INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015-2018
A. LATAR BELAKANG Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali, terakhir oleh Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008, memberi kewenangan daerah menyusun Struktur Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan kebutuhan, karakteristik dan potensi yang dimiliki daerah, sehingga dengan kewenangan yang dimilikinya, daerah dapat dan mampu merespon dinamika yang ada dalam masyarakat lebih baik. Sejalan dengan kebijakan Perundang-undangan tersebut, Pemerintah Kota Prabumulih yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang No. 06 Tahun 2001 selalu berusaha menyikapinya melalui peraturan daerah yang telah dikeluarkan. Dalam Peraturan daerah Kota Prabumulih Nomor .... Tahun 2015 yang merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah, ditetapkan bahwa dinas daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan Lingkungan Hidup dibentuk dengan pertimbangan agar pelaksanaan desentralisasi di bidang lingkungan hidup lebih optimal dengan mengacu pada seluruh potensi yang terdapat di Kota Prabumulih. Peranan lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan perekonomian di Kota Prabumulih, selain itu juga berperan dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup sehingga peranan Badan Lingkungan Hidup tidak kalah pentingnya dalam pembangunan, terutama dalam sistem operasional dan manajerial pada instansi pemerintah yang lebih efisien dengan penerapan Teknologi Pengelolaan Lingkungan. Peranan-peranan tersebut dalam bentuk dilaksanakan program kegiatan yang telah direncanakan oleh Badan Lingkungan Hidup yang dituntut untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal dan mengacu pada sistem Good Governance untuk
mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan. Setiap kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Lingkungan Hidup harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak-pihak yang mempunyai hak untuk meminta penjelasan atau jawaban atas kinerja. Untuk mewujudkan hal tersebut maka harus ada sistem pertanggung jawaban yang tepat dan jelas dan dapat diukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Oleh karena itu, kegiatan pada Badan Lingkungan Hidup harus memenuhi asas akuntabilitas dengan menetapkan Indikator-Indikator yaitu Indikator Kinerja Utama untuk mengukur keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan. Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan merupakan dasar untuk menentukan keberhasilan yang akan dicapai dan juga merupakan arah yang hendak dicapai artinya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
bertanggungjawab serta bebas dari KKN (Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme). Adapun dasar -dasar terselenggaranya “ Good Governance” yaitu Tap MPR RI No. XI/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, Undang -Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN serta Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perumusan Indikator Kinerja Utama adalah lanjutan atau langkah utama dari pelaksanaan Rencana Strategis dalam pelaksanaan pembangunan selama lima tahun guna mencapai visi dan misi Badan Lingkungan Hidup sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya. B. MAKSUD DAN TUJUAN Dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama Badan Lingkungan Hidup 20152018 mempunyai maksud dan tujuan untuk dicapai dalam tiga tahun kedepan, berikut dijabarkan maksud dan tujuan tersebut. B.1. Maksud Indikator Kinerja Utama Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih 2015-2018 merupakan penjabaran dan ukuran dari Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih Tahun 2015-2018 yang telah disusun dalam rangka
memberikan ukuran dan arah keberhasilan terhadap semua kegiatan pembangunan sektor lingkungan hidup selama 3 (tiga) tahun kedepan.
B.2. Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja Utama Badan Lingkungan Hidup bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Badan Lingkungan Hidup dalam turut mendukung suksesnya pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Prabumulih tahun 2013-2018, tujuan dimaksud dapat dijabarkan sebagai berikut ukuran keberhasilan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pokok Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih. C. LANDASAN HUKUM Landasan Hukum Pembuatan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/II/2008 tanggal 26 November 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)
INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U) KOTA SKPD TUGAS FUNGSI
: : : :
Prabumulih Badan Lingkungan Hidup Melaksanakan kewenangan otonomi kota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Lingkungan Hidup a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan; b. Perumusan kebijakan operasional tata lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemulihan dan penaatan lingkungan serta komunikasi lingkungan; c. Pelaksanaan koordinasi penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan evaluasi pengelolaan lingkungan dan pemberian rekomendasi UKL/UPL dan SPPL; d. Pelaksanaan koordinasi dan bimbingan teknis pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan dan penaatan lingkungan; e. Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan, pemberdayaan masyarakat dan komunikasi di bidang lingkungan hidup. f. Pengelolaan kesekretariatan meliputi : perencanaan, umum dan keuangan; g. Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
No 1.
Sasaran Renstra Terpenuhinya kebutuhan sarana
Indikator Kinerja Utama
Penanggung Jawab
Sumber Data
- Prosentase sarana penunjang pengolahan sampah terpadu
persampahan dan drainase perkotaan
Bid. Penaatan dan Komunikasi Lingkungan
Data pengadaan tempat pengelolaan persampahan
Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah
Data Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan
Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah
Data Pelaksanaan Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri
yang berwawasan
Keterangan
Jumlah sarana penunjang pengolahan sampah terpadu yg diadakan Total Kebutuhan sarana penunjang
pengolahan sampah terpadu berdasarkan kebutuhan titik pantau Adipura
X 100%
lingkungan Tercapainya kembali pemulihan pada lingkungan yang telah 2.
tercemar sesuai dengan standar baku mutu lingkungan yang
- Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan adminstratif dan teknis pencegahan pencemaran lingkungan
Jumlah usaha/kegiatan yg diawasi Jumlah usaha/kegiatan yg mempunyai potensi pencemaran air
X 100%
berlaku
Jumlah usaha/kegiatan yg diawasi Jumlah usaha/kegiatan yg mempunyai potensi sumber emisi tidak bergerak
X 100%
- Prosentase besaran emisi gas rumah kaca dengan perlakukan
- Prosentase jumlah tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran Lingkungan hidup Terbangunnya ruang terbuka hijau untuk 3.
aktivitas rekreasi, olahraga dan paruparu lingkungan alam
- Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah
Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan
Data Pelaksanaan Monitoring, reporting dan verifikasi emisi GRK
Emisi GRK thn yg dipantau Target Emisi GRK thn yg dipantau
X 100%
Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan
Data Pelaksanaan Koordinasi sengketa dan Pos Pengaduan
Jumlah pengaduan masyarakat yg ditindaklanjuti Total pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran
X 100%
Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan
Data Pelaksanaan Pembuatan Taman Kota atau Penanaman Pohon
Luas RTH yang ada Luas wilayah Kota Prabumulih
No
Sasaran Renstra
Indikator Kinerja Utama
Penanggung Jawab
Sumber Data
Keterangan
Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya buatan 4.
dengan menaati
- Persentase daerah resapan air
kaidah pengelolaan
Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan
Data Pelaksanaan Pembuatan Taman Kota atau Penanaman Pohon
Luas RTH yg dibangun x 100 % Luas RTH yang ada
lingkungan dan dokumen AMDAL - Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (dokumen lingkungan) Terwujudnya 5.
penegakan sanksi secara konsisten bagi
- Jumlah sanksi yang dikeluarkan
pelanggar atau
Bidang Tata Lingkungan
Data pelaksanaan Koordinasi & Inventarisasi Penyusunan Dok. Ling
Bidang Pengendalian Data Pelaksanaan Kerusakan dan Koordinasi sengketa Pemulihan dan Pos Pengaduan Lingkungan
Jumlah usaha/kegiatan yg memiliki AMDAL (dokumen lingkungan) yg telah diawasi Jumlah usaha/kegiatan yang memiliki AMDAL (dokumen lingkungan)
X 100%
Jumlah surat peringatan yang dikeluarkan untuk kegiatan / usaha yg melanggar atau mencemari lingkungan
pencemar lingkungan 6.
Tercapainya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
- Prosentase pelayanan administrasi kantor - Prosentase sarana dan prasarana yang memadai
Bagian Umum (Sekretariat)
Data Pelaksanaan surat masuk - keluar
Jumlah Bulan Pelayanan x 100 % Total Pelayanan selama 12 bulan
Bagian Umum (Sekretariat)
Data Sarana dan Prasarana Kantor
Sarana prasarana yang ada x 100% Kebutuhan Sarana dan Prasarana
No
Sasaran Renstra
Indikator Kinerja Utama
- Prosentase Laporan Keuangan dan Kinerja yang disampaikan 7.
8.
Terpenuhinya peningkatan kompetensi aparatur Tercapainya peningkatan disiplin pegawai
Penanggung Jawab Bagian Perencanaan dan Keuangan (Sekretariat)
Sumber Data
Data Capaian kinerja dan Anggaran
Keterangan
Jumlah Laporan Total Laporan
- Prosentase Pegawai yang mengikuti Pendidikan, pelatihan dan Bimtek
Sekretariat
Data Pelatihan dan Diklat
Pegawai yang Ikut Pelatihan Total Pegawai
- Prosentase Pakaian Seragam BLH
Sekretariat
Data Pengadaan Pakaian
Jumlah pakaian yg dibuat Total Pegawai
Kepala Badan Lingkungan Hidup,
Ir. DWI KORYANA Pembina Tk. I NIP. 196601131993032004
x 100 %
x 100%
X 100%
Keterangan : No
Indikator Kinerja Utama
Penjelasan Indikator Kinerja Utama
1.
Prosentase kinerja pengelolaan persampahan
a. Pengertian: Kinerja pengelolaan persampahan adalah b. Definisi operasional: Prosentase kinerja pengelolaan persampahan adalah jumlah alat
1
Prosentase jenis usaha yang mempunyai dokumen lingkungan
2
Prosentase jumlah pengaduan akibat dugaan adanya pencemaran
3
Terpenuhinya Standar Keselamatan Bagi Angkutan Umum
4
Tersedianya Unit Pengujian Kendaraan Bermotor
No 5
Indikator Kinerja Utama Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum
Jenis usaha yang wajib memiliki dokumen lingkungan adalah c. Pengertian: Volume kemacetan adalah jumlah kendaraan yang melintas pada suatu titik rawan kemacetan seperti persimpangan jalan dan pusat keramaian yang ada di ruas jalan kota d. Definisi operasional: Berkurangnya Volume Kemacetan adalah prosentase jumlah kendaraan yang melintas terhadap satuan waktu tertentu dalam hal ini adalah menit. a. Pengertian : 1. Angkutan umum adalah angkutan orang dan/atau barang menggunakan kendaraan umum dengan dipungut bayaran 2. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan/atau lingkungan b. Definisi Operasional: Terpenuhinya standar keselamatan adalah prosentase terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kota. a. Pengertian: Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kengiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kerata gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyratan teknis dan laik jalan b. Definisi operasional: Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4.000 kendaraan bermotor wajib uji
Penjelasan Indikator Kinerja Utama a. Pengertian : 1. Arus penumpang adalah jumlah orang-orang yang menggunakan angkutan umum sebagai alat perpindahan dari satu tempat ke tempat lain dengan memberikan bayaran 2. Jumlah ketersediaan kursi bagi penumpang penggua angkutan umum yang dihitung berdasarkan jumlah rit atau perjalanan sekali berangkat b. Definisi operasional: Jumlah arus penumpang Angkutan umu adalah prosentase julah penumpang dalam satu tahun terhadap jumlah
6
Tersedianya Halte Yang Melayani Angkutan Umum
a.
b.
7
Jumlah Terminal Yang Melayani Angkutan Umum
a.
b.
8
Tersedianya Angkutan Umum Yang Telah Tersedia Jaringan jalan untuk jaringan Jalan Dalam Kota
a.
b.
9
Tersedianya Angkutan Darat
a.
b.
10
No
11
Tingkat Peran Sera Masyarakat Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Angkutan
Indikator Kinerja Utama
Prosentase Peningkatan Pelayanan Parkir
a.
ketersedian kursi angkutan umum berdasarkan rit atau perjalanan selama satu tahun Pengertian : Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikan dan menurunkan penumpang Definisi Oprasional Tersedianya Halte Yang Melayni Angkutan Umum adalah prosentase tersedianya halte pada setiap kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek terhadap kebutuhan halte pada suatu kota Pengertian: Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang serta pemindahan moda angkutan Definisi Operasional: Tersedinya terminal angkutan penumpang adalah prosentase jumlah terminal penumpang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek terhadap total jaringan pelayanan AKDP, Ankutan Kota dan Angkutan Pedesaan Pengertian : Jaringan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) Definisi Operasional: Tersedianya angkutan umum Yang melayani wilayah yang telah tersedian jaringan jalan untuk jaringan jalan dalam kota adalah prosentase jaringan jalan kota yang telah terlayni angkutan umum terhadap jumlah total jaringan jalan dalam suatu kota Pengertian: 1. Angkutan Darat adalah angkutan orang dan/atau barang yang menggunakan Kendaraan 2. Penumpang angkutan darat adalah jumlah ketersediaan kursi bagi angkutan darat Definisi operasional: Tersedinya angkutan darat adalah prosentase jumlah kendaraan angkutan darat yang ada terhadap jumlah kursi asngkutan darat yang ada Pengertian: Peran serta masyarakat adalah sejumlah masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan pelayanan transportasi, seperti izin trayek, Kier, penyuluhan
Penjelasan Indikator Kinerja Utama b. Definisi operasional: Tingkat peran serta masyarakat dalam meningkatkan pelayanan angkutan adalah prosentase jumlah masyarakat yang ikut kegiatan pelayanan angkutan terhadap jumlah target masyarakat yang akan diikut sertakan a. Pengertian: Pelayanan parker adalah sejumlah titik parker yang sudah ditarik restribusinya secara resmi dan disetorkan ke kas daerah b. Definisi operasional:
12
Cakupan Pengembangan dan pemebrdayaan Kelompok Informasi masyarakat di Tingkat kecamatan
a.
b.
13
Tersedianya LPSE/ Eprocurenment
a.
b.
14
Tersedianya Media Informasi Yang dapat di akses publik
a.
b.
15
a.
Tingkat Diseminasi dan Pendistribusian Informasi
b.
No
Indikator Kinerja Utama
16
Jumlah pengkajian Bidang Komunikasi dan Informasi
17
Jumlah SDM Yang Memahami dan Menguasai Bidang komunikasi dan Informasi
Prosentase peningkatan pelayanan parker adalah prosentase titik parker yang sudah dilayani terhadap total keseluruhan titik parker yang ada Pengertian: Kelompok Informasi Masyarakat atau KIM adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah Definisi Operasional: Cakupan Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi masyarakat di Tingkat kecamatan adalah prosentase jumlah KIM terhadap jumlah KIM yang harus ada Pengertian: 1. Eprocurenment adalah system lelang pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah melalui elektonik yaitu internet 2. LPSE adalah Layanan Pengadaan Secara Elektronik Definisi opersional: Tersedianya LPSE/Eprocurenment adalah jumlah lelang yang dilakukan terhadap total lelang yang direncanakan Pengertian: Website adalah system penyebaran informasi berbasis elektronik melalu internet Definisi operasional: Tersedianya Media Informasi Yang dapat di akses public adalah prosentase informasi yang diupload dalam website terhadap total informasi yang ada di Pemkot Pengertian: Penyebaran informasi secara timbal balik yang dilakukan oleh pemerintah di tiap kelurahan/desa/kampung atau sebutan lainnya melalui : 1. Media Masa seperti majalah, radio dan televisi 2. Media Baru seperti Website (media online) 3. Media Tradisional seperti pertunjukan rakyat, pemutaran film dan pameran 4. Media Interpersonal seperti sarasehan, caramah/diskusi, lokakarya 5. Media Luar Ruang seperti bulletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, baliho dan buku informasi Definisi opersional: Tingkat Diseminasi adalah prosentase diseminasi yang dilakukan terhadap total kebutuhan diseminasi.
Penjelasan Indikator Kinerja Utama a. Pengertian: Adalah aplikasi atau system informasi yang akan digunakan dalam jaringan internet informasi publik b. Definisi opersional: Jumlah pengkajian Bidang Kominfo adalah jumlah pengkajian atau aplikasi yang dilakukan selama 1 tahun a. Pengertian : Sumber Daya Manusia (SDM) adalah orang atau pegawai yang melakukan kegiatan dibidangnya b. Definisi operasional
18
Prosentase pelayanan Administrasi Perkantoran
a.
b.
19
Prosentase sarana dan prasarana yang memadai
a.
b.
20
Laporan Keuangan dan Kinerja yang disampaikan
a.
b.
21
Prosentase Pegawai yang mengikuti Pendidikan, pelatihan dan Bimtek
a.
b.
22
Jumlah Pakaian Seragam Dishubkominfo
a.
b.
Jumlah SDM Yang Memahami dan Menguasai Bidang komunikasi dan Informasi adalah prosentase pegawai atau orang yang mengikuti kegiatan kominfo terhadap rencana orang atau pegawai yang akan diikut sertakan dalam kegiatan kominfo Pengertian: Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah semua kegiatan yang mengacu kepada pelayanan adminitrasi kantor Definisi operasional: Prosentase pelayanan Administrasi Perkantoran adalah prosentase jumlah bulan kegiatan yang dilakukan sekama satu tahun terhadap jumlah bulan dalam satu tahun Pengertian: Sarana dan prasarana adalah segala sesuatu berupa benda yang dapat mendukung kegiatan perkantoran sehari-hari Definisi operasional: Prosentase sarana dan prasarana yang memadai adalah prosentase sarana dan prasarana yang ada terhadap total kebutuhan sarana dan prasarana Pengertian: Laporan adalah dokumen yang mengetangahkan apa yang akan dicapai suatu kegiatan dan hasil dari suatu kegiatan Definisi operasional: Laporan Keuangan dan Kinerja yang disampaikan adalah prosentase laporan yang dibuat terhadap laporan yang seharusnya dibuat Pengertian: Pegawai atau SDM adalah orang yang ikut dalam pengelolaan suatu organisasi sesuai bidangnya yaitu SDM bidang terminal, PKB, MRLL dan Kominfo serta administrasi kantor dan hukum Definisi operasional: Prosentase Pegawai yang mengikuti Pendidikan, pelatihan dan Bimtek adalah prosentase SDM yang ikut pelatihan terhadap jumlah SDM yang ada Pengertian: Pakaian seragam adalah pakain yang wajib dikenakan berkenaan dengan kegiatannya dalam suatu organisasi Definisi operasional: Laporan Keuangan dan Kinerja yang disampaikan adalah jumlah pakaian sergam yang dibuat
