumbersumber air b. Pengendalian dampak perubahan iklim

8. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; a. Penguatan, jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah b. Penyusunan data status lingkungan hidup daerah (SLHD)

9. Program Peningkatan Pengendalian Polusi. a. Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair

E.STRATEGI

Strategi badan pengendalian dampak Lingkungan daerah pada dasarnya merupakan perumusan tentang cara untuk mencapai tujuan dan saran selama 5(lima) tahun kedepan, yang dituangkan kedalam kebijakan

Page 21


2015

pada tiap bidang sesuai kewenangan atau sektor-sektor terkait yang disertai rencana operasionalnya kedalam berbagai program dan kegiatan.

Secara umum dalam rangka mengoperasionalkan visi dan misi badan Pengendalian dampak lingkungan Daerah terdapat 6 (enam) strategi implementasi nya, yaitu: 1) Meningkatkan

koordinasi

menuju

sinergisitas

penyelenggaraan

pemerintah dibidang pengelolaan lingkungan hidup; 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang berkompetensi menuju profesionalisme; 3) Meningkatkan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup dari pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dalam rangka menjaga keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup; 4) Meningkatkan

kualitas

dan

kuantitas

pengelolaan

limbah

dan

pengendalian polusi dan pencemaran; 5) Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup; 6) Meningkatkan

pengawasan

dan

pengendalian

terhadap

dunia

usaha/swasta dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Keenam strategi umum tersebut, dijadikan lebih lanjut kedalam berbagaikebijakan, program dan kegiatanyang terbesar pada bidang tugas di Badan Pengendalian dampak lingkungan Daerah. Dengan memperhatikan semua pihak yang berkepentingan yaitu pemerintah daerah,dunia usaha,perguruan tinggi,dan masyarakat,maka badan pengendalian Dampak lingkungan Daerah Kabupaten OKU TIMUR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu melakukan penilaian terhadap kondisi organisasi dan lingkungan sekitarnya dengan analisis SWOT.

Page 22


2015

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal dan eksternal organisai

,

Maka

kekuatan(strength),

kelemahan(weaknesses),

peluang(opportunities) dan ancaman (threats) yang melekat pada Bapedalda dapat di identifikasi.identifikasi keempat aspek positif dan negatif organisasi tersebut akan membantu menentukan strategi yang tepat dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Faktor internal

adalah factor yang berasal dari dalam organisasi

yang langsung berpengaruh terhadap kinerja organisasi . Faktor internal terdiri dari kelemahan dan kekuatan yang melekat dalam kendali organisai yang potensial memberikan keuntungan sekaligus hambatan dalam peningkatan kinerja organisasi.

KEKUATAN 1. Komitmen yang tinggi dari pemerintahan daerah 2. Komunikasi, koordinasidan hubungan kerja yang terjalin baik antar instansi 3. Landasan hukum yang jelas 4. Program Bapedalda merupakan program unggulan daerah

KELEMAHAN 1. Kuantitas dan kualitas SDM belum memadai 2. Perangkat peraturan pelaksanaan dan pedoman belum lengkap 3. Sarana dan prasarana menunjang kurang memadai 4. Pendanaan yang belum memadai untuk dapat mencapai critical mass dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sedangkan faktor esternal adalah faktor yang berasal dari luar kendali Organisasi yang potensial mempengaruhi terhadap kinerja organisasi karena akan memberikan peluang dan ancaman pada peningkatan kinerja.

Page 23


2015

Analisis terhadap lingkungan eksternal memperlihatkan unsur-unsur peluang dan ancaman sebagai berikut:

PELUANG 1. Peran aktif dari sektor,pemerintah daerah ,masyarakat dan dunia usah 2. Kebutuhan masyarakat akan terciptanya lingkungan yang bersih dan berkualitas 3. Media yang semakin banyak meliput masalah lingkungan 4. Isu lingkungantelah menjadi isu global dan meningkatkan tuntutan terhadap kegiatan yang berwawasan lingkungan 5. Berlakunya otonomi daerah 6. Makin terbukanya akses dan informasi sumber pendanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup (SWEP,GEF,BLOCKGREEN,dll)

ANCAMAN

1. Resesi ekonomi yang berkepanjangan 2. Isu lingkungan belum menjadi prioritas 3. Tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat 4. Penegakan hukum lingkungan 5.

Makin

menurunnya

kualitas,daya

dukung,dan

daya

tampung

lingkungan

1.Faktor Pendorong Terdapat unsur yang dapat diyakini sebagai faktor pendorong sebagai indikator efektivitas dalam pencapaian keberhasilan rencana strategis badan pengendalian dampak lingkungan Daerah Kabupaten OKU TIMUR Tahun 20102015,diantaranya meliputi:

Page 24


2015

a. Unsur kekuatan (Strenght) Pada dasarnya unsur kekuatan merupakan unsur yang menjadikan renstra badan pengendalian dampak lingkungan Daerah memiliki kemampuan untuk mencapai maksud dan tujuan penyusunan. Untuk memahaminya, maka unsur kekuatan ini perlu digambarkan hal-hal yang

dimiliki

organisasi

dan

masyarakat

yang

timbul

dari

lingkungan

internalnya,unsur tersebut meliputi: 1.Terbentuknya kelembagaan Badan pengendalian Dampak lingkungan Daerah berdasarkan peraturan daerah Kabupaten OKU TIMUR Nomor 03 tahun 2004 tentang pembentukan organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 2. Komitmen yang tinggi dari kepala daerah dibidang pengelolaan lingkungan hidup 3. Tersedianya APBD Kabupaten OKU TIMUR untuk bidang pengelolaan lingkungan hidup 4. Bidang lingkungan hidup merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh daerah 5. Potensi sumber daya alam,sumber daya pembuatan yang mendukung dinamika perekonomian daerah 6.Tersedianya

peraturan

perundang-undangan

yang

mengatur

bidang

pengelolaan lingkungan hidup 7. Memiliki target pelayanan bidang lingkungan hidup b. Unsur peluang (opportunities) Unsur peluang merupakan faktor yang timbul dari lingkungan eksternal, yang harus dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, organisasi Bapedalda beserta stakeholdernya sehingga maksud dan tujuan pembuatan renstra dapat berjalan efektif serta memberikan nilai tambah terhadap kesejahtraan masyarakat Kabupaten OKU TIMUR. Page 25


2015

Beberapa peluang yang harus dimanfaatkan secara optimal diantaranya: 1. Masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai pelaku sekaligus pengelola lingkungan 2. Tersedianya,Norma,Standar,Prosedur

dan

Manajemen

(NSPM)

dari

pemerintahan pusat 3. Peran aktif dari sektor, pemerintahan daerah, masyarakat dan dunia usaha 4. Kebutuhan masyarakat akan terciptanya lingkungan yang bersih dan berkualitas 5. Media yang semakin banyak meliputi masalah lingkungan 6. Isu lingkungan telah menjadi isu global dan meningkatkan tuntutan terhadap kegiatan yang berwawasan lingkungan 7. Berlakunya otonomi daerah 8. Makin terbukanya akses dan informasi sumber pendanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup (SWEPT,GEF,BLOCK GREEN,dll) 2. Faktor Penghambat Terdapat beberapa faktor penghambat yang harus diantisipasi agar tidak mengganggu efektivitas pencapaian renstra,diantaranya meliputi: a.Unsur Kelemahan (weakness) Unsur kelemahan merupakan hal yang timbul dari lingkungan internal Bapedalda dan masyarakat yang berpotensi mengurangi daya capai renstra. Oleh karena itu perlu di minimalisasikan dampak dari unsur tersebut,yaitu meliputi: 1). Kelembagaan badan pengendalian dampak lingkungan daerah masih perlu dilakukan penyempurnaan 2). kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur masih belum memadai baik dari segi profesionalisme maupun tingkat kompetensinya terhadap aktivitas pengelolaan lingkungan hidup 3). Terbatasnya anggaran pada bidang pengelolaan lingkungan hidup untuk dapat mencapai critical mass dalam pelaksanaan program dan kegiatan

Page 26


2015

4). Masih terdapatnya urusan/Kewenangan dibidang pengelolaan lingkungan hidup yang belum sepenuhnya diserahkan pada daerah 5). Masih belum optimalnya penggalian potensi sumber daya alam dan sumber daya buatan di daerah yang dapat mendukung percepatan dinamika perekonomian daerah 6). Belum lengkapnya peraturan perundangan daerah mengenai pengelolaan lingkungan hidup 7). Prasarana dan sarana kurang memadai sebagai penunjang pengelolaan lingkungan hidup 8). Masih adanya penggunaan peralatan teknologi yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 9). Belum berjalannya Standar Pelayanan Minimal dibidang pengelolaan lingkungan hidup 10). sebagian besar program dan kegiatan belum memenuhi capaian target dari visi pembangunan daerah kabupaten OKU TIMUR b.Unsur Tantangan/Ancaman (threaths) Unsur ini timbul dari lingkungan eksternal masyarakat dan kelembagaan badan

pengendalian

dampak

lingkungan

daerah,yang

diperkirakan

akan

mengganggu daya capai seluruh perencanaan strategis. Oleh karena itu, Harus diantisipasi sedemikan rupa agar dapat diminimalisasikan bahkan dihilangkan sama sekali agar tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan renstra tersebut. Unsur-unsur ini diantaranya meliputi : 1. Masih kurangnya peran serta aktif masyarakat dunia usaha/swasta Terhadap pengelolaan lingkungan hidup 2. Mahalnya teknologi ramah lingkungan dan belum dijadikan sebagai prioritas utama 3. Komitmen dunia internasional terhadap pengelola lingkungan hidup

Page 27


2015

4. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup semakin menurun 5. Semakin berkurang nya sumber daya alam akibat pesatnya pembangunan di berbagai sektor 6. Penggunaan teknologi baru dibidang lingkungan masih sulit diterapkan 7. Masih rendahnya kepedulian pengelolaan lingkungan hidup terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan Dari

gambaran

tentang

adanya

faktor

pendorong

dan

faktor

penghambatyang diperkirakan akan berdampak pada efektifitas dan efisiensi dan pelaksanaan rencana strategis, maka perlu diantisipasi sedini mungkin melalui analisis strategi umum penanggulangan nya. Untuk melakukan analisis strategi tersebut digunakan formulasi atas unsur-unsur kekuatan dan peluang (S-O), kekuatan dan tantangan (S-T), kelemahan dan peluang (W-O), serta kelemahan dan tantangan (W-T). Adapun strategi yang biasa di pakai yaitu menggunakan analisis SWOT dengan penjelasan formulasi strategi sebagai berikut: a. Strategi S-O (Strenght-Oportunities) Adalah strategi yang dilakukan untuk memanfaatkan kekuatan internal Badan pengendalian dampak lingkungan daerah secara optimal untuk dapat meraih peluang yang ada dilingkungan ekstrenal.

b. Strategis S-T (Strenght-Threaths) Adalah strategi yang dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan internal secara optimal untuk dapat menghadapi tantangan yang timbul dari lingkungan eksternal, serta berupaya agar tantangan tersebut dapat dikondisikan menjadi peluang baru bagi badan pengendalian dampak lingkungan daerah.

c. Strategi W-O(Weakness-Oportunities) Adalah strategi yang dilakukan untuk menekan kelemahan agar mampu mencapai optimalisasi peluang yang timbul dari lingkungan eksternal Badan pengendalian dampak lingkungan daerah.

Page 28


2015

d. Strategi W-T(Weakness-threaths) Adalah strategi yang dilakukan dalam rangka menekan kelemahan untuk bisa lebih fokus dalam menangani berbagai tantangan ysng timbul dari lingkungan eksternal badan pengendalian dampak lingkungan Daerah. Dengan menggunakan formulasi strategis tersebut, maka akan dihasilkan berbagai rekomendasi strategis yang perllu dilakukan oleh institusi Badan pengendalian

dampak

Lingkungan

daerah

beserta

stakeholdernya,

diantaranya sebagai berikut: a. Strategis S-O (Strenght-Oportunities) 1. Dengan adanya kelembagaan badan pengendalian dampak lingkungan daerah dan potensi sumbardaya alam dan sumber daya buatan yang mendukung percepatan dinamika perekonomian daerah diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai pelaku sekaligus pengelola lingkungan dengan memanfaatkan peluang pantauan dari pemerintah pusat(APBN), ataupun bantuan negara donor dan bang dunia 2. Kualitas

dan

kuantitas

aparatur

badan

pengendalian

dampak

lingkungan daerah perlu dilakukan peningkatan baik kapasitas maupun kompetensinya untuk mencapai tingkat propesionalisme yang tinggi dengan mengikutiberbagai pendidikan dan pelatihan untuk menambah wawasan dibidang pengelolaan lingkungan hidup sehingga nantinya akan memberikan pelayanan yang optimaluntuk dapat menarik masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup 3. Keberadaan APBD Kabupaten OKU TIMUR untuk bidang pengelolaan lingkungan hidup diarahkan untuk memenuhi prasarana dan sarana penunjang

dibidang

lingkungan

hidup

melalui

penerapan

norma,standar,prosedur dan manajemen (NSPM) 4. Dengan ditetapkan nya bidang lingkungan hidup sebagai urusan wajib yang harus dilaksanakan daerah diarahkan untuk dapat lebih mengoptimalkan peran serta aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup Page 29


2015

5. Dengan memanfaatkan hasil penelitian teknologi diarahkan untuk dapat memeanfaatkan teknologi ramah lingkungan pada daerah industri untuk meminimalisirpencemaran dan perusakan lingkungan b.Strategi S-T(Strength-Threaths) 1. Terbentuknya kelembagaan badan pengendalian dampak lingkungan daerah dapat dijadikan fasilitator dalam rangka mengoptimalkan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta, melalui kegiatan yang dibiayai APBD kabupaten OKU TIMUR sehingga dapat

mengimbangi

rendahnya

kepedulian

para

pengelola

lingkunganhidup terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 2. Keberadaan potensi sumber daya alam dan sumber daya buatan yang mendukung

percetakan

dinamika

perekonomian

daerah

dapat

dijadikan visi pembangunan daerah sehingga dapat mengimbangi berkurangnya sumber daya alam akibat pesatnya pembangunan 3. Dengan adanya jumlah aparatur yang memadai akan mengimbangi perkembangan teknologi yang semakin pesat dan penggunaan teknologi baru yang sulit diterapkan dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat 4.

Peraturan

perundang-undangan

yang

mengatur

pengelolaan

lingkungan hidup harus dilaksanakan didaerah perlu didukung oleh prasarana dan sarana penunjang dibidang pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka optimalisasi pelayanan publik 5. Pengggunaan teknologi ramah lingkungan dapat menimbangi menurun nya daya dukung dan daya tampung lingkungan akibat kegiatan usaha/ industri dan pesatnya laju pembangunan

Page 30


2015

c. Strategis W-O (Weakness-Oportunities) 1. Upaya menyempurnakan badan pengendalian dampak lingkungan daerah dapat dilakukan melalui penerapan peraturan perundangan dan dapat dilakukan melalui pemanfaatan kajian ilmiah perguruan tinggi, masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai pelaku sekaligus pengelola dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat secara optimal 2.

Penerapan standar pelayanan minimal (SPM) serta penyusunan

system

karir

pegawai

yang

lebih

akuntabel

dan

berdasarkan

kompetensi akan meningkatkan kualitas pelayanan aparatur yang profesional kepada publik sehingga akan mendorong masyarakat dan dunia usaha/swasta untuk menanamkan investasi pada berbagai bidang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup 3. Keterbatasan dana kabupaten OKU TIMUR dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pengelolaan lingkungan hidup dapat ditingkatkan melalui pemerintah pusat,negara donor ataupun bank dunia 4. Penggunaan peralatan teknologi yang mengakibatkan pencemaran dan

perusakan

lingkungan

dapat

diminimalisir

dengan

adanya

Norma,Standar,Prosedur dan Manajemen (NSPM) dari pemerintah pusat

d. Strategi W-T(Weakness-threaths) 1. Penyempurnaan

kelembagaan

dan

peningkatan

kualitas

dan

kuantitas sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan yang meningkatkan kapasitas dan kompetensi nya menuju aparatur yang

professiional

diarahkan

untuk

dapat

mengimbangi

perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Page 31


2015

2. Peningkatan APBD Kabupaten OKU TIMUR dibidang pengelolaan lingkungan hidup akan bertambah dengan menggali potensi-potensi sumber daya buatan untuk memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana penunjang dibidang pengelolaan lingkungan hidup yang akan mendukung percepatan dinamikap erekonomian daerah kabupaten OKU TIMUR 3. Dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh aparatur melalui ketegasan dan kejelasan standar pelayanan minimal (SPM) dibidang pengelolaan lingkungan hidup akan mendorongperan serta masyarakat untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Untuk mencapai tujuan dan saran maka harus dijabarkan kedalam kebijakankebijakan dan program-program. a.Kebijakan Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman,pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran,tujuan,serta visi dan misi instansi pemerintah. Dalam rangka menjalankan kerangka sasaran yang akan dicapai dalam organisasi perlu dirumuskan arah kebijakan pemerintah daerah sebagai acuan dalam menentukan sasaran yang tepat dan terarah. Dari beberapa sasaran yang akan dicapai diatas dapat dirumuskan beberapa kebijakan Bapedalda sebagai berikut: 1.Meningkatkan penyelenggaraan kordinasi dibidang pengelolaan lingkungan hidup 2.Menciptakan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur yang inovatif dan kreatif

Page 32


2015

3.Meningkatkan kemampuan aparatur dalam penyusunan pelaporan dibidang pengelolaan lingkungan hidup 4.Meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan dibidang lingkungan hidup 5.Meningkatkan upaya pelestarian dibidang lingkungan hidup 6.Meminimalisir pencemaran limbah dan polusi lingkungan akibat pembangunan 7.Mengembangkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dibidang pengelolaan lingkungan hidup 8.Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, berdasarkan standar pelayanan minimal pengelolaan lingkungan hidup 9.Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 10.Peningkatan ketaatan dan kepatuhan dunia usaha dalam pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan b.Program Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintahan ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat ,guna mencapai sasaran tertentu. Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi.dalam rangka itu perlu di identifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah di teteapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. 6.Faktor Penentu keberhasilan Faktor-faktor penentu keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien.

Page 33


2015

Faktor-faktor penentu keberhasilan (critical success factors) merupakan faktorfaktor yang sangat berperan dalam mencapai keberhasilan organisasi yang mencakup bidang atau aspek dari misi dimana didalamnya sangat tergantung pada keberhasilan kinerja instansi pemerintah. Faktor-faktor penentu keberhasilan ini ditetapkan dengan lebih dahului menganalisis lingkungan internal dan eksternal. Selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka menentukan tingkat urgensi dan dampak potensialnya yang kemudian dilakukan dampak potensialnya yang kemudian dilakukan penentuan skala prioritas.dengan menggunakan faktor-faktor inilah keberhasilan organisasi akan dicoba untuk dicapai sebagaimana yang telah ditetapkan.melalui factor-factor penentu keberhasilan tersebut,maka organisasi siap menjalankan tugas dalam rangka mewujudkan fisi dan misi yang telah ditetapkan. Organisasi yang tidak mempumpunyai kepekaan sosial akan mengalami banyak hambatan dalam pencapaian visi dan misi organisasi. pemahaman terhadap lingkungan

baik

internal

maupun

eksternal

membawa

organisasi

untuk

memposisikan diri pada tempat yang tepat serta mempersiapkan strategi yang paling sesuai dalam pencapaian visi dan misi organisasi. dengan ditetapkan nya skala prioritas yang akan dilaksanakan organisasi maka diperoleh informasi yang komprehensif tentang apa yang harus diimplementasikan dan dianggap penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Mengingat pentingnya faktor-faktor penentu keberhasilan Bapedalda Kabupaten OKU TIMUR telah merumuskan faktor-faktor tersebut melalui tahapan-tahapan analisis lingkungan,analisis tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritas. Faktor penentu keberhasilan Bapedalda dapat berupa faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor yang bersifat internal merupakan faktor-faktor penentu keberhasilan yang ada dan harus ada didalam lingkungan Bapedalda sendiri. Sesuai dengan sifatnya,umumnya faktor internal ini merupakan faktor yang

controlable

bagi

Bapedalda

yang

meliputi

aspek

sumber

daya

manusia,system dan prosedur keja serta manajemen organisasi.

Page 34


2015

Sementara itu,faktor penentu keberhasilan yang berada diluar organisasi (eksternal) dapat selalu dipandang sebagai faktor yang cenderung uncontrollable bagi organisai. Dengan menyelaraskan controllability dan faktor-faktor penentu keberhasilan ini, diharapkan Bapedalda dapat menetapkan strategi yang tepat untuk menjamin keberhasilan organisasi didalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Faktor-faktor penentu keberhasilan Bapedalda Kabupaten OKU TIMUR dapat dirumuskan sebagai berikut: 1)

Komitmen yang tinggi dari pimpinan

2)

Landasan hukum yang jelas

3)

Media massa yang semakin banyak meliputi masalah lingkungan

4)

Kebutuhan masyarakat akan terciptanya lingkungan yang bersih dan berkualitas

5)

Prasarana dan saran yang memadai

6)

Kualitas dan kuantitas SDM

7.Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance dan Nilai-Nilai Organisasi Dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan, Bapedalda Kabupaten OKU TIMUR berusaha mensosialisasikan dan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dan nilai-nilai organisasi lingkungan. Prinsip tersebut merupakan pedoman yang harus slalu dihayati

dan diamalkan oleh Bapedalda dalam

melaksanakan tugas dibidang lingkungan, sehingga tercapai Good environmental governance. a.

Prinsip-prinsip Good Governance 1. Transparansi

6.Wawasan kedepan

2. Partisipasi

7.Profesionalisme

3. Akuntabilitas

8.Efisien,efektif

4. Daya Tanggap

9.Pengawasan

5. Kesetaraan

10.Penegakan hokum

Page 35


2015

Yaitu menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Yaitu mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tata pemerintahan yang baik menuntut para pengambil keputusan untuk bertanggung jawab terhadap apa yang telah diputuskan. Yaitu

kepekaan

penyelenggara

pemerintah

yang mampu memberi

pelayanan dengan mudah ,cepat dan tepat. Yaitu

terselenggaranya

pelayanan

kepada

masyarakat

dengan

menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan berdayaguna. Yaitu cara pandang yang didasarkan atas visi dan strategi yang jauh kedepan serta mampu mengantisipasi permasalahan lingkungan dimasa depan, tanpa mengesampingkan peran serta masyarakat dan seluruh proses kegiatan, sehingga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap pelestarian fungsi lingkungan nya. Yaitu penerapan peraturan perundangan secara adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Yaitu dengan memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Yaitu

kegiatan yang mendorong penataan

kepada peraturan

dan

penyelenggaraan pemerintahan serta membengun keterlibatan swasta dan masyarakat luas.

Page 36


2015

b)Nilai-Nilai Organisasi Lingkungan Hidup 1) jujur 2) Peduli 3) Profesional 4) Produktif 5) Inovatif Nilai-nilai ini merupakan pedoman yang diyakini sebagai ketinggian jiwa yang harus selalu dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi lingkungan hidup di indonesia dalam melaksanakan tugas.Nilai-nilai yang berkembang dan hidup dalam suatu organisasi menjadi semangat bagi anggota organisasi dalam berkarya dan berkarsa. Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan diperlukan adanya SDM yang jujur. Konsep kepedulian yang dianut oleh anggota organisasi diwujudkan dalam bentuk upaya peningkatan kesejahteraan dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian visi dan misi Bapedalda. Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan diperlukan adanya SDM ayang profesional yang memiliki kapabilitas, berdisiplin pada pelaksanaan tugas, berorientasi pada pencapaian hasil dan memiliki integritas yang tinggi dalam rangka mengemban visi dan misi organisasi. Pencapaian pada visi dan misi yang telahditetapkan diarahkan untuk menghasilkan produk seoptimal mungkin dengan menggunakan waktu dan sumber daya secara efektif dan efisien. Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan diperlukan adanya SDM yang inovatif, mengingat perkembangan informasi,ilmu pengetahuan,dan teknologi yang sangat cepat.

Page 37


2015

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. METODE PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan

dalam

rangka

mewujudkan

visi

dan

misi

instansi

pemerintah.Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian dan sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil dan dampak. Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten OKU TIMUR disusun dengan mengacu kepada Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Tahun 2003. Laporan Akuntabilitas tersebut memuat : 1. Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) : Dalam formulir tersebut disajikan sasaran, program dan kegiatan yang akan dicapai pada tahun laporan serta memaut rencana tingkat capaian (target). 2. Formulir Pengukuran Kinerja (PK) : Dalam formulir tersebut dilakukan pembobotan terhadap capaian kelompok indikator kinerja sehingga diperoleh Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja. Dalam melakukan pengukuran kinerja, digunakan Formulir PKK seperti pada lampiran. Apabila diasumsikan bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian indikator kinerja yang semakin baik, maka untuk menghitung capaian indikator kinerja digunakan rumus sebagai berikut : Realisasi X 100 % Capaian Indikator Kinerja = Rencana

Page 38


2015

Namun apabila diasumsikan bahwa semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka rumus untuk menghitung capaian indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja =

(Rencana – (Realisasi-Rencana) X 100 %) Rencana

Nilai Capaian Indikator Kinerja diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Nilai Capaian Indikator Kinerja =

Capaian Indikator Kinerja X Bobot Indikator Kinerja 100 %

B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Evaluasi kinerja meripakan indikator pengukuran sejauh mana tingkat keberhasilan kegiatan berbanding sasaran yang harus di capai dalam kurun waktu 1(satu) tahun. Dari sasaran strategis Bapedalda dapat dilakukan beberapa kegiatan pada tahun 2015 sebagai berikut : Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran tahun yang dilaporkan dengan capaian tahun sebelumnya : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, realisasi tahun sebelumnya 78,95 % berbeda dengan tahun ini mampu menyerap 95,07 % 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, realisasi tahun sebelumnya 99,19 % berbeda dengan tahun ini hanya mampu menyerap 87,78 % 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, realisasi tahun sebelumnya 100 % sama dengan tahun ini terserap 100%

Page 39


2015

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, realisasi tahun sebelumnya 100 % berbeda dengan tahun ini hanya mampu terserap 99,98 % 5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, realisasi tahun sebelumnya 100% berbeda dengan tahun ini hanya mampu terserap 17,47 % 6. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, realisasi tahun sebelumnya 20,43 % berbeda dengan tahun ini mampu terserap 100% 7. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, realisasi tahun sebelumnya 100 % berbeda dengan tahun ini hanya mampu terserap 0,86 % 8. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; realisasi tahun sebelumnya 99,50 % berbeda dengan tahun ini mampu terserap 98,97 % 9. Program Peningkatan Pengendalian Polusi, realisasi tahun sebelumnya 99,79% berbeda dengan tahun ini mampu terserap 100 %

Kendala yang di hadapi dalam pencapaian kinerja sasaran antara lain : Pada Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan yang hanya terserap 17, 47 % dan pada Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam yang hanya terserap 0,86 % itu merupakan kegiatan yg di danai oleh Dana DAK yang tidak bisa terealisasi sebesar Rp. 1.548.000.000,- dengan rincian dana DAK sebesar Rp. 1.393.200.000,- , dan dana DAU (Pendamping) sebesar Rp. 154.800.000,- dikarenakan : a. Kekhawatiran pihak LPSE untuk menjadi POKJA sehingga waktu pelaksanaan tertunda. b. Adanya pergantian pimpinan di akhir Tahun anggaran

Page 40


2015

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran tahun yang dilaporkan dengan target tahun terakhir Renstra : Secara keselurahan Capaian Kinerja Sasaran tahun yang dilaporkan sudah cukup baik dan sesuai dengan target tahun pada Renstra. Akan tetapi hanya terdapat Program yang tidak dilaksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran yaitu Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Program Pengelolaan Ruang terbuka Hijau (RTH) di karenakan keterbatasan dana. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran tahun yang dilaporkan secara kumulatif : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, sudah mampu terealisasi 12,37% , dimana target secara kumulatif 11,39% 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, sudah mampu terealisasi 4,11% , dimana target secara kumulatif 11,53% 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; sudah mampu terealisasi 0,35 % dimana target secara kumulatif 1,40 %. 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, sudah mampu terealisasi 1,23 % dimana target secara kumulatif 0.92%. 5. Program

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan

Persampahan,sudah

mampu terealisasi 2,32% , dimana target secara kumulatif 0 % 6. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, sudah mampu terealisasi 0,84% , dimana target secara kumulatif 19,13 % 7. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, sudah mampu terealisasi 0 % , dimana target secara kumulatif 32,36 % 8. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, sudah mampu terealisasi 5,01 % , dimana target secara kumulatif 4,22 % 9. Program Peningkatan Pengendalian Polusi, sudah mampu terealisasi 0,84% , dimana target secara kumulatif 1,41 %

Page 41


C.

2015

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Seluruh kegiatan tersebut membutuhkan dana sebesar Rp.2.565.485.000- yang terdiri dari dana DAU sebesar Rp. 1.039.897.727,- dari dana DAK sebesar Rp.1.550.727.273,-. Adapun Realisasi dari tiap – tiap Program adalah sebagai berikut : 1. Program

pelayanan

administrasi

perkantoran,

dengan

anggaran

Rp 462.342.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 439.537.000,dengan persentase 95,07 % dana terserap. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan anggaran Rp. 166.378.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 146.043.200,dengan persentase 87,78 % dana terserap 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan anggaran Rp.12.500.000 ,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.500.000,- dengan persentase 100 % dana terserap 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan anggaran Rp.43.770.000 ,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 43.760.000,- dengan persentase 99,98 % dana terserap 5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dengan anggaran

Rp.

473.470.000,-

dan

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.82.715.400 ,- dengan persentase 17,47% dana terserap 6. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dengan anggaran Rp.29.875.000 ,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.29.875.000 ,- dengan persentase 100 % dana terserap 7. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, dengan anggaran

Rp.

1.167.250.000,-

dan

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.10.000.000 ,- dengan persentase 0,86 % dana terserap 8. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dengan anggaran Rp.179.900.000 ,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.178.040.000 ,- dengan persentase 98,97% dana terserap

Page 42


9. Program

Peningkatan

Pengendalian

Polusi,

dengan

2015

anggaran

Rp.30.000.000 ,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.30.000.000 ,dengan persentase 100 % dana terserap.

Hasil yang dicapai oleh BAPEDALDA pada tahun 2015 adalah : 1. Terpenuhinya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan yang terdiri atas 200 buah lubang biopori, 5 unit mesin pencacah rumput, 24 gerobak sampah 2. Terlaksananya pengembangan teknologi pengolahan persampahan berupa 1 bank sampah 3. Terpenuhinya jaringan informasi lingkungan hidup berupa website SILH dan buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) 4. Prestasi yang dicapai adalah diperolehnya Piala ADIWIYATA tingkat Nasional untuk SMP Negeri 2 Martapura dan SD Negeri 1 Martapura

Sedangkan untuk kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan usaha dalam hal ini perusahaan, pada tahun 2015 ini : a. Jumlah perusahaan yang telah mempunyai sistem pengeloaan limbah sebanyak 8 perusahaan b. Jumlah perusahaan yang berpotensi mengganggu lingkungan hidup yang telah memiliki AMDAL sebanyak 8 perusahaan c. Kegiatan usaha yang telah memiliki AMDAL sebanyak 8 perusahaan d. Jumlah perusahaan industri yang polusinya terkendali sebanyak 8 perusahaan e. Jumlah kasus pelanggaran terhadap lingkungan hidup tidak ada

D.

ASPEK PENDUKUNG LAINNYA

1. Susunan Kepegawaian Sumber daya manusia pada BAPEDALDA Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berjumlah 35 orang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan sebagai berikut : Page 43


2015

a. Berdasarkan Golongan No

Golongan

Jumlah

1

Golongan IV

6 Orang

2

Golongan III

12 Orang

3

Golongan II

2 Orang

4

TKS

14 Orang J u m l a h

34 Orang

b. Berdasarkan Jabatan No

Golongan

1

Struktural

2

Jabatan Fungsional

3

Tenaga Lainnya J u m l a h

Jumlah 13 Orang 21 Orang 34 Orang

c. Berdasarkan Pendidikan No

Golongan

Jumlah

1

Strata 2 (S2)

3 Orang

2

Strata 1 (S1)

21 Orang

3

Diploma 3 (D3)

2 Orang

4

SLTA

9 Orang

JUMLAH

34 Orang

Page 44


2.

2015

Aset yang dikelola

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, kantor Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa Bangunan dan gedung, Peralatan dan Mesin, Jalan Irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya, yaitu :

1. Bangunan dan gedung Bangunan dan gedung yang di miliki oleh BAPEDALDA Kabupaten OKU TIMUR per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 1.303.731.200,2. Peralatan dan Mesin Saldo Peralatan dan Mesin yang dimiliki oleh BAPEDALDA Kabupaten OKU TIMUR sebesar Rp. 6.926.319.600,3. Jalan Irigasi dan Jaringan Aset jalan irigasi dan jaringan yang di miliki oleh BAPEDALDA Kabupaten OKU TIMUR sebesar Rp.603.161.605,4. Aset Tetap lainnya Saldo aset tetap lainnya yang dimiliki oleh BAPEDALDA Kabupaten OKU TIMUR sebesar Rp. 1.245.187.400,-

Penjelasan lebih lanjut mengenai kelompok barang sebagai berikut :

No

KELOMPOK BARANG

NILAI (Rp)

1

Bangunan dan Gedung

Rp.6.926.319.600,-

2

Peralatan dan Mesin

Rp. 1.303.731.200,-

3

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp.

4

Aset tetap lainnya

Rp.1.245.187.400,-

J u m l a h

603.161.605,-

Rp. 10.078.399.805,-

Page 45


E.

2015

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN LALU

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 700 / 107 /inspekt / 2015 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, kami telah melaksanakan Rekomendasi Evaluasi LAKIP untuk tahun 2014. adapun dokumen – dokumen yang dilakukan perbaikan sebagai berikut : 1. Rencana Strategis (Renstra) Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BAPEDALDA Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Rencana Kinerja Tahunan (Renja) telah mengacu dan memperhatikan Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, Serta Rekomendasi Evaluasi LAKIP Tahun 2014 dari Inspektorat Daerah. 2. Penetapan Kinerja Dalam penyusunan Penetapan Kineja (TAPKIN) BAPEDALDA Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah mengacu dan memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010

tentang

Pedoman

Penyusunan

Penetapan

Kinerja

dan

Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan tetap memenuhi kriteria indikator yang baik yaitu Spesifik, Terukur, Dapat dicapai, Realistis dan Jelas jangka waktunya, Serta Rekomendasi Evaluasi LAKIP Tahun 2014 dari Inspektorat Daerah. 3. Indikator Kinerja Utama Dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPEDALDA Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah mengacu dan memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan IKU di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 09 Tahun 2007 tentang Penyusunan IKU, Serta Rekomendasi Evaluasi LAKIP Tahun 2014 dari Inspektorat Daerah. Page 46


2015

4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BAPEDALDA kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah mengacu dan memperhatikan PP Nomor : 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penysunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Rekomendasi Evaluasi LAKIP Tahun 2014 dari Inspektorat Daerah.

5. LAKIP Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPEDALDA Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah mengacu dan memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan LAKIP, Serta Rekomendasi Evaluasi LAKIP Tahun 2014 dari Inspektorat Daerah.

Page 47


2015

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian yang tercantum dalam Bab III yang memuat Analisis Capaian Kinerja, Akuntabilitas Keuangan dan Faktor Pendukung Lainnya serta Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Formulir Pengukuran Kinerja (PK), telah dilaksankan evaluasi kinerja kegiatan dimulai dengan Pengukuran Kinerja (PK) yang mencakup penetapan indikator kinerja. Rincian Pengukuran Kinerja Kegiatan (PK) berisi program, kegiatan yang memuat uraian kegiatan, indikator kinerja, rencana tingkat capaian (target), realisasi serta persentase pencapaian rencana

tingkat

capaian.

Secara

keseluruhan

realisasi

anggaran

dan

pelaksanaannya blm berjalan dengan baik dengan realisasi sebesar 38 % sesuai dengan sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Adapun kendala yang dihadapi tidak begitu berarti bagi Kami dan berharap kedepan Kami akan lebih baik lagi. Kedepan langkah – langkah yang telah Kami persiapkan

adalah

mengusulkan

anggran

ke

pusat

dan

membuat

dan

menjalankan administrasi dan dokumentasi seluruh kegiatan lebih baik lagi sehingga memudahkan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur bekerja dengan baik dan maksimal. Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015 ini kami susun, Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

ini

masih

belum

sempurna,

oleh

sebab

itu

kami

mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari pengguna laporan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintah yang baik.

Page 48

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN OKU TIMUR KEPALA BADAN Ir.Hj. Zainoni Zainal. Dipl.Ing.M.Si

Pembina Utama Muda/IVc NIP 19571111 198403 2 003

JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS

Puad Nekhril, SE Pembina/IVa NIP 19610912 198602 1 003

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN

Rusdiana, SP Penata/IIIc NIP 197007261993032001

Dedy Krisna Saputra, ST

Penata Muda Tk.I/IIIb NIP 19781019 201001 1 007 1.

BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Drs. Surapati,Rz Pembina/IVa NIP. 19611112 198501 1 002

SUBBIDANG AMDAL, PERIZINAN DAN PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH

Didiet Dirgantara, ST Penata/IIIc NIP 19790525 200604 1 009

1. Erviana Ramayani, ST NIP.19820619 201101 1 002

Noviana Dwi Astriani

2. Desi Rahmawati,SE NIP. 198210092014092009 3. Uli Astriani, S. Pi 4. Oktaviani, SE 5. Ratna Juita 6. Riski Oldiko BIDANG PEMANTAUAN DAN PEMULIHAN HastaPutra, S.Pd., M.M Pembina/IVa NIP. 19621024 198508 1 001

BIDANG PERENCANAAN DAN PROGRAM Yos Marson, SP Penata Tingkat I/IIId NIP 19630318 198703 1 004

SUBBIDANG PENGAWASAN, PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN PEMCEMARAN LINGKUNGAN Fachrussalam Amriansyah, ST

Penata Muda TK.1/IIIb NIP 19831122 200904 1 001

1. Indra Setiawan, S.Sos

SUBBIDANG PERENCANAAN DAN PROGRAM

Ratnawati Penata Tingkat I/IIId NIP 19600717 198312 1 002

1. Fathur Rahman NIP. 19600605 198911 1 001

SUBBIDANG MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Desy Sandra, ST Penata Muda Tk.I/IIIb NIP. 19850104 201001 2 015

1. Suhatril, ST

1. Romli

Penata Tk. I/IIId NIP.19821009 201409 2 009 2. Cinda Finanda,A.Md

UPTB

SUBBIDANG PENYULUHAN DAN HUKUM

Cicilia Eny Sulistyandari, ST. MM Penata Muda Tk.I/IIIb NIP 19760831 201001 2 009

SUBBIDANG PEMANTAUAN DAN PEMULIHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN Ferhadian Agung P, SH Penata Muda Tk.I/IIIb

NIP. 19820207 200803 1 001 1.

Ani Setiawati, ST

1. Indani Saputra, A.Md

LAMPIRAN II

Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Per Program

No.

Uraian

I BELANJA TIDAK LANGSUNG NON PROGRAM NON KEGIATAN

Anggaran setelah Perubahan

Realisasi Anggaran

% Realisasi Sisa lebih pagu Anggaran Anggaran

Rp 1,196,413,925 Rp 1,196,413,925

Rp Rp

1,072,211,490 1,072,211,490

89.62 Rp 89.62 Rp

124,202,435 124,202,435

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp

462,342,000

Rp

366,615,600

79.30 Rp

95,726,400

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp

166,378,000

Rp

120,560,000

72.46 Rp

45,818,000

12,500,000

12,500,000

100 0

43,770,000

43,760,000

99.98 0

82,715,400

17.47 Rp

390,754,600 -

II BELANJA LANGSUNG

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4 5

Program peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

473470000

6 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Rp

29,875,000 Rp

29,875,000

100.00 Rp

7 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Rp

1,167,250,000 Rp

10,000,000

0.86 0

Rp

178,040,000

98.97 Rp

1,860,000

30,000,000

100.00 Rp 51.74 Rp

1,815,621,435

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

8 9 Program Peningkatan Pengendalian polusi JUMLAH BELANJA

Rp Rp

179,900,000

30,000,000 Rp

Rp 3,761,898,925

Rp

1,946,277,490

LAMPIRAN I LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN OKU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015 instansi Visi Misi

: Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah : Mewujudkan tatanan lingkungan hidup yang berkualitas dan lestari dalam perikehidupan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten OKU TIMUR secara berkesinambungan : 1. Menjadikan pertimbangan teknis lingkungan sebagai bagian dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di seluruh sektor 2. Mewujudkan komunitas masyarakat yang sadar dan peduli dalam pengelolaan lingkungan hidup 3. Mewujudkan kedisiplinan dan kepatuhan dunia usaha dalam pengelolaan dan penerapan AMDAL, UKL/UPL, SPPL

Tujuan Uraian 1 1.

2

Sasaran Program 3

Peningkatan Terwujudnya pelayanan administrasi pelayanan prima perkantoran aparatur

Pelayanan Administrasi perkantoran

Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Indikator Satuan Target 5 6

Uraian 4 1. Penyediaaan jasa Masukan komunikasi sumber daya air dan listrik Keluaran hasil 2. Penyediaan Jasa jaminan barang milik daerah

Masukan

Rupiah

Rp

Terlaksananya penyediaan bulan biaya bulanan listrik,telepon Peningkatan kinerja dan % pelayanan

Ket. 8

22,440,000 Rp

9

14,803,000

12

121

100

0.660

Jumlah dana yang tersedia rupiah

Keluaran

3. Penyedian Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah dana yang tersedia

Realisasi 7

Rp

- Rp

-

biaya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

bulan

0

0

hasil

Peningkatan kinerja dan pelayanan

%

0

0

Masukan


Keluaran

hasil

biaya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Peningkatan kinerja dan pelayanan

bulan

%

Rp

4,533,000

Rp

1,233,000

12

12

100

0.272

4. Penyedian Jasa Administrasi Keuangan

Masukan


Keluaran

Peningkatan kinerja pegawai Peningkatan kinerja dan pelayanan

hasil

5. Penyedian Jasa Kebersihan Kantor

6. Penyedian Alat Tulis Kantor

7. Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan

Masukan

rupiah bulan %

Keluaran

biaya kebersihan kantor

hasil


Masukan


Keluaran hasil

Alat tulis kantor Peningkatan kinerja dan pelayanan

Masukan


Masukan 8. Penyedian Komponen Instalasi Listrik/ Keluaran Penerangan bangunan kantor hasil Masukan 9. Penyediaaan peralatan rumah tangga Keluaran hasil

Rp

bulan % rupiah

Rp

bulan % rupiah

hasil

107,702,500 Rp

95,205,000

12

12

100

0.884


Keluaran

Rp

Rp

tersedianya Barang bulan Cetakan dan Penggandaan Peningkatan kinerja dan pelayanan Jumlah dana yang tersedia

% rupiah

tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ bulan Penerangan bangunan kantor Peningkatan kinerja dan % pelayanan Jumlah dana yang tersedia rupiah tersedianya peralatan dan bulan perlengkapan kantor Peningkatan kinerja dan % pelayanan

Rp

Rp

14,400,000 Rp

14,400,000

12

12

100

100

30,661,500 Rp

3,066,100

12

12

100

0.100

13,700,000 Rp

13,700,000

12

12

100

100

3,308,000

Rp

3,308,000

12

12

100

1.000

14,000,000 Rp

14,000,000

12

12

100

100

10. Penyediaaan peralatan dan perlengkapan kantor

Masukan


Keluaran

tersedianya peralatan dan bulan perlengkapan kantor

hasil


Masukan


11. Penyedian Bahan Keluaran Bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan hasil Masukan 12.Penyedian Makan dan Minum Keluaran hasil Masukan 13. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Keluaran

14. penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran

2.

Internalisasi wawasan lingkungan hidup

terwujudnya program pembangunan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten OKU TIMUR

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Peningkatan kinerja dan pelayanan Jumlah dana yang tersedia tersedianya makan dan minum Peningkatan kinerja dan pelayanan Jumlah dana yang tersedia biaya perjalanan dinas Peningkatan kinerja dan pelayanan

Masukan


Keluaran

tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran Peningkatan kinerja dan pelayanan

Masukan Keluaran

hasil

Rp

% rupiah

Rp

tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan dan bulan Perundang-undangan

hasil

hasil

rupiah


% rupiah bulan % rupiah

Rp

bulan % rupiah

Rp

bulan

% rupiah

tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung unit kantor Peningkatan kinerja dan pelayanan

Rp

%

Rp

101,610,000 Rp

101,610,000

12

12

100

1.000

9,900,000

Rp

9,900,000

12

12

100

100

5,100,000

Rp

5,100,000

12

12

100

100

43,217,000 Rp

43,217,000

12

12

100

100

92,400,000 Rp

92,400,000

12

12

100

100

39,750,000 Rp

39,375,000

1

1

100

0.991

terwujudnya program pembangunan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten OKU TIMUR Masukan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Keluaran


Masukan


Keluaran

3.

Memberikan informasi tersedianya capaian kinerja laporan kinerja realisasi fisik maupun keuangan

Program peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pendidikan dan pelatihan Masukan formal

Penyusunan Laporan Capaian Knerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

rupiah

Peningkatan kinerja dan % pelayanan Jumlah dana yang tersedia Rupiah orang

hasil


%

Masukan


Keluaran

Tersedianya Laporan Capaian Knerja dan Ikhtisar Doc Realisasi Kinerja SKPD dan laporan SPM

Keluaran hasil

Rp

tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan tahun gedung kantor

tersedianya Pendidikan dan pelatihan

Masukan

Rp

%

Keluaran

hasil

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

rupiah

tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan tahun dinas/operasional

hasil

hasil Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Rupiah

Rp

Rp

Tersedianya Laporan Capaian Knerja dan Ikhtisar % Realisasi Kinerja SKPD dan laporan SPM Jumlah dana yang tersedia

Rupiah

Tersedianya Pelaporan Keuangan Semesteran

Doc

Tersedianya Pelaporan Keuangan Semesteran

%

Rp

106,128,000 Rp

86,168,200

12

12

100

100

20,500,000 Rp

20,500,000

1

1

100

100

12,500,000 Rp

7,280,000

Rp

12,500,000

7,280,000

1

1

100

100

6,000,000

Rp

6,000,000

1

1

100

100

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Masukan


Keluaran

Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun

Doc

hasil

Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun

%

Penyusunan SPM Bidang Masukan lingkungan hidup Keluaran hasil

4.

Pembinaan Masyarakat melalui

terwujudnya komunitas masyarakat sadar lingkungan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan


Rupiah

Rupiah

Tersedianya Laporan SPM Doc bidang LH Tersedianya Laporan SPM % bidang LH Jumlah dana yang tersedia Rupiah

Rp

Rp

6,000,000

Rp

6,000,000

1

1

100

100

14,270,000 Rp

14,270,000

1

1

100

100

Monitoring dan evaluasi

Masukan

pelaksanaan kegiatan

Keluaran

Tersedianya Laporan monev

Doc

hasil

Tersedianya Laporan monev

%

Masukan


Keluaran

Tersedianya sarana dan unit Prasarana Pengelolaan Persampahan Tersedianya sarana dan % Prasarana Pengelolaan Persampahan Tersedianya Teknologi unit pengolahan persampahan

1

1

100

100

1

1

Tersedianya Teknologi % pengolahan persampahan

100

100

Penyediaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

hasil Keluaran hasil

Pengadaan mesin pencacah rumput

Masukan

Rupiah

hasil

Rp

10,220,000 Rp

10,220,000

1

1

100

100

58,280,000 Rp

58,280,000

Jumlah dana yang tersedia Rupiah

Keluaran

Rp

Tersedianya mesin pencacah rumput

unit

Tersedianya mesin pencacah rumput

%

Rp

198,750,000 Rp

-

5

0

100

0

Pengadaan gerobak sampah

Masukan Keluaran


Rupiah

Rp

Tersedianya Teknologi unit pengolahan persampahan

192,000,000 Rp

-

24

0

100

0

hasil Tersedianya Teknologi % pengolahan persampahan

5.

Meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan dunia usaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup

terwujudnya komunitas dunia usaha yang taat,disiplin dan berwawasan lingkungan

Program Masukan Pengendalian Pencemaran dan Pengawasan pelaksanaan Keluaran kebijakan bidang Perusakan lingkungan hidup Lingkungan Hidup hasil

Masukan Koordinasi penyusunan AMDAL

Keluaran

hasil

6.

Kerusakan Sumbertersedianya data Program Sumber air dapat kerusakan sumber - Perlindungan segera di tindaklanjuti sumber air di dan Konservasi Kabupaten OKU Sumber Daya TIMUR Alam

Masukan Konservasi Sumber Daya Keluaran Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber sumber Air

hasil

Pengendalian dampak

Masukan


Rupiah

Rp

terlaksananya Pengawasan pelaksanaan kebijakan Doc bidang lingkungan hidup terlaksananya Pengawasan pelaksanaan kebijakan % bidang lingkungan hidup Jumlah dana yang tersedia

Rupiah

operasional sekretariat komisi AMDAL

tahun

operasional sekretariat komisi AMDAL

%


Rupiah

terlaksananya Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber - sumber Air

Doc

terlaksananya Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber - sumber Air

%


Rupiah

Rp

Rp

Rp

19,875,000 Rp

19,875,000

1

1

100

100

10,000,000 Rp

10,000,000

1

1

100

1.00

10,000,000 Rp

10,000,000

1

1

100

100

1,157,250,000 Rp 1,157,250,000

perubahan iklim

Keluaran

hasil

7.

8.

melestarikan ketersediaan daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup

terukurnya pengendalian pencemaran polusi pada usaha-usaha di Kabupaten OKU TIMUR

Peningkatan kualitas dan akses informasi lingkungan hidup Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan

Masukan Pengembangaan Data Keluaran dan informasi Lingkungan hasil

Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah

Masukan Keluaran hasil Masukan

Program Peningkatan Pengendalian polusi

Pengujian Kadar polusi Keluaran limbah padat dan limbah cair hasil

terlaksananya pembuatan unit taman hijau dan RTH terlaksananya pembuatan % taman hijau dan RTH Jumlah dana yang tersedia

Rupiah

Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)

Doc

Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)

%

Jumlah dana yang tersedia Pengadaan website

Rupiah

Rp

Rp

Doc

Pengadaan website % Jumlah dana yang tersedia Rupiah Terlaksananya Pengujian Kadar polusi limbah padat Doc dan limbah cair Terlaksananya Pengujian Kadar polusi limbah padat % dan limbah cair

Rp

6

6

100

100

50,000,000 Rp

50,000,000

1

1

100

1.000

129,900,000 Rp

128,040,000

1

1

100

0.986

30,000,000 Rp

30,000,000

1

1

100

100

KATA PENGANTAR. Martapura, Pebruari 2016 Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten OKU TIMUR,

Recommend Documents