INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN

LAMPIRAN :

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 49/Permentan/OT.140/8/2012 TANGGAL : 15 Agustus 2012 TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2010 - 2014

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2010 – 2014

A.

KEMENTERIAN PERTANIAN 1.

Tugas : Membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

2.

Fungsi : a. perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang pertanian; b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertanian; c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian; d. pengawasan atas pelaksanaan tugas Kementerian Pertanian; e. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsi Kementerian Pertanian kepada Presiden;

3.

Sasaran dan Indikator Kinerja Utama :

No 1.

Sasaran Tercapainya swasembada dan swasembada berkelanjutan

Indikator Kinerja Utama

Sumber Data

 Swasembada : 1. Jumlah Produksi Kedelai 2. Jumlah Produksi Gula 3. Jumlah Produksi Daging Sapi

-

 Swasembada Berkelanjutan: 1. Jumlah Produksi Padi 2. Jumlah Produksi Jagung

Ditjen. Tanaman Pangan

-

Ditjen. Tanaman Pangan Ditjen. Perkebunan Ditjen. Peternakan dan Kesehatan Hewan

1

2.

3.

4.

Meningkatnya diversifikasi pangan

Meningkatnya nilai tambah, daya saing dan ekspor

Meningkatnya kesejahteraan petani

1. Persentase penurunan konsumsi beras pertahun

Badan Ketahanan Pangan

2. Persentase peningkatan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, buah-buahan dan sayuran.


3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH).


1. Jumlah sertifikasi produk pertanian organik, kakao fermentasi, dan bahan olahan karet (pemberlakuan sertifikasi wajib)

Ditjen PPHP

2. Persentase peningkatan produk olahan yang di ekspor

Ditjen PPHP

3. Persentase peningkatan substitusi tepung gandum/terigu

Ditjen PPHP

4. Persentase peningkatan surplus neraca perdagangan.

Ditjen PPHP

1. Pendapatan per kapita petani 2. Nilai Tukar Petani (NTP) 3. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Sektor Pertanian 4. Penyerapan Tenaga Kerja sektor Pertanian 5. Investasi sektor Pertanian

PSEKP BPS BPS

BPS BKPM

2

B.

SEKRETARIAT JENDERAL 1.

Tugas : Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian.

2.

Fungsi : a. koordinasi kegiatan Kementerian Pertanian; b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pertanian; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Pertanian; d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat; e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum; f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pertanian.

3.


No 1.

Sasaran Meningkatnya pelaksanaan kegiatan Kementerian Pertanian melalui dukungan koordinasi, pembinaan, kerjasama luar negeri dan pelayanan administrasi.


Sumber Data

1. Persentase pencapaian Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)

Biro Perencanaan

2. Peringkat Integritas Pelayanan Publik

Biro Organisasi dan Kepegawaian

3. Persentase Biro Keuangan peningkatan dan pengelolaan keuangan Perlengkapan dan perlengkapan yang dilaksanakan 4. Pelayanan perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

3

B.1. Biro Perencanaan 1.

Tugas : Melaksanakan koordinasi Kementerian Pertanian.

dan

penyusunan

rencana

dan

program

2.

Fungsi : a. koordinasi dan penyiapan penyusunan kebijakan, rencana dan program pembangunan pertanian; b. koordinasi dan penyusunan anggaran pembangunan pertanian; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan pertanian; d. koordinasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Biro Perencanaan.

3.


No 1.

Sasaran


Sumber Data

Peningkatan koordinasi dan pembinaan penyusunan rencana kerja kebijakan dan program, anggaran, evaluasi dan pelaporan sesuai siklus perencanaan, serta ketatausahaan Kementerian.

1. Jumlah dokumen kebijkaan, program dan wilayah

Eselon I lingkup Kementan dan Instansi terkait lainnya

2. Jumlah dokumen anggaran


3. Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi


4. Jumlah laporan kinerja Kementerian Pertanian


4

B.2. Biro Organisasi dan Kepegawaian 1.

Tugas : Melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan kepegawaian.

2.

Fungsi : a. koordinasi dan penyempurnaan organisasi, dan pengembangan jabatan fungsional, serta pengembangan budaya kerja; b. koordinasi dan penyempurnaan tata laksana dan fasilitasi reformasi birokrasi; c. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pegawai; d. pelaksanaan mutasi pegawai Kementerian Pertanian; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Biro Organisasi dan Kepegawaian.

3.

Sasaran dan Indikator Kinerja Utama : :

No 1.

Sasaran Penataan kelembagaan, pelayanan administrasi perencanaan serta pengembangan pegawai dan mutasi.


Sumber Data

1. Jumlah dokumen Laporan Tahunan penataan kelembagaan Biro Organisasi yang dihasilkan dan Kepegawaian

2. Jumlah laporan pembinan jabatan fungsional, pelayanan publik dan budaya kerja

Laporan Tahunan Biro Organisasi dan Kepegawaian

3. Jumlah dokumen ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi (RB) yang dilaksanakan


4. Jumlah dokmen perencanaan, pengembangan dan mutasi pegawai yang dihasilkan


5

B.3. Biro Hukum dan Informasi Publik 1.

Tugas: Melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan dan bantuan hukum, serta pengelolaan informasi publik bidang pertanian.

2.

Fungsi: a. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian; b. pengembangan sistem jaringan dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pertanian; c. penyusunan naskah perjanjian, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum; d. penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik bidang pertanian; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Biro Hukum dan Informasi Publik.

3.

Sasaran dan Indikator Kinerja Utama: No 1

Sasaran


Sumber Data

Tersedianya produk 1. Jumlah dokumen 1. Program perundang-undangan, peraturan Legislasi layanan perjanjian perundangan bidang Pertanian; dan bantuan hukum pertanian yang 2. Kebijakan dan terkelolanya diterbitkan masing-masing informasi publik eselon I lingkup bidang pertanian Kementerian melalui multimedia, Pertanian; pameran dan 3. Daerah peragaan 2. Jumlah perjanjian dihasilkan

naskah Laporan bulanan yang kegiatan perjanjian

3. Jumlah layanan Laporan bulanan bantuan hukum kegiatan layanan yang dilaksanakan bantuan hukum 4. Jumlah layanan PPID Utama dan informasi publik PPID Pelaksana bidang pertanian Eselon I 5. Jumlah kompendium hukum, himpunan Peraturan Menteri, dan penempatan dalam Berita Negara

Laporan bulanan kegiatan dokumentasi dan informasi hukum

6

B.4. Biro Keuangan dan Perlengkapan 1.

Tugas : melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan barang milik/kekayaan negara, serta arsip dan dokumentasi Kementerian Pertanian.

2.

Fungsi : a. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan penerimaan negara bukanpajak (PNBP); b. pelaksanaan akuntansi dan verifikasi anggaran Kementerian Pertanian; c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian; d. pengelolaan arsip dan dokumentasi Kementerian Pertanian, dan pelaksanaan administrasi keuangan Sekretariat Jenderal; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Biro Keuangan dan Perlengkapan.

3.


No 1.

Sasaran


Sumber Data

Pengelolaan keuangan dan perlengkapan secara akuntabel dan transparan serta pengelolaan kearsipan secara tertib.

1. Jumlah dokumen penetapan pejabat pengelola keuangan Kementerian Pertanian, proses penyelesaian kerugian Negara dan realisasi pendapatan PNBP 2. Jumlah laporan verifikasi dokumen sumber laporan keuangan dan laporan keuangan dengan Sistem Akuntansi Instansi lingkup Kementerian Pertanian 3. Jumlah dokumen penyelesaian usulan penghapusan, pemanfaatan dan pengelolaan BMN Kementerian Pertanian 4. Jumlah dokumen pelaksanaan arsip dan pembinaan fungsional arsiparis 5. Jumlah laporan pengelolaan keungan Sekretariat Jenderal dan pelaksanaan kegiatan Biro

Survey dan laporan tahunan Unit Eselon I dan daerah

Laporan keuangan Unit Eselon I dan daerah

Unit eselon I dan daerah

Unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian Unit Eselon II Sekretariat Jenderal dan bagian lingkup Biro Keuangan dan Perlengkapan

7

B.5. Biro Umum dan Hubungan Masyarakat 1.

Tugas : Melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan ketatausahaan, kerumahtanggaan, Hubungan antar lembaga dan keprotokolan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dibidang pertanian.

2.

Fungsi: a. pelaksanaan urusan ketatausahaan; b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; c. pelaksanaan hubungan antar lembaga dan protokol; d. pelaksanaan hubungan masyarakat;

3.


No 1.

Sasaran


Sumber Data

Penyelenggaraan Ketatausahaan Kementerian Pertanian, Kerumahtanggaan dan Pelaksanaan Hubungan Masyarakat di Bidang Pertanian

1. Jumlah laporan Penyelenggaraan Ketatausahaan Kementerian dan Pimpinan, pengadaan bahan dokumen pimpinan, serta bahan bimbingan ketatausahaan 2. Jumlah laporan pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor Pusat Kementan, urusan keamanan dan ketertiban kantor pusat, sarana angkutan pegawai, serta kerumahtanggaan pimpinan

Data Penyelenggaraan Ketatausahaan Kementerian dan Pimpinan, bahan dan dokumen pimpinan, serta bahan bimbingan Ketatausahaan Data sarana dan prasarana Kantor Pusat Kementerian Pertanian, urusan keamanan dan ketertiban Kantor Pusat, sarana angkutan pegawai, serta kerumahtanggaan pimpinan

3. Jumlah laporan kerja sama dengan lembaga tinggi negara, organisasi asosiasi dan Profesi serta Jumlah laporan Hubungan dan kerjasama dengan MPR/DPR/DPRD/DPD dan Bakohumas; 4. Jumlah laporan keprotokolan dan pelayanan pimpinan

Data rapat koordinasi kerja sama dengan lembaga tinggi dan pendampingan kunjungan kerja lembaga pemerintah Data pendampingan dan pengawalan kegiatan pimpinan

8

5. Jumlah laporan Penyebarluasan informasi program pembangunan pertanian dan Jumlah Paket pemasyarakatan program pembangunan pertanian

Data Penyebarluasan informasi program pembangunan pertanian dan Paket pemasyarakatan program pembangunan pertanian

9

B.6. Pusat Kerjasama Luar Negeri 1.

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penelaahan, pembinaan pelaksanaan kerjasama luar negeri di bidang pertanian.

dan

2.

Fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan kerjasama luar negeri di bidang pertanian; b. penelaahan dan perumusan program kerjasama luar negeri di bidang pertanian secara bilateral, regional, dan multilateral; c. pembinaan pelaksanaan kerjasama luar negeri di bidang pertanian; d. pembinaan Atase Pertanian; e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

3.


No

Sasaran


Sumber Data

1.

Peningkatan intensitas dan kualitas kerjasama luar negeri di bidang pertanian melalui forum bilateral, regional, multilateral.

1. Jumlah dokumen pembinaan dan penyelenggaraan kerjasama Internasional

Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan Instansi terkait lain seperti Kementerian Luar Negeri, Bappenas, Negara mitra, Lembaga donor, dll

2. Jumlah laporan Nota Kesepakatan kerjasama pertanian dalam kerangka bilateral, regional dan multilateral

Pusat Kerjasama Luar Negeri, Eselon I ligkup Kementerian Pertanian

10

B.7. Pusat Data dan Informasi Sistem Pertanian 1.

Tugas : Melaksanakan pembinaan, pengembangan sistem informasi pertanian, dan pelayanan data dan informasi pertanian.

2.

Fungsi : a. pembinaan dan pengembangan sistem informasi pertanian; b. pembinaan, penyediaan dan pelayanan data dan informasi tanaman pangan dan peternakan; c. pembinaan, penyediaan dan pelayanan data dan informasi hortikultura dan perkebunan; d. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

3.


No 1.

Sasaran Tersedianya data, metodologi, hasil analisis dan sistem informasi pertanian, serta ketatausahaan.


Sumber Data

1. Jumlah laporan data pertanian ( hulu, on farm, hilir)

Dinas Provinsi, Kabupaten yang menangani data pertanian, Eselon I lingkup kementan, BPS 2. Jumlah laporan Dinas Provinsi, analisis data pertanian Kabupaten yang menangani data pertanian, Eselon I lingkup kementan, BPS 3. Jumlah laporan Eselon I lingkup pengembangan Kementerian, sistem dan teknologi informasi pertanian 4.

Jumlah petugas pengelola dan pengumpul data pertanian yang dilatih

Dinas Provinsi, Kabupaten, Eselon I lingkup Kementan

11

B.8. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian 1.

Tugas : Melaksanakan pengelolaan perlindungan varietas pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian.

tanaman

serta

2.

Fungsi : a. perumusan rencana, program dan anggaran, serta kerja sama; b. pemberian pelayanan permohonan hak dan pengujian perlindungan varietas tanaman, serta pendaftaran varietas dan sumber daya genetik tanaman; c. penerimaan, analisis, fasilitasi proses teknis penolakan atau pemberian izin, rekomendasi teknis, dan pendaftaran di bidang pertanian; d. pelayanan penamaan, pemberian, penolakan permohonan, pembatalan hak, serta pelayanan permohonan banding, konsultasi, pertimbangan, dan perlindungan hukum perlindungan varietas tanaman; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

3.


No 1.

Sasaran Pelayanan perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian


Sumber Data

1. Jumlah pelayanan permohonan hak perlindungan varietas tanaman (PVT)

Pusat perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian Pusat perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian Pusat perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian Pusat perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian

2. Jumlah tanda daftar varietas dan sumber daya genetik tanaman

3. Jumlah pelayanan hukum PVTPP

4. Jumlah surat izin bidang pertanian

5. Jumlah rekomendasi teknis bidang pertanian

Pusat perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian

12

6. Jumlah laporan pengelolaan administrasi dan dukungan manajemen lainnya PVTPP

Pusat perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian

13

C.

INSPEKTORAT JENDERAL 1.

Tugas : Melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian.

2.

Fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian; b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pertanian; d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian; dan e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

3.


No

Sasaran

Indikator kinerja Utama

1.

Meningkatnya pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian.

Efektivitas, efisiensi dan keekonomisan pelaksanaan program/kegiatan pada satker lingkup Kementerian Pertanian yang diaudit

Sumber Data Laporan hasil audit kinerja tim audit Inspektorat Jenderal Kementan

14

C.1. Sekretariat Inspektorat Jenderal 1.

Tugas : Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

2.

Fungsi: a. koordinasi, dan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerjasama, serta evaluasi pelaksanaan program dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengawasan; b. pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan; c. evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tatalaksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; d. koordinasi, dan pengelolaan data dan pemantauan laporan hasil audit; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat Jenderal.

3.


No

Sasaran

1.

Meningkatnya kapasitas manajemen administrasi, sumberdaya, sarana dan prasarana, anggaran, serta piranti lunak organisasi lingkup Inspektorat Jenderal.


Sumber Data

1. Dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang disusun

Data Sekretariat Inspektorat Jenderal

2. Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal yang disusun sesuai SAP

Data satker Inspektorat Jenderal Kementan

3. Pemantauan Penyelesaian tindak lanjut laporan hasil Rekapitulasi atas data audit (LHA)

Rekapitulasi atas data LHA kinerja Inspektorat Jenderal

4. Pembinaan Sistem Pengendalian Intern lingkup Kementerian Pertanian

Data laporan kegiatan pembinaan dan evaluasi SPI

15

C.2. Inspektorat I 1.

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

2.

Fungsi : a. penyusunan rencana dan program, dan anggaran Inspektorat I; b. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern lingkup Inspektorat I; c. pelaksanaan pengawasan kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya; d. penyusunan laporan hasil pengawasan kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat I.

3.


No

Sasaran

1.

Meningkatnya pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian


Sumber Data

Reviu Laporan Keuangan (LK) pada satker lingkup Sekretariat Jenderal, Ditjen Hortikultura dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dan Reviu LK Kementerian 2. Pengawalan dan Evaluasi Program/Kegiatan Strategis pada satker Lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian 3. Audit kinerja pada satker lingkup Sekretariat Jenderal, Ditjen Hortikultura dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada satker lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dan Reviu AKIP Kementerian

Data laporan hasil reviu laporan keuangan Eselon I dan LK Kementerian

1.

Data laporan hasil pengawalan dan evaluasi kegiatan strategis dari Inspektorat I

Rekapitulasi atas data laporan hasil audit kinerja dari Inspektorat I

Data laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah dari Inspektorat I

16

C.3. Inspektorat II 1.

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Badan Ketahanan Pangan.

2.

Fungsi : a. penyusunan rencana dan program, dan anggaran Inspektorat II; b. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern lingkup Inspektorat II; c. pelaksanaan pengawasan kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; d. penyusunan laporan hasil pengawasan kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat II.

3.


No

Sasaran


Sumber Data

1.

Meningkatnya pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian serta Badan Ketahanan Pangan

1. Reviu Laporan Keuangan (LK) pada satker lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan

Data laporan hasil reviu laporan keuangan Eselon I

2. Pengawalan dan Evaluasi Program/Kegiatan strategis pada satker lingkup Ditjen Tanaman Pagan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan

Data laporan hasil pengawalan dan evaluasi kegiatan strategis dari Inspektorat II

3. Audit kinerja pada satker lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan

Rekapitulasi atas data laporan hasil audit kinerja dari Inspektorat II

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada satker Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan

Data laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah dari Inspektorat II

17

C.4. Inspektorat III 1.

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

2.

Fungsi

:

a. penyusunan rencana dan program, dan anggaran Inspektorat III; b. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern lingkup Inspektorat III; c. pelaksanaan pengawasan kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; d. penyusunan laporan hasil pengawasan kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat III. 3. No 1.

Sasaran dan Indikator Kinerja Utama : Sasaran


Meningkatnya 1. Reviu laporan keuangan pelaksanaan (LK) pada satker lingkup pengawasan intern Ditjen Perkebunan, Ditjen terhadap pelaksanaan P2HP dan Badan Litbang tugas di lingkup Ditjen Pertanian Perkebunan, Ditjen P2HP dan Badan 2. Pengawalan dan Evaluasi Litbang Pertanian Program/Kegiatan Strategis pada satker lingkup Ditjen Perkebunan, Ditjen P2HP dan badan Litbang Pertanian

3. Audit kinerja pada satker ligkup Ditjen Perkebunan, Ditjen P2HP dan Badan Litbang Pertanian

4. Evaluasi Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Satker Ditjen Perkebunan, Ditjen P2HP dan Badan Litbang Pertanian

Sumber Data Data laporan hasil riviu laporan keuangan Eselon I

Data laporan hasil pengawalan dan evaluasi kegiatan strategis dari Inspektorat III Rekapitulasi atas data laporan hasil audit kinreja dari Inspektorat III Data laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah dari Inspektorat III

18

C.5. Inspektorat IV 1.

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Inspektorat Jenderal dan Badan Karantina Pertanian.

2.

Fungsi : a. penyusunan rencana dan program, dan anggaran Inspektorat IV; b. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern lingkup Inspektorat IV; c. pelaksanaan pengawasan kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; d. penyusunan laporan hasil pengawasan kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat IV.

3.


No 1.

Sasaran


Meningkatnya 1. Reviu Laporan Keuangan (LK) pelaksanaan pada satker lingkup Ditjen pengawasan Peternakan dan Keswan, intern tehadap Inspektorat Jenderal dan pelaksanaan Badan Karantina Pertanian tugas di lingkup Inspektorat 2. Pengawalan dan Evaluasi Jenderal, Ditjen Program/Kegiatan strategis Peternakan dan pada satker lingkup Ditjen Kesehatan peternakan dan Keswan, Hewan, dan Inspektorat Jenderal dan Badan Karantina Badan Karantina Pertanian Pertanian

Sumber Data Data laporan hasil reviu laporan keuangan Eselon I Data laporan hasil pengawalan dan evaluasi kegiatan strategis dari Inspektorat IV

3. Audit Kinerja pada satker lingkup Ditjen Peternakan dan Keswan, Inspektorat Jenderal dan Badan Karantina Pertanian

Rekapitulasi atas data laporan hasil audit kinerja Inspektorat IV

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada satker Ditjen Peternakan dan Keswan, Inspektorat Jenderal dan Badan Karantina Pertanian

Data laporan hasil evaluasi akuntabillitas kinerja pemerintah dari Inspektorat IV

19

C.6. Inspektorat Investigasi 1.

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu, serta upaya percepatan pemberantasan korupsi.

2.

Fungsi : a. penyusunan rencana dan program, dan anggaran Inspektorat Investigasi; b. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan tujuan tertentu dan percepatan pemberantasan korupsi; c. pelaksanaan pengawasan tujuan tertentu; d. pengelolaan pengaduan masyarakat; e. pelaksanaan upaya percepatan pemberantasan korupsi; f. penyusunan laporan hasil pengawasan tujuan tertentu; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat Investigasi.

3.


No 1.

Sasaran Meningkatnya pelaksanaan pengawasan tujuan tertentu pada satker di lingkup Kementerian Pertanian


Sumber Data

1. Pembinaan komitmen anti korupsi lingkup Kementerian Pertanian

Data laporan kegiatan pembinaan dan evaluasi komitmen anti korupsi menjadi WBK

2. Audit investigasi lingkup Kementerian Pertanian

Data laporan hasil audit (LHA) Inspektorat Investigasi

3. Pengawasan dengan tujuan tertentu lingkup Kementerian Pertanian

Data laporan hasil audit (LHA) Inspektorat Investigasi

20

D.

DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN 1.

Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang tanaman pangan.

2.

Fungsi : a. Perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen tanaman pangan; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen tanaman pangan; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen tanaman pangan; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen tanaman pangan; dan e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

3.


No

Sasaran

1.

Indikator Kinerja Utama 1. Jumlah produksi

Dinas Pertanian dan BPS

2. Susut hasil produksi


3. Luas areal tanaman pangan yang ditoleransi terserang OPT dan terkena DPI


Mewujudkan pencapaian produksi secara berkelanjutan dalam rangka penyediaan kebutuhan nasional 2.

3.

Mengamankan kehilangan (susut) hasil produksi Mengamankan potensi kehilangan hasil akibat serangan OPT dan terkena DPI

Sumber Data

21

D.1. Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

1.

Tugas : Memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

2.

Fungsi : a. koordinasi, dan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerja sama di bidang tanaman pangan; b. pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan; c. evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman pangan; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

3.


No

Sasaran


Sumber Data

1.

1. Dokumen manajemen Meningkatkan kinerja perencanaan, keuangan, perencanaan, umum serta evaluasi keuangan, umum serta dan pelaporan evaluasi dan pelaporan

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov, Kab/Kota melalui laporan rutin yang dikirim, BPS, Pusdatin

2.

Mengamankan 2. Bantuan bencana alam kehilangan hasil dalam rangka produksi akibat pengamanan produksi bencana alam Mendorong partisipasi 3. Bantuan Modal untuk masyarakat dalam LM3 pembangunan tanaman pangan

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov, Kab/Kota

3.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov, Kab/Kota

22

D.2. Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan 1.

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan tanaman pangan.

2.

Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih, produksi benih serealia, produksi benih aneka kacang dan umbi, dan kelembagaan benih; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih, produksi benih serealia, produksi benih aneka kacang dan umbi, dan kelembagaan benih; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih, produksi benih serealia, produksi benih aneka kacang dan umbi, dan kelembagaan benih; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih, produksi benih serealia, produksi benih aneka kacang dan umbi, dan kelembagaan benih; dan e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan.

3.


No

Sasaran


Sumber Data

1.

Meningkatkan produksi dan kualitas produk pertanaman

Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) untuk kawasan SLPTT dan non SLPTT

Dinas Pertanian Prov/Kab melalui laporan rutin yang dikirim

2.

Meningkatkan Pemberdayaan penggunaan benih Penangkaran Benih unggul sehingga dapat mendorong peningkatan produksi dan mutu hasil produksi

Dinas Pertanian Prov/Kab melalui laporan rutin yang dikirim

23

D.3. Direktorat Budidaya Serealia 1.

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya serealia.

2.

Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang budidaya padi irigasi dan rawa, padi tadah hujan dan lahan kering, jagung, dan serealia lain; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya padi irigasi dan rawa, padi tadah hujan dan lahan kering, jagung, dan serealia lain; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang budidaya padi irigasi dan rawa, padi tadah hujan dan lahan kering, jagung, dan serealia lain; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya padi irigasi dan rawa, padi tadah hujan dan lahan kering, jagung, dan serealia lain; dan e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Budidaya Serealia.

3.


No 1.

Sasaran Mendorong peningkatan produktivitas melalui pelaksanaan Sekolah Lapangan (SL) dan Dem Area

Indikator Kinerja Utama Produktivitas

Sumber Data Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov, Kab/Kota melalui laporan rutin yang dikirim

24

D.4. Direktorat Budidaya Aneka Kacang dan Umbi 1.

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya aneka kacang dan umbi.

2.

Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang budidaya kedelai, ubikayu, aneka kacang, dan aneka umbi; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya kedelai, ubikayu, aneka kacang, dan aneka umbi; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang budidaya kedelai, ubikayu, aneka kacang, dan aneka umbi; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya kedelai, ubikayu, aneka kacang, dan aneka umbi; dan e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Budidaya Aneka Kacang dan Umbi.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama :

No 1.

Sasaran Mendorong peningkatan produktivitas melalui pelaksanaan Sekolah Lapangan (SL) dan Dem Area

Indikator Kinerja Utama Produktivitas

Sumber Data Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov, Kab/Kota melalui laporan rutin yang dikirim

25

D.5. Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan 1.

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan tanaman pangan.

2.

Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan, dampak perubahan iklim, teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, dan pengelolaan pengendalian hama terpadu; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan, dampak perubahan iklim, teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, dan pengelolaan pengendalian hama terpadu; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan, dampak perubahan iklim, teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, dan pengelolaan pengendalian hama terpadu; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan, dampak perubahan iklim, teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, dan pengelolaan pengendalian hama terpadu; dan e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan.

3.


No 1.

Sasaran Mengendalikan luas serangan OPT dan terkena DPI di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan


Sumber Data

1. SLPHT dan SLI

Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dari laporan POPT-PHP di tingkat kecamatan

2. Jumlah Bantuan Sarana Pengendalian OPT

Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dari laporan POPT-PHP di tingkat kecamatan

26

D.6. Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 1.

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen tanaman pangan.

2.

Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pascapanen padi, jagung dan serealia lain, kedelai dan aneka kacang, serta aneka umbi; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen padi, jagung dan serealia lain, kedelai dan aneka kacang, serta aneka umbi; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang padi, jagung dan serealia lain, kedelai dan aneka kacang, serta aneka umbi; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen padi, jagung dan serealia lain, kedelai dan aneka kacang, serta aneka umbi; dan e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan

3.


No 1.

Sasaran Mengamankan kehilangan hasil produksi pada saat pascapanen


Sumber Data

Jumlah bantuan sarana pascapanen

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov/Kab dan Instansi terkait lainnya

27

D.7 Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura 1.

Tugas : Melaksanakan pengembangan pengujian mutu benih dan pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura.

2.

Fungsi : a. Penyusunan program dan evaluasi pengembangan pengujian mutu benih dan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian benih; b. Pelaksanaan pengembangan teknik dan metoda pengujian laboratorium, sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura; c. Pelaksaan uji banding (uji profidiensi, untuk kerja metode, uji arbirtase dan uji acuan) antar laboratorium pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura; d. Pelaksanaan uji petik mutu benih tanaman pangan dan hortikultura yang beredar; e. Pelaksaan sertifikasi benih untuk tujuan ekspor (Orange, Green and Blue Certificate); f. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura; g. Pelaksanaan Sertifikasi Sistem Mutu dan pemberian hak penandaan SNI pada pelaku usaha perbenihan tanaman pangan dan hortikultura; h. Penyusunan informasi dan dokumentasi hasil pengembangan pengujian mutu benih dan pelaksanaan kerjasama laboratorium pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura; i. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar

3.

Sasaran dan indikator Utama :

No

Sasaran


1.

Meningkatkan metode pengujian mutu benih tanaman pangan

2.

Mengetahui unjuk kerja 2. Jumlah laboratorium suatu laboratorium peserta uji profesional pengujian mutu benih

BPSBTPH dan laboratorium swasta

3.

Mengetahui mutu benih 3. Jumlah pelaksanaan uji yang beredar di petik mutu benih yang pasaran beredar

Dinas Pertanian Prov, BPSBTPH dan Instansi terkait

1. Jumlah Laboratorium yang menerapkan sistem mutu

Sumber Data

BPSBTPH dan instansi lainnya

28

D.8 Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan 1.

Tugas : Melaksanakan dan mengembangkan peramalan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), serta rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura.

2.

Fungsi : a. Penyusunan program dan evaluasi peramalan, pengembangan peramalan OPT, dan rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura; b. Pelaksanaan analisis data dan informasi serangan OPT, dan faktor penentu perkembangan OPT; c. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan teknologi peramalan, pengamatan dan pengendalian OPT berdasarkan sistem pengendalian hama terpadu (PHT); d. Pelaksanaan perumusan peramalan, pengamatan dan pengendalian OPT; e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan teknologi peramalan, pengamatan dan pengendalian OPT; f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan sistem mutu dan standar Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP); g. Pemberian pelayanan kegiatan peramalan, pengembangan peramalan OPT dan rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura; h. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga BBPOPT.

3.

Sasaran dan indikator Utama :

No

Sasaran


Sumber Data

1.

Meningkatkan kinerja pengamatan serangan OPT

1. Jumlah informasi peramalan serangan OPT

Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Dinas Pertanian Prov, Kab/Kota melalui pengambilan dan pengumpulan data

2.

Meningkatkan kinerja teknologi pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT

2. Jumlah teknologi pengamatan peramalan dan pengendalan OPT

Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Dinas Pertanian Prov, Kab/Kota melalui pengambilan data oleh kelompok jabatan fungsional BBOPT melalui kegiatan pengembangan teknologi proteksi tanaman

29

E.

DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA 1.

Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hortikultura.

2.

Fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen hortikultura; b. pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen hortikultura; c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen hortikultura; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen hortikultura; dan e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hortikultura.

3.


No

Sasaran


Sumber Data

1.

Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman hortikultura yang aman konsumsi berdaya saing dan berkelanjutan.

1. Produksi Hortikultura

Laporan dari Dinas Pertanian Propinsi Laporan dari Ditjen Hortikultura, Dinas Pertanian Propinsi dan stakeholder lainnya

2. Benih Bermutu

3. Luas serangan OPT utama hortikultura terhadap total luas panen

Laporan dari Balai Proteksi Tanaman pangan dan Hortikultura (BPTPH)

30

E.1. Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura 1.

Tugas : Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura.

2.

Fungsi : a. koordinasi, dan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerja sama di bidang hortikultura; b. pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan; c. evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang hortikultura; e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Jenderal Hortikultura.

3.


No

Sasaran

1.

Meningkatnya kapasitas manajemen administrasi, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana anggaran, serta piranti lunak organisasi pengembangan produksi hortikultura.

Indikator Kinerja Utama 1. Pelayanan Manajemen

2. Pelaporan kinerja

3. Dokumen Manajemen

4. Lembaga Pengembangan Hortikultura (PMD dan LM3)

Sumber Data Laporan dari pegawai melalui Bagian Tata Usaha Laporan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura, Dinas Teknis yang membidangi Hortikultura di tingkat Propinsi dan Kab/Kota Laporan dari Ditjen Hortikultura, Dinas teknis yang membidangi Hortikultura di tingkat Propinsi, Kab/Kota dan Instansi terkait lainnya Laporan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikulutra

31

E.2. Direktorat Perbenihan Hortikultura 1.

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan hortikultura.

2.

Fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang benih tanaman buah, sayuran, obat, dan florikultura, serta penilaian varietas dan pengawasan mutu benih; b. pelaksanaan kebijakan dan rekomendasi teknis di bidang benih tanaman buah, sayuran, obat, dan florikultura, serta penilaian varietas dan pengawasan mutu benih; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang benih tanaman buah, sayuran, obat, dan florikultura, serta penilaian varietas dan pengawasan mutu benih; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang benih tanaman buah, sayuran, obat, dan florikultura, serta penilaian varietas dan pengawasan mutu benih; e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perbenihan Hortikultura.

3.


No 1.

Sasaran


Berkembangnya sistem 1. Benih Tanaman Sayuran perbenihan hortikultura Bermutu dalam mendukung pengembangan kawasan hortikultura

2. Benih Tanaman Florikultura Bermutu

3. Benih Tanaman Obat Bermutu

4. Benih Tanaman Buah Bermutu

Sumber Data Laporan dari Dinas teknis yang membidangi hortikultura di tingkat Propinsi, BPSBTPH dan BBH Laporan dari Dinas teknis yang membidangi hortikultura di tingkat Propinsi, BPSBTPH dan BBH Laporan dari Dinas teknis yang membidangi hortikultura di tingkat Propinsi, BPSBTPH dan BBH Laporan dari Dinas teknis yang membidangi

32

hortikultura di tingkat Propinsi, BPSBTPH dan BBH 5. Lembaga Perbenihan Hortikultura

Laporan dari Dinas teknis yang membidangi hortikultura di tingkat Propinsi, BPSBTPH, BBH dan Penangkar Benih

33

E.3. Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah 1.

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya dan pascapanen tanaman buah.

2.

Fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang budidaya dan pascapanen tanaman pohon, perdu, terna dan merambat; b. pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya dan pascapanen tanaman pohon, perdu, terna dan merambat; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang budidaya dan pascapanen tanaman pohon, perdu, terna dan merambat; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya dan pascapanen tanaman pohon, perdu, terna dan merambat; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah.

3.


No 1.

Sasaran


Meningkatnya luas 1. Kawasan tanaman buah areal, perbaikan pengelolaan kebun dan penanganan pascapanen buah.

2. Registrasi kebun tanaman buah

3. Fasilitas pengelolaan pascapanen tanaman buah

Sumber Data Laporan dari Dinas teknis yang membidangi hortikultura ditingkat Propinsi dan Kab/Kota Laporan dan usulan registrasi kebun tanaman buah dari Dinas Pertanian Propinsi Laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan sarana prasarana pascapanen tanaman buah dari Ditjen Hortikulutra, Dinas Pertanian Propinsi dan Dinas Pertanian Kab/Kota

34

E.4. Direktorat Budidaya dan Pascapanen Sayuran dan Tanaman Obat 1.

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya dan pascapanen tanaman sayuran dan tanaman obat.

2.

Fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang budidaya dan pascapanen tanaman sayuran buah, daun, dan umbi, serta tanaman obat dan jamur; b. pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya dan pascapanen tanaman sayuran buah, daun, dan umbi, serta tanaman obat dan jamur; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang budidaya dan pascapanen tanaman sayuran buah, daun, dan umbi, serta tanaman obat dan jamur; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya dan pascapanen tanaman sayuran buah, daun, dan umbi, serta tanaman obat dan jamur; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Budidaya dan Pascapanen Sayuran dan Tanaman Obat.

3.


No 1.

Sasaran Meningkatnya luas areal dan perbaikan pengelolaan lahan usaha dan penanganan pascapanen sayuran dan tanaman obat


Sumber Data

1. Kawasan tanaman sayuran

Laporan dari Dinas teknis yang membidangi hortikultura di tingkat Propinsi dan Kab/Kota

2. Kawasan tanaman obat

Laporan dari Dinas teknis yang membidangi hortikultura di tingkat Propinsi dan Kab/Kota Laporan dan usulan registrasi lahan usaha sayuran dan tanaman obat dari dinas Propinsi Laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan sarana prasarana pascapanen sayuran dan

3. Registrasi lahan usaha tanaman sayuran dan tanaman obat

4. Fasilitas pengelolaan pascapanen sayuran dan tanaman obat

35

tanaman obat dari Direktorat Jenderal Hortikultura, Dinas Pertanian Propinsi dan Dinas Pertanian Kab/Kota

36

E.5. Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura 1.

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya dan pascapanen tanaman florikultura.

2.

Fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang budidaya dan pascapanen tanaman daun, bunga potong, pot dan lansekap; b. pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya dan pascapanen tanaman daun, bunga potong, pot dan lansekap; c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang budidaya dan pascapanen tanaman daun, bunga potong, pot dan lansekap; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya dan pascapanen tanaman daun, bunga potong, pot dan lansekap; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat budidaya dan pascapanen florikultura.


No 1.

Sasaran


Meningkatnya luas 1. Kawasan tanaman areal, perbaikan florikultura pengelolaan lahan usaha dan penanganan pascapanen tanaman florikultura 2. Registrasi lahan usaha tanaman florikultra

3. Fasilitas pengelolaan pascapanen Tanaman Florikulutra

Sumber Data Laporan dari Dinas teknis yang membidangi hortikulutra di tingkat Propinsi dan Kab/Kota Laporan dan usulan registrasi unit usaha tanaman florikultra dari Dinas Pertanian Propinsi Laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan sarana prasarana pascapanen tanaman florikultura dari Ditjen Hortikultura, Dinas Pertanian Propinsi dan Dinas Pertanian Kab/Kota

37

E.6. Direktorat Perlindungan Hortikultura 1.

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan hortikultura.

2.

Fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan tanaman buah, sayuran dan obat, florikultura, pengelolaan dampak iklim dan persyaratan teknis; b. pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan tanaman buah, sayuran dan obat, florikultura, pengelolaan dampak iklim dan persyaratan teknis; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan tanaman buah, sayuran dan obat, florikultura, pengelolaan dampak iklim dan persyaratan teknis; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan tanaman buah, sayuran dan obat, florikultura, pengelolaan dampak iklim dan persyaratan teknis; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan Hortikultura.

3.


No 1.

Sasaran Terkelolanya serangan OPT dalam pengamanan produksi hortikultura dan terpenuhinya persyaratan teknis yang terkait dengan perlindungan tanaman dalam mendukung ekspor hortikultura


Sumber Data

1. Fasilitas pengelolaan OPT

2.

3.

4.

5.

Laporan dari BPTPH dan Dinas pertanian Propinsi Rekomendasi dampak Laporan dari perubahan iklim BPTPH dan BMKG Lembaga perlindungan Laporan dari tanaman hortikultura Balai Proeksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Draft Pest List Laporan dari persyaratan teknis SPS Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), lembaga penelitian dan perguruan tinggi Sekolah Lapang Laporan dari Pengendalian Hama Balai Proteksi Terpadu (SL-PHT) Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH)

38

F.

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN 1.

Tugas : merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perkebunan.

2.

Fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen perkebunan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen perkebunan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen perkebunan; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen perkebunan; dan e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkebunan.

3.


No 1.

Sasaran Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan yang berkelanjutan

Indikator Kinerja Utama 1. Produksi tebu

Sumber Data Dinas yang membidangi Perkebunan Prov, Kab/Kota

2. Produksi kapas Dinas yang membidangi Perkebunan Prov, Kab/Kota 3. Produksi nilam

Dinas yang membidangi Perkebunan Prov, Kab/Kota

4. Produksi tembakau


5. Produksi kakao


39

6. Produksi kopi

7. Produksi lada

8. Produksi t e h

9. Produksi cengkeh

10. Produksi kelapa sawit

11. Produksi karet

12. Produksi kelapa

13. Produksi jambu mete

14. Produksi jarak pagar

15. Produksi kemiri sunan

Dinas yang membidangi Perkebunan Prov, Kab/Kota Dinas yang membidangi Perkebunan Prov, Kab/Kota Dinas yang membidangi Perkebunan Prov, Kab/Kota Dinas yang membidangi Perkebunan Prov, Kab/Kota Dinas yang membidangi Perkebunan Prov, Kab/Kota Dinas yang membidangi Perkebunan Prov, Kab/Kota Dinas yang membidangi Perkebunan Prov, Kab/Kota Dinas yang membidangi Perkebunan Prov, Kab/Kota Dinas yang membidangi Perkebunan Prov, Kab/Kota Dinas yang membidangi Perkebunan Prov, Kab/Kota

40

F.1. Sekretariat Direktorat 1.

Tugas : memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan.

2.

Fungsi : a. koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran dan kerja sama di bidang perkebunan; b. pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan; c. evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perkebunan; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Jenderal Perkebunan.

3.


No

Sasaran

1.

Peningkatan pelayanan dan pembinaan di bidang manajemen dan teknis pembangunan perkebunan

Indikator Kinerja Utama Jumlah provinsi yang memperoleh pelayanan dan pembinaan yang berkualitas dibidang perencanaan, keuangan, umum dan evaluasi serta pelaporan

Sumber Data Dinas yang membidangi perkebunan tingkat Provinsi, Kab/Kota

41

F.2. Direktorat Tanaman Semusim 1.

Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tanaman semusim.

2.

Fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya, serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman semusim; b. pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya, serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman semusim; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya, serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman semusim; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya, serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman semusim; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Tanaman Semusim.

3.


No

Sasaran

1.

Peningkatan luas areal tanaman semusim


Sumber Data

1. Luas areal Tebu

Dinas yang membidangi perkebunan tingkat Provinsi, Kab/Kota

2. Luas areal Kapas

Dinas yang membidangi perkebunan tingkat Provinsi, Kab/Kota Dinas yang membidangi perkebunan tingkat Provinsi, Kab/Kota Dinas yang membidangi perkebunan tingkat Provinsi, Kab/Kota

3. Luas areal nilam

4. Luas areal tembakau

42

F.3. Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar 1.

Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tanaman rempah dan penyegar.

2.

Fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya, serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman rempah dan penyegar; b. pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya, serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman rempah dan penyegar; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya, serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman rempah dan penyegar; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya, serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman rempah dan penyegar; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar.

3.


No

Sasaran

1.

Peningkatan luas areal tanaman rempah dan penyegar

Indikator Kinerja Utama 1. Luas areal kakao

2. Luas areal kopi

3. Luas areal lada

4. Luas areal teh

5. Luas areal cengkeh

Sumber Data Dinas yang membidangi perkebunan tingkat Provinsi, Kab/Kota Dinas yang membidangi perkebunan tingkat Provinsi, Kab/Kota Dinas yang membidangi perkebunan tingkat Provinsi, Kab/Kota Dinas yang membidangi perkebunan tingkat Provinsi, Kab/Kota Dinas yang membidangi perkebunan tingkat Provinsi, Kab/Kota

43

F.4. Direktorat Tanaman Tahunan 1.

Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tanaman tahunan.

2.

Fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumberdaya, perbenihan, budidaya, serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman tahunan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumberdaya, perbenihan, budidaya, serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman tahunan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumberdaya, perbenihan, budidaya, serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman tahunan; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumberdaya, perbenihan, budidaya, serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman tahunan; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Tanaman Tahunan.

3.


No

Sasaran

1.

Peningkatan luas areal tanaman tahunan

Indikator Kinerja Utama 1. Luas areal Kelapa Sawit

2. Luas areal Karet

3. Luas areal Kelapa

4. Luas areal Jambu Mete

5. Luas areal Jarak Pagar

6. Luas areal kemiri sunan

Sumber Data Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi, Kab/Kota Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi, Kab/Kota Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi, Kab/Kota Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi, Kab/Kota Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi, Kab/Kota Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi, Kab/Kota

44

F.5. Direktorat Perlindungan Perkebunan 1.

Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan perkebunan.

2.

Fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim, rempah, penyegar, dan tahunan, serta dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; b. pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim, rempah, penyegar, dan tahunan, serta dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim, rempah, penyegar, dan tahunan, serta dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim, rempah, penyegar, dan tahunan, serta dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan Perkebunan.

3.


No 1.

Sasaran Penurunan luas areal yang terserang OPT

Indikator Kinerja Utama Luas areal pengendalian OPT Perkebunan

Sumber Data Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi, Kab/Kota

45

F.6. Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha 1.

Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen dan pembinaan usaha.

2.

Fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pascapanen tanaman semusim, rempah, penyegar, tahunan, dan bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan, serta gangguan usaha dan penanganan konflik; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen tanaman semusim, rempah, penyegar, tahunan, dan bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan, serta gangguan usaha dan penanganan konflik; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pascapanen tanaman semusim, rempah, penyegar, tahunan, dan bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan, serta gangguan usaha dan penanganan konflik; d. pemberian bimbingan usaha teknis dan evaluasi di bidang pascapanen tanaman semusim, rempah, penyegar, tahunan, dan bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan, serta gangguan usaha dan penanganan konflik; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha.

3.


No 1.

Sasaran Peningkatan mutu produk perkebunan dan usaha perkebunan berkelanjutan


Sumber Data

1. Jumlah kelompok tani yang menerapkan pascapanen sesuai GHP 2. Jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang layak mengajukan permohonan sertifikat ISPO

Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi, Kab/Kota Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi, Kab/Kota, PBS, PBN, dan Asosiasi Perusahaan/Asosiasi Komoditi dan Sekretariat ISPO Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi, Kab/Kota, PBS, PBN, Asosiasi Perusahaan/Asosiasi Komoditi dan masyarakat

3. Jumlah perusahaan perkebunan yang ditangani kasus gangguan usahanya

46

F.7. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya 1.

Tugas : 1. melaksanakan pengawasan dan pengembangan pengujian mutu benih; 2. melaksanakan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan; 3. melaksanakan pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen.

2.

Fungsi : a. Pengawasan pelestarian plasma nutfah tingkat nasional; b. Pelaksanaan pengujian mutu benih perkebunan introduksi, eks impor dan yang diekspor serta rekayasa genetika; c. Pelaksanaan pengujian adaptasi (observasi) benih perkebunan dalam rangka pelepasan varietas; d. Pelaksanaan penilaian pengujian manfaat dan kelayakan benih perkebunan dalam rangka penarikan varietas; e. Pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi benih perkebunan dalam rangka pemberian sertifikat layak edar; f. Pelaksanaan pemantauan benih perkebunan yang beredar lintas provinsi; g. Pelaksanaan pengembangan teknik dan metode pengujian mutu benih perkebunan dan uji acuan (referee test); h. Pelaksanaan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan (OPT) perkebunan; i. Pelaksanaan analisis data serangan dan perkembangan situasi OPT serta faktor yang mempengaruhi; j. Pelaksanaan analisis data gangguan usaha perkebunan dan dampak anomali iklim serta faktor yang mempengaruhi; k. Pengembangan teknik surveilance OPT penting; l. Pelaksanaan pengembangan metode pengamatan, model peramalan, taksasi kehilangan hasil dan teknik pengendalian OPT perkebunan; m. Pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami OPT perkebunan; n. Pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan, penilaian kualitas dan pelepasan agens hayati OPT perkebunan; o. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi agens hayati OPT perkebunan; p. Pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi perkebunan yang berorientasi pada implementasi pengendalian hama terpadu; q. Pelaksanaan pengujian dan analisis residu pestisida; r. Pemberian pelayanan teknik kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan; s. Pengelolaan data dan informasi kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan; t. Pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan; u. Pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan; v. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

47

3.

No

1.


Sasaran Peningkatan pengawasan dan pengujian benih tanaman perkebunan dan penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan

Indikator Kinerja Utama 1. Jumlah benih yang tersertifikasi

2. Jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan

Sumber Data Pemilik sumber benih, penangkar benih dan Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi/Kabupaten wilayah kerja BBP2TP Surabaya Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi/Kabupaten wilayah kerja BBP2TP Surabaya dan Perguruan Tinggi

48

F.8. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan 1.

Tugas : Melaksanakan pengawasan, pengembangan pengujian mutu benih dan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan serta pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan laboratorium.

2.

Fungsi : a. Pengawasan pelestarian plasma nutfah tingkat nasional; b. Pelaksanaan pengujian mutu benih perkebunan introduksi, eks impor dan yang akan diekspor serta rekayasa genetika; c. Pelaksanaan pengujian adaptasi (observasi) benih perkebunan dalam rangka pelepasan varietas; d. Pelaksanaan penilaian pengujian manfaat dan kelayakan benih perkebunan dalam rangka penarikan varietas; e. Pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi benih perkebunan dalam rangka pemberian sertifikat layak edar; f. Pelaksanaan pemantauan benih perkebunan yang beredar lintas provinsi; g. pelaksanaan pengembangan teknik dan metode pengujian mutu benih perkebunan dan uji acuan (referee test); h. pelaksanaan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan (OPT) perkebunan; i. pelaksanaan analisis data serangan dan perkembangan situasi OPT serta faktor yang mempengaruhi; j. pelaksanaan analisis data gangguan usaha perkebunan dan dampak anomali iklim serta faktor yang mempengaruhi; k. pengembangan teknik surveillance OPT penting; l. pelaksanaan pengembangan metode pengamatan, model peramalan, taksasi kehilangan hasil dan teknik pengendalian OPT perkebunan; m.pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami OPT perkebunan; n. pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan, penilaian kualitas dan pelepasan agens hayati OPT perkebunan o. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi agens hayati OPT perkebunan; p. pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi perkebunan yang berorientasi pada implementasi pengendalian hama terpadu; q. pelaksanaan pengujian dan analisis residu pestisida; r. pemberian pelayanan teknik kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan; s. pengelolaan data dan informasi kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan; t. pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan; u. pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan; v. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

49

3.

No 1.


Sasaran


Peningkatan 1. Jumlah benih yang pengawasan dan tersertifikasi pengujian benih tanaman perkebunan dan penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan


Sumber Data Pemilik sumber benih, penangkar benih, Waralaba Benih dan Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi/Kabupaten wilayah kerja BBP2TP Medan Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi/Kabupaten, UPTD, UPPT, Puslit/Balit dan Perguruan Tinggi

50

F.9. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon 1.

Tugas : melaksanakan pengawasan, pengembangan pengujian mutu benih dan analisis teknis dan pengemabngan proteksi tanaman perkebunan serta pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan laboratorium.

2.

Fungsi : a. pengawasan pelestarian plasma nutfah tingkat nasional; b. pelaksanaan pengujian mutu benih perkebunan introduksi, eks impor dan yang akan di ekspor serta rekayasa genetika; c. pelaksanaan pengujian adaptasi (observasi) benih perkebunan dalam rangka pelepasan varietas; d. pelaksanaan penilaian pengujian manfaat dan kelayakan benih perkebunan dalam rangka penarikan varietas; e. pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikat benih perkebunan dalam rangka pemberian sertifikasi layak edar; f. pelaksanaan pemantauan benih perkebunan yang beredar lintas provinsi; g. pelaksanaan pengembangan teknik dan metode pengujian mutu benih perkebunan dan uji acuan (referee test); h. pelaksanaan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan (OPT) perkebunan; i. pelaksanaan analisis data serangan dan perkembangan situasi OPT serta faktor yang mempengaruhi; j. pelaksanaan analisis data gangguan usaha perkebunan dan dampak anomali iklim serta faktor yang mempengaruhi; k. pengembangan teknik surveillance OPT penting; l. pelaksanaan pengembangan metode pengamatan, model peramalan, taksasi kehilangan hasil dan teknik pengendalian OPT perkebunan; m.pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami OPT perkebunan; n. pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan, penilaian kualitas, pelepasan dan evaluasi agens hayati OPT perkebunan; o. pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi perkebunan yang berorientasi pada implementasi pengendalian hama terpadu; p. pelaksanaan pengujian dan pemanfaatan pestisida nabati; q. pemberian pelayanan teknik kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan; r. pengelolaan data dan informasi kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan; s. pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan; t. pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;’ u. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

51

3. No 1.

Sasaran dan Indikator Kinerja Utama : Sasaran Peningkatan pengawasan dan pengujian benih tanaman perkebunan dan penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan

Indikator Kinerja Utama 1. Jumlah benih yang tersertifikasi


Sumber Data Pemilik sumber benih, penangkar benih, dan Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi/Kabupaten wilayah kerja BBP2TP Ambon Dinas yang membidangi perkebunan di Prov/Kab wilayah kerja BBP2TP Ambon, Puslit/Balit dan Perguruan Tinggi

52

G.

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

1.

Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

2.

Fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner dan pasca panen; b. pelaksanaan kebijakan di bidang perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner dan pasca panen; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner dan pasca panen; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner dan pasca panen; dan e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

3.

No 1.

Sasaran dan Indikator Kinerja Utama:

Sasaran Meningkatnya ketersediaan pangan hewani (daging, telur, susu)

Indikator Kinerja Utama 1. Produksi daging meningkat 4,25% per tahun (ton) 2. Produksi telur meningkat 4,42% per tahun (ton) 3.

2.

Meningkatnya kontribusi ternak domestik dalam penyediaan pangan hewani (daging dan telur)

Sumber Data

4.

5.

3.

Meningkatnya ketersediaan protein hewani asal ternak

6.

4.

Tersedianya daging sapi domestik sebesar 90 %

7.

Laporan dari BPS, Disnak, Ditjen PKH BPS, Dinas Propinsi dan Kab/Kota Produksi susu BPS, Dinas meningkat 9,74% per Propinsi dan tahun (ton) Kab/Kota Kontribusi daging sapi Ditjen PKH, Dinas domestik terhadap total Propinsi, produksi daging nasional Kab/Kota meningkat (%) Kontribusi daging ayam Dinas Propinsi buras terhadap total dan Kab/Kota produksi daging nasional meningkat (%) Ketersediaan protein BPS, Badan hewani asal ternak per Ketahanan kapita meningkat 3,58% Pangan, Dinas per tahun (gr/kapita/hari) Propinsi, Kab/Kota Produksi daging sapi Dijen PKH, Dinas domestik terhadap total Propinsi, penyediaan daging sapi Kab/Kota nasional (%)

53

G.1. Sekretariat Direktorat Jenderal 1.

Tugas : Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2.

Fungsi : a. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerjasama, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik di bidang peternakan dan kesehatan hewan; b. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan; c. Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

3.


No 1.

Sasaran


Sumber Data

Terjaminnya dukungan manajemen dan teknis pembangunan peternakan dan kesehatan hewan

1. Dokumen Perencanaan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan Ditjen Peternakan dan Keswan 2. Penyelesaian PP, Perpres, Kepmentan turunan dari UU No 18 th 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

3. Data dan Statistik Peternakan

Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, BPS

Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Biro Hukum dan Humas

54

G.2. Direktorat Perbibitan Ternak 1.

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbibitan ternak.

2.

Fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang bibit ternak ruminansia dan nonruminansia, serta penilaian, pelepasan, mutu, dan pengembangan bibit ternak; b. pelaksanaan kebijakan di bidang bibit ternak ruminansia dan nonruminansia, serta penilaian, pelepasan, mutu, dan pengembangan bibit ternak; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bibit ternak ruminansia dan nonruminansia, serta penilaian, pelepasan, mutu, dan pengembangan bibit ternak; d. pemberian bimbingan teknis dan evalusi di bidang bibit ternak ruminansia dan nonruminansia, serta penilaian, pelepasan, mutu, dan pengembangan bibit ternak; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perbibitan Ternak.

3.


No 1.

Sasaran


Sumber Data

Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit ternak.

1. Peningkatan produksi perbenihan (Semen Beku)

Balai Inseminasi Buatan

2. Peningkatan produksi bibit ternak

Direktorat Perbibitan Ternak

3. Peningkatan produksi embrio ternak

Direktorat Perbibitan Ternak,Balai Embrio Transper Direktorat Perbibitan Ternak, dinas atau lembaga yang menangani fungsi peternakan di Propinsi, Kab/Kota

4. Pengendalian pemotongan sapi/kerbau betina produktif

55

G.3. Direktorat Pakan Ternak 1.

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pakan ternak.

2.

Fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang bahan pakan, pakan hijauan, pakan olahan, dan mutu pakan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang bahan pakan, pakan hijauan, pakan olahan, dan mutu pakan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bahan pakan, pakan hijauan, pakan olahan, dan mutu pakan; d. pemberian bimbingan teknis dan evalusi di bidang bahan pakan, pakan hijauan, pakan olahan, dan mutu pakan; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pakan Ternak.

3.


No 1.

Sasaran Peningkatan produksi pakan ternak.

Indikator Kinerja Utama 1. Pengembangan bahan pakan ternak asal tumbuhan dan hewan

2. Pengembangan hijauan pakan ternak

3. Pengembangan pakan olahan

4. Pengawasan mutu pakan dan pengembagan laboratorium pakan daerah

Sumber Data Dinas/kelembagaan yang menagani fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Propinsi dan Kab/Kota Dinas/kelembagaan yang menagani fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Propinsi dan Kab/Kota Dinas/kelembagaan yang menagani fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Propinsi dan Kab/Kota Dinas/kelembagaan yang menagani fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Propinsi dan Kab/Kota

56

G.4. Direktorat Budidaya Ternak 1.

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya ternak.

2.

Fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang budidaya ternak potong, perah, unggas dan aneka ternak, serta usaha dan kelembagaan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya ternak potong, perah, unggas dan aneka ternak, serta usaha dan kelembagaan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang budidaya ternak potong, perah, unggas dan aneka ternak, serta usaha dan kelembagaan; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya ternak potong, perah, unggas dan aneka ternak, serta usaha dan kelembagaan; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Budidaya Ternak.

3.


No 1.

Sasaran


Sumber Data

Peningakatan produksi dan populasi ternak

1. Peningkatan kelahiran ternak

Dinas peternakan atau yang menangani fungsi peternakan di Propinsi. Kab/Kota Dinas atau yang menangani fungsi peternakan di Propinsi, Kab/Kota

2. Peningkatan usaha budidaya ternak

57

G.5. Direktorat Kesehatan Hewan 1.

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kesehatan hewan.

2.

Fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan, dan pengawasan obat hewan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan, dan pengawasan obat hewan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan, dan pengawasan obat hewan; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan, dan pengawasan obat hewan; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Kesehatan Hewan.

3.


No 1.

Sasaran


Sumber Data

Terkendali dan tertanggulanginya penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis

1. Pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular strategis zoonosis (PHMSZ), virat, bakterial, Parasiter dan gangguan reproduksi

Direktorat Kesehatan Hewan, Dinas/kelembagaan yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Propinsi, Kab/Kota, Balai Penyidikan penyakit hewan Direktorat kesehatan hewan, Dinas/Kelembagaan yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Propinsi dan Kab/Kota, Direktorat kesehatan hewan, Dinas/Kelembagaan yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan

2. Penguatan otoritas veteriner

3. Penurunan angka kematian ternak

58

4. Peningkatan status kesehatan hewan

hewan di Propinsi dan Kab/Kota, Direktorat kesehatan hewan, Dinas/Kelembagaan yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Propinsi dan Kab/Kota, Puskewan.

59

G.6. Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen 1.

Tugas : Standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kesehatan masyarakat veteriner dan pascapanen.

2.

Fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pascapanen, higiene sanitasi, pengawasan sanitary dan keamanan produk hewan, zoonosis dan kesejahteraan hewan, serta pengujian dan sertifikasi produk hewan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen, higiene sanitasi, pengawasan sanitary dan keamanan produk hewan, zoonosis dan kesejahteraan hewan, serta pengujian dan sertifikasi produk hewan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pascapanen, higiene sanitasi, pengawasan sanitary dan keamanan produk hewan, zoonosis dan kesejahteraan hewan, serta pengujian dan sertifikasi produk hewan; d. pemberian bimbingan teknis dan evalusi di bidang pascapanen, higiene sanitasi, pengawasan sanitary dan keamanan produk hewan, zoonosis dan kesejahteraan hewan, serta pengujian dan sertifikasi produk hewan; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen.

3.


No 1.

Sasaran Terjaminnya pangan asal hewan yang ASUH dan meningkatnya penanganan pasca panen


Sumber Data

1. Peningkatan pengendalian penyakit zoonosis dan kesrawan serta pelayanan veteriner

Direktorat Kesmavet dan Pasca Penen, Dinas Kelembagaan yang menangani fungis peternakan Propinsi, Kab/Kota Direktorat Kesmavet dan Pascapanen, Dinas atau kelembagaan yang menangani fungsi peternakan Propinsi, Kab/Kota Direktorat Kesmavet dan Pascapanen, Dinas atau kelembagaan yang menangani fungsi peternakan Propinsi, Kab/Kota

2. Unit usaha produk pangan asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis kesmavet

3. Peningkatan Rumah Potong Hewan yang higienis

60

G.7. PUSAT VETERINARIA FARMA (PUSVETMA) 1.

Tugas : Melaksanakan pengadaan dan penyaluran vaksin, antisera, diagnostika dan biologis lain dalam rangka penanggulangan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

2.

Fungsi : a. Memproduksi vaksin, antisera, diagnostika dan bahan biologis lain; b. Menguji mutu hasil produksi; c. Melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan sarana produksi serta distribusi hasil produksi; d. Melakukan penyidikan guna peningkatan mutu hasil produksi dan identifikasi penyakit.

3.


No

Sasaran


Sumber Data

1.

Produksi vaksin unggas dan non unggas

Produksi vaksin, antisera, diagnostika dan bahan biologis

Pusvetma Surabaya

2.

Produksi antigen

Produksi antigen

3.

Distribusi hasil Produksi

Distribusi hasil Produksi

Pusvetma Surabaya Pusvetma Surabaya, Dinas Peternakan Propinsi

61

G.8. BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN ( BPMSOH) 1.

Tugas : Melaksanakan pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian dan pemantauan obat.

2.

Fungsi : a. Pelaksanaan pengujian mutu obat hewan; b. Pelaksanaan sertifikasi obat hewan; c. Pelaksanaan pengkajian obat hewan; d. Pelaksanaan pemantauan obat hewan yang beredar; e. Pelaksanaan pengembangan teknik dan metode pengujian mutu obat hewan; f. Pelaksanaan pembuatan dan penyusunan formulasi pakan hewan percobaan; g. Pengelolaan hewan percobaan; h. Pengelolaan limbah pengujian mutu obat hewan; i. Pemberian pelayanan teknik kegiatan mutu dan pengkajian obat hewan; j. Pengelolaan tata usaha dan rumah tangga BBPMSOH;

3.


No

Sasaran


1. Pengambilan sample bahan uji

Pengambilan sample obat hewan

2. Pengujian mutu pakan produk hewan, dan obat hewan

Pengujian sample obat hewan

Sertifikasi obat hewan

Sumber Data BBPMSOH, Dinas Peternakan Propinsi, Stakeholder terkait BBPMSOH, Dinas Peternakan Propinsi, Stakeholder terkait BBPMSOH, Dinas Peternakan Propinsi, Stakeholder terkait

62

G.9. BALAI BESAR VETERINER (BB VET) WATES

1.

Tugas : Melaksanakan penyidikan, pengujian veteriner dan pengembangan teknis dan metode penyidikan dan pengujian veteriner.

2.

Fungsi : a. Penyusunan program dan fungsi evaluasi kegiatan penyidikan, pengujian veteriner; b. Pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan diagnosa penyakit hewan menular strategis; c. Pelaksanaan diagnosa penyakit hewan; d. Pelaksanaan penyidikan penyakit hewan secara epidemiologik veteriner; e. Pemantauan dan evaluasi pelayanan veteriner; f. Pemeriksaan kesehatan hewan; g. Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi produk asal hewan (food borne disease dan zoonosis); h. Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi status kesehatan hewan ; i. Pelaksanaan analisa resiko penyakit hewan ; j. Pelaksanaan pengujian toksikologi pakan ; k. Pemberian saran teknis penanggulangan penyakit hewan ; l. Pembuatan peta regional penyait hewan; m. Pemberian pelayanan teknis laboratorium veteriner ; n. Pengembangan dan diseminasi teknis dan metode penyidikan dan pengujian veteriner ; o. Pengembangan sistem dan diseminasi informasi veteriner ; p. Pemberian pelayanan teknis kegiatan penyidikan, pengujian veteriner dan pengembangan teknik dan metode penyidikan dan pengujian veteriner.; q. Pengelolaan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Veteriner Wates.

3.


No

Sasaran

1.

Pengambilan sampel pengujian penyakit hewan dan produk asal hewan Pengujian dan pemeriksaan penyakit hewan Pengembangan teknik dan metode pengujian

2.

3.


Sumber Data

Pengambilan sampel pengujian

BB Vet Wates

Pengujian dan pemeriksaan penyakit hewan Pengembangan teknik dan metode pengujian

BB Vet Wates

BB Vet Wates, Dinas Peternakan Propinsi

63

G.10. BALAI BESAR VETERINER (BB VET) MAROS

1.


2.

Fungsi : a. Penyusunan program dan fungsi evaluasi kegiatan penyidikan, pengujian veteriner; b. Pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan diagnosa penyakit hewan menular strategis; c. Pelaksanaan diagnosa penyakit hewan; d. Pelaksanaan penyidikan penyakit hewan secara epidemiologik veteriner; e. Pemantauan dan evaluasi pelayanan veteriner; f. Pemeriksaan kesehatan hewan; g. Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi produk asal hewan (food borne disease dan zoonosis); h. Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi status kesehatan hewan; i. Pelaksanaan analisa resiko penyakit hewan; j. Pelaksanaan pengujian toksikologi pakan; k. Pemberian saran teknis penanggulangan penyakit hewan; l. Pembuatan peta regional penyait hewan; m. Pemberian pelayanan teknis laboratorium veteriner; n. Pengembangan dan diseminasi teknis dan metode penyidikan dan pengujian veteriner; o. Pengembangan sistem dan diseminasi informasi veteriner; p. Pemberian pelayanan teknis kegiatan penyidikan, pengujian veteriner dan pengembangan teknik dan metode penyidikan dan pengujian veteriner; q. Pengelolaan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Veteriner Maros.

3.


No

Sasaran

1.

Pengambilan sampel pengujian penyakit hewan dan produk asal hewan Pengujian dan pemeriksaan penyakit hewan


BB Vet Maros

Pengujian dan pemeriksaan penyakit hewan

BB Vet Maros

Pengembangan teknik dan metode pengujian


BBVet Maros, Dinas Peternakan Propinsi

2.

3.


Sumber Data

64

G.11. BALAI BESAR VETERINER (BB VET) DENPASAR 1.


2.

Fungsi : a. Penyusunan program dan fungsi evaluasi kegiatan penyidikan, pengujian veteriner; b. Pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan diagnosa penyakit hewan menular strategis; c. Pelaksanaan diagnosa penyakit hewan; d. Pelaksanaan penyidikan penyakit hewan secara epidemiologik veteriner; e. Pemantauan dan evaluasi pelayanan veteriner; f. Pemeriksaan kesehatan hewan g. Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi produk asal hewan (food borne disease dan zoonosis) h. Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi status kesehatan hewan i. Pelaksanaan analisa resiko penyakit hewan j. Pelaksanaan pengujian toksikologi pakan k. Pemberian saran teknis penanggulangan penyakit hewan l. Pembuatan peta regional penyait hewan m.Pemberian pelayanan teknis laboratorium veteriner n. Pengembangan dan diseminasi teknis dan metode penyidikan dan pengujian veteriner; o. Pengembangan sistem dan diseminasi informasi veteriner; p. Pemberian pelayanan teknis kegiatan penyidikan, pengujian veteriner dan pengembangan teknik dan metode penyidikan dan pengujian veteriner; q. Pengelolaan tata usaha dan rumah tangga BB Vet Denpasar.

3.


No

Sasaran

1.

Pengambilan sampel pengujian penyakit hewan dan produk asal hewan Pengujian dan pemeriksaan penyakit hewan


BB Vet Denpasar


BB Vet Denpasar



BB Vet Denpasar, Dinas Peternakan Propinsi

2.

3.


Sumber Data

65

G.12.

BALAI BESAR BATURADEN

PEMBIBITAN

TERNAK

UNGGUL

SAPI

PERAH

1.

Tugas : Melaksanakan pemuliaan, pemeliharaan, produksi dan pemasaran bibit unggul sapi perah.

2.

Fungsi : a. Penyusunan program dan evaluasi kegiatan pemuliaan, pemeliharaan, produksi dan pemasaran bibit unggul sapi perah;. b. pelaksanaan pemuliaan bibit unggul sapi perah; c. Pelaksanaan uji performance (betina) dan uji progeny (jantan) sapi perah unggul; d. pelaksanaan pencatatan (recording) pembibitan sapi perah unggul; e. pelaksanaan pemeliharaan bibit unggul sapi perah; f. perawatan kesehatan bibit unggul sapi perah dan perawatan higienis produksi susu segar’ g. pemberian saran teknis pemuliaan, pemeliharaan, produksi dan pemasaran bibit unggul sapi perah; h. pemberian pelayanan teknik kegiatan pemuliaan, pemeliharaan, dan produksi bibit unggul sapi perah; i. pelaksanaan distribusi, pemasaran, informasi hasil produksi bibit unggul sapi perah dan ikutannya; j. pengelolaan tata usaha dan rumah tangga BBPTU sapi perah.

3.


No

Sasaran


Sumber Data

1.

Pemuliaan ternak sapi perah

Pemuliaan ternak sapi perah

BBPTU Sapi Perah Baturaden

2.

Produksi bibit ternak sapi perah

Produksi bibit ternak sapi perah

BBPTU Sapi Perah Baturaden

3.

Distribusi bibit ternak sapi perah

Distribusi bibit ternak sapi perah

BBPTU Sapi Perah Baturaden, Dinas Peternakan Propinsi

66

G.13.

BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN (BBIB) SINGOSARI

1.

Tugas : Melaksanakan produksi, pemasaran, dan pemantauan mutu semen unggul ternak, serta pengembangan inseminasi buatan

2.

Fungsi : a. Pnyusunan progran kegiatan produksi, pemasaran, dan pemantauan mutu semen unggul ternak, serta pengembangan inseminasi buatan; b. Pelaksanaan pemeliharaan ternak pejantan unggul; c. Pelaksanaan pengujian keturunan fertilitas pejantan unggul; d. Pelaksanaan produksi dan penyimpanan semen unggul ternak; e. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan mutu semen unggul ternak yang beredar; f. Pelaksamaan pengembangan teknik metoda inseminasi buatan; g. Pemberian saran teknik produksi semen unggul ternak; h. Pemberian pelayanan teknik kegiatan produksi dan pemantauan semen unggul ternak, dan pengembangan inseminasi buatan; i. Pelaksanaan pemasaran dan distribusi semen unggul ternak; j. Pemberian informasi dan pelaksanaan dokumentasi hasil kegiatan inseminasi buatan; k. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari.

3.


No 1.

2.

Sasaran Produksi benih (semen beku) ternak unggul Distribusi benih (semen beku) ternak unggul


Sumber Data

Produksi benih (semen beku) ternak unggul

BBIB Singosari,

Distribusi benih (semen beku) ternak unggul

BBIB Singosari, Dinas Peternakan Propinsi

67

G.14.

BALAI INSEMINASI BUATAN (BIB) LEMBANG 1. Tugas : Melaksanakan produksi dan pemasaran benih unggul ternak, pengembangan inseminasi buatan.

serta

2. Fungsi : a. Pelaksanaan pemeliharaan ternak pejantan unggul; b. Pelaksanaan pengujian keturunan dan fasilitas pejantan unggul; c. Pelaksanaan produksi dan penyimpanan semen beku unggul; d. Pelaksanaan pencatatan dan pementauan penggunaan semen beku, serta pengawasan mutu semen beku; e. Pelaksanaan pengembangan ternak dan metoda inseminasi buatan; f. Pemberian saran teknik produksi semen beku benih unggul; g. Pemberiaan pelayanan teknik kegiatan pemeliharaan ternak; h. Pemberiaan pelayanan teknik kegiatan produksi semen beku unggul; i. Pemberian informasi dan dokumentasi hasik kegiatan inseminasi buatan; j. Pelaksanaan distribusi dan pemasaran semen beku unggul; k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Inseminasi Buatan Lembang. 3.

No 1.

2.


Sasaran Produksi benih (semen beku) tenak unggul Distribusi benih (semen beku) ternak unggul


Sumber Data

Produksi benih (semen beku) ternak unggul

BIB Lembang

Distribusi benih (semen beku) ternak unggul

BIB Lembang, Dinas Peternakan Propinsi

68

G.15.

BALAI EMBRIO TERNAK (BET) CIPELANG 1. Tugas : Melaksanakan produksi, pengembangan dan distribusi embrio ternak. 2. Fungsi : a. Pelaksanaan pemeliharaan ternak donor dan resipien; b. Pelaksanaan penyiapan donor, inseminasi buatan, panen/flashing, dan seleksi/ranking embrio; c. Pelaksanaan pemeliharaan embrio; d. Pelaksanaan penyiapan resifien dan transfer embrio; e. Pemantauan dan evaluasi hasil embrio; f . Pelaksanaan registrasi bibit hasi transfer embrio; g. Pemberian saran teknik produksi transfer embrio; h. Pemberian pelayanan teknik kegiatan pemeliharaan teknik donor dan repisien; i. Pemberian pelayanan teknik kegiatan produksi dan aplikasi transfer embrio; j. Pemberian informasi, dokumentasi dan penyebaran hasil transsfer embrio; k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Embrio Ternak Cipelang.

3.

No 1. 2.


Sasaran


Produksi embrio Produksi embrio ternak ternak Distribusi embrio ternak Distribusi bibit unggul

Sumber Data BET Cipelang BET Cipelang, Dinas Peternakan Provinsi

69

G.16. BALAI PENGUJIAN MUTU PRODUK PETERNAKAN (BPMPP) BOGOR 1.

Tugas : Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian mutu produk peternakan.

2.

Fungsi : a. Pelaksanaan penyiapan sampel mutu produk peternakan; b. Pelaksanaan pemeriksaan keamanan produk peternakan; c. Penyiapan perumusan hasil pengujian mutu produk peternakan; d. Pengenbangan teknik metode pemeriksaan dan pengujian mutu produk peternakan; e. Pelayanan teknik kegiatan pemeriksaan dan pengujian mutu produk peternakan; f. Pelaksanaan pemantauan dan suvei mutu produk peternakan; g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pengujian Mutu Produk Peternakan Bogor.

3.


No

Sasaran


1.

Pengambilan sample bahan uji Pengujian mutu pakan, produk hewan dan obat hewan

Pengambilan sample produk peternakan Pengujian sample produk peternakan

2.

Sumber Data BPMPP Bogor BPMPP Bogor, Dinas Peternakan Propinsi, Stakeholder terkait

70

G.17. BALAI PENGUJIAN MUTU PAKAN TERNAK (BPMPT) BEKASI 1.

Tugas : Melaksanakan pemeriksaan pengujian mutu pakan ternak.

2.

Fungsi : a. Melaksanakan penyiapan sampel mutu pakan ternak; b. Pelaksanaan pemeriksaan keamanan pakan ternak; c. Penyiapan perumusan hasil pengujian mutu pakan ternak; d. Pengembangan teknik dan metode pemeriksaan dan pengujian mutu pakan ternak; e. Pelayanan teknik kegiatan pemeriksaan dan pengujian mutu pakan; f. Pelaksanaan pemantauan dan survei mutu pakan ternak; g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak Bekasi.

3.


No

Sasaran


1.

Pengambilan sample bahan uji

Pengambilan sample pakan ternak

2.

Pengujian mutu pakan ternak

Pengujian sample pakan ternak

Sumber Data BPMPT Bekasi, Dinas Peternakan Propinsi, Stakeholder terkait BPMPT Bekasi, Dinas Peternakan Propinsi, Stakeholder terkait

71

G.18. BALAI PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN VETERINER (BPPV) REGIONAL I MEDAN 1.

Tugas : Melaksanakan penyidikan penyakit hewan, pengujian kesehatan hewan dan produk asal hewan, dan pengamanan hewan, serta produk asal hewan.

2.

Fungsi : a. Pelaksanaan diagnosa penyakit hewan; b. Pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit hewan; c. Pemantauan dan evaluasi pasca vaksinasi hewan; d. Pemantauan pelayanan medik veteriner; e. Pemeriksaan kesehatan ternak, unggas, satwa, semen dan embrio; f. Pelaksanaan pengujiaan veteriner produk asal hewan (food borne disease dan zoonosis) serta melakukan analisa resiko penyakit hewan; g. Analisis veteriner terapan; h. Pelaksanaan sertifikasi status kesehatan hewan dan hasil uji produk asal hewan; i. Pemberian saran teknis penaggulangan dan penolakan penyakit hewan; j. Pembuatan peta regional penyakit hewan; k. dokumentasi dan penyebaran informasi kesehatan hewan; l. pemberian pelayanan teknis laboaturium kesehatan hewan dan laboraturium kesehatan masyarakat veteriner; m. Pelayanan teknis kegiatan penyidikan, pengijian veteriner, pengamanan hewan dan produk asal hewan; n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional I Medan

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama : No 1.

2.

Sasaran Pengambilan sample pengujian penyakit hewan dan produk asal hewan Pengujian dan pemeriksaan penyakit hewan

Indikator Kinerja Utama Pengambilan sample pengujian


Sumber Data BPPVet Reg I Medan, Dinas Peternakan Provinsi BPPVet Reg I Medan, Dinas Peternakan Provinsi

72

G.19. BALAI PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN VETERINER (BPPV) REGIONAL II BUKITTINGGI 1.


2.

Fungsi : a. Pelaksanaan diagnosa penyakit hewan; b. Pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit hewan; c. Pemantauan dan evaluasi pasca vaksinasi hewan; d. Pemantauan pelayanan medik veteriner; e. Pemeriksaan kesehatan ternak, unggas, satwa, semen dan embrio; f. Pelaksanaan pengujiaan veteriner produk asal hewan (food borne disease dan zoonosis) serta melakukan analisa resiko penyakit hewan; g. Analisis veteriner terapan; h. Pelaksanaan sertifikasi status kesehatan hewan dan hasil uji produk asal hewan; i. Pemberian saran teknis penaggulangan dan penolakan penyakit hewan; j. Pembuatan peta regional penyakit hewan; k. dokumentasi dan penyebaran informasi kesehatan hewan; l. pemberian pelayanan teknis laboaturium kesehatan hewan dan laboraturium kesehatan masyarakat veteriner; m. Pelayanan teknis kegiatan penyidikan, pengijian veteriner, pengamanan hewan dan produk asal hewan; n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional II Bukittinggi

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama : No 1.

2.




Sumber Data BPPVet Reg II Bukittinggi, Dinas Peternakan Provinsi BPPVet Reg II Bukittinggi, Dinas Peternakan Provinsi

73

G.20. BALAI PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN VETERINER (BPPV) REGIONAL III BANDAR LAMPUNG 1.


2.

Fungsi : a. Pelaksanaan diagnosa penyakit hewan; b. Pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit hewan; c. Pemantauan dan evaluasi pasca vaksinasi hewan; d. Pemantauan pelayanan medik veteriner; e. Pemeriksaan kesehatan ternak, unggas, satwa, semen dan embrio; f. Pelaksanaan pengujiaan veteriner produk asal hewan (food borne disease dan zoonosis) serta melakukan analisa resiko penyakit hewan; g. Analisis veteriner terapan; h. Pelaksanaan sertifikasi status kesehatan hewan dan hasil uji produk asal hewan; i. Pemberian saran teknis penaggulangan dan penolakan penyakit hewan; j. Pembuatan peta regional penyakit hewan; k. dokumentasi dan penyebaran informasi kesehatan hewan; l. pemberian pelayanan teknis laboaturium kesehatan hewan dan laboraturium kesehatan masyarakat veteriner; m. Pelayanan teknis kegiatan penyidikan, pengijian veteriner, pengamanan hewan dan produk asal hewan; n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional III Bandar lampung.

3.


No 1.

2.




Sumber Data BPPVet Reg III Bandar Lampung, Dinas Peternakan Provinsi BPPVet Reg III Bandar Lampung, Dinas Peternakan Provinsi

74

G.21. BALAI PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN VETERINER (BPPV) REGIONAL V BANJARBARU 1.


2.

Fungsi : a. Pelaksanaan diagnosa penyakit hewan; b. Pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit hewan; c. Pemantauan dan evaluasi pasca vaksinasi hewan; d. Pemantauan pelayanan medik veteriner; e. Pemeriksaan kesehatan ternak, unggas, satwa, semen dan embrio; f. Pelaksanaan pengujiaan veteriner produk asal hewan (food borne disease dan zoonosis) serta melakukan analisa resiko penyakit hewan; g. Analisis veteriner terapan; h. Pelaksanaan sertifikasi status kesehatan hewan dan hasil uji produk asal hewan; i. Pemberian saran teknis penaggulangan dan penolakan penyakit hewan; j. Pembuatan peta regional penyakit hewan; k. dokumentasi dan penyebaran informasi kesehatan hewan; l. pemberian pelayanan teknis laboaturium kesehatan hewan dan laboraturium kesehatan masyarakat veteriner; m. Pelayanan teknis kegiatan penyidikan, pengijian veteriner, pengamanan hewan dan produk asal hewan; n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional V Banjarbaru.

3.


No 1.

2.




Sumber Data BPPVet Reg V Banjarbaru, Dinas Peternakan Provinsi BPPVet Reg V Banjarbaru, Dinas Peternakan Provinsi

75

G.22. BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI ACEH INDRAPURI 1.

Tugas : Melaksanakan pemuliaan, produksi dan pemasaran sapi Aceh unggul.

2.

Fungsi : a. Pelaksanaan pemeliharaan bibit sapi Aceh unggul; b. Pelaksanaan Uji performance dan uji progeny sapi Aceh unggul; c. Pelaksanaan perkawinan (breeding ternak) sapi Aceh unggul; d. Pelaksanaan pencatatan (recording)pembibitan sapi Aceh unggul; e. Pemberian saran teknik produksi bibit sapi Aceh unggul; f. Pemberian pelayanan teknik kegiatan pemeliharaan bibit sapi Aceh unggul; g. Pemberian pelayanan teknik kegiatan pemeliharaan bibit sapi Aceh unggul; h. Pelaksanaan distribusi dan pemasaran hasil produksi bibit sapi Aceh unggul; i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Aceh Indrapuri.

3.


No

Sasaran


1.

Pemuliaan ternak

Pemuliaan Sapi Aceh

2.

Produksi benih tenak unggul Distribusi bibit ternak

Produksi bibit Sapi Aceh

3.

Distribusi bibit Sapi Aceh

Sumber Data BPTU Sapi Aceh Indrapuri BPTU Sapi Aceh Indrapuri BPTU Sapi Aceh Indrapuri, Dinas Peternakan Prop

76

G.23. BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL BABI DAN KERBAU SIBORONGBORONG 1.

Tugas : Melaksanaan pemuliaan dan produsi bibit babi dan kerbau unggul, serta pemasarannya.

2.

Fungsi : a. Pelaksanaan pemeliharaan bibit babi dan kerbau unggul; b. Pelaksanaan uji performance dan uji progeny babi dan kerbau unggul; c. Pelaksanaan perkawinan (breeding ternak) babi dan kerbau unggul; d. Pelaksanaan pencatatan (recording) babi dan kerbau unggul; e. Pemberian saran teknik produksi bibit babi dan kerbau unggul; f. Pemberian pelayanan teknik kegiatan pemeliharaan babi dan kerbau unggul; g. Pemberian pelayanan teknik kegiatan pemuliaan dan produksi babi dan kerbau unggul; h. Pelaksanaan distribusi dan pemasaran produksi babi dan kerbau unggul; i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pembibitan Ternak Unggul Babi dan Kerbau Siborong-Borong.

3.


No

Sasaran

1.

Pemuliaan ternak

2.

Produksi benih ternak unggul Produksi bibit ternak

3. 4.

Distribusi bibit babi dan kerbau


Sumber Data

Pemuliaan babi dan kerbau BPTU SiborongBorong Produksi bibit babi BPTU SiborongBorong Produksi bibit kerbau BPTU SiborongBorong Distribusi bibit babi dan BPTU Siborongkerbau Borong, Dinas Peternakan Propinsi

77

G.24. BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI POTONG PADANG MANGATAS 1.

Tugas : Melaksanakan pemuliaan, produksi dan pemasaran bibit sapi potong unggul.

2.

Fungsi : a. Pelaksanaan pemeliharaan bibit sapi potong ungul; b. Pelaksanaan uji performance dan uji progeny sapi potong ungul; c. Pelaksanaan perkawinan (breeding ternak) sapi potong ungul; d. Pelaksanaan pencatatan (recording) sapi potong ungul; e. Pemberian saran teknik produksi bibit sapi potong ungul; f. Pemberian pelayanan teknik kegiatan pemeliharaan sapi potong ungul; g. Pemberian pelayanan teknik kegiatan pemuliaan dan produksi sapi potong ungul; h. Pelaksanaan distribusi dan pemasaran produksi sapi potong ungul; i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Potong Padang Mangatas.

3.


No

Sasaran


1.

Pemuliaan ternak

Pemuliaan sapi potong

2.

Produksi bibit ternak unggul Distribusi bibit sapi

Produksi bibit sapi potong

3.

Distribusi bibit sapi potong

Sumber Data BPTU Padang Mangatas BPTU Padang Mangatas BPTU Padang Mangatas, Dinas Peternakan Prop

78

G.25. BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI DWIGUNA DAN AYAM SEMBAWA 1.

Tugas : Melaksanakan pemuliaan, produksi dan pemasaran bibit sapi dwiguna dan ayam unggul.

2.

Fungsi : a. Pelaksanaan pemeliharaan bibit sapi dwiguna dan ayam unggul; b. Pelaksanaan uji performance dan uji progeny sapi dwiguna dan ayam unggul; c. Pelaksanaan perkawinan (breeding ternak) sapi dwiguna dan ayam unggul; d. Pelaksanaan pencatatan (recording) sapi dwiguna dan ayam unggul; e. Pemberian saran teknik produksi bibit sapi dwiguna dan ayam unggul; f. Pemberian pelayanan teknik kegiatan pemeliharaan sapi dwiguna dan ayam unggul; g. Pemberian pelayanan teknik kegiatan pemuliaan dan produksi sapi dwiguna dan ayam unggul; h. Pelaksanaan distribusi dan pemasaran produksi sapi dwiguna dan ayam unggul; i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Dwiguna dan Ayam Unggul Sembawa.

3.


No 1. 2. 3. 4.

Sasaran Pemuliaan ternak Produksi benih ternak unggul Produksi bibit ternak Distribusi bibit ternak

Indikator Kinerja Utama Pemuliaan Sapi Dwi Guna Produksi bibit sapi Dwi Guna Produksi bibit ayam Distribusi bibit ternak unggul sapi dwiguna dan Ayam unggul sembawa

Sumber Data BPTU Sembawa BPTU Sembawa BPTU Sembawa BPTU Sembawa, Dinas Peternakan Propinsi

79

G.26. BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL KAMBING, DOMBA DAN ITIK PELAIHARI 1.

Tugas : Melaksanakan pemuliaan, produksi dan pemasaran kambing, domba dan itik unggul.

2.

Fungsi : a. Pelaksanaan pemeliharaan bibit kambing, domba, dan itik unggul; b. Pelaksanaan uji performance dan uji progeny kambing, domba, dan itik unggul; c. Pelaksanaan perkawinan (breeding ternak) kambing, domba, dan itik unggul; d. Pelaksanaan pencatatan (recording) pembibitan kambing, domba, dan itik unggul; e. Pemberian saran teknik produksi bibit kambing, domba, dan itik unggul; f. Pemberian pelayanan teknik kegiatan pemeliharaan bibit kambing, domba, dan itik unggul; g. Pemberian pelayanan teknik kegiatan pemuliaan dan produksi bibit kambing, domba, dan itik unggul; h. Pelaksanaan distribusi dan pemasaran produksi sapi dwiguna dan ayam unggul; i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pembibitan Ternak Unggul Kambing, Domba, dan Itik Pelaihari.


No 1. 2. 3. 4.

Sasaran Pemuliaan ternak Produksi benih ternak unggul Produksi bibit ternak Distribusi bibit ternak

Indikator Kinerja Utama Pemuliaan ternak Produksi bibit kambing/domba Produksi bibit itik Distribusi bibit Ternak unggul kambing, domba dan itik

Sumber Data BPTU Pelaihari BPTU Pelaihari BPTU Pelaihari BPTU Pelaihari, Dinas Peternakan Propinsi

80

G.27. BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI BALI 1.

Tugas : Melaksanakan pelestarian, pemuliaan, pembibitan, produksi, dan pengembangan serta penyebaranhasil produksi bibit Sapi Bali murni unggul secara nasional.

2.

Fungsi : a. Pelaksanaan pemeliharaan bibit Sapi Bali murni unggul; b. Pelaksanaan pelestarian, pemuliaan, dan pembibitan melalui teknologi pemurnian; c. Pelaksanaan pencatatan (recording) pembibitan bibit Sapi Bali murni unggul; d. Pelaksanaan seleksi bedasarkan uji performance dan uji progeny Sapi Bali murni unggul; e. Pelaksanaan standarisasi teknik Sapi Bali murni unggul; f. Pelaksanaan sertifikasi g. Memberikan saran teknik pemeliharaan Sapi Bali murni unggul; h. Melakukan pengembangan bibit Sapi Bali murni unggul; i. Melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.


No 1. 2. 3.

Sasaran Pemuliaan ternak Produksi benih ternak unggul Produksi bibit ternak


Sumber Data

Pemuliaan Sapi Bali Produksi bibit Sapi bali

BPTU Sapi Bali BPTU Sapi Bali

Distribusi Sapi Bali

BPTU Sapi Bali, Dinas Peternakan Propinsi

81

G.28. BALAI PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN VETERINER SUBANG 1. Tugas : Melaksanakan penyidikan penyakit hewan, pengujian kesehatan hewan dan produk asal hewan, dan pengamanan hewan, serta produk asal hewan. 2.

Fungsi : a. Pelaksanaan diagnose penyakit hewan; b. Pelaksanaan surveilans epidemilogik penyakit hewan; c. Pemantauan dan evaluasi pasca vaksinasi hewan; d. Pemantauan pelayanan medic veteriner; e. Pemeriksaan kesehatan ternak, unggas, satwa, semen dan embrio; f. Pelaksanaan pengujian veteriner produk asal hewan (food born disease dan zoonosis) g. Pelaksanaan analisis veteriner terapan; h. Pelaksanaan sertifikasi status kesehatan hewan dan hasil uji produk asal hewan; i. Pemberian saran teknik penangulangan dan penolakan penyakit hewan; j. Pembuatan peta regional penyakit hewan; k. Pelayanan teknis kegiatan penyidikan, pengujian veteiner, pengamanan hewan, dan produk asal hewan; l. Pemberian pelayanan teknis laboratorium kesehatan hewan dan laboatoriumm kesehatan masyarakat veteriner; m. Pelaksanaan dokumentasi data penyakit hewan, dan penyebaran informasi kesehatan hewan; n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Subang.


No

Sasaran


1.

Pengambilan sample pengujian penyakit hewan dan produk asal hewan

Pengambilan sample pengujian

2.



Sumber Data BPP Vet Subang, Dinas Peternakan Propinsi, Stakeholder terkait BPP Vet Subang, Dinas Peternakan Propinsi, Stakeholder terkait

82

H.

DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN

1.

Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

2.

Fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang mutu dan standardisasi, pengolahan, pengembangan usaha, dan pemasaran hasil pertanian; b. pelaksanaan kebijakan di bidang mutu dan standardisasi, pengolahan, pengembangan usaha, dan pemasaran hasil pertanian; c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang mutu dan standardisasi, pengolahan, pengembangan usaha, dan pemasaran hasil pertanian; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang mutu dan standardisasi, pengolahan, pengembangan usaha, dan pemasaran hasil pertanian; dan e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

3.


No 1.

Sasaran Meningkatnya usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian berkelanjutan.


Sumber Data

1. Peningkatan produk olahan hasil pertanian yang bermutu untuk ekspor dan pasar domestik

BPS dan Data dari daerah

2. Peningkatan net ekspor komoditas segar dan olahan

BPS, Bloomberg, Ceomtrade

3. Peningkatan jumlah lembaga pemasaran petani dalam rangka penyerapan pasar hasil pertanian di pasar domestik

Pengumpulan dan pengolahan data Provinsi, Kab/Kota, Data dari institusi lain yang terkait

4. Peningkatan jumlah usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian

BPS, Data dari daerah

83

H.1. Sekretariat Direktorat Jenderal 1.

Tugas : Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

2.

Fungsi : a. koordinasi, dan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerjasama di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian; b. pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan; c. evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tatalaksana, serta pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

3.


No 1.

Sasaran


Sumber Data

Terselenggaranya pelayanan administrasi dan pelayanan teknis lainnya secara profesional dan berintegritas di lingkungan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

1. Jumlah dokumen prencanaan, keuangan, umum serta evaluasi dan pelaporan program peningkatan nilai tambah, daya saing, industri hilir, pemasaran dan ekspor hasil pertanian

Laporan dari Ditjen PPHP, Dinas teknis yang membidangi PPHP di tingkat Provinsi, Kab/Kota

2. Jumlah usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian melalui LM3

Laporan dari Sekretariat Ditjen PPHP

84

H.2. Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian 1.

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengolahan hasil pertanian.

2.

Fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengolahan dan analisis mengenai dampak lingkungan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan dan analisis mengenai dampak lingkungan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengolahan dan analisis mengenai dampak lingkungan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengolahan dan analisis mengenai dampak lingkungan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian.

3.


No 1.

Sasaran Meningkatnya usaha pengolahan hasil pertanian yang berkelanjutan


Sumber Data

1. Pengembangan unit usaha pengolahan hasil tanaman pangan

Laporan dari Dinas teknis yang membidangi pengolahan hasil tanaman pangan di tingkat Provinsi, Kab/Kota

2. Pengembangan unit usaha pengolahan hasil hortikultura

Laporan dari Dinas teknis yang membidangi pengolahan hasil hortikulutra di tingkat Provinsi, Kab/Kota

3. Pengembangan unit usaha pengolahan hasil perkebunan

Laporan dari Dinas teknis yang membidangi pengolahan hasil perkebunan di tingkat Provinsi, Kab/Kota

85

4. Pengembangan unit usaha pengolahan hasil peternakan

Laporan dari Dians teknis yang membidangi pengolahan hasil peternakan di tingkat Provinsi, Kab/Kota

86

H.3. Direktorat Mutu dan Standardisasi 1.

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang mutu dan standardisasi.

2.

Fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi, penerapan dan pengawasan jaminan mutu, akreditasi dan kelembagaan, serta kerjasama dan harmonisasi; b. pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, penerapan dan pengawasan jaminan mutu, akreditasi dan kelembagaan, serta kerja sama dan harmonisasi; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi, penerapan dan pengawasan jaminan mutu, akreditasi dan kelembagaan, serta kerjasama dan harmonisasi; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi, penerapan dan pengawasan jaminan mutu, akreditasi dan kelembagaan, serta kerjasama dan harmonisasi; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Mutu dan Standardisasi.

3.


No 1.

Sasaran Meningkatnya mutu hasil pertanian.


Sumber Data

1. Jumlah rancangan SNI produk pertanian

Ditjen teknis, Direktorat Mutu dan Standardissi, BSN

2. Jumlah unit usaha yang menerapkan sistem jaminan mutu

Laporan daerah (Provinsi, Kab/Kota) sektor pertanian

3. Jumlah laboratorium penguji dan lembaga penilaian kesesuaian

Laboratorium lingkup pertanian

4. Jumlah kerjasama standar mutu dan harmonisasi standar mutu.

Ditjen teknis, Direktorat Mutu dan Standardissi, Direktorat Pemasaran Internasional, Bdan Karantina Pertanian, Pusat Kerjasama Luar Negeri, BSN, Kementerian terkait, ASEAN

87

5. Jumlah pengujian dan sertifikasi alsintan

6. Jumlah pengawasan jaminan mutu

Laporan pengujian mutu alsintan di lapangan dan laporan sidang Komisi teknis I, II, III Data dan laporan daerah (Provinsi, Kab/Kota) sektor pertanian

88

H.4. Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi 1.

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan usaha dan investasi.

2.

Fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kemitraan dan kewirausahaan, investasi, promosi dalam dan luar negeri; b. pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan dan kewirausahaan, investasi, promosi dalam dan luar negeri; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kemitraan dan kewirausahaan, investasi, promosi dalam dan luar negeri; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kemitraan dan kewirausahaan, investasi, promosi dalam dan luar negeri; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi.

3.


No 1.

Sasaran Meningkatnya usaha, kemitraan, kewirausahaan dan Investasi di sektor pertanian


Sumber Data

1. Jumlah unit binaan kemitraan dan kewirausahaan di sektor pertanian

Survey lokasi, database, dan laporan daerah

2. Jumlah fasilitasi investasi di sektor pertanian.

Laporan dari daerah dan kegiatan

3. Jumlah pameran, promosi, eksibisi dan perlombaan dalam negeri maupun luar negeri

Penyelenggara promosi

89

H.5. Direktorat Pemasaran Domestik 1.

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemasaran domestik.

2.

Fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang informasi, pemantauan dan stabilisasi harga, sarana dan kelembagaan pasar, serta jaringan pemasaran; b. pelaksanaan kebijakan di bidang informasi, pemantauan dan stabilisasi harga, sarana dan kelembagaan pasar, serta jaringan pemasaran; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang informasi, pemantauan dan stabilisasi harga, sarana dan kelembagaan pasar, serta jaringan pemasaran; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang informasi, pemantauan dan stabilisasi harga, sarana dan kelembagaan pasar, serta jaringan pemasaran; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pemasaran Domestik.

3.


No 1.

Sasaran Meningkatnya pemasaran hasil pertanian di pasar domestik.


Sumber Data

1. Jumlah kelembagaan pemasaran bagi petani

Dinas lingkup pertanian Provinsi, kab/Kota

2. Jumlah komoditi dalam pemantauan dan stabilisasi harga komoditas pertanian utama

Laporan dari Dinas pertanian, prekebunan dan peternakan serta instansi terkait (BPS, Kemenprin, Kemendag, BUMN,dll) Dinas lingkup pertanian Provinsi, Kab/Kota

3. Jumlah kerjasama pengembangan jaringan pasar

4. Jumlah unit pelayanan Dinas lingkup informasi pasar prtanian Provinsi, komoditi pertanian Kab/Kota

90

H.6. Direktorat Pemasaran Internasional 1.

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemasaran internasional.

2.

Fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang analisis, pengembangan ekspor, pemasaran bilateral, pemasaran regional, multilateral, dan kerjasama komoditi; b. pelaksanaan kebijakan di bidang analisis, pengembangan ekspor, pemasaran bilateral, pemasaran regional, multilateral, dan kerjasama komoditi; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis, pengembangan ekspor, pemasaran bilateral, pemasaran regional, multilateral, dan kerjasama komoditi; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang analisis, pengembangan ekspor, pemasaran bilateral, pemasaran regional, multilateral, dan kerjasama komoditi; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pemasaran Internasional.


No 1.

Sasaran Meningkatnya pemasaran internasional hasil pertanian.

Indikator Kinerja Utama 1. Jumlah bahan posisi Delri sebagai bahan perundingan dalam negosiasi kerjasama pemasaran forum bilateral, regional dan multilatral komoditi pertanian

Sumber Data - Kementan: kebijakan pembangunan sektor pertanian termasuk data ekspor-impor, data produksi, data harga: kemendag: kebijakan perdangangan internasional komoditi pertanian dan lainnya; Kemenlu: kebijakan politik Indonesia dalam forum internasional; Kemenperin: kebijakan sektor industri komoditi pertanian; dan

91

Kemenkeu: data tarif bea masuk, kebijakan teknis perdangan internasional; BPS; data ekpor-impor: data harga 2. Jumlah partisipasi dalam perundingan internasional bidang pertanian untuk memperjuangkan pemasaran komoditi pertanian indonesia

Kemendag

3. Jumlah hasil analisa data ekpor dan impor komoditi pertanian serta data perdangan lainnya yang diperlukan

BPS: data ekspor-impor dan data harga komoditi pertanian Indonesia; Website internasional: data ekspor-impor dan data harga serta data tarif bea masuk komoditi pertanian secara internasional; Direktorat Jenderal teknis lingkup Kementrian Pertanian: data produksi

4. Jumlah gapoktan yang dibina dalam rangka peningkatan ekpor

Survey lokasi, database dan laporan daerah

92

I.

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN 1.

Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang prasarana dan sarana pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.

Fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian; dan e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

3.


No

Sasaran


Sumber Data

1.

Terlaksananya penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian melalui kegiatan perluasan dan pengelolaan lahan; pengelolaan air irigasi; fasilitasi pembiayaan pertanian; fasilitasi pupuk dan pestisida; serta fasilitasi alat dan mesin pertanian untuk mendukung peningkatan produksi pertanian dan mewujudkan pertanian yang berkelanjutan.

Meningkatnya aksesbilitas dan luas lahan yang dioptimasi, dikonservasi, direhabilitasi maupun direklamasi serta meningkatnya luasan areal pertanian baru, meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air irigasi pada lahan-lahan pertanian, terfasilitasinya alat dan mesin pertanian, tersalurkannya pupuk dan pestisida dan terfasilitasinya pola pembiayaan pertaian

Laporan dari Dinas lingkup pertanian Provinsi, Kab/Kota

93

I.1. Sekretariat Direktorat Jenderal 1.

Tugas : Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

2.

Fungsi : a. koordinasi, dan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerjasama di bidang prasarana dan sarana pertanian; b. pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan; c. evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

3.


No 1.

Sasaran


Terlaksananya pengem- 1. Pelayanan Manajemen bangan fasilitasi dalam prasaranan dan sarana pertanian melalui upaya pendayagunaan/pening 2. Pengelolaan laporan katan lahan pertanian, pengelolaan air irigasi pertanian, perluasan dan pengelolaan lahan

3. Pengelolaan dokumen

Sumber Data Laporan dari pegawai melalui sub bagian tata usaha Laporan dari Sekretariat Dijen Prasaranan dan Sarana Pertanian, Dinas teknis yang membidangi Prasaranan dan Sarana Pertanian di tingkat Provinsi, Kab/Kota Laporan dari Sekretariat Dijen Prasaranan dan Sarana Pertanian, Dinas teknis yang membidangi Prasaranan dan Sarana Pertanian di tingkat Provinsi, Kab/Kota dan Instansi terkait lainnya.

94

i. 4.Pemberdayaan satker prasaranan dan sarana pertanian

Sekretariat Ditjen PSP

95

I.2

Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan 1.

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perluasan dan pengelolaan lahan.

2.

Fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang basis data lahan, pengendalian lahan, optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan, dan perluasan kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang basis data lahan, pengendalian lahan, optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan, dan perluasan kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang basis data lahan, pengendalian lahan, optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan, dan perluasan kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang basis data lahan, pengendalian lahan, optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan, dan perluasan kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan.

3.


No

Sasaran

1.

Meningkatnya produktivitas lahan pertanian, luas areal pertanian baru dan prasarana Jalan pertanian serta pengendalian lahan untuk mendukung peningaktan produksi pertanian.

Indikator Kinerja Utama 1. Cetak sawah

2. Perluasan areal hortikultura

3. Perluasan areal perkebunan

4. Perluasan areal peternakan

5. Optimasi lahan

Sumber Data Petugas dinas lingkup pertanian Kab/Kota yang mendapatkan alokasi kegiatan Petugas dinas lingkup pertanian Kab/Kota yang mendapatkan alokasi kegiatan Petugas dinas lingkup pertanian, Kab/Kota yang mendapatkan alokasi kegiatan Petugas dinas lingkup pertanian, Kab/Kota yang mendapatkan alokasi kegiatan Petugas dinas lingkup pertanian, Kab/Kota yang

96

6. Pengembangan metode System Rice of Intensification (SRI)

7. Pra/Pasca sertifikasi lahan pertanian

8. Jalan pertanian

9. Jumlah audit lahan

10. Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE)

mendapatkan alokasi kegiatan Petugas dinas lingkup pertanian, Kab/Kota yang mendapatkan alokasi kegiatan Petugas dinas lingkup pertanian, Kab/Kota yang mendapatkan alokasi kegiatan, kantor pertanahan Kab/Kota Petugas dinas lingkup pertanian, Kab/Kota yang mendapatkan alokasi kegiatan Data citra satelit dan identifikasi lapangan Petugas dinas lingkup pertanian Kab/Kota dan petugas dinas lingkup pertanian Provinsi

97

I.2. Direktorat Pengelolaan Air Irigasi 1.

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan air irigasi.

2.

Fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan dan optimasi air, dan iklim, konservasi air dan lingkungan hidup, serta kelembagaan pengelolaan air irigasi; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan dan optimasi air, dan iklim, konservasi air dan lingkungan hidup, serta kelembagaan pengelolaan air irigasi; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan dan optimasi air, dan iklim, konservasi air dan lingkungan hidup, serta kelembagaan pengelolaan air irigasi; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan dan optimasi air, dan iklim, konservasi air dan lingkungan hidup, serta kelembagaan pengelolaan air irigasi; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengelolaan Air Irigasi.

3.


No 1.

Sasaran Meningkatnya ketersediaan air irigasi dalam mendukung produksi pertanian

Indikator Kinerja Utama 1. Pengembangan sumber air

2. Optimasi pemanfaatan air irigasi

3. Pengembangan konservasi air

4. Pengelolaan air irigasi untuk pertanian

Sumber Data Dinas lingkup Kab/Kota yang mendapatkan alokasi kegiatan Dinas lingkup Kab/Kota yang mendapatkan alokasi kegiatan Dinas lingkup Kab/Kota yang mendapatkan alokasi kegiatan Dinas lingkup Kab/Kota yang mendapatkan alokasi kegiatan

98

I.3. Direktorat Pembiayaan Pertanian 1.

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembiayaan pertanian.

2.

Fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan program, pembiayaan syariah dan kerjasama, pembiayaan agribisnis, serta kelembagaan dan pemberdayaan agribisnis; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan program, pembiayaan syariah dan kerjasama, pembiayaan agribisnis, serta kelembagaan dan pemberdayaan agribisnis; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembiayaan program, pembiayaan syariah dan kerjasama, pembiayaan agribisnis, serta kelembagaan dan pemberdayaan agribisnis; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembiayaan program, pembiayaan syariah dan kerjasama, pembiayaan agribisnis, serta kelembagaan dan pemberdayaan agribisnis; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembiayaan Pertanian.


No

Sasaran


Sumber Data

1.

Pengembangan Sentra Usaha Ekonomi Produktif petani melalui Gapoktan PUAP & Penumbuhan Gapoktan PUAP menjadi LKM-A, Tersedianya plafon kredit program (KKP-E, KUPS, KPEN-RP dan KUR) oleh perbankan. Meningkatnya kemampuan tenaga pendamping dalam memfasilitasi petani kepada perbankan, tersalurnya pembiayaan syariah melalui Bank Syariah & LKM-A, terbentuknya LKM-A pada Gapoktan PUAP berprestasi, sebagai unit pembiayaan petani perdesaan, tersusunnya kebijakan pembiayaan petani, serta terbentuknya pola asuransi pertanian untuk melindungi usaha

1. Terbentuknya dan terfasilitasinya Gapoktan PUAP dengan dana stimulus dana penguatan modal usaha

Data dari daerah

2. Realisasi penyediaan kredit program oleh perbankan

Data dari perbankan

3. Meningkatnya jumlah petani yang mendapatkan pembiayaan

Data dari instansi terkait

4. Tumbuhnya pembiayaan syariah bagi hasil

Data dari daerah

5. Meningkatnya kemampuan pengurus Gapoktan dalam mengelola dana melalui pembiayaan, menerapkan SOP standar LKM-A


99

pertanian.

6. Terealisasinya kebijakan pembiayaan pertanian

Data dari daerah

7. Terlindunginya usaha pertanian dari dampak kerugian


100

I.4. Direktorat Pupuk dan Pestisida 1.

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pupuk dan pestisida pertanian.

2.

Fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan pupuk organik dan pembenah tanah, pupuk anorganik, dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan pupuk organik dan pembenah tanah, pupuk anorganik, dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan pupuk organik dan pembenah tanah, pupuk anorganik, dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyediaan pupuk organik dan pembenah tanah, pupuk anorganik, dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pupuk dan Pestisida.

3.


No 1.

Sasaran Tersalurnya pupuk bersubsidi.


Sumber Data

1. Kebijakan subsidi pupuk

Petugas dinas lingkup pertanian Provinsi dan Kab/Kota seluruh Indonesia dan pelaksana BUMN serta insansi terkait

2. Bantuan langsung pupuk

Petugas dinas lingkup prtanian Provinsi, Kab/Kota yang mendapatkan alokasi kegiatan dan BUMN pelaksana kegiatan BLP Petugas perencana kebutuhan pupuk, Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura dan Ditjen Perkebunan

3. Roadmap kebutuhan dan penyediaan pupuk

101

I.5. Direktorat Alat dan Mesin Pertanian 1.

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang alat dan mesin pertanian.

2.

Fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan, pengawasan, peredaran, kelembagaan dan pelayanan alat dan mesin pertanian; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pengawasan, peredaran, kelembagaan dan pelayanan alat dan mesin pertanian; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan, pengawasan, peredaran, kelembagaan dan pelayanan alat dan mesin pertanian; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan, pengawasan, peredaran, kelembagaan dan pelayanan alat dan mesin pertanian; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.

3.


No 1.

Sasaran Meningkatnya pemanfaatan alat dan mesin pertanian.


Sumber Data

1. Jumlah alat dan mesin pertanian yang efesien dan brekelanjutan di lokasi

Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Perkebunan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ditjen Hortikultura, Badan Litbang, BPMA dan Dinas Pertnaian Provinsi, Kab/Kota Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Perkebunan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ditjen Hortikultura, Badan Litbang, BPMA dan Dinas Pertnaian Provinsi, Kab/Kota Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Perkebunan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan

2. Roadmap kebutuhan dan penyesiaan alsintan

3. Pengawasan alsintan yang beredar

102

4. Usaha pelayanan jasa alat dan mesin (UPJA) mandiri

Hewan, Ditjen Hortikultura, Badan Litbang, BPMA dan Dinas Pertnaian Provinsi, Kab/Kota Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Perkebunan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ditjen Hortikultura, Badan Litbang, BPMA dan Dinas Pertnaian Provinsi, Kab/Kota

103

J. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN 1.

Tugas : Melaksanakan penelitian dan pengembangan pertanian.

2.

Fungsi : a. Penyusunan kebijakan teknis, rencanan dan program penelitian dan pengembangan pertanian ; b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan pertanian ; c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pertanian ; dan d. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

3.


No

Sasaran

1.

Meningkatnya Inovasi dan Diseminasi Teknologi Pertanian


Sumber Data

1. Varietas Unggul Baru tanaman dan galur unggul ternak

Satker lingkup Badan Litbang Pertanian

2. Inovasi teknologi Pertanian


3. Rekomendasi kebijakan pertanian


4. Teknologi pertanian yang terdiseminasi


104

J.1. SEKRETARIAT BADAN 1.

Tugas : Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

2.

Fungsi : a. Koordinasi, dan penyusunan rencana dan program di bidang penelitian dan pengembangan pertanian; b. Pengelolaan urusan kepegawaian; c. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan; d. Penyusunan kerjasama, rancangan peraturan perundang-undangan dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; dan e. Pelaksanaan urusan tata usaha Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

3.


No

Sasaran

1.

Meningkatnya manajemen perencanaan program dan anggaran, kerjasama, pengelolaan sumberdaya dan hasil litbang pertanian.


Sumber Data

1. Jumlah dokumen perencanaan program, anggaran, sistem informasi, dan laporan pelaksanaan program/kegiatan litbang seluruh satker Badan Litbang Pertanian.

Seluruh Satker Badan Litbang Pertanian

2. Jumlah kerjasama kemitraan, sinergi penelitian pertanian, dan pemanfaatan hasil dengan Perguruan Tinggi.

Satker lingkup Badan Litbang

3. Jumlah invensi yang didaftarkan perlindungan HKI, promosi teknologi, dan naskah perjanjian kerjasama lisensi.

Satker Badan Litbang Pertanian yang menghasilkan invensi, melaksanakan promosi teknologi & kerjasama lisensi

105

4. Jumlah SDM yang mengikuti S3, S2, S1, Training dan Scientific Exchange

Data base kepegawaian dan laporan kegiatan (skripsi, tesis, disertasi, laporan training dan laporan SE)

5. Jumlah pengadaan peralatan kendaraan/pembangunan sarana dan prasarana. 6. Jumlah judul kerjasama penelitian dengan Instansi Pemerintah, Swasta dan LSM.

Satker lingkup Badan Litbang Pertanian Satker lingkup Badan Litbang Pertanian, laporan kerjasama, laporan monev kerjasama, seminar kerjasama

106

J.2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan (Puslitbang Tanaman Pangan) 1.

Tugas: Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan program, serta pelaksanaan penelitian dan pengembangan tanaman pangan.

2.

Fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan penelitian dan pengembangan tanaman pangan; b. Perumusan program penelitian dan pengembangan tanaman pangan; c. Pelaksanaan kerjasama dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan tanaman pangan; d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan tanaman pangan; e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan tanaman pangan; dan f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

3.


No

Sasaran

1.

Tersedianya varietas unggul baru, benih sumber dan inovasi teknologi tanaman pangan mendukung pencapaian swasembada padi dan jagung berkelanjutan, swasembada kedelai, serta peningkatan produktivitas tanaman pangan lainnya.

Indikator Kinerja Utama 1. Varietas unggul baru (VUB) tanaman pangan. 2. Produksi benih sumber padi, serealia, kacangkacangan dan umbiumbian dengan SMM ISO 9001-2008. 3. Inovasi teknologi budidaya, panen dan pasca panen primer tanaman pangan.

Sumber Data Satker lingkup Puslitbang Tanaman Pangan Satker lingkup Puslitbang Tanaman Pangan

Satker lingkup Puslitbang Tanaman Pangan

107

J.2.1. Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BB Padi)

1.

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan program, serta pelaksanaan penelitian tanaman padi.

2.

Fungsi : a. Penyusunan program dan evaluasi pelaksanaan penelitian tanaman padi; b. Pelaksanaan penelitian genetika, pemuliaan, perbenihan, serta eksplorasi, konservasi, karakterisasi, dan pemanfaatan plasma nutfah padi; c. Pelaksanaan penelitian agronomi, fisiologi, ekologi, dan organisme pengganggu tanaman padi; d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis bidang tanaman padi; e. Pelaksanaan kerjasama dan pendayagunaan hasil penelitian tanaman padi; dan f. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

3.

No 1.


Sasaran Tersedianya varietas unggul baru, benih sumber dan inovasi teknologi padi mendukung pencapaian swasembada padi berkelanjutan dan pencapaian surplus beras 10 juta ton tahun 2014


Sumber Data

1. Varietas unggul baru (VUB) padi.

BB Padi

2. Produksi benih sumber padi, dengan SMM ISO 9001-2008.

BB Padi

3. Inovasi teknologi budidaya, panen dan pasca panen primer padi.

BB Padi

108

J.2.2. Balai Penelitian Tanaman Serealia (Balitsereal) 1.

Tugas : Melaksanakan penelitian tanaman serealia.

2.

Fungsi : a. Penyusunan program dan evaluasi pelaksanaan penelitian tanaman serealia; b. Pelaksanaan penelitian genetika, pemuliaan, pemanfaatan plasmanutfah jagung dan serealia lainnya; c. Pelaksanaan kegiatan agronomi, fisiologi dan organism penganggu tanaman jagung dan serealia lainnya; d. Pelaksanaan dan pendayagunaan hasil penelitian tanaman serealia; dan e. Pengelolaan tatausaha dan rumah tangga balai.

3.


No 1.

Sasaran Tersedianya varietas unggul baru, benih sumber dan inovasi teknologi tanaman serealia mendukung pencapaian swasembada jagung berkelanjutan, serta peningkatan produktivitas tanaman serealia lainnya


Sumber Data

1.Varietas unggul baru (VUB) Balitsereal jagung dan serealia lainnya. 2.Produksi benih sumber Balitsereal jagung dengan SMM ISO 9001-2008 dan benih sumber serealia lainnya. 3.Inovasi teknologi budidaya, panen dan pasca panen primer jagung dan serealia lainnya.

Balitsereal

109

J.2.3. Balai Penelitian Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-umbian (Balitkabi) 1.

Tugas : Melaksanakan penelitian tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian.

2.

Fungsi : a. Pelaksanaan penelitian genetika, pemuliaan, perbenihan dan pemanfaatan plasma nutfah tanaman kacang-kacangan dan umbiumbian; b. Pelaksanaan penelitian morfologi, fisiologi, ekologi, fitopatologi tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian;

entomologi,

c. Pelaksanaan penelitian komponen teknologi sistem agribisnis tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian;

dan

usaha

d. Pemberian pelayanan teknik kegiatan penelitian tanaman kacangkacangan dan umbi-umbian; e. Penyiapan kerjasama, informasi dan dokumentasi serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian; dan f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. 3.


No

Sasaran

1.

Tersedianya varietas unggul baru, benih sumber dan inovasi teknologi tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian mendukung pencapaian swasembada kedelai serta peningkatan produktivitas tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian lainnya

Indikator Kinerja Utama 1. Varietas unggul baru (VUB) kedelai dan kacang-kacangan dan umbi-umbian lainnya

Sumber Data Balitkabi

Balitkabi 2. Produksi benih sumber kedelai dengan SMM ISO 9001-2008 dan benih sumber kacangkacangan dan umbiumbian lainnya 3. Inovasi teknologi budidaya, panen dan pasca panen primer kedelai kacangkacangan dan umbiumbian lainnya

Balitkabi

110

J.2.4. Loka Penelitian Penyakit Tungro (Lolit Tungro) 1.

Tugas : Melaksanakan penelitian sistem pengendalian penyakit tungro.

2.

Fungsi : a. Pelaksanaan penelitian epidemiologi penyakit tungro; b. Pelaksanaan penelitian ketahanan tanaman terhadap penyakit tungro; c. Pelaksanaan penelitian pengendalian penyakit tungro; d. Pemberian pelayanan teknik kegiatan penelitian penyakit tungro; e. Penyiapan kerjasama, informasi dan dokumentasi serta penyebarluasan; dan pendayagunaan hasil penelitian penyakit tungro; dan f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

3.


No 1.

Sasaran Tersedianya varietas unggul baru tahan tungro benih sumber varietas tahan tungro dan inovasi teknologi pengendalian penyakit tungro mendukung pencapaian swasembada padi berkelanjutan dan pencapaian surplus beras 10 juta ton tahun 2014.


Sumber Data

1. Varietas unggul baru (VUB) tahan tungro

Lolit Tungro

2. Produksi benih sumber padi tahan tungro dengan SMM mengacu pada ISO 9001-2008

Lolit Tungro

3. Inovasi teknologi pengendalian penyakit tungro

Lolit Tungro

111

J.3. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hortikultura 1.

Tugas : Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, penelitian dan pengembangan hortikultura, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

2.

Fungsi : a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, serta pemantauan dan evaluasi penelitian dan pengembangan hortikultura; b. Pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan hortikultura; c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan hortikultura; dan d. Pengelolaan urusan tata usaha Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura.

3.


No 1

Sasaran


Meningkatnya 1. Varietas Unggul Baru Inovasi mendukung (VUB) tanaman pengembangan hortikultura yang diminati kawasan agribisnis konsumen hortikultura untuk 2. Inovasi teknologi terwujudnya budidaya produksi industri hortikultura hortikultura ramah yang berdaya saing dan lingkungan berkelanjutan 3. Jumlah benih sumber : - Benih sumber (G0) kentang; -

-

-

Benih sumber bawang merah dan sayuran potensial; Benih sumber anggrek dan tanaman hias lain; Benih sumber krisan;

Sumber Data Balai Penelitian lingkup Puslitbang Hortikultura Balai Penelitian lingkup Puslitbang Hortikultura

-

-

-

-

-

Benih sumber buah tropika, jeruk dan buah subtropika;

-

Benih batang bawah dan batang atas hasil perbanyakan SE.

-

Hasil Produksi Benih (UPBS) Balitsa Hasil Produksi Benih (UPBS) Balitsa Hasil Produksi Benih (UPBS) Balithi Hasil Produksi Benih (UPBS) Balithi Hasil Produksi Benih (UPBS) Balitbu Tropika dan Balitjestro Hasil Produksi Benih (UPBS) Balitjestro

112

J.3.1. Balai Penelitian Tanaman Sayuran

No 1

1.

Tugas : Balitsa mempunyai tugas pokok melaksanakan penelitian tanaman sayuran.

2.

Fungsi : a. Penelitian genetika, pemuliaan, perbenihan dan pemanfaatan plasma nutfah tanaman sayuran; b. Penelitian morfologi, fisiologi, ekologi, entomologi dan fitopalogi tanaman sayuran; c. Penelitian komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis tanaman sayuran; d. Pelayanan teknik kegiatan penelitian tanaman sayuran; e. Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian tanaman sayuran; dan f. Penyelenggaraan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

3.



Meningkatnya Inovasi 1. Varietas Unggul Baru (VUB) mendukung sayuran yang diminati pengembangan konsumen kawasan agribisnis 2. Inovasi teknologi budidaya tanaman sayuran produksi hortikultura ramah untuk terwujudnya lingkungan industri tanaman 3. Jumlah benih sumber : sayuran yang berdaya saing dan - Benih sumber (G0) berkelanjutan kentang; - Benih sumber bawang merah; dan - Benih sumber sayuran potensial.

Sumber Data Balitsa

Balitsa

Balitsa

113

J.3.2. Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika 1.

Tugas : Balitbu Tropika mempunyai tugas pokok melaksanakan penelitian tanaman buah tropika.

2.

Fungsi : a. Penelitian genetika, pemuliaan dan perbenihan tanaman buah tropika; b. Penelitian eksplorasi, konservasi, karakterisasi dan pemanfaatan plasmanutfah tanaman buah tropika; c. Penelitian agronomi, morfologi, fisiologi, ekologi, entomologi dan fitopatologi tanaman buah tropika; d. Penelitian komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis tanaman buah tropika; e. Pelayanan teknik kegiatan penelitian tanaman buah tropika; f. Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian tanaman buah tropika; dan g. Penyelenggaraan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

3.


No 1

Sasaran Meningkatnya Inovasi mendukung pengembangan kawasan agribisnis tanaman buah tropika untuk terwujudnya industri tanaman buah tropika yang berdaya saing dan berkelanjutan


Sumber Data

1. Varietas Unggul Baru Balitbu Tropika (VUB) buah tropika yang diminati konsumen. 2. Inovasi teknologi Balitbu Tropika budidaya produksi tanaman buah tropika ramah lingkungan. 3. Benih sumber tropika.

buah Balitbu Tropika

114

J.3.3. Balai Penelitian Tanaman Hias 1.

Tugas : Balai Penelitian Tanaman Hias memiliki tugas pokok sebagai unit pelaksana teknis di bidang penelitian dan pengembangan tanaman hias di bawah koordinasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura.

2.

Fungsi : a. Pelaksanaan Penelitian genetika, pemuliaan, perbenihan dan pemanfaatan plasma nutfah tanaman hias; b. Pelaksanaan penelitian morfologi, fisiologi, ekologi, entomologi dan fitopatologi tanaman hias; c. Pelaksanaan penelitian komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis tanaman hias; d. Pemberian pelayanan teknik kegiatan penelitian tanaman hias; e. Penyiapan kerja sama, informasi dan dokumentasi serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian tanaman hias; dan f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

3.


No 1

Sasaran Meningkatnya Inovasi mendukung pengembangan kawasan agribisnis tanaman hias untuk terwujudnya industri tanaman hias yang berdaya saing dan berkelanjutan

Indikator Kinerja Utama 1. Varietas Unggul Baru (VUB) tanaman hias yang diminati konsumen 2. Inovasi teknologi budidaya produksi hortikultura ramah lingkungan 3. Jumlah benih sumber : - Benih sumber anggrek dan tanaman hias lain; - Benih sumber krisan.

Sumber Data Balithi

Balithi

Balithi

115

J.3.4. Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Sub Tropika 1.

Tugas : Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kegiatan penelitian tanaman jeruk dan buah subtropika seperti apel, anggur, lengkeng, dan buah subtropika lain.

2.

Fungsi : a. Pelaksanaan penelitian genetika, pemuliaan dan perbenihan tanaman jeruk dan buah subtropika; b. Pelaksanaan penelitian eksplorasi, konservasi, karakterisasi dan pemanfaatan plasma nutfah tanaman jeruk dan buah subtropika; c. Pelaksanaan penelitian agronomi, morfologi, fisiologi, ekologi, entomologi dan fitopatologi tanaman jeruk dan buah subtropika; d. Pelaksanaan penelitian komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis tanaman jeruk dan buah subtropika; e. Pelaksanaan pelayanan teknik kegiatan penelitian tanaman jeruk dan buah subtropika; f. Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian tanaman jeruk dan buah subtropika; dan g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

3.


No

Sasaran


1

Meningkatnya Inovasi mendukung pengembangan kawasan agribisnis tanaman jeruk dan buah sub tropika untuk terwujudnya industri tanaman jeruk dan buah sub tropika yang berdaya saing dan berkelanjutan

1. Varietas Unggul Baru (VUB) jeruk dan buah subtropika yang diminati konsumen 2. Inovasi teknologi budidaya produksi hortikultura ramah lingkungan 3. Jumlah benih sumber : - Benih sumber jeruk dan buah subtropik; - Benih batang bawah dan batang atas jeruk hasil perbanyakan SE

Sumber Data Balitjestro

Balitjestro

Balitjestro

116

J.4. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Perkebunan 1.

Tugas : Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, penelitian dan pengembangan perkebunan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

2.

Fungsi : a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pemantauan dan evaluasi penelitian dan pengembangan perkebunan; b. Pelaksanaan kerjasama dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan perkebunan; c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan perkebunan; dan d. Pengelolaan urusan tata usaha Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan.

3.

Sasaran Indikator Kinerja Utama :

No 1.

Sasaran Meningkatnya inovasi teknologi tanaman perkebunan untuk meningkatkan produktivitas, diversivikasi dan nilai tambah tanaman perkebunan.


Sumber Data

1. Varietas/klon unggul tanaman perkebunan

Balai-Balai, UPT lingkup Puslitbang Perkebunan Balai-Balai, UPT lingkup Puslitbang Perkebunan Balai-Balai, UPT lingkup Puslitbang Perkebunan

2. Inovasi teknologi untuk peningkatan produtivitas tanaman perkebunan 3. Jumlah benih sumber : Tanaman Perkebunan; Jumlah bibit tebu melalui teknologi SE (Budset G2).

117

J.4.1. Balai penelitian tanaman Rempah dan Obat 1.

Tugas : Melaksanakan penelitian tanaman rempah, obat, aromatik dan jambu mete.

2.

Fungsi : a. Pelaksanaan penelitian genetika, pemuliaan, perbenihan, dan pemanfaatan plasma nutfah tanaman rempah, obat, aromatik dan jambu mete; b. Pelaksanaan penelitian morfologi, fisiologi, ekologi, entomologi, dan fitopatologi tanaman rempah, obat, aromatik dan jambu mete; c. Pelaksanaan penelitian komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis tanaman rempah, obat, aromatik dan jambu mete; d. Pelaksanaan penelitian penanganan hasil tanaman rempah, obat, aromatik dan jambu mete; e. Pemberian pelayanan teknik kegiatan penelitian tanaman rempah, obat, aromatik dan jambu mete; f. Penyiapan kerjasama, informasi dan dokumentasi serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian tanaman rempah, obat, aromatik dan jambu mete dan g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

3.


No

Sasaran

1.

Meningkatnya inovasi teknologi tanaman rempah dan obat untuk meningkatkan produktivitas, diversivikasi dan nilai tambah tanaman rempah dan obat.


Sumber Data

1. Varietas/klon unggul tanaman rempah dan obat

Balai penelitian Tanaman rempah dan Obat

2. Inovasi teknologi untuk peningkatan produtivitas tanaman rempah dan obat 3. Benih sumber tanaman rempah dan obat

Balai penelitian Tanaman rempah dan Obat Balai penelitian Tanaman rempah dan Obat

118

J.4.2. Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat 1.

Tugas : Melaksanakan penelitian tanaman pemanis dan serat, tembakau dan minyak industri.

2.

Fungsi : a. Pelaksanaan penelitian genetika, pemuliaan, perbenihan, dan pemanfaatan plasma nutfah tanaman pemanis, serat, tembakau dan minyak industri; b. Pelaksanaan penelitian morfologi, fisiologi, ekologi, entomologi, dan fitopatologi tanaman pemanis,serat, tembakau dan minyak industri; c. Pelaksanaan penelitian komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis tanaman pemanis, serat, tembakau dan minyak industri; d. Pelaksanaan penelitian penanganan hasil tanaman pemanis, serat, tembakau dan minyak industri; e. Pemberian pelayanan teknik kegiatan penelitian tanaman pemanis, serat, tembakau dan minyak industri; f. Penyiapan kerjasama, informasi dan dokumentasi serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian tanaman pemanis, serat, tembakau dan minyak industri; dan g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

3.


No

Sasaran


Sumber Data

1.

Meningkatnya inovasi teknologi tanaman pemanis dan serat untuk meningkatkan produktivitas, diversivikasi dan nilai tambah tanaman pemanis dan serat.

1. Varietas/klon unggul tanaman pemanis dan serat 2. Inovasi teknologi untuk peningkatan produtivitas tanaman pemanis dan serat 3. Jumlah benih sumber : Benih sumber tanaman pemanis dan serat; Jumlah bibit tebu melalui teknologi SE (Budset G2).

Balai penelitian Tanaman pemanis dan Serat Balai penelitian Tanaman pemanis dan Serat Balai penelitian Tanaman pemanis dan Serat

119

J.4.3. Balai Penelitian Tanaman Palma 1.

Tugas : Melaksanakan penelitian tanaman palma.

2.

Fungsi : a. Pelaksanaan penelitian genetika, pemuliaan, perbenihan, dan pemanfaatan plasma nutfah tanaman palma; b. Pelaksanaan penelitian morfologi, fisiologi, ekologi, entomologi, dan fitopatologi tanaman palma; c. Pelaksanaan penelitian komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis tanaman palma; d. Pelaksanaan penelitian penanganan hasil tanaman palma; e. Pemberian pelayanan teknik kegiatan penelitian tanaman palma; f. Penyiapan kerjasama, informasi dan dokumentasi serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian tanaman palma; dan g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

3.


No

Sasaran


Sumber Data

1.

Meningkatnya inovasi teknologi tanaman palma untuk meningkatkan produktivitas, diversivikasi dan nilai tambah tanaman palma.

1. Varietas/klon unggul tanaman palma

Balai penelitian Tanaman Palma

2. Inovasi teknologi untuk peningkatan produtivitas tanaman palma 3. Benih sumber tanaman palma



120

J.4.4. Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar 1.

Tugas : Melaksanakan penelitian tanaman industri dan penyegar.

2.

Fungsi : a. Pelaksanaan penelitian genetika, pemuliaan, perbenihan, dan pemanfaatan plasma nutfah tanaman industri dan penyegar; b. Pelaksanaan penelitian morfologi, fisiologi, ekologi, entomologi, dan fitopatologi tanaman industri dan penyegar; c. Pelaksanaan penelitian komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis tanaman industri dan penyegar; d. Pelaksanaan penelitian penanganan hasil tanaman industri dan penyegar; e. Pemberian pelayanan teknik kegiatan penelitian tanaman industri dan penyegar; f. Penyiapan kerjasama, informasi dan dokumentasi serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian tanaman industri dan penyegar; dan g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

3.

No 1.


Sasaran


Meningkatnya inovasi 1. Varietas/klon unggul teknologi tanaman tanaman industri dan industri dan penyegar penyegar untuk meningkatkan produktivitas, 2. Inovasi teknologi untuk diversifikasi dan nilai peningkatan produtivitas tambah tanaman industri tanaman industri dan dan penyegar. penyegar 3. Benih sumber tanaman industri dan penyegar

Sumber Data Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar

Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar

121

J.5. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan 1.

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan program, serta pelaksanaan penelitian dan pengembangan peternakan.

2.

Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan penelitian dan pengembangan peternakan; b. Perumusan program penelitian dan pengembangan peternakan; c. Pelaksanaan kerjasama dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan peternakan; d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan peternakan; e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan peternakan; dan f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

3.


No

Sasaran

1.

Meningkatkan inovasi teknologi peternakan dan veteriner mendukung program percepatan swasembada daging sapi dan kerbau (PSDSK).


Sumber Data

Galur Unggul/harapan ternak dan TPT spesifik lokasi 2. Inovasi teknologi peternakan dan teknologi veteriner 3. Bibit/benih sumber ternak dan tanaman pakan ternak (TPT) 4. Jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan peternakan dan veteriner

Balitnak, Lolitsapi Potong dan Lolitkambing Potong Bbalitvet, Balitnak, Lolitsapi Potong dan Lolitkambing Potong Balitnak, Lolitsapi Potong dan Lolitkambing Potong Puslitbangnak

1.

122

J.5.1. Balai Besar Penelitian Veteriner 1.

Tugas : Melaksanakan penelitian di bidang veteriner

2.

Fungsi : a. Penyusunan program dan evaluasi pelaksanaan penelitian veteriner; b. Pelakswanaan penelitian eksplorasi, konservasi, karakterisasi dan pemanfaatan sumber daya plasma nutfah mikroba vetriner; c. Pelaksanaan penelitian virologi, Bakteriologi, Parasitologi, Mikologi, Toksikologi, Patologi, Epidemiologi, Bioteknologi, Farmakologi dan Teknik penyehatan Hewan; d. Pelaksanaan penelitian penyakit zoonosis dan penelitian keamanan pangan produk peternakan; e. Pelaksanaan penelitian dan perkembangan komponen teknologi veteriner; f. Pelaksanaan penelitian dan pelayanan diagnostik veteriner sebagai rujukan penyakit hewan; g. Pelaksanaan kerjasama dan pendayagunaan hasil penelitian veteriner; dan h. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai besar.

3.


No 1.

Sasaran Meningkatkan inovasi teknologi veteriner mendukung program percepatan swasembada daging sapi dan kerbau (PSDSK).

Indikator Kinerja Utama Inovasi teknologi veteriner

Sumber Data Bbalitvet

123

J.5.2. Balai Penelitian Ternak 1.

Tugas : Melaksanakan penelitian ternak unggas, sapi perah dan dwiguna, kerbau, domba, kambing perah, tanaman pakan ternak serta aneka ternak.

2.

Fungsi : a. Pelaksanaan penelitian eksplorasi, identifikasi, karakterisasi, evaluasi serta pemanfaatan plasma nutfah ternak dan hijauan; b. Pelaksanaan penelitian pemuliaan, reproduksi dan nutrisi pada ternak Unggas, Sapi perah dan dwi guna, Kerbau, Domba, Kambing perah serta Aneka ternak; c. Pelaksanaan penelitian bioteknologi ternak dan agrostologi; Pelaksanaan penelitian komponen teknologi, sistem dan usaha agribisnis ternak; d. Pemberian pelayanan teknik kegiatan penelitian ternak; e. Penyiapan kerjasama, informasi dan dokumentasi serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian ternak; f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Pelaksanaan penelitian eksplorasi, identifikasi, karakterisasi, evaluasi serta pemanfaatan plasma nutfah ternak dan hijauan; g. Pelaksanaan penelitian pemuliaan, reproduksi dan nutrisi pada ternak Unggas, Sapi perah dan dwi guna, Kerbau, Domba, Kambing perah serta Aneka ternak; h. Pelaksanaan penelitian bioteknologi ternak dan agrostologi; Pelaksanaan penelitian komponen teknologi, sistem dan usaha agribisnis ternak; i. Pemberian pelayanan teknik kegiatan penelitian ternak; Penyiapan kerjasama, informasi dan dokumentasi serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian ternak; dan j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

3.


No

Sasaran


1.


1. Galur Unggul/harapan ternak ternak unggas, sapi perah, kerbau, domba, kambing perah dan aneka ternak serta tanaman pakan ternak.

Sumber Data Balitnak

2. Inovasi teknologi peternakan Balitnak 3. Bibit/benih sumber ternak dan Balitnak tanaman pakan ternak (TPT)

124

J.5.3. Loka Penelitian Sapi Potong 1.

Tugas : Melaksanakan penelitian komoditas Sapi Potong.

2.

Fungsi : a. Melaksanakan penelitian eksplorasi, evaluasi, pelestarian serta pemanfaatan plasma nutfah sapi potong; b. Melaksanakan penelitian pemuliaan, reproduksi dan nutrisi sapi potong; c. Melaksanakan penelitian komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis sapi potong; d. Melaksanakan pelayanan teknik kegiatan penelitian sapi potong; e. Menyiapkan kerjasama, informasi dan dokumentasi serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian sapi potong, serta; f. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga.

3.


No

Sasaran

1.



Sumber Data

1. Galur Unggul/harapan ternak Sapi Potong dan TPT.

Lolitsapi Potong

2. Inovasi teknologi peternakan

Lolitsapi Potong

3. Bibit/benih sumber ternak dan tanaman pakan ternak (TPT)

Lolitsapi Potong

125

J.5.4. Loka Penelitian Kambing Potong 1.

Tugas : Melaksanakan penelitian komoditas Kambing Potong.

2.

Fungsi : a. Melaksanakan penelitian eksplorasi, evaluasi, pelestarian serta pemanfaatan plasma nutfah kambing potong; b. Melaksanakan penelitian pemuliaan, reproduksi dan nutrisi kambing potong; c. Melaksanakan penelitian komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis kambing potong; d. Melaksanakan pelayanan teknik kegiatan penelitian kambing potong; e. Menyiapkan kerjasama, informasi dan dokumentasi serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian kambing potong, serta; f. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga.

3.


No

Sasaran

1.



Sumber Data

1. Galur Unggul/harapan ternak Kambing Potong dan TPT.

Lolitkambing Potong

2. Inovasi teknologi peternakan. 3. Bibit/benih sumber ternak dan tanaman pakan ternak (TPT).

Lolitkambing Potong Lolitkambing Potong

126

J.6. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian 1.

Tugas : Melaksanakan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.

2.

Fungsi : a. Perumusan program analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; b. Pelaksanaan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan di bidang pertanian; c. Pelaksanaan telaah ulang program dan kebijakan di bidang pertanian; d. Pemberian pelayanan teknik di bidang analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; e. Pelaksanaan kerjasama dan pendayagunaan hasil analisis dan pengkajian serta konsultansi publik di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; f. Evaluasi dan pelaporan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; dan g. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

3.


No

Sasaran


Sumber Data

1.

Tersedianya rekomendasi kebijakan pertanian bagi stakeholder dalam rangka pembanguna n pertanian

Jumlah rekomendasi kebijakan tentang: a. penguatan daya saing dan perlindungan usaha pertanian; b. pengelolaan sumberdaya pertanian dan pembangunan infrastruktur pertanian; c. pengembangan kelembagaan dan peraturan mendorong iklim usaha yang kondusif; d. makro ekonomi yang mendorong pertumbuhan sektor pertanian; e. dinamika pembangunan ekonomi pertanian & perdesaan; f. isu-isu kebijakan aktual.

Bappenas,Eselon I lingkup Kemtan, Eselon II lingkup Badan Litbang Pertanian, Laporan Hasil Penelitian PSE-KP.

127

J.7. Pusat Perpustakaan dan Penyebaran teknologi Pertanian 1.

Tugas : Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian.

2.

Fungsi : a. Perumusan program, anggaran dan evaluasi perpustakaan dan penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian; b. Pengelolaan sumberdaya dan pelayanan perpustakaan; c. Pembinaan sumberdaya perpustakaan di lingkungan kementerian pertanian; d. Pembinaan dan pengelolaan publikasi hasil penelitian pertanian; e. Penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian dan hasil-hasil penelitian pertanian melalui tata kelola teknologi informasi dan promosi; f. Pengelolaan sarana instrumentasi teknologi informasi dan bahan pustaka; dan g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Perpustakaan dan Penyebaran teknologi Pertanian.

3.


No

Sasaran


Sumber Data

1.

Meningkatnya pemanfaatan informasi oleh pengguna melalui pengembangan layanan perpustakaan serta pengembangan sistem informasi dan diseminasi inovasi pertanian mendukung ketahanan dan kemandirian pangan

1.Jumlah artikel yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah; Jumlah publikasi yang diterbitkan IAARD Press; dan Jumlah artikel untuk jurnal internasional

Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian

2. Persentase perpustakaan Pusat Perpustakaan digital yang dan Penyebaran dibangun/dibina dan Teknologi Pertanian jumlah kajian perpustakaan, dokumentasi, dan informasi 3. Jumlah koleksi database jurnal ilmiah internasional yang dilanggan

Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian

128

J.8. Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian 1.

Tugas : Melaksanakan pertanian.

penelitian

dan

pengembangan

bidang

mekanisasi

2.

Fungsi : a. Pelaksanaan penelitian keteknikan pertanian; b. Pelaksanaan rekayasa, rancang bangun dan modifikasi desain, model serta prototipe alat dan mesin pertanian; c. Pelaksanaan uji fungsional calon prototipe alat dan mesin pertanian; d. Pelaksanaan penelitian dan rekayasa sistem mekanisasi pertanian; e. Pelaksanaan penelitian komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis dibidang mekanisasi pertanian; f. Penyusunan program dan evaluasi penelitian dan pengembangan mekanisasi pertanian; g. Pengelolaan informasi dan dokumentasi hasil penelitian dan pengembangan mekanisasi pertanian; h. Pengelolaan sarana teknis penelitian dan pengembangan mekanisasi pertanian; i. Pengelolaan kerjasama dan pendayagunaan penelitian dan pengembangan mekanisasi pertanian; dan j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

3.


No 1.

Sasaran


Sumber Data

Meningkatnya inovasi dan adopsi teknologi mekanisasi pertanian untuk peningkatan produktivitas, efisiensi dan nilai tambah produk pertanian dan limbahnya.

1. Inovasi teknologi (prototipe, model) mekanisasi pertanian untuk peningkatan produktivitas, efisiensi, mutu dan nilai tambah komoditas utama pertanian dan limbahnya (teknologi).

Eselon I lingkup Kemtan, Eselon II lingkup Badan Litbang Pertanian

2. Bahan rekomendasi kebijakan nasional mekanisasi pertanian (rekomendasi).

Mitra, PSE-KP

129

J.9. Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP) 1.

Tugas : Melaksanakan pertanian.

penelitian

dan

pengembangan

sumberdaya

lahan

2.

Fungsi : a. Perumusan program dan evaluasi penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian; b. Pelaksanaan kerjasama dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian; c. Pelaksanaan pengembangan komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis dibidang sumberdaya lahan pertanian; d. Pelaksanaan penelitian teknologi inderaja dan inventarisasi sumberdaya lahan pertanian; e. Pelaksanaan penelitian sosial ekonomi dan sintesis kebijakan pemanfaatan sumberdaya lahan pertanian; dan f. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

3.


No 1.

Sasaran


Tersedianya data, 1. Tersedianya peta tinjau dan informasi dan tematik semi detail potensi peningkatan inovasi sumberdaya lahan teknologi pertanian. pengelolaan sumberdaya lahan 2. Jumlah teknologi pertanian. pengelolaan SDL (lahan kering, lahan sawah, rawa, pasang surut, dan lingkungan pertanian), formula pupuk dan pembenah tanah

Sumber Data Eselon II lingkup Badan Litbang Pertanian

Eselon II dan III lingkup Badan Litbang Pertanian

3. Jumlah teknologi pengelolaan sumberdaya iklim & air, serta teknologi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim terhadap sektor pertanian.


4. Jumlah rekomendasi kebijakan pemanfaatan sumberdaya lahan dan perubahan iklim global.


130

J.9.1. Balai Penelitian Tanah 1.

Tugas : Melaksanakan penelitian tanah.

2.

Fungsi : a. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi konservasi dan kesuburan tanah; b. Pelaksanaan penelitian konservasi, rehabilitasi dan reklamasi tanah, kesuburan tanah, pupuk dan biologi tanah; c. Pemberian pelayanan teknik kegiatan penelitian tanah; d. Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian tanah; e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai; dan f. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi konservasi dan kesuburan tanah.

3.

No 1.


Sasaran Tersedianya informasi dan teknologi pengelolaan lahan, pupuk, serta bahan organik yang inovatif unggul, rasional dan terukur.


Sumber Data

1. Jumlah teknologi pengelolaan lahan sawah dan lahan kering serta lahan suboptimal dan terdegradasi.

Eselon III lingkup Badan Litbang Pertanian

2. Jumlah formula pupuk nano, anorganik, pupuk hayati dan pembenah tanah. 3. Jumlah/jenis test kit.


4. Jumlah Perangkat Lunak yang dirakit/diciptakan. 5. Jumlah Informasi Pengembangan Pupuk (organic, hayati, anorganik)

Eselon III lingkup Badan Litbang Pertanian Eselon III lingkup Badan Litbang Pertanian Eselon III lingkup Badan Litbang Pertanian

131

J.9.2. Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi 1.

Tugas : Melaksanakan penelitian agroklimat dan hidrologi.

2.

Fungsi : a. Pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumberdaya iklim dan air; b. Pelaksanaan penelitian sumberdaya iklim dan air; c. Pelaksanaan penelitian komponen teknologi pengelolaan sumberdaya iklim dan air; d. Pemberian pelayanan teknik kegiatan penelitian agroklimat dan hidrologi; e. Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian agroklimat dan hidrologi; dan f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

3.


No

Sasaran

1.

Tersedianya data, informasi dan peta pengelolaan sumberdaya iklim dan air untuk pengembangan


Sumber Data

1. Jumlah teknologi pengelolaan air sumberdaya iklim dan air, modifikasi iklim mikro, serta pengelolaan air lahan gambut.


2. Jumlah informasi serta sistem informasi iklim dan air menghadapi perubahan iklim


3. Jumlah Peta Daerah Rawan Banir dan Kekeringan

Eselon III lingkup Badan Litbang Pertanian Eselon III lingkup Badan Litbang Pertanian

4. Jumlah Katam Dinamik Terpadu

132

J.9.3. Balai Penelitian Lahan Rawa 1.

Tugas : Melaksanakan penelitian lahan rawa untuk pertanian.

2.

Fungsi : a. Pelaksanaan penelitian eksplorasi, karakterisasi dan konservasi ekosistem lahan rawa untuk pertanian; b. Pelaksanaan penelitian teknologi pengelolaan sumberdaya lahan rawa; c. Pelaksanaan penelitian komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis pertanian lahan rawa; d. Pemberian pelayanan teknik kegiatan penelitian pertanian lahan rawa; e. Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian pertanian lahan rawa; dan f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

3.


No

Sasaran


Sumber Data

1.

Tersedianya data, informasi dan peningkatan inovasi teknologi pengelolaan sumberdaya lahan.

1. Jumlah Teknologi Pengelolaan (hara, tata air, remediasi, dan budidaya pertanian) lahan rawa 2. Jumlah formula pupuk hayati lahan rawa

Eselon III lingkup Badan Litbang Pertanian.

3. Jumlah peta tematik lahan rawa dan Katam Rawa



133

J.9.4. Balai Penelitian Lingkungan Pertanian 1.

Tugas : Melaksanakan penelitian pencemaran lingkungan dan penanggulangannya di lahan pertanian.

2.

Fungsi : a. Pelaksanaan penelitian pencemaran tanah, air dan tanaman, serta emisi gas rumah kaca dari pertanian; b. Pelaksanaan penelitian teknologi pengelolaan pengendalian lingkungan pertanian dan remediasi pencemaran; c. Pelaksanaan penelitian komponen teknologi budidaya pertanian ramah lingkungan; d. Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian pencemaran lingkungan dan penanggulangannya di lahan pertanian; e. Pemberian pelayanan teknik kegiatan penelitian pencemaran lingkungan dan penanggulangannya di lahan pertanian; dan f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

3.


No 1.

Sasaran Tersedianya data, peta, informasi, dan teknologi hasil penelitian lingkungan pertanian


Sumber Data

1. Jumlah peta residu senyawa POPs dan logam berat.


2. Jumlah teknologi remediasi lahan tercemar residu senyawa POPs dan logam berat.


3. Jumlah teknologi pengelolaan lahan rendah emisi GRK

Eselon II lingkup Badan Litbang Pertanian.

4. Informasi emisi dan faktor emisi GRK


5. Perangkat uji cepat untuk mengukur residu pestisida


134

J.10. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian 1.

Tugas : Melaksanakan penelitian dan sumberdaya genetik pertanian.

pengembangan

bioteknologi

dan

2.

Fungsi : a. Penyusunan program dan evaluasi penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumberdaya genetik pertanian; b. Pelaksanaan penelitian konservasi dan karakterisasi yang meliputi fisik, kimia, biokimia, metabolisme biologis dan biomolekuler sumberdaya genetik pertanian; c. Pelaksanaan penelitian bioteknologi sel, bioteknologi jaringan, rekayasa genetik dan bioprospeksi sumberdaya genetik pertanian; d. Pelaksanaan penelitian keamanan hayati dan keamanan pangan produk bioteknologi; e. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi hasil penelitian dan pengembangan bioteknogi dan sumberdaya genetik pertanian; f. Pelaksanaan pengembangan komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis produk bioteknologi pertanian; g. Pelaksanaan kerjasama dan pendayagunaan hasil penelitian bioteknologi dan sumberdaya genetik pertanian; dan h. Pengelolaan tata usaha dan rumah tangga BB Biogen.

3.


No 1.

Sasaran Meningkatnya inovasi hasil bioteknologi dan pengelolaan sumberdaya genetik pertanian (SDGP) untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan daya saing produk pertanian


Sumber Data

1. Jumlah varietas atau BB Biogen galur harapan komoditas pertanian 2. Jumlah inovasi teknologi BB Biogen berbasis bioteknologi

135

J.11. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian 1.

Tugas : Melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi pascapanen pertanian.

2.

Fungsi

:

a. Penyusunan program dan evaluasi penelitian dan pengembangan pascapanen; b. Pelaksanaan penelitian identifikasi dan karakterisasi sifat fungsional dan mutu hasil pertanian; c. Pelaksanaan penelitian pengolahan hasil, perbaikan mutu, pemanfaatan limbah, dan pengembangan produk baru; d. Pelaksanaan penelitian teknologi proses fisik, kimia, dan biologi hasil pertanian; e. Pelaksanaan penelitian sistem mutu dan keamanan pangan hasil pertanian; f. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi teknologi pascapanen pertanian; g. Pelaksanaan pengembangan komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis bidang pascapanen pertanian; h. Pelaksanaan kerjasama dan pendayagunaan hasil penelitian pascapanen pertanian; dan i. Pengelolaan tata usaha dan rumah tangga BB-Pascapanen. 3.


No

Sasaran

1

Meningkatnya inovasi Teknologi penanganan dan pengolahan hasil pertanian mendukung ketahanan pangan, nilai tambah, daya saing dan ekspor


Sumber Data

Teknologi penanganan segar Hasil penelitian dan pengolahan hasil dan pertanian pengembangan di BB-Pascapanen dan Instansi Terkait

136

J.12. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian 1.

Tugas : Melaksanakan pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian.

2.

Fungsi : a. Perumusan program dan evaluasi pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian; b. Pelaksanaan kerjasama dan pendayagunaan hasil pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian; c. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan norma dan standar metodologi pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian; d. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan paket teknologi unggulan; e. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan model teknologi pertanian regional dan nasional; dan f. Pengelolaan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

3. No 1

Sasaran dan Indikator Kinerja Utama : Sasaran Penyediaan dan penyebarluasan inovasi spesifik lokasi mendukung program strategis pembangunan pertanian nasional dan daerah

Indikator Kinerja Utama 1. Inovasi teknologi spesifik lokasi

Sumber Data UPT Lingkup BBP2TP (33 satker) dan lembaga terkait.

2. Teknologi yang UPT Lingkup terdiseminasikan ke pengguna BBP2TP (33 satker) dan lembaga terkait

137

J.12.1. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NAD 1.

Tugas : Melaksanakan pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi di wilayah kerja BPTP NAD.

2.

Fungsi : a. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian spesifik lokasi; b. Pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan perakitan teknologi pertanian tepat guna dan spesifik lokasi; c. Pelaksanaan pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta perakitan materi penyuluhan; d. Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi; e. Pemberian pelayanan teknik kegiatan pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi; dan f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

3.


No 1

Sasaran Penyediaan dan penyebarluasan inovasi spesifik lokasi mendukung program strategis pembangunan pertanian nasional dan daerah


Sumber Data

1. Inovasi teknologi spesifik lokasi

BPTP NAD dan instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah.

2. Teknologi yang terdiseminasikan ke pengguna

BPTP NAD dan instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah.

138

J.12.2. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara 1.

Tugas : Melaksanakan pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi di wilayah kerja BPTP Sumatera Utara.

2.


3.


No 1



Sumber Data


BPTP Sumatera Utara dan instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah


BPTP Sumatera Utara dan Instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah

139

J.12.3. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau 1.

Tugas : Melaksanakan pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi di wilayah kerja BPTP Riau.

2.


3.


No 1



Sumber Data


BPTP Riau dan instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah


BPTP Riau dan Instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah

140

J.12.4. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi 1.

Tugas : Melaksanakan pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi di wilayah kerja BPTP Jambi.

2.


3.

Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

No 1



Sumber Data


BPTP Jambi dan instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah.


BPTP Jambi dan instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah.

141

J.12.5. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat 1.

Tugas : Melaksanakan pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi di wilayah kerja BPTP Sumatera Barat.

2.


3.


No 1



Sumber Data


BPTP Sumatera Barat dan instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah


BPTP Sumatera Barat dan Instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah

142

J.12.6. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu 1.

Tugas : Melaksanakan pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi di wilayah kerja BPTP Bengkulu.

2.


3.


No 1

Sasaran


Sumber Data

Penyediaan dan penyebarluasan inovasi spesifik lokasi mendukung program strategis pembangunan pertanian nasional dan daerah


BPTP Bengkulu dan instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah


BPTP Bengkulu dan Instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah

143

J.12.7. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan 1.

Tugas : Melaksanakan pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi di wilayah kerja BPTP Sumatera Selatan.

2.


3.


No 1



Sumber Data


BPTP Sumatera Selatan dan instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah.


BPTP Sumatera Selatan dan instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah.

144

J.12.8. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bangka Belitung 1.

Tugas : Melaksanakan pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi di wilayah kerja BPTP Bangka Belitung.

2.


3.


No 1



Sumber Data


BPTP Bangka Belitung dan instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah


BPTP Bangka Belitung dan Instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah

145

J.12.9. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung 1.

Tugas : Melaksanakan pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi di wilayah kerja BPTP Lampung.

2.


3.


No 1



Sumber Data


BPTP Lampung dan instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah


BPTP Lampung dan Instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah

146

J.12.10. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Banten 1.

Tugas : Melaksanakan pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi di wilayah kerja BPTP Banten.

2.


3.


No 1


Indikator Kinerja Utama 1. Inovasi teknologi spesifik lokasi


Sumber Data BPTP Banten dan instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah BPTP Banten dan Instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah

147

J.12.11. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian DKI Jakarta 1.

Tugas : Melaksanakan pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi di wilayah kerja BPTP DKI Jakarta.

2.


3.


No 1



Sumber Data


BPTP DKI Jakarta dan instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah.


BPTP DKI Jakarta dan instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah.

148

J.12.12. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat 1.

Tugas : Melaksanakan pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi di wilayah kerja BPTP Jawa Barat.

2.


3.


No 1

Sasaran


Sumber Data



BPTP Jawa Barat dan instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah


BPTP Jawa Barat dan Instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah

149

J.12.13. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah 1.

Tugas : Melaksanakan pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi di wilayah kerja BPTP Jawa Tengah.

2.


3.


No 1



Sumber Data


BPTP Jawa Tengah dan instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah


BPTP Jawa Tengah dan Instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah

150

J.12.14. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian DI. Yogyakarta 1.

Tugas : Melaksanakan pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi di wilayah kerja BPTP DI Yogyakarta.

2.


3.


No 1



Sumber Data


BPTP DIY dan instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah.


BPTP DIY dan instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah.

151

J.12.15. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur 1.

Tugas : Melaksanakan pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi di wilayah kerja BPTP Jawa Timur.

2.


3.


No 1



Sumber Data


BPTP Jawa Timur dan instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah


BPTP Jawa Timur dan Instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah

152

J.12.16. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali 1.

Tugas : Melaksanakan pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi di wilayah kerja BPTP Bali.

2.


3.


No 1



Sumber Data


BPTP Bali dan instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah


BPTP Bali dan Instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah

153

J.12.17. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat

No 1

1.

Tugas : Melaksanakan pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi di wilayah kerja BPTP Nusa Tenggara Barat.

2.


3.




Sumber Data


BPTP Nusa Tenggara Barat dan instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah.


BPTP Nusa Tenggara Barat dan instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah.

154

J.12.18. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Timur 1.

Tugas : Melaksanakan pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi di wilayah kerja BPTP Nusa Tenggara Timur.

2.


3.


No 1



Sumber Data


BPTP Nusa Tenggara Timur dan instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah.


BPTP Nusa Tenggara Timur dan Instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah.

155

J.12.19. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Barat 1.

Tugas : Melaksanakan pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi di wilayah kerja BPTP Kalimantan Barat.

2.


3.


No 1



Sumber Data


BPTP Kalimantan Barat dan instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah


BPTP Kalimantan Barat dan Instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah

156

J.12.20. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Tengah 1.

Tugas : Melaksanakan pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi di wilayah kerja BPTP Kalimantan Tengah.

2.


3.


No 1

Sasaran


Sumber Data



BPTP Kalteng dan instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah.


BPTP Kalteng dan instansi pertanian di propinsi & stakeholder lainnya di daerah.

157

J.12.21. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Selatan 1.

Tugas : Melaksanakan pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi di wilayah kerja BPTP Kalimantan Selatan.

2.


3.


No 1



Sumber Data


BPTP Kalimantan Selatan dan instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah


BPTP Kalimantan Selatan dan Instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah

158

J.12.22. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Timur 1.

Tugas : Melaksanakan pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi di wilayah kerja BPTP Kalimantan Timur.

2.


3.


No 1



Sumber Data


BPTP Kalimantan Timur dan instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah


BPTP Kalimantan Timur dan Instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah

159

J.12.23. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Gorontalo 1.

Tugas : Melaksanakan pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi di wilayah kerja BPTP Gorontalo.

2.


3.


No 1



Sumber Data


BPTP Gorontalo dan instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah


BPTP Gorontalo dan Instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah

160

J.12.24.Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Utara 1.

Tugas : Melaksanakan pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi di wilayah kerja BPTP Sulawesi Utara.

2.


3.


No 1



Sumber Data


BPTP Sulawesi Utara dan instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah.


BPTP Sulawesi Utara dan instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah.

161

J.12.25. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah 1.

Tugas : Melaksanakan pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi di wilayah kerja BPTP Sulawesi Tengah.

2.


3.


No 1



Sumber Data


BPTP Sulawesi Tengah dan instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah


BPTP Sulawesi Tengah dan Instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah

162

J.12.26. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tenggara 1.

Tugas : Melaksanakan pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi di wilayah kerja BPTP Sulawesi Tenggara.

2.


3.


No 1



Sumber Data


BPTP Sulawesi Tenggara dan instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah


BPTP Sulawesi Tenggara dan Instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah

163

J.12.27. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan 1.

Tugas : Melaksanakan pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi di wilayah kerja BPTP Sulawesi Selatan.

2.


3.


No 1



Sumber Data


BPTP Sulawesi Selatan dan instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah


BPTP Sulawesi Selatan dan Instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah

164

J.12.28. Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat 1.

Tugas : Melaksanakan pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi di wilayah kerja LPTP Sulawesi Barat.

2.


3.


No 1



Sumber Data


LPTP Sulawesi Barat dan instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah.


LPTP Sulawesi Barat dan Instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah.

165

J.12.29. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku 1.

Tugas : Melaksanakan pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi di wilayah kerja BPTP Maluku.

2.


3.


No 1



Sumber Data


BPTP Maluku dan instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah.


BPTP Maluku dan instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah.

166

J.12.30. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku Utara 1.

Tugas : Melaksanakan pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi di wilayah kerja BPTP Maluku Utara.

2.


3.


No 1



Sumber Data


BPTP Maluku Utara dan instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah


BPTP Maluku Utara dan Instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah

167

J.12.31. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua 1.

Tugas : Melaksanakan pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi di wilayah kerja BPTP Papua.

2.


3.


No 1



Sumber Data


BPTP Papua dan instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah


BPTP Papua dan Instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah

168

J.12.32. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Barat 1.

Tugas : Melaksanakan pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi di wilayah kerja BPTP Papua Barat.

2.


3.


No 1



Sumber Data


BPTP Papua Barat dan instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah


BPTP Papua Barat dan Instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah

169

J.12.33. Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau 1.

Tugas : Melaksanakan pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi di wilayah kerja LPTP Kepulauan Riau.

2.


3.


No 1



Sumber Data


LPTP Kepulauan Riau dan instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah


LPTP Kepulauan Riau dan Instansi pertanian di propinsi dan stakeholder lainnya di daerah

170

K.

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN 1.

Tugas : Melaksanakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.

Fungsi : a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan, pelatihan dan pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi sumber daya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundangundangan; b. Pelaksanaan penyuluhan, pelatihan dan pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi sumber daya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan, pelatihan dan pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi sumber daya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundangundangan; d. Pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.


No 1

Sasaran Meningkatnya kompetensi aparatur dan non aparatur pelatihan

Indikator Kinerja Utama 1. Kompetensi aparatur di sektor pertanian

2. Kompetensi non aparatur di sektor pertanian

Sumber Data Pusat Pelatihan Pertanian, UPT pelatihan Pusat dan UPT daerah (ex UPT Pusat) Pusat Pelatihan Pertanian, UPT pelatihan Pusat dan UPT daerah (ex UPT Pusat)

2.

Meningkatnya kinerja ketenagaan penyuluh pertanian

3. Kinerja ketenagaan penyuluhan pertanian

Pusat Penyuluhan Pertanian dan Pemda

3.

Meningkatnya kompetensi aparatur fungsional pertanian melalui pendidikan

4. Kompetensi aparatur fungsional pertanian

4.

Meningkatnya ketersediaan tenaga teknis menengah pertanian dan calon wirausahawan muda

5. Tenaga teknis menengah dan calon wirausaha muda pertanian

Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi SDM Pertanian dan STPP Pusat Pendidikan, Standardiasi dan Sertifikasi Profesi SDM Pertanian, SPP UPT Pusat dan SMK-SPP Pemda/Swasta

171

5.

Meningkatnya kemandirian kelembagaan petani

6. Kemandirian kelembagaan petani

Pusat Pelatihan Pertanian, Pusat Penyuluhan Pertanian, UPT Pelatihan Pusat, UPT daerah (ex UPT Pusat) dan Pemda

6.

Mengembangkan kelembagaan pemerintah di bidang SDM pertanian

7. Kualitas kelembagaan pemerintah di bidang SDM Pertanian

Pusat Pelatihan Pertanian, Pusat Penyuluhan Pertanian, Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian, UPT Pelatihan dan Pendidikan Pusat, UPT Daerah (ex UPT Pusat) dan Pemda

172

K.1. Sekretariat Badan 1.

Tugas : Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

2.

Fungsi : a. Koordinasi, dan penyusunan rencana dan program penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian; b. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan; c. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan urusan kepegawaian; d. Evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; e. Pelaksanaan urusan tata usaha Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.


No

Sasaran


Sumber Data

1.

Tersusunnya Dokumen Norma, Standar, Pedoman dan Kebijakan (NSPK)

1. Jumlah dokumen perencanaan, keuangan, organisasi dan kepegawaian, serta evaluasi dan pelaporan Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani

BPPSDMP

2.

Terfasilitasinya pelayanan perkantoran

2. Pelayanan perkantoran

BPPSDMP

173

K.2. Pusat Penyuluhan Pertanian 1.

Tugas : Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, penyuluhan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

2.

Fungsi : a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta informasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian; b. Pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian; c. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian; d. Pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan petani dan usaha tani.

3.


No

Sasaran

1.

Tertatanya kelembagaan Penyuluhan Pertanian

2.

Terfasilitasinya kelembagaan petani

3.

Tersusunnya dokumen, materi penyuluhan pertanian


Sumber Data

1. Jumlah kelembagaan Pusat Penyuluhan penyuluhan pertanian Pertanian, pemerintah (Bakorluh, Pemerintah Bapelluh, BPP) yang Daerah Propinsi, difasilitasi. Kab/Kota 2. Jumlah kelembagaan Pusat petani yang difasilitasi Penyuluhan dan dikembangkan Pertanian, Pemerintah Daerah Propinsi, Kab/Kota dan Kecamatan, serta Unit Eselon I lingkup Kementrian Pertanian yang berhubungan langsung dengan kelembagaan petani 3. Jumlah programa, Pusat materi dan informasi Penyuluhan pertanian yang Pertanian, dihasilkan dan Pemerintah disebarluaskan Daerah Propinsi, Kab/Kota dan Kecamatan, serta masukan dari Eselon I di Kementan

174

4.

5.

6.

Terfasilitasinya ketenagaan penyuluhan pertanian untuk meningkatkan kinerja penyuluh Tersusunnya Dokumen Norma, Pedoman dan Kebijakan (NSPK) Tersusunnya Dokumen Norma, Pedoman dan Kebijakan (NSPK) FEATI

4. Jumlah ketenagaan penyuluhan pertanian yang difasilitasi

Pusat Penyuluhan Pertanian dan Pemda

5. Jumlah dokumen kegiatan Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian 6. Jumlah dokumen perencanaan, keuangan, serta monev FEATI

Pusat penyuluhan Pertanian dan Pemda Informasi didapat dari pusat dan daerah (Propinsi dan Kabupaten penerima dana FEATI) melalui laporan dari pemerintah daerah

175

K.3. Pusat Pelatihan Pertanian 1.

Tugas : Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pelatihan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

2.

Fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, kerja sama, dan pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelatihan pertanian; b. pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan pertanian; dan c. pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan pelatihan pertanian.

3.


No

Sasaran


1.

Terfasilitasinya ketenagaan pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensi

1. Jumlah ketenagaan pelatihan pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan

Pusat Pelatihan Pertanian, UPT Pelatihan Pusat dan Daerah (Eks UPT Pusat)

2

Terlatihnya aparatur dan non apartur untuk meningkatkan kompetensi

2. Jumlah aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya


3. Jumlah non aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya


4. Jumlah dokumen perencanaan, keuangan, organisasi dan kepegawaian serta evaluasi dan pelaporan kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian


3.

Tersusunnya Dokumen Norma Standar Pedoman dan Kebijakan (NSPK)

Sumber Data

176

4.

Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa tertinggal (Program READ)

5. Jumlah dokumen perencanaan, keuangan, serta monitoring dan evaluasi Program READ

Propinsi dan Kabupaten penerima dana READ melalui laporan dari pemerintah daerah

6. Jumlah desa yang meningkat kapasitasnya melalui Program READ

Propinsi dan Kabupaten penerima dana READ melalui inventarisasi data dengan instrumen kuesioner dan laporan dari pemerintah daerah

177

K.4. Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian 1.

Tugas : Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

2.

Fungsi : a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, kerjasama, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian; b. Pelaksanaan pengembangan di bidang pendidikan pertanian; dan c. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan di bidang standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian. . 3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama :

No

Sasaran


Sumber Data

1.

Terstandardisasinya jenis profesi SDM pertanian

1. Jumlah jenis profesi SDM pertanian yang distandardisasi

Unit Eselon I Lingkup Kementan

2.

Tersertifikasinya penyuluh pertanian

2. Jumlah penyuluh pertanian yang mendapat sertifikasi profesi

Unit Eselon I lingkup Kementan

3.

Tertatanya kelembagaan pendidikan kedinasan pertanian

3. Jumlah kelembagaan pendidikan yang ditingkatkan dan dikembangkan kualitasnya

STPP dan Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian

4.

Terfasilitasinya ketenagaan pendidikan pertanian untuk meningkatkan kompetensi

4. Jumlah ketenagaan pendidikan kedinasan yang ditingkatkan kualitasnya

STPP dan Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian

5.

Terfasilitasinya aparatur 5. Jumlah aparatur yang pertanian yang mengikuti jenjang mengikuti pendidikan pendidikan formal S2 formal S2 dan S3 dan S3

Perguruan tinggi mitra yang bekerjasama dengan Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi SDM pertanian

6.

Tersusunnya Dokumen, Norma, Standar, Pedoman, dan

Pusat pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi

6. Jumlah dokumen perencanaan, keuangan, organissi

178

Kebijakan (NSPK)

dan kepegawaian serta Pertanian dan evaluasi dan pelaporan STPP kegiatan Revitalisasi Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian

7.

Terfasilitasinya Generasi Muda Pertanian melalui Pendidikan di SMKSPP.

7. Jumlah generasi muda pertanian yang difasilitasi melalui pendidikan di SMKSPP

8.

Terfasilitasinya ketenagaan pendidikan menengah pertanian (SMK-SPP)

8. Jumlah ketenagaan pendidikan menengah pertanian yang ditingkatkan kualitasnya

9.

Tersusunnya Dokumen, Norma, Standar, Pedoman, dan Kebijakan (NSPK)

9. Jumlah dokumen perencanaan, keuangan, organissi dan kepegawaian serta evaluasi dan pelaporan kegiatan Pendidikan Menengah Pertanian

SMK-SPP dan Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian SMK-SPP dan Pusat pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian , dan SPP

179

K.5. Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) 1.

Tugas : Melaksanakan dan mengembangkan program pendidikan profesional di bidang ilmu – ilmu pertanian khususnya penyuluhan pertanian, peternakan dan perkebunan.

2.

Fungsi : a. Pelaksanaan dan pengembangan program pendidikan professional penyuluhan pertanian, peternakan, perkebunan b. Pelaksanaan penelitian terapan penyuluhan pertanian, peternakan dan perkebunan c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat d. Pelaksanaan pembinaan civitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan e. Pelaksanaan administrasi umum, akademik, dan kemahasiswaan


No

Sasaran

1.

Tertatanya kelembagaan pendidikan kedinasan pertanian

2.

Terfasilitasinya ketenagaan pendidikan pertanian untuk meningkatkan kompetensi Terfasilitasinya tenaga fungsional yang mengikuti pendidikan Diploma

3.

4.

5.




Sumber Data

1. Jumlah kelembagaan pendidikan yang ditingkatkan dan dikembangkan kualitasnya 2. Jumlah ketenagaan pendidikan kedinasan yang ditingkatkan kualitasnya

STPP

3. Jumlah tenaga fungsional yang mengikuti jenjang pendidikan kedinasan yang sesuai standar kompetensinya

STPP

STPP

4. Jumlah dokumen STPP perencanaan, keuangan, organisasi dan kepegawaian serta evaluasi dan pelaporan kegiatan Revitalisasi Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian 5. Pelayanan perkantoran STPP

180

K.6. Sekolah Pertanian Pembangunan 1.

Tugas : Melaksanakan kegiatan pendidikan formal kejuruan 3 (tiga) tahun bagi tamatan Sekolah Menengah Pertama tertentu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menghasilkan tenaga teknisi menengah pertanian yang mahir dan memiliki jiwa wiraswasta, tanggungjawab sosial dan disiplin nasional dan berperan serta dalam melaksanakan pembangunan pertanian di wilayah bimbingannya.

2.

Fungsi : a. Memberikan pelajaran pendidikan dan latihan kepada siswa di bidang keterampilan pertanian sesuai dengan kurikulum program studi yang ditetapkan b. Melakukan kegiatan ko-kurikuler c. Melakukan bimbingan dan konseling bagi siswa d. Melakukan kegiatan latihan/kursus keterampilan terjual untuk masyarakat pertanian yang memerlukan e. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dalam pembangunan pertanian f. Melakukan pengelolaan sarana pendidikan dan latihan g. Melakukan kegiatan bimbingan teknis edukatif terhadap SPP Daerah dan SPP Swasta di wilayah bimbingannya.


No 1.

2.

3.

Sasaran Terfasilitasinya Generasi Muda Pertanian melalui Pendidikan di SMKSPP Terfasilitasinya pendidikan menengah pertanian (SMK-SPP)

Terfasilitasinya ketenagaan pendidikan menengah pertanian (SMK-SPP)

4.


5.



Sumber Data

1. Jumlah generasi muda pertanian yang difasilitasi melalui pendidikan di SPP

SP (UPT)

2. Jumlah kelembagaan pendidikan menengah pertanian yang ditingkatkan kualitasnya

SPP (UPT)

3. Jumlah ketenagaan SPP (UPT) pendidikan menengah pertanian yang ditingkatkan kualitasnya 4. Jumlah dokumen SPP (UPT) perencanaan, keuangan, organissi dan kepegawaian serta evaluasi dan pelaporan kegiatan Pendidikan Menengah Pertanian 5. Pelayanan perkantoran SPP (UPT)

181

K.7. Balai Pelatihan Pertanian (PPMKP/BBPKH/BBPP/BPP) 1.

Tugas : Melaksanakan dan mengembangkan teknik pelatihan manajemen, kepemimpinan, multimedia teknis, fungsional dan kewirausahaan bagi aparatur dan non aparatur.

2.

Fungsi : a. Penyusunan rencana, program dan pelaksanaan kerjasama; b. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; c. Pelaksanaan pelatihan manajemen, kepemimpinan, multimedia teknis pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian; d. Pelaksanaan pelatihan fungsional pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian; e. Pelaksanaan pelatihan kewirausahaan pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian; f. Pelaksanaan pengembangan teknik pelatihan pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian; g. Penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) pelatihan manajemen, kepemimpinan teknis, fungsional dan kewirausahaan pertanian; h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan manajemen, kepemimpinan teknis, fungsional dan kewirausahaan pertanian; i. Pelaksanaan pemberian konsultasi agribisnis; j. Pemberian pelayananan pelaksanaan dan pengembangan teknik pelatihan manajemen, kepemimpinan teknis, fungsional dan kewirausahaan pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian; k. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga

3.


No 1.

2.

Sasaran Tertatanya kelembagaan pelatihan pertanian

Terfasilitasinya ketenagaan pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensi


Sumber Data

1. Jumlah kelembagaan Pelatihan UPT Pusat dan Daerah yang difasilitasi dan dikembangkan

PPMKP/BBPKH/ BBPP/BPP

2. Jumlah kelembagaan Pelatihan milik petani (P4S) yang terbina dan terklasifikasi kelembagaannya


3. Jumlah ketenagaan pelatihan pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan


182

3

Terlatihnya aparatur dan non apartur untuk meningkatkan kompetensi kerja

4. Jumlah aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya


5. Jumlah non aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya


4.

Tersusunnya dokumen Norma Standar Pedoman dan Kebijakan (NSPK)

6. Jumlah dokumen perencanaan, keuangan, organisasi dan kepegawaian serta evaluasi dan pelaporan kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian


5.


7. Pelayanan perkantoran


183

L.

BADAN KETAHANAN PANGAN 1.

Tugas : Melaksanakan pengkajian, pengembangan dan koordinasi di bidang pemantapan ketahanan pangan.

2.

Fungsi : a. pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan; b. pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan distribusi pangan dan cadangan pangan; c. pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan pola konsumsi dan penganekaragaman pangan; d. pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pengawasan keamanan pangan segar; dan e. pelaksanaan administrasi Badan Ketahanan Pangan.

3.


No

Sasaran


Sumber Data SUSENAS- BPS

1.

Meningkatnya 1. Penurunan penduduk ketahanan pangan rawan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi 2. Skor Pola Pangan dan keamanan Harapan (PPH) pangan.

3. Penurunan konsumsi beras

4. Pengembangan lembaga distribusi stabilisasi pangan pokok

SUSENAS-BPS yang diolah Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan/Satuan Kerja Ketahanan Pangan Propinsi SUSENAS-BPS yang diolah Pusat Penganekaragaman konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan/Satuan Kerja Ketahanan Pangan Propinsi Pusat distribusi dan cadangan pangan, Badan/Satuan Kerja Ketahanan Pangan Propinsi

184

L.1. Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 1.

Tugas : Melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan pola konsumsi, penganekaragaman pangan serta pengawasan keamanan pangan segar.

2.

Fungsi : a. pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan, dan evaluasi konsumsi pangan; b. pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan, dan evaluasi penganekaragaman pangan; dan c. pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan, dan pengawasan keamanan pangan segar.

3.


No 1.

Sasaran


Meningkatnya pemantapan 1. Jumlah desa yang penganekaragaman diberdayakan konsumsi pangan dan dalam P2KP keamanan pangan. (Percepatan Penganekaragama n Konsumsi Pangan)

Sumber Data

Badan/Satuan Kerja Ketahanan Pangan Propinsi

2. Laporan hasil promosi dalam kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman

Pusat penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan dan SKPD

3. Laporan hasil koordinasi keamanan pangan segar

Pusat penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan dan SKPD

4. Laporan hasil pemantauan, monitoring, evaluasi dan perumusan serta pengawasan keamanan pangan segar

Pusat penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, Badan/Satuan Kerja Ketahanan Pangan Propinsi

185

5. Laporan hasil analisisi pola konsumsi pangan penduduk

6. Laporan hasil pemantauan, monitoring, evaluasi dan perumusan kebijakan P2KP

7. Jumlah hasil kerjasama dengan perguruan tinggi 8. Jumlah hasil pengembangan olahan pangan lokal

Pusat penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, Badan/Satuan Kerja Ketahanan Pangan Propinsi Pusat penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, Badan/Satuan Kerja Ketahanan Pangan Propinsi Badan/Satuan Kerja Ketahanan pangan Propinsi Badan/Satuan Kerja Ketahanan pangan Propinsi

186

L.2. Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan 1.

Tugas : Melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan distribusi pangan dan cadangan pangan.

2.

Fungsi : a. pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi distribusi pangan; b. pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi harga pangan; dan c. pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi cadangan pangan.

3.

No

1.

pemantapan, pemantapan, pemantapan,

Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU):

Sasaran

Meningkatnya pemantapan distribusi dan harga pangan.


1. Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)

2. Jumlah kelembagaan cadangan pangan

3. Laporan hasil panel harga pangan pokok 4. Laporan hasil pemantauan/pengump ulan data distribusi, harga dan cadangan pangan 5. Laporan pengembangan model pemantuan distribusi, harga candangan pangan

Sumber Data

Badan/Satuan Kerja Ketahanan Pangan Propinsi Badan/Satuan Kerja Ketahanan Pangan Propinsi SKPD Propinsi dan Kab/Kota Badan/Satuan Kerja Ketahanan Pangan Propinsi Pusat distribusi dan cadangan pangan dan SKPD

187

L.3. Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 1.

Tugas : Melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan.

2.

Fungsi : a. pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi ketersediaan pangan; b. pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi akses pangan; dan c. pengkajian, penyusunan kebijakan, pencegahan, penanggulangan, pemantauan dan evaluasi kerawanan pangan.

3.


No

Sasaran

1.

Meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan

Indikator Kinerja Utama 1. Jumlah desa mandiri pangan.

2. Jumlah lokasi rawan pangan.

3. Laporan hasil analisis ketersediaan, rawan pangan dan akses pangan dalam antisipasi rawan pangan

4. FSVA sebagai acuan dalam penanganan rawan pangan.

5. Jumlah aparat yang mengikuti apresiasi analisisi ketersediaan pangan.

Sumber Data Badan/Satuan Kerja Ketahanan Pangan Propinsi Badan/Satuan Kerja Ketahanan Pangan Propinsi Pusat ketersediaan dan kerawanan pangan, Badan/Satuan Kerja Ketahanan Pangan Propinsi

Pusat ketersediaan dan kerawanan pangan dan SKPD Pusat ketersediaan dan kerawanan pangan dan SKPD

188

L.4. Sekretariat Badan 1.

Tugas : Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Ketahanan Pangan.

2.

Fungsi : a. koordinasi, dan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerja sama di bidang ketahanan pangan; b. pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan; c. evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Badan Ketahanan Pangan.

3.


No 1.

2.

Sasaran


Sumber Data

Meningkatnya 1. Dokumen manajemen, dan perencanaan pelayanan adminstrasi program dan dan keuangan secara penganggaran efektif dan efesien ketahanan pangan dalam mendukung pengembangan dan 2. Laporan hasil koordinasi kebijakan pemantuan dan ketahanan pangan. evaluasi program dan kegiatan ketahanan pangan.

Sekretariat Badan dan SKPD

3. Laporan hasil pelayanan kepegawaian, Organisasi, Tatalaksana, Humas, Informasi Publik, Tata Usaha dan Hukum. 4. Laporan waktu pealaksanaan pelayanan keuangan dan perlengkapan. 5. Laporan hasil sidang pleno, konferensi dan sidang regional ketahanan pangan.

Sekretariat Badan

Meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan

Sekretariat Badan dan SKPD

Sekretariat Badan

Sekretariat dewan ketahanan pangan/sekretariat badan

189

3.

Meningkatnya model pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam pemantapan ketahanan pangan keluarga

6. Jumlah kelembagaan masyarakat mandiri oleh SOLID 7. Jumlah kelembagaan federasi oleh SOLID

8. Laporan hasil pelayanan manajemen dan administrasi terhadap SOLID 9. Jumlah prasarana desa yang dibangun oleh SOLID

10. Rencana demonstrasi Plot yang dilakukan di desa binaan SOLID

Sekretariat Badan, SKPD Ketahanan Pangan Provinsi Maluku dan Maluku Utara Sekretariat Badan, SKPD Ketahanan Pangan Provinsi Maluku dan Maluku Utara Sekretariat Badan, SKPD Ketahanan Pangan Provinsi Maluku dan Maluku Utara Sekretariat Badan, SKPD Ketahanan Pangan Provinsi Maluku dan Maluku Utara Sekretariat Badan, SKPD Ketahanan Pangan Provinsi Maluku dan Maluku Utara

190

M.

BADAN KARANTINA PERTANIAN 1.

Tugas : Melaksanakan perkarantinaan pertanian

2.

Fungsi a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati b. Pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati d. Pelaksanaan administrasi Badan Karantina Pertanian

3.

Sasaran dan Indikator kinerja Utama:

No 1.

Sasaran Meningkatnya efektifitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati

Indikator Kinerja Utama 1. Efektifitas pengendalian resiko masuk dan keluarnya HPHK dan OPTK, serta pengawasan keamanan hayati 2. Efektifitas pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap ekspor MP OPTK dan keamanan hayati 3. Tingkat kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian

Sumber Data Sekretariat Badan

Sekretariat Badan

Sekretariat Badan

191

M.1 Sekretariat Badan 1.

Tugas : Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan Karantina pertanian

2.

Fungsi: a. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program di bidang perkarantinaan hewan dan tumbhan, serta pengawasan keamanan hayati b. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan c. Evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan urusan kepegawaian d. Penyusunan rancangan peraturan dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik e. Pelaksanaan urusan tata usaha Badan Karantina Pertanian

3.


No 1.

Sasaran


Sumber Data

Meningkatnya kualitas kinerja manajemen dalam mendukung penyelenggaraan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati

1. Kualifikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinatah (SAKIP) baik 2. Terpenuhinya SDM yang sesuai dengan standar kompetensi Barantan 3. Indeks Budaya Kerja

Inspektorat Jenderal (Itjen)

4. Tingkat penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati 5. Tingkat kepedulian masyarakat terhadap perkarantinaan dan keamanan hayati

Sekretariat Badan

Sekretariat Badan

Sekretariat Badan

Sekretariat Badan

192

M.2 Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani 1.

Tugas : Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani

2.

Fungsi: a. Penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantinaan hewan hidup b. Penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perkarantinaan produk hewan c. Penyusunan kebijakan teknis pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengawasan invasive alien species, agensia hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain impor, ekspor serta antar area.


No 1.

Sasaran Kebijakan teknis yang efektif dalam operasional pencegahan masuk, menyebar dan keluarnya HPHK, Pangan Hewani yang tidak aman serta media lain yang mengancam kelestarian sumberdaya hayati hewani dan kesehatan pangan hewani

Indikator Kinerja Utama Kebijakan teknis operasional karantina hewan dan keamanan hayati hewani yang dihasilkan/disempurnakan dan dapat berimplementasi

Sumber Data Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani

193

M.3

Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan hayati Nabati 1.

Tugas: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati.

2.

Fungsi: a. Penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan serta evaluasi di bidang perkarantinaan tumbuhan benih b. Penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantinaan tumbuhan non benih c. Penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan, serta evaluasi di bidang pengawasan pangan segar asal tumbuhan, invasive alien species agensia hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain impor, ekspor serta antar area.

3.


No 1.

Sasaran Kebijakan teknis yang efektif dalam operasional pencegahan masuk, menyebar dan keluarnya OPTK, Pangan Nabati yang tidak aman serta media lain yang mengancam kelestarian sumberdaya hayati tumbuhan dan kesehatan pangan nabati

Indikator Kinerja Utama Kebijakan teknis operasional karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati yang dihasilkan/disempurnakan dan dapat diimplementasi

Sumber Data Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati

194

M.4 Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan 1.

Tugas: Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan penindakan, dan pelaksanaan kerjasama, serta pengelolaan informasi perkarantinaan

2.

Fungsi: a. Penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantaua, dan evaluasi di bidang pengawasan dan penindakan perkarantinaan b. Pelaksanaan kerjasama perkarantinaan c. Pengelolaan informasi perkarantinaan

3.


No

1.

2.

3.

Sasaran


Sumber Data

Kebijakan teknis pengawasan dan penindakan yang dapat mendukung meningkatnya kepatuhan pengguna jasa karantina dan integritas petugas karantina Kerjasama yang kondusif dalam mendukung efektifitas perumusan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan pertanian

Kebijakan pengawasan dan penindakan karantina hewan/karantina tumbuhan/keamanan hayati yang dapat diimplementasikan

Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan (PKKIP)

Pemanfaatan dokumen Kerjasama SPS dan dokumen kerjasama operasional yang dihasilkan dalam perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan dan pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati Peningkatan infrastruktur sistem informasi dan akses informasi instansi terkait, pengguna jasa dan unit kerja lingkup Badan Karantina Pertanian melalui jaringan pusat data karantina pertanian


Sistem informasi yang optimal dalam mendukung kinerja manajemen dan operasional karantina


195

A. UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PUSAT A.1 Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian 1.

Tugas Melaksanakan uji standar, uji rujukan, dan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati.

2.

Fungsi: a. Penyusunan program, sistem informasi dan dokumentasi pelaksanaan uji standar, uji rujukan, dan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati b. Pelaksanaan uji standar laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati c. Pelaksanaan uji rujukan atas hasil uji laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati d. Pelaksanaan uji konfirmasi hasil pemantauan hama penyakit hewan (HPH)/hama penyakit hewan karantina (HPHK), Organisme pengganggu tumbuhan (OPT)/organisme pangganggu tumbuhan karantina (OPTK) e. Pelaksanaan uji profisiensi dan uji banding antar laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati f. Pelaksanaan uji profisiensi dan uji banding antar laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati g. Pelaksanaan pembuatan koleksi standar HPH/HPHK dan OPT/OPTK h. Pelaksanaan pengembangan dan uji coba teknik dan metode pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, dan pemusnahan HPH/HPHK dan OPT/OPTK i. Penyusunan standarisasi sumberdaya manusia, metode, alat dan bahan laboratorium karantina hewan, karantina tumbhan dan keamanan hayati] j. Pelaksanaan validasi/verifikasi metode, alat dan bahan uji laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati k. Pemberian pelayanan uji standar, uji rujukan dan fasilitasi penyusunan bahan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium karantina hewan, karantin atumbuhan dan keamanan hayati l. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBUSKP

196

A.2

Balai Uji Terap, Teknik dan Metode Karantina Pertanian

1.

Tugas: Melaksanakan uji terap dan diseminasi penerapan teknik dan metode perkarantinaan sesuai standar internasional

2.

Fungsi: a. Penyusunan rencana kerja, program dan anggaran b. Pelaksanaan kerjasama dalam rangka kerja uji terap dan diseminasi penerapan teknik dan metode karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati c. Pelaksanaan uji terap teknik dan metode karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati sesuai standar internasional d. Pelaksanaan bimbingan teknis penerapan teknik dan metode karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati sesuai standar internasional e. Pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi hasil uji terap teknik dan metode karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai

3.


No 1.

Sasaran


Sumber Data

Penyelenggaraan laboratorium yang berkualitas dalam mendukung efektifitas penilaian dan pengendalian resiko ditempat pemasukkan dan pengeluaran

1. Jml Uji Terap teknik dan metoda tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati yang dapat diterapkan, dan jumlah desiminasi teknik dan metode yang dapat diimplementasikan (paket) 2. Jumlah sampel lab. yang diperiksa sesuai ruang lingkup pengujian (Uji Standar, rujukan, konfirmasi dan profisiensi) 3. Jumlah laboratorium karantina yang diakreditasi sesuai rencana

Laporan evaluasi Kinerja (BUTTMKP)

Laporan evaluasi Kinerja (BBUSKP)

Laporan evaluasi Kinerja (BBUSKP)

197

B. UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DAERAH 1.

Tugas: Melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani/nabati.

2.

Fungsi : a. Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan b. Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) c. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK d. Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK e. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati f. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan g. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati h. Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi , dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan i. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan nabati j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

3.


No

1.

Sasaran


Sumber Data

Pelayanan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati yang efektif

Realisasi target sertifikasi dalam pelaksanaan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati Tingkat kesesuaian operasional tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap kebijakan standar teknik dan metode yang diberlakukan

PKKIP

Prosentase penolakan kiriman barang ekspor yang disertifikasi karantina pertanian Peningkatan Indesk kepuasan dan kepatuhan pengguna jasa

PKKIP

LHP Itjen dan Laporan evaluasi kinerja

Sekretariat Badan

198

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN

Recommend Documents