INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN PER TAHUN

LAMPIRAN A

INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019 PER TAHUN

NO.

SASARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (OUTCOME)

SATUAN

TAHUN 2014 (BASELINE)

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

TAHUN 2019

2015-2019

CAPAIAN S/D 2019

META INDIKATOR

I. Keselamatan dan Keamanan 1 Menurunnya angka kecelakaan transportasi

1 Ratio kejadian kecelakaan transportasi nasional a. Transportasi Perkeretaapian

Ratio kecelakaan/ 1 juta km Ratio kejadian kecelakaan/ 10.000 Freight c. Transportasi udara Rasio kejadian/ 1 juta fligth 2 Jumlah pedoman standar keselamatan Dokumen 3 Jumlah sarana dan prasarana keselamatan Meter2 m1 unit/ paket 4 Jumlah gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi Jumlah Kejadian / Tahun

0,65

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

1,080

0,972

0,875

0,788

0,709

0,638

0,638

0,638

6,56

4,41

3,92

3,43

2,94

2,45

2,45

2,45

7 400.000 20.000 6.576 16

27 435.000 20.500 6.277 332

26 3.266.250 30.000 13.322 299

26 3.266.250 50.000 15.446 270

27 3.266.250 100.000 15.641 244

28 3.266.250 150.000 15.608 221

134 13.500.000 350.500 65.705 221

141 13.900.000 370.500 72.281 221

Dokumen

19

23

15

15

15

15

83

102

%

50,07

54,70

59,37

64,03

68,70

73,33

73,33

73,33

Orang

926.443

266.844

284.304

284.623

289.688

294.750

1.420.209

2.346.652

%

n/a

70

75

75

80

80

80

80

(Jumlah Permanfaatan Penelitian/Jumlah Total Penelitian)x100%

Nilai RB

42 ( C )

71,8 (BB)

74 (BB)

77 (BB)

80 (A)

100 (A)

100 (A)

100 (A)

Hasil penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Kemenpan RB

Rp. Triliun

162,6

208,2

266,5

341,1

436,6

558,9

558,9

721,5

Nilai Aset Negara yang berhasil diinventarisasi

Opini BPK Nilai AKIP

WTP B

WTP A (80) 15

WTP A (82,5) 15

WTP AA (85,25) 15

WTP AA

n/a

WTP A (77,5) 27,5

WTP AA

Prosentase (%)

WTP A (75) 27,5

100

100

Nilai KIP

95,2

96

97

98

99

100

100

100

Rata-rata Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenhub tiap Unit Eselon II Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Sekretariat Jenderal (Jumlah Jenis Perijinan yang disederhanakan/Total Jumlah Perijinan)x100% Nilai Keterbukaan Informasi Publik

b. Transportasi laut

2 Menurunnya Jumlah Gangguan Keamanan dalam Penyelenggaraan Transportasi

[(Jumlah Kejadian Kecelakaan/1 Juta Km)/(Total Kejadian Kecelakaan/1 Juta Km)]x100% Rasio kejadian kecelakaan pada setiap 10.000 freight (Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan) (Jumlah Kejadian Kecelakaan /1 Juta Flight)/(Total Kejadian Kecelakaan/1 Juta Flight) Jumlah dokumen yang disusun Jumlah sarana dan prasarana keselamatan

Jumlah Kejadian Gangguan/Tahun

II. Pelayanan 3 Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi

5 Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi

4 Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan

7 Peningkatan Jumlah Lulusan SDM Transportasi Bersertifikat:

5 Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan

8 Persentase pemanfaatan penelitian yang dijadikan bahan rekomendasi kebijakan

6 Kinerja Prasarana Transportasi

9 Penuntasan pelaksanaan reformasi birokrasi 6 Meningkatnya kinerja Kementerian Perhubungan dalam 10 Nilai aset negara yang berhasil diinventarisasi sesuai kaidah pengelolaan BMN mewujudkan good governance 11 Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan 12 Nilai AKIP Kementerian Perhubungan 13 Jumlah penyederhanaan perijinan di lingkungan Kementerian Perhubungan 14 Keterbukaan Informasi Publik

Lampiran A - Indikator Kinerja Utama

1 dari 3

Jumlah dokumen yang disusun Transportasi Laut (Waiting Time, Approach Time, Effective Time )

Jumlah Lulusan SDM Transportasi

Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

NO.



Meningkatnya 15 Jumlah peraturan perundang-undangan di sektor transportasi I. 7Keselamatan dan Keamanan penetapan dan yang ditetapkan (selain keputusan menteri) kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan

8 Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor tansportasi

16 Jumlah emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi nasional yang dapat diturunkan


TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

TAHUN 2019

2015-2019

CAPAIAN S/D 2019

Peraturan

100

100

50

50

50

50

300

300

Juta ton CO2e

4,746

2,708

5,303

8,349

11,777

18,962

18,962

18,962

META INDIKATOR Jumlah Peraturan Diterbitkan

Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca yang dapat diturunkan dengan pendekatan sebagai berikut : G = A.S.I.F G = Jumlah Emisi (Ton CO2) A = Tingkat Aktivitas Perjalanan (Ton-Km, Km-Kendaraan, Penumpang-Km) S = Struktur Moda (1/Ton-Km, 1/Km-Kendaraan, 1/PenumpangKm) I = Intensitas Bahan Bakar (Liter) ; F = Faktor Emisi (Ton Carbon)

17 Jumlah prasarana yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan 9

SATUAN

Meningkatnya 18 Persentase Rekomendasi Hasil Audit yang ditindaklanjuti kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan clean governance

19 Jumlah Pegawai Inspektorat Jenderal yang memiliki sertifikat JFA

Lokasi/Unit

2.313

234

1.171

2.183

5.221

5.179

13.988

16.301

Jumlah Lokasi/ Unit yang menerapkan teknologi ramah lingkungan

%

25.70

25

30

40

55

75

75

75

(Jumlah Rekomendasi Hasil Audit yang ditindaklanjuti/Jumlah Rekomendasi Hasil Audit)x100%

Orang

116

125

145

160

175

190

190

190

Jumlah Orang

Terminal/Dermaga/ Bandara/Pelabuhan

367

436

209

273

247

255

414

541

Jumlah prasarana yang dibangun/ dikembangkan

Km'sp Rute Bus/Unit/Kapal

5.434 n/a 440

186,99 5 1.170

409,65 7 654

724,43 9 639

900,33 11 575

1036,6 13 617

3.258 13 3.485

8.692 13 3.955

Proyek

2

3

4

6

5

5

17

19

Jumlah Proyek KPS

Trayek/ Lintas/ Rute

632

736

798

863

923

984

984

984

Jumlah Rute Angkutan Perintis


49

48

48

50

51

53

55

56

Jumlah Rute

Lokasi

23

26

30

33

37

42

42

42

Jumlah Lokasi

III. Kapasitas Transportasi 20 Peningkatan kapasitas prasarana 10 Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, 21 Peningkatan kapasitas sarana: perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya wilayah 22 Terselenggaranya Proses Kerjasama Pemerintah Swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi timur Indonesia

23 Jumlah lintasan/ rute angkutan perintis 11 Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan 24 Jumlah lintasan/ rute angkutan perintis menjadi komersial bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya wilayah timur Indonesia

25 Jumlah wilayah perkotaan yang menerapkan sistem angkutan 12 Meningkatnya pelayanan angkutan massal berbasis jalan dan kereta api umum massal perkotaan


2 dari 3

Jumlah sarana yang dibangun/ dikembangkan


SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA NO. KEMENTERIAN (OUTCOME) 12 Meningkatnya PERHUBUNGAN pelayanan angkutan umum massal 26 Modal share ( pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di I. Keselamatan dan Keamanan perkotaan Kota Megapolitan/Metropolitan/ Besar khusus BRT

13 Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan

27 Jumlah kota yang menerapkan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS) di seluruh ibukota provinsi/ kota besar/ kota metropolitan


SATUAN


TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

TAHUN 2019

2015-2019

CAPAIAN S/D 2019

%

2

4

6

8

10

12

12

12

(Modal Share Angkutan Umum Perkotaan (Pangsa Pasar) Tergunakan)/Jumlah Angkutan Umum) x 100%

Lokasi

20

25

27

34

42

50

50

50

Jumlah lokasi yang menerapkan ATCS

3 dari 3

META INDIKATOR


LAMPIRAN A1

RINCIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019 PER TAHUN SASARAN NO. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN


SATUAN


TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

TAHUN 2019

2015-2019

CAPAIAN S/D 2019

0.65

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

KEGIATAN STRATEGIS

I. Keselamatan dan Keamanan 1 Menurunnya angka kecelakaan transportasi

1

Ratio kejadian kecelakaan transportasi nasional a. Transportasi Perkeretaapian

Ratio kecelakaan/ 1 juta km

Peningkatan/rehabilitasi jalur KA sepanjang 1225 Km'sp Peningkatan/rehabilitasi jembatan KA sepanjang 269 Unit Peningkatan/rehabilitasi persinyalan, dan telekomunikasi KA sebanyak 41 Paket Pelaksanaan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara Pembinaan bidang keselamatan perkeretaapian sebanyak 22 Paket Pengamanan perlintasan sebidang


Ratio kejadian kecelakaan/ 10.000 Freight

1,080

0,972

0,875

0,788

0,709

0,638

0,638

0,638

Rasio kejadian/ 1 juta fligth

6,56

4,41

3,92

3,43

2,94

2,45

2,45

2,45

Jumlah pedoman standar keselamatan

Dokumen

7

27

26

26

27

28

134

141

a. Transportasi darat

Dokumen

1

2

4

4

4

4

18

19

Penyusunan dokumen Studi/Kajian/Desain/Norma/Standar/ Pedoman/ Kriteria/Prosedur terkait keselamatan bidang Perhubungan Darat

b. Transportasi perkeretaapian

Dokumen

1

1

-

-

-

-

1

2

Penyusunan dokumen Studi/Kajian/Desain/Norma/Standar/ Pedoman/ Kriteria/Prosedur terkait keselamatan bidang Perkeretaapian

c. Transportasi laut

Dokumen

3

11

11

11

11

11

55

58

Penyusunan Pedoman dan Standar; Penerbitan Surat Edaran dan SK Dirjen

d. Transportasi udara

Dokumen

2

13

11

11

12

13

60

62

Penyusunan dokumen Studi/Kajian/Desain/Norma/Standar/ Pedoman/ Kriteria/Prosedur terkait keselamatan bidang Perhubungan Udara

Meter2

400.000

435.000

3.266.250

3.266.250

3.266.250

3.266.250

13.500.000

13.900.000

m1 unit/Paket

20.000 6.576

20.500 6.277

30.000 13.322

50.000 15.446

100.000 15.641

150.000 15.608

350.500 65.705

370.500 72.281

c. Transportasi udara 2

3

Pengadaan fasilitas dan peralatan bidang keselamatan perkeretaapian sebanyak 95 paket Pengawasan, Pemenuhan dan Pemeliharaan Pada SBNP, GMDSS, VTS, Kapal Patroli, Kapal Kenavigasian serta Alur Pelayaran

Jumlah sarana dan prasarana keselamatan

Pengadaan fasilitas dan peralatan bidang keselamatan penerbangan



1 dari 7


SASARAN NO. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN


I. Keselamatan dan Keamanan

SATUAN


TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

TAHUN 2019

2015-2019

CAPAIAN S/D 2019

KEGIATAN STRATEGIS

Meter2

400.000

435.000

3.266.250

3.266.250

3.266.250

3.266.250

13.500.000

13.900.000

Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan : Marka Jalan Tepi dan Tengah

2) Jumlah Rambu Lalu Lintas

Unit

800

900

2.025

2.025

2.025

2.025

9.000

9.800

Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan : Rambu Jalan

3) Jumlah APILL

Unit

50

145

200

300

450

500

1.595

1.645

Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan : Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas/ Traffic Light

4) Jumlah Alat Penerangan Jalan Umum

Unit

2.500

3.000

10.500

10.500

10.500

10.500

45.000

47.500

Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan : Penerangan Jalan

5) Jumlah Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (Fasilitas UPPKB)

Unit

0

2

1

15

20

30

68

68

Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan : fasilitas UPPKB

6) Jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (guard rail )

m1

20.000

20.500

30.000

50.000

100.000

150.000

350.500

370.500

Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan : Guard Rail

7) Jumlah SBNP dan Rambu Sungai

Unit

130

1.646

29

2.039

2.078

2.036

7.828

7.958

Unit Unit Unit

106 1.722 29

25 1.143 23

29 0 71

39 2.000 90

78 2.000 109

36 2.000 126

207 7.143 112

313 8.865 141

1) Jumlah Marka Jalan

- SBNP - Rambu Sungai b. Transportasi perkeretaapian 1)

Tingkat Ketersediaan fasilitas dan peralatan peningkatan keselamatan & SDM perkeretaapian

Unit

29

18

67

87

106

124

95

124

Pengadaan fasilitas dan peralatan bidang keamanan perkeretaapian

2)

Tingkat Ketersediaan ATP

Unit

0

5

4

3

3

2

17

17

Pengadaan perangkat Automatic Train Protection (ATP)

Unit Unit Unit Unit Unit

2.755 2.269 73 34 315 64

322 206 23 6 77 38 39 10

288 137 23 3 105 30 30 45 20

345 137 55 4 124 35 30 59 25

324 137 26 20 115 17 31 67 26

260 137 16 2 83 9 74 22

1.257 754 143 35 284 120 100 284 41

4.012 3.023 216 69 599

-

10

10

10

11

11

-

-

-

5

5

-

-

-

312

239

5 208

10 132

15 135

11 131

41 845

1.157

c. Transportasi laut 1) Jumlah Pembangunan SBNP 2) Jumlah Pembangunan dan Upgrade GMDSS 3) Jumlah Pembangunan dan Upgrade VTS 4) Jumlah Pembangunan/ Lanjutan/ Penyelesaian Kapal - Pembangunan Baru Kapal Patroli - Lanjutan Pembangunan Kapal Patroli - Penyelesaian Pembangunan Kapal Patroli Jumlah Pembangunan/ Lanjutan/ Penyelesaian Kapal 5) Kenavigasian - Pembangunan Baru Kapal Negara Kenavigasian

Unit

- Lanjutan Pembangunan Kapal Negara Kenavigasian - Penyelesaian Pembangunan Kapal Negara Kenavigasian d. Transportasi udara

2 Menurunnya Jumlah Gangguan Keamanan dalam Penyelenggaraan Transportasi

4

Paket

105

-Jumlah peningkatan fasilitas pelayanan darurat

Paket

88

53

44

42

37

36

212

300

-Jumlah peningkatan fasilitas keamanan penerbangan

Paket

224

186

164

90

98

95

633

857

Jumlah gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi

Jumlah Kejadian / Tahun

16

332

299

270

244

221

221

221

a. Transportasi perkeretaapian (pelemparan batu)


n/a

320

288

260

234

211

211

211



8

7

6

5

5

5

5

5


Pembangunan SBNP dan Rambu Sungai

2 dari 7

Pembangunan SBNP Pembangunan GMDSS Pembangunan VTS Pembangunan kapal patroli

Pembangunan kapal kenavigasian

Pengadaan fasilitas dan peralatan bidang keamanan penerbangan (Fas. Keamanan dan PK-PPK)

Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian Pelaksanaan Patroli dan Pengawasan Pada Jalur Lalu Lintas Pelayaran


2 Menurunnya Jumlah Gangguan Keamanan dalam Penyelenggaraan SASARAN NO. Transportasi KEMENTERIAN



TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

TAHUN 2019

2015-2019

CAPAIAN S/D 2019


8

5

5

5

5

5

5

5

Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi

Dokumen

19

23

15

15

15

15

83

102


Dokumen

3

5

4

4

4

4

21

24

Penyusunan dokumen Studi/Kajian/Desain/Norma/Standar/ Pedoman/ Kriteria/Prosedur bidang Perhubungan Darat

b. Transportasi perkeretaapian (penyempurnaan/revisi)

Dokumen

2

2

-

-

-

-

2

4

Penyusunan dokumen Studi/Kajian/Desain/Norma/Standar/ Pedoman/ Kriteria/Prosedur bidang lalu lintas dan angkutan kereta api (terkait SPM, penyelenggaraan PSO dan KA Perintis)


Dokumen

4

6

6

6

6

6

30

34

Penyusunan Pedoman dan Standar; Penerbitan Surat Edaran dan SK Dirjen


Dokumen

10

10

5

5

5

5

30

40

Penyusunan dokumen Studi/Kajian/Desain/Norma/Standar/ Pedoman/ Kriteria/Prosedur bidang Perhubungan Udara

% % % %

50,07 36,8 43,7 69,7

54,70 43,4 48,9 71,8

59,37 50,10 54,2 73,8

64,03 56,7 59,5 75,9

68,70 63,4 64,8 77,9

73,33 70 70 80

73,33 70 70 80

73,33 70 70 80

Peningkatan Jumlah Lulusan SDM Transportasi Bersertifikat:

Orang

926.443

266.844

284.304

284.623

289.688

294.750

1.420.209

2.346.652

a. SDM Aparatur Kemenhub (termasuk berasal Dishub)

Orang

35.925

13.588

14.765

14.725

14.745

14.745

72.568

108.493

Terbangunnya Kampus Terpadu SDM Transportasi (ATKP Makassar)

b. SDM yang berasal dari Masyarakat

Orang

890.518

253.256

269.539

269.898

274.943

280.005

1.347.641

2.238.159

Terbangunnya Kampus Terpadu SDM Transportasi (PIP Makassar)

PERHUBUNGAN

I. Keselamatan dan Keamananc. Transportasi udara

SATUAN

KEGIATAN STRATEGIS Pembangunan fasilitas keamanan penerbangan

II. Pelayanan 3 Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi

5

6

4 Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah

7

& kompetensi sesuai dengan kebutuhan

5 Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan

8

Kinerja Prasarana Transportasi Transportasi Laut 1) Pencapaian Waiting Time (WT) 2) Pencapaian Approach Time (AT) 3) Pencapaian Effective Time (ET)

Persentase pemanfaatan penelitian yang dijadikan bahan rekomendasi kebijakan

%

n/a

70

75

75

80

80

80

80

Pengawasan Operasional Bongkar Muat di Pelabuhan Berdasarkan Ketentuan Yang Ditetapkan

Terbangunnya Kampus BP2TD di Bali Terbangunnya Kampus Baru Akademi Perkeretaapian di Madiun & Kampus Lainnya Perencanaan transportasi dengan menyusun dokumen perencanaan yang menjadi kebutuhan Ditjen, seperti penyusunan Rencana Induk (Terminal/ Bandara/ Pelabuhan/ Stasiun) & Tatrawil/ Tatralok Pengembangan klinik transportasi dengan memberikan pelayanan penelitian dan pengembangan kepada daerah yang memerlukan kajian dalam menyelesaikan permasalahan transportasi di daerah, sehingga dapat menjadi masukan dalam perumusan kebijakan oleh Pemerintah Daerah


3 dari 7




SATUAN


TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

TAHUN 2019

2015-2019

CAPAIAN S/D 2019

Penyusunan NSPK dilakukan dalam memenuhi amanat/ turunan peraturan-perundangan

I. Keselamatan dan Keamanan

6 Meningkatnya kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance

9

Penuntasan pelaksanaan reformasi birokrasi

KEGIATAN STRATEGIS

Nilai RB

42 ( C )

71,8 (BB)

74 (BB)

77 (BB)

80 (A)

100 (A)

100 (A)

100 (A)

Pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi, penyusunan roadmap reformasi birokrasi, dan sosialisasi pelaksanaan reformasi birokrasi

10 Nilai aset negara yang berhasil diinventarisasi sesuai kaidah pengelolaan BMN

Rp. Triliun

162,6

208,2

266,5

341,1

436,6

558,9

558,9

721,5

Penyusunan Laporan SIMAK BMN Tahunan

11 Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan

Opini BPK

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan berbasis akrual yang tepat waktu, relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami Sosialisasi kegiatan akuntansi dan sistem prosedur keuangan berbasis akrual tindak lanjut hasil pemeriksaan dari aparat internal maupun eksternal yang cepat dan tepat Pembekalan pengelola anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan

12 Nilai AKIP Kementerian Perhubungan

Nilai AKIP

B

A (75)

A (77,5)

A (80)

A (82,5)

AA (85,25)

AA

AA

Prosentase (%)

n/a

27,5

27,5

15

15

15

100

100


Prosentase (%)

n/a

50

50

0

0

0

100

100

Pengawasan Penerbitan Perizinan Sesuai Ketentuan Yang Ditetapkan

b. Transportasi perkeretaapian

Prosentase (%)

n/a

20

20

20

20

20

100

100

Pembinaan penyelenggaraan prasarana, sarana dan LLAKA


Prosentase (%)

n/a

20

20

20

20

20

100

100



Prosentase (%)

n/a

20

20

20

20

20

100

100


Nilai KIP

95,2

96

97

98

99

100

100

100

Pengembangan sistem basis data yang dapat diakses oleh publik

Peraturan

100

100

50

50

50

50

300

300

Perencanaan, persiapan, dan pembahasan rancangan peraturan; Pengesahan oleh Menhub; Pengundangan oleh Menkumham; Penyebarluasan peraturan yang telah diundangkan melalui Portal Kemenhub dan kegiatan sosialisasi; Evaluasi peraturan melalui uji petik dan rapat koordinasi teknis.

13 Jumlah penyederhanaan perijinan di lingkungan Kementerian Perhubungan

14 Keterbukaan Informasi Publik

7 Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan

Pengelolaan dan penatausahaan BMN di lingkungan Kementerian Perhubungan Pelaksanaan e-performance di lingkungan Kementerian Perhubungan

15 Jumlah peraturan perundang-undangan di sektor transportasi yang ditetapkan (selain keputusan menteri)


4 dari 7




SATUAN


TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

TAHUN 2019

2015-2019

CAPAIAN S/D 2019

KEGIATAN STRATEGIS

Juta ton CO2e

4,746

2,708

5,303

8,349

11,777

18,962

18,962

18,962

Dengan penerapan teknologi ramah lingkungan maka akan semain besar jumlah emisi GRK sektor transportasi yang dapat diturunkan

Juta ton CO2e

0,172

0,39

0,68

0,94

1,18

1,33

1,33

1,33

Kegiatan Smart Driving, Pengadaan Bus BRT, Pembangunan Trotoar / fasilitas integrasi moda dan jalur sepeda, Sistem APILL terkoordinasi, Andalalin

Juta ton CO2e

0,042

0,259

0,476

0,693

0,91

1,127

1,127

1,127

Pembangunan listrik aliran atas KA sepanjang 300 Km'sp

c. Transportasi Laut

Juta ton CO2e

0,28

0,336

0,392

0,448

0,504

0,56

0,56

0,56

Pengadaan SBNP Bertenaga Genset menjadi Solar Cell, Efisiensi Operasional Bongkar Muat di Pelabuhan

d. Transportasi Udara

Juta ton CO2e

4,252

1,723

3,755

6,268

9,183

15,945

15,945

15,945

Lokasi/Unit

2.401

236

1.171

2.183

5.221

5.179

13.990

16.391

unit unit

106 0

25 0

1.029 1.000

2.039 2.000

5.078 5.000

5.036 5.000

13.207 13.000

13.313 13.000

Unit Lokasi

106 1

25 0

29 0

39 2

78 1

36 1

207 4

313 5

c. Transportasi Laut SBNP Solar Cell

Unit Unit

2.269 2.269

206 206

137 137

137 137

137 137

137 137

754 754

3.023 3.023

d. Transportasi Udara

Lokasi

25

5

5

5

5

5

25

50

Penerapan bandara dengan konsep eco-airport

%

25.70

25

30

40

55

75

75

75

Pelaksanaan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Orang

116

125

145

160

175

190

190

190

Pelaksanaan Diklat JFA bekerja sama dengan Instansi terkait

Terminal/Dermag a/Bandara/Pelabu han

227

436

209

273

247

255

414

541

Km'sp

5.434

186,99

409,65

724,43

900,33

1036,6

3.258

8.692

Menurunnya 16 Jumlah emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi I. 8Keselamatan dan Keamanan emisi gas rumah nasional yang dapat diturunkan kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya a. Transportasi Darat penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor tansportasi. b. Transportasi Perkeretaapian

17 Jumlah prasarana yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan a. Transportasi Darat 1) Penerangan Jalan Umum listrik yang dilengkapi dengan sensor 2) SBNP b. Transportasi Perkeretaapian

9

Meningkatnya 18 Persentase Rekomendasi Hasil Audit yang ditindaklanjuti kualitas kinerja pengawasan dalam rangka 19 Jumlah Pegawai Inspektorat Jenderal yang memiliki sertifikat mewujudkan JFA * clean governance III. Kapasitas Transportasi

20 Peningkatan kapasitas prasarana: 10 Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan Lampiran A -khususnya Indikator Kinerja Utama wilayah timur Indonesia

5 dari 7

Inisiatif modernisasi sarana pesawat udara, inisiatif penggunaan bahan bakar aviation biofuel dan biodiesel, inisiatif efisiensi operasional pesawat udara, inisiatif air traffic management dan PBN, Inisiatif penggunaan energi terbarukan dan eco-airport.

Pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum listrik yang dilengkapi dengan sensor Pembangunan SBNP Pembangunan listrik aliran atas KA (Jabodetabek, Yogyakarta - Solo, Bandung, Surabaya, Medan) sepanjang 300 Km'sp - merupakan elektrifikasi Pengadaan SBNP yang menggunakan teknologi solar cell


10 Meningkatnya SASARAN layanan NO. transportasi KEMENTERIAN di PERHUBUNGAN daerah rawan


SATUAN


TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

TAHUN 2019

2015-2019

CAPAIAN S/D 2019

Rute Terminal

n/a 17

5 1

7 7

9 7

11 12

13 14

13 41

13 58

Jumlah pembangunan/ pengembangan dermaga sungai dan danau

Dermaga

46

14

0

37

19

23

93

139

Pembangunan dan Dermaga Sungai dan Danau

Jumlah pembangunan/ pengembangan Dermaga Penyeberangan untuk menghubungkan seluruh lintas penyeberangan sabuk Utara, Tengah, dan Selatan serta poros – poros penghubungnya d. Terbangunnya jalur kereta api e. Jumlah pembangunan/ lanjutan/ penyelesaian dan pengembangan Pelabuhan laut non komersial

Dermaga

62

13

0

26

12

14

65

127

Pembangunan dan Dermaga Penyeberangan

Km'sp Pelabuhan

5.434 n/a

186,99 306

409,65 100

724,43 100

900,33 100

1036,6 100

3.258 100

8.692 100

Rute

n/a

5

7

9

11

13

13

13

Bandara

100

100

100

100

100

100

100

100

bencana, I. Keselamatan dan Keamanan perbatasan, a. terluar, terpencil dan khususnya b. wilayah timur Indonesia c.

Jumlah pembangunan/peningkatan Terminal Penumpang Tipe A

f. Jumlah Rute Angkutan Laut Tetap dan Terartur dalam mendukung Tol Laut g. Jumlah pembangunan/ pengembangan Bandar udara 1) Pengembangan Bandara 2) Pembangunan Bandara Baru 21 Peningkatan kapasitas sarana:

2

2

2

3

4

4

15

17

1.170 1.050 9

654 530 24

639 530 25

575 530 31

617 530 73

3.485 3.170 162

3.955 3.473 204

100

70

-

-

103

157

Pembangunan dan Peningkatan / Rehab Terminal Penumpang

Pembangunan jalur kereta api sepanjang 3.258 Km'sp Pelaksanaan Pembangunan/ Lanjutan/ Penyelesaian Pelabuhan Baru dan Pengembangan Pelabuhan Existing tahun 2015 s/d 2019 sebanyak 500 kegiatan pada ± 100 lokasi pelabuhan Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan untuk mendukung Tol Laut Pembangunan/ pengembangan bandara eksisting, bandara baru dan bandara kargo

a. Jumlah BRT b. Jumlah sarana kereta api

Bus Unit

440 303 42

c. Jumlah Armada Kapal Negara Angkutan Laut Perintis

Kapal

54

103

-

100

-

-

-

-

-

-

-

70

-

-

-

-

-

3

30

70

-

-

103

Kapal

41

8

-

14

14

14

50

91

Proyek

2

3

4

6

5

5

17

19

a. Transportasi Perkeretaapian

Proyek

n.a

0

1

2

2

1

6

6

Pembinaan penyelenggaraan prasarana, sarana dan LLAKA yaitu (6 lokasi proyek terdiri atas: LRT cibubur, KA Batubara Kalteng, KA Batubara Muara enim-P.Baai, KA Bandara Soetta ExpressLine, Monorel Palembang, Monorel Bandung)

b. Transportasi Laut

Proyek

2

2

2

2

1

1

8

10

Meningkatkan Performance UPT Dan Menawarkan Kepada Investor

c. Transportasi Udara

Proyek

n.a

1

1

2

2

3

3

3

Penyiapan dokumen terhadap infrastruktur yang siap ditawarkan kepada swasta

Trayek/ Lintas/ Rute Trayek/ Lintas/ Rute

632

736

798

863

923

984

984

984

205

217

227

237

247

257

257

257

- Pembangunan Baru Kapal Negara Angkutan Laut Perintis - Lanjutan Pembangunan Kapal Negara Angkutan Laut Perintis - Penyelesaian Pembangunan Kapal Negara Angkutan Laut Perintis d. Jumlah kapal penyeberangan 22 Terselenggaranya Proses Kerjasama Pemerintah Swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi

11 Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya wilayah timur Indonesia

Bandara Bus/Unit/Kapal

KEGIATAN STRATEGIS

23 Jumlah lintasan/ rute angkutan perintis a. Angkutan Jalan


6 dari 7

Pengadaan Bus BRT Pengadaan sarana KA angkutan penumpang (APBN) Pengawasan dan Berkoordinasi Dengan Perusahaan Pelayaran

Pengadaan Kapal Penyeberangan

Subsidi Operasional Angkutan Perintis Jalan, Monitoring Keperintisan Jalan


11 Meningkatnya layanan SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA di NO. transportasi KEMENTERIAN (OUTCOME) daerah rawan PERHUBUNGAN bencana, b. Angkutan Penyeberangan perbatasan, I. Keselamatan dan Keamanan terluar, terpencil dan khususnya wilayah timur c. Angkutan Kereta Api Indonesia d. Angkutan Laut e. Angkutan Udara 24 Jumlah lintasan/ rute angkutan perintis menjadi komersial a. Angkutan Penyeberangan b. Angkutan Kereta Api c. Angkutan Udara 12 Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan

25 Jumlah wilayah perkotaan yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis jalan dan kereta api a. Transportasi Darat b. Transportasi Perkeretaapian

26 Modal share ( pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di Kota Megapolitan/Metropolitan/ Besar khusus BRT 27 Jumlah kota yang menerapkan pengaturan persimpangan 13 Meningkatnya aplikasi teknologi dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS) di seluruh informasi dan ibukota provinsi/ kota besar/ kota metropolitan skema sistem manajemen transportasi perkotaan



TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

TAHUN 2019

2015-2019

CAPAIAN S/D 2019

KEGIATAN STRATEGIS


178

210

225

240

250

261

261

261

Subsidi Operasional Angkutan Perintis Penyeberangan, Monitoring Keperintisan Penyeberangan

Trayek/ Lintas/ Rute Trayek/ Lintas/ Rute Trayek/ Lintas/ Rute Trayek/ Lintas/ Rute

1

3

5

6

7

8

8

8

Penyelenggaraan subsidi angkutan kereta api Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis Subsidi Operasional Angkutan Perintis Udara

SATUAN

84

89

113

140

167

193

193

193

164

217

228

240

252

265

265

265

49

48

48

50

51

53

55

56

48

48

48

49

49

50

50

50

Monitoring Kinerja

n/a

0

0

0

1

2

2

2

Monitoring Kinerja

1

0

0

1

1

1

3

4

Monitoring Kinerja

23

26

30

33

37

42

42

42

Lokasi Lokasi

18 5

21 5

23 7

25 8

27 10

29 13

29 13

29 13

%

2

4

6

8

10

12

12

12

Lokasi

20

25

27

34

42

50

50

50

Trayek/ Lintas/ Rute Trayek/ Lintas/ Rute Trayek/ Lintas/ Rute Lokasi

7 dari 7

Pengadaan Bus BRT Pembangunan listrik aliran atas KA (Jabodetabek, Yogyakarta - Solo, Bandung, Surabaya, Medan) sepanjang 300 Km'sp Pengadaan Bus BRT

Pengadaan dan Pemasangan ATCS di Ibukota Provinsi/ Kota-Kota Besar/ Kota – Kota Metropolitan


LAMPIRAN B

KERANGKA REGULASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019 UNIT PENANGGUNG JAWAB

UNIT TERKAIT/ INSTITUSI

TARGET PENYELESAIAN

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan RPP Ganti Rugi Kerugian Angkutan Jalan, Prioritas Tahun 2015 PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan RPP Keamanan dan Keselamatan LLAJ Menunggu keputusan 5 instansi pembina LLAJ mengenai leading sector RPP tersebut Pasal 209, mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup di bidang lalu lintas dan angkutan jalan RPP Dampak Lingkungan LLAJ Pasal 210, mengenai tata cara, persyaratan dan prosedur penanganan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan yang diakibatkan oleh kendaraan RPP Dampak Lingkungan LLAJ bermotor Pasal 218, mengenai tata cara dan kriteria pengenaan sanksi administratif RPP Dampak Lingkungan LLAJ Pasal 242, mengenai pemberian perlakuan khusus di bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada penyandang cacat, usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan orang sakit Pasal 244 ayat (2), mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Pasal 252, mengenai sistem informasi dan komunikasi lalu Iintas dan angkutan jalan RPP Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ Pasal 255, mengenai pengembangan sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan RPP Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ Pasal Dalam PP No. 51 Tahun 2013 Tentang Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi yang Mengamanatkan Penyusunan Peraturan Menteri Penyusunan Peraturan Menteri

Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat

Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat

Kemenhub Kemenhub

2019 2019


Kemenhub Kemenhub

2019 2019

Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat

Kemenhub Kemenhub Kemenhub

2019 2019 2019

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Penyusunan Peraturan Menteri RPM tentang Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor RPM tentang Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor RPM tentang Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor RPM tentang Persyaratan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan RPM tentang Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor RPM tentang Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor RPM tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor RPM tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor RPM tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor

Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat

Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat

Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

RPM tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor

Ditjen. Hubdat

Kemenhub

2019

12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pasal 6, mengenai tata cara, prosedur dan kerjasama penelitian pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi Pasal 16, mengenai jalur dan jenjang diklat transportasi Pasal 18 ayat (3), mengenai Persyaratan Pegawai Negeri yang menjadi peserta diklat Pasal 20, mengenai seleksi calon peserta diklat transportasi Pasal 23 mengenai meode diklat transportasi Pasal 27, mengenai tata cara penugasan Pasal 31 ayat (4), mengenai Pedoman pemberian ijazah dan sertifikat kompetensi Pasal 38 ayat (2), mengenai tata cara pemberian perlindungan terhadap kesehatan kerja Pasal 50 ayat (3), mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pasal 54, mengenai tata cara penyusunan sistem informasi manajemen penyelenggaraan Sumber Daya Manusia di bidang transportasi Pasal Dalam PP No. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan yang Mengamanatkan Penyusunan Peraturan Menteri Pasal 11, mengenai persyaratan teknis rangka landasan Pasal 42, mengenai tata cara pemasangan komponen pendukung Pasal 62, mengenai tata cara penggandengan kendaraan bermotor Pasal 72 ayat (3), mengenai kecepatan tertentu dan batas toleransi Pasal 75 mengenai pengaturan persyaratan laik jalan Pasal 79 mengenai pengaturan persyaratan teknis tambahan untuk sepeda motor Pasal 93, mengenai kendaraan khusus bagi penyandang cacat Pasal 130, mengenai bentuk dan tata cara penerbitan sertifikat uji tipe Pasal 139, mengenai tata cara penerbitan sertifikat registrasi Uji Tipe dan Uji Sampel Pasal 141 ayat (3), mengenai tata letak, ukuran, bentuk, jenis, tipe, peralatan, perlengkapan, konstruksi, bahan, spesifikasi teknis, pembangunan, penggunaan, pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian fasilitas Uji Tipe Kendaraan Bermotor Pasal 142 ayat (2), mengenai tipe, ukuran, bentuk, spesifikasi teknis, jumlah, kapasitas, teknologi yang digunakan, pembangunan, pengadaan, pemasangan, penggunaan, pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian peralatan Uji Tipe Kendaraan Bermotor Pasal 151 mengenai Pengaturan tata cara pemeriksaan dan pengujian berkala Kendaraan Bermotor. Pasal 153 ayat (5), mengenai tata cara pengajuan keberatan Pasal 157, mengenai kartu uji dan tanda uji Pasal 161 ayat (3), mengenai persyaratan teknis unit pelaksanaan Uji Berkala Pasal 164 ayat (3), mengenai spesifikasi teknis peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan peralatan pendukungnya Pasal 166 ayat (3), mengenai sistem informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor Pasal167 ayat (5), mengenai tata cara kalibrasi Pasal 171, mengenai kriteria, persyaratan, dan tata cara pengangkatan penguji serta tanda kualifikasi teknis penguji Pasal 172 ayat (7), Persyaratan teknis, klasifikasi, dan sertifikasi bengkel umum

RPM tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor RPM tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor RPM tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor RPM tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor RPM tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor RPM tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor RPM tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor RPM tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor Diatur oleh Permen di Bidang industri

Ditjend. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

21 22

Pasal 174 ayat (4), mengenai pemberian akreditasi dan penetapan bengkel umum menjadi unit pelaksana Uji Berkala Pasal 182, mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif

RPM tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor RPM tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor


Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub, Kemen. Perindustrian Kemenhub Kemenhub

NO

URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN

ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI

BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN A

Pasal Dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Iintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang Mengamanatkan Penyusunan Peraturan Pemerintah

1 2 3 4 5 6 7

Pengaturan Keselamatan LLAJ Pasal 150, mengenai angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dan trayek Pasal172, mengenai pengawasan muatan angkutan barang Pasal 185, mengenai pemberian subsidi penumpang angkutan umum Pasal 192, mengenai besarnya ganti kerugian oleh perusahaan angkutan umum kepada penumpang Pasal 193, mengenai besaran ganti kerugian oleh perusahaan angkutan umum kepada pengirim barang Pasal 205, mengenai penetapan rencana umum nasional keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dan kewajiban perusahaan angkutan umum membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan serta persyaratan alat pemberi informasi keselamatan lalu lintas

8 9 10 11 12 13 14 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Lampiran B - Kerangka Regulasi

1 dari 6

Penyusunan Peraturan Pemerintah

2019 2019


NO



UNIT PENANGGUNG JAWAB


TARGET PENYELESAIAN

Ditjen. Hubdat

Kemenhub

2019

Ditjen. Hubdat

Kemenhub

2019

Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat

Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub

2019 2019 2019 2019

RPM tentang Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di dalam dan di luar badan jalan. RPM tentang Penyelenggaraan Terminal RPM tentang Penyelenggaraan Terminal


Kemenhub Kemenhub

2019 2019

Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat

Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub

2019 2019 2019 2019 2019 2019

Ditjen. Hubdat

Kemenhub

2019

Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat


2019 2019 2019

Ditjen. Hubdat

Kemenhub

2019

Ditjen. Hubdat

Kemenhub

2019


Kemenhub Kemenhub

2019 2019

E

Pasal Dalam PP No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan penindakan Pelanggaran lalu lintasLALU dan LINTAS Angkutan Penyusunan Peraturan Menteri BIDANG DAN ANGKUTAN JALAN Jalan yang Mengamanatkan Penyusunan Peraturan Menteri Pasal 22 ayat (6), Mengenai Tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan RPM tentang Tata Cara Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran LLAJ Pasal 26 ayat (2), mengenai bentuk, ukuran, dan tata cara pengisian belangko tilang oleh penyidik pegawai negeri sipil RPM tentang Tata Cara Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran LLAJ Pasal Dalam PP No. 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Mengamanatkan Penyusunan Peraturan Menteri Penyusunan Peraturan Menteri

1 2 3 4

Pasal 16, mengenai tata cara penyusunan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 25, mengenai norma, standar, pedoman dan kriteria penetapan batas kecepatan Pasal 44 ayat (3), mengenai persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan lampu penerangan jalan Pasal 57 mengenai tata cara penempatan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan perlengkapan jalan

D 1 2

RPM tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ RPM tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan RPM tentang Alat Penerangan Jalan RPM tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan RPM tentang Alat Penerangan Jalan RPM Alat Pengawasan dan Pengawaman Jalan RPM tentang Fasilitas Untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat

5 6

Pasal 68, mengenai tata cara dan kriteria penetapan simpul dan lokasi terminal penumpang Pasal 72 mengenai Pengaturan luas, desain, dan jumlah fasilitas utama dan fasilitas penunjang untuk masing-masing tipe dan kelas Terminal.

7 8 9 10 11 12

Pasal 88, mengenai tata cara, persyaratan tekhnis dan sumber daya manusia penyelenggaraan terminal penumpang Pasal 93 mengenai Pengaturan luas, desain, dan jumlah fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal barang untuk umum. Pasal 99, mengenai tata cara persyaratan tekhnis penyelenggaraan terminal barang Pasal 111, mengenai persayaratan tekhnis fasilitas parkir di dalam dan di luar ruang milik jalan Pasal 112, mengenai tata cara perizinan fasilitas parkir umum di luar ruang milik jalan serta sanksi administratif Pasal 122, mengenai persyaratan tekhnis trotoar, lajur sepeda, tempat penyebrangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut Pasal Dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Iintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang Mengamanatkan Pembentukan Lembaga

RPM tentang Penyelenggaraan Terminal RPM tentang Penyelenggaraan Terminal Barang untuk umum RPM tentang Terminal Barang Untuk Kepentingan Sendiri RPM tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Umum RPM tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Umum RPM tentang Fasilitas Pendukung Penyelenggaraan LLAJ

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

G 1 2 3 H 1

Pasal 13 ayat (5), Tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (diatur lebih lanjut dalam PP No 37 Tahun 2011 Tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) Pasal Dalam PP No. 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas. Pasal 48 ayat (4) mengenai Pengaturan kriteria pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur wajib Andalalin. Pasal 50 ayat (3) mengenai Pengaturan persyaratan dan tata cara untuk memperoleh sertifikasi analisis dampak lalu lintas. Pasal 75 mengenai Pengaturan tata cara pelaksanaan pembatasan ruang parkir. Pasal Dalam PP No. 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan Pasal 40 mengenai Pengaturan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.

2

Pasal 46 mengenai Pengaturan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek.

3 4

Pasal 47 mengenai Pengaturan Angkutan Massal Pasal 54 mengenai Pengaturan Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.

5 6 7 8 9 10

Pasal 59 mengenai Pengaturan dokumen Angkutan orang dan/atau barang. Pasal 77 mengenai Pengaturan pengawasan muatan Angkutan barang. Pasal 80 mengenai Pengaturan persyaratan izin penyelenggaraan Angkutan orang dan/atau barang. Pasal 85 mengenai Pengaturan izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek. Pasal 86 mengenai Pengaturan tata cara dan persyaratan perizinan Angkutan orang tidak dalam Trayek. Pasal 87 mengenai Pengaturan persyaratan, tata cara pelelangan dan seleksi pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek.

Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat


2019 2019 2019 2019 2019 2019

11 12 13 14 15 16 17 18 19 I 1 J 1

Pasal 88 mengenai Pengaturan tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan Angkutan barang khusus. Pasal 98 mengenai Pengaturan perlakuan khusus kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit. Pasal 101 mengenai Pengaturan tarif Penumpang untuk Angkutan orang dalam Trayek kelas ekonomi. Pasal 103 mengenai Pengaturan tata cara perhitungan tarif Penumpang untuk Angkutan tidak dalam Trayek menggunakan taksi. Pasal 107 mengenai Pengaturan penetapan Trayek tertentu. Pasal 118 mengenai Pengaturan industri jasa Angkutan umum. Pasal 119 mengenai Pengaturan sistem informasi manajemen perizinan Angkutan. Pasal 120 mengenai Pengaturan peran serta masyarakat. Pasal 122 mengenai Pengaturan kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif. Pasal Dalam PP No. 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan Pasal 164 mengenai Pengaturan tata cara dan persyaratan penyelenggaraan pelabuhan untuk melayani angkutan penyeberangan. Pasal Dalam PP No. 20 Tahun 2009 Tentang Angkutan di Perairan Pasal 55 mengenai Pengaturan tata cara penetapan trayek angkutan sungai dan danau.

Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat

Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Ditjen. Hubdat

Kemenhub

2019

Ditjen. Hubdat

Kemenhub

2019

F 1


Peraturan Pemerintah/Peraturan Menteri/Peraturan Presiden

Penyusunan Peraturan Menteri Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Penyusunan Peraturan Menteri Semua amanat PP 74 Tahun 2014 direncanakan akan disusun dalam tiga Peraturan Menteri Perhubungan: RPM tentang Penylenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum RPM tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan RPM tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan

Penyusunan Peraturan Menteri Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Penyusunan Peraturan Menteri Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

2 dari 6


NO



A 1 2 3 4 B

BIDANG PERKERETAAPIAN BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Pasal dalam PP No. 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian yang mengamanatkan dibentuknya Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pasal 321 (6), mengenai persyaratan teknis. Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Pasal 329, mengenai izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum. Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Pasal 337, mengenai izin operasi prasarana perkeretaapian dan kerjasama penyelenggaraan prasarana perkeretaapian. Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Pasal 349, mengenai tata cara penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian dan kerjasama penyelenggaraan sarana perkeretaapian. Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Pasal dalam PP No 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api yang mengamanatkan dibentuknya Peraturan Menteri Penyusunan Peraturan Menteri

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Pasal 20, mengenai Prinsip Lalu Lintas Kereta Api Pasal 23, mengenai Kecepatan dan Frekuensi Kereta Api Pasal 29, mengenai Tata Cara dan Standar Pembuatan Gapeka Pasal 39, mengenai Pengaturan Perjalanan Kereta Api Pasal 47, mengenai Tata Cara Persiapan Perjalanan Kereta Api Pasal 50, mengenai Tata Cara Penempatan Lokomotif Dalam Rangakaian Kereta Api Pasal 52, mengenai Tata Cara Pemeriksaan Jalur Kereta Api Pasal 57, mengenai Tata Cara Hubungan Blok Pasal 68, mengenai Tata Cara Pemberangkatan Kereta Api Pasal 74, mengenai Tata Cara Kereta Api Dalam Perjalanan dan Perjalanan Kereta Api di Jalur Bergigi Pasal 77, mengenai Tata Cara Kereta Api Memasuki Stasiun Pasal 79, mengenai Tata Cara Penerimaan Kedatangan Kereta Api Berhenti Pasal 82, mengenai Tata Cara Kereta Api Berhenti dan Berjalan Langsung di Stasiun Pasal 84, mengenai Tata Cara Kereta Api Berhenti dii Stasiun akhir Pasal 88, mengenai Tata Cara Persilangan dan Penyusulan serta Penutupan dan Pembukaan Stasiun Operasi Pasal 91, mengenai Tata Cara Kereta Api Berhenti Luar Biasa Pasal 96, mengenai Tata Cara Pembatalan Perjalanan Kereta Api Pasal 105, mengenai Tata Cara Penanganan Bagian Kereta Api yang terputus Pasal 107, mengenai Tata Cara Penanganan Rinting Jalan Pasal 109, mengenai Tata Cara langsiran Jalan Pasal 119, Mengenai Tata Cara Pengaturan Awak Sarana Perkeretaapian Pasal 132, mengenai Tata Cara Angkutan Orang Pasal 167, mengenai tata cara pelaporan dan penanganan sanksi administratif pelanggaran angkutan kereta api Pasal 173, Mengeenai tata cara pemberian santunan, pengobatan dan besarnya ganti kerugian terhadap penumpang dan pihak ketiga

A 1 2 3 4 5 6 7 8

Pasal dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang Mengamanatkan Pembuatan PP Pasal 153, mengenai perjanjian kerja dan persyaratan fasilitas kesehatan penumpang Pasal 171, mengenai tata cara dan prosedur mengenai sanksi administratif Pasal 212, mengenai tata cara pelaksanaan keamanan dan ketertiban serta permintaan bantuan di pelabuhan Pasal 225, mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif Pasal 255, mengenai fungsi, kewenangan dan tugas mahkamah pelayaran serta tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif. Pasal 278, mengenai kewenangan penjaga lautdan pantai Pasal 279, mengenai identitas penjaga laut dan pantai Pasal 281, mengenai pembentukan serta organisasi dan tata kerja penjaga laut dan pantai

Rancangan (Sedang disusun) Rancangan (Sedang disusun) Rancangan (Sedang disusun) Rancangan (Sedang disusun) Rancangan (Sedang disusun) Rancangan (Sedang disusun) Rancangan (Sedang disusun) Rancangan (Sedang disusun) Rancangan (Sedang disusun) Rancangan (Sedang disusun) Rancangan (Sedang disusun) Rancangan (Sedang disusun) Rancangan (Sedang disusun) Rancangan (Sedang disusun) Rancangan (Sedang disusun) Rancangan (Sedang disusun) Rancangan (Sedang disusun) Rancangan (Sedang disusun) Rancangan (Sedang disusun) Rancangan (Sedang disusun) Rancangan (Sedang disusun) Rancangan (Sedang disusun) Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan



TARGET PENYELESAIAN

Ditjen. Perkeretaapian Ditjen. Perkeretaapian Ditjen. Perkeretaapian Ditjen. Perkeretaapian


2019 2019 2019 2019

Ditjen. Perkeretaapian Ditjen. Perkeretaapian Ditjen. Perkeretaapian Ditjen. Perkeretaapian Ditjen. Perkeretaapian Ditjen. Perkeretaapian Ditjen. Perkeretaapian Ditjen. Perkeretaapian Ditjen. Perkeretaapian Ditjen. Perkeretaapian Ditjen. Perkeretaapian Ditjen. Perkeretaapian Ditjen. Perkeretaapian Ditjen. Perkeretaapian Ditjen. Perkeretaapian Ditjen. Perkeretaapian Ditjen. Perkeretaapian Ditjen. Perkeretaapian Ditjen. Perkeretaapian Ditjen. Perkeretaapian Ditjen. Perkeretaapian Ditjen. Perkeretaapian Ditjen. Perkeretaapian Ditjen. Perkeretaapian

Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla

Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

BIDANG PELAYARAN


Penyusunan Peraturan Peraturan Pemerintah Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan RPP tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal RPP tentang penjaga laut dan pantai (Coast Guard) RPP tentang penjaga laut dan pantai (Coast Guard) RPP tentang penjaga laut dan pantai (Coast Guard)

3 dari 6


NO





TARGET PENYELESAIAN

Ditjen. Hubla

Kemenhub

2019

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan RPP tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Penyusunan Peraturan Menteri Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla


2019 2019 2019 2019 2019 2019

Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla


2019 2019 2019 2019

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla


2019 2019 2019


Ditjen. Hubla

Kemenhub

2019




2019 2019 2019

B 1

Pasal Dalam UU No. 17 Tahun 2008 yang Mengamanatkan Penyusunan Peraturan Menteri Penyusunan Peraturan Menteri BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Pasal 133, mengenai tata cara pengesahan gambar dan pengawasan pembangunan kapal, serta pemeriksaan dan sertifikasi keselamatan kapal RPM tentang Rancang Bangun Kapal

2 3 4 5 6 7 C 1 2 3 4

Pasal 150, mengenai garis muat dan pemuatan Pasal 216 (3), mengenai tata cara memperoleh persetujuan dan pelaporan Pasal 223, mengenai tata cara penahanan kapal di pelabuhan Pasal 250, mengenai susunan organisasi dan tata kerja mahkamah pelayaran Pasal 272 ayat (5), mengenai tata cara penyampaian dan pengelolaan sistem informasi pelayaran Pasal 275 ayat (2), mengenai peran serta masyarakat dalam kegiatan pelayaran Pasal Dalam PP 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan yang Mangamanatkan Penyusunan Peraturan Menteri Pasal 19, mengenai tata cara penetapan lokasi pelabuhan Pasal 29, mengenai tata cara Penetapan dan penilaian rencana induk Pasal 36, mengenai tata cara penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pasal 67, mengenai tata cara penyediaan, pemeliharaan, standar, dan spesifikasi teknis penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, jaringan jalan dan tata cara penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di pelabuhan Pasal 86, mengenai Tata cara pemberian izin pembangunann pelabuhan Pasal 93, mengenai tata cara pemberian izin pengembangan pelabuhan Pasal 104, mengenai Persyaratan,tata cara pemberian izin pengoperasian, penetapan peningkatan pengoperasian pelabuhan dan peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan Pasal 109, mengenai tata cara penetapan lokasi, pemberian izin pembangunan dan pemberian izin operasi wilayah tertentu yang berfungsi sebagai pelabuhan Pasal 144 mengenai tata cara pemberian persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri Pasal 161, mengenai tata cara pengolahan dan laporan serta penyusunan sistem informasi pelabuhan Pasal 164, mengenai penyelenggaraan pelabuhan laut serta pelabuhan sungai dan danau yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan

5 6 7 8 9 10 11


4 dari 6


NO D 1 2 3 4 5 E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 F 1 2 3 4



Pasal Dalam PP No 5 Tahun 2010 Tentang Kenavigasian Yang Mengamanatkan Penyusunan Peraturan Menteri Penyusunan Peraturan Menteri BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Pasal 37 mengenai penyelenggaraan sarana bantu navigasi-pelayaran dan tata cara penerbitan izin pengadaan sarana bantu navigasi pelayaran oleh badan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan usaha Pasal 70 mengenai penyelenggaraan telekomunikasi pelayaran dan tata cara pemberian izin pengadaan telekomunikasi pelayaran oleh badan usaha Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan



TARGET PENYELESAIAN

Ditjen. Hubla

Kemenhub

2019

Ditjen. Hubla

Kemenhub

2019

Pasal 76 mengenai tata cara pemberian izin kuasa perhitungan Pasal 84 mengenai tata cara penyiaran berita marabahaya, berita segera, berita keselamatan, dan siaran tanda waktu standar Pasal 130 mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan salvage dan atau pekerjaan bawah air, tata cara pemberian izin usaha salvage dan atau pekerjaan bawah air, dan pendidikan dan pelatihan penyelam Pasal Dalam PP No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (jo. PP No 22 Tahun 2011) yang Mengamanatkan Penyusunan Peraturan Menteri Pasal 19 mengenai tata cara pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur serta trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri




2019 2019 2019

Penyusunan Peraturan Menteri Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

Ditjen. Hubla

Kemenhub

2019

Pasal 28 mengenai tata cara penempatan kapal pada trayek angkutan laut luar negeri Pasal 34 mengenai tata cara pelaporan rencana kedatangan kapal asing yang diageni oleh perusahaan nasional keagenan kapal atau perusahaan angkutan laut nasional Pasal 38 mengenai tata cara penunjukan perwakilan perusahaan angkutan laut asing Pasal 42 tata cara pelaporan pengoperaian kapal oleh pelaksana kegiatan angkutan laut khusus dan tata cara penerbitan izin penggunaan angkutan laut khusus mengangkut muatan atau barang umum Pasal 44 mengenai tata cara penunjukan keagenan angkutan laut khusus Pasal 51 mengenai kegiatan angkutan laut pelayaran rakyat Pasal 55, mengenai tata cara penetapan trayek angkutan sungai dan danau di dalam negeri Pasal 60, mengenai tata cara penerbitan izin kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan umum Pasal 69, mengenai tata cara pemberian persetujuan penempatan kapal pada lintas penyeberangan Pasal 98, mengenai tata cara pemberian izin usaha angkutan laut Pasal 102 mengenai tata cara pemberian izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat Pasal 106, mengenai tata cara pemberian izin usaha dan izin trayek kapal angkutan sungai dan danau Pasal 116, mengenai tata cara pemberian izin usaha bongkar muat barang Pasal 121, mengenai tata cara izin usaha jasa pengurusan transportasi Pasal 125, mengenai tata cara pemberian izin usaha angkutan perairan pelabuhan Pasal 129, mengenai tata cara pemberian izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut Pasal 133, mengenai tata cara pemberian izin usaha tally mandiri Pasal 138, mengenai tata cara pemberian izin usaha depo peti kemas Pasal 143, mengenai tata cara pemberian, izin usaha pengelolaan kapal Pasal 147, mengenai tata cara pemberian izin usaha perantara jual beli dan/atau sewa kapal Pasal 151, mengenai tata cara pemberian izin usaha keagenan awak kapal Pasal 155, mengenai tata cara pemberian izin usaha keagenan kapal Pasal 160, mengenai tata cara pemberian izin usaha perawatan dan perbaikan kapal Pasal 169, mengenai tata cara penerbitan izin operasi angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri Pasal 190, tata cara pengangkutan dan penanganan di pelabuhan terhadap barang khusus dan barang berbahaya Pasal 194, mengenai pengembangan dan pengadaan armada niaga nasional, fasilitas Pemerintah dalam pemberdayaan industri pelayaran nasional dan perkuatan industri perkapalan nasional. Pasal 206 mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif Pasal Dalam PP No. 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim yang Mengamanatkan Penyusunan Peraturan Menteri Pasal 17 ayat (4), mengenai persyaratan teknis fasilitas pencegahan pencemaran di pelabuhan termasuk di terminal khusus Pasal 32, mengenai tata cara penerbitan sertifikat dana jaminan ganti rugi pencemaran Pasal 33 ayat (4), mengenai tata cara penetapan lokasi pembuangan limbah dl perairan Pasal 36, mengenai tata cara penyusunan sistem Informasl perlindungan lingkungan maritim

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla

Kemenhub Kemenhub

2019 2019


Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla

Kemenhub Kemenhub

2019 2019

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla

Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Penyusunan Peraturan Menteri Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

Ditjen. Hubla

Kemenhub

2019

Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla


2019 2019 2019 2019

Koordinasi Ditjen Hubud dengan Kemenhan

Kemenhub, Kemenhan

2019

BIDANG PERHUBUNGAN UDARA A 1

Pasal dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang Mengamanatkan Pembuatan PP Pasal 9, mengenai pelanggaran wilayah kedaulatan, penetapan kawasan udara terlarang, kawasan udara terbatas, pelaksanaan tindakan terhadap pesawat udara dan personel pesawat udara serta tata cara dan prosedur pelaksanaan tindakan pemaksaan oleh pesawat udara Negara.

Penyusunan Peraturan Pemerintah Pemrakarsa Awal Kementerian Pertahanan

2

Pasal 12, mengenai pembinaan, lembaga, fungsi perumusan kebijakan dan fungsi pemberian pertimbangan di bidang penerbangan dan antariksa.

Pemrakarsa Awal Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia

3

Pasal 70, mengenai pesawat udara Negara.

Pemrakarsa Awal Kementerian Pertahanan

4

Pasal 260 ayat (4), mengenai tingkat kebisingan, pencemaran, serta pemantauan dan pengelolaan lingkungan



5 dari 6

Koordinasi Ditjen Hubud Kemenhub, Dewan dengan Dewan Penerbangan dan Antariksa Penerbangan dan Nasional Antariksa Nasional Koordinasi Ditjen Hubud Kemenhub, Kemenhan dengan Kemenhan Ditjen. Hubud

Kemenhub

2019

2019

2019


NO 5

Pasal 374, mengenai pemberdayaan industri dan pengembangan teknologi penerbangan.

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pasal dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang mengamanatkan dibentuknya Peraturan Menteri Pasal 23, mengenai lembaga penyelenggaran pelayanan umum, serta proses dan biaya sertifikasi. Pasal 33, mengenai lembaga penyelenggara pelayanan umum serta proses dan biaya sertifikasi. Pasal 66, mengenai lembaga penyelenggara pelayanan umum, serta proses dan biaya sertifikasi. Pasal 106, mengenai tarif angkutan udara perintis. Pasal 125, mengenai tata cara dan prosedur penetapan serta pemanfaatan jaringan dan rute penerbangan. Pasal 168, mengenai jumlah ganti kerugian untuk setiap bagasi tercatat dan kargo. Pasal 172 ayat (4) Mengenai besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasala 184 ayat (3) Mengenai perhitungan besaran ganti rugi, persyaratan, dan tata cara untuk memperoleh ganti kerugian. Pasal 186 ayat (2), mengenai tanggung jawab pengangkut. Pasal 226 ayat (4), mengenai kegiatan pemerintah di Bandar udara. Pasal 238, mengenai kegiatan pengusahaan di Bandar udara, serta tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif.

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 C 1 2 3 4 5 6 7 8 D 1 2

3




TARGET PENYELESAIAN

Koordinasi Ditjen Hubud dengan Kemenko Bidang Perekonomian

Kemenhub, Kemenko Bidang Perekonomian

2019

Penyusunan Peraturan Menteri Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan RPM tentang Kepengusahaan Bandar Udara di Ditjen Perhubungan Udara

Ditjen. Hubud Ditjen. Hubud Ditjen. Hubud Ditjen. Hubud Ditjen. Hubud Ditjen. Hubud Ditjen. Hubud Ditjen. Hubud Ditjen. Hubud Ditjen. Hubud Ditjen. Hubud

Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Pasal 252, mengenai izin pembangunan dan pengoperasian Bandar udara khusus, serta perubahan status menjadi Bandar udara yang dapat melayani kepentingan umum. Pasal 255, mengenai tata cara dan prosedur pemberian izin pembangunan dan pengoprasian tempat pendaratan dan Iepas landas helikopter. Pasal 256 ayat (4), mengenai Bandar udara internasional. Pasal 268, mengenai tata cara dan prosedur penetapan tatanan ruang udara nasional dan jalur penerbangan. Pasal 312 ayat (5), mengenai pengawasan keselamatan penerbangan, unit kerja dan lembaga penyelenggara pelayanan umum. Pasal 322, mengenai budaya keselamatan penerbangan, tata cara, dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 321 ayat (3). Pasal 343, mengenai tata cara dan prosedur pelaksanaan kemanan pengoperasian pesawat udara. Pasal 351, mengenai fasilitas keamanan penerbangan. Pasal 379 ayat (5), mengenai tata cara penyampaian dan pengelolaan sistem informasi penerbangan. Pasal 380 ayat (2), mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta besarnya denda administratif.


Ditjen. Hubud

Kemenhub

2019

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

Ditjen. Hubud Ditjen. Hubud Ditjen. Hubud Ditjen. Hubud Ditjen. Hubud

Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub

2019 2019 2019 2019 2019

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

Ditjen. Hubud Ditjen. Hubud Ditjen. Hubud Ditjen. Hubud


2019 2019 2019 2019

Pasal 381 ayat (5), mengenai penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang penerbangan. Pasal 392, mengenai sertifikat kompetensi dan Iisensi serta penyusunan program pelatihan. Pasal 395 (2), mengenai peraturan hari kerja, pembatasan jam kerja, dan persyaratan jam istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 398, mengenai peran serta masyarakat. Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nemer 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandara Udara yang mengamanatkan dibentuknya Peraturan Menteri Pasal 6 ayat (2), mengenai keadaan tertentu pemindahan penetapan lokasi Bandar Udara. Pasal 10 ayat (2), mengenai standar rancang bangun dan/atau rekayasa fasilitas Bandara Udara, serta standar kelaikan fasilitas. Pasal 17 ayat (3), mengenai rancangan teknik terinci fasilitas pokok Bandar udara dan pengesahan. Pasal 22 ayat (3)Mengenai tata cara prosedur pemberian izin mendirikan bangunan bandar udara. Pasal 25 ayat (4), mengenai bangunan Bandar udara dan persetujuan pengembangan Bandar udara. Pasal 29 ayat (3), mengenai perjanjian kerjasama pembangunan bandar udara. Pasal 30 ayat (3), mengenai kerjasama pembangunan dan/atau pengembangan bandar udara. Pasal 46 ayat (3), mengenai tahapan, penerapan bandar udara ramah lingkungan dan penyampaian laporan. Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perum lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) yang mengamanatkan dibentuknya Peraturan Menteri. Pasal 14 ayat (4), mengenai penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya. Pasal 30, mengenai tugas direksi dalam melakukan pembatasan segala kegiatan yang berkaitan dengan pengurusan perum untuk kepentingan perum dan sesuai dengan maksud dan tujuan perum serta mewakili perum di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian.

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Peraturan Menteri

Ditjen. Hubud Ditjen. Hubud Ditjen. Hubud Ditjen. Hubud


2019 2019 2019 2019

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

Ditjen. Hubud Ditjen. Hubud Ditjen. Hubud Ditjen. Hubud Ditjen. Hubud Ditjen. Hubud Ditjen. Hubud Ditjen. Hubud

Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019


Ditjen. Hubud Ditjen. Hubud

Kemenhub Kemenhub

2019 2019

Pasal 106, mengenai penghapusan dan pemindahtanganan aset Perum.


Ditjen. Hubud

Kemenhub

2019


PemrakarsaJALAN awal Kemenko Perekonomian BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN


6 dari 6


LAMPIRAN C.1

TABEL REKAPITULASI ALOKASI PENDANAAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019 TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)

ALOKASI (Rp. Miliar) NO

PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2015

A

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

TAHUN 2019

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DARAT

6.077,110

10.620,239

13.031,644

13.481,219

14.053,450

57.263,663

RPJMN 2015-2019

5.834,863

10.352,510

12.748,852

13.180,734

13.732,233

55.849,192

1

Pembinaan dan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan

2.040,903

3.073,700

3.505,100

3.828,161

4.380,320

16.828,184

2

Manajemen dan Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat

57,760

316,550

408,410

529,840

687,260

1.999,820

3

Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan

1.057,770

2.756,230

3.971,430

3.963,240

4.011,570

15.760,240

4

Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi ASDP dan Pengelolaan Prasarana Lalu Lintas SDP

2.678,430

4.206,030

4.863,912

4.859,493

4.653,083

21.260,948

5

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Darat

242,247

267,729

282,792

300,485

321,217

1.414,471

B

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

18.670,667

39.558,846

46.200,814

63.253,295

65.641,932

233.325,554

RPJMN 2015-2019

18.554,441

39.433,600

46.066,800

63.109,900

65.488,500

232.653,241 3.212,677

1

Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Sarana Perkeretaapian

442,777

686,000

725,600

562,400

795,900

2

Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

170,588

156,400

164,600

172,400

180,700

844,688

3

Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api

17.773,695

38.415,400

44.992,100

62.182,300

64.310,400

227.673,895

4

Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Keselamatan Perkeretaapian

167,381

175,800

184,500

192,800

201,500

921,981

5

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkeretaapian

116,227

125,246

134,014

143,395

153,432

672,313

C

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI LAUT

22.842,956

25.513,008

25.216,711

25.362,225

26.985,451

125.920,351

RPJMN 2015-2019

18.169,557

19.721,907

18.556,945

17.703,494

18.177,910

92.329,813

1

Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut

4.311,575

4.893,756

3.713,779

2.594,686

2.911,529

18.425,325

2

Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan di Bidang Penyelenggaraan Pelabuhan dan Pengerukan

7.377,269

7.423,024

7.470,651

7.520,242

7.571,895

37.363,082

3

Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan di Bidang Penyelenggaraan Perkapalan dan Kepelautan

137,219

136,965

13,000

13,000

13,000

313,184

4

Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan di Bidang Penyelenggaraan Kenavigasian

3.073,839

3.172,717

3.247,880

3.448,167

3.525,917

16.468,520

5

Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan di Bidang Penyelenggaraan Penjagaan Laut dan Pantai

3.269,654

4.095,445

4.111,635

4.127,399

4.155,569

19.759,701

6

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Laut

4.673,399

5.791,101

6.659,766

7.658,731

8.807,541

33.590,538

D

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI UDARA

11.745,870

18.376,110

17.820,380

17.620,360

17.748,300

83.311,020

9.502,170

16.054,660

15.437,340

15.222,100

15.206,090

71.422,360

466,620

620,700

631,480

643,020

655,380

3.017,200

8.278,292

14.075,608

13.562,820

13.078,432

12.855,650

61.850,802

RPJMN 2015-2019 1

Pelayanan Angkutan Udara Perintis

2

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara

3

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan

265,888

434,202

260,835

234,868

217,480

1.413,273

4

Pengawasan dan Pembinaan Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara

331,370

659,150

622,840

772,880

819,250

3.205,490

5

Program Pembinaan Navigasi Penerbangan

160,000

265,000

359,365

492,900

658,330

1.935,595

6

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Udara

2.243,700

2.321,450

2.383,040

2.398,260

2.542,210

11.888,660

E

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

4.401,610

6.712,099

6.741,825

6.819,239

7.507,361

32.182,133

RPJMN 2015-2019

4.096,440

6.351,580

6.362,604

6.424,663

7.010,172

30.245,459

1

Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat

233,780

165,040

176,143

328,507

609,937

1.513,408

2

Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut

395,680

1.007,595

893,331

1.042,916

1.368,574

4.708,096

3

Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara

284,450

327,246

312,242

454,188

465,575

1.843,701

4

Pendidikan Perhubungan Darat

448,530

710,928

638,894

591,635

569,180

2.959,168

5

Pendidikan Perhubungan Laut

1.470,430

1.332,080

1.483,509

1.565,009

1.886,965

7.737,992

6

Pendidikan Perhubungan Udara

1.263,570

1.743,376

1.680,797

1.819,604

1.555,870

8.063,217

7

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPSDM Perhubungan

231,070

258,999

262,562

268,207

274,489

1.295,327

8

Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan

74,100

101,519

116,659

126,369

222,699

641,347

9

Terwujudnya peningkatan kinerja pelayanan transportasi (QW)

0,000

1.065,316

1.177,688

622,803

554,070

3.419,877

Lampiran C.1 - Tabel Alokasi Pendanaan

1 dari 2


TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)

ALOKASI (Rp. Miliar) NO

PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2015

F

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

TAHUN 2019

228,259

240,359

251,107

237,048

247,941

7,551

7,928

8,325

8,699

9,091

41,593

Penelitian dan Pengembangan Manajemen Transportasi Multimoda

23,207

35,612

36,295

12,101

13,112

120,327

3

Penelitian dan Pengembangan Darat dan Perkeretaapian

29,099

33,609

35,141

36,859

38,722

173,430

4

Penelitian dan Pengembangan Laut

20,734

17,508

18,383

19,210

20,075

95,909

5

Penelitian dan Pengembangan Udara

21,482

23,056

24,209

25,298

26,037

120,083

6

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

126,186

122,645

128,755

134,881

140,905

653,373

G

INSPEKTORAT JENDERAL

100,311

105,330

110,590

116,120

122,930

555,282

1

Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat I

10,111

10,617

11,148

11,705

12,291

55,872

2

Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat II

8,063

8,466

8,889

9,333

9,800

44,551

3

Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat III

6,727

7,063

7,416

7,787

8,176

37,169

4

Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat IV

6,968

7,317

7,683

8,067

8,470

38,506

5

Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat V

6,744

7,081

7,435

7,807

8,197

37,263

6

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal

61,699

64,787

68,019

71,421

75,996

341,921

H

SEKRETARIAT JENDERAL

887,221

1.036,891

1.031,456

1.087,927

1.148,374

5.191,869

1

Penyusunan Dokumen Rencana, Program, Evaluasi serta Penetapan Kebijakan Pentarifan di Sektor Perhubungan

30,421

30,500

32,030

33,600

35,250

161,801

2

Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian

39,685

41,669

43,752

45,940

48,537

219,583

3

Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perlengkapan / Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan

39,795

41,785

43,874

46,069

48,372

219,895

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

1

Perencanaan Kebijakan Sistranas

2

4

1.204,715

40,828

42,869

45,425

47,464

49,827

226,413

540,066

567,069

595,422

625,294

656,454

2.984,305

6

Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Produk dan Pelayanan Hukum serta Kerja Sama Luar Negeri Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas Biro Umum Setjen Kementerian Perhubungan Pengelolaan Data dan Informasi Perhubungan

44,454

146,410

92,969

98,980

105,688

488,501

7

Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pemberian Informasi di Bidang Perhubungan

57,650

67,241

73,965

81,362

89,498

369,716

8

Pemanfaatan Kajian Kemitraan Pelayanan Jasa Transportasi

33,204

34,864

36,607

38,538

40,360

183,573

9

Penegakan Hukum di Bidang Keselamatan Pelayaran

22,885

24,229

25,231

26,492

27,817

126,654

10

Pelayanan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Moda Transportasi

38,233

40,255

42,181

44,188

46,571

211,428

64.954,005

102.162,883

110.404,527

127.977,434

133.455,739

538.954,587

5

JUMLAH

Lampiran C.1 - Tabel Alokasi Pendanaan

2 dari 2


LAMPIRAN C.2

TABEL INDIKASI PENDANAAN DAN LOKASI KEGIATAN DALAM RENSTRA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2015-2019

NO

PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS

A PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DARAT

1

TAHUN 2016

TAHUN 2015 INDIKASI ANGGARAN (Rp. Miliar) 6,077.110

TARGET

LOKASI

INDIKASI ANGGARAN (Rp. Miliar) 10,620.239

TARGET

TAHUN 2017 LOKASI


TARGET

TAHUN 2018 LOKASI


TARGET

TAHUN 2019 LOKASI


TARGET

LOKASI

TOTAL INDIKASI ANGGARAN 2015-2019 (Rp. Miliar) 57,263.663

RPJMN TAHUN 20152019

5,834.863

10,352.510

12,748.852

13,180.734

13,732.233

55,849.192

Pembinaan dan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan

2,040.903

3,073.700

3,505.100

3,828.161

4,380.320

16,828.184

Tersusunnya Kebijakan Transportasi Perkotaan Jumlah Dokumen Rencana Induk/Umum. SID/DED Transportasi Perkotaan (paket) Jumlah Sistem Informasi Transportasi Perkotaan (paket) Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Transportasi Perkotaan (paket)

TARGET 2015-2019

25.278

25

Jakarta (Kantor Pusat)

29.110

25


30.410

25


32.931

25


36.862

25


154.591

125

1.500

1


0.500

1


1.000

1


1.000

1


1.000

1


5.000

5

7.500

15

10 Provinsi

9.000

15

10 Provinsi

10.500

15

10 Provinsi

12.000

15

10 Provinsi

13.500

15

10 Provinsi

52.500

75

1,134.000

530

26 Provinsi (antara lain: Palembang. Makassar. Batam. Pekanbaru. Bandar Lampung. Padang. Denpasar, Jabodetabek)

1,247.400

530

32 Provinsi (antara lain: Samarinda, Serang, Banjarmasin, Pontianak, Balikpapan, Jambi, Mataram, Jabodetabek)

1,372.140

530

33 Provinsi (antara lain: Manado, Yogyakarta, Kupang, Palu, Ambon, Tarakan, Bengkulu, Jabodetabek)

1,521.333

530

33 Provinsi (antara lain: Jayapura, Banda Aceh, Palangkaraya, Gorontalo, Pangkal Pinang, Ternate, Sorong, Mamuju, Jabodetabek)

6,954.873

13.750

20

3 Kota (Jember, Bau-bau, Sumbawa Besar)

15.125

20

3 Kota (Banda Aceh, Nias, Pekanbaru)

16.638

20

3 Kota (Batam, Tjg Pinang, Padang)

18.301

20

3 Kota (Palembang, Tangerang, DKI Jkt)

73.189

Terwujudnya Pelayanan Transportasi Perkotaan yang Berkelanjutan Jumlah BRT (termasuk Jabodetabek) (unit)

1,680.000

Jumlah Bus Pemadu Moda (unit)

9.375

Lampiran C.2 - Tabel Rincian Pendanaan dan Lokasi

1,050

20 Provinsi (antara lain: Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, Bekasi, Jabodetabek)

15

4 Kota (Bengkulu, Palu, Kendari, Kupang)

1 dari 66

3,170

95



NO

PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS Jumlah Bus Angkutan Umum/ Pelajar/Mahasiswa (unit) Jumlah ATCS (paket)

Jumlah Fasilitas Integrasi Moda (paket) Jumlah Paket Penyelenggaraan Transportasi Ramah Lingkungan (Jalur sepeda. Pedestrian) (paket) Jumlah Paket Kegiatan Smart Driving (kota)

TAHUN 2016

TAHUN 2015 INDIKASI ANGGARAN (Rp. Miliar)

TARGET

LOKASI

28.750

50

20 Provinsi

120.000

12

20.000

2

0.000

0

1.500

2

Makassar, Pekanbaru

41.500

5

5 Provinsi

INDIKASI ANGGARAN (Rp. Miliar)

TARGET

TAHUN 2017 LOKASI

37.950

60

22 Provinsi

5 Provinsi/kota besar/kota metropolitan

165.000

15

2 Provinsi

110.000


TARGET

TAHUN 2018 LOKASI

41.745

60

22 Provinsi


181.500

15

10

10 Provinsi

121.000

35.000

5

4 Provinsi

4.000

5

Medan, Padang, Palembang, Bandung, Semarang

1,377.340

34

34 Provinsi


TARGET

TAHUN 2019 LOKASI

45.920

60

22 Provinsi


226.270

17

10

10 Provinsi

133.100

38.500

5

4 Provinsi

8.500

10

Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, Banjarmasin, Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Bandar Lampung

1,635.400

34

34 Provinsi


TARGET

LOKASI

TOTAL INDIKASI ANGGARAN 2015-2019 (Rp. Miliar)

TARGET 2015-2019

50.511

60

22 Provinsi

204.876

290


263.538

18


956.308

77

10

10 Provinsi

146.410

10

10 Provinsi

530.510

42

84.700

10

8 Provinsi

93.170

10

8 Provinsi

251.370

30

10.700

15

Serang, Jakarta, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, Tarakan, Tanjung Selor, Manado, Gorontalo, Palu, Kendari, Mamuju, Mataram, Kupang, Ambon

19.000

20

Denpasar, Medan, Padang, Pekanbaru, Palembang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, Bengkulu, Bandar Lampung, Pangkal Pinang, Tanjung Pinang, Jakarta, Manado, Jambi, Banda Aceh

43.700

52

1,635.400

34

34 Provinsi

1,958.400

34

34 Provinsi

6,648.040

141

Terselenggaranya Transportasi Perkotaan yang Berkelanjutan Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan di Wilayah Perkotaan (Provinsi) Terlaksananya penataan transportasi Jabodetabek (QW) Terbentuknya Struktur Organisasi Jumlah Paket perencanaan Penyelenggaraan Transportasi Jabodetabek Panjang Koridor terbangun (km)

0.500

1

1.000

1

Jakarta (Kantor Pusat) Jabodetabek

60.000

60

Jabodetabek


0.600

1

1.250

1


88.000

80

Jabodetabek

0.700

1

1.500

1


96.800

80

Jabodetabek

2 dari 66

0.800

1

1.750

1


106.480

80

Jabodetabek

1.100

1

2.000

1


58.564

40

Jabodetabek

0.000

0

3.700

5

7.500

5

409.844

340



NO

PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS Jumlah Paket Fasilitas Pendukung BRT

TAHUN 2016

TAHUN 2015 INDIKASI ANGGARAN (Rp. Miliar) 24.000

TARGET 3

LOKASI Jabodetabek

INDIKASI ANGGARAN (Rp. Miliar) 35.200

TARGET 4

TAHUN 2017 LOKASI Jabodetabek


TARGET 4



TARGET 4



TARGET 2

LOKASI Jabodetabek

Terwujudnya Konektivitas Transportasi perkotaan di 28 Kota (Aksesibilitas, Sarana, Dan Prasarana) (QW) Jumlah Paket Pasilitas Pendukung BRT (Halte)*

2

163.938

TARGET 2015-2019 17

0.000

20.000

40

4 Provinsi

33.000

60

6 Provinsi

36.300

60

6 Provinsi

53.240

80

8 Provinsi

73.205

100

Teselenggaranya Transportasi Perkotaan di 17 kota pengembangan BRT Jumlah kota yang mendapatkan subsidi transportasi perkotaan [DAK/PSO ( * masih memerlukan kajian teknis terkait skema pendanaan)]


8 Provinsi

215.745

340

0.000

0.000

0

0.000

0

0.000

0

52.500

7

100.000

10

152.500

17

Manajemen dan Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat Tersusunnya Kebijakan Keselamatan Transportasi Darat Jumlah Dokumen Kajian Teknis Keselamatan Transportasi Darat Jumlah Monitoring Keselamatan Transportasi Darat Jumlah Sistem Informasi Keselamatan Transportasi Darat Jumlah Bimbingan Teknis Bidang Keselamatan Transportasi Darat Terwujudnya keselamatan transportasi

57.760

Jumlah Kemitraan Keselamatan Transportasi Darat Jumlah Penerapan Manajemen Kecepatan

1.400

4

0.100

1

0.130

1

0.100

1

0.130

1

1.860

8

0.000

0

5.250

3

5.250

3

5.250

3

15.250

5

31.000

14

316.550

408.410

529.840

687.260

1,999.820

9.600

13

15.750

21

15.050

18

15.750

19

15.050

19

71.200

90

2.950

9

4.500

10

5.850

4

4.500

4

5.850

4

23.650

31

0.700

1

0.400

1

0.520

1

0.400

1

0.520

1

2.540

5

5.350

11

9.950

19

12.940

22

5.000

10

7.000

14

40.240

76

0


3 dari 66



NO

3


TAHUN 2016


TARGET

LOKASI


TARGET

TAHUN 2017 LOKASI


TARGET

TAHUN 2018 LOKASI


TARGET

TAHUN 2019 LOKASI


TARGET

LOKASI


TARGET 2015-2019

Jumlah Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Bagi Perusahaan Angkutan Umum Jumlah Regulasi Keselamatan Jalan Jumlah Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK)

0.000

0

0.600

2

0.780

1

0.600

1

0.780

1

2.760

0.900

3

1.400

3

1.820

3

1.400

3

1.820

3

7.340

15

0.900

1

135.900

33

150.000

33

116.050

26

176.000

33

578.850

126

Jumlah Audit dan Inspeksi Prasarana Transportasi Darat Jumlah Bantuan Teknis di Bidang Keselamatan Transportasi Darat Jumlah Fasilitas Prasarana Bidang Keselamatan Jumlah Peralatan Pendukung Keselamatan pada Kendaraan Jumlah Publisitas dan Sosialisasi Keselamatan Transportasi Darat Jumlah Materi Sosialisasi Keselamatan Transportasi Darat Jumlah Peningkatan Kapasitas di Bidang Keselamatan Transportasi Darat

0.600

2

1.000

2

1.300

2

1.000

2

1.300

2

5.200

10

0.500

1

15.020

7

19.260

5

15.020

5

19.260

5

69.060

23

1.000

2

5.000

16

7.000

22

5.000

16

20.000

50

38.000

106

0.000

0

5.600

6

6.500

1

5.600

1

6.500

1

24.200

9

22.310

20

47.400

12

51.620

11

109.040

15

110.000

20

340.370

78

4.000

3

13.000

5

15.000

5

10.000

3

20.000

5

62.000

21

4.540

9

4.550

4

5.920

12

4.000

8

6.000

12

25.010

45

Jumlah Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) Administrasi Kegiatan

0.500

1

50.000

10

108.000

18

230.000

34

280.330

34

668.830

97

2.510

1.130

1.470

1.130

1.470

7.710

Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan Tersusunnya Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1,057.770

2,756.230

3,971.430

3,963.240

4,011.570

15,760.240

Penyusunan Sistem Informasi Transportasi Jalan Monitoring dan Evaluasi Transportasi Jalan (paket)

33.300

31

12.600

26

16.100

15

16.100

10

12.600

10

90.700

92

19.670

25

18.000

36

25.000

50

25.000

60

18.000

60

105.670

231


4 dari 66

5



NO


TAHUN 2016


TARGET

Rencana Induk/Umum, SID/DED Lalu Lintas Angkutan Jalan (paket) Terwujudnya keselamatan transportasi darat

22.480

34

Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB

10.000

Jumlah Paket Pemeliharaan / Rehabilitasi Fasilitas Keselamatan LLAJ

LOKASI Kantor Pusat


TARGET

TAHUN 2017 LOKASI

TARGET

TAHUN 2018 LOKASI

TARGET

TAHUN 2019 LOKASI

TARGET

LOKASI

TARGET 2015-2019

1,110.000

68

225.000

45

870.260

218

23

59.800

23

280.000

93

35.000

13

50.000

13

155.000

53

1

110.180

1

110.220

1

437.880

4

170.000

34

170.000

34

253.000

34

748.700

138

230

1,310.000

262

1,310.000

349

1,210.000

350

5,340.120

10

195.000

13

195.000

16

195.000

17

748.000

59

440.170

290

90

63.000

100

30.700

100

2

200.000

1

300.000

15

300.000

20

300.000

15.260

38

180.000

45

225.000

45

225.000

45

Jumlah Paket Implementasi Teknologi dan Informasi Lalu Lintas Angkutan Jalan

0.000

1

59.800

23

75.900

23

84.500

Jumlah Lokasi Pengembangan Pengujian Kendaraan Bermotor

0.000

0

35.000

14

35.000

13

Pembangunan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Pengadaan dan Pemasangan Alat PKB

0.000

0

107.300

1

110.180

2.700

2

153.000

34

521.090

234

989.030

13.000

3

150.000

Kantor Pusat


30

63.000

Kantor Pusat


409

85

Kantor Pusat


238.680

59.500

Kantor Pusat


Terwujudnya Kinerja Pelayanan LLAJ (Simpul & Konektivitas) Jumlah Paket Fasilitas Perlengkapan Jalan LLAJ Jumlah Lokasi Peningkatan UPPKB Jumlah Paket Dukungan bidang LLAJ

28.170


27

104.000

52

128.000

64

5 dari 66

90.000

71

90.000

76

1,425



NO


TAHUN 2016


TARGET

LOKASI Ponorogo (Jawa Timur), Padang (Sumbar)


TAHUN 2017

TARGET

LOKASI

350.000

7

Aruk (Kalbar), Entikong (Kalbar), Motoain (NTT), Motomasin (NTT), Wini (NTT), Skouw (Papua), Badau (Kalbar)


TAHUN 2018

TARGET

LOKASI

525.000

7

Lamongan (Jatim), Pondok Cabe (Banten), Magelang (Jawa Tengah), Jember (Jawa Timur), Probolinggo (Jawa Timur), Lamandau (Kalimantan Tengah), Jombor (Yogyakarta)


TAHUN 2019

TARGET

LOKASI

525.000

12

Bobot Sari (Jawa Tengah), Singkawang (Kalbar), Daya (Makassar, Sulsel), Kendari (Sulsel), Dumai (Riau), Entrop (Jayapura, Papua), Asahan (Sumut), Demak (Jawa Tengah), Blitar (Jawa Timur), Kediri (Jawa Timur), Banyuwangi (Jawa Timur), Purwokerto (Jawa Tengah)


TARGET

LOKASI

525.000

13

Rajabasa (Lampung), Bekasi (Jawa Barat), Giilimanuk (Bali), Amurang (Sulut), Tanjung Selor (Kalimantan Utara), Manokwari (Papua Barat), Brebes (Jawa Tengah), Sofifi (Maluku Utara), Polewali (Sulawesi Barat), Batam (Kepri), Musi Banyuasin (Sumsel), Kawarang (Jawa Barat)

Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal (Baru)

107.240

2

Jumlah Lokasi Pehabilitasi / Peningkatan Pembangunan Terminal (Paket)

154.390

7

140.000

7

580.000

29

580.000

36

580.000

Jumlah Pengadaan Bus Perintis

35.250

75

50.000

100

50.000

100

60.000

150

Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan Jalan (Trayek)

95.220

217

110.000

227

115.000

237

125.000

Jumlah Angkutan Barang Perintis

0.000

0

14.000

40

17.500

50

Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan Barang di jalan Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi ASDP dan Pengelolaan Prasarana Lalu Lintas SDP Terwujudnya Konektivitas LLASDP (Aksesibilitas, Sarana, Dan Prasarana)

0.000

0

24.000

28

30.750

28


TARGET 2015-2019

2,032.240

41

40

2,034.390

119

100.000

170

295.250

595

247

204.000

257

649.220

257

17.500

60

17.500

75

66.500

225

31.960

28

30.750

28

117.460

112

Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi Jalan

4

Jumlah Paket Pembangunan Dermaga Penyeberangan Baru

2,678.430

69.200

4,206.030

13

(1)

0.000

4,863.912

0

-

187.330

4,859.493

26

(2)

70.930

4,653.083

12

(3)

75.970

21,260.948

14

(4)

403.430

65

(1). Raijua, Sabu (NTT): Wairiang (NTT): Karatung/Kawio (Sulut): Kawaluso (Sulut): Bombana (Sultra): Pure (Sultra): Moti, (Malut): Waren (Papua): Salawati (Papua Barat): Wasior (Papua Barat): Tambelan (Kalbar): Penagi (Kepri): Sintete (Kepri)


6 dari 66


TABEL INDIKASI PENDANAAN DAN LOKASI KEGIATAN DALAM RENSTRA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2015-2019 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2015 TOTAL INDIKASI ANGGARAN TARGET INDIKASI INDIKASI INDIKASI INDIKASI INDIKASI NO 2015-2019 2015-2019 TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET ANGGARAN LOKASI ANGGARAN LOKASI ANGGARAN LOKASI ANGGARAN LOKASI ANGGARAN LOKASI (Rp. Miliar) (Rp. Miliar) (Rp. Miliar) (Rp. Miliar) (Rp. Miliar) (Rp. Miliar) (2). Sekadau (Kalbar): Numfor (Papua): Tanjung Medang (Riau): Saubeba (Papua): Geser (Maluku): Pagai Selatan (Sumbar): Kaledupa (Sultra): Sikabaluan (Sumbar): Sei Guntung (Riau): Boniton (Sulteng): P. Telo (Sumut): Teluk Dalam (Sumut): P. Sermata (Maluku): Makalehi (Sulut): Klademak (Papua Barat): Binongko (Sultra): Kaimana (Papua Barat): Gunung Tabur (Kaltim): Adaut (Maluku): Jampea (Sulsel): Pasokan (Sulteng): Moa (Maluku): Leti (Maluku): Bakalang (NTT): Alai (Riau): Batanta (Papua Barat) PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS

(3). Weda (Malut): Kaonda (Papua): Siladen (Sulut): Talise (Sulut): Letung (Kepri): Meranti Bunting (Riau): Agats (Papua): Maritaing (NTT): Raha (Sultra): Gangga (Sulsel): Tomia (Sultra): P Merbau (Riau) (4). Tarempa (Kepri): Kuala Enok (Riau): Pulau Padang (Riau): Kabonga (Sulteng): Kadajoi (NTT): P. Pini (Sumut): Sinjai (Sulsel): Serasan (Kepri): Dakal (Riau): Tanah Bala (Sumut): Sekotong (NTB): Ketam Putih (Riau): P Bunyu (Kaltara): Mendanau, Babel Jumlah Paket Pembangunan Dermaga Sungai Baru

47.080

(5)

14

0.000

0

118.940

(6)

27

48.500

(7)

13

54.850

(8)

16

269.370

70

(5). Sungai Kuala Enok (Riau); Sungai Kuala Indah (Jambi); Sungai Nilam Pari (Jambi); Sungai Rambe (Jambi); Sungai Karang Baru (Sumsel); Sungai Citanduy - Padaherang (Jabar); Sungai Citanduy – Pahimbuan (Jateng); Sungai di Jawa Timur; Sungai Kasongan Baru (Kalteng); Sungai KTM Lamunte (Kalteng); Batudinding (Kaltim); Sungai Batu Parigi (Sulbar); Sungai Salulebo (Sulbar); Sungai Mamberano (Papua) (6). Labuan Amas Utara (KalSel), Paminggir (KalSel), Tanah Grogot (Kaltim), Long Hubung (Kaltim), Segah (Kaltara), Kelai (Kaltara), Malinau Selatan (Kaltara), Tayan Hilir (Kalbar), Belitang (Kalbar), Putusibau Utara (Kalbar), Sumber Barito (Kalteng), Permata Intan (Kalteng), Katingan Hulu (Kalteng), Kepenuhan (Riau), Bonai Darussalam (Riau), Siak Kecil (Riau), Muara Tembesi (Jambi), Tebo (Jambi), Muara Telang (Sumsel), Mukti Jaya (Sumsel),Toratas (Papua), Jayapura (Papua), Akat (Papua), Kamora (Papua), Segun (Papua Barat), Maldan (Papua Barat),Yahadian (Papua Barat) (7). Matraman (Kalsel), Sei Tabuk (Kalsel), Long Pahangai (Kaltim), Bongan (Kaltim), Tanjung Palas Barat (Kaltara), Ketungau Hilir (Kalbar), Damang Batu (Kalteng), Teratah Bulah (Riau), Tanjung (Jambi) Pauh (Jambi), Tanjung Lago (Sumsel), Sebalik (Sumsel), Uta (Papua) (8). Aranio (Kalsel), Simpang Empat (Kalsel), Siluk Ngurai (Kaltim), Muara Lawa (Kaltim), Belitang Hulu (Kalbar), Nanga Mahap (Kalbar), Bapuju (Kalteng), Kanamit (Kalteng), Bangkinang (Riau), Lahang Tengah (Riau), Mendahara (Jambi), Desa Sungai Pasir (Sumsel), Sungai Lumpur (Sumsel), Wapoga (Papua), Uragi (Papua Barat), Matemani Kais (Papua Barat) Jumlah Paket Danau Laut Tawar Danau Laut Tawar Danau Singkarak 23 0.000 0 0.000 0 46.100 10 22.380 6 24.000 7 92.480 Pembangunan ,Danau Toba ,Danau Toba ,Waduk Jatiluhur Dermaga Danau Baru ,Waduk Jatiluhur ,Waduk Saguling ,Waduk Saguling ,Waduk Saguling ,Waduk Cirata ,Waduk Sermo ,Waduk Cirata ,Waduk Sermo ,Danau Towuti ,Waduk Sermo ,Waduk Sempor ,Danau Moat ,Danau Tondano ,Danau Paninai ,Waduk Cacaban ,Waduk Sempor ,Waduk Wadas Lintang Jumlah Paket 125 1,019.050 46 533.530 15 478.210 19 589.870 24 474.230 21 3,094.890 Pembangunan Dermaga Penyeberangan Lanjutan Jumlah Paket 102 47.000 6 88.040 7 275.910 31 252.050 29 231.580 29 894.580 Pembangunan Dermaga Sungai Lanjutan Jumlah Paket 26 6.190 3 16.570 5 11.730 5 13.740 6 14.730 7 62.960 Pembangunan Dermaga Danau Lanjutan Jumlah Paket 213 181.170 33 220.360 25 293.150 47 316.720 52 313.390 56 1,324.790 Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Jumlah Paket 97 95.580 16 86.320 9 169.670 25 172.320 26 127.880 21 651.770 Rehabilitasi Dermaga Sungai Jumlah Paket 23 25.130 9 35.860 8 9.520 3 3.100 1 5.690 2 79.300 Rehabilitasi Dermaga Danau Jumlah Unit 36 14.000 6 22.480 6 18.560 7 20.710 8 21.410 9 97.160 Pembangunan Bus Air Jumlah Unit Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Baru

116.340

8

(9)

0.000

0

317.902

14

(10)

117.203

14

(11)

98.713

14

(12)

650.158

50

(9). Lintas: Kupang - Ndao, Saumlaki - Adaut - Letwurung, Tual - Air Nanang, Babang - Saketa, Kapal Motor Sungai untuk Mimika, Lintas Paciran - Lamongan - Bahaur, Tiga Ras - Simanindo, Pulau Laut Timur - Sebuku (10). Wonreli – Serwaru – P.Moa; P.Raas – P. Sapeken; Tj.Pinang - Tambelan - Sintete; Natuna - Sintete; Tanjung Pinang - Matak; Pananaru - Melonguane; Pamana – Kawah Pante; Teor – Kesui; Wunlah - Gorom; P. Rangsang - P. Tebingtinggi; Tanjung Pinang – Natuna; Teluk Dalam – Gunung Sitoli – Pulau-Pulau Batu; Wahai/P.Seram - P.Obi; Tanjung Serdang – P. Sebuku


7 dari 66


TABEL INDIKASI PENDANAAN DAN LOKASI KEGIATAN DALAM RENSTRA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2015-2019 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2015 TOTAL INDIKASI ANGGARAN TARGET INDIKASI INDIKASI INDIKASI INDIKASI INDIKASI NO 2015-2019 2015-2019 TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET ANGGARAN LOKASI ANGGARAN LOKASI ANGGARAN LOKASI ANGGARAN LOKASI ANGGARAN LOKASI (Rp. Miliar) (Rp. Miliar) (Rp. Miliar) (Rp. Miliar) (Rp. Miliar) (Rp. Miliar) (11). Gebe - Patani – Weda; Marisa – Wakai – Parigi Montong; Geser - Kataloka; Aranda - Babi; Fak Fak Kaimana; Babang - P. Mandioli; Sanana - Taliabu; P. Obi – P. Bisa; Lintas Kep. Mentawai (Siberut, Sikakap, Tua Pejat, Sikabaruan); Sorong – Salawati; Sapudi – Kangean; Dabo – Lingga; Lintas Cadangan Perintis KBI (2 Unit) PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS

(12). Lintas Cadangan Perintis KTI (3 Unit); Mengkapan – P.Padang; Patumbukan – P.Tanah Jampea; Babang - P. Kasiruta; Airnanang – Fakfak; Dongkala - Bambaea; Inanwatan - Fakfak; Tarempa – Matak; P. Telo – Teluk Dalam; Paciran – Garongkong; Waipirit – Kamaru; Kaimana - Pamako Jumlah Unit Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Lanjutan

118.100

6

183.750

8

40.000

1

217.220

14

107.690

16

666.760

45

Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan SDP (Lintas)

429.340

210

563.210

225

675.850

240

777.230

250

893.820

261

3,339.450

261

Jumlah Unit Pengadaan Kapal Kerja / Speed Boat Tersusunnya Kebijakan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

1.610

3

4.300

5

4.870

8

5.350

9

5.460

10

21.590

35

Rencana Induk/Umum, SID/DED Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (paket)

95.770

32

1,011.500

70

715.760

70

698.950

70

642.200

70

3,164.180

312

Penyusunan Sistem Informasi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (paket)

2.150

6

144.500

10

102.250

10

99.850

10

91.740

10

440.490

46

Monitoring dan Evaluasi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (paket)

23.190

17

245.650

17

173.830

17

169.740

17

155.960

17

768.370

85

57.500

14

135.610

11

235.540

27

289.640

34

219.160

28

937.450

114

100.640

26

306.100

11

157.530

8

211.510

11

282.680

16

1,058.460

72

41.260

7

41.860

2

162.930

11

130.180

9

159.480

12

535.710

41

Terwujudnya Konektivitas LLASDP (Prasarana) (QW) Jumlah Paket Pembangunan Dermaga Penyeberangan Baru (QW) Jumlah Paket Pembangunan Dermaga Penyeberangan Lanjutan (QW) Jumlah Paket Pembangunan Dermaga Penyeberangan Selesai (QW)


8 dari 66



NO

PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS Jumlah Paket Peningkatan Dermaga Penyeberangan (QW) Jumlah Paket Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan (QW)

TAHUN 2016


TARGET

LOKASI


TARGET

TAHUN 2017 LOKASI


TARGET

TAHUN 2018 LOKASI


TARGET

TAHUN 2019 LOKASI


TARGET

LOKASI


TARGET 2015-2019

57.240

19

195.640

9

184.580

12

120.170

8

55.200

4

612.830

52

65.030

30

58.960

5

250.330

30

277.040

34

389.310

52

1,040.670

151

9.950

1,623

0

52.770

2,000

54.620

2,000

47.350

2,000

164.690

7,623

11.000

23

32.960

29

24.160

39

27.660

78

20.180

36

115.960

205

44.910

5

201.910

14

102.060

10

99.660

10

91.570

10

540.110

49

0.000

0

76.920

5

54.430

5

53.150

5

48.840

5

233.340

20

Terwujudnya keselamatan transportasi darat Jumlah Unit Pengadaan Rambu Sungai Danau Jumlah Unit Pembangunan SBNP

5

Jumlah Kegiatan Pengerukan Alur ASDP Jumlah Paket Pembangunan Break Water Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Darat

242.247

267.729

282.792

300.485

321.217

1,414.471

B PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

18,670.667

39,558.846

46,200.814

63,253.295

65,641.932

233,325.554


18,554.441

39,433.600

46,066.800

63,109.900

65,488.500

232,653.241

442.777

686.000

725.600

562.400

795.900

3,212.677

Jumlah Paket 0.368 0.394 0.421 Kegiatan Sosialisasi/Rakor/ Seminar/Workshop Bidang Sarana Perkeretaapian Jumlah unit (13) (14) 346.504 38.0 389.592 48.0 324.570 pengadaan sarana KA termasuk kereta kerja (unit) (13). Peruntukan untuk subsidi perintis diantaranya untuk lintas Bireun-Lhokseumawe, Purwasari – Wonogiri, Mojokerto – Tulangan – Sidoarjo - Kereta kerja untuk ditempatkan di Jawa Tengah (Ngrombo)

0.451

0.482

2.116

1

Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Sarana Perkeretaapian

20.0

(15)

436.820

51.0

(16)

422.970

85.0

(17)

1,920.456

0.0

242.0

(14). Peruntukan untuk KA perintis diantaranya untuk lintas Bireun-Lhokseumawe, Padang – Lubuk Alung –Padang Panjang – Solok, Purwasari – Wonogiri, Mojokerto – Tulangan – Sidoarjo, Sukabumi - Cianjur - (14). Padalarang, Kertapati - Indralaya, Kalisat - Panarukan & kereta ekonomi untuk angkutan KA lebaran. Kereta kerja untuk ditempatkan di Jawa Tengah (Ngrombo) (15). Peruntukan untuk KA perintis diantaranya untuk lintas Bireun-Lhokseumawe, Padang – Lubuk Alung –Padang Panjang – Solok, Purwasari – Wonogiri, Mojokerto – Tulangan – Sidoarjo, Sukabumi - Cianjur - Padalarang, Kertapati - Indralaya, Kalisat - Panarukan & kereta ekonomi untuk angkutan KA lebaran. Kereta kerja untuk ditempatkan di Jawa Tengah (Ngrombo), Sumut, Sumbar, Sumsel


9 dari 66


TABEL INDIKASI PENDANAAN DAN LOKASI KEGIATAN DALAM RENSTRA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2015-2019 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2015 TOTAL INDIKASI ANGGARAN TARGET INDIKASI INDIKASI INDIKASI INDIKASI INDIKASI NO 2015-2019 2015-2019 TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET ANGGARAN LOKASI ANGGARAN LOKASI ANGGARAN LOKASI ANGGARAN LOKASI ANGGARAN LOKASI (Rp. Miliar) (Rp. Miliar) (Rp. Miliar) (Rp. Miliar) (Rp. Miliar) (Rp. Miliar) (16). Peruntukan untuk KA perintis diantaranya untuk lintas Bireun-Lhokseumawe, Padang – Lubuk Alung –Padang Panjang – Solok, KA Riau-Jambi, Purwasari – Wonogiri, Mojokerto – Tulangan – Sidoarjo, Sukabumi - Cianjur - Padalarang, Kertapati - Indralaya, Kalisat - Panarukan & kereta ekonomi untuk angkutan KA lebaran. Kereta kerja untuk ditempatkan di Jawa Tengah (Ngrombo), Sumut, Sumbar, Sumsel, Sulsel (17). Peruntukan untuk KA perintis diantaranya untuk lintas Bireun-Lhokseumawe, Padang – Lubuk Alung –Padang Panjang – Solok, KA Riau-Jambi, Purwasari – Wonogiri, Kertapati - Indralaya, Kalisat - Panarukan, KA Sulawesi, KA Kalimantan & kereta ekonomi untuk angkutan KA lebaran. Kereta kerja untuk ditempatkan di Jawa Tengah (Ngrombo), Sumut, Sumbar, Sumsel, Sulsel, Sulut, Kalsel PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS

Jumlah unit pengadaan sarana KA (unit) pada (KRL) sistem AC untuk lintas Yogyakarta Solo Jumlah unit pengadaan fasilitas/peralatan sarana KA (unit)

2

Yogyakarta – Solo

30.000

45.000

8.0

Yogyakarta – Solo

Aceh, Sumut, Sumbar, Sumsel, Lampung, Riau, Jambi, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Jateng, Jatim, Sulsel

33.812

6.0

204.390

11.0

289.671

14.0

Jumlah paket perawatan/ pengoperasian sarana dan fasilitas sarana KA (paket)

28.434

3.0

30.424

4.0

32.554

Jumlah dokumen Studi/Kajian/Desain/ Norma/Standar/ Pedoman/ Kriteria/Prosedur Bidang Sarana Perkeretaapian (dokumen)

11.764

11.0

7.773

9.0

Jumlah paket pembinaan penyelenggaraan sarana Perkeretaapian (paket)

16.352

4.0

17.496

Penyelenggaraan administrasi dan layanan perkantoran (tahun)

5.543

1.0

5.931

Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

170.588

Jumlah paket subsidi angkutan kereta api (paket) termasuk subsidi angkutan KA untuk mengangkut motor pada masa mudik lebaran

61.836

54.576

9.0

4.0

34.833

8.317

9.0

6.0

18.721

1.0

6.346

156.400

3.0

(18)

69.036

(19)

69.736

Aceh, Sumut, Sumbar, Sumsel, Lampung, Riau, Jambi, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Jateng, Jatim, Sulsel, Sulut, Gorontalo, Kaltim,

8.0

879.403

55.0

163.515

19.0

296.955

15.0

4.0

37.271

4.0

8.899

9.0

9.522

9.0

46.276

47.0

6.0

20.032

6.0

21.434

6.0

94.035

28.0

1.0

6.790

1.0

7.266

1.0

31.876

5.0

164.600

2.0

Aceh, Sumut, Sumbar, Sumsel, Lampung, Riau, Jambi, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Jateng, Jatim, Sulsel

75.000

172.400

2.0

(20)

70.536

180.700

2.0

(21)

71.436

844.688

2.0

(22)

342.581

11.0

(18). Peruntukan untuk subsidi perintis diantaranya untuk lintas Bireun-Lhokseumawe, Purwasari – Wonogiri, Mojokerto – Tulangan – Sidoarjo. Peruntukan untuk subsidi angkutan motor diantaranya untuk lintas Jakarta - Cirebon - Semarang, Jakarta - Yogyakarta - Solo, Jakarta - Surabaya, lintas utama Sumatera Utara dan Sumatera Bagian Selatan.


10 dari 66


TABEL INDIKASI PENDANAAN DAN LOKASI KEGIATAN DALAM RENSTRA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2015-2019 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2015 TOTAL INDIKASI ANGGARAN TARGET INDIKASI INDIKASI INDIKASI INDIKASI INDIKASI NO 2015-2019 2015-2019 TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET ANGGARAN LOKASI ANGGARAN LOKASI ANGGARAN LOKASI ANGGARAN LOKASI ANGGARAN LOKASI (Rp. Miliar) (Rp. Miliar) (Rp. Miliar) (Rp. Miliar) (Rp. Miliar) (Rp. Miliar) (19). Peruntukan untuk subsidi perintis diantaranya untuk lintas Bireun-Lhokseumawe, Padang – Lubuk Alung –Padang Panjang – Solok, Purwasari – Wonogiri, Mojokerto – Tulangan – Sidoarjo, Sukabumi - Cianjur - Padalarang, Kertapati - Indralaya, Kalisat - Panarukan. Peruntukan untuk subsidi angkutan motor diantaranya untuk lintas Jakarta - Cirebon - Semarang, Jakarta - Yogyakarta - Solo, Jakarta - Surabaya, lintas utama Sumatera Utara dan Sumatera Bagian Selatan. PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS

(20). Peruntukan untuk subsidi perintis diantaranya untuk lintas Bireun-Lhokseumawe, Padang – Lubuk Alung –Padang Panjang – Solok, Purwasari – Wonogiri, Mojokerto – Tulangan – Sidoarjo, Sukabumi - Cianjur - Padalarang, Kertapati - Indralaya, Kalisat - Panarukan. Peruntukan untuk subsidi angkutan motor diantaranya untuk lintas Jakarta - Cirebon - Semarang, Jakarta - Yogyakarta - Solo, Jakarta - Surabaya, lintas utama Sumatera Utara dan Sumatera Bagian Selatan. (21). Peruntukan untuk subsidi perintis diantaranya untuk lintas Bireun-Lhokseumawe, Padang – Lubuk Alung –Padang Panjang – Solok, KA Riau-Jambi, Purwasari – Wonogiri, Mojokerto – Tulangan – Sidoarjo, Sukabumi - Cianjur - Padalarang, Kertapati - Indralaya, Kalisat - Panarukan. Peruntukan untuk subsidi angkutan motor diantaranya untuk lintas Jakarta - Cirebon - Semarang, Jakarta - Yogyakarta - Solo, Jakarta - Surabaya, lintas utama Sumatera Utara dan Sumatera Bagian Selatan. (22). Peruntukan untuk subsidi perintis diantaranya untuk lintas Bireun-Lhokseumawe, Padang – Lubuk Alung –Padang Panjang – Solok, KA Riau-Jambi, Purwasari – Wonogiri, Kertapati - Indralaya, Kalisat - Panarukan, KA Sulawesi, KA Kalimantan. Peruntukan untuk subsidi angkutan motor diantaranya untuk lintas Jakarta - Cirebon Semarang, Jakarta - Yogyakarta - Solo, Jakarta - Surabaya, lintas utama Sumatera Utara dan Sumatera Bagian Selatan. Jumlah paket fasilitas dan peralatan bidang lalu lintas dan angkutan kereta api (paket)

3

0.0

3.275

1.0

6.550

2.0

6.550

2.0

6.550

2.0

22.925

7.0

Jumlah dokumen Studi/Kajian/Desain/ Norma/Standar/ Pedoman/ Kriteria/Prosedur bidang Lalu Lintas dan Angkutan kereta api(dokumen) Jumlah paket pembinaan penyelenggaraan bidang lalu lintas dan angkutan kereta api (paket)

73.014

31.0

45.401

20.0

46.918

21.0

51.020

24.0

55.320

26.0

271.672

122.0

30.657

4.0

33.251

4.0

35.579

4.0

38.069

4.0

40.734

4.0

178.291

20.0

Penyelenggaraan administrasi dan layanan perkantoran (tahun)

5.081

1.0

5.437

1.0

5.817

1.0

6.224

1.0

6.660

1.0

29.220

5.0

Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api Jumlah Km'sp jalur KA yang direhabilitasi dan tingkatkan keandalannya (Km'sp)

17,773.695

554.578

38,415.400

170.78

(23)

605.896

44,992.100

196.07

(24)

772.938

62,182.300

246.16

(25)

1,198.397

64,310.400

279.00

(26)

1,518.243

227,673.895

333.80

(27)

4,650.052

1,225.8

(23). • Jawa-Bali: Tanah Abang - Merak, Jakarta Kota - Bogor, Cikampek - Padalarang, Bogor - Sukabumi - Cianjur - Padalarang, Cirebon - Kroya, Cirebon - Brebes - Tegal - Pekalongan - Semarang, Semarang - Solo, Surabaya - Bangil - Malang - Kertosono, Bangil – Banyuwangi. • Sumatera: Waytuba - Tanjungkarang - Tarahan, Padang Pariaman, Pariaman - Lubuk Alung - Padangpanjang - Solok - Sawahlunto, Medan - Binjai - Besitang, Medan - Belawan, Medan - Tebingtinggi - Siantar, Tebingtinggi - Kisaran - Tanjung Balai, Bireun - Lhokseumawe. (24). • Jawa-Bali: Jakarta – Tj. Priok, Jatinegara - Cikampek - Cirebon, Cikampek - Padalarang, Bogor - Sukabumi - Cianjur - Padalarang, Padalarang - Bandung - Cicalengka, Cicalengka - Banjar - Kroya, Cirebon - Kroya, Cirebon - Brebes - Tegal - Pekalongan - Semarang, Tegal - Prupuk, Semarang - Solo, Purwosari - Wonogiri, Semarang Bojonegoro - Surabaya, Surabaya - Bangil - Malang - Kertosono, Bangil – Banyuwangi. • Sumatera: Prabumulih - Waytuba - Tanjungkarang - Tarahan, Prabumulih - Kertapati, Prabumulih - Lubuklinggau, Pariaman - Lubuk Alung - Padangpanjang - Solok - Sawahlunto, Medan - Araskabu, Medan - Binjai - Besitang, Medan - Belawan, Medan - Tebingtinggi - Siantar, Tebingtinggi - Kisaran - Tanjung Balai. (25). • Jawa-Bali: Tanah Abang - Merak, Duri – Tangerang, Jakarta – Tj. Priok, Manggarai - Tanah Abang - Ps. Senen - Jatinegara, Manggarai - Jatinegara - Bekasi - Cikarang, Jakarta Kota - Bogor, Jatinegara - Cikampek - Cirebon, Cikampek - Padalarang, Bogor - Sukabumi - Cianjur - Padalarang, Padalarang - Bandung - Cicalengka, Cicalengka - Banjar - Kroya, Cirebon - Kroya, Kroya - Kutoarjo - Yogyakarta - Solo, Semarang - Solo, Solo - Madiun, Purwosari - Wonogiri, Cirebon - Brebes - Tegal - Pekalongan - Semarang, Tegal - Prupuk, Semarang - Bojonegoro - Surabaya, Madiun - Surabaya, Surabaya - Bangil - Malang - Kertosono, Bangil – Banyuwangi. • Sumatera: Prabumulih - Waytuba - Tanjungkarang - Tarahan, Prabumulih - Kertapati, Prabumulih - Lubuklinggau, Padang - Bukitputus - Indarung/Telukbayur, Padang - Pariaman, Pariaman - Lubuk Alung - Padangpanjang - Solok - Sawahlunto, Medan - Araskabu - Kualanamu, Medan - Binjai - Besitang, Medan - Belawan, Medan Tebingtinggi - Siantar, Tebingtinggi Kisaran - Tanjung Balai, Kisaran - Rantauprapat, Bireun - Lhokseumawe.


11 dari 66


TABEL INDIKASI PENDANAAN DAN LOKASI KEGIATAN DALAM RENSTRA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2015-2019 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2015 TOTAL INDIKASI ANGGARAN TARGET INDIKASI INDIKASI INDIKASI INDIKASI INDIKASI NO 2015-2019 2015-2019 TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET ANGGARAN LOKASI ANGGARAN LOKASI ANGGARAN LOKASI ANGGARAN LOKASI ANGGARAN LOKASI (Rp. Miliar) (Rp. Miliar) (Rp. Miliar) (Rp. Miliar) (Rp. Miliar) (Rp. Miliar) (26). • Jawa-Bali: Tanah Abang - Merak, Duri – Tangerang, Jakarta – Tj. Priok, Manggarai - Tanah Abang - Ps. Senen - Jatinegara, Manggarai - Jatinegara - Bekasi - Cikarang, Jakarta Kota - Bogor, Jatinegara - Cikampek - Cirebon, Cikampek - Padalarang, Bogor - Sukabumi - Cianjur - Padalarang, Padalarang - Bandung - Cicalengka, Cicalengka - Banjar - Kroya, Cirebon - Kroya, Kroya - Kutoarjo - Yogyakarta - Solo, Semarang - Solo, Solo - Madiun, Purwosari - Wonogiri, Cirebon - Brebes - Tegal - Pekalongan - Semarang, Tegal - Prupuk, Semarang - Bojonegoro - Surabaya, Madiun - Surabaya, Surabaya - Bangil - Malang - Kertosono, Bangil – Banyuwangi. • Sumatera: Prabumulih - Waytuba - Tanjungkarang - Tarahan, Prabumulih - Kertapati, Prabumulih - Lubuklinggau, Padang - Bukitputus - Indarung/Telukbayur, Padang - Pariaman, Pariaman - Lubuk Alung - Padangpanjang - Solok - Sawahlunto, Medan - Araskabu - Kualanamu, Medan - Binjai - Besitang, Medan - Belawan, Medan Tebingtinggi - Siantar, Tebingtinggi Kisaran - Tanjung Balai, Kisaran - Rantauprapat, Bireun - Lhokseumawe. (27). • Jawa-Bali: Tanah Abang - Merak, Duri – Tangerang, Jakarta – Tj. Priok, Manggarai - Tanah Abang - Ps. Senen - Jatinegara, Manggarai - Jatinegara - Bekasi - Cikarang, Jakarta Kota - Bogor, Jatinegara - Cikampek - Cirebon, Cikampek - Padalarang, Bogor - Sukabumi - Cianjur - Padalarang, Padalarang - Bandung - Cicalengka, Cicalengka - Banjar - Kroya, Cirebon - Kroya, Kroya - Kutoarjo - Yogyakarta - Solo, Semarang - Solo, Solo - Madiun, Purwosari - Wonogiri, Cirebon - Brebes - Tegal - Pekalongan - Semarang, Tegal - Prupuk, Semarang - Bojonegoro - Surabaya, Madiun - Surabaya, Surabaya - Bangil - Malang - Kertosono, Bangil – Banyuwangi. • Sumatera: Prabumulih - Waytuba - Tanjungkarang - Tarahan, Prabumulih - Kertapati, Prabumulih - Lubuklinggau, Padang - Bukitputus - Indarung/Telukbayur, Padang - Pariaman, Pariaman - Lubuk Alung - Padangpanjang - Solok - Sawahlunto, Medan - Araskabu - Kualanamu, Medan - Binjai - Besitang, Medan - Belawan, Medan Tebingtinggi - Siantar, Tebingtinggi Kisaran - Tanjung Balai, Kisaran - Rantauprapat, Bireun - Lhokseumawe. PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS

Jumlah Km'sp jalur KA yang dibangun termasuk jalur ganda dan reaktivasi (Km'sp)

8,928.460

186.99

(28)

23,937.950

409.65

(29)

28,883.080

716.73

(30)

46,557.980

896.60

(31)

50,658.049

1,022.30

(32)

158,965.519

3,232.3

(28). • Jawa-Bali: Maja – Rangkasbitung – Merak (jalur ganda & test track), Manggarai - Tanah Abang - Ps. Senen – Jatinegara – Manggarai, Manggarai - Jatinegara - Bekasi - Cikarang (Double double track termasuk elektrifikasi dan fasilitas perkeretaapian), Cibungur - Tanjungrasa, Padalarang - Bandung - Cicalengka (jalur ganda termasuk elektrifikasi), Purwokerto - Kroya (jalur ganda), Kroya – Kutoarjo (jalur ganda), Kedungjati - Tuntang (reaktivasi), Semarang - Pelabuhan Tanjung Mas (reaktivasi), Solo – Madiun (jalur ganda), Perkotaan Surabaya (Reaktivasi tram) • Sumatera: Bireun - Lhokseumawe, Medan - Bandar Khalifah – Araskabu – Kualanamu (jalur ganda, jalur KA layang), Bandar Tinggi - Kuala Tanjung, Binjai - Besitang (reaktivasi), Duku - Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Pariaman - Naras, Sumbar (reaktivasi),Baturaja - Martapura (Jalur Ganda), Prabumulih - Kertapati (jalur ganda). • Sulawesi: Makassar (29). • Jawa-Bali: Maja- Pare-Pare – Rangkasbitung (jalur ganda), Manggarai - Jatinegara - Bekasi - Cikarang (Double double track termasuk elektrifikasi dan fasilitas perkeretaapian), Citayam - Nambo (jalur ganda), Bogor - Sukabumi (jalur langsir/emplasemen), Cibungur - Tanjungrasa, Cikampek - Padalarang (jalur ganda), Padalarang Bandung - Cicalengka (jalur ganda termasuk elektrifikasi), Rancaekek - Tanjungsari (reaktivasi), Purwokerto - Kroya (jalur ganda), Kroya – Kutoarjo (jalur ganda), Kedungjati - Tuntang (reaktivasi), Semarang - Pelabuhan Tanjung Mas (reaktivasi), Maos - Cilacap (termasuk akses ke Pelabuhan), Solo – Madiun (jalur ganda), Madiun Mojokerto - Wonokromo (jalur ganda), Surabaya - Kalimas/Sidotopo (jalur ganda), Perkotaan Surabaya (Reaktivasi tram Kalimas – Wonokromo), Kalisat - Panarukan (reaktivasi tahap pertama). • Sumatera: Bireun - Lhokseumawe, Medan - Bandar Khalifah – Araskabu – Kualanamu (jalur ganda, jalur KA layang), Bandar Tinggi Kuala Tanjung, Binjai - Besitang (reaktivasi), Rantauprapat-Duri-Dumai, Duri – Pekanbaru, Duku - Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Pariaman - Naras, Sumbar (reaktivasi), Muaro Kalaban - Muaro (reaktivasi), Muara Enim – Lahat (Jalur Ganda), Baturaja - Martapura (Jalur Ganda), Prabumulih - Kertapati (jalur ganda), Simpang - Tanjung Api-Api (perpanjangan), KA perkotaan Palembang, Rejosari - Tarahan (tahap pertama), Cempaka - Tarahan (jalur ganda). • Sulawesi: Makassar - Pare-Pare (30). • Jawa-Bali: Maja – Rangkasbitung – Merak (jalur ganda & test track), Cilegon - Anyer Kidul (reaktivasi), Rangkasbitung - Labuan - Saketi - Bayah (reaktivasi tahap pertama), Tonjong - Pelabuhan Bojonegara, Manggarai - Jatinegara - Bekasi - Cikarang (Double double track termasuk elektrifikasi dan fasilitas perkeretaapian), Citayam - Nambo (jalur ganda), Parungpanjang – Citayam, Nambo - Cikarang - Kalibaru (tahap pertama), Bogor - Sukabumi (jalur langsir/emplasemen), Cibungur - Tanjungrasa, Cikampek - Padalarang (jalur ganda), Padalarang - Bandung - Cicalengka (jalur ganda termasuk elektrifikasi), Rancaekek - Tanjungsari (reaktivasi), Tanjungsari – Kertajati, Cirebon - Kadipaten (reaktivasi termasuk jalur KA baru), Akses menuju Pelabuhan Cirebon, Cicalengka - Banjar - Kroya (jalur ganda tahap pertama), Banjar - Pangandaran - Cijulang (reaktivasi tahap pertama), Purwokerto - Kroya (jalur ganda), Purwokerto - Wonosobo (reaktivasi tahap pertama), Maos Cilacap (termasuk akses ke Pelabuhan), Kroya – Kutoarjo (jalur ganda), Kedungjati - Tuntang (reaktivasi), Semarang - Pelabuhan Tanjung Mas (reaktivasi), Kutoarjo - Purworejo (emplasemen), Surabaya - Kalimas/Sidotopo (jalur ganda), Jombang - Babat - Tuban (reaktivasi), Kandangan - Pelabuhan Teluk Lamong, Solo – Madiun (jalur ganda), Madiun - Mojokerto - Wonokromo (jalur ganda), Perkotaan Surabaya (Reaktivasi tram Kalimas – Wonokromo), Tulangan – Gununggangsir, Kalisat - Panarukan (reaktivasi tahap pertama). • Sumatera: Bireun - Lhokseumawe, Lhokseumawe - Langsa (tahap pertama), Kuala Langsa - Langsa – Besitang, Medan - Bandar Khalifah – Araskabu – Kualanamu (jalur ganda, jalur KA layang), Bandar Tinggi - Kuala Tanjung, Binjai - Besitang (reaktivasi), Medan - Gabion/Belawan, Sumut (elevated track), Rantauprapat-Duri-Dumai, Pekanbaru-Muaro, Duri – Pekanbaru, Naras - Sungai Limau, Sumbar (reaktivasi), Muaro Kalaban - Muaro (reaktivasi), Shortcut Padang-Solok (tahap pertama), Muara Enim – Lahat (Jalur Ganda), Prabumulih - Kertapati (jalur ganda), Simpang - Tanjung Api-Api (perpanjangan), Indralaya - Kampus Unsri (perpanjangan), KA Perkotaan Palembang, Rejosari - Tarahan (tahap pertama), Tanjung Karang - Pelabuhan Panjang (reaktivasi), Cempaka - Tanjung Karang – Sukamenti – Tarahan (jalur ganda).• Sulawesi: Makassar - Pare-Pare, Manado – Bitung• Kalimantan: Tanjung - Bandara Syamsuddin Noor – Banjarmasin, Balikpapan – Samarinda (31). • Jawa-Bali: Maja – Rangkasbitung – Merak (jalur ganda & test track), Cilegon - Anyer Kidul (reaktivasi), Rangkasbitung - Labuan - Saketi - Bayah (reaktivasi tahap pertama), Tonjong - Pelabuhan Bojonegara, Manggarai - Jatinegara - Bekasi - Cikarang (Double double track termasuk elektrifikasi dan fasilitas perkeretaapian), Citayam - Nambo (jalur ganda), Parungpanjang – Citayam, Nambo - Cikarang - Kalibaru (tahap pertama), Cibungur - Tanjungrasa, Cikampek - Padalarang (jalur ganda), Padalarang - Bandung - Cicalengka (jalur ganda termasuk elektrifikasi), Tanjungsari – Kertajati, Cirebon - Kadipaten (reaktivasi termasuk jalur KA baru), Akses menuju Pelabuhan Cirebon, Cicalengka - Banjar - Kroya (jalur ganda tahap pertama), Banjar - Pangandaran - Cijulang (reaktivasi tahap pertama), Purwokerto - Wonosobo (reaktivasi tahap pertama), Maos - Cilacap (termasuk akses ke Pelabuhan), Kroya – Kutoarjo (jalur ganda), Jerakah - Semarang Poncol - Semarang Tawang Alastua (jalur KA layang), Solo - Semarang (jalur ganda tahap pertama), Yogyakarta - Magelang (reaktivasi tahap pertama), akses menuju KA Bandara Kulonprogo (tahap pertama), Shortcut Solo Kota - Solo Jebres, Surabaya - Kalimas/Sidotopo (jalur ganda), Jombang - Babat - Tuban (reaktivasi), Kandangan - Pelabuhan Teluk Lamong, Solo – Madiun (jalur ganda), Madiun - Mojokerto - Wonokromo (jalur ganda), Perkotaan Surabaya (Reaktivasi tram Kalimas – Wonokromo, akses menuju Bandara Juanda), Tulangan – Gununggangsir, Kalisat - Panarukan (reaktivasi tahap pertama), Bandara Ngurah Rai – Denpasar - Mengwi (tahap pertama) • Sumatera: Bireun - Lhokseumawe, Lhokseumawe - Langsa (tahap pertama), Kuala Langsa - Langsa – Besitang, Medan - Gabion/Belawan, Sumut (elevated track), Rantauprapat-Duri-Dumai, Pekanbaru-Muaro, Duri – Pekanbaru, Naras - Sungai Limau, Sumbar (reaktivasi), Padang Panjang - Bukit Tinggi - Payakumbuh, Sumbar (reaktivasi), Muaro Kalaban - Muaro (reaktivasi), Batu Ampar - Bandara Hang Nadim, Pekanbaru – Jambi, Jambi – Palembang, Muara Enim – Lahat (Jalur Ganda), Simpang - Tanjung Api-Api (perpanjangan), Indralaya - Kampus Unsri (perpanjangan), KA Perkotaan Palembang, Rejosari - Tarahan (tahap pertama), Tanjung Karang - Pelabuhan Panjang (reaktivasi), Cempaka - Tanjung Karang – Sukamenti – Tarahan (jalur ganda), Tarahan/KM3 - Bakauheni (tahap pertama). • Sulawesi: Makassar - Pare-Pare, Manado – Bitung, Isimu- Gorontalo--Bitung, Parepare--Mamuju (tahap pertama), Mamuju – Palu – Isimu (tahap pertama) • Kalimantan: Tanjung - Bandara Syamsuddin Noor – Banjarmasin, Balikpapan – Samarinda, Tanjung - Tanah Grogot - Balikpapan (tahap pertama), Palangkaraya - Banjarmasin (tahap pertama), Palangkaraya – Pontianak – Batas Negara (tahap pertama), Samarinda – Tanjung Redep – Batas Negara (tahap pertama) • Papua: Sorong - Manokwari (tahap pertama), Jayapura-Sarmi (tahap pertama) (32). • Jawa-Bali: Maja – Rangkasbitung – Merak (jalur ganda & test track), Cilegon - Anyer Kidul (reaktivasi), Rangkasbitung - Labuan - Saketi - Bayah (reaktivasi tahap pertama), Tonjong - Pelabuhan Bojonegara, Citayam - Nambo (jalur ganda), Parungpanjang – Citayam, Nambo - Cikarang - Kalibaru (tahap pertama), Cikampek Padalarang (jalur ganda), Padalarang - Bandung - Cicalengka (jalur ganda termasuk elektrifikasi), Tanjungsari – Kertajati, Cirebon - Kadipaten (reaktivasi termasuk jalur KA baru), Akses menuju Pelabuhan Cirebon, Cicalengka - Banjar - Kroya (jalur ganda tahap pertama), Banjar - Pangandaran - Cijulang (reaktivasi tahap pertama), Purwokerto - Wonosobo (reaktivasi tahap pertama), Kroya – Kutoarjo (jalur ganda), Jerakah - Semarang Poncol - Semarang Tawang - Alastua (jalur KA layang), Solo - Semarang (jalur ganda tahap pertama), Yogyakarta - Magelang (reaktivasi tahap pertama), akses menuju KA Bandara Kulonprogo (tahap pertama), Shortcut Solo Kota - Solo Jebres, Jombang - Babat - Tuban (reaktivasi), Kandangan - Pelabuhan Teluk Lamong, Madiun - Mojokerto - Wonokromo (jalur ganda), Perkotaan Surabaya (Reaktivasi tram Kalimas – Wonokromo, akses menuju Bandara Juanda), Tulangan – Gununggangsir, Kalisat - Panarukan (reaktivasi tahap pertama), Bangil Banyuwangi (jalur ganda tahap pertama), Bandara Ngurah Rai – Denpasar - Mengwi (tahap pertama) • Sumatera: Lhokseumawe - Langsa (tahap pertama), Kuala Langsa - Langsa – Besitang, Medan - Gabion/Belawan, Sumut (elevated track), Rantauprapat-Duri-Dumai, Rantauprapat-Gunung Tua-Sibolga (tahap pertama), Pekanbaru-Muaro, Duri – Pekanbaru, Naras - Sungai Limau, Sumbar (reaktivasi), Padang Panjang - Bukit Tinggi - Payakumbuh, Sumbar (reaktivasi), Muaro Kalaban - Muaro (reaktivasi), Shortcut Padang-Solok (tahap pertama), Batu Ampar - Bandara Hang Nadim, Pekanbaru – Jambi, Jambi – Palembang, Muara Enim – Lahat (Jalur Ganda), Simpang - Tanjung Api-Api (perpanjangan), KA Perkotaan Palembang, Rejosari - Tarahan (tahap pertama), Tanjung Karang - Pelabuhan Panjang (reaktivasi), Cempaka - Tanjung Karang – Sukamenti – Tarahan (jalur ganda), Tarahan/KM3 - Bakauheni (tahap pertama). • Sulawesi: Makassar - Pare-Pare, Manado – Bitung, Isimu- Gorontalo--Bitung, Parepare-Mamuju (tahap pertama), Makassar-Bulukumba-Watampone (tahap pertama), Mamuju – Palu – Isimu (tahap pertama) • Kalimantan: Tanjung - Bandara Syamsuddin Noor – Banjarmasin, Balikpapan – Samarinda, Tanjung - Tanah Grogot - Balikpapan (tahap pertama), Palangkaraya Banjarmasin (tahap pertama), Palangkaraya – Pontianak – Batas Negara (tahap pertama), Samarinda – Tanjung Redep – Batas Negara (tahap pertama) • Papua: Sorong - Manokwari (tahap pertama), Jayapura-Sarmi (tahap pertama) Jumlah Km'sp jalur lingkar KA layang yang dibangun (Km'sp) di Jabodetabek (20152019)


1,908.000

Manggarai - Tanah Abang - Ps. Senen – Jatinegara – Manggarai

3,339.000

7.70

12 dari 66


2,862.000

3.40


732.000

14.30


8,841.000

25.4



NO


TAHUN 2016


TARGET

LOKASI

TAHUN 2017

TARGET

LOKASI

6,270.000

12.00

Sumatera Selatan (Bandara SMB II – Kolonel H. Burlian – Demang Lebar Daun – Angkatan 45 – Kapten A. Rivai – Jln. Jenderal Sudirman – Masjid Agung Jakabaring Sport), Jabodetabek (Cibubur-Cawang)


TAHUN 2018

TARGET

LOKASI

12,540.000

24.00

Sumatera Selatan (Bandara SMB II – Kolonel H. Burlian – Demang Lebar Daun – Angkatan 45 – Kapten A. Rivai – Jln. Jenderal Sudirman – Masjid Agung Jakabaring Sport), Jabodetabek (Cibubur-Cawang, Cawang-Dukuh Atas, CawangBekasi Timur)


TAHUN 2019

TARGET

LOKASI

2,090.000

5.70

Sumatera Selatan (Bandara SMB II – Kolonel H. Burlian – Demang Lebar Daun – Angkatan 45 – Kapten A. Rivai – Jln. Jenderal Sudirman – Masjid Agung Jakabaring Sport), Jabodetabek (Cibubur-Cawang, Cawang-Dukuh Atas, CawangBekasi Timur)


Pembangunan Kereta Ringan Perkotaan (km)

5.530

Jumlah unit jembatan/underpass/ flyover KA yang direhabilitasi dan tingkatkan keandalannya (unit) Jumlah unit jembatan/underpass/ flyover KA yang dibangun (unit) Jumlah Km'sp pengadaan material rel (Km'sp)

349.016

44.00

384.349

50.00

440.791

57.00

460.000

58.00

520.000

856.552

66.00

929.631

68.00

1,073.495

68.00

1,142.295

70.00

1,303.990

350.00

761.877

550.00

1,015.274

1,711.067

Jabodetabek


2,030.00

TARGET

LOKASI


TARGET 2015-2019

20,905.530

Pendanaan On Top

60.00

2,154.156

269.0

1,198.108

72.00

5,200.082

344.0

700.00

1,015.274

700.00

5,807.481

4,330.0

0.000

Jumlah unit pengadaan material wesel (unit)

55.000

600.00

82.614

125.00

121.302

200.00

161.602

250.00

161.602

250.00

582.120

1,425.0

Jumlah unit stasiun/bangunan operasional KA yang direhabilitasi dan tingkatkan keandalannya (unit) Jumlah unit stasiun/bangunan operasional KA yang dibangun (unit)

37.964

6.00

47.019

6.00

51.146

7.00

55.315

9.00

56.000

10.00

247.443

38.0

122.663

15.00

128.928

15.00

145.974

17.00

155.173

17.00

160.000

18.00

712.738

82.0

269.011

7.00

353.687

7.00

844.631

8.00

866.879

8.00

875.329

11.00

3,209.537

41.0

433.141

12.00

446.635

13.00

457.426

14.00

465.428

16.00

600.000

16.00

2,402.631

71.0

Jumlah paket rehabilitasi dan peningkatan persinyalan dan telekomunikasi KA (paket) Jumlah paket pembangunan persinyalan dan telekomunikasi KA (paket)


13 dari 66



NO


TAHUN 2016


TARGET

LOKASI


TAHUN 2017

TARGET

LOKASI


TAHUN 2018

TARGET

LOKASI


TAHUN 2019

TARGET

LOKASI


TARGET

LOKASI


TARGET 2015-2019

Jumlah Km'sp listrik aliran atas KA yang direhabilitasi dan tingkatkan keandalannya (Km'sp) termasuk gardu listrik

106.355

33.90

Jakarta Kota Manggarai – Bogor

61.251

44.90

Jatinegara Pondok jati - Senen - Kampungbandan Tanah Abang – Manggarai, Duri – Tangerang, Manggarai Jatinegara - Bekasi – Cikarang

105.000

45.00

Tanah Abang – Rangkasbitung, Citayam – Nambo, Jatinegara Pondok jati - Senen - Kampungbandan Tanah Abang – Manggarai, Jakarta Kota - Manggarai – Bogor, Jakarta Kota – Tj. Priok, Duri – Tangerang, Manggarai Jatinegara - Bekasi – Cikarang

105.000

45.00


133.439

58.95


511.045

227.8

Jumlah Km'sp listrik aliran atas KA yang dibangun (Km'sp) termasuk gardu listrik

291.282

17.35

Tanah Abang Maja Rangkasbitung, Manggarai - Bekasi – Cikarang, Kutoarjo – Yogyakarta, Perkotaan Surabaya (tram)

1,357.781

24.30

Tanah Abang Maja Rangkasbitung – Merak, Manggarai Bekasi – Cikarang, Padalarang Bandung – Cicalengka, Perkotaan Surabaya (tram)

1,880.000

32.00

Tanah Abang Maja Rangkasbitung, Manggarai - Bekasi – Cikarang, Padalarang Bandung – Cicalengka, Perkotaan Surabaya (tram)

1,105.760

32.00

Medan - Araskabu Kualanamu, Rangkasbitung – Merak, Jakarta Kota - Tj Priok/JICT, Citayam – Nambo, Manggarai - Bekasi – Cikarang, Padalarang Bandung – Cicalengka, Kutoarjo – Yogyakarta, Perkotaan Surabaya (tram)

800.000

40.00

Medan - Araskabu Kualanamu, Rangkasbitung – Merak, Jakarta Kota - Tj Priok/JICT, Citayam – Nambo, Cikarang – Cikampek, Padalarang Bandung – Cicalengka, Kutoarjo – Yogyakarta

5,434.824

145.7

346.550

59.00

Yogyakarta – Solo

990.143

59.0

35.000

3.00

Aceh, Lampung, Riau, Banten, DIY, Sulsel

153.691

12.0

305.320

13.00

1,274.109

59.0

Jumlah Km'sp listrik aliran atas KA yang dibangun (Km'sp) pada jalur KA antara Yogyakarta – Solo (2015-2017) Jumlah paket peningkatan/ pembangunan Bangunan Khusus (paket) Jumlah paket pemagaran prasarana dan fasilitas prasarana perkeretaapian (paket) Jumlah unit pengamanan perlintasan sebidang (unit)

Yogyakarta – Solo

643.593

16.938

1.00

35.445

5.00

50.634

34.00

Jateng

(33)

52.500

3.00

303.343

11.00

69.718

44.00

Sumut, Sumbar, Sumsel, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jateng, Jatim

(34)

90.000

45.00

(35)

19.976

3.00

315.000

15.00

94.500

45.00

Jambi, Sulut, Kalsel

(36)

29.277

2.00

315.000

15.00

110.000

50.00

Gorontalo, Kaltim, Kalteng, Kalbar

(37)

414.852

218.0

(33). • Jawa-Bali: Tanah Abang - Merak, Cirebon - Brebes - Tegal - Pekalongan - Semarang, Semarang - Solo, Bojonegoro - Surabaya, Surabaya - Bangil - Malang - Kertosono, Bangil – Banyuwangi. • Sumatera: Prabumulih - Waytuba - Tarahan, Prabumulih - Lubuklinggau, Padang - Bukitputus - Indarung/Telukbayur, Padang Pariaman, Medan - Araskabu - Kualanamu.


14 dari 66


TABEL INDIKASI PENDANAAN DAN LOKASI KEGIATAN DALAM RENSTRA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2015-2019 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2015 TOTAL INDIKASI ANGGARAN TARGET INDIKASI INDIKASI INDIKASI INDIKASI INDIKASI NO 2015-2019 2015-2019 TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET ANGGARAN LOKASI ANGGARAN LOKASI ANGGARAN LOKASI ANGGARAN LOKASI ANGGARAN LOKASI (Rp. Miliar) (Rp. Miliar) (Rp. Miliar) (Rp. Miliar) (Rp. Miliar) (Rp. Miliar) (34). • Jawa-Bali: Tanah Abang - Merak, Jatinegara - Cikampek - Cirebon, Cikampek - Padalarang, Bogor - Sukabumi - Cianjur - Padalarang, Cicalengka - Banjar - Kroya, Cirebon - Kroya, Kroya - Kutoarjo - Yogyakarta - Solo, Semarang - Solo, Solo - Madiun, Purwosari - Wonogiri, Cirebon - Brebes - Tegal - Pekalongan - Semarang, Tegal Prupuk, Semarang - Bojonegoro - Surabaya, Madiun - Surabaya, Surabaya - Bangil - Malang - Kertosono, Bangil – Banyuwangi. • Sumatera: Prabumulih - Waytuba - Tanjungkarang - Tarahan, Prabumulih - Kertapati, Prabumulih - Lubuklinggau, Padang - Bukitputus - Indarung/Telukbayur, Padang - Pariaman, Pariaman - Lubuk Alung Padangpanjang - Solok - Sawahlunto, Medan - Araskabu - Kualanamu, Medan - Binjai - Besitang, Medan - Belawan, Medan - Tebingtinggi - Siantar, Tebingtinggi Kisaran - Tanjung Balai. PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS

(35). • Jawa-Bali: Tanah Abang - Merak, Duri – Tangerang, Jakarta – Tj. Priok, Manggarai - Tanah Abang - Ps. Senen - Jatinegara, Manggarai - Jatinegara - Bekasi - Cikarang, Jakarta Kota - Bogor, Jatinegara - Cikampek - Cirebon, Cikampek - Padalarang, Bogor - Sukabumi - Cianjur - Padalarang, Padalarang - Bandung - Cicalengka, Cicalengka - Banjar - Kroya, Cirebon - Kroya, Kroya - Kutoarjo - Yogyakarta - Solo, Semarang - Solo, Solo - Madiun, Purwosari - Wonogiri, Cirebon - Brebes - Tegal - Pekalongan - Semarang, Tegal - Prupuk, Semarang - Bojonegoro - Surabaya, Madiun - Surabaya, Surabaya - Bangil - Malang - Kertosono, Bangil – Banyuwangi. • Sumatera: Prabumulih - Waytuba - Tanjungkarang - Tarahan, Prabumulih - Kertapati, Prabumulih - Lubuklinggau, Padang - Bukitputus - Indarung/Telukbayur, Padang - Pariaman, Pariaman - Lubuk Alung - Padangpanjang - Solok - Sawahlunto, Medan - Araskabu - Kualanamu, Medan - Binjai - Besitang, Medan - Belawan, Medan Tebingtinggi - Siantar, Tebingtinggi Kisaran - Tanjung Balai,Jakarta Kisaran–- Tj. Rantauprapat, Bireun- Tanah - Lhokseumawe. (36). • Jawa-Bali: Tanah Abang - Merak, Duri – Tangerang, Priok, Manggarai Abang - Ps. Senen - Jatinegara, Manggarai - Jatinegara - Bekasi - Cikarang, Jakarta Kota - Bogor, Jatinegara - Cikampek - Cirebon, Cikampek - Padalarang, Bogor - Sukabumi - Cianjur - Padalarang, Padalarang - Bandung - Cicalengka, Cicalengka - Banjar - Kroya, Cirebon - Kroya, Kroya - Kutoarjo - Yogyakarta - Solo, Semarang - Solo, Solo - Madiun, Purwosari - Wonogiri, Cirebon - Brebes - Tegal - Pekalongan - Semarang, Tegal - Prupuk, Semarang - Bojonegoro - Surabaya, Madiun - Surabaya, Surabaya - Bangil - Malang - Kertosono, Bangil – Banyuwangi. • Sumatera: Prabumulih - Waytuba - Tanjungkarang - Tarahan, Prabumulih - Kertapati, Prabumulih - Lubuklinggau, Padang - Bukitputus - Indarung/Telukbayur, Padang - Pariaman, Pariaman - Lubuk Alung - Padangpanjang - Solok - Sawahlunto, Medan - Araskabu - Kualanamu, Medan - Binjai - Besitang, Medan - Belawan, Medan Tebingtinggi - Siantar, Tebingtinggi Kisaran - Tanjung Balai, Kisaran - Rantauprapat, Bireun - Lhokseumawe. (37). • Jawa-Bali: Tanah Abang - Merak, Duri – Tangerang, Jakarta – Tj. Priok, Manggarai - Tanah Abang - Ps. Senen - Jatinegara, Manggarai - Jatinegara - Bekasi - Cikarang, Jakarta Kota - Bogor, Jatinegara - Cikampek - Cirebon, Cikampek - Padalarang, Bogor - Sukabumi - Cianjur - Padalarang, Padalarang - Bandung - Cicalengka, Cicalengka - Banjar - Kroya, Cirebon - Kroya, Kroya - Kutoarjo - Yogyakarta - Solo, Semarang - Solo, Solo - Madiun, Purwosari - Wonogiri, Cirebon - Brebes - Tegal - Pekalongan - Semarang, Tegal - Prupuk, Semarang - Bojonegoro - Surabaya, Madiun - Surabaya, Surabaya - Bangil - Malang - Kertosono, Bangil – Banyuwangi. • Sumatera: Prabumulih - Waytuba - Tanjungkarang - Tarahan, Prabumulih - Kertapati, Prabumulih - Lubuklinggau, Padang - Bukitputus - Indarung/Telukbayur, Padang - Pariaman, Pariaman - Lubuk Alung - Padangpanjang - Solok - Sawahlunto, Medan - Araskabu - Kualanamu, Medan - Binjai - Besitang, Medan - Belawan, Medan Tebingtinggi - Siantar, Tebingtinggi Kisaran - Tanjung Balai, Kisaran - Rantauprapat, Bireun - Lhokseumawe. Jumlah paket 158.0 1,297.785 34.00 2,864.515 30.00 2,094.445 31.00 2,127.610 31.00 1,600.000 32.00 9,984.355 pengadaan dan penertiban lahan (paket) Jumlah paket 91.0 6.000 17.00 8.020 17.00 10.000 18.00 11.500 19.00 12.300 20.00 47.820 Perawatan Peralatan/Fasilitas Prasarana (paket) Jumah Paket Pengadaan MTT (Multi Tie Tamper Machine), Profile Ballast regulator, Track Laying Machine, Flash Butt Welding & Peralatan Prasarana Lainnya

616.205

20.00

Pelaksanaan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara/ IMO (tahun)

1,712.351

1.00

Pelaksanaan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (tahun) Jumlah dokumen Studi/Kajian/Desain/ Norma/Standar/ Pedoman/ Kriteria/Prosedur bidang prasarana perkeretaapian (dokumen) Jumlah paket pembinaan penyelenggaraan prasarana Perkeretaapian (paket)

99.743

14.00

126.134

7.00

43.861

3.00

54.134

2.00

940.078

46.0

1,712.351

1.0

2,500.350

1.00

2,750.385

1.00

3,025.424

1.00

3,327.966

1.00

11,604.124

4.0

265.535

84.00

257.394

89.00

275.411

90.00

294.690

90.00

315.318

90.00

1,408.348

443.0

17.624

4.00

20.392

4.00

24.471

4.00

29.365

4.00

35.238

4.00

127.089

20.0


15 dari 66



NO

4

5

C

PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS Penyelenggaraan administrasi dan layanan perkantoran (tahun) Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Keselamatan Perkeretaapian Jumlah paket Kegiatan Sosialisasi/Rakor/Sem inar/Workshop Bidang Keselamatan Perkeretaapian (paket) Jumlah paket fasilitas dan peralatan bidang keselamatan perkeretaapian (paket) Jumlah dokumen Studi/Kajian/Desain/ Norma/Standar/ Pedoman/ Kriteria/Prosedur bidang keselamatan perkeretaapian (dokumen) Jumlah paket pembinaan penyelenggaraan bidang keselamatan perkeretaapian (paket) Penyelenggaraan administrasi dan layanan perkantoran (tahun) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkeretaapian PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI LAUT


TAHUN 2016


TARGET

LOKASI

1.00


167.381

TARGET

TAHUN 2017 LOKASI

1.00

57.725

175.800

3.000

3.00

59.879

18.00

64.467

TARGET

TAHUN 2018 LOKASI

1.00

3.00

63.597

20.00

7.00

66.155

36.721

6.00

3.315

1.00

TARGET

TAHUN 2019 LOKASI

1.00

3.00

64.443

20.00

9.00

70.786

39.291

4.00

3.547

1.00

TARGET

LOKASI

1.00

3.00

64.339

19.00

9.00

75.741

9.00

42.042

4.00

44.985

3.795

1.00

4.060

15.0

316.305

95.0

9.00

358.190

43.0

48.134

4.00

211.173

22.0

4.345

1.00

19.061

5.0

64.047

18.00

81.042

4.00

1.00

Riau, Jambi, Sulsel, Sulut, Gorontalo, Kaltim, Kalsel, Kalteng, Kalbar

125.246

134.014

143.395

153.432

672.313

22,842.956

25,513.008

25,216.711

25,362.225

26,985.451

125,920.351

18,169.557

19,721.907

18,556.945

17,703.494

18,177.910

92,329.813

16 dari 66

5.0

17.252

3.00

116.227


TARGET 2015-2019

921.981

3.932

Aceh, Sumut, Sumbar, Sumsel, Lampung, Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Jateng, Jatim, Sulsel

TOTAL INDIKASI ANGGARAN 2015-2019 (Rp. Miliar) 298.312

201.500

3.675

Aceh, Sumut, Sumbar, Sumsel, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Jateng, Jatim, Sulsel


192.800

3.435

Aceh, Sumut, Sumbar, Sumsel, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Jateng, Jatim


184.500

3.210

Aceh, Sumut, Sumbar, Sumsel, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Jateng, Jatim




NO

1

PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut

TAHUN 2016


TARGET

LOKASI


TARGET

TAHUN 2017 LOKASI


TARGET

TAHUN 2018 LOKASI


TARGET

TAHUN 2019 LOKASI


TARGET

LOKASI


TARGET 2015-2019

18,425.325

Jumlah Pelayanan 671.561 89 Trayek (38) 766.529 113 Trayek (39) 949.682 140 Trayek (40) 1,132.835 167 Trayek (41) 1,309.205 193 Trayek (42) 4,829.813 Rute Angkutan Laut Perintis (38). Tersebar pada 33 Provinsi dengan pangkalan laut Meulaboh, Calang, Teluk Bayur (2), Bengkulu, Tanjung Pinang, Tanjung Pinang, Kijang, Sintete, Sunda Kelapa, Kotaburu, Semarang (2), Surabaya (2), Tanjung Wangi, Bima (3), Kupang (4), Maumere (2), Bitung (2), Tahuna (2), Pagimana, Kolonedale, Kendari (2), Tilamuta (2), Kwandang, Makassar (2), Mamuju, Ambon(7), Tual (4), Saumlaki (4) Ternate (4), Babang, Sanana (2), Jayapura (5), Biak (3), Merauke (7), Manokwari (4) Sorong (6) (39). Tersebar pada 33 Provinsi dengan pangkalan laut Meulaboh, Calang, Teluk Bayur (2), Bengkulu, Tanjung Pinang, Tanjung Pinang, Kijang, Sintete, Sunda Kelapa, Kotaburu, Semarang (2), Surabaya (2), Tanjung Wangi, Bima (3), Kupang (4), Maumere (2), Bitung (2), Tahuna (2), Pagimana, Kolonedale, Kendari (2), Tilamuta (2), Kwandang, Makassar (2), Mamuju, Ambon(7), Tual (4), Saumlaki (4) Ternate (4), Babang, Sanana (2), Jayapura (5), Biak (3), Merauke (7), Manokwari (4) Sorong (6) (40). Tersebar pada 33 Provinsi dengan pangkalan laut Meulaboh, Calang, Teluk Bayur (2), Bengkulu, Tanjung Pinang, Tanjung Pinang, Kijang, Sintete, Sunda Kelapa, Kotaburu, Semarang (2), Surabaya (2), Tanjung Wangi, Bima (3), Kupang (4), Maumere (2), Bitung (2), Tahuna (2), Pagimana, Kolonedale, Kendari (2), Tilamuta (2), Kwandang, Makassar (2), Mamuju, Ambon(7), Tual (4), Saumlaki (4) Ternate (4), Babang, Sanana (2), Jayapura (5), Biak (3), Merauke (7), Manokwari (4) Sorong (6) (41). Tersebar pada 33 Provinsi dengan pangkalan laut Meulaboh, Calang, Teluk Bayur (2), Bengkulu, Tanjung Pinang, Tanjung Pinang, Kijang, Sintete, Sunda Kelapa, Kotaburu, Semarang (2), Surabaya (2), Tanjung Wangi, Bima (3), Kupang (4), Maumere (2), Bitung (2), Tahuna (2), Pagimana, Kolonedale, Kendari (2), Tilamuta (2), Kwandang, Makassar (2), Mamuju, Ambon(7), Tual (4), Saumlaki (4) Ternate (4), Babang, Sanana (2), Jayapura (5), Biak (3), Merauke (7), Manokwari (4) Sorong (6) (42). Tersebar pada 33 Provinsi dengan pangkalan laut Meulaboh, Calang, Teluk Bayur (2), Bengkulu, Tanjung Pinang, Tanjung Pinang, Kijang, Sintete, Sunda Kelapa, Kotaburu, Semarang (2), Surabaya (2), Tanjung Wangi, Bima (3), Kupang (4), Maumere (2), Bitung (2), Tahuna (2), Pagimana, Kolonedale, Kendari (2), Tilamuta (2), Kwandang, Makassar (2), Mamuju, Ambon(7), Tual (4), Saumlaki (4) Ternate (4), Babang, Sanana (2), Jayapura (5), Biak (3), Merauke (7), Manokwari (4) Sorong (6) Jumlah Rute Angkutan Laut Tetap Dan Teratur untuk MendukungTol Laut

Jumlah Pembangunan baru kapal negara angkutan laut perintis

325.000

1 Paket

Tersebar pada lima pangkalan yaitu : Waingapu, Manokwari, Tual, Babang dan Kijang

2,526.082

100 unit

(43)

333.125

2,946.000

1 Paket


-

(44)

341.453

1,455.807

1 Paket


-

(45)

349.989

1 Paket


358.739

1 Paket


1,708.307

6,927.889

Lanjutan pembangunan kapal negara angkutan laut perintis

-

70 unit

-

-

-

-

Penyelesaian pembangunan kapal negara angkutan laut perintis

3 unit

30 unit

70 unit

-

-

-

(43). Tersebar pada 33 Provinsi dengan pangkalan laut Meulaboh, Calang, Teluk Bayur (2), Bengkulu, Tanjung Pinang, Tanjung Pinang, Kijang, Sintete, Sunda Kelapa, Kotaburu, Semarang (2), Surabaya (2), Tanjung Wangi, Bima (3), Kupang (4), Maumere (2), Bitung (2), Tahuna (2), Pagimana, Kolonedale, Kendari (2), Tilamuta (2), Kwandang, Makassar (2), Mamuju, Ambon(7), Tual (4), Saumlaki (4) Ternate (4), Babang, Sanana (2), Jayapura (5), Biak (3), Merauke (7), Manokwari (4) Sorong (6) (44). Tersebar pada 33 Provinsi dengan pangkalan laut Meulaboh, Calang, Teluk Bayur (2), Bengkulu, Tanjung Pinang, Tanjung Pinang, Kijang, Sintete, Sunda Kelapa, Kotaburu, Semarang (2), Surabaya (2), Tanjung Wangi, Bima (3), Kupang (4), Maumere (2), Bitung (2), Tahuna (2), Pagimana, Kolonedale, Kendari (2), Tilamuta (2), Kwandang, Makassar (2), Mamuju, Ambon(7), Tual (4), Saumlaki (4) Ternate (4), Babang, Sanana (2), Jayapura (5), Biak (3), Merauke (7), Manokwari (4) Sorong (6) (45). Tersebar pada 33 Provinsi dengan pangkalan laut Meulaboh, Calang, Teluk Bayur (2), Bengkulu, Tanjung Pinang, Tanjung Pinang, Kijang, Sintete, Sunda Kelapa, Kotaburu, Semarang (2), Surabaya (2), Tanjung Wangi, Bima (3), Kupang (4), Maumere (2), Bitung (2), Tahuna (2), Pagimana, Kolonedale, Kendari (2), Tilamuta (2), Kwandang, Makassar (2), Mamuju, Ambon(7), Tual (4), Saumlaki (4) Ternate (4), Babang, Sanana (2), Jayapura (5), Biak (3), Merauke (7), Manokwari (4) Sorong (6) Jumlah pembangunan/ pengadaan fasilitas pendukung Lalu lintas dan Angkutan Laut :(46)

788.932

Tersebar di 33 Provinsi

848.102


966.836


1,111.862


1,243.585


4,959.317

(46). ( Perbaikan dan Perawatan Kapal Perintis (Docking Repair) milik Ditjen Hubla / Pengadaan camera CCTV/ Pemasangan Upgrade Monitoring Tracking Sistem / Pembangunan Infrastruktur Multimedia Tracking / Pembangunan Sistem Informasi Spasial Kapal Perintis / Penyelenggaran Mudik Gratis Sepeda Motor / Monitoring Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru / Monitoring Pelabuhan Singgah Perintis dan Center Pangkalan Perintis / Pemberdayaan Industri Pelayaran Rakyat)


17 dari 66



NO

2

PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan di Bidang Penyelenggaraan Pelabuhan dan Pengerukan

TAHUN 2016


TARGET

LOKASI


TARGET

TAHUN 2017 LOKASI


TARGET

TAHUN 2018 LOKASI


TARGET

TAHUN 2019 LOKASI


TARGET

LOKASI


TARGET 2015-2019

37,363.082

Jumlah Lokasi 6,119.638 306 lokasi (47) 6,125.758 100 lokasi (48) 6,131.884 100 lokasi (49) 6,138.016 100 lokasi (50) 6,144.154 100 lokasi (51) 30,659.449 Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Non Komersial (47). Pelabuhan Sigli, Sabang, Meulaboh, Tapak Tuan, Singkil, P. Banyak, Sinabang, Sibigo, Labuhan Angin, Pangkalan Susu, Teluk Dalam, Lahewa, Sirombu, P. Tello, Leidong, Parlimbungan Ketek, Sei Berombang, Barus, Tg. Sarang Elang, Pekanbaru, Tanjung Buton, Bagan Siapi-api, Tanjung Samak, Meranti - Selat Panjang, Kuala Gaung, Panipahan, Batu Panjang, Sungai Guntung, Dumai, Dompak, Mocoh, Malarko, Pulau Sambu, Letung, Midai, Pulau Laut, Subi, Serasan, Dabo Singkep, Tanjung Berakit , Carocok Painan, Tiram, Teluk Bayur, Bungus, Air Bangis, Pariaman, Tiku, Tarusan, Pasapuat, Talang Dukuh, Nipah Panjang, Ujung Jabung, Kuala Mendahara, Tanjung Api-api, Tanjung Pandan, Pulau Baai, Linau Bintuhan, Sibesi, Sebalang, Batu Balai, Tg. Priok, Marunda, Sunda Kelapa, Banten, Karangantu, Cituis, Kronjo, Labuhan, Panimbang, Bayah, Karangsong, Indramayu, Pamanukan, Pangandaran, Pelabuhan Ratu, Kendal, Tegal, Cilacap, Batang, Jepara, Juwana, Rembang, Brebes, Pekalongan, Keramaian, Taddan, Branta, Bawean, Pacitan, Sapudi, Telaga Biru, Tanah Ampo, Benoa, Padang Bai, Celukan Bawang, Nusa Lembongan, Nusa Penida, Benete, Pamenang Tanjung, Nunbaunsabu, Maritaing, Baing, Seba, Raijua, P. Salura, Waikelo, Kendidi Reo, Pota, Marapokot, Maurole, Atapupu, Batutua, Papela, Ba'a, Kolbano, Larantuka, Terong, Wulandoni, Bari, Labuhan Bajo, Ketapang, Sambas, padang Tikar, paloh,Sukadana, Kuala Pembuang, Teluk Segintung, Pegatan, Mendawai, Parenggean, Sampit, Pulang Pisau, Bahaur, Batanjung, Marabatuan, Matasiri, Pelaihari, Sebuku, Palaran, Samarinda, Penajam Pasir, Maloy, Tanjung Redep, Tanah Grogot, Kuala Semboja, Tarakan,Sungai Nyamuk, Tanah Tidung, Manado, Kawio, Matutuang, Kawaluso, Petta, Tamako, Lipang, Bukide, Kahakitang, Kalama, Tahuna, Ngalipaeng, Marore, Lirung, Melonguane, Mangarang, Karatung, Rainis, Miangas, Makalehi, Pehe, Ulu Siau, Biaro, Sawang, Buhias, Labuhan Uki, Amurang, Gorontalo , Anggrek, Tilamuta, Moutong, Parigi, Kolonedale, Bungku Luwuk, Teluk Malala, Ogoamas, Mantangisi, Una-una, Pagimana, Leok, Palele, Banggai, Bungkutoko, Kendari, Ereke, Maligano, Bau-bau, Pasarwajo, Boepinang, Batu Atas, Wanci, Lasalimu, Kolaka, Watunohu, Dawi-dawi, Molawe, Lakara, Makassar, Paotere, Awerange, Garongkong, Jampea, Kayuadi, Munte, Belopa, Bulukumba, Jeneponto, Pattiro Bajo, Tuju-Tuju, Cappa Ujung, Sinjai, Biringkasi, Sabutung, Sapuka, Sailus, Kalukalukuang, Maccini Baji, Selayar, Benteng, Bajoe, Siwa, Majene (Banggae), Palipi , Popoongan, P. Ambo, Belang-belang, Polewali, Tanjung Silopo, Yos Sudarso, Ambon, Gudang Arang, Tulehu,Tuhaha, Tutu Kembong, Kroing, Saumlaki, Larat, P. Buano, Taniwel, Dawelor, Wonreli, Mahaleta, Namlea, Amahai, Kobror, Marlasi, Dobo, Gorom, Teor, Fogi, Namrole, Ambalau, Tual, Loleojaya, Tifure, Manu Gamunu, Mangga Dua, Bicoli, Tapaleo, Daruba, Tikong, Dama, Tobelo, Dorume, Galela, Bisui, Koititi, Indari , Yaba, Babang, Labuha, Sofifi, Laiwui, Wayaloar, Jojame, Banemo, Depapre, Merauke, Serui, Sarmi, Biak, Nabire, Agats, Mumugu, Waren, Bade, Asiki, Moor, Arar, Manokwari, Kaimana, Saonek, Sausapor, Kokas, Teminabuan, Korido, Oransbari Wasior. (48). Pelabuhan : Anggrek, Babang, Bade, Baing, Bajoe, Barus, Batang, Batanjung, Batuatas, Batu panjang, Batutua, Bau bau, Belang belang, Bicoli, Bintuni, Boepinang, Branta, Bungkutoko, Bunta, Carocok painan, Dabo singkep, Daruba, Depapre, Dompak, Gamunu, Garongkong, Gorom, Jailolo, Kaimana, Kendidi reo, Kendal, Keramaian, Kolbano, Kolonedale, Kuala semboja, Labuhan bajo, Labuhan angin, Lakara, Larantuka, Letung, Linau bintuhan, Malarko, Maloy, Mantangisi, Marabatuan, Matasiri, Meranti, Midai, Moor Mumugu, Nabire, Nunbaunsabu,Pulau banyak, Pulau buano, Pulau salura, Pacitan, Padang tikar, Pagimana, Palopo, Pamanukan, Panarukan, Pangandaran, Parlimbungan, ketek, Patani, Pelaihari, Penajam pasir, Pomalaa, Pota, Pulau laut, Pulau teor, Sailus, Saumlaki, Sebalang, Sebuku, Sei nyamuk, Serui, Siwa, Sofifi speed boat, Subi, Taddan, Tanah ampo, Tanah Tidung, Tanjung Api Api, Tanjung Buton, Tanjung Mooch, Telaga Biru, Teluk Segintung, Tilamuta, Tiram, Tobelo, Tual, Tulehu, Ujung Jabung, Waren, Watunohu, Bagan Siapi Api, Pelabuhan Ratu, Bima, Luwuk, Breakwater Makassar (49). Pelabuhan : Anggrek, Babang, Bade, Baing, Bajoe, Barus, Batang, Batanjung, Batuatas, Batu panjang, Batutua, Bau bau, Belang belang, Bicoli, Bintuni, Boepinang, Branta, Bungkutoko, Bunta, Carocok painan, Dabo singkep, Daruba, Depapre, Dompak, Gamunu, Garongkong, Gorom, Jailolo, Kaimana, Kendidi reo, Kendal, Keramaian, Kolbano, Kolonedale, Kuala semboja, Labuhan bajo, Labuhan angin, Lakara, Larantuka, Letung, Linau bintuhan, Malarko, Maloy, Mantangisi, Marabatuan, Matasiri, Meranti, Midai, Moor Mumugu, Nabire, Nunbaunsabu,Pulau banyak, Pulau buano, Pulau salura, Pacitan, Padang tikar, Pagimana, Palopo, Pamanukan, Panarukan, Pangandaran, Parlimbungan, ketek, Patani, Pelaihari, Penajam pasir, Pomalaa, Pota, Pulau laut, Pulau teor, Sailus, Saumlaki, Sebalang, Sebuku, Sei nyamuk, Serui, Siwa, Sofifi speed boat, Subi, Taddan, Tanah ampo, Tanah Tidung, Tanjung Api Api, Tanjung Buton, Tanjung Mooch, Telaga Biru, Teluk Segintung, Tilamuta, Tiram, Tobelo, Tual, Tulehu, Ujung Jabung, Waren, Watunohu, Bagan Siapi Api, Pelabuhan Ratu, Bima, Luwuk, Breakwater Makassar (50). Pelabuhan : Anggrek, Babang, Bade, Baing, Bajoe, Barus, Batang, Batanjung, Batuatas, Batu panjang, Batutua, Bau bau, Belang belang, Bicoli, Bintuni, Boepinang, Branta, Bungkutoko, Bunta, Carocok painan, Dabo singkep, Daruba, Depapre, Dompak, Gamunu, Garongkong, Gorom, Jailolo, Kaimana, Kendidi reo, Kendal, Keramaian, Kolbano, Kolonedale, Kuala semboja, Labuhan bajo, Labuhan angin, Lakara, Larantuka, Letung, Linau bintuhan, Malarko, Maloy, Mantangisi, Marabatuan, Matasiri, Meranti, Midai, Moor Mumugu, Nabire, Nunbaunsabu,Pulau banyak, Pulau buano, Pulau salura, Pacitan, Padang tikar, Pagimana, Palopo, Pamanukan, Panarukan, Pangandaran, Parlimbungan, ketek, Patani, Pelaihari, Penajam pasir, Pomalaa, Pota, Pulau laut, Pulau teor, Sailus, Saumlaki, Sebalang, Sebuku, Sei nyamuk, Serui, Siwa, Sofifi speed boat, Subi, Taddan, Tanah ampo, Tanah Tidung, Tanjung Api Api, Tanjung Buton, Tanjung Mooch, Telaga Biru, Teluk Segintung, Tilamuta, Tiram, Tobelo, Tual, Tulehu, Ujung Jabung, Waren, Watunohu, Bagan Siapi Api, Pelabuhan Ratu, Bima, Luwuk, Breakwater Makassar (51). Pelabuhan : Anggrek, Babang, Bade, Baing, Bajoe, Barus, Batang, Batanjung, Batuatas, Batu panjang, Batutua, Bau bau, Belang belang, Bicoli, Bintuni, Boepinang, Branta, Bungkutoko, Bunta, Carocok painan, Dabo singkep, Daruba, Depapre, Dompak, Gamunu, Garongkong, Gorom, Jailolo, Kaimana, Kendidi reo, Kendal, Keramaian, Kolbano, Kolonedale, Kuala semboja, Labuhan bajo, Labuhan angin, Lakara, Larantuka, Letung, Linau bintuhan, Malarko, Maloy, Mantangisi, Marabatuan, Matasiri, Meranti, Midai, Moor Mumugu, Nabire, Nunbaunsabu,Pulau banyak, Pulau buano, Pulau salura, Pacitan, Padang tikar, Pagimana, Palopo, Pamanukan, Panarukan, Pangandaran, Parlimbungan, ketek, Patani, Pelaihari, Penajam pasir, Pomalaa, Pota, Pulau laut, Pulau teor, Sailus, Saumlaki, Sebalang, Sebuku, Sei nyamuk, Serui, Siwa, Sofifi speed boat, Subi, Taddan, Tanah ampo, Tanah Tidung, Tanjung Api Api, Tanjung Buton, Tanjung Mooch, Telaga Biru, Teluk Segintung, Tilamuta, Tiram, Tobelo, Tual, Tulehu, Ujung Jabung, Waren, Watunohu, Bagan Siapi Api, Pelabuhan Ratu, Bima, Luwuk, Breakwater Makassar Jumlah 516.580 Tersebar di 33 519.163 Tersebar di 33 521.759 Tersebar di 33 524.367 Tersebar di 33 526.989 Tersebar di 33 2,608.858 Pembangunan/Penga Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi daan Fasilitas Pendukung Pelabuhan dan Pengerukan : (52) (52). (Pengadaan Reach Stacker / Pengadaan Forklift / Pengadaan Prasarana Pemanduan / Pengadaan Truck Crane / Pengadaan Excavator, Grab Cham Shell dan Wheel Loader / Peningkatan Fasilitas Pelabuhan dalam Rangka Pelayanan Publik / Fasilitas Pendukung Operasional (Gedung Bangunan, Rumah Dinas, Pembuatan Sumur, Lampu Penerangan, Pos jaga, Pagar, Gapura dll)) 3

Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan di Bidang Penyelenggaraan Perkapalan dan Kepelautan

137.219

Pembangunan Kapal Marine Surveyor

-


136.965

-

13.000

13.000

5 Unit

13.000

13.000

5 Unit

18 dari 66

13.000

13.000

5 Unit

13.000

313.184

5 Unit

52.000



NO

PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS Jumlah Pembangunan/Penga daan Fasilitas Pendukung Perkapalan dan Kepelautan

TAHUN 2016


TARGET

LOKASI

3Paket


TARGET

TAHUN 2017 LOKASI


TARGET

TAHUN 2018 LOKASI


TARGET

TAHUN 2019 LOKASI


TARGET

LOKASI


2 Paket

TARGET 2015-2019

261.184

(Pengadaan Enginee Room Simulator / Pengadaan Full Mission Bridge Simulator / Pengadaan Komputer Base Assessment) 4

Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan di Bidang Penyelenggaraan Kenavigasian

3,073.839

3,172.717

Jumlah Pembangunan Sistem Telekomunikasi Pelayaran

142.911

16 Unit

Jumlah Pembangunan baru kapal negara Kenavigasian

807.500

10 Unit

(53)

3,247.880

148.627

17 Unit

807.500

10 Unit

(54)

3,448.167

154.573

18 Unit

807.500

10 Unit

Lanjutan pembangunan kapal negara Kenavigasian

5 Unit

5 Unit

Penyelesaian pembangunan kapal negara Kenavigasian

5 Unit

10 Unit

(55)

3,525.917

160.755

18 Unit

934.000

11 Unit

(56)

16,468.520

167.186

19 Unit

934.000

11 Unit

15 Unit

(57)

774.052

4,290.500

11 Unit

(53). Tersebar pada 33 Provinsi di 25 Distrik Naviagasi Sabang, Sibolga, Belawan, Dumai, Tanjung Pinang, Teluk Bayur, Palembang, Tanjung Priok, Semarang, Cilacap, Surabaya, Benoa, Kupang, Tarakan, Banjarmasin, Pontianak, Kendari, Bitung, Makassar, Kendari, Tual, Ambon, Jayapura, Merauke, Sorong (54). Tersebar pada 33 Provinsi di 25 Distrik Naviagasi Sabang, Sibolga, Belawan, Dumai, Tanjung Pinang, Teluk Bayur, Palembang, Tanjung Priok, Semarang, Cilacap, Surabaya, Benoa, Kupang, Tarakan, Banjarmasin, Pontianak, Kendari, Bitung, Makassar, Kendari, Tual, Ambon, Jayapura, Merauke, Sorong (55). Tersebar pada 33 Provinsi di 25 Distrik Naviagasi Sabang, Sibolga, Belawan, Dumai, Tanjung Pinang, Teluk Bayur, Palembang, Tanjung Priok, Semarang, Cilacap, Surabaya, Benoa, Kupang, Tarakan, Banjarmasin, Pontianak, Kendari, Bitung, Makassar, Kendari, Tual, Ambon, Jayapura, Merauke, Sorong (56). Tersebar pada 33 Provinsi di 25 Distrik Naviagasi Sabang, Sibolga, Belawan, Dumai, Tanjung Pinang, Teluk Bayur, Palembang, Tanjung Priok, Semarang, Cilacap, Surabaya, Benoa, Kupang, Tarakan, Banjarmasin, Pontianak, Kendari, Bitung, Makassar, Kendari, Tual, Ambon, Jayapura, Merauke, Sorong (57). Tersebar pada 33 Provinsi di 25 Distrik Naviagasi Sabang, Sibolga, Belawan, Dumai, Tanjung Pinang, Teluk Bayur, Palembang, Tanjung Priok, Semarang, Cilacap, Surabaya, Benoa, Kupang, Tarakan, Banjarmasin, Pontianak, Kendari, Bitung, Makassar, Kendari, Tual, Ambon, Jayapura, Merauke, Sorong Jumlah Pembangunan Reverse Osmosis (RO)

6.550

Jumlah Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)

451.290


5 Unit

206 Unit

Disnav Sibolga,

(58)

32.730

25 Unit

469.342

137 Unit

(59)

32.730

25 Unit

488.115

137 Unit

19 dari 66

(60)

28.800

22 Unit

507.640

137 Unit

(61)

26.190

20 Unit

527.945

137 Unit

127.000

(62)

2,444.332


TABEL INDIKASI PENDANAAN DAN LOKASI KEGIATAN DALAM RENSTRA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2015-2019 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2015 TOTAL INDIKASI ANGGARAN TARGET INDIKASI INDIKASI INDIKASI INDIKASI INDIKASI NO 2015-2019 2015-2019 TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET ANGGARAN LOKASI ANGGARAN LOKASI ANGGARAN LOKASI ANGGARAN LOKASI ANGGARAN LOKASI (Rp. Miliar) (Rp. Miliar) (Rp. Miliar) (Rp. Miliar) (Rp. Miliar) (Rp. Miliar) (58).Tersebar di 33 Provinsi. Bukit Ujung Babang Sinabang Kab. Simeulue, Pulau Buro Kota Banda Aceh, Tambun Tulang, Kab Asahan Tg. Leidong, Kab. Labuhan Batu Tembilahan, Kab. Indragiri hilir, Karang Singa Kab. Bintan, Karang Berakit Kab. Bintan, Pelabuhan Tg. Berakit Kab. Bintan, pangkil Kota Tanjung Pinang, lobam Kab. Bintan, Pelabuhan muara saibi Kab. Kep Mentawai, Palembang, Muara Kalikuto Kendal, Muara Sungai Pencongan Pekalongan, Laut Hijau Pemalang, Tanjung Lorok Pacitan, Gunung Batur Kab Gunung Kidul, Sadeng Kab Gunung Kidul, Sindang Barang Kab. Cianjur, Disnav Cilacap, Sempu Kab. Malang, Castur Kota Surabaya, Pulau Paserang Kab. Sumbawa Barat, TG. Bungkulan Kab. Buleleng. Pel. Lembar Kab. Lombok Barat, Pel. Badas Kab. Sumbawa, TG. Mobulu Kab. Badung, Sedihing Kab. Klungkung, Buleleng Kab. Buleleng, Waingapu Kab. Nagekeo, Pulau Mangudu Kab. Sumba timur, Pulau Dana Kab. Kupang, Wajok Hili Kab. Pontianak, Muara Kendawangan Kab Ketapang dan Kab. Hulu, Karang Ontario Kab. Ketapang, Muara Kubu Kab. Kubu Raya, Muara Ketapanng Kab. Ketapang Gosungan Berau Kab. Berau, Kr. Besar Kab. Bulungan, P. Bunyu Kab. Bulungan, Pelabuhan Mantuil Kota Banjarmasin, Pelabuhan Jembatan Rumpiang Kota banjarmasin, Gosong Muara Sungai Serapat Alur Barito Kab Bariton Kuala , Pulau Alalak Berangas Sungai Barito Kab. Barito Kuala, Ujung Panti Sungai Barito Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin, Gosong Ujung Selatan Pulau Bakut Alur Barito Kota Banjarmasin, Pulau Tampaan Selat Laut Kab. Kotabaru, Kab. Kota Waringin Timur, Kab. Kota Waringin Timur, Tg.Ulu Kabupaten Kutai Kartanegara Kab. Kertanegara, pelabuhan marisa Kab. Pohuwotu, tg.malangi Kab. Pohuwotu, Pulau Magenti Kab. Muna, Pulau Sagori Kab. Bombana, Sikeli Hijau Kab. Bombana, Bero Masidi Kab. Muna, Mamuju dan Dam Paotere Kota Palopo, Kota Makassar Kab. Pare-pare Plabuhan Romang-Kisar Kab.Maluku Barat Daya, Pelabuhan Damer-Moa Kab.Maluku Barat Daya, Plabuhan Kaiwatu-Kisar Kab.Maluku Barat Daya, Kab. Buru, Kab. Pulau Morotai, Pel. Dawai Kab. Yapen Waropen, Pel. Miosnum Kab. Biak Numfor, Disnav Merauke, Muara SG Maro Kab. Merauke, Muara SG Digul Kab. Boven Digul, P. Habe Aman Kab. Boven Digul, Selat Muli Kab. Merauke, Sungai Atsy Kab. Asmat, Sungai Digul Kab. Boven Digul, Pelabuhan Arar dan Selat Sele Kab. Sorong, Kab Raja Ampat, Pulau Tinggi Kab. Simeulue, matang Kab. Bintan, kentar, Kab. Lingga, Cikoneng dan Lengkuas, Kab. Serang, Bawean, Kab Gresik, Masalembo, Kab. Sumenep, TG. Motamasin, Kab. Belu, Kab. Alor dan Kupang, P. Pengiki , Kab. Pontianak, P. Sebatik, Kab. Nunukan, Gorontalo, Kota Gorontalo, Pelabuhan Lakor - Kisar Kab. Maluku Barat Daya, Pelabuhan Malahayati, Kab. Aceh Besar, Disnav Semarang, Tg. Padang Tikar, Pel. Sedau Singkawang, Kota Singkawang, Gosong Niger (Perbatasan Malaysia), Kab. Sambas, Disnav Sorong, P.Wuring dan P. Treweng, Kab. Sikka, P. Sintete, Kab. Sambas, P. Pulau Tam, Kota Tual, Pulau Tayando, Kota Tual, Seira - Saumlaki, Kab. Maluku Tanggara Barat, Marsella – Kisar, Kab. Maluku Barat Daya, Romang – Kisar, Kab. Maluku Barat Daya, P.Damar – Moa, Kab. Maluku Barat Daya, Pel. Tobelo, Bemo, Wayabula, Bobong, Galela, Tikong, Daruba, Dame, Kab. Halmahera Utara, Pel. Seku, Leksula, Sanana dan Tulehu, Kab Maluku Tengah Tanjung Kumbis, Kab. Merauke, Kelapa Lima, Kab. Merauke P. Banamepe, Kab. Merauke. PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS

(59). Tersebar di 33 Provinsi. Uj. Mangki, Kr. Biawak, Kr. Gatui , Sinabang, P. Batu Berlayar, P. Ina, Malahayati, Meulingge, Calang, Lhok Kruet, Tg. Pertandang, Sei. Berombang, Ujung Peusangan, Ujung Peureula, Tg.Tiram, Pangkalan Susu, Pulau Kampai, Tanjung Pura, Pantai Cermin, Barus, Amboina, Kr.Karang, Kr.Lago, Kr.Tonga, P.Jawyawi, Uj. Tanjung, P. Simangke, Pel. Sikakap, Gosong Laut, Uj. Batu Berlayar, Pel. Tiram, Tjg. Sigep, Mr. Air Haji, P. Simasin, Tg. Simansih, Tg. Sakaladat, Tg. Toyolawa, P.Timau, Tg. Cakang, P. Ritan, Batu Berlayar, Kr.Jackson, P., Batuberlayar, Batu Besar, Batulicin, P. Buton, P. Hantu, P. Kelong, Tg. Batu, Gs.Mumbul, P. Babi Karimun, Gandir, Utara P.Tengah, Bengkalis, Sungai Pakning, Kuala Enok, Tembilahan, Selat Panjang, Bagan Siapi-api, Ayermasin, Uj. Batakarang, Kr.Haji, Ma. Kuala Tungkal, Sg. Banyuasi, Sel. Bangka, P.Lalang, Selat Nando, Tg. Terentang, Talang Duku, Tg. Bangka, Tg. Api, Karimata, Tg. Satai, Sukadana, Kendawangan, Ketapang,Paloh/Sakura, Singkawang, Pontianak, Sanding, Seblat, Bayangan Air, Kr. Kerbau, Indramayu, Cirebon, P.Selanga, Tg. Selokan, Tg.Karawang, Ujung Walor,Kertapati, Pulau Long, Cikalong, Batu Gajah, Batu Tunggur, Tg. Gedeh, Kr. Pabayang, Tg. Guhakolak, Tg. Pemalang, Alur Pel. Juwana, P. Karimunjawa, Batang, Jepara, Kendal, Pekalongan, Pemalang, Gosong Pasir, Payangan, Pasosongan, Batu Putih, Kamal, Sapulu,Telaga Biru, Banyu Wangi/Boom, Paciran, Branta, P. Menjangan, Tg. Amat, Tg Beranti, Tg. Palonan, Benoa, Sanur, Gilimanuk, Padang Bai, Nusa Lembongan, P. Raja, Pel. Lewoleba, Alur Pelab. Balauring, Balauring, Barat daya Pade, Pel. Waingapau, Pel. Waewole, Pel. Pemana, Pel. Wuring, Tg. Dewa, P. Alalak, Uj. Panti, P. Bakut, P. Datu, Banitan 1, Banitan 2, Gosong Pasir, Ma. Peking, Tg.Buasin, Tg.Keris, P. Sebatik, Tg.Sadau, Nunukan, Sungai Nyamuk, Tg. Bayurr, Balikpapan, Kampung Baru, Talisayan, Tanjung Redep, Lhok Tuan, Tanjung Laut, Tanjung Selor, Sagara, Tg. Keramat, Karang Boliogut, Tg. Laimpangi, Dam Paotere, Kr. Melintang, Kr. P.P. Takabonerate, Kr. Taka Rangkap, Kr. Ug. Pepe, Kr.Laubang, Tg. Goram, Banabungi, Lasalimu, Lawele, Siompu, Ereke, Labuhan Belanda, Kendari, Bungkutoko, Langara, P. Bentenan, Batu tengah Labuhan Uki, Molibagu, Torosik, Kotabunan, Wori, Tilamuta, Wongosari, Gorontalo, Banda Besar, Batusambo, Pel. Tobelo, Bemo, P. Kaburuang, Tg. Gorua, P. Daram, P. Tumbutumbu, P. Panjang, P. Momfafa, Fuilu,, P.Sagin, P.Wayam, P. Anus, Kr.Jaunan, P. Ayawi, P.Isomanai, P.Mengge, P.Miosindi, P. Pombo, Alur Pel. Kelapa Lima, Tg. Yamursba, Tg. Wasio, Sungai Torasi, Sungai Torasi, Pel. Elat, Alur Pel. Kasui, P. Inggar, Kr. Saribatsir, P. Anggarmasa (60). Tersebar di 33 Provinsi. Uj. Pesanga, P.Lakon, P.Rubiah, Tg. Sabin, Tg.Ketaping, Uj.Lampuyang, Uj.Meuduroe, Sussoh, Lhok Pawoh, Tapaktuan, Sei. Berombang, Ujung Peusangan, P. Paru Buso, Ujung Peureula, Tg.Tiram, Tanjung Balai Asahan, Kuala Tanjung Pangkalan Dodek, Perupuk, Tanjung Tiram, P. Salaut Besar, Kr.Kasi, Tg.Ikhunene, Tg.Lambaru, Tg.Siginigini, Tg.Toyolawa, Ug. Batu Panjang, Ug.Teduihu, Uj. Talukasai, Mr. Surantiah, Pel. Muara Surantiah, Pel. Muara Sabi, Tg. Sero, Tg. Betumonga Pasapuat, Siuban, Tua Pejat, Subelen, Labuhan Bajau, Sinakak, Nunbing, P. Pelampong, Karang Singa, Kr.Nginang, P.Selanga P.Tokong Kemudi, Pel. Letung, Pel. Letung, Pel. Midai, Pel. Midai, Pel. Midai, P. Ti, Tg. Sekodi, P. Rupat, Tg. Kedabu Pel. Meranti, Selat Rupat, Bandul, Melibur, Batu Panjang, Tanjung Medang, Kuala Gaung, Uj. Batakarang, Kr.Haji, Ma. Sabak Ma. Kuala Tungkal, Ma.Ka. Berbak, Pel. Boom Baru, Sg. Musi, Sg. Banyuasi, Sel. Bangka, P.Lalang, Ma. Kendawangan Ma. Kendawangan, Pel. Padangtikar, Pel. Penebangan, Air Hitam, Teluk Melano/Teluk Batang, Teluk Air, Tg. GedehTg. Losari Tg. Batu Kebutjung, Gs. Toborjantan, Kr. Gundul, Kr. Rakit Utara, Pel. Sadai, Tg. Kahoabi, Tg. Kooma, Malakoni/P. Enggano Bintuhan/Linau, Pulau Baai, Tg. Lokon, Tg. Ngeres Langu, Tg. Tawulan, Kr. Wuni Wates, Alur Pel. Juwana, Muara Kalikuto Kendal, Muara Sungai Pecnongan, P. Karimunjawa, P. Karimunjawa, Kr. Sverre, Kr. Wen-wen, Pel. Rembang, Tg. Sbkah Tg. Awar-awar, Tg. Bantenan, P.Sepekan, Pel. Kangean, Tanjung Bulu Pandan, Tanjung Wangi, Ketapang, Bawean, Gresik Marba, P. Paserang, Tg. Batu Licin, Tg. Ungasan, Tg. Mebulu, P. satonda, Tg. Srae, Buleleng (Sangsit), Celukan Bawang P.Nusa Ende, Seraja Besar, Tg. Muna, Tg. Lai, Pel. Binanatu, Labuhan bajo, Mananga, Nangalill-Buteng, Tg. Selaka, P. Kaget P. Balukung 1, P. Balukung 2, P. Belandean, Pel. Mantuil, Pel. Jemb. Rumpiang, Gs. Muara Sg. Barito, Gosong Batu Buaya Gosong Batu Buaya, Tg. Batu, Kr.Adat, Tanah Grogot, Teluk Adang, Tg. Jumalai, Kariangau, Semayang, Kr.Unarang, Tg. Bodjo Pel. Palippi, Jampea, Bulukumba, Mamuju, KrvP.Saujung, P. Sainoa, Bungku Toko, Ge. Saponda Selatan, Gs. Selatan, Gs.Utara Kr. Barat Langara Bugis, Kr. Barat P. Maloan, Kr. Bokori, Kr. Dungi, Kr. Generaal Pel, Kr. Langara Bugis, Kr. Lingoro, Kr. P. Basa P. Puludua,Tutuyan – Jikoblanga, Boroko, Tg. Sidupa, Air Tembaga, Bitung, Bentung, Bukide, Kahakitang, Kalama, Kawaluso Kawio, Manuwui, P. Ambelau, Tg. Lelai, P. Fani, Lomiosu, Galela, Tobelo, Buli, Kobisadar, Wayabula dan Dame, Bobong P. Ayu, Tg. Namaripi, Tg. Sekar, Tg.Dore, Tg.Dore, Tg.Monfafa, P. Evanas, Selat Sele, Selat Sele, Windesi, P. Miosnum,, P.Miospandi, P.Nutabari, P.Roon, P.Rurbas Beba, P.Wairandi, Pel. Bosnik, Tg. Wasanbari,Tg. Basari, Tg. Narwaku Tg. Kamdara, Tg. Kelapa, Tanah Merah, Muara Selat Muli, Sungai Asty, Sungai Asty, P. Nuhunayat, P. Er, Pel. Sofiani Larat P. Dawera Dawelor (61). Tersebar di 33 Provinsi. Sibadeh, Meukek, P. Banyak, P. Sarok, Singkil, Sei. Berombang, Teluk Nibung, Pantai Labu, Percut, Rantau Panjang, Tanjung Beringin, Gunung Sitoli, Labuhan Bilik,, P.Wunge, Pel.Sibolga, Muara Siberut/Pokai, Muara Sikabaluan/Simailepet, Muara Padang, Air Bangis, Tg. Kemantan, Pl.Selanga, P. Sekatung, Sel.Kijang, Sel.Kijang, Karang Berakit, Karang Singa, P. Senggakang, Karang Getting, Tg.Gabi, Pulau Bulan, Pulau Sambu, Belakang Padang, Sagulung, , Sijantung, Kuala Mandah, Kuala Raya, Concong Luar, Bekawan Luar, Sungai Buluh, Perigi Raja, Pulau Kijang, Sapat, Sungai Guntung, Rengat, P.tokong Kembang, Selat Nando, Tg. Terentang, Tg.Buyut, Talang Duku, Kuala Tungkal, Muara Delli, Pangkal Duri, Sungai Jambat, Air Hitam Laut, Mempawah, Jaruju, Sambas, Sintete, Kelanis, Tg. Sedari, Muko-Muko, Tanjung Batu, Manggar, Dendang, Pulau, Buku Limau, Pulau Sekunyit, Pulau Ketapang, Pulau Batu, Pangkal Balam, Teluk Betung, Batu Balai, Brebes, Cilacap, Jepara, Pati, Rembang, Rembang, Teluk Lamong, Brondong, LIS, Sendang Biru, Pacitan, Pasean, Pasuruan, Probolinggo/ Tg.Tembaga, Paiton, Panarukan, Tg. Lessek, Pegametan, Penuktukan, Labuhan Lalang, Labuan Amuk/Tanahampo, Labuhan Amed, Nusa Penida (Mentigi), Buyuk, Kusamba, Buleleng (Sangsit), Tg. Boda, Tg. Mas, P.Sukur, Pel. Aimere, Pel. Batu Tua, Pel. Wini, Tg. Kumba, Tg. Tutunnila, Tg. Uwakeka, Tg.Batu putih, Tg. Batuata, Tg.Kumba, Gosong Batu Buaya, Sei Kahayan 6, P. Tangguk, P. Batimbul, Sei.Kahayan no.7, Sei.Mentaya(green), P. Kembang, Kumai, Pangkalan Bun, Sampit, Penajam Paser, Pulau Bunyu, Tg. Perupu, Kariangau, Semayang, Kr.Unarang, Kuala Semboja, Sebulu, Kr.Tete, Kr. Tg.Tonrangang, Pel. Jinatu, Kalaotoa, Bonerate, P. Maharatiangana, P. Marasende, P. Sailus, P. Sambarjaga, P. Sapuoka, Pel. Macici Baji, P. Balang Lompo, Pel.Serayar, Polewali, Polewali, Tg. Appatana, Kayuadi, Tg. Salangketo, P. Anano, Kr. P. Randa, Kr. Pel. Rahe, Kr. Pomalaa, Kr. Raha, Kr. Bintang Selatan, Kr. Rosa Marie, Kr. Runduma, Kr. Selat Masiri, Kr. Selatan, Kr. Selatan Kaledopa, Kr. Selatan Kapota, Kr. Teluk Lemobajo, Kr. Tg. Barat Laut Kaledupa, Kr. Timur (Oneete), P.Sago, Tg. Dominango, Lipang, Makalehi, Marore, Matutuang, Ngalipaeng, P. Damar, P. Nusalaut, P.Pombo linggi, Sarangburung, Tikong, Namlea, Tlk. Bara, Wayabula, Borong, Galela, Tikong, Pel. P. Damar, Pel.Kroing, Pel. Tutukembong, Pel.P. Teor, Pel. Moti, Pel. Tuhaha, Makian, Tg. Ngoni, Tg. Papisoi, Tg. Saweba, Tg. Wesio, Selat Sele, Alur Pelayaran Raja Ampat, Tg.Nasaulang, Tg.Opmarai, Tg.Poweri, Tg.Saweba, Pel. Kabare, Tg.Wariai, Tg.Wibain, Bomberai, Fak-fak, Karas, Kokas, Sagan, Selasi, Tg. Mandundi, Sorido, Sorido, Tg. Abwari, Tg. Mangguar, Tg. Riarwepam, Pel. Dawai, Sungai Kuk / cook, Gosong Tripon, Tg. Pohon Batu, Amarapia, P. Karang, Sungai Torasi, Sungai Belatar, Kr. Sametinke, Uj. Komoran, Uj. Salah, Pel. Mahleta, P. Sermata, Pel. Elat, Pel. Kur, Alur Pel. Dobo, Pel. Ngolin, Pel . Yayaru, Pel. Tepa (62). Tersebar di 33 Provinsi. Seruway, Kuala Raja, Pusong, Sigli, Laweung, Sabang, Sibigo, Teluk Nibung, Pantai Labu, Percut, Rantau Panjang, Tanjung Beringin, Gunung Sitoli, Labuhan Bilik, Sei Barombong, Teluk Leidong, Tg. Sarang Elang, Pangkalan Susu,Pulau Kampai, Tanjung Pura, Tapak Kuda, Kuala Sarapu, Pangkalan Brandan, P.Wunge, Pel.Sibolga, Pel. Sikara-kara, Tg.Bai, Sasak Teluk Tapang, Muara Haji, Carocok Painan, Surantih, Tg. Sading, Sekatap Darat, Senggarang, Tanjung Ayun, Tanjung Duku Tanjung Geliga, Tanjung Lanjut, Tanjung Sebauk, Tanjung Siambang, Tanjung Unggat, Wisata Penyengat, Tanjung Samak Tanjung Kedadu, Penyalai, Panipahan, Sinaboi, Buatan, Kurau/Si Lalang, Sel Apit, Sungai Siak, Tanjung Buton, Kuala Mendahara, Lambur Luar, Muara Sabak, Nipah Panjang, Pamusiran, Simbur Naik, Sungai Lokan, Ujung Jabung, Tanjung Api-Api, Sungsang, Karang Agung, Rangga Ilung, Batanjung, Behaur, Kuala Kapuas, Pegatan Mendawai, Uj. Tk. Punggur Krui, Kalianda, Lagundi, P. Sebesi, Sebalang, Bakauheni, Way Seputih, Kuala Penat, Labuhan Maringgai, Way Penat Way Sekampung, Mesuji, Kota Agung, P. Tabuan, Kelumbayan, Teladas, Manggala/Menggala, Sungai Burung, Tulang Bawang, Semarang, Tegal, Karimun Jawa, Tanjung Emas, Glimandangin, Sampang/Taddan, Tanlok, Besuki, Jangkar Kalbut, Gayam, Kalianget, Kangean, P. Raas, Sapudi, Sapeken, Keramaian, Masalembo, Giliraja, Tg. Tekurenan, Celukan Bawang, Pegametan, Penuktukan, Bima, Sape, Waworada, Cempi, Calabahi, Kempo, Lembar, Tg. Muna, Tg. Kopondai P.Sukur, Pel. Aimere, Pel. Batu Tua, Pel. Wini, Tg. Kumba, Tg. Tutunnila, Tg. Uwakeka, Tg.Batu putih, Tg. Batuata Samuda, Bagendang, Kereng Bengkirai, Teluk Sebangau, Bukit Pinang, Pulang Pisau, Kuala Pembuang, Teluk Sigintung/Seruyan, Kuala Jelay, Sukamara, Banjarmasin, Sesayap, Tarakan, Tg.Aru, Sangatta, Maloy, Sangkulirang Tg. Sarupo, Tg. Suramana, Majene, Malunda, Palipi, Pamboang, Sendana, Ambo, Belang-Belang, Budong-Budong, Kaluku Mamuju, Poongpongan, Salisingan, Sampaga, Kr. Timur Batumarimpih, Kr. Timur Tg. Wawobatu, Kr. Utara Kaledupa Kr. Utara Kapota, Kr. Utara P. Papado, Kr. Utara Tg. Teipa, Kr.P.Hoga, Kr .Utara Lapuko, P. Damalawa Kcl., P. Sangurabangi P. Togomongolo, Pel. Lasalimu, Pel. Lasalimu, Pel. Mandiodo, Pel. Mawasangka, Tg.Talabu, Tahuna, Tamako, Biaro Buhias, P. Ruang, Pehe, Sawang, Tagulandang, Ulu Siau, Beo, Damao, Dapalan, Tg. Hatanua, Tg. Libobo, Tg Namaa Tg. Ngolopopo, Tg. Weduar, Tg. Sial, Tg.Watina, Walwat tinggi, Tlk. Bara, Wayabula, Borong, Galela, Tikong, Pel. P. Damar Pel.Kroing, Pel. Tutukembong, Pel.P. Teor, Pel. Moti, Pel. Tuhaha, Geser, Tg. Openta, Wayeteri, Kaimana, Kanoka, Lobo P. Adi, Senini, Susunu, Manokwari, Makbon, Mega, Muarana, Kasim, Oransbari, Bagusa, Kasonaweja, P. Liki, Sarmi, Takar Trimuris, Wakde, Janggerbun, Kameri, Korido, Waren, Ambai, Ampimoi, Angkaisera, Sungai Asty, Sungai Asty, Tg. Kondo Pel. Selaru, Pel. Lakor, Pel. Romang, Pel. Damer, Pel. Kaiwatu, Tual


20 dari 66



NO

PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS Pembangunan VTS

Pembangunan GMDSS

TAHUN 2016


289.000

TARGET

LOKASI

6 Lokasi

Belawan, Palembang, Jakarta, Surabaya, Bitung, Kuala Tanjung

23 lokasi

(63)


300.560

TAHUN 2017

TARGET

LOKASI

3 lokasi

Samarinda, Sorong, Manokwari,

23 lokasi

(64)


312.582

TARGET 4 lokasi

55 lokasi

TAHUN 2018 LOKASI Lhokseumawe, Dumai, Makassar, Jawapura,

(65)


325.086

TAHUN 2019

TARGET

LOKASI

20 lokasi

Sabang, Sibolga, Batu Ampar, Panjang, Bengkulu , Cilacap, Benoa, Lembar, Kupang, Pontianak, Banjarmasin, Batu Licin, Samarinda, Tarakan, Pare Pare, Kendari, Ambon, Ternate, Jayapura, Merauke

26 lokasi

(66)


338.089

TARGET

LOKASI

2 lokasi

Cirebon , Semarang

17 lokasi

(67)


TARGET 2015-2019

1,067.016

1,565.317

(63). Sinabang, Kuala Langsa, Pangkalan Susu, Gunung Sitoli, Teluk Dalam, Selat Panjang, Rengat, Tg. Balai Karimun, Dabo Singkep, Air Bangis, Probolinggo, Gilimanuk, Waingapu, Sintete, Luwuk, Kaimana, Serui, Jakarta, Banjarmasin, Tarakan, Bitung, Sorong, Merauke (64). Pulau Tello, Lahewa, Panipahan, Karimun Jawa, Rembang, Atapupu, Nunukan, Kolaka, Pomala, Parigi, Muntok, Kuala Tungkal, Sampit, Kumai, Batu Licin, Samarinda, Poso, Toli Toli, Manado, Ternate, Sanana, Tual ,Biak, (65). Ulee Lheule, Meulabo, Tembilahan, Tarempa, Pulau Sambu, Pulau Pisau, Sunda Kelapa, Panarukan, Gersik, Bawean, Samalembo, Padang Bai, Kalaibai, Larantuka, Reo, Tanjung Redep, Mamuju, Banabungi, Palopo, Gorontal, Kolonedale, Banggai, Amamapare, Nabire, Bade, Kula Tanjung , Lhokseumawe, sabang, Tapak Tual, tanjung Uban, Sei Kolak KIjang , Natuna, Teluk Bayur, Sipora, Palembang, Jambi, Pangkal Balam, Panjang, Cirebon , Bengkulu, Cigading/ Merak, Ende, Maumere, Ketapang, Kota Baru, Balikpapan , Kendari, Bau bau, Tahuna, Ambon , Saumlaki, Bintuni, Jayapura , Agats (66). Sigli, Singkil, Pekan Baru, Bagan Siapa api, Kuala Enok, Sikakap, Celukang Bawang , Raha, Donggala, Kwandang, Ampana, Tobelo, Banda, Dobo, Sarmi, Belawan, Bengkalis, Semarang, Tegal, Cilacap, Surabaya, Kupang, Makassar, Pantoloan, Namlea, Fakfak, (67). Pekalongan, Jepara, Juwana, Indramayu, Pasuruan, Badas, Ulu Siau, Amahai, Pekalongan, Jepara, Juwana, Indramayu, Pasuruan, Badas, Ulu Siau, Amahai, Jumlah Pembangunan/ Pengadaan Fasilitas Pendukung Kenavigasian :

1,179.588

1,209.078

1,239.305

1,270.288

1,302.045

6,200.303

(68). ( Perbaikan dan Perawatan Kapal / Pengadaan CCTV Survailance System / Genset / Mobil crane/ Kendaraan Operasional / Pengadaan Sistem Pengamatan Alur / Peralatan Survey Telkompel / Reporting System, Remote Cliane VTS / Vessel Monitoring sistem Kapal /Pelampung Suar / Sistem Lampu Suar untuk SBNP / Rigid Inflatable Boat (RIB) / Perangkat Penunjang Operasional Mensu/ Water Treatment) 5

Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan di Bidang Penyelenggaraan Penjagaan Laut dan Pantai

3,269.654

Jumlah Pembangunan Baru Kapal Patroli

2,623.797

4,095.445

38 unit

(69)

3,380.893

4,111.635

30 unit

(70)

3,389.937

4,127.399

35 unit

(71)

3,398.485

4,155.569

17 unit

(72)

3,407.416

19,759.701

-

(73)

16,200.528

Lanjutan 30 unit 30 unit 31 unit 9 unit pembangunan kapal patroli Penyelesaian 37 unit 45 unit 59 unit 67 unit 74 unit pembangunan kapal patroli (69). Kesyahbandaran Belawan/ KUPP Kuala Tanjung, KSOP Teluk Bayur, PLP Tg. Uban, KSOP Palembang, KSOP Panjang, KSOP Pontianak, PLP Bitung, Kesyahbandaran Makassar, UPP Bau-Bau, KSOP Batam, PLP Tanjung Priok, KSOP Tanjung Emas, PLP Tanjung Mas, KSOP Benoa, KSOP Sorong, KSOP Ambon, PLP Tual, KSOP Merauke, KUPP Tanjung Tiram, KUPP Pulau Kampai, KSOP Meulaboh, KUPP Pantai Cermin, KUPP Sei Barombang, KUPP Tg. Sarang Elang, KSOP Bagan Siapi-api, KUPP Kuala gaung, KSOP Pangkalan Bun, KSOP Pangkalan Balam, KSOP Tg. Pandan, KUPP Kendawangan, KSOP Kumai, KUPP Bengkirai/ Pinang, KUPP Tanah Grogot, KUPP Sangkulirang, KUPP Polewali, KUPP Malili, KUPP Awerange, KUPP Bau-Bau, KUPP Ulugian, KUPP Amamapara, Kesyahbandaran Tg.Priok, KSOP Kalibaru, KSOP Juwana, KUPP Rembang, KUPP Ketapang, KUPP Nusa Penida, KSOP Bima, KSOP Tulehu, KUPP Bara Nusa. (70). Kesyahbandaran Belawan/ KUPP Kuala Tanjung, KSOP Teluk Bayur, PLP Tg. Uban, KSOP Palembang, KSOP Panjang, KSOP Pontianak, PLP Bitung, Kesyahbandaran Makassar, UPP Bau-Bau, KSOP Batam, PLP Tanjung Priok, KSOP Tanjung Emas, PLP Tanjung Mas, KSOP Benoa, KSOP Sorong, KSOP Ambon, PLP Tual, KSOP Merauke, KUPP Tanjung Tiram, KUPP Pulau Kampai, KSOP Meulaboh, KUPP Pantai Cermin, KUPP Sei Barombang, KUPP Tg. Sarang Elang, KSOP Bagan Siapi-api, KUPP Kuala gaung, KSOP Pangkalan Bun, KSOP Pangkalan Balam, KSOP Tg. Pandan, KUPP Kendawangan, KSOP Kumai, KUPP Bengkirai/ Pinang, KUPP Tanah Grogot, KUPP Sangkulirang, KUPP Polewali, KUPP Malili, KUPP Awerange, KUPP Bau-Bau, KUPP Ulugian, KUPP Amamapara, Kesyahbandaran Tg.Priok, KSOP Kalibaru, KSOP Juwana, KUPP Rembang, KUPP Ketapang, KUPP Nusa Penida, KSOP Bima, KSOP Tulehu, KUPP Bara Nusa.


21 dari 66


TABEL INDIKASI PENDANAAN DAN LOKASI KEGIATAN DALAM RENSTRA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2015-2019 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2015 TOTAL INDIKASI ANGGARAN TARGET INDIKASI INDIKASI INDIKASI INDIKASI INDIKASI NO 2015-2019 2015-2019 TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET ANGGARAN LOKASI ANGGARAN LOKASI ANGGARAN LOKASI ANGGARAN LOKASI ANGGARAN LOKASI (Rp. Miliar) (Rp. Miliar) (Rp. Miliar) (Rp. Miliar) (Rp. Miliar) (Rp. Miliar) (71). Kesyahbandaran Belawan/ KUPP Kuala Tanjung, KSOP Teluk Bayur, PLP Tg. Uban, KSOP Palembang, KSOP Panjang, KSOP Pontianak, PLP Bitung, Kesyahbandaran Makassar, UPP Bau-Bau, KSOP Batam, PLP Tanjung Priok, KSOP Tanjung Emas, PLP Tanjung Mas, KSOP Benoa, KSOP Sorong, KSOP Ambon, PLP Tual, KSOP Merauke, KUPP Tanjung Tiram, KUPP Pulau Kampai, KSOP Meulaboh, KUPP Pantai Cermin, KUPP Sei Barombang, KUPP Tg. Sarang Elang, KSOP Bagan Siapi-api, KUPP Kuala gaung, KSOP Pangkalan Bun, KSOP Pangkalan Balam, KSOP Tg. Pandan, KUPP Kendawangan, KSOP Kumai, KUPP Bengkirai/ Pinang, KUPP Tanah Grogot, KUPP Sangkulirang, KUPP Polewali, KUPP Malili, KUPP Awerange, KUPP Bau-Bau, KUPP Ulugian, KUPP Amamapara, Kesyahbandaran Tg.Priok, KSOP Kalibaru, KSOP Juwana, KUPP Rembang, KUPP Ketapang, KUPP Nusa Penida, KSOP Bima, KSOP Tulehu, KUPP Bara Nusa. PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS

(72). Kesyahbandaran Belawan/ KUPP Kuala Tanjung, KSOP Teluk Bayur, PLP Tg. Uban, KSOP Palembang, KSOP Panjang, KSOP Pontianak, PLP Bitung, Kesyahbandaran Makassar, UPP Bau-Bau, KSOP Batam, PLP Tanjung Priok, KSOP Tanjung Emas, PLP Tanjung Mas, KSOP Benoa, KSOP Sorong, KSOP Ambon, PLP Tual, KSOP Merauke, KUPP Tanjung Tiram, KUPP Pulau Kampai, KSOP Meulaboh, KUPP Pantai Cermin, KUPP Sei Barombang, KUPP Tg. Sarang Elang, KSOP Bagan Siapi-api, KUPP Kuala gaung, KSOP Pangkalan Bun, KSOP Pangkalan Balam, KSOP Tg. Pandan, KUPP Kendawangan, KSOP Kumai, KUPP Bengkirai/ Pinang, KUPP Tanah Grogot, KUPP Sangkulirang, KUPP Polewali, KUPP Malili, KUPP Awerange, KUPP Bau-Bau, KUPP Ulugian, KUPP Amamapara, Kesyahbandaran Tg.Priok, KSOP Kalibaru, KSOP Juwana, KUPP Rembang, KUPP Ketapang, KUPP Nusa Penida, KSOP Bima, KSOP Tulehu, KUPP Bara Nusa. (73). Kesyahbandaran Belawan/ KUPP Kuala Tanjung, KSOP Teluk Bayur, PLP Tg. Uban, KSOP Palembang, KSOP Panjang, KSOP Pontianak, PLP Bitung, Kesyahbandaran Makassar, UPP Bau-Bau, KSOP Batam, PLP Tanjung Priok, KSOP Tanjung Emas, PLP Tanjung Mas, KSOP Benoa, KSOP Sorong, KSOP Ambon, PLP Tual, KSOP Merauke, KUPP Tanjung Tiram, KUPP Pulau Kampai, KSOP Meulaboh, KUPP Pantai Cermin, KUPP Sei Barombang, KUPP Tg. Sarang Elang, KSOP Bagan Siapi-api, KUPP Kuala gaung, KSOP Pangkalan Bun, KSOP Pangkalan Balam, KSOP Tg. Pandan, KUPP Kendawangan, KSOP Kumai, KUPP Bengkirai/ Pinang, KUPP Tanah Grogot, KUPP Sangkulirang, KUPP Polewali, KUPP Malili, KUPP Awerange, KUPP Bau-Bau, KUPP Ulugian, KUPP Amamapara, Kesyahbandaran Tg.Priok, KSOP Kalibaru, KSOP Juwana, KUPP Rembang, KUPP Ketapang, KUPP Nusa Penida, KSOP Bima, KSOP Tulehu, KUPP Bara Nusa. Jumlah Pembangunan/Penga daan Fasilitas Pendukung Penjagaan Laut dan Pantai: ( Perbaikan dan Perawatan Kapal / Pengadaan Helikopter / Pengadaan Senjata / Amunisi / Pengadaan Penanggulangan pencemaran / Peralatan SAR / GIRO Vertical / Rigid Inflatable Boat (RIB) / ECDIS dan Sistem Mobile Survilance Kapal Patroli/Mobil Patroli Lapangan / Pengembangan Pangkalan

645.857

714.552

721.697

728.914

748.153

3,559.173

4,673.399

5,791.101

6,659.766

7,658.731

8,807.541

33,590.538

D PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI UDARA

11,745.870

18,376.110

17,820.380

17,620.360

17,748.300

83,311.020

RPJMN Pelayanan Angkutan Udara Perintis

9,502.163 466.620

6

1

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Laut

Jumlah rute pelayanan perintis dan subsidi untuk angkutan udara (rute)

(74)

217

16,054.661 620.700

(75)

228

15,437.333 631.480

(76)

240

15,222.091 643.020

(77)

252

15,206.084 655.380

(78)

71,422.332 3,017.200

265

265


22 dari 66


(74)

(75)

(76)

(77)

(78)


NO


TAHUN 2016


Jumlah subsidi angkutan BBM (drum)

TARGET

LOKASI


6,677

TARGET

TAHUN 2017 LOKASI


6,677

TARGET

TAHUN 2018 LOKASI


6,677

TARGET

TAHUN 2019 LOKASI


6,677

TARGET

LOKASI


TARGET 2015-2019

6,677 6,677

(74). antara lain pada KPA : Nagan Raya (5 Rute), Takengon (7 Rute), Gunung Sitoli (8 Rute), Bengkulu (7 Rute), Singkep (10 Rute), Palangkaraya (6 Rute), Ketapang (5 Rute), Samarinda (5 Rute), Waingapu (9 Rute), Gorontalo (8 Rute), Tarakan (10 Rute), Masamba (12 Rute), Mamuju (5 Rute), Selayar (7 Rute), Ternate (4 Rute), Langgur (9 Rute), Manokwari (9 Rute), Sorong (5 Rute), Jayapura (8 Rute), Merauke (19 rute), Nabire (8 Rute), Timika ( 22 Rute), Wamena (17 Rute), Sumenep ( 5 Rute), Oksibil (7 Rute ) (75). antara lain pada KPA : Nagan Raya (5 Rute), Takengon (7 Rute), Gunung Sitoli (8 Rute), Bengkulu (7 Rute), Singkep (10 Rute), Palangkaraya (6 Rute), Ketapang (5 Rute), Samarinda (5 Rute), Waingapu (9 Rute), Gorontalo (8 Rute), Tarakan (10 Rute), Masamba (12 Rute), Mamuju (5 Rute), Selayar (7 Rute), Ternate (4 Rute), Langgur (9 Rute), Manokwari (9 Rute), Sorong (5 Rute), Jayapura (8 Rute), Merauke (19 rute), Nabire (8 Rute), Timika ( 22 Rute), Wamena (17 Rute), Sumenep ( 5 Rute), Oksibil (7 Rute ) (76). antara lain pada KPA : Nagan Raya (5 Rute), Takengon (7 Rute), Gunung Sitoli (8 Rute), Bengkulu (7 Rute), Singkep (10 Rute), Palangkaraya (6 Rute), Ketapang (5 Rute), Samarinda (5 Rute), Waingapu (9 Rute), Gorontalo (8 Rute), Tarakan (10 Rute), Masamba (12 Rute), Mamuju (5 Rute), Selayar (7 Rute), Ternate (4 Rute), Langgur (9 Rute), Manokwari (9 Rute), Sorong (5 Rute), Jayapura (8 Rute), Merauke (19 rute), Nabire (8 Rute), Timika ( 22 Rute), Wamena (17 Rute), Sumenep ( 5 Rute), Oksibil (7 Rute ) (77). antara lain pada KPA : Nagan Raya (5 Rute), Takengon (7 Rute), Gunung Sitoli (8 Rute), Bengkulu (7 Rute), Singkep (10 Rute), Palangkaraya (6 Rute), Ketapang (5 Rute), Samarinda (5 Rute), Waingapu (9 Rute), Gorontalo (8 Rute), Tarakan (10 Rute), Masamba (12 Rute), Mamuju (5 Rute), Selayar (7 Rute), Ternate (4 Rute), Langgur (9 Rute), Manokwari (9 Rute), Sorong (5 Rute), Jayapura (8 Rute), Merauke (19 rute), Nabire (8 Rute), Timika ( 22 Rute), Wamena (17 Rute), Sumenep ( 5 Rute), Oksibil (7 Rute ) (78). antara lain pada KPA : Nagan Raya (5 Rute), Takengon (7 Rute), Gunung Sitoli (8 Rute), Bengkulu (7 Rute), Singkep (10 Rute), Palangkaraya (6 Rute), Ketapang (5 Rute), Samarinda (5 Rute), Waingapu (9 Rute), Gorontalo (8 Rute), Tarakan (10 Rute), Masamba (12 Rute), Mamuju (5 Rute), Selayar (7 Rute), Ternate (4 Rute), Langgur (9 Rute), Manokwari (9 Rute), Sorong (5 Rute), Jayapura (8 Rute), Merauke (19 rute), Nabire (8 Rute), Timika ( 22 Rute), Wamena (17 Rute), Sumenep ( 5 Rute), Oksibil (7 Rute ) 2

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara

8,278.292

Jumlah Bandar Udara yang direhabilitasi dan dikembangkan (antara lain perpanjangan, pelebaran dan peningkatan kekuatan, pekerjaan tanah, rehab gedung terminal, gedung operasional, dll)

3,321.325

100

Jumlah Bandar Udara yang direhabilitasi dan dikembangkan (perpanjangan, pelebaran dan peningkatan kekuatan, pekerjaan tanah) untuk didarati B-737 Series

1,271.842

8

14,075.608

(79)

13,562.820

9,481.253

100

1,007.923

13

(80)

11,448.820

13,078.432

100

(81)

12,806.432

12,855.650

100

(82)

12,855.650

61,850.802

100

(83)

100 15

(79). Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun, Bandar Udara Binaka Gunung Sitoli, Bandar Udara DEO Sorong, Bandar Udara Hanandjoeddin, Bandar Udara Umbo Mehang Kunda Waingapu, Bandar Udara Beto Ambari Bau-bau, Bandar Udara Kasiguncu Poso, dan (Prioritas 8 bandar udara : Bandar Udara Rembele - Takengon, Bandar Udara Tujo Una-una, Bandar Udara Blimbingsari Banyuwangi, Bandar Udara Komodo-Labohan Bajo, Bandar Udara Kuabang Kao, Bandar Udara Ibra-Langgur, Bandar Udara Batlayeri Saumlaki, Bandar Udara Dekai Yahukimo) (80). Bandar Udara Rembele Takengon, Bandar Udara Tojo Una Una, dan (Prioritas 13 bandar udara : Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun, Bandar Udara Binaka Gunung Sitoli, Bandar Udara DEO Sorong, Bandar Udara Hanandjoeddin, Bandar Udara Umbo Mehang Kunda Waingapu, Bandar Udara Beto Ambari Bau-bau, Bandar Udara Kasiguncu Poso, Bandar Udara Komodo Labuhan Bajo, Bandar Udara Blimbingsari Banyuwangi, Bandar Udara Kuabang Kao, Bandar Udara Ibra Langgur, Bandar Udara Matilda Saumlaki, Bandar Udara Dekai Yahukimo) (81). Lokasi akan ditetapkan sesuai kebutuhan berdasarkan Tatanan Kebandarudaraan Nasional dan pelaksanaan Undang-Undang lain terkait transportasi udara. (82). Lokasi akan ditetapkan sesuai kebutuhan berdasarkan Tatanan Kebandarudaraan Nasional dan pelaksanaan Undang-Undang lain terkait transportasi udara. (83). Lokasi akan ditetapkan sesuai kebutuhan berdasarkan Tatanan Kebandarudaraan Nasional dan pelaksanaan Undang-Undang lain terkait transportasi udara.


23 dari 66



NO


TAHUN 2016


TARGET

LOKASI Bandar Udara Teuku Cut Ali, Bandar Udara Bawean, Bandar Udara Melak, Bandar Udara Tanah Merah, Bandar Udara Kepi, Bandar Udara Sarmi , (Bandar Udara Letung, Bandar Udara Tambelan, dan Bandar Udara Maratua ditampung dalam alokasi bandar udara baru) (84)

Jumlah Bandar Udara yang direhabilitasi dan dikembangkan (perpanjangan, pelebaran dan peningkatan kekuatan, pekerjaan tanah) untuk didarati ATR-42 & ATR-72

166.352

9

Jumlah pembangunan/penge mbangan terminal penumpang bandar udara

240.743

8


TAHUN 2017

TARGET

LOKASI

270.152

9

760.280

26

Bandar Udara Teuku Cut Ali, Bandar Udara Bawean, Bandar Udara Melak, Bandar Udara Tanah Merah, Bandar Udara Kepi, Bandar Udara Sarmi , (Bandar Udara Letung, Bandar Udara Tambelan, dan Bandar Udara Maratua ditampung dalam alokasi bandar udara baru) (85)


TARGET

TAHUN 2018 LOKASI


TARGET

Lokasi akan ditetapkan sesuai kebutuhan berdasarkan Tatanan Kebandarudaraan Nasional dan pelaksanaan Undang-Undang lain terkait transportasi udara.

283.000

5

(86)

TAHUN 2019 LOKASI Lokasi akan ditetapkan sesuai kebutuhan berdasarkan Tatanan Kebandarudaraan Nasional dan pelaksanaan Undang-Undang lain terkait transportasi udara.

272.000

5


TARGET

LOKASI


TARGET 2015-2019

Lokasi akan ditetapkan sesuai kebutuhan berdasarkan Tatanan Kebandarudaraan Nasional dan pelaksanaan Undang-Undang lain terkait transportasi udara.

(87)

9

26

(84). Bandar Udara Pangsuma - Putussibau, Bandar Udara Iskandar - Pangkalan Bun, Bandar Udara Kuala Pembuang, Bandar Udara Muara Teweh Baru, Bandar Udara Tjilik Riwut - Palangkaraya, Bandar Udara Frans Sales Lega - Ruteng, Bandar Udara Wamena, Bandar Udara Timika (85). Bandar Udara Silampari,Bandar Udara Pangsuma - Putussibau,Bandar Udara H.Asan - Sampit,Bandar Udara Iskandar - Pangkalan Bun,Bandar Udara Kuala Pembuang,Bandar Udara Muara Teweh Baru,Bandar Udara Tjilik Riwut - Palangkaraya,Bandar Udara Melak,Bandar Udara Sultan Bantilan - Toli-Toli,Bandar Udara Seko,Bandar Udara Bua,Bandar Udara Bone, Bandar Udara Aroepala-Selayar, Bandar Udara Umbu Mehang Kunda - Waingapu,Bandar Udara Frans Sales Lega - Ruteng,Bandar Udara Gewayantana - Larantuka,Bandar Udara Tardamu - Sabu,Bandar Udara Saumlaki,Bandar Udara Oesman Sadik - Labuha,Bandar Udara Kambuaya,Bandar Udara Tanah Merah,Bandar Udara Illu,Bandar Udara Bokondini,Bandar Udara Wamena,Bandar Udara Timika,Bandar Udara Mopah-Merauke (86). Bandar Udara Iskandar - Pangkalan Bun,Bandar Udara Bone,Bandar Udara Aroepala - Selayar,Bandar Udara Timika, Bandar Udara Mopah-Merauke (87). Bandar Udara Iskandar - Pangkalan Bun,Bandar Udara Bone,Bandar Udara Aroepala - Selayar,Bandar Udara Timika, Bandar Udara Mopah-Merauke Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan di Daerah Perbatasan dan Rawan Bencana*

2,288.030

25

(88)

980.000

25

(89)

730.000

25

(90)

25

(88), Bandar Udara Sabang, Bandar Udara Lasikin, Bandar Udara Teuku Cut Ali, Bandar Udara Rembele, Bandar Udara Blangkejeren/Gayo Lues, Bandar Udara Lasondre, Bandar Udara Letung, Bandar Udara Tambelan, Bandar Udara Rokot, Bandar Udara Tanjung Balai Karimun, Bandar Udara Kerinci, Bandar Udara Muko Muko, Bandar Udara Enggano, Bandar Udara Bawean, Bandar Udara Sumenep, Bandar Udara Atambua, Bandar Udara Kabir, Bandar Udara Rote, Bandar Udara Long Apung, Bandar Udara Long Bawan, Bandar Udara Datah Dawai, Bandar Udara Maratua, Bandar Udara Miangas, Bandar Udara Moa, Bandar Udara Mopah (89). Bandar Udara Sabang, Bandar Udara Lasikin, Bandar Udara Teuku Cut Ali, Bandar Udara Rembele, Bandar Udara Blangkejeren/Gayo Lues, Bandar Udara Lasondre, Bandar Udara Letung, Bandar Udara Tambelan, Bandar Udara Rokot, Bandar Udara Tanjung Balai Karimun, Bandar Udara Kerinci, Bandar Udara Muko Muko, Bandar Udara Enggano, Bandar Udara Bawean, Bandar Udara Sumenep, Bandar Udara Atambua, Bandar Udara Kabir, Bandar Udara Rote, Bandar Udara Long Apung, Bandar Udara Long Bawan, Bandar Udara Datah Dawai, Bandar Udara Maratua, Bandar Udara Miangas, Bandar Udara Moa, Bandar Udara Mopah (90). Bandar Udara Sabang, Bandar Udara Lasikin, Bandar Udara Teuku Cut Ali, Bandar Udara Rembele, Bandar Udara Blangkejeren/Gayo Lues, Bandar Udara Lasondre, Bandar Udara Letung, Bandar Udara Tambelan, Bandar Udara Rokot, Bandar Udara Tanjung Balai Karimun, Bandar Udara Kerinci, Bandar Udara Muko Muko, Bandar Udara Enggano, Bandar Udara Bawean, Bandar Udara Sumenep, Bandar Udara Atambua, Bandar Udara Kabir, Bandar Udara Rote, Bandar Udara Long Apung, Bandar Udara Long Bawan, Bandar Udara Datah Dawai, Bandar Udara Maratua, Bandar Udara Miangas, Bandar Udara Moa, Bandar Udara Mopah Jumlah pembangunan bandar udara baru

949.350

15

(91)

1,376.000

15

(92)

956.000

15

(93)

15

(91). Bandar Udara Letung, Bandar Udara Tambelan, Bandar Udara Tebelian, Bandar Udara Muara Teweh, Bandar Udara Samarinda Baru, Bandar Udara Kertajati, Bandar Udara Maratua, Bandar Udara Miangas, Bandar Udara Siau, Bandar Udara Morowali, Bandar Udara Buntu Kunik, Bandar Udara Kabir, Bandar Udara Namniwel, Bandar Udara Werur, Bandar Udara Koroway Batu (92). Bandar Udara Letung, Bandar Udara Tambelan, Bandar Udara Tebelian, Bandar Udara Muara Teweh, Bandar Udara Samarinda Baru, Bandar Udara Kertajati, Bandar Udara Maratua, Bandar Udara Miangas, Bandar Udara Siau, Bandar Udara Morowali, Bandar Udara Buntu Kunik, Bandar Udara Kabir, Bandar Udara Namniwel, Bandar Udara Werur, Bandar Udara Koroway Batu (93). Bandar Udara Letung, Bandar Udara Tambelan, Bandar Udara Tebelian, Bandar Udara Muara Teweh, Bandar Udara Samarinda Baru, Bandar Udara Kertajati, Bandar Udara Maratua, Bandar Udara Miangas, Bandar Udara Siau, Bandar Udara Morowali, Bandar Udara Buntu Kunik, Bandar Udara Kabir, Bandar Udara Namniwel, Bandar Udara Werur, Bandar Udara Koroway Batu


24 dari 66



NO

3


TAHUN 2016


Jumlah pembangunan bandar udara baru**

40.650

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan

265.888

Jumlah peningkatan fasilitas pelayanan darurat (paket)

185.050

TARGET 3

LOKASI Bandar Udara Muara Teweh, Bandar Udara Maratua, Bandar Udara Samarinda Baru


TARGET 3

TAHUN 2017 LOKASI Bandar Udara Muara Teweh, Bandar Udara Maratua, Bandar Udara Samarinda Baru

434.202

53

(94)

174.750


TARGET 3

TAHUN 2018 LOKASI Bandar Udara Muara Teweh, Bandar Udara Maratua, Bandar Udara Samarinda Baru

260.835

44

(95)

166.750


TARGET

TAHUN 2019 LOKASI Lokasi akan ditetapkan sesuai kebutuhan berdasarkan Tatanan Kebandarudaraan Nasional dan pelaksanaan Undang-Undang lain terkait transportasi udara.

0.000

234.868

42

(96)

123.750


TARGET

LOKASI Lokasi akan ditetapkan sesuai kebutuhan berdasarkan Tatanan Kebandarudaraan Nasional dan pelaksanaan Undang-Undang lain terkait transportasi udara.

0.000

217.480

37

(97)

111.250


TARGET 2015-2019 3

1,413.273

36

(98)

212

(94). Bandara Sentani, Bandara Djalaluddin, Bandara Juwata, Bandara Mopah, Bandara Hanandjoeddin, Bandara Tjilik Riwut, Bandara Halueleo, Bandara Wunopito, Bandara Beringin, Bandara Muara Bungo, Bandara Muko-muko, Bandara FL Tobing, Bandara Dobo, Bandara Ketapang, Bandara Dumatubun, bandara Pogogul, bandara Oesman Sadik, Bandara Torea, Bandara Sultan M. Kaharuddin, Bandara Sangia Nibandera, Bandara Mathilda Batlayeri, Bandara Komodo, Bandara Pekon Serai, Bandara Malinau, Bandara Sanggu, Bandara Melonguane, Bandara Enggano, bandara Pangsuma Putussibau, Bandara Andi Jemma, Bandara Stevanus Rumbewa, Bandara Soa Bajawa, Bandara Rokot, Bandara Bandaneira, Bandara Oksibil, Bandara Senggo, Bandara Mulia, Bandara Moanamani, Bandara Tanah Merah, Bandara Syukuran Aminuddin Amir, Bandara Waghete, Bandara Lasondre, Bandara Maimun Saleh, Bandara Bilorai, Bandara Tambolaka, Bandara Dominic Eduard Osok, Bandara Radin Inten II (95). Bandara Sentani, Bandara Djalaluddin, Bandara Juwata, Bandara Mopah, Bandara Hanandjoeddin, Bandara Tjilik Riwut, Bandara Halueleo, Bandara Wunopito, Bandara Beringin, Bandara Muara Bungo, Bandara Muko-muko, Bandara FL Tobing, Bandara Dobo, Bandara Ketapang, Bandara Dumatubun, bandara Pogogul, bandara Oesman Sadik, Bandara Torea, Bandara Sultan M. Kaharuddin, Bandara Sangia Nibandera, Bandara Mathilda Batlayeri, Bandara Komodo, Bandara Pekon Serai, Bandara Malinau, Bandara Sanggu, Bandara Melonguane, Bandara Enggano, bandara Pangsuma Putussibau, Bandara Andi Jemma, Bandara Stevanus Rumbewa, Bandara Soa Bajawa, Bandara Rokot, Bandara Bandaneira, Bandara Oksibil, Bandara Senggo, Bandara Mulia, Bandara Moanamani, Bandara Tanah Merah, Bandara Syukuran Aminuddin Amir, Bandara Waghete, Bandara Lasondre, Bandara Maimun Saleh, Bandara Bilorai, Bandara Tambolaka, Bandara Dominic Eduard Osok, Bandara Radin Inten II (96). Bandara Sentani, Bandara Djalaluddin, Bandara Juwata, Bandara Mopah, Bandara Hanandjoeddin, Bandara Tjilik Riwut, Bandara Halueleo, Bandara Wunopito, Bandara Beringin, Bandara Muara Bungo, Bandara Muko-muko, Bandara FL Tobing, Bandara Dobo, Bandara Ketapang, Bandara Dumatubun, bandara Pogogul, bandara Oesman Sadik, Bandara Torea, Bandara Sultan M. Kaharuddin, Bandara Sangia Nibandera, Bandara Mathilda Batlayeri, Bandara Komodo, Bandara Pekon Serai, Bandara Malinau, Bandara Sanggu, Bandara Melonguane, Bandara Enggano, bandara Pangsuma Putussibau, Bandara Andi Jemma, Bandara Stevanus Rumbewa, Bandara Soa Bajawa, Bandara Rokot, Bandara Bandaneira, Bandara Oksibil, Bandara Senggo, Bandara Mulia, Bandara Moanamani, Bandara Tanah Merah, Bandara Syukuran Aminuddin Amir, Bandara Waghete, Bandara Lasondre, Bandara Maimun Saleh, Bandara Bilorai, Bandara Tambolaka, Bandara Dominic Eduard Osok, Bandara Radin Inten II (97). Bandara Sentani, Bandara Djalaluddin, Bandara Juwata, Bandara Mopah, Bandara Hanandjoeddin, Bandara Tjilik Riwut, Bandara Halueleo, Bandara Wunopito, Bandara Beringin, Bandara Muara Bungo, Bandara Muko-muko, Bandara FL Tobing, Bandara Dobo, Bandara Ketapang, Bandara Dumatubun, bandara Pogogul, bandara Oesman Sadik, Bandara Torea, Bandara Sultan M. Kaharuddin, Bandara Sangia Nibandera, Bandara Mathilda Batlayeri, Bandara Komodo, Bandara Pekon Serai, Bandara Malinau, Bandara Sanggu, Bandara Melonguane, Bandara Enggano, bandara Pangsuma Putussibau, Bandara Andi Jemma, Bandara Stevanus Rumbewa, Bandara Soa Bajawa, Bandara Rokot, Bandara Bandaneira, Bandara Oksibil, Bandara Senggo, Bandara Mulia, Bandara Moanamani, Bandara Tanah Merah, Bandara Syukuran Aminuddin Amir, Bandara Waghete, Bandara Lasondre, Bandara Maimun Saleh, Bandara Bilorai, Bandara Tambolaka, Bandara Dominic Eduard Osok, Bandara Radin Inten II (98). Bandara Sentani, Bandara Djalaluddin, Bandara Juwata, Bandara Mopah, Bandara Hanandjoeddin, Bandara Tjilik Riwut, Bandara Halueleo, Bandara Wunopito, Bandara Beringin, Bandara Muara Bungo, Bandara Muko-muko, Bandara FL Tobing, Bandara Dobo, Bandara Ketapang, Bandara Dumatubun, bandara Pogogul, bandara Oesman Sadik, Bandara Torea, Bandara Sultan M. Kaharuddin, Bandara Sangia Nibandera, Bandara Mathilda Batlayeri, Bandara Komodo, Bandara Pekon Serai, Bandara Malinau, Bandara Sanggu, Bandara Melonguane, Bandara Enggano, bandara Pangsuma Putussibau, Bandara Andi Jemma, Bandara Stevanus Rumbewa, Bandara Soa Bajawa, Bandara Rokot, Bandara Bandaneira, Bandara Oksibil, Bandara Senggo, Bandara Mulia, Bandara Moanamani, Bandara Tanah Merah, Bandara Syukuran Aminuddin Amir, Bandara Waghete, Bandara Lasondre, Bandara Maimun Saleh, Bandara Bilorai, Bandara Tambolaka, Bandara Dominic Eduard Osok, Bandara Radin Inten II Jumlah peningkatan fasilitas keamanan penerbangan (paket)

80.838

186

(99)

259.452

164

(100)

94.085

90

(101)

111.118

98

(102)

106.230

95

(103)

633

(99). Budairto-Curug, Nabire, Rokot-Sipora, Mutiara-Palu, Haluoleo-Kendari, Djalaluddin-Gorontalo,Olilit-Saumlaki, Susilo-Sintang, Kasiguncu-Poso, Torea-Fak-fak, Radin Inten II-Lampung, Fatmawati-Bengkulu, Aekgodang-Padang Sidempuan, Dabo-Singkep, H.Asan-SAmpit, Satartacik- Ruteng, Betoambari-Bau Bau, S.Bantilan-Toli toli, S.Babullah - Ternate, Deo-Sorong, Rendani -Manokwari, Wamena, Franseda-Maumere, M.Salahudin-Bima, Tampa Padang-Mamuju, Melongguane, Lasikin-Sinabang, T.Cut ali- Tapak tuan, SeiBati - Tj. Balai Karimun, Japura-Rengat, Cakrabuana-Cirebon, Brangbiji-Sumbawa besar, Komodo - Labuan Bajo, tambolaka-Waikabubak, Sanggu-Buntok, Kuala Pembuang, Naha -Tahuna,Tual Baru-Tual, Utaron-Kaimana, Nunukan, Haliwen-Atambua, Pangsuma-Putusibau,Sentani-Jayapura, Hang Nadim-Batam, Juwata -Tarakan, Mopah-Merauke, Kalimarau-Tj. Redep, Syukuran Aminudin Amir - Luwuk, Umbu Mehang Kunda- Waingapu, Gewayantana-Larantuka,Tjilik Riwut- Palangkaraya, H.AS. Hanandjuddin - Tj Pandan (100). Budairto-Curug, Nabire, Rokot-Sipora, Mutiara-Palu, Haluoleo-Kendari, Djalaluddin-Gorontalo,Olilit-Saumlaki, Susilo-Sintang, Kasiguncu-Poso, Torea-Fak-fak, Radin Inten II-Lampung, Fatmawati-Bengkulu, Aekgodang-Padang Sidempuan, Dabo-Singkep, H.Asan-SAmpit, Satartacik- Ruteng, Betoambari-Bau Bau, S.Bantilan-Toli toli, S.Babullah - Ternate, Deo-Sorong, Rendani -Manokwari, Wamena, Franseda-Maumere, M.Salahudin-Bima, Tampa Padang-Mamuju, Melongguane, Lasikin-Sinabang, T.Cut ali- Tapak tuan, SeiBati - Tj. Balai Karimun, Japura-Rengat, Cakrabuana-Cirebon, Brangbiji-Sumbawa besar, Komodo - Labuan Bajo, tambolaka-Waikabubak, Sanggu-Buntok, Kuala Pembuang, Naha -Tahuna,Tual Baru-Tual, Utaron-Kaimana, Nunukan, Haliwen-Atambua, Pangsuma-Putusibau,Sentani-Jayapura, Hang Nadim-Batam, Juwata -Tarakan, Mopah-Merauke, Kalimarau-Tj. Redep, Syukuran Aminudin Amir - Luwuk, Umbu Mehang Kunda- Waingapu, Gewayantana-Larantuka,Tjilik Riwut- Palangkaraya, H.AS. Hanandjuddin - Tj Pandan


25 dari 66


TABEL INDIKASI PENDANAAN DAN LOKASI KEGIATAN DALAM RENSTRA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2015-2019 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2015 TOTAL INDIKASI ANGGARAN TARGET INDIKASI INDIKASI INDIKASI INDIKASI INDIKASI NO 2015-2019 2015-2019 TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET ANGGARAN LOKASI ANGGARAN LOKASI ANGGARAN LOKASI ANGGARAN LOKASI ANGGARAN LOKASI (Rp. Miliar) (Rp. Miliar) (Rp. Miliar) (Rp. Miliar) (Rp. Miliar) (Rp. Miliar) (101). Budairto-Curug, Nabire, Rokot-Sipora, Mutiara-Palu, Haluoleo-Kendari, Djalaluddin-Gorontalo,Olilit-Saumlaki, Susilo-Sintang, Kasiguncu-Poso, Torea-Fak-fak, Radin Inten II-Lampung, Fatmawati-Bengkulu, Aekgodang-Padang Sidempuan, Dabo-Singkep, H.Asan-SAmpit, Satartacik- Ruteng, Betoambari-Bau Bau, S.Bantilan-Toli toli, S.Babullah - Ternate, Deo-Sorong, Rendani -Manokwari, Wamena, Franseda-Maumere, M.Salahudin-Bima, Tampa Padang-Mamuju, Melongguane, Lasikin-Sinabang, T.Cut ali- Tapak tuan, SeiBati - Tj. Balai Karimun, Japura-Rengat, Cakrabuana-Cirebon, Brangbiji-Sumbawa besar, Komodo - Labuan Bajo, tambolaka-Waikabubak, Sanggu-Buntok, Kuala Pembuang, Naha -Tahuna,Tual Baru-Tual, Utaron-Kaimana, Nunukan, Haliwen-Atambua, Pangsuma-Putusibau,Sentani-Jayapura, Hang Nadim-Batam, Juwata -Tarakan, Mopah-Merauke, Kalimarau-Tj. Redep, Syukuran Aminudin Amir - Luwuk, Umbu Mehang Kunda- Waingapu, Gewayantana-Larantuka,Tjilik Riwut- Palangkaraya, H.AS. Hanandjuddin - Tj Pandan PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS

(102). Budairto-Curug, Nabire, Rokot-Sipora, Mutiara-Palu, Haluoleo-Kendari, Djalaluddin-Gorontalo,Olilit-Saumlaki, Susilo-Sintang, Kasiguncu-Poso, Torea-Fak-fak, Radin Inten II-Lampung, Fatmawati-Bengkulu, Aekgodang-Padang Sidempuan, Dabo-Singkep, H.Asan-SAmpit, Satartacik- Ruteng, Betoambari-Bau Bau, S.Bantilan-Toli toli, S.Babullah - Ternate, Deo-Sorong, Rendani -Manokwari, Wamena, Franseda-Maumere, M.Salahudin-Bima, Tampa Padang-Mamuju, Melongguane, Lasikin-Sinabang, T.Cut ali- Tapak tuan, SeiBati - Tj. Balai Karimun, Japura-Rengat, Cakrabuana-Cirebon, Brangbiji-Sumbawa besar, Komodo - Labuan Bajo, tambolaka-Waikabubak, Sanggu-Buntok, Kuala Pembuang, Naha -Tahuna,Tual Baru-Tual, Utaron-Kaimana, Nunukan, Haliwen-Atambua, Pangsuma-Putusibau,Sentani-Jayapura, Hang Nadim-Batam, Juwata -Tarakan, Mopah-Merauke, Kalimarau-Tj. Redep, Syukuran Aminudin Amir - Luwuk, Umbu Mehang Kunda- Waingapu, Gewayantana-Larantuka,Tjilik Riwut- Palangkaraya, H.AS. Hanandjuddin - Tj Pandan (103). Budairto-Curug, Nabire, Rokot-Sipora, Mutiara-Palu, Haluoleo-Kendari, Djalaluddin-Gorontalo,Olilit-Saumlaki, Susilo-Sintang, Kasiguncu-Poso, Torea-Fak-fak, Radin Inten II-Lampung, Fatmawati-Bengkulu, Aekgodang-Padang Sidempuan, Dabo-Singkep, H.Asan-SAmpit, Satartacik- Ruteng, Betoambari-Bau Bau, S.Bantilan-Toli toli, S.Babullah - Ternate, Deo-Sorong, Rendani -Manokwari, Wamena, Franseda-Maumere, M.Salahudin-Bima, Tampa Padang-Mamuju, Melongguane, Lasikin-Sinabang, T.Cut ali- Tapak tuan, SeiBati - Tj. Balai Karimun, Japura-Rengat, Cakrabuana-Cirebon, Brangbiji-Sumbawa besar, Komodo - Labuan Bajo, tambolaka-Waikabubak, Sanggu-Buntok, Kuala Pembuang, Naha -Tahuna,Tual Baru-Tual, Utaron-Kaimana, Nunukan, Haliwen-Atambua, Pangsuma-Putusibau,Sentani-Jayapura, Hang Nadim-Batam, Juwata -Tarakan, Mopah-Merauke, Kalimarau-Tj. Redep, Syukuran Aminudin Amir - Luwuk, Umbu Mehang Kunda- Waingapu, Gewayantana-Larantuka,Tjilik Riwut- Palangkaraya, H.AS. Hanandjuddin - Tj Pandan 4

Pengawasan dan Pembinaan Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara

331.370

Jumlah Surveillance

36.460

50

Sentani, Batam, Halim, Cengkareng, Bandung, Yogyakarta, Curug, Jayawijaya, Balaraja Tangerang, Surabaya, Denpasar, Lombok, Jepang, Pekan Baru, Pontianak

56.180

52

seluruh bandara di Indonesia 73.850

54

Jumlah Inspection

36.460

1,272

Cengkareng, Lippo Karawaci, Halim Perdanakusuma, Balikpapan, Banda Aceh, Lombok, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, Kualanamo, Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Batam

56.180

1,631


1,673

Jumlah Audit

16.530

70

seluruh bandara di Indonesia

24.080

75


Jumlah pengadaan Pesawat Udara Kalibrasi (Multiyears contract)

221.290

4

Jakarta

492.630

4

Jakarta

Dukungan sertifikasi terhadap pesawat industri nasional N219

5.000

1

Bandung

6.000

1

Bandung


659.150

622.840

772.880

Cengkareng, Halim, Balikpapan, Kualanamu, Surabaya, Denpasar, Makasar, Sentani, Pekanbaru, Batam, Jogja, Solo, Bandung, Wamena


31.650

80


405.840

4

Jakarta

6.000

1

Bandung

26 dari 66

78.750

33.750 540.880

7.000

819.250

3,205.490

56


58


1,631


1,713


105

seluruh bandara di Indonesia Jakarta

Bandung

32.590 594.970

7.000

110

seluruh bandara di Indonesia Jakarta

Bandung

58

1,713

110 4

1



NO

PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS Alat uji kesehatan

5

Program pembinaan Navigasi Penerbangan Pembinaan (Pengaturan, Pengendalian, Pengawasan) Penunjang tupoksi

6

E

1

TAHUN 2016


TARGET

LOKASI

5

24.080

160.000

70.400


TARGET 7

TAHUN 2017 LOKASI Jakarta

265.000

1,096

115.480


TARGET 9


359.365

1,488

146.975


TARGET

10


492.900

1,481

187.394


TARGET

12

LOKASI

239.388

1,935.595

2,438

2,438

89.600

149.520

212.390

305.506

418.942

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

2,243.700

2,321.450

2,383.040

2,398.260

2,542.210

11,888.660

6,712.099

6,741.825

6,819.239

7,507.361

32,182.133

RPJMN

4,401.610

4,401.610

4,096.440

6,351.580

6,362.604

6,424.663

7,010.172

30,245.459

Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat

233.780

165.040

176.143

328.507

609.937

1,513.408

Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat

233.780

165.040

176.143

328.507

609.937

1,513.408

Sistem Informasi Pengembangan SDM Perhubungan Darat

1,349.950

2

Jakarta

931.000

2.000

Jakarta

837.900

2

Jakarta

2,094.750

5

Jakarta

4,256.000

9.225

Jakarta

Dokumen Kurikulum, Silabus dan Bahan Ajar/Modul Diklat Perhubungan Darat Pedoman Metode Pelaksanaan Diklat Perhubungan Darat Lulusan Pelatihan

38,770.100

32

Jakarta

26,738.000

11.000

Jakarta

24,064.200

10

Jakarta

60,160.000

25

Jakarta

123,328.000

50.738

Jakarta

35,264.000

14

Jakarta

24,320.000

10.000

Jakarta

21,888.000

9

Jakarta

54,420.000

23

Jakarta

111,561.000

46.125

Jakarta

16,729.200

1,752

Jakarta

12,392.000

1,452

Jakarta

11,152.800

1,307

Jakarta

27,882.000

3,267

Jakarta

62,734.500

6,697

Jakarta

9,398.700

20

Jakarta

6,962.000

18.000

Jakarta

6,265.800

16

Jakarta

15,351.210

41

Jakarta

31,777.005

83.025

Jakarta

Dokumen Perencanaan Bidang SDM Perhubungan Darat Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi Bidang SDM Perhubungan Darat

7,542.000

6

Jakarta

5,102.000

5.000

Jakarta

4,591.800

5

Jakarta

11,249.910

11

Jakarta

23,174.815

23.063

Jakarta

8,136.450

41

Jakarta

6,027.000

41.000

Jakarta

5,424.300

37

Jakarta

13,289.535

92

Jakarta

28,838.291

189.113

Jakarta

Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM Perhiubungan Darat

1,367.550

32

Jakarta

1,013.000

32.000

Jakarta

813.000

29

Jakarta

1,991.850

72

Jakarta

4,322.315

147.600

Jakarta

SDM Perhubungan Darat Laporan Penyuluhan Perhubungan Darat


27 dari 66

TARGET 2015-2019 12

Jakarta

658.330

1,756




NO

2


TAHUN 2016


TARGET

LOKASI


TARGET

TAHUN 2017 LOKASI


TARGET

TAHUN 2018 LOKASI


TARGET

TAHUN 2019 LOKASI


TARGET

LOKASI

Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM Pehrubungan Darat

1,096.200

12

Jakarta

812.000

12.000

Jakarta

730.800

11

Jakarta

1,790.460

27

Jakarta

3,706.252

55.350

Jakarta

Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum SDM Perhubungan Darat Laporan Kehumasan, Keprotokolan, Publikasi dan Promosi

10,179.000

8

Jakarta

7,540.000

8.000

Jakarta

6,540.000

7

Jakarta

16,023.000

18

Jakarta

32,847.150

36.900

Jakarta

901.800

3

Jakarta

668.000

2.000

Jakarta

509.000

2

Jakarta

1,247.050

5

Jakarta

2,805.863

9.225

Jakarta

Laporan Kerjasama Laporan Penataan Kelembagaan Laporan Dukungan Penyelenggaraan Diklat lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan Darat Layanan Perkantoran

4,477.950 1,231.200

4 1

Jakarta Jakarta

3,317.000 912.000

3.000 1.000

Jakarta Jakarta

2,985.300 721.000

3 1

Jakarta Jakarta

7,313.985 1,766.450

7 2

Jakarta Jakarta

14,993.669 3,621.223

13.838 4.613

Jakarta Jakarta

1,425.600

14

Jakarta

1,056.000

12.000

Jakarta

750.000

11

Jakarta

1,837.500

27

Jakarta

3,766.875

55.350

Jakarta

4,560.300

1,752

Jakarta

3,378.000

1,182.000

Jakarta

3,040.200

1,064

Jakarta

7,448.490

2,660

Jakarta

15,269.405

5,451.975

Jakarta

35,386.000

12

Jakarta

27,220.000

12.000

Jakarta

24,498.000

12

Jakarta

55,120.500

12

Jakarta

114,099.435

12.000

Jakarta

Kendaraan Bermotor

1,253.200

2

Jakarta

964.000

2.000

Jakarta

867.600

2

Jakarta

2,125.620

5

Jakarta

4,782.645

9.225

Jakarta

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

5,869.500

3

Jakarta

4,515.000

3.000

Jakarta

3,850.000

3

Jakarta

9,432.500

7

Jakarta

24,052.875

13.838

Jakarta

Gedung/Bangunan Diklat Perhubungan Darat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut

48,841.000

21,971

Pontianak dan Madiun

31,173.000

Pontianak

56,613.000

Pontianak

37,962.200


Pontianak

395.680

1,007.595

893.331

1,042.916

1,368.574

4,708.096

Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut

245.307

790.475

568.814

481.564

506.929

2,593.089

Sistem Informasi Pengembangan SDM Perhubungan Dokumen Kurikulum, Silabus dan Bahan Ajar/Modul Diklat Perhubungan

0.707

2

0.630

3

0.860

3

0.250

2

0.971

3

3.419

0.925

12

1.799

52

1.586

53

1.237

47

1.360

52

6.907

Pedoman Metode Pelaksanaan Diklat Perhubungan Laut Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Laut Laporan Penyuluhan Perhubungan Laut

1.000

2

1.000

2

1.000

2

1.000

2

1.000

2

5.000

3.714

480

7.259

1,050

3.631

600

4.380

630

3.214

480

22.198

0.820

7

0.902

1

0.992

1

1.091

1

1.200

1

5.005


28 dari 66

TARGET 2015-2019



NO


TAHUN 2016


TARGET

LOKASI


TARGET

TAHUN 2017 LOKASI


TARGET

TAHUN 2018 LOKASI


TARGET

TAHUN 2019 LOKASI


TARGET

LOKASI


Laporan Hasil Penilaian Pemenuhan Standar Mutu Diklat Perhubungan Laut

0.431

3

0.457

4

0.484

4

0.514

4

0.544

4

2.431

Dokumen Perencanaan Bidang SDM Perhubungan Laut Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi Bidang SDM Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM Perhubungan Laut

4.829

8

6.792

12

10.971

13

7.153

10

7.589

8

37.335

2.899

29

2.926

20

3.218

20

3.540

20

3.894

20

16.477

2.446

8

0.173

6

0.190

6

0.209

6

0.230

6

3.249

Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM Perhubungan Laut

0.246

5

0.270

5

0.297

5

0.327

5

0.360

5

1.500

Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum SDM Perhubungan Laut Laporan Kehumasan, keprotokolan, Publikasi, dan Promosi Laporan Kerjasama Jaringan Internet/Telekomunik asi Peralatan Diklat Perhubungan Laut

1.193

2

1.312

2

1.443

2

1.587

2

1.746

2

7.281

0.072

1

0.079

1

0.087

1

0.095

1

0.105

1

0.437

0.000 0.132

0 1

0.000 0.145

0 1

0.000 0.160

0 1

0.000 0.176

0 1

0.000 0.193

0 1

0.000 0.806

20.240

2

204.167

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

224.406

Buku - Buku dan Bahan Cetakan

0.470

50

0.517

50

0.569

50

0.626

50

0.689

50

2.872

Laporan Dukungan Penyelenggaraan Diklat Diklat Lulusan Pengembangan dan Layanan Perkantoran Kendaraan Bermotor

0.000

0

0.000

1

0.000

1

0.000

1

0.000

1

0.000

0.547

10

0.602

10

0.662

10

0.728

10

0.801

10

3.341

4.294 0.000

12 0

4.552 0.300

12 1

4.825 0.330

12 1

5.115 0.363

12 1

5.421 0.000

12 0

24.207 0.993

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Gedung/Bangunan

0.386

0

34.945

0

0.467

0

0.514

0

0.566

0

36.879

199.957

0

521.648

0

537.040

0

452.658

0

477.046

0

2,188.349

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Lahan

0.000

Balai Besar Pendidikan, Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Layanan Perkantoran

109.022

23.385

12

25.676

12

28.197

12

30.969

12

34.019

12

142.247

Sistem Informasi Pengembangan SDM Perhubungan Laut

0.137

1

0.151

1

0.151

1

0.151

1

0.151

1

0.740


118.720

169.442

326.404

29 dari 66

494.102

TARGET 2015-2019

1,217.690



NO

PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS Pedoman Metode Pelaksanaan Diklat Perhubungan Laut Lulusan Pendidikan Penjenjangan SDM Perhubungan Laut Lulusan Pendidikan Penyegaran (Refreshing) SDM Perhubungan Laut Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Laut Laporan Hasil Penilaian Pemenuhan Standar Mutu Diklat Perhubungan Laut

TAHUN 2016


TARGET

LOKASI


TARGET

TAHUN 2017 LOKASI


TARGET

TAHUN 2018 LOKASI


TARGET

TAHUN 2019 LOKASI


TARGET

LOKASI


0.503

3

0.553

3

0.608

3

0.669

3

0.736

3

45.167

5,250

45.549

5,310

48.163

5,370

58.996

6,480

63.648

6,990

2.084

4,200

2.084

4,200

1.108

2,100

0.550

900

0.413

600

6.239

6.667

19,340

6.791

19,560

7.298

19,780

7.424

20,000

7.550

20,220

35.730

0.418

7

0.460

7

0.506

7

0.557

7

0.613

7

2.554

Dokumen Perencanaan Bidang SDM Perhubungan Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi Bidang SDM Perhubungan Laut

0.556

13

0.611

13

0.673

13

0.740

13

0.814

13

3.393

0.554

13

0.609

13

0.670

13

0.737

13

0.810

13

3.380

Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM Perhubungan Laut

0.097

8

0.107

8

0.117

8

0.129

8

0.142

8

0.593

Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM Perhubungan Laporan Pengelolaan dan Pembinaan Bidang Umum SDM Perhubungan Laut

0.728

14

0.801

14

0.881

14

0.969

14

1.066

14

4.445

0.866

4

0.951

4

1.045

4

1.149

4

1.262

4

5.273

Laporan Kerjasama Peralatan Diklat Perhubungan Laut Laporan Dukungan Penyelenggaraan Diklat Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan SDM Gedung/Bangunan Lahan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL)

1.056 22.071

3 13

1.161 16.800

3 42

1.277 9.600

3 601

1.405 4.000

3 1

1.546 55.700

3 3

6.445 108.171

4.240

15

4.664

15

5.130

15

5.643

15

6.208

15

25.886

0.493

150

0.543

150

0.597

150

0.657

150

0.723

150

3.013

0.000 0.000 41.351

0 0

1.400 9.808 98.400

0 1

6.380 57.039 155.076

0 1

83.100 128.558 234.948

0 100

318.702 0.000 367.543

0 100

409.582 195.405 897.318

Layanan Perkantoran

7.923

12

8.715

12

9.587

12

10.546

12

11.600

12

48.371

Sistem Informasi Pengembangan SDM Perhubungan

0.350

1

0.250

1

0.250

1

0.250

1

0.250

1

1.350


30 dari 66

TARGET 2015-2019

3.070

261.523



NO

3


TAHUN 2016


TARGET

LOKASI


TARGET

TAHUN 2017 LOKASI


TARGET

TAHUN 2018 LOKASI


TARGET

TAHUN 2019 LOKASI


TARGET

LOKASI


Dokumen Kurikulum, Silabus dan Bahan Ajar/Modul Diklat Perhubungan Laut

0.450

2

0.495

2

0.545

2

0.599

2

0.659

2

2.747

Pedoman Metode Pelaksanaan Diklat Perhubungan Laut Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Laut Laporan Hasil Penilaian Pemenuhan Standar Mutu Diklat Perhubungan Laut

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

29.809

1,350

32.790

1,350

36.069

1,350

39.676

1,350

43.643

1,350

0.200

1

0.200

1

0.220

1

0.242

1

0.266

1

1.128

Dokumen Perencanaan Bidang SDM Perhubungan Laut Laporan Monitoring, Analisa, dan Evaluasi Bidang SDM Perhubungan Laut

0.429

5

0.515

5

0.566

5

0.623

5

0.685

5

2.818

0.352

5

0.423

5

0.465

5

0.512

5

0.563

5

2.314


0.424

7

0.508

7

0.559

7

0.615

7

0.677

7

2.783


0.374

5

0.449

5

0.494

5

0.543

5

0.597

5

2.457

Laporan Kegiatan Dan Pembinaan Bidang Umum SDM Perhubungan Laut Gedung/Bangunan Peralatan Diklat Perhubungan Laut Laporan Dukungan Penyelenggaraan Diklat Laporan Kerjasama Kendaraan Bermotor

0.430

3

0.516

3

0.568

3

0.624

3

0.687

3

2.824

0.000 0.000

1,267

23.424 28.784

1,260 0

42.362 61.928

1,603 0

0.610

47

1.331

47

1.464

47

1.611

47

1.772

47

6.787

0.000 0.000

0 0

0.000 0.000

0 0

0.000 0.000

0 0

0.000 0.000

0 0

0.000 0.000

0 0

0.000 0.000

Lahan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara

0.000 284.450

0

0.000 327.246

0

0.000 312.242

0

0.000 454.188

0

0.000 465.575

0

0.000 1,843.701

Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara

123.422

Layanan Perkantoran

12.915


111.551

12

Banten

11.844

48.479 130.629

123.221

12

Banten

12.456

1,622 0

74.453 231.692

186.910

12

31 dari 66

Banten

13.701

181.987

1,110 0

188.719 453.032

171.006

12

Banten

15.072

TARGET 2015-2019

716.110

12

Banten

65.988



NO


TAHUN 2016


TARGET

LOKASI


TARGET

TAHUN 2017 LOKASI


TARGET

TAHUN 2018 LOKASI

Sistem Informasi Pengembangan SDM Perhubungan Udara

6.079

2

Banten

8.289

1

Banten

0.671

2

Banten

Dokumen Kurikulum, Silabus dan Bahan Ajar/Modul Diklat Perhubungan Udara

13.407

37

Tangerang, Jambi, Palembang 10.926

36

Tangerang, Banten

9.428

18

Tangerang, Banten

Pedoman Metode Pelaksanaan Diklat Perhubungan Udara Laporan Hasil Penelitian Pengembangan SDM Perhubungan Udara

6.188

8

1.000

1

Lulusan Pendidikan Pembentukan SDM Lulusan Pendidikan

0.000 0.000

Penjenjangan SDM Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Udara Laporan Penyuluhan Perhubungan Udara

44.984

450

Belanda, Banten

2.663

10

Laporan Hasil Penilaian Pemenuhan Standar Mutu Diklat Perhubungan Udara

18.023

Dokumen Perencanaan Bidang SDM Perhubungan Udara Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi Bidang SDM Perhubungan Udara

TARGET

TAHUN 2019 LOKASI


0.738

2

Banten

11.345

21

Tangerang, Banten

Banten

7.031

8

Banten

1.000

1

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

TARGET

LOKASI


0.812

2

Banten

16.590

13.593

20

Tangerang, Banten

58.699

Banten

7.882

8

Banten

21.100

Banten

1.000

1

Banten

3.000

0.000

Banten

32.616

337

Banten

32.648

327

Banten

37.093

337

Banten

186.842

Kupang, Jayapura,banjarmasin, Semarang 2.766

10

Banten

4.351

3

Banten

4.894

3

Banten

5.642

3

Banten

20.317

20

Banten, Makassar, surabaya, medan 19.863

24

Banten

19.038

13

Banten

24.135

13

Banten

21.973

13

Banten

103.032

4.847

10

banten

7

Banten

1.012

6

Banten

1.164

6

Banten

1.338

6

Banten

9.494

3.234

9

banten, jyp, plb, makasar, medan1.440 , banyuwangi, 8

Banten

0.895

6

Banten

0.940

6

Banten

0.987

6

Banten

7.497

Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM Perhubungan Udara

0.518

8

banten

0.546

7

Banten

0.670

8

Banten

0.737

8

Banten

0.811

8

Banten

3.282

Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM Perhubungan Udara

0.518

6

banten

1.007

7

Banten

0.481

6

Banten

0.529

6

Banten

0.582

6

Banten

3.118

Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum SDM Perhubungan Udara Laporan Hasil Pengabdian Masyarakat Laporan Kehumasan, Keprotokolan, Publikasi dan Promosi

1.491

1

banten

1.083

1

Banten

1.596

1

Banten

1.676

1

Banten

1.760

1

Banten

7.606

0.000

0

0.000

0

0.000

0

2.610

2

2.740

2

2.877

2


5

bali, banten

1.133

4.363

8

Banten

32 dari 66

Banten

Banten

TARGET 2015-2019

0.000

366

2.586

39.501


0.000

Banten

15.177



NO


TAHUN 2016


TARGET

LOKASI


TAHUN 2017

TARGET

LOKASI

Laporan Bidang Hukum Pengembangan SDM Perhubungan Udara Laporan Kerjasama Laporan Penataan Kelembagaan Gedung/Bangunan Jaringan Lahan Peralatan Diklat Perhubungan Udara Peralatan Penyuluhan Peralatan Kantor Kendaraan Bermotor

3.694

4

banten

0.190

120

banten

2.822

3

Banten


TARGET

0.000

0

19.400 1.440

4 2

3.952

1

TAHUN 2018 LOKASI

TARGET

0.000

0

Banten Banten

19.597 1.728

4 2

Banten

50.000 0.000 0.000 6.000

10,000 0 0 1

0.000

0

0 1.059 0.366


TAHUN 2019 LOKASI


TARGET

LOKASI


0.000

0

Banten Banten

20.153 2.074

4 2

Banten Banten

65.667 5.242

Banten

30.000 0.000 0.000 0.000

5,000 0 0 0

Banten

80.190 0.000 0.000 9.952

0.000

0

Banten

0.000

Banten

0.000

0.329

96

Banten

60 1

Banten Banten

1.165 0.403

60 1

Banten Banten

1.281 0.443

60 1

Banten Banten

3.834 1.775

Banten

0.686

76

Banten

0

Banten

0.000

0

Banten

0.000

0

Banten

1.370

25

Banten

0.100

25

Banten

50

Banten

0.073

50

Banten

0.081

50

Banten

0.420

6.586

7

Medan,Plb, surabaya, Makassar,4.259 jayapura, banyuwangi 6 Medan,Plb, surabaya, Makassar,3.491 jayapura, banyuwangi 7 Medan,Plb, surabaya, Makassar,4.190 jayapura, banyuwangi 7 Medan,Plb, surabaya, Makassar,5.028 jayapura, banyuwangi 7 Medan,Plb, surabaya, Makassar, 23.553 jayapura, banyuwangi

0.339

50

jawa barat

0.563

1

Banten

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

0.684

92

Buku-Buku dan Bahan Cetakan Laporan Dukungan Penyelenggaraan Diklat Lulusan Diklat Pengembangan Balai Pendidikandan dan

0.100

54.147

Pelatihan Penerbangan (BPP Pnb) Palembang Layanan Perkantoran

9.995

12

Palembang

10.497

12

Palembang

11.542

12

Palembang

12.691

12

Palembang

13.955

12

Palembang

58.679

0.525

1

Palembang

0.358

1

Palembang

0.394

1

Palembang

0.019

1

Palembang

0.021

1

Palembang

1.317


0.000

0

0.000

0

0.000


0.000

0

0.000

0

0.000

0.000

0

0.000

0

0.000

Lulusan Pendidikan Pembentukan SDM Perhubungan Udara Lulusan Pendidikan Penjenjangan SDM Perhubungan Udara Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Udara Laporan Penyuluhan Perhubungan Udara

0.000

0

0.000

0

0.000

0.000

0

0.000

0

0.000

27.033

1,360

27.605

1,380

0.000

0

0.000

0


TARGET 2015-2019

13.664


0.595

90

bali

65.848

1,114

Palembang

16.674

0.067

0.433

50

malang

61.407

1,020

Palembang

23.260

0.476

50

malang

69.355

1,340

33 dari 66

Palembang

0.523

50

malang

133.031

Palembang

2.366 383.787

Palembang

108.237

0.000



NO


TAHUN 2016


TARGET

LOKASI


TARGET

TAHUN 2017 LOKASI


TARGET

TAHUN 2018 LOKASI


TARGET

TAHUN 2019 LOKASI


TARGET

LOKASI


Laporan Hasil Penilaian Pemenuhan Standar Mutu Diklat Perhubungan Udara

0.086

1

Palembang

1.234

2

Palembang

0.174

1

Palembang

0.183

1

Palembang

0.194

1

Palembang

1.871


1.670

7

Palembang

0.199

5

Palembang

0.218

5

Palembang

0.240

5

Palembang

0.264

5

Palembang

2.592

0.071

4

Palembang

0.093

4

Palembang

0.102

4

Palembang

0.113

4

Palembang

0.124

4

Palembang

0.503


0.426

8

Palembang

0.442

8

Palembang

0.486

8

Palembang

0.535

8

Palembang

0.588

8

Palembang

2.477

Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM Perhubungan Udara

0.103

6

Palembang

0.131

6

Palembang

0.145

6

Palembang

0.159

6

Palembang

0.175

6

Palembang

0.713

Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum SDM Perhubungan Udara Laporan Hasil Pengabdian Masyarakat Laporan Kehumasan, Keprotokolan, Publikasi dan Promosi

0.449

33

Palembang

0.548

33

Palembang

0.602

33

Palembang

0.663

33

Palembang

0.729

33

Palembang

2.991

0.000

0

0.000

0

0.000

0.000

0

0.000

0

0.000

Laporan Bidang Hukum Pengembangan SDM Perhubungan Udara

0.000

0

0.000

0

0.000

Laporan Kerjasama Laporan Penataan Kelembagaan Gedung/Bangunan Jaringan Lahan Peralatan Diklat Perhubungan Udara Peralatan Penyuluhan

0.000 0.000

0 0

0.000 0.000

0 0

0.000 0.000

26.315 1.011 0.000 0.000

2,294 1 0 0

5.299 0.000 0.000 82.016

790 0 0 1

0.000

0

0.000

0

0.000 0.000

0 0

1.811 0.000

180 0

0.000

0

0.000

0

0.389

0.150

200

Palembang

0.000

0

0.300

0.044

1

Palembang

0.049

1

16.939

4,203

Palembang

9.199

191

Palembang

Peralatan Kantor Kendaraan Bermotor

0.400

75

Palembang


0.389

17

Palembang

Buku-Buku dan Bahan Cetakan Laporan Dukungan Penyelenggaraan Diklat

0.030


1

Palembang

10.446 2.011 20.027 1.266

1.136 0.400

4,211 1 40,000 1

150 1

Palembang Palembang Palembang Palembang

Palembang Palembang

0.150

200

Palembang

0.037

1

Palembang

22.617

4,020

Palembang

0.515

1

Palembang

1.111

0.040

50

1

34 dari 66

Palembang

Palembang

Palembang Palembang

Palembang

Palembang

TARGET 2015-2019

81.616 3.021 20.027 92.995 0.000

Palembang

Palembang

4.459 0.400

0.200



NO


TAHUN 2016


TARGET

LOKASI


Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan Udara

0.200

Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BPP Pnb) Jayapura

38.535

Layanan Perkantoran

9.046

Jayapura

10.052


0.108

Jayapura

0.204

50

Palembang

0.200

TARGET 50

TAHUN 2017 LOKASI Palembang

45.129


TARGET 50


73.072

1


TARGET 50


58.329


TARGET 50

LOKASI Palembang

124.226


339.291

Jayapura

7.915

12

Jayapura

8.917

12

Jayapura

9.585

12

Jayapura

45.515

Jayapura

0.052

1

Jayapura

0.056

1

Jayapura

0.061

1

Jayapura

0.481


0.000


0.000

Lulusan Pendidikan Pembentukan SDM Perhubungan Udara Lulusan Pendidikan Penjenjangan SDM Perhubungan Udara Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Udara Laporan Penyuluhan Perhubungan Udara

0.000

Laporan Hasil Penilaian DokumenPemenuhan Perencanaan Bidang SDM Perhubungan Udara Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi Bidang SDM Perhubungan Udara Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM Perhubungan Udara Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM Perhubungan Udara

TARGET 2015-2019

0.000

0.000

13.987

1,120

Jayapura

16.592

1,100

Jayapura

20.605

1,140

Jayapura

30.107

1,300

Jayapura

33.118

1,520

Jayapura

114.410

0.000 0.061

Jayapura

0.195

2

Jayapura

0.082

1

Jayapura

0.090

1

Jayapura

0.099

1

Jayapura

0.526

0.411

Jayapura

1.225

6

Jayapura

0.446

6

Jayapura

0.490

6

Jayapura

0.490

6

Jayapura

3.063

0.153

4

Jayapura

0.143

4

Jayapura

0.317

3

Jayapura

0.348

3

Jayapura

0.411

3

Jayapura

1.372

0.445

9

Jayapura

0.448

9

Jayapura

0.529

9

Jayapura

0.571

9

Jayapura

0.618

9

Jayapura

2.612

0.282

6

Jayapura

0.294

6

Jayapura

0.235

5

Jayapura

0.296

6

Jayapura

0.418

6

Jayapura

1.525


35 dari 66



NO

PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum SDM Perhubungan Udara Laporan Hasil Pengabdian Masyarakat Laporan Kehumasan, Keprotokolan, Publikasi dan Promosi

TAHUN 2016


TARGET 1

LOKASI Jayapura


TARGET

TAHUN 2017 LOKASI

0.482

0.280

0.029

1

Jayapura

Buku-Buku dan Bahan Cetakan Laporan Dukungan Penyelenggaraan Diklat Lulusan Diklat Pengembangan Balai Pendidikandan dan

1

0.028

LOKASI Jayapura

0.144

1

Jayapura

0.082

1

Jayapura

0.018 0.029

1 1

Jayapura Jayapura

0.051 0.051

4.953

940

Jayapura

9.057 1.082

10,490 92

Jayapura Jayapura

31.530

2,600

1.804 6.205

8,000 628

Jayapura Jayapura

3.749

106

Jayapura

10.705

277

0.308

TARGET 1

TAHUN 2019 LOKASI Jayapura


TARGET 1

LOKASI Jayapura


TARGET 2015-2019

1.792

0.182

1

Jayapura

0.222

2

Jayapura

0.606

0.082

0.090 0.000

1 0

Jayapura Jayapura

0.099 0.000

1 0

Jayapura Jayapura

0.257 0.080

Jayapura

8.350

1,016

Jayapura

3.700

3,000

Jayapura

Jayapura

7.500

1

Jayapura

74.699

49

Jayapura

57.590 1.082 1.804 102.858 0.000

Peralatan Kantor Kendaraan Bermotor Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

TARGET


0.000

Laporan Bidang Hukum Pengembangan SDM Perhubungan Udara Laporan Kerjasama Laporan Penataan Kelembagaan Gedung/Bangunan Jaringan Lahan Peralatan Diklat Perhubungan Udara Peralatan Penyuluhan


0.215

20

Jayapura

0.215 0.246

0.246 0.343

37

Jayapura

0.177

3

Jayapura

0.102

48

Jayapura

68.346

0.496

30

Jayapura

0.199

2

Jayapura

0.536

53

Jayapura

104.717

0.839

0.151

1

Jayapura

54.542

0.162

100

Jayapura

0.200

100

Jayapura

0.362

0.115

1

Jayapura

0.166

2

Jayapura

0.807

0.530

62

Jayapura

139.540

1.168 37.313

404.458

Pelatihan Penerbangan (BP3) Curug Layanan Perkantoran

7.910


12

Banten

10.497 0.358

12

Banten

11.542

12

1

Banten

0.394

1

Banten

13.960

12

Banten

13.955

12

Banten

57.863

0.433

1

Banten

0.021

1

Banten

1.205


0.000


0.000


0.000

36 dari 66



NO

PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS Lulusan Pendidikan Pembentukan SDM Perhubungan Udara Lulusan Pendidikan Penjenjangan SDM Perhubungan Udara Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Udara Laporan Penyuluhan Perhubungan Udara Laporan Hasil Penilaian Pemenuhan Standar Mutu Diklat Perhubungan Udara

TAHUN 2016


TARGET

LOKASI


TARGET

TAHUN 2017 LOKASI


TARGET

TAHUN 2018 LOKASI


TARGET

TAHUN 2019 LOKASI


TARGET

LOKASI


0.000

4.591

450

Banten

15.178

795

14.124

775

Banten

18.831

760

Banten

10.236

560

Banten

62.960

0.000 0.165

1

0.174

1

Banten

0.183

1

Banten

0.194

1

Banten

0.716


0.186

5

Banten

0.199

5

0.242

5

Banten

0.240

5

Banten

0.264

5

Banten

1.131

0.122

4

Banten

0.093

4

0.102

4

Banten

0.113

4

Banten

0.124

4

Banten

0.553


0.375

8

Banten

0.442

8

0.486

8

Banten

0.535

8

Banten

0.588

8

Banten

2.426

Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang dan Laporan Kegiatan

0.210

5

Banten

0.131

6

0.145

6

Banten

0.159

6

Banten

0.175

6

Banten

0.820

0.517

1

Banten

0.548

33

0.602

33

Banten

0.663

33

Banten

0.729

33

Banten

3.059

Pembinaan Bidang Umum SDM Perhubungan Udara Laporan Hasil Pengabdian Masyarakat Laporan Kehumasan, Keprotokolan, Publikasi dan Promosi

0.000

0.000

Laporan Bidang Hukum Pengembangan SDM Perhubungan Udara

0.000

Laporan Kerjasama Laporan Penataan Kelembagaan Gedung/Bangunan Jaringan Lahan Peralatan Diklat Perhubungan Udara Peralatan Penyuluhan

0.000 0.000

Peralatan Kantor Kendaraan Bermotor

TARGET 2015-2019

46.154

5,772

Banten

60.000 1.470

23,365 1

5.969

45,000

Banten

64.212

44,120

Banten

4.992

5

Banten

17.516

308

Banten

9.016

1

Banten

176.335 1.470 0.000 31.523 0.000

5.807 1.157


5,636 3

Banten Banten

14.886 0.400

770 1

14.971 0.600

700 1

37 dari 66

20.545 1.800

1,000 4

Banten Banten

1.811

180

Banten

58.022 3.957



NO

PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

4

Buku-Buku dan Bahan Cetakan Laporan Dukungan Penyelenggaraan Diklat Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan Udara Pendidikan Perhubungan Darat

TAHUN 2016


TARGET 23

LOKASI


TARGET

TAHUN 2017 LOKASI


TARGET

TAHUN 2018 LOKASI


TARGET

TAHUN 2019 LOKASI


TARGET

LOKASI

Banten


0.150

200

0.150

200

Banten

0.300 0.000

0.219

57

Banten

0.200

50

0.200

50

Banten

0.200

50

Banten

0.200

50

Banten

1.019

448.530

710.928

638.894

591.635

569.180

2,959.168

90.089

163.500

146.209

121.494

117.971

639.262

90,088.500

163,500.000

146,209.221

121,494.014

117,970.688

90,088.541 727.527

1.000

Bekasi

163,500.075 1,320.375

0.894

bekasi

146,209.288 1,180.740

1

bekasi

121,494.070 981.148

0.664

bekasi

117,970.742 952.694

0.645

bekasi

262.758

2.000

Bekasi

476.875

1.788

bekasi

426.444

2

bekasi

354.358

1.329

bekasi

344.081

1.290

bekasi

409.806

20.000

Bekasi

743.750

17.885

bekasi

665.095

16

bekasi

552.668

13.290

bekasi

536.640

12.905

bekasi

17,335.287

792.000

Bekasi

31,461.500

708.243

bekasi

28,134.321

633

bekasi

23,378.495

526.283

bekasi

22,700.519

511.021

bekasi

1,126.244

336.000

Bekasi

2,044.000

300.467

bekasi

1,827.839

269

bekasi

1,518.861

223.272

bekasi

1,474.814

216.797

bekasi

125.835

2.000

Bekasi

228.375

1.788

bekasi

204.223

2

bekasi

169.702

1.329

bekasi

164.780

1.290

bekasi

Dokumen Perencanaan Bidang SDM Perhubungan Darat Laporan Monitoring, Analisa, dan Evaluasi Bidang SDM Perhubungan Darat

217.438

5.000

Bekasi

394.625

4.471

bekasi

352.892

4

bekasi

293.239

3.322

bekasi

284.735

3.226

bekasi

145.120

5.000

Bekasi

263.375

4.471

bekasi

235.522

4

bekasi

195.709

3.322

bekasi

190.034

3.226

bekasi

Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM Perhubungan Darat

142.709

7.000

Bekasi

259.000

6.260

bekasi

231.610

6

bekasi

192.458

4.651

bekasi

186.877

4.517

bekasi

Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD)

Sistem Informasi Pengembangan SDM Perhubungan Darat Pedoman Metode Pelaksanaan Diklat Perhubungan Darat Laporan Hasil Penelitian Pengembangan SDM Perhubungan Darat Lulusan Pendidikan Pembentukan SDM Perhubungan Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Darat Laporan Hasil Penilaian Pemenuhan Standar Mutu Diklat Perhubungan Darat

TARGET 2015-2019


38 dari 66



NO


TAHUN 2016


TARGET

LOKASI


TAHUN 2017

TARGET

LOKASI


TAHUN 2018

TARGET

LOKASI


TAHUN 2019

TARGET

LOKASI


TARGET

LOKASI

Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM Perhubungan Darat

277.222

8.000

Bekasi

503.125

7.154

bekasi

449.918

6

bekasi

373.863

5.316

bekasi

363.021

5.162

bekasi

Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum SDM Perhubungan Darat Laporan Hasil Pengabdian Masyarakat Laporan Kehumasan, Keprotokolan, Publikasi, dan Promosi

749.222

7.000

Bekasi

1,359.750

6.260

bekasi

1,215.951

6

bekasi

1,010.407

4.651

bekasi

981.105

4.517

bekasi

86.783

1.000

Bekasi

157.500

0.894

bekasi

140.844

1

bekasi

117.036

0.664

bekasi

113.641

0.645

bekasi

418.002

7.000

Bekasi

758.625

6.260

bekasi

678.397

6

bekasi

563.721

4.651

bekasi

547.373

4.517

bekasi

Jaringan Peralatan Diklat Perhubungan Darat Buku-Buku dan Bahan Cetakan Laporan Dukungan Penyelenggaraan Diklat Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan Layanan Perkantoran

1,620.904 12,746.959

2.000 9.000

Bekasi Bekasi

2,941.750 23,134.228

1.788 8.048

bekasi bekasi

2,630.648 20,687.690

2 7

bekasi bekasi

2,185.963 17,190.643

1.329 5.980

bekasi bekasi

2,122.570 16,692.115

1.290 5.807

bekasi bekasi

94.497

750.000

Bekasi

171.500

670.685

bekasi

153.363

600

bekasi

127.439

498.374

bekasi

123.743

483.921

bekasi

3,145.384

10.000

Bekasi

5,708.500

8.942

bekasi

5,104.803

8

bekasi

4,241.887

6.645

bekasi

4,118.873

6.452

bekasi

750.187

476.000

Bekasi

1,361.500

425.661

bekasi

1,217.516

381

bekasi

1,011.707

316.301

bekasi

982.368

307.129

bekasi

15,518.389

12.000

Bekasi

28,164.045

12.000

bekasi

25,185.585

12

bekasi

20,928.213

12.000

bekasi

20,321.295

12.000

bekasi


1,422.124

700.000

Bekasi

2,580.988

625.972

bekasi

2,308.038

560

bekasi

1,917.887

465.149

bekasi

1,862.268

451.660

bekasi

32,766.146 94.501

8,610.000

Bekasi

59,466.690 135.001

bekasi

53,177.849 121.501

bekasi

44,188.666 103.276

bekasi

42,907.194 101.211

Gedung/ Bangunan Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal SISTEM INFORMASI PENGEMBANGAN IT KAMPUS LAPORAN HASIL PENELITIAN PENGEMBANGAN SDM PHB DARAT LULUSAN PENDIDIKAN PEMBENTUKAN SDM PERHUBUNGAN DARAT LULUSAN PELATIHAN SDM PERHUBUNGAN DARAT

555.490

1

Tegal

1,107.000

0.900

tegal

996.300

1

tegal

846.855

0.689

tegal

829.926

0.675

tegal

468.300

40

Tegal

669.000

36.000

tegal

602.100

32

tegal

511.785

27.540

tegal

501.554

26.989

tegal

23,664.900

654

Tegal

33,807.000

588.600

tegal

30,426.300

530

tegal

25,862.355

450.279

tegal

25,345.367

441.278

tegal

22,577.800

2,675

Tegal

32,254.000

2,407.500

tegal

29,028.600

2,167

tegal

24,674.310

1,841.738

tegal

24,181.071

1,804.921

tegal

39 dari 66

TARGET 2015-2019

bekasi

774.900





NO


TAHUN 2016


TARGET

LOKASI


TAHUN 2017

TARGET

LOKASI


TAHUN 2018

TARGET

LOKASI


TAHUN 2019

TARGET

LOKASI


TARGET

LOKASI

LAPORAN HASIL PENILAIAN PEMENUHAN STANDAR MUTU DIKLAT PERHUBUNGAN DARAT DOKUMEN PERENCANAAN BIDANG SDM PERHUBUNGAN DARAT MONITORING / PENGAWASAN PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN LAPORAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN BIDANG SDM PERHUBUNGAN DARAT LAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN BIDANG SDM PERHUBUNGAN DARAT

946.400

13

Tegal

1,352.000

11.700

tegal

1,216.800

11

tegal

1,034.280

8.951

tegal

1,013.605

8.772

tegal

203.000

5

Tegal

290.000

4.500

tegal

261.000

4

tegal

221.850

3.443

tegal

217.415

3.374

tegal

463.400

16

Tegal

662.000

14.400

tegal

595.800

13

tegal

506.430

11.016

tegal

496.306

10.796

tegal

153.300

7

Tegal

219.000

6.300

tegal

197.100

6

tegal

167.535

4.820

tegal

164.186

4.723

tegal

275.800

7

Tegal

394.000

6.300

tegal

354.600

6

tegal

301.410

4.820

tegal

295.385

4.723

tegal

LAPORAN KEGIATAN DAN PEMBINAAN BIDANG UMUM SDM PERHUBUNGAN DARAT

240.100

2

Tegal

343.000

1.800

tegal

308.700

2

tegal

262.395

1.377

tegal

257.150

1.349

tegal

LAPORAN HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT LAPORAN KEHUMASAN, KEPROTOKOLAN, PUBLIKASI DAN PROMOSI LAPORAN KERJASAMA PERALATAN DIKLAT PERHUBUNGAN DARAT BUKU-BUKU DAN BAHAN CETAKAN LAPORAN DUKUNGAN PENYELENGGARAAN DIKLAT LULUSAN DIKLAT PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PERHUBUNGAN LAYANAN PERKANTORAN

385.700

12

Tegal

551.000

10.800

tegal

495.900

10

tegal

421.515

8.262

tegal

413.089

8.097

tegal

193.200

1

Tegal

276.000

0.900

tegal

248.400

1

tegal

211.140

0.689

tegal

206.919

0.675

tegal

185.500

16

Tegal

265.000

14.400

tegal

238.500

13

tegal

202.725

11.016

tegal

198.673

10.796

tegal

5,781.300

18

Tegal

8,259.000

16.200

tegal

7,433.100

15

tegal

6,318.135

12.393

tegal

6,191.835

12.145

tegal

742.000

202

Tegal

1,060.000

181.800

tegal

954.000

164

tegal

810.900

139.077

tegal

794.690

136.297

tegal

1,603.000

7

Tegal

2,290.000

6.300

tegal

2,061.000

6

tegal

1,751.850

4.820

tegal

1,716.831

4.723

tegal

1,206.800

495

Tegal

1,724.000

445.500

tegal

1,551.600

401

tegal

1,318.860

340.808

tegal

1,292.496

333.995

tegal

11,512.900

12

Tegal

16,447.000

12.000

tegal

14,802.300

12

tegal

12,581.955

12.000

tegal

12,330.442

12.000

tegal


40 dari 66


TARGET 2015-2019



NO


TAHUN 2016


TARGET

LOKASI


PERALATAN KANTOR

9,249.800

51

Tegal

13,214.000

GEDUNG / BANGUNAN Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Palembang

13,872.600

26,739

Tegal

19,818.000

Laporan Hasil Penelitian Pengembangan SDM LULUSAN PENDIDIKAN PEMBENTUKAN SDM LULUSAN PELATIHAN SDM PERHUBUNGAN DARAT LAPORAN PENYULUHAN PERHUBUNGAN LAPORAN HASIL PENILAIAN PEMENUHAN DOKUMEN PERENCANAAAN BIDANG SDM LAPORAN MONITORING, ANALISA DAN LAPORAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN LAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN BIDANG LAPORAN KEGIATAN DAN PEMBINAAN BIDANG UMUM SDM LAPORAN KEHUMASAN, KEPROTOKOLAN, JARINGAN

487.720

10

Palembang

548.000

10,488.650

239

Palembang

2,129.770

360

1,255.790

PERALATAN DIKLAT PERHUBUNGAN DARAT KENDARAAN

54.059

TAHUN 2017

TARGET 45.900

LOKASI


tegal

11,892.600

tegal

17,836.200

60.740

TAHUN 2018

TARGET 41

LOKASI tegal

10,108.710

tegal

15,160.770

54.666

9

palembang

493.200

11,785.000

215

palembang

Palembang

2,393.000

324

4

Palembang

1,411.000

576.720

2

Palembang

1,426.670

7

289.250


palembang

443.880

10,606.500

194

palembang

palembang

2,153.700

292

4

palembang

1,269.900

648.000

2

palembang

Palembang

1,603.000

6

10

Palembang

325.000

1,067.110

6

Palembang

275.900

5

273.230

1,426.670

658.600

TARGET 35.114

LOKASI tegal

9,906.637

tegal

14,857.706

49.199

8

6,831.640


palembang

435.002

9,545.850

174

palembang

palembang

1,938.330

262

3

palembang

1,142.910

583.200

2

palembang

palembang

1,442.700

6

9

palembang

292.500

1,199.000

5

palembang

Palembang

310.000

5

2

Palembang

307.000

22

Palembang

1,603.000

1

Palembang

740.000

Palembang

7,676.000

34.412

LOKASI

tegal 266.879

7

palembang

9,354.933

171

palembang

palembang

1,899.563

257

palembang

3

palembang

1,120.052

3

palembang

524.880

1

palembang

514.382

1

palembang

palembang

1,298.430

5

palembang

1,272.461

5

palembang

8

palembang

263.250

7

palembang

257.985

7

palembang

1,079.100

5

palembang

971.190

4

palembang

951.766

4

palembang

palembang

279.000

4

palembang

251.100

4

palembang

246.078

4

palembang

2

palembang

276.300

2

palembang

248.670

1

palembang

243.697

1

palembang

20

palembang

1,442.700

18

palembang

1,298.430

16

palembang

1,272.461

16

palembang

1

palembang

666.000

326

palembang

6,908.400

1

palembang

599.400

293

palembang

6,217.560

1

palembang

587.412

264

palembang

6,093.209

1

palembang

259

palembang

323.070

1

Palembang

363.000

1

palembang

326.700

1

palembang

294.030

1

palembang

288.149

1

palembang

BUKU BUKU DAN BAHAN CETAKAN

213.600

1

Palembang

240.000

1

palembang

216.000

1

palembang

194.400

1

palembang

190.512

1

palembang

LAPORAN DUKUNGAN PENYELENGGARAAN

245.640

1

Palembang

276.000

1

palembang

248.400

1

palembang

223.560

1

palembang

219.089

1

palembang

LULUSAN DIKLAT PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN LAYANAN PERKANTORAN

947.850

95

Palembang

1,065.000

86

palembang

958.500

77

palembang

862.650

69

palembang

845.397

68

palembang

10,712.930

12

Palembang

12,037.000

12

palembang

10,833.300

12

palembang

9,749.970

12

palembang

9,554.971

12

palembang


41 dari 66

TARGET 2015-2019

tegal

48.215

7

362

TARGET




NO

PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS PERALATAN DAN FASILITAS KANTOR

TAHUN 2016


TARGET

LOKASI


2,719.840

137

Palembang

3,056.000

GEDUNG/BANGUNAN

11,707.950

4,204

Palembang

13,155.000

Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Bali

106.634

Jaringan

TAHUN 2017

TARGET 123

LOKASI


palembang

2,750.400

palembang

11,839.500

163.963

TAHUN 2018

TARGET 111

LOKASI


palembang

2,475.360

palembang

10,655.550

147.567

TAHUN 2019

TARGET 100

LOKASI


palembang

2,425.853

palembang

10,442.439

132.810

TARGET 98

LOKASI

palembang

126.170

677.143

713.439

3

Bali

1,097.000

3

bali

987.300

2

bali

888.570

2

bali

844.142

2

bali

1,333.878

15

Bali

2,051.000

14

bali

1,845.900

12

bali

1,661.310

11

bali

1,578.245

10

bali

1,000

Bali

100.000

900

bali

90.000

810

bali

81.000

729

bali

76.950

693

bali

880.581

2

Bali

1,354.000

2

bali

1,218.600

2

bali

1,096.740

1

bali

1,041.903

1

bali

Peralatan dan Fasilias Perkantoran Gedung/Bangunan

5,252.917

65

Bali

8,077.000

59

bali

7,269.300

53

bali

6,542.370

47

bali

6,215.252

45

bali

72,621.241

6,607

Bali

111,664.000

5,946

bali

100,497.600

5,352

bali

90,447.840

4,817

bali

85,925.448

4,576

bali

4,078.376

60

Bali

6,271.000

54

bali

5,643.900

49

bali

5,079.510

44

bali

4,825.535

42

bali

8,364.216

1,104

Bali

12,861.000

994

bali

11,574.900

894

bali

10,417.410

805

bali

9,896.540

765

bali

334.933

6

Bali

515.000

5

bali

463.500

5

bali

417.150

4

bali

396.293

4

bali

85.847

4

Bali

132.000

4

bali

118.800

3

bali

106.920

3

bali

101.574

3

bali

393.465

7

Bali

605.000

6

bali

544.500

6

bali

490.050

5

bali

465.548

5

bali

239.981

6

Bali

369.000

5

bali

332.100

5

bali

298.890

4

bali

283.946

4

bali

Laporan Kegiatan Dan Pembinaan Bidang Umum SDM Perhubungan Darat Laporan Hasil Pengabdian Masyarakat Laporan Kehumasan, Keprotokolan, Publikasi dan Promosi

536.543

1

Bali

825.000

1

bali

742.500

1

bali

668.250

1

bali

634.838

1

bali

202.260

2

Bali

311.000

2

bali

279.900

2

bali

251.910

1

bali

239.315

1

bali

660.761

3

Bali

1,016.000

3

bali

914.400

2

bali

822.960

2

bali

781.812

2

bali

Laporan Dukungan Penyelenggaraan Diklat Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan Gedung/Bangunan

802.538

4

Bali

1,234.000

4

bali

1,110.600

3

bali

999.540

3

bali

949.563

3

bali

723.845

248

Bali

1,113.000

223

1,001.700

201

901.530

181

856.454

172

Bali

1,383.000

0

1,244.700

0

1,120.230

0

1,064.219

0

Bali

12,984.850

12

11,686.365

12

10,517.729

12

9,991.842

12

Lulusan Pendidikan Pembentukan SDM Perhubungan Darat Lulusan Pendidikan Pelatihan SDM Perhubungan Darat Dokumen Perencanaan Bidang SDM Perhubungan Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi Bidang SDM Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM Perhubungan Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM Perhubungan Darat

Layanan Perkantoran

899.441 8,444.762


12

42 dari 66

TARGET 2015-2019

palembang

Peralatan Diklat Perhubungan Buku-buku Dan Bahan Cetakan Kendaraan Bermotor

65.036




NO


TAHUN 2016


TARGET

LOKASI


TARGET

TAHUN 2017 LOKASI


TARGET

TAHUN 2018 LOKASI


TARGET

TAHUN 2019 LOKASI


TARGET

LOKASI

Akademi Perkeretaapian Indonesia (API) Madiun Sistem Informasi Pengembangan SDM Perhubungan Darat

103.248

63.250

1

Madiun

115.000

1

madiun

103.500

1

madiun

93.150

1

madiun

88.493

1

madiun

Dokumen Kurikulum, Silabus dan Bahan Ajar/Modul Diklat Perhubungan Darat

2,918.850

8

Madiun

5,307.000

7

madiun

4,776.300

6

madiun

4,298.670

6

madiun

4,083.737

6

madiun

Pedoman Metode Pelaksanaan Diklat Perhubungan Darat

275.000

3

Madiun

500.000

3

madiun

450.000

2

madiun

405.000

2

madiun

384.750

2

madiun

Laporan Hasil Penelitian Pengembangan SDM Perhubungan Darat Lulusan Pendidikan Pembentukan SDM Perhubungan

901.450

14

Madiun

1,639.000

13

madiun

1,475.100

11

madiun

1,327.590

10

madiun

1,261.211

10

madiun

17,328.850

311

Madiun

31,507.000

280

madiun

28,356.300

252

madiun

25,520.670

227

madiun

24,244.637

215

madiun

5,270.650

600

Madiun

9,583.000

540

madiun

8,624.700

486

madiun

7,762.230

437

madiun

7,374.119

416

madiun

563.200

4

Madiun

1,024.000

4

madiun

921.600

3

madiun

829.440

3

madiun

787.968

3

madiun

596.750

7

Madiun

1,085.000

6

madiun

976.500

6

madiun

878.850

5

madiun

834.908

5

madiun

130.350

5

Madiun

237.000

5

madiun

213.300

4

madiun

191.970

4

madiun

182.372

3

madiun

224.950

9

Madiun

409.000

8

madiun

368.100

7

madiun

331.290

7

madiun

314.726

6

madiun

237.600

7

Madiun

432.000

6

madiun

388.800

6

madiun

349.920

5

madiun

332.424

5

madiun

1,208.900

5

Madiun

2,198.000

5

madiun

1,978.200

4

madiun

1,780.380

4

madiun

1,691.361

3

madiun

338.800

5

Madiun

616.000

5

madiun

554.400

4

madiun

498.960

4

madiun

474.012

3

madiun

572.000

6

Madiun

1,040.000

5

madiun

936.000

5

madiun

842.400

4

madiun

800.280

4

madiun

Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Darat Laporan Hasil Penilaian Pemenuhan Standar Mutu Diklat Perhubungan Darat Dokumen Perencanaan Bidang SDM Perhubungan Darat Laporan Monitoring, Analisa, dan Evaluasi Bidang SDM Perhubungan Darat Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM Perhubungan Darat Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM Perhubungan Darat Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum SDM Perhubungan Darat Laporan Hasil Pengabdian Masyarakat Laporan Kehumasan, Keprotokolan, Publikasi, dan Promosi


187.724

168.952

152.056

43 dari 66

144.454


TARGET 2015-2019

756.434



NO

PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS Laporan Kerjasama Peralatan Diklat Buku-Buku dan Bahan Cetakan Laporan Dukungan Penyelenggaraan Diklat Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan Layanan Perkantoran

TAHUN 2016


TARGET

LOKASI


TARGET

TAHUN 2017 LOKASI


TARGET

TAHUN 2018 LOKASI


TARGET


LOKASI

TARGET

LOKASI

6

Madiun

369.000

5

madiun

332.100

5

madiun

298.890

4

madiun

283.946

4

madiun

108

Madiun

25,024.000

97

madiun

22,521.600

87

madiun

20,269.440

79

madiun

19,255.968

75

madiun

1,274

Madiun

1,058.000

1,147

madiun

952.200

1,032

madiun

856.980

929

madiun

814.131

882

madiun

1,140.150

4

Madiun

2,073.000

4

madiun

1,865.700

3

madiun

1,679.130

3

madiun

1,595.174

3

madiun

1,284.800

292

Madiun

2,336.000

263

madiun

2,102.400

237

madiun

1,892.160

213

madiun

1,797.552

202

madiun

5,622.650

12

Madiun

10,223.000

12

madiun

9,200.700

12

madiun

8,280.630

12

madiun

7,866.599

12

madiun

13,763.200 581.900

Kendaraan Bermotor

1,546.050

4

Madiun

2,811.000

4

madiun

2,529.900

3

madiun

2,276.910

3

madiun

2,163.065

3

madiun

Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran

7,616.400

13

Madiun

13,848.000

12

madiun

12,463.200

11

madiun

11,216.880

9

madiun

10,656.036

9

madiun

Gedung/Bangunan Diklat Perhubungan Diklat Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Pontianak

40,859.500

15,308

Madiun

74,290.000

madiun

66,861.000

madiun

60,174.900

madiun

57,166.155

0.000

0.000

0.000

32.800


madiun

31.160

63.959

Sistem Informasi Pengembangan SDM Perhubungan Darat

63

1

mempawah

60

1

mempawah

Dokumen Kurikulum, Silabus dan Bahan Ajar/Modul Diklat Perhubungan Darat

3,009

15

mempawah

2,859

14

mempawah

Pedoman Metode Pelaksanaan Diklat Perhubungan Darat Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Darat Laporan Monitoring, Analisa, dan Evaluasi Bidang SDM Perhubungan Darat

275

2

mempawah

261

2

mempawah

600

mempawah

4,057

570

mempawah

130

2

mempawah

124

2

mempawah

Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM Perhubungan Darat

225

6

mempawah

214

6

mempawah

Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM Perhubungan Darat

238

6

mempawah

226

6

mempawah

Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum SDM Perhubungan Darat

709

3

mempawah

674

3

mempawah


4,271

44 dari 66

TARGET 2015-2019



NO


TAHUN 2016


TARGET

LOKASI


TARGET

TAHUN 2017 LOKASI


TARGET

TAHUN 2018 LOKASI


Laporan Hasil Pengabdian Masyarakat Laporan Kehumasan, Keprotokolan, Publikasi, dan Promosi Peralatan Diklat

5

TARGET


LOKASI

TARGET


LOKASI

339

2

mempawah

322

2

mempawah

572

4

mempawah

543

4

mempawah

9,763

90

mempawah

9,275

86

mempawah

Buku-Buku dan Bahan Cetakan

582

500

mempawah

553

475

mempawah

Laporan Dukungan Penyelenggaraan Diklat Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan Layanan Perkantoran

1,140

4

mempawah

1,083

4

mempawah

1,109

50

mempawah

1,054

48

mempawah

5,023

12

mempawah

4,772

12

mempawah

Kendaraan Bermotor

736

2

mempawah

699

2

mempawah

Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran

4,616

9

mempawah

4,385

9

mempawah

Pendidikan Perhubungan Laut Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Layanan Perkantoran

1,470.430

1,332.080

1,483.509

1,565.009

1,886.965

7,737.992

272.817

268.956

273.558

294.756

367.341

1,477.428

64.022

12

76.293

12

83.922

12

92.314

12

101.546

12

418.098


0.288

3

0.340

3

0.674

4

0.411

3

0.453

3

2.166


0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Pedoman Metode Pelaksanaan Diklat Perhubungan Laut Laporan Hasil Penelitian Pengembangan SDM Perhubungan Laut

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.456

20

2.572

40

3.000

40

3.300

40

3.630

40

12.958

Lulusan Pendidikan Pembentukan SDM Perhubungan Laut Lulusan Pendidikan Penjenjangan SDM Perhubungan Laut Lulusan Pelatihan Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Lulusan Pendidikan Penyetaraan SDM Perhubungan Laut

55.582

2,670

49.525

1,620

47.983

1,620

47.983

1,620

47.983

1,620

249.058

13.026

1,200

10.589

700

12.878

900

12.878

900

12.878

900

62.249

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000


45 dari 66

TARGET 2015-2019



NO


TAHUN 2016


TARGET

LOKASI


TARGET

TAHUN 2017 LOKASI


TARGET

TAHUN 2018 LOKASI


TARGET

TAHUN 2019 LOKASI


TARGET

LOKASI


Lulusan Pendidikan Pemutahiran SDM Perhubungan Laut Lulusan Pendidikan Penyegaran (Refreshing) SDM Perhubungan Laut Lulusan Pendidikan Pengukuhan SDM Perhubungan Laut Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Laut Laporan Penyuluhan Perhubungan Laut

11.338

15,000

2.706

2,850

3.933

3,850

3.933

3,850

3.933

3,850

25.843

1.481

600

0.846

350

1.390

600

1.390

600

1.390

600

6.498


0.147

1

0.427

2

0.494

2

0.544

2

0.598

2

2.210

Dokumen Perencanaan Bidang SDM Perhubungan Laut Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi Bidang SDM Perhubungan Laut

0.328

5

0.853

6

0.324

5

0.357

5

1.006

6

2.869

0.382

11

0.865

11

0.866

11

0.953

11

1.048

11

4.115


0.209

14

0.206

14

0.227

14

0.249

14

0.274

14

1.165


0.724

11

1.149

11

1.264

11

1.391

11

1.530

11

6.058

Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum SDM Perhubungan Laut Laporan Hasil Pengabdian Masyarakat Laporan Kehumasan, Keprotokolan, Publikasi dan Promosi

0.521

1

0.398

1

0.438

1

0.482

1

0.530

1

2.368

0.151

2

0.231

4

0.365

4

0.402

4

0.442

4

1.592

0.194

3

0.208

3

0.208

3

0.228

3

0.251

3

1.089

Laporan Bidang Hukum Pengembangan SDM Perhubungan Laut

0.000

Laporan Kerjasama Laporan Penataan Kelembagaan Bangunan Jaringan Lahan

0.088 0.000

0.000

16.727

0.000

32,651

0.000

0.000 0.000 0.000


17.520

0.000

32,717

0.000

0.576 0.000 0.000 0.000 0.000

31,586

0.000

0.000

2

13.988

0.000

0.634 0.000

32,378

0.000

0.000

2

14.314

0.000

0.000 0.000 0.000

0.697 0.000 0.000 0.000 0.000

46 dari 66

0.000

33,516

0.000

0.000

2

15.014

0.767 0.000 0.000 0.000 0.000

77.562

0.000

0.000

2

TARGET 2015-2019

0.000

2

2.762 0.000 0.000 0.000 0.000



NO


TAHUN 2016


TARGET

LOKASI


TARGET


LOKASI

TARGET

TAHUN 2018 LOKASI


TARGET

TAHUN 2019 LOKASI


TARGET

LOKASI


Peralatan Diklat Perhubungan Laut Peralatan Penyuluhan

64.456

Peralatan Kantor Kendaraan Buku-buku dan Bahan Cetakan Laporan Dukungan Penyelenggaraan Diklat Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan Kendaraan Bermotor

0.000 0.000 0.200

0 125

0.000 2.688 0.200

3 125

0.000 3.278 0.220

4 125

0.000 2.000 0.242

4 125

0.000 0.000 0.266

0 125

0.000 7.966 1.128

12.952

7

11.679

4

12.855

4

14.141

4

15.479

8

67.106

0.068

15

0.728

83

0.120

33

0.058

30

0.000

0

0.974

21

0.000

86.098

198

71.999

0.000

289

0.000

46.522

33

0.000

103.488

4,740

0.000

372.563 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000


0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000


3.745

Gedung/Bangunan

40

25.731 0.000 203.724

4,684

26.118


2.259

132

0.000 0.000 204.258

0

12

28.118

0.651

2


0.555


Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Layanan Perkantoran

Lulusan Pendidikan Pembentukan SDM Perhubungan Laut Lulusan Pendidikan Penjenjangan SDM Perhubungan Laut Lulusan Pendidikan Pemutahiran SDM Perhubungan Lulusan Pendidikan Penyegaran (Refreshing) SDM Perhubungan Laut

1.007

602

11.490 0.000 222.128

1,600

12

30.118

3.161

2

6

0.555

0.000

0

0.585

0.060

15

49.906 0.000 155.780

13,736

12

32.118

0.672

2

6

0.565

0.000

0

20

0.585

27.719

2,075

9.782

0.087

20

7.158

54.748 0.000 243.594

30,700

12

34.118

12

150.590

3.184

2

0.695

2

8.363

6

0.565

6

0.565

6

2.805

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

22

0.635

24

0.667

24

0.699

24

3.171

27.719

2,075

27.466

2,075

28.466

1,985

29.466

1,985

140.836

900

9.782

900

9.782

900

9.782

900

9.782

900

48.908

6.197

7,920

6.197

7,920

6.197

7,920

6.197

7,920

6.197

7,920

30.983

6.143

24,570

6.143

24,570

6.143

24,570

6.143

24,570

6.143

24,570

30.713


0.000

47 dari 66

TARGET 2015-2019

141.875 1,029.484



NO


TAHUN 2016


TARGET

LOKASI


TARGET

TAHUN 2017 LOKASI


TARGET

TAHUN 2018 LOKASI


TARGET

TAHUN 2019 LOKASI


TARGET

LOKASI


Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Laut Laporan Penyuluhan Perhubungan Laut

21.596

31,165

24.596

31,265

24.596

31,265

21.124

31,265

21.124

31,265

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000


0.785

23

0.795

23

0.604

20

0.639

20

0.675

20

3.497


0.329

6

0.345

6

0.363

6

0.381

6

0.400

6

1.818

0.122

5

0.128

5

0.138

5

0.144

5

0.154

5

0.685


0.216

9

0.238

9

0.261

9

0.287

9

0.316

9

1.319


2.370

22

2.607

22

2.868

22

3.154

22

3.470

22

14.469


0.775

1

0.853

1

0.938

1

1.032

1

1.135

1

4.731

0.145

3

0.160

3

0.175

3

0.193

3

0.212

3

0.885

2.075

14

2.283

14

2.511

14

2.762

15

3.038

15

12.668


0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

Laporan Kerjasama Laporan Penataan Kelembagaan Gedung/Bangunan Jaringan Lahan Peralatan Diklat Perhubungan Laut Peralatan Penyuluhan

0.000 0.077

0 1

0.000 0.083

0 1

0.000 0.088

0 1

0.000 0.095

0 1

0.000 0.010

0 1

0.000 0.353

66.063 0.000 0.000 18.921

8,088 0 0 505

60.309 0.000 0.000 14.570

10,576 0 0 535

80.844 0.000 0.000 14.870

13,064 0 0 540

20.828 0.000 0.000 7.670

6,000 0 0 785

32.040 0.000 0.000 71.170

4,671 0 0 760

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

1.530

740

1.530

740

1.530

740

1.530

740

1.530

740

7.650



48 dari 66

TARGET 2015-2019

113.035

260.084 0.000 0.000 127.201



NO


TAHUN 2016


TARGET

LOKASI


TARGET

TAHUN 2017 LOKASI


TARGET

TAHUN 2018 LOKASI


TARGET

TAHUN 2019 LOKASI


TARGET

LOKASI


Kendaraan Bermotor

1.498

2

3.400

2

0.000

0

0.000

0

0.000

0

4.898

Buku-Buku dan Bahan Cetakan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

0.078

900

0.083

900

0.089

900

0.095

900

0.102

900

0.448

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

Laporan Dukungan Penyelenggaraan Diklat Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan

8.476

19

9.037

19

9.624

19

7.599

19

19.350

19

54.087

0.919

140

0.984

140

1.053

140

1.126

140

1.205

140

5.287

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar

368.839

72.224

180.473

457.201

324.009

1,402.746

Layanan Perkantoran

22.649

12

23.129

12

23.625

12

24.138

12

24.670

12

118.211


0.220

2

0.231

2

0.242

2

0.254

2

0.267

2

1.215


0.874

5

0.917

5

0.961

5

1.009

5

1.058

5

4.818


0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

1.266

14

1.328

14

1.493

15

1.567

15

1.646

15

7.301

Lulusan Pendidikan Pembentukan SDM Perhubungan Laut Lulusan Pendidikan Penjenjangan SDM Perhubungan Laut Lulusan Pendidikan Pemutahiran SDM Perhubungan Laut Lulusan Pendidikan Penyegaran (Refreshing) SDM Perhubungan Laut Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Laut Laporan Penyuluhan Perhubungan Laut

12.318

1,579

13.147

1,680

35.258

1,854

36.838

2,012

38.494

2,187

136.055

19.392

704

14.342

774

21.338

852

22.384

936

23.481

1,030

100.937

0.860

750

0.902

750

0.947

750

0.993

750

1.042

750

4.744

0.509

100

0.534

100

0.561

100

0.588

100

0.617

100

2.809

6.356

14,150

6.238

14,300

7.167

14,500

7.884

14,700

8.672

15,000

36.316

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000


49 dari 66

TARGET 2015-2019



NO


TAHUN 2016


TARGET

LOKASI


TARGET

TAHUN 2017 LOKASI


TARGET

TAHUN 2018 LOKASI


TARGET

TAHUN 2019 LOKASI


TARGET

LOKASI



1.883

7

1.175

7

2.072

7

2.176

7

2.285

7

9.591


0.486

4

0.510

4

0.535

4

0.562

4

0.590

4

2.682

0.250

5

0.262

5

0.276

5

0.289

5

0.304

5

1.381


0.142

5

0.149

5

0.156

5

0.164

5

0.172

5

0.783


2.698

17

1.833

17

2.975

17

3.123

17

3.279

17

13.908


1.177

3

0.736

3

1.298

3

1.363

3

1.431

3

6.006

0.522

3

0.548

3

0.576

3

0.605

3

0.635

3

2.886

0.404

2

0.424

2

0.446

2

0.468

2

0.491

2

2.233

Laporan Penataan Kelembagaan Laporan Kerjasama Gedung/Bangunan Jaringan Lahan Peralatan Diklat Perhubungan Laut Peralatan Penyuluhan

0.363

3

0.381

3

0.400

3

0.420

3

0.441

3

2.004

0 43,486 0 0 3

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0 0 0 0 6

0.000 0.000 0.000 0.000 71.754

0 0 2 0 27

0.000 338.911 0.000 0.000 4.628

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000


0.187

15

0.197

15

0.207

15

0.217

15

0.228

15

1.036


0.384

30

0.404

40

0.424

50

0.445

60

0.467

70

2.124

Kendaraan Bermotor

2.153

2

0.316

1

0.395

1

0.415

1

2.062

1

5.340

Buku-Buku dan Bahan Cetakan Laporan Dukungan Penyelenggaraan Diklat

0.301

425

0.235

450

0.374

450

0.417

450

0.464

450

1.790

4.545

6

2.395

6

5.010

6

5.261

6

5.524

6

22.735

0.000 286.804 0.000 0.000 0.300


50 dari 66

0 180,289 0 0 28

0.000 111.881 0.000 0.000 91.621

0 1,000 0 0 32

TARGET 2015-2019

0.000 737.595 0.000 0.000 168.303



NO


TAHUN 2016


TARGET

LOKASI


TARGET

TAHUN 2017 LOKASI


TARGET

TAHUN 2018 LOKASI


TARGET

TAHUN 2019 LOKASI


TARGET

LOKASI


Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan

1.796

Politeknik Pelayaran (PP) Surabaya

207.300

Layanan Perkantoran

35.105

12

35.105

12

35.105

12

35.105

12

51.397

12

191.817

Sistem Informasi Pengembangan SDM Perhubungan Dokumen Kurikulum, Silabus dan Bahan Ajar/Modul Diklat Perhubungan Laut

2.011

6

2.111

6

2.433

6

2.676

6

2.944

6

12.176

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000


0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0.675

12

0.709

12

0.780

12

0.858

12

0.943

12

3.964

Lulusan Pendidikan Pembentukan SDM Perhubungan Laut Lulusan Pendidikan Penjenjangan SDM Perhubungan Laut Lulusan Pendidikan Pemutahiran SDM Perhubungan Laut Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Laut Laporan Penyuluhan Perhubungan Laut

41.241

510

41.241

510

45.365

510

49.902

510

54.892

510

232.642

12.399

1,950

12.399

2,140

13.639

2,355

15.003

2,590

16.504

2,850

69.945

2.045

1,450

2.045

1,580

2.250

1,740

2.250

1,910

2.475

2,100

11.064

21.970

23,073

21.970

25,181

24.167

27,918

24.167

30,710

26.584

33,783

118.858

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000


1.355

3

1.422

3

1.565

3

1.565

3

1.721

3

7.627


0.483

6

0.483

6

0.532

6

0.532

6

0.585

6

2.615

0.123

3

0.129

3

0.142

3

0.142

3

0.156

3

0.692


1.324

6

1.390

6

1.529

6

1.529

6

1.682

6

7.452


450

1.890

450

143.162

1.985

450

167.830

2.084

450

178.394

51 dari 66

2.188

450

TARGET 2015-2019

9.943

0.000 919.042

222.357



NO


TAHUN 2016


TARGET

LOKASI


TARGET

TAHUN 2017 LOKASI


TARGET

TAHUN 2018 LOKASI


TARGET

TAHUN 2019 LOKASI


TARGET

LOKASI



0.571

7

0.599

7

0.659

7

0.659

7

0.725

7

3.214

Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum SDM Perhubungan Laut Laporan Kehumasan,Keprotok olan, Publikasi dan Promosi Laporan Kerjasama Laporan Penataan Kelembagaan Jaringan Lahan Peralatan Penyuluhan

0.399

2

0.419

2

0.461

2

0.461

2

0.507

2

2.247

1.388

1

1.457

1

1.603

1

1.603

1

1.763

1

7.815

0.071 0.000

1 0

0.075 0.000

1 0

0.082 0.000

1 0

0.082 0.000

1 0

0.090 0.000

1 0

0.400 0.000

0.000 0.000 0.000

0 0 0

0.000 0.000 0.000

0 0 0

0.000 0.000 0.000

0 0 0

0.000 0.000 0.000

0 0 0

0.000 0.000 0.000

0 0 0

0.000 0.000 0.000

Peralatan Diklat Perhubungan Laut Kendaraan Bermotor

28.294

80

5.387

90

5.926

99

5.926

109

26.518

120

72.051

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

Buku-Buku dan Bahan Cetakan Laporan Dukungan Penyelenggaraan Diklat Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

0.200

200

0.210

220

0.231

242

0.231

266

0.254

293

1.126

0.182

1

0.201

1

0.221

1

0.243

1

0.267

1

1.113

1.969

150

2.068

165

2.275

182

2.502

200

2.752

220

11.567

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000


12.551

500

6.276

550

6.903

605

7.594

666

8.353

732

41.677

Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Tangerang

108.970

Layanan Perkantoran

12.181

12

12.390

12

12.607

12

13.237

12

13.899

12

64.315


2.185

1

2.292

1

2.404

1

2.524

1

2.650

1

12.055


0.157

20

0.165

20

0.173

20

0.182

20

0.191

20

0.868

Pedoman Metode Pelaksanaan Diklat Perhubungan Laut

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000


133.400

126.715

88.182

52 dari 66

TARGET 2015-2019

0.000 594.376

137.109



NO


TAHUN 2016


TARGET

LOKASI


TARGET

TAHUN 2017 LOKASI


TARGET

TAHUN 2018 LOKASI


TARGET

TAHUN 2019 LOKASI


TARGET

LOKASI


Laporan Hasil Penelitian Pengembangan SDM Perhubungan Laut

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Lulusan Pendidikan Pembentukan SDM Perhubungan Laut Lulusan Pendidikan Penjenjangan SDM Perhubungan Laut Lulusan Pendidikan Penyegaran (Refreshing) SDM Perhubungan Laut Lulusan Pendidikan Pemutahiran SDM Perhubungan Laut Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Laut Laporan Penyuluhan Perhubungan Laut

19.367

870

20.316

1,020

21.312

1,020

22.378

1,200

23.496

1,380

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

2.390

3,510

2.507

4,620

2.630

4,620

2.761

4,620

2.899

6,180

13.186

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

Laporan Hasil Penilaian Pemenuhan Standar Mutu Diklat Dokumen Perencanaan Bidang SDM Perhubungan Laut Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi Bidang SDM Perhubungan Laut

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

1.526

4

1.600

4

1.679

4

1.763

4

1.851

4

8.418

0.312

5

0.327

5

0.343

5

0.360

5

0.378

5

1.720


0.125

6

0.131

6

0.138

6

0.145

6

0.152

6

0.691


0.193

4

0.202

4

0.212

4

0.223

4

0.234

4

1.063


0.223

2

0.234

2

0.245

2

0.258

2

0.270

2

1.230

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000


53 dari 66

TARGET 2015-2019

0.000

106.870



NO


TAHUN 2016


TARGET

LOKASI


TARGET

TAHUN 2017 LOKASI


TARGET

TAHUN 2018 LOKASI


TARGET

TAHUN 2019 LOKASI


TARGET

LOKASI



0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

Laporan Penataan Kelembagaan

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

Laporan Kerjasama

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

Gedung/Bangunan

24.000

4,840

27.200

6,072

15.500

3,340

1.800

400

14.100

18,613

82.600

Jaringan

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

Lahan

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

31.740

20

51.125

20

53.630

20

25.835

20

59.127

20

221.456

Peralatan Penyuluhan

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000


1.843

28

1.933

28

2.028

28

2.130

28

2.236

28

10.170


0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

Kendaraan Bermotor

0.550

2

0.275

1

0.500

1

0.800

1

1.500

1

3.625

Buku-buku dan Bahan Cetakan

0.220

50

0.231

50

0.243

50

0.255

50

0.267

50

1.216

Laporan Dukungan Penyelenggaraan Diklat Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan

10.594

8

11.113

8

11.658

8

12.241

8

12.853

8

58.459

1.365

298

1.358

342

1.415

308

1.293

322

1.005

203

6.434

Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Barombong Layanan Perkantoran

116.918

13.503

12

15.738

12

18.419

12

21.636

12

25.497

12

94.794


0.305

1

0.364

1

0.434

1

0.519

1

0.621

1

2.242


0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

Pedoman Metode Pelaksanaan Diklat Perhubungan Laut

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

Peralatan Diklat Perhubungan Laut


90.631

92.361

69.043

54 dari 66

TARGET 2015-2019

0.000 477.684

108.731



NO


TAHUN 2016


TARGET

LOKASI


TARGET

TAHUN 2017 LOKASI


TARGET

TAHUN 2018 LOKASI


TARGET

TAHUN 2019 LOKASI


TARGET

LOKASI


Laporan Hasil Penelitian Pengembangan SDM Perhubungan Laut

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Lulusan Pendidikan Pembentukan SDM Perhubungan Laut Lulusan Pendidikan Penjenjangan SDM Perhubungan Laut Lulusan Pendidikan Penyetaraan SDM Perhubungan Laut Lulusan Pendidikan Pemutahiran SDM Perhubungan Laut Lulusan Pendidikan Penyegaran (Refreshing) SDM Perhubungan Laut Lulusan Pendidikan Pengukuhan SDM Perhubungan Laut Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Laut Laporan Penyuluhan Perhubungan Laut

29.792

480

32.213

480

38.619

600

40.032

720

51.875

720

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

1.187

1,680

1.187

1,680

1.217

1,740

1.232

1,800

1.232

1,800

6.055

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

Laporan Hasil Penilaian Pemenuhan Standar Mutu Diklat Dokumen Perencanaan Bidang SDM Perhubungan Laut Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi Bidang SDM Perhubungan Laut

0.100

1

0.120

1

0.140

1

0.160

1

0.180

1

0.700

1.972

7

0.172

5

0.172

5

0.172

5

0.172

5

2.660

0.143

4

0.143

4

0.143

4

0.143

4

0.143

4

0.716


0.143

6

0.143

6

0.143

6

0.143

6

0.143

6

0.713


0.186

5

0.186

5

0.186

5

0.186

5

0.186

5

0.930

Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum SDM Perhubungan Laut Laporan Hasil Pengabdian Masyarakat

0.647

2

0.647

2

0.647

2

0.647

2

0.647

2

3.236

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000


55 dari 66

TARGET 2015-2019

0.000

192.530



NO


TAHUN 2016


TARGET

LOKASI


TARGET

TAHUN 2017 LOKASI


TARGET

TAHUN 2018 LOKASI


TARGET

TAHUN 2019 LOKASI


TARGET

LOKASI


Laporan Kehumasan, Keprotokolan, Publikasi dan Promosi

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000


0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

Laporan Kerjasama

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

Laporan Penataan Kelembagaan

0.148

1

0.148

1

0.148

1

0.148

1

0.148

1

0.739

Jaringan

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

Lahan

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

10.162

295

10.656

295

11.349

295

0.000

295

14.591

295

46.757


0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

Buku-buku dan Bahan Cetakan

0.130

50

0.155

50

0.184

50

0.220

50

0.262

50

0.952

Laporan Dukungan Penyelenggaraan Diklat Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan Kendaraan Bermotor

0.389

2

0.417

2

0.451

2

0.492

2

0.540

2

2.289

0.759

280

0.819

280

0.891

280

0.977

280

1.081

280

4.526

0.882

2

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.081

3

1.962


0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000


4.604

252

2.992

252

2.285

252

2.337

252

2.399

252

14.617

51.867

0

24.533

0

16.933

0

0.000

0

7.933

0

101.266

Peralatan Diklat Perhubungan Laut

Gedung/Bangunan

0.000 640.875

Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong Layanan Perkantoran

103.313

8.150

12

8.965

12

9.862

12

10.848

12

11.933

12

49.759


1.625

2

0.078

2

1.085

3

0.143

3

0.155

3

3.086


0.400

2

0.440

2

0.484

2

0.532

2

0.586

2

2.442


148.646

131.899

107.708

56 dari 66

TARGET 2015-2019

149.309



NO


TAHUN 2016


TARGET

LOKASI


TARGET

TAHUN 2017 LOKASI


TARGET

TAHUN 2018 LOKASI


TARGET

TAHUN 2019 LOKASI


TARGET

LOKASI



0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

Lulusan Pendidikan Pembentukan SDM Perhubungan Laut Lulusan Pendidikan Penjenjangan SDM Perhubungan Laut Lulusan Pendidikan Pemutahiran SDM Perhubungan Laut Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Laut Laporan Penyuluhan Perhubungan Laut

31.483

600

34.631

600

38.094

600

41.903

600

46.094

600

192.204

6.155

120

6.771

120

7.448

120

14.337

180

15.770

180

50.480

1.041

360

1.145

360

1.259

360

1.385

360

1.523

360

6.353

2.069

840

2.276

840

4.007

960

4.470

1,020

5.357

1,080

18.179

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000


0.194

1

0.213

1

0.234

1

0.258

1

0.283

1

1.182


0.266

5

0.292

5

0.322

5

0.354

5

0.389

5

1.623

0.245

5

0.270

5

0.297

5

0.327

5

0.359

5

1.498


0.193

7

0.213

7

0.234

7

0.257

7

0.283

7

1.180

Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM Perhubungan Laut Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum SDM Perhubungan Laut Laporan Kehumasan, Keprotokolan, Publikasi dan Promosi

0.253

4

0.278

4

0.306

4

0.336

4

0.370

4

1.543

0.581

2

0.640

2

0.704

2

0.774

2

0.851

2

3.550

0.517

1

0.569

1

0.626

1

0.688

1

0.757

1

3.157

Laporan Dukungan Penyelenggaraan Diklat Laporan Penataan Kelembagaan

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

Laporan Kerjasama

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000


57 dari 66

TARGET 2015-2019



NO

PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS Peralatan Diklat Perhubungan Laut

TAHUN 2016


TARGET

LOKASI


TARGET

TAHUN 2017 LOKASI


TARGET

TAHUN 2018 LOKASI


TARGET

TAHUN 2019 LOKASI


TARGET

LOKASI


32.694

15

0.000

0

43.200

3

4.024

1

6.450

2

86.368


0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

Buku-Buku dan Bahan Cetakan

0.217

280

0.239

285

0.263

290

0.289

295

0.318

300

1.328

Kendaraan Bermotor

0.000

0

1.200

3

0.000

0

0.000

0

4.000

2

5.200


0.667

100

0.733

110

0.807

121

0.887

133

0.976

146

4.070


0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan Gedung/Bangunan

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

15.713

14

89.694

26

15.069

8

12.895

14

45.254

12

178.625

0.000

0

0.000

0

7.600

1

0.000

0

7.600

2

15.200

0.850

1

0.000

0

0.000

0

13.000

1

0.000

0

Jaringan Lahan

13.850

Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh Besar

88.548

Sistem Informasi Pengembangan SDM Perhubungan Laut Lulusan Pendidikan Pembentukan SDM Perhubungan Laut Lulusan Pendidikan Penjenjangan SDM Perhubungan Laut Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Laut Laporan Hasil Penilaian Pemenuhan Standar Mutu Diklat Perhubungan Laut

0.288

2

0.253

2

0.458

3

0.264

2

0.270

2

14.903

457

19.560

637

21.120

640

23.760

720

23.760

720

103.103

2.329

150

7.567

270

5.412

360

8.192

420

11.036

540

34.536

15.087

5,100

7.149

5,970

8.635

6,510

9.417

7,110

10.263

7,770

50.551

0.386

2

0.568

5

0.760

6

0.506

4

0.557

4

2.777

Dokumen Perencanaan Bidang SDM Perhubungan KONSULTASI DETAIL ENGINEERING DESAIGN (DED)

1.854

6

2.039

7

2.243

7

2.467

7

2.714

7

11.318

1.500

2

1.650

2

1.815

2

1.997

2

2.196

2

9.158

Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi Bidang SDM Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM Perhubungan

0.257

4

0.283

4

0.311

4

0.342

4

0.377

4

1.570

0.304

7

0.334

7

0.367

7

0.404

7

0.445

7

1.854


132.634

149.469

125.101

58 dari 66

169.746

TARGET 2015-2019

665.500

1.533



NO

7

PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM Perhubungan Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum SDM Laporan Kehumasan, Keprotokolan, Publikasi dan Promosi Peralatan Diklat Perhubungan Laut Buku-buku dan Bahan Cetakan Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan Layanan Perkantoran Kendaraan Bermotor Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Gedung dan Bangunan

TAHUN 2016


TARGET

LOKASI


TARGET

TAHUN 2017 LOKASI


TARGET

TAHUN 2018 LOKASI


TARGET

TAHUN 2019 LOKASI


TARGET

LOKASI


0.339

6

0.373

6

0.410

6

0.451

6

0.496

6

2.070

0.889

2

0.978

2

1.076

2

1.183

2

1.302

2

5.428

1.148

2

1.263

2

1.390

2

1.528

2

1.681

2

7.011

8.458

371

11.317

916

52.750

3

17.806

26

60.550

26

150.880

0.290

302

0.319

386

0.351

425

0.386

467

0.425

513

1.770

1.119

40

1.231

270

1.354

280

1.489

290

1.638

300

6.831

13.200

12

15.626

12

18.625

12

22.356

12

0.000

12

69.808

1.133

2

0.000

3.045

1,186

1.606

64

1.183

250

0.955

131

0.000

217

22.695

17,123

62.170

214,372

33.025

124,460

33.593

9,200

0.000

31,500

0.000

0.000

0.000

1.133 6.788 151.482 0.000 1,295.327

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

231.070

Sekretariat Badan Pengembangan SDM Layanan Perkantoran

231.070 28.791

12

19.556

12

21.512

12

23.663

12

26.029

12

119.551

Sistem Informasi Pengembangan SDM Perhubungan Dokumen Kurikulum, Silabus dan Bahan Ajar/Modul Diklat Perhubungan

5.999

7

6.514

6

7.166

6

7.882

6

8.671

6

36.232

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

Pedoman Metode Pelaksanaan Diklat Perhubungan Laporan Hasil Penelitian Pengembangan SDM Perhubungan Lulusan Pendidikan Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan Laporan Penerimaan Calon Taruna

0.000

6.817

3

7.151

3

7.330

3

7.513

4

28.811

0.000

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

Lulusan Pelatihan Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Laporan Penyuluhan Perhubungan

258.999

262.562

258.999

268.207

262.562

274.489

268.207

274.489

1,295.327

30.881

309

42.350

465

46.585

465

51.244

465

56.368

465

227.427

4.471

1

4.095

1

4.504

1

4.955

1

5.450

1

23.475

47.405

8,936

45.853

6,498

50.438

6,498

55.482

6,498

61.030

6,498

260.209

0.813

2

1.179

3

1.297

3

1.427

3

1.570

3


59 dari 66

TARGET 2015-2019

6.286



NO

8


TAHUN 2016


TARGET

LOKASI


TARGET

TAHUN 2017 LOKASI


TARGET

TAHUN 2018 LOKASI


TARGET

TAHUN 2019 LOKASI


TARGET

LOKASI


Laporan Hasil Penilaian Pemenuhan Standar Mutu Diklat Perhubungan

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

Dokumen Perencanaan Bidang SDM Perhubungan

5.947

18

7.327

19

8.059

19

8.865

19

9.752

19

39.950

Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi Bidang SDM Perhubungan

3.754

15

4.483

15

4.931

15

5.424

15

5.967

15

24.558

Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM Perhubungan Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM Perhubungan

10.826

16

10.333

15

11.366

15

12.503

15

13.753

15

58.781

12.490

52

15.435

55

16.978

55

18.676

55

20.544

55

84.124

Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum SDM Perhubungan Laporan Kehumasan, Keprotokolan, Publikasi dan Promosi

10.681

12

12.204

11

13.424

11

14.767

11

16.244

11

67.320

20.425

10

16.034

28

17.637

28

19.401

28

21.341

28

94.839

Laporan Bidang Hukum Pengembangan SDM Perhubungan Laporan Kerjasama Laporan Penataan Kelembagaan Bangunan Jaringan Lahan Peralatan Diklat Peralatan Penyuluhan

3.718

4

1.491

4

1.640

4

1.804

4

1.984

4

10.635

2.366 4.590

3 5

2.534 3.680

3 4

2.787 4.048

3 4

3.066 4.452

3 4

3.373 4.898

3 4

14.126 21.667

25.760 0.000 0.000 4.022 0.000

5,760

30.177 0.000 4.294 13.613 0.000

4,600 0 15,000 2 0

39.057 0.000 0.000 0.000 0.000

4,000 0 0 0 0

22.888 0.000 0.000 0.000 0.000

3,000 0 0 0 0

5.188 0.000 0.000 0.000 0.000

2,002 0 0 0 0

123.070 0.000 4.294 17.636 0.000

Peralatan Kantor Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

6.373 0.773

1,659 37

9.756 0.387

100 50

2.577 0.426

100 50

2.835 0.469

100 50

3.119 0.515

100 50

24.660 2.570

Kendaraan Buku-Buku dan Bahan Cetakan

0.940 0.044

2 100

0.840 0.048

2 100

0.924 0.053

2 100

1.016 0.059

2 100

1.118 0.064

2 100

4.837 0.269

Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan

74.100

101.519

116.659

126.369

222.699

0.000 641.347

74.100

101.519

116.659

126.369

222.699

641.347


45

60 dari 66

TARGET 2015-2019



NO


TAHUN 2016


TARGET

LOKASI


TARGET

TAHUN 2017 LOKASI


TARGET

TAHUN 2018 LOKASI


TARGET

TAHUN 2019 LOKASI


TARGET

LOKASI


Sistem Informasi Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan Dokumen Kurikulum, Silabus dan Bahan Ajar/Modul Diklat Aparatur Perhubungan

0.577

1

Jawa Barat

0.034

1

Jawa Barat

0.041

1

Jawa Barat

0.051

1

Jawa Barat

0.064

1

Jawa Barat

0.766

0.600

2

Jawa Barat

1.399

9

Jawa Barat

1.786

10

Jawa Barat

2.445

11

Jawa Barat

3.056

11

Jawa Barat

9.286

Lulusan Diklat Teknis Manajerial Lulusan Diklat fungsional Lulusan Diklat Prajabatan Laporan Penyuluhan Perhubungan

26.410

3,580

Jawa Barat

31.597

3,980

Jawa Barat

40.378

4,140

Jawa Barat

55.104

4,528

Jawa Barat

74.112

4,878

Jawa Barat

227.601

2.151

150

Jawa Barat

2.911

225

Jawa Barat

4.175

245

Jawa Barat

5.906

280

Jawa Barat

8.515

310

Jawa Barat

23.659

3.388

809

Jawa Barat

0.000

0

Jawa Barat

0.000

0

Jawa Barat

0.000

0

Jawa Barat

0.000

0

Jawa Barat

3.388

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

Laporan Hasil Penilaian Pemenuhan Standar Mutu Diklat Aparatur Phb

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

Dokumen Perencanaan Bidang SDM Aparatur Perhubungan

0.443

5

Jawa Barat

0.661

5

Jawa Barat

0.793

5

Jawa Barat

0.991

5

Jawa Barat

1.239

5

Jawa Barat

4.126

Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi Bidang SDM Aparatur Perhubungan

0.308

7

Jawa Barat

0.487

8

Jawa Barat

0.584

8

Jawa Barat

0.730

8

Jawa Barat

0.912

8

Jawa Barat

3.020

Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM Aparatur Perhubungan Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM Aparatur Perhubungan Laporan Pengelolaan dan Pembinaan Bidang Umum SDM Aparatur Perhubungan Laporan Hasil Pengabdian Masyarakat Laporan Kehumasan, Keprotokolan, Publikasi dan Promosi

1.845

10

Jawa Barat

1.989

11

Jawa Barat

2.386

11

Jawa Barat

2.983

11

Jawa Barat

3.729

11

Jawa Barat

12.932

0.203

4

Jawa Barat

0.229

4

Jawa Barat

0.274

4

Jawa Barat

0.343

4

Jawa Barat

0.429

4

Jawa Barat

1.478

1.174

3

Jawa Barat

1.203

3

Jawa Barat

1.444

3

Jawa Barat

1.805

3

Jawa Barat

2.256

3

Jawa Barat

7.882

0.000

0

Jawa Barat

0.000

0

Jawa Barat

0.000

0

Jawa Barat

0.000

0

Jawa Barat

0.000

0

Jawa Barat

0.000

0.165

3

Jawa Barat

0.233

3

Jawa Barat

0.279

3

Jawa Barat

0.349

3

Jawa Barat

0.437

3

Jawa Barat

1.463

Laporan Bidang Hukum Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan Laporan Kerjasama

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.176

1

0.167

1

0.200

1

0.251

1

0.313

1


Jawa Barat

Jawa Barat

61 dari 66

Jawa Barat

Jawa Barat

TARGET 2015-2019

0.000

Jawa Barat

1.107



NO

9

PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS Laporan Penataan Kelembagaan Jaringan Lahan Peralatan Diklat Aparatur Perhubungan Peralatan Penyuluhan

0.000

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Kendaraan Buku-Buku dan Bahan Cetakan Layanan Perkantoran

TARGET

LOKASI


TARGET

TAHUN 2017 LOKASI


0

0.000

0

0.000

1,650

138

Jawa Barat

0.129 0.000 1.977

0.000 0.000 2.763

3.339

402

Jawa Barat

2.587 0.000

4

18.655

12


0.000

0

Gedung/Bangunan

2.179

2,590

Terwujudnya peningkatan kinerja pelayanan transportasi (QW) Terbangunnya Kampus Terpadu SDM Transportasi Terbangunnya Kampus PIP Makassar

0.000

0.000 0.000 1.963

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

LOKASI

TARGET 0

0.000

750

Jawa Barat

0.000 6.000 3.914

3,000 850

Jawa Barat

0.000 0.000 5.324

10

Jawa Barat

10

Jawa Barat

1.500

10

Jawa Barat

0.645

Jawa Barat

2.398 0.000

9

Jawa Barat

2.200 0.000

4

Jawa Barat

0.000 0.000

Jawa Barat

20.226

12

Jawa Barat

24.271

12

Jawa Barat

30.339

12

0.000

0

0.000

0

0.000

0

29.256

8,121

23.797

10,850

0.852

880

0.000

Jawa Barat

LOKASI

0.000

0.408

Jawa Barat


0

Jawa Barat

0.000

Terbangunnya Kampus Baru Akademi Perkeretaapian di Madiun

TARGET


644

0.000

Terbangunnya Kampus ATKP Makassar Terbangunnya Kampus BP2TD di Bali

F

TAHUN 2016


0.000

925

Jawa Barat

0.129 6.000 15.941

0.806

10

Jawa Barat

6.698

Jawa Barat

2.833 0.000

2

Jawa Barat

10.018 0.000

Jawa Barat

37.924

12

Jawa Barat

131.416

0.000

0

63.673

8,970

0.000

Jawa Barat

Jawa Barat

119.757

1,177.688

622.803

554.070

3,419.877

272.936

315.141

352.732

504.570

1,445.379

320.035

470.893

55.079

0.000

846.007

85.000

85.000

55.680

49.500

275.180

237.344

156.654

6.000

0.000

399.999

150.000

150.000

153.313

0.000

453.313

240.359

330

251.107

332

237.048

339

247.941

339

A Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

102.073

226

117.714

201

122.352

203

102.168

210

107.036

210

Penelitian dan Pengembangan Manajemen Transportasi Multimoda

23.207


0.000

1,065.316

377

41

35.612

32

36.295

32

62 dari 66

12.101

36

13.112

TARGET 2015-2019

0.000

228.259

1

LOKASI

0

0.000

Jawa Barat

TARGET


36

1,204.715

120.327



NO

2


4

5

TARGET

LOKASI


TARGET

TAHUN 2017 LOKASI


TARGET

TAHUN 2018 LOKASI


TARGET

TAHUN 2019 LOKASI


TARGET


LOKASI

- Jumlah Penyusunan Laporan Program, Evaluasi dan Monitoring Kegiatan (laporan)

2.034

10

2.770

10

2.860

10

2.951

10

3.047

10

13.661

- Jumlah Penelitian dan Pengembangan Transportasi (laporan)

21.174

31

32.843

22

33.435

22

9.150

26

10.065

26

106.666

Penelitian dan Pengembangan Darat dan Perkeretaapian Jumlah Penyusunan Laporan Program, Evaluasi dan Monitoring Kegiatan (laporan) Jumlah Penelitian dan Pengembangan Transportasi (laporan)

3

TAHUN 2016


29.099

33.609

35.141

36.859

38.722

173.430

2.959

13

5.083

13

5.330

13

5.558

13

5.856

13

26.140

66

28.527

60

29.811

62

31.301

62

32.866

62

13

24.786

148.644

Penelitian dan Pengembangan Laut

20.734

Jumlah Penyusunan Laporan Program, Evaluasi dan Monitoring Kegiatan (laporan) -Jumlah Penelitian dan Pengembangan Transportasi (laporan)

1.514

8

1.590

8

1.669

8

1.745

8

1.823

8

8.341

19.219

36

15.918

28

16.713

28

17.466

29

18.251

29

87.567

17.508

18.383

19.210

20.075

95.909

Penelitian dan Pengembangan Udara -Jumlah Penyusunan Laporan Program, Evaluasi dan Monitoring Kegiatan (laporan)

21.482

2.205

10

2.315

10

2.431

10

2.540

10

2.654

10

12.144

-Jumlah Penelitian dan Pengembangan Transportasi (laporan)

19.278

40

20.741

38

21.779

38

22.759

40

23.383

40

107.939

23.056

24.209

25.298

26.037

120.083

Perencanaan Kebijakan Sistranas

7.551

-Jumlah Penyusunan Laporan Program, Evaluasi dan Monitoring Kegiatan (laporan)

2.845

7

2.987

7

3.136

7

3.277

7

3.425

7

15.670

-Jumlah Penelitian dan Pengembangan Transportasi (laporan)

4.706

5

4.941

5

5.188

5

5.422

5

5.666

5

25.923


7.928

8.325

8.699

63 dari 66

TARGET 2015-2019

9.091

41.593



NO


TAHUN 2016


TARGET

LOKASI


TARGET

TAHUN 2017 LOKASI


TARGET

TAHUN 2018 LOKASI


TARGET

TAHUN 2019 LOKASI


TARGET

LOKASI


B DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGA TEKNIS LAINNYA 1 Peningkatan Akses ke Sumber Informasi IPTEK Transportasi

126.186

151

122.645

129

128.755

129

134.881

129

140.905

129

653.373

104.791

102

99.778

82

104.799

82

109.957

82

114.864

82

534.188

Penyusunan Updating Data dan Informasi (laporan) Peningkatan Kapasitas Pegawai (paket) Penyelenggaraan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) (laporan)

10.895

17

4.290

14

4.485

14

4.860

14

5.073

14

29.602

11.375

1

12.005

1

12.691

1

13.240

1

13.813

1

63.124

9.699

58

10.612

41

11.135

41

11.643

41

12.176

41

55.265

Tata Kelola Kepegawaian (laporan) Layanan Perkantoran (bulan) Pengadaan Sarana dan Prasarana Litbang (unit) Gedung / Bangunan (paket) Peningkatan Informasi dan Publikasi Hasil Litbang

1.878

8

2.412

8

2.506

8

2.616

8

2.712

8

12.124

44.887

12

48.206

12

50.770

12

53.320

12

56.010

12

253.193

22.420

5

18.434

5

19.203

5

20.089

5

20.702

5

100.847

3.636

1

3.818

1

4.009

1

4.190

1

4.378

1

20.032

21.396

49

22.867

47

23.957

47

24.924

47

26.041

47

119.185

13.544

5

14.765

5

15.475

5

16.051

5

16.760

5

76.595

7.852

44

8.102

42

8.481

42

8.873

42

9.282

42

42.591

2

Dukungan Publikasi Litbang (paket) Penyelenggaraan Workshop/ Seminar/ FGD/ Rakor (laporan) G INSPEKTORAT JENDERAL

100.311

105.330

110.590

116.120

122.930

555.282

1

Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat I

10.111

10.617

11.148

11.705

12.291

55.872

2

Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat II

8.063

8.466

8.889

9.333

9.800

44.551

3

Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat III

6.727

7.063

7.416

7.787

8.176

37.169

4

Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat IV

6.968

7.317

7.683

8.067

8.470

38.506


64 dari 66

TARGET 2015-2019



NO


5

Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat V

6

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal

H SEKRETARIAT JENDERAL 1 Penyusunan Dokumen Rencana, Program, Evaluasi serta Penetapan Kebijakan Pentarifan di Sektor Perhubungan

TAHUN 2016


TARGET

LOKASI


TARGET

TAHUN 2017 LOKASI


TARGET

TAHUN 2018 LOKASI


TARGET

TAHUN 2019 LOKASI


TARGET

LOKASI


6.744

7.081

7.435

7.807

8.197

37.263

61.699

64.787

68.019

71.421

75.996

341.921

887.221

1,036.891

1,031.456

1,087.927

1,148.374

5,191.869

30.421

30.500

32.030

33.600

35.250

161.801

2

Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian

39.685

41.669

43.752

45.940

48.537

219.583

3

Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perlengkapan / Barang Milik Negara di Lingkungan Kemenhub

39.795

41.785

43.874

46.069

48.372

219.895

4

Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Produk dan Pelayanan Hukum serta Kerja Sama Luar Negeri

40.828

42.869

45.425

47.464

49.827

226.413

5

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas Biro Umum Setjen Kemenhub

540.066

567.069

595.422

625.294

656.454

2,984.305

6

Pengelolaan Data dan Informasi Perhubungan

44.454

146.410

92.969

98.980

105.688

488.501


65 dari 66

TARGET 2015-2019



NO


TAHUN 2016


TARGET

LOKASI


TARGET

TAHUN 2017 LOKASI


TARGET

TAHUN 2018 LOKASI


TARGET

TAHUN 2019 LOKASI


TARGET

LOKASI


7

Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pemberian Informasi di Bidang Perhubungan

57.650

67.241

73.965

81.362

89.498

369.716

8

Pemanfaatan Kajian Kemitraan Pelayanan Jasa Transportasi

33.204

34.864

36.607

38.538

40.360

183.573

9

Penegakan Hukum di Bidang Keselamatan Pelayaran

22.885

24.229

25.231

26.492

27.817

126.654

10 Pelayanan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Moda Transportasi

38.233

40.255

42.181

44.188

46.571

211.428

64,954.005

102,162.883

110,404.527

127,977.434

133,455.739

538,954.587

JUMLAH


66 dari 66

TARGET 2015-2019


LAMPIRAN D

KEGIATAN STRATEGIS KEMENHUB DALAM RPJM NASIONAL TAHUN 2015-2019 KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL

NO. I. 1 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 II. 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PROVINSI ACEH PERHUBUNGAN DARAT Revitalisasi Kawasan Terminal di Banda Aceh (Keudah dan Peunayong) ASDP Pengembangan Dermaga Penyeberangan Meulaboh* Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sinabang Pengembangan Dermaga Penyeberangan P.Banyak PERKERETAAPIAN Pembangunan Jalur KA Banda Aceh - Lhokseumawe Pembangunan Jalur KA Banda Lhokseumawe - Langsa - Besitang Pembangunan Jalur KA antara Bireun - Lhokseumawe Pembangunan Jalur KA antara Sigli - Bireun (tahap 1) PERHUBUNGAN LAUT Pembangunan dan Perluasan Pelabuhan Krueng Geukuh Pengembangan Pelabuhan Sabang Pembangunan Pelabuhan Malahayati Banda Aceh* Pembangunan Pelabuhan Susuh di Teluk Surin Aceh Barat Daya Pengembangan Pelabuhan Kuala Langsa Pengembangan Pelabuhan Singkil PERHUBUNGAN UDARA Pengembangan Bandara Sultan Iskandar Muda Pengembangan Bandara Maimun Saleh, Sabang Peningkatan Bandara Lasikin Peningkatan Bandara Gayo Lues Peningkatan Bandara Rambele Peningkatan Bandara Cut Nyak Dhien Peningkatan Bandara T.Cut Ali PROVINSI SUMATERA UTARA PERHUBUNGAN DARAT Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Medan ASDP Pengembangan Dermaga Penyeberangan Gn. Sitoli* Pengembangan Dermaga Penyeberangan P. Telo* Pembangunan Dermaga Penyeberangan Tanah Masa* Pengembangan Dermaga Penyeberangan Tanah Bala* Pengembangan Dermaga Penyeberangan P. Pini* Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai Karang Baru* PERKERETAAPIAN Pembangunan Jalur KA antara Bandar Tinggi - Kuala Tanjung Pembangunan Jalur KA dari spoor simpang menuju KEK Sei Mangkei Reaktivasi Jalur KA antara Binjai - Besitang Pembangunan Jalur Ganda KA antara Medan - Araskabu (termasuk elevated track dan elektrifikasi) Pembangunan Jalur KA menuju Gabion Pembangunan Jalur KA antara Rantau Prapat - Gunung Tua - Padang Sidempuan - Sibolga (tahap 1) Pembangunan KA perkotaan Medan - Binjai - Deli Serdang - Karo Pembangunan angkutan massal berbasis KA (monorel) dan berbasis BRT di kawasan perkotaan Medan - Binjai - Deli Serdang - Karo Peningkatan Jalur KA reguler menghubungkan Aceh - Sumut - Riau Pembangunan KA dari KEK Sei Mangkei - Pelabuhan Kuala Tanjung - Pelabuhan Belawan PERHUBUNGAN LAUT Pengembangan Terminal Peti Kemas Belawan Paket I dan Paket II (700 m) Pengembangan Pelabuhan Hub International Kuala Tanjung (terminal curah cair, terminal peti kemas) Pengembangan Pelabuhan Pulau Tello Pengembangan Pelabuhan Parlimbungan Ketek Pengembangan Pelabuhan Sirombu Pembangunan Pelabuhan Penumpang /kargo terminal kargo sibolga Pembangunan/Pengembangan pelabuhan penumpang/kargo terminal labuhan angin Pembangunan/Pengembangan pelabuhan penumpang/kargo termina teluk nibung Pembangunan/Pengembangan pelabuhan penumpang/kargo terminal Bagan Asahan Pembangunan/Pengembangan pelabuhan penumpang/kargo termina Gunung Sitoli Pembangunan/Pengembangan pelabuhan penumpang/kargo terminal Pulau Batu

Lampiran D - Kegiatan Strategis Kemenhub dalam RPJM Nasional 2015-2019

1 dari 16


KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL

NO.

1 2 3 4 5 6 III. 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 IV. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

PERHUBUNGAN UDARA Pengembangan Bandara Kualanamu Pengembangan Bandara Dr.Ferdinand Lumban Tobing (Kab.Tapanuli Tengah) Pengembangan Bandara Binaka (Kota Gunung Sitoli) Pengembangan Bandara Silangit (Kab.Tapanuli Utara) Pengembangan Bandara Sibisa (Kab.Toba Samosir) Pengembangan Bandara Silambo dan Lasondre (Kab.Nias Selatan) PROVINSI SUMATERA BARAT PERHUBUNGAN DARAT Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Padang* ASDP Pengembangan Dermaga Penyeberangan Tua Pejat Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sikakap Pengembangan Dermaga Penyeberangan Danau Ombilin* Pengembangan Dermaga Penyeberangan Pagai Selatan* Pengembangan Dermaga Penyeberangan P. Padang PERKERETAAPIAN Pembangunan Jalur KA Padang Panjang - Bukit Tinggi - Payakumbuh Pembangunan Jalur KA Shortcut Padang - Solok Pembangunan Jalur KA antara Duku – Bandara Internasional Minangkabau Reaktivasi Jalur KA antara Pariaman - Naras Reaktivasi Jalur KA antara Muaro Kalaban - Muaro PERHUBUNGAN LAUT Pengembangan Pelabuhan Cerocok Painan Pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur, Padang* Pengembangan Pelabuhan Tiram Pengembangan Pelabuhan Pasapuat PERHUBUNGAN UDARA Pengembangan Bandara Minangkabau Pengembangan Bandara Rokot PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERHUBUNGAN DARAT Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Batam* ASDP Pengembangan Dermaga Penyeberangan Tj. Pinang Pengembangan Dermaga Penyeberangan Tambelan* Pengembangan Dermaga Penyeberangan Selat Lampah Pengembangan Dermaga Penyeberangan Lingga Pengembangan Dermaga Penyeberangan Matak (Kep. Anambas) Lintas Tanjung Uban - Matak * Pengembangan Dermaga Penyeberangan Penarik (P. Lingga) Lintas Dabo – Penarik* Pengembangan Dermaga Penyeberangan Penagi (P. Bunguran) Lintas Natuna - Sintete (Kalbar) * Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sebangka* Pengembangan Dermaga Penyeberangan Letung* Pengembangan Dermaga Penyeberangan Tarempa* PERKERETAAPIAN Pembangunan Jalur KA Batu Ampar - Bandara Hang Nadim* Pembangunan Jalur KA Tanjung Uncang - Batam Center* PERHUBUNGAN LAUT Pengembangan Pelabuhan Dompak Pengembangan Pelabuhan Pulau Laut Pengembangan Pelabuhan Pulau Subi Pengembangan Pelabuhan Letung Pengembangan Pelabuhan Kabil ( Tanjung Sauh)* Pengembangan Pelabuhan Malarko Pengembangan Pelabuhan kontainer Batu Ampar Batam Pembangunan Pelabuhan Subang Mas Pengembangan Pelabuhan Tanjung Mocoh Pembangunan Pelabuhan Punggur Kabil Pembangunan Pelabuhan Belakang Padang Pengembangan Pelabuhan Midai Pengembangan Pelabuhan Pulau Laut Pengembangan Pelabuhan Serasan Pengembangan Pelabuhan Dabo Singkep Pembangunan dan Peningkatan Pelabuhan Sekupang Pengembangan dan pembangunan Balai Diklat Perhubungan Di Jalur Trans Barelang


2 dari 16



NO.

1 2 3 4 V. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 VI. 1 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 1 2

PERHUBUNGAN UDARA Pembangunan Bandara Letung Anambas Pembangunan Bandara Tambelan Pemotongan Bukit Bandara Raja Haji Fisabillah Pengembangan bandara Dabo PROVINSI RIAU PERHUBUNGAN DARAT Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Pekanbaru* ASDP Pengembangan Dermaga Penyeberangan Ketam Putih Kab. Bengkalis* Pengembangan Dermaga Penyeberangan Dangkal Kab. Kep. Meranti Pengembangan Dermaga Penyeberangan Meranti Bunting Kab. Kep. Meranti* Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai Desa Sepiring Kec. Batang Tuaka Pengembangan Dermaga Penyeberangan Desa Pecah Buyung, Kec. Rangsang Barat Pecah Buyung Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai Desa Seberang Kec. Keritang Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai Kuala Enok Kec. Tanah Merah Kab. Indragiri Hilir * Pembangunan Dermaga di Muko Muko Danau Maninjau Kab. Agam Pengembangan Dermaga Penyeberangan di Paninggahan Danau Singkarak Kab. Solok Pengembangan Angkutan Penyeberangan Dumai - Tanjung Bruas Pengembangan Dermaga Penyeberangan Dakal* Pengembangan Dermaga Penyeberangan Pulau Padang* PERKERETAAPIAN Pembangunan Jalur KA Duri –Pekanbaru (tahap I) Pembangunan Jalur KA Rantauprapat- Duri – Dumai Pembangunan Jalur KA Pekanbaru-Muara-Lembu-Teluk Kuantan-Muaro Pembangunan Jalur KA Taluk Kuantan - Rengat- Kuala Enok Pembangunan Jalur KA Pekanbaru - Buatan- Tanjung Buton PERHUBUNGAN LAUT Pengembangan Pelabuhan Dumai* Pengembangan Pelabuhan Pekanbaru Pembangunan Pelabuhan Tanjung Buton Pembangunan Pelabuhan Kuala Enok Pembangunan Pelabuhan Batu Panjang Pembangunan Pelabuhan Meranti PERHUBUNGAN UDARA Pengembangan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pengembangan Bandara Japura PROVINSI SUMATERA SELATAN PERHUBUNGAN DARAT Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Palembang* ASDP Pembangunan Dermaga Kapal Cepat Pel. Tanjung Api Api Pembangunan Dermaga Sungai di Karang Baru Kab. Banyuasin* Pembangunan Dermaga Bus Air 16 Ilir di Kota Palembang PERKERETAAPIAN Pembangunan Jalur KA ruas Prabumulih - Simpang - Tanjung Api-Api Pembangunan Jalur Ganda KA antara Martapura - Baturaja Pembangunan Jalur Ganda KA antara Tanjung Enim – Prabumulih Pembangunan Jalur Ganda KA antara Prabumulih - Simpang Pembangunan Jalur Ganda KA antara Cempaka - Tulungbuyut - Negeriagung Pembangunan Jalur Ganda KA antara Muaraenim – Lahat Pembangunan Jalur KA antara Simpang-Tanjung Api-Api (swasta) Pembangunan Jalur KA antara Tanjung Enim - Kota Padang (Sumsel, Bengkulu) tahap 1 (swasta) Pembangunan jalur kereta api stadion Jakabaring menuju Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II oleh Pemprov Sumsel (pemda) Pembangunan Jalur Kereta Api Tanjung Enim – Tanjung Api-api Pembangunan Jalur Kereta Api Jambi - Kertapati/Palembang Pembangunan Monorel Sumatera Selatan PERHUBUNGAN LAUT Pengembangan Pelabuhan di Palembang (South Sumatra Coal Terminal) Pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-api Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat PERHUBUNGAN UDARA Pengembangan Terminal di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Pengembangan Bandara Silampari Lubuk Linggau


3 dari 16



NO. VII. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 VIII. 1 2 3 1 2 1 2 1 2 IX. 1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 2 3 4 5

PROVINSI JAMBI PERHUBUNGAN DARAT Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Jambi* ASDP Pengembangan Dermaga Penyeberangan Penumpang Tanah Tumbuh Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kuala Tungkai* Pembangunan Halte Sungai lokasi Kuala Indah Pembangunan Halte Sungai lokasi Teluk Nilau Parit Pembangunan Halte Sungai lokasi Sungai Rambe Pembangunan Dermaga Bus Air lokasi Kota Jambi Pembangunan Halte Sungai lokasi Pasir Panjang Pembangunan Halte Sungai lokasi Tanjung Raden Pembangunan Halte Sungai lokasi Olak Kemang Pembangunan Halte Sungai lokasi Kampung Tengah Pembangunan Halte Sungai lokasi Arab Melayu Pembangunan Halte Sungai lokasi Tatuk Yaman Pembangunan Halte Sungai lokasi Tanjung Johor Pembangunan Halte Sungai lokasi Candi Ma. Jambi PERKERETAAPIAN Pembangunan Jalur Kereta Api Jambi-Kertapati/Palembang Pembangunan Jalur KA Pekanbaru-Muara-Lembu-Teluk Kuantan-Muaro Pembangunan Jalur KA Taluk Kuantan - Rengat- Kuala Enok PERHUBUNGAN LAUT Pengembangan Pelabuhan Ujung Jabung Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Tanah Pilih Kota Jambi Pengembangan Pelabuhan Kuala Tungkal Pengembangan Pelabuhan Mendahara PERHUBUNGAN UDARA Pengembangan Bandara dan Panjang Runway Depati Parbo Kabupaten Krinci Pengembangan Bandara Sultan Thaha Pengembangan Bandara Muaro Bungo PROVINSI BENGKULU ASDP Pengembangan Dermaga Penyeberangan Air Putih Pengembangan Dermaga Penyeberangan Bado Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kahyapu* PERKERETAAPIAN Pengembangan KA Bengkulu-Lubuk Linggau Pembangunan KA Pulau Baai – Muara Enim PERHUBUNGAN LAUT Pengembangan Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Pengembangan Pelabuhan Linau/Bintuhan PERHUBUNGAN UDARA Pengembangan Bandara Fatmawati Soekarno Pembangunan Bandara Enggano PROVINSI LAMPUNG PERHUBUNGAN DARAT Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Bandar Lampung* ASDP Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kp. Balak DED Pembangunan Dermaga KTM Rawapitu Tulang Bawang Pengadaan Alat Komunikasi Pengadaan Genset 10.000 KVA Pengadaan dan Pemasangan LPJU Solar Cell Pengembangan Dermaga Penyeberangan Bakauheni 7 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Bakauheni 4 PERKERETAAPIAN Pembangunan Jalur KA Rejosari - Tarahan Pembangunan/reaktivasi Jalur KA menuju Pelabuhan Panjang Lampung PERHUBUNGAN LAUT Pengembangan Pelabuhan Panjang* Pembangunan Pelabuhan Sebalang Pembangunan Pelabuhan Pulau Sebesi Pembangunan Pelabuhan Batu Balai Pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Mesuji sebagai pintu masuk kawasan industrial yang terkoneksi tol laut


4 dari 16



NO.

1 2 X. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 XI. 1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 XII. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

PERHUBUNGAN UDARA Pengembangan Bandara Radin Inten II Pengembangan Bandara Pakon Serai PROVINSI BANGKA BELITUNG ASDP Pengembangan Dermaga Penyeberangan P. Lepar Pengembangan Dermaga Penyeberangan Mendanau Pengembangan Dermaga Penyeberangan Tjg. Ru Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Manggar Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Liat PERHUBUNGAN LAUT Pengembangan Pelabuhan Samudera Tj. Berikat - Bangka Tengah Pengembangan Pelabuhan Muntok - Pelabuhan Tj. Berikat (P. Bangka Ruas Tj. Batu - Manggar (P. Belitung) Pengembangan Pelabuhan Tanjung Pandan* (menjadi entry point masuknya yacht) Pengembangan Pelabuhan Tanjung Batu Pengembangan Pelabuhan Tanjung Gudang Pengembangan Pelabuhan Pangkal Sadai Pengembangan Pelabuhan Balam Pengembangan Pelabuhan Manggar Pengembangan Pelabuhan Tanjung Ular Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kelian PERHUBUNGAN UDARA Pengembangan Bandara H.A.S Hananjoeddin Pengembangan Bandara Depati Amir PROVINSI DKI JAKARTA PERHUBUNGAN DARAT Pengembangan BRT Transjakarta* PERKERETAAPIAN Pembangunan jalur lingkar KA layang (elevated loopline ) Jabodetabek Pembangunan MRT North-South antara Kampung Bandan – Lebak Bulus Pembangunan MRT East-West Pembangunan Jalur KA dari Stasiun Pasoso menuju Dermaga Peti Kemas JICT/KOJA Monorail Jakarta koridor green line (circular & extention line ) oleh Pemda DKI Jakarta Pembangunan Jalur KA antara Batu Ceper - Bandara Soetta Pembangunan Jalur KA Bandara Soekarno Hatta -Halim PERHUBUNGAN LAUT Pembangunan Dermaga Kali Baru Utara (Tahap 1) - New Priok* Pengembangan Terminal Multipurpose di area Reklamasi Ancol Timur PROVINSI JAWA BARAT PERHUBUNGAN DARAT Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Bandung* Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Bogor* Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Bekasi* Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Depok* Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Cimahi* Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Tasikmalaya* PERKERETAAPIAN Pembangunan Jalur KA Bandung - Tanjungsari - Sumedang - Kertajati - Kadipaten - Cirebon Pembangunan Jalur KA Bogor - Sukabumi - Cianjur - Padalarang Pembangunan Jalur Ganda KA antara Padalarang - Bandung - Cicalengka (KA Perkotaan Bandung termasuk elektrifikasi) Pembangunan Jalur KA baru lingkar luar Jabodetabek antara Parungpanjang - Citayam Pembangunan double-double track (DDT) antara Manggarai – Jatinegara – Bekasi - Cikarang Lanjutan pembangunan shortcut antara Cibungur - Tanjung Rasa Pembangunan Jalur KA antara Cangkring - Pelabuhan Cirebon Elektrifikasi rel ganda KA Cikarang - Cikampek Reaktivasi Jalur KA antara Rancaekek - Tanjung Sari Pembangunan Jalur KA baru antara Tanjung Sari - Kertajati Reaktivasi Jalur KA antara Cirebon - Kadipaten dan pembangunan Jalur KA baru antara Kadipaten - Bandara Kertajati Reaktivasi Jalur KA antara Banjar – Kroya Reaktivasi Jalur KA antara Banjar - Pangandaran - Cijulang Pembangunan monorail Bandung Raya (Pemprov Jabar, KPS) Pembangunan Jalur KA ganda Parsial Jalur KA Cisomang - Cikadongdong Pembangunan Jalur KA ganda Jalur Cikadongdong - Padalarang Pembangunan Jalur KA ganda KA Parungpanjang - Tenjo Pembangunan Jalur KA ganda Parsial Purwakarta - Ciganea


5 dari 16


NO.


19 20 21 22 23 24

Pembangunan Jalur KA Elektrifikasi Citayam - Nambo Pembangunan Jalur KA Shortcut Jalur KA Cibungur - Tanjungrasa Pembangunan Jalur KA Stasiun Kejaksan - Pelabuhan Cirebon Pembangunan Jalur KA Bandung - Tanjungsari Terminal Terpadu (Kereta Api) Gedebage Light Rail Transit (LRT) Kota Bandung PERHUBUNGAN LAUT Pengembangan Pelabuhan Pemanukan Pembangunan Pelabuhan Laut Regional di Jawa Barat Selatan Pengembangan Pelabuhan Laut Cirebon di Kota Cirebon Pembangunan Pelabuhan Laut di Indramayu untuk mendukung pariwisata ke Pulau Biawak Pembangunan Pelabuhan Muara Gembong dan Tarumajaya di Kab. Bekasi Pengembangan Pelabuhan Pangandaran PERHUBUNGAN UDARA Pembangunan Bandara Kertajati* Pengembangan Bandar Udara Nusawiru di Kab. Pangandaran Pengembangan Bandar Udara Cakrabhuwana Kab. Cirebon Pembangunan Airstrip Pangandaran PROVINSI JAWA TENGAH PERHUBUNGAN DARAT Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Semarang* Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Surakarta* ASDP Pengembangan Dermaga Penyeberangan Pulau Nyamuk - Karimunjawa Kab. Jepara PERKERETAAPIAN Pembangunan Jalur Ganda Lintas Selatan Jawa Purwokerto - Kroya Pembangunan Jalur Ganda Lintas Selatan JawaKroya - Kutoarjo Reaktivasi Jalur KA antara Kedungjati - Tuntang Reaktivasi Jalur KA antara Yogyakarta - Magelang Pembangunan Jalur KA layang antara Jerakah - Semarang Poncol - Semarang Tawang - Alastua (perkotaan Semarang) termasuk flyover Kaligawe Reaktivasi Jalur KA antara Semarang Gudang - Pelabuhan Tanjung Mas Pembangunan Jalur Ganda KA antara Solo - Semarang Reaktivasi Jalur KA antara Purwokerto - Wonosobo Pembangunan LRT dalam Kota Semarang termasuk akses ke bandara Pembangunan Jalur Ganda KA antara Solo - Paron PERHUBUNGAN LAUT Pembangunan Pelabuhan Wonogiri di Kecamatan Paranggupito Pengembangan Pelabuhan Kendal Pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas Pembangunan Pelabuhan Cilacap* Pengembangan Pelabuhan Batang Pengembangan Pelabuhan Jepara PERHUBUNGAN UDARA Pengembangan Bandara Ahmad Yani Semarang PROVINSI DI YOGYAKARTA PERHUBUNGAN DARAT Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Yogyakarta PERKERETAAPIAN Pembangunan Jalur KA Perkotaan Yogyakarta (tahap 1) termasuk akses ke Bandara baru Yogyakarta Elektrifikasi Jalur KA Kutoarjo - Yogya - Solo Jalur KA menuju Bandara Kulonprogo PERHUBUNGAN UDARA Pembangunan Bandara International Kulon Progo PROVINSI JAWA TIMUR PERHUBUNGAN DARAT Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Surabaya Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Malang ASDP Pengembangan Dermaga Penyeberangan Ketapang 3 PERKERETAAPIAN Pembangunan Jalur Ganda Lintas Selatan Jawa Solo - Paron – Madiun – Mojokerto - Wonokromo Pembangunan Jalur KA antara Tulangan - Gununggangsir Pembangunan Tram Surabaya Pembangunan Monorail Surabaya Pembangunan Jalur Ganda KA antara Surabaya - Kalimas/Tanjung Perak

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 XIII. 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 1 XIV. 1 1 2 3 1 XV. 1 2 1 1 2 3 4 5


6 dari 16



NO. 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 XVI. 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6 1 1 2 XVII. 1 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 1 XVIII. 1 2 3 4 5 6 7

Pembangunan Jalur KA antara Kandangan - Pelabuhan Teluk Lamong Reaktivasi Jalur KA antara Jombang - Babat - Tuban PERHUBUNGAN LAUT Pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak* Pengembangan Pelabuhan Probolinggo Pengembangan Pelabuhan Branta Pengembangan Pelabuhan Lamongan Pembangunan Terminal Multi Purpose Teluk Lamong Tahap I Pengembangan Pelabuhan Keramaian Pengembangan Pelabuhan Taddan/Sampang Pengembangan Pelabuhan Telaga Biru PERHUBUNGAN UDARA Pengembangan Bandara Sumenep Pengembangan Bandara Blimbingsari Bannyuwangi Pengembangan Bandara Noto Hadinegoro Jember Pembangunan Bandara P. Bawean Gresik Pengembangan Terminal Penumpang Bandara Djuanda PROVINSI BANTEN PERHUBUNGAN DARAT Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Tanggerang* Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Tanggerang Selatan* Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Serang* ASDP Pengembangan Dermaga Penyeberangan Merak Dermaga 7 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Merak Dermaga 4 PERKERETAAPIAN Revitalisasi Jaringan KA Rangkasbitung-Saketi-Malimping-Bayah Revitalisasi Jaringan KA Saketi-Labuhan Pembangunan Jalur Ganda KA dan elektrifikasi antara Maja - Rangkasbitung - Merak Pembangunan Jalur KA antara Tonjong - Pelabuhan Bojonegara Reaktivasi Jalur KA antara Rangkasbitung - Labuan Reaktivasi Jalur KA antara Cilegon - Anyer Kidul PERHUBUNGAN LAUT Pembangunan Pelabuhan Petikemas Bojonegara PERHUBUNGAN UDARA Pembangunan Terminal 3 dan Pengembangan Bandara Soekarno-Hatta Pembangunan Bandara Banten Selatan PROVINSI BALI PERHUBUNGAN DARAT Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Denpasar* ASDP Pengembangan Dermaga Penyeberangan Singaraja Pengembangan Dermaga Penyeberangan Gilimanuk 3 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Padang Bai 4 Pembangunan Dermaga di Danau Beratan Pembangunan tanggul pengamanan Dermaga Pelabuhan Gunaksa PERKERETAAPIAN Pembangunan KA Bandara Ngurah Rai – Denpasar - Mengwi PERHUBUNGAN LAUT Pengerukan alur di Pelabuhan Benoa Pengembangan Pelabuhan Celukan Bawang di Kab Buleleng Pengembangan Pelabuhan pariwisata/cruise Tanah ampo Pembangunan Pelabuhan Toya Pakeh Nusa Penida PERHUBUNGAN UDARA Pembangunan Bandara Bali Utara PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ASDP Pengembangan Dermaga Penyeberangan Plengsengan di Pel. Kayangan Pengembangan Dermaga Penyeberangan Plengsengan di Pel. Pototano Pembangunan Talud di Pelabuhan Penyeberangan Kayangan Pembangunan Dermaga II Pelabuhan Penyeberangan Labuan Bajo Pengembangan Dermaga Penyeberangan Lembar 4 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Pototano 2 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kayangan 2


7 dari 16



NO.

1 2 3 4 5 1 2 XIX. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 XX. 1 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3

PERHUBUNGAN LAUT Pengembangan Faspel Bima Pembangunan Faspel Laut Pelabuhan Lombok* Pengembangan Pelabuhan Lembar Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Kayangan Pengembangan Pelabuhan Badas PERHUBUNGAN UDARA Pengembangan Bandara Sultan Salahuddin Bima Pengembangan Bandara Internasional Lombok* PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERHUBUNGAN DARAT Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Kupang* ASDP Pengembangan Dermaga Penyeberangan Hansisi Pengembangan Dermaga Penyeberangan Bakalang Pembangunan Dermaga Penyeberangan Kajadoi Pengembangan Dermaga Penyeberangan Wairiang (P. Lembata) Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kawapante Pengembangan Dermaga Penyeberangan Maritaing* Pengembangan Dermaga Penyeberangan Waikelo* Pengembangan Dermaga Penyeberangan Pamana* Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kawapante* PERHUBUNGAN LAUT Pembangunan Dermaga kapal pesiar di Labuan Bajo Pengembangan Dermaga Wisata di Rinca Pengembangan Dermaga pariwisata di Ende Pembangunan Dermaga pariwisata di Maumere Pengembangan Faspel Laut Marapokot Penanganan Fasilitas Pelabuhan Laut Pulau Komodo untuk mendukung Pariwisata Pembangunan Pelabuhan Tenau Kupang* Pengembangan Pelabuhan Maritaing Pengembangan Pelabuhan Baing Pengembangan Pelabuhan P.Salura Pengembangan Pelabuhan Kendidi/Reo Pengembangan Pelabuhan Pota Pengembangan Pelabuhan Maurole Pengembangan Pelabuhan Atapupu Pengembangan Pelabuhan Batutua Pengembangan Pelabuhan Larantuka Pengembangan Pelabuhan Terong Pengembangan Pelabuhan Wulandoni Pengembangan Pelabuhan Bari Pengembangan Pelabuhan Ippi PERHUBUNGAN UDARA Pengembangan Bandara Komodo Rehabilitasi Bandara El Tari Kupang PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERHUBUNGAN DARAT Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Pontianak ASDP Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kemboja* Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sintete* Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sekadau Pengembangan Dermaga Penyeberangan Teluk Malike Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai Durian* PERHUBUNGAN LAUT Pengembangan Pelabuhan Teluk Melano (Teluk Batang) Pengembangan Pelabuhan Pontianak,Pantai Kijing* Pengembangan Pelabuhan Padang Tikar PERHUBUNGAN UDARA Pengembangan Bandara Supadio Pembangunan Bandara Singkawang Pengembangan Bandara Perintis di Provinsi Kalbar (Sintang)


8 dari 16



NO. XXI. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 XXII. 1 1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 XXIII. 1 2 1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ASDP Pengembangan Dermaga Penyeberangan Baok Pembangunan Dermaga Sungai di Kasongan Baru di Kec. Katingan Hilir Pengadaan Bus Air Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai RPM Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai Kasongan Baru* PERKERETAAPIAN Pembangunan Jalur KA : Kudangan – Nanga Bulik – Kumai Pembangunan Jalur KA Puruk Cahu – Kuala Kurun – Rabambang – Tumbang Samba – Sampit- Kuala Pembuang – Teluk Segintung Pembangunan Jalur KA Tumbang Samba – Rantau Pulut -Nanga Pembangunan Jalur KA Kuala Kurun – Rambambang – palangkaraya – Pulang Pisau – Batanjung (Kuala Kapuas) Pembangunan Jalur KA Puruk Cahu – Bangkuang / Mangkatip - Batanjung Pembangunan Jalur KA Banjarmasin - Palangkaraya PERHUBUNGAN LAUT Pengembangan Pelabuhan Laut Batanjung, Teluk Segintung dan Pelabuhan Kumai Pengembangan Pangkalan Bun Pengembangan Pelabuhan Tongkang Bangkuang Pengembangan Pelabuhan Bagendang* Pembangunan Pelabuhan Tanjung Perawan di Kab.Pulang Pisau Pembangunan Pelabuhan Pulau Damar di Kabupaten Katingan Relokasi Pelabuhan Pangkalan Bun ke Sebuai di Kabupaten Kotawaringin Barat PERHUBUNGAN UDARA Pengembangan Bandara Tjilik Riwut Pembangunan Bandara Muara Teweh PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERHUBUNGAN DARAT Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Banjarmasin* ASDP Pengembangan Dermaga Penyeberangan P. Sebuku* PERKERETAAPIAN Pembangunan KA Tanjung - Paringin - Rantau - Martapura - Bandara Syamsoedin Noor - Banjarmasin Pembangunan Jalur kereta api : Banjarmasin - Pelaihari - Batu Licin - Sengayam - Tanah Grogot Pembangunan Jalur KA Tanjung - Balikpapan Pembangunan Jalur KA Banjarmasin - Palangkaraya PERHUBUNGAN LAUT Pengembangan Pelabuhan Laut Batulicin Pembangunan Pelabuhan Seibuku (sebuku) Pengembangan Pelabuhan Pelaihari/Swarangan Pengembangan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin* Pengembangan Pelabuhan Marabatuan PERHUBUNGAN UDARA Pengembangan Bandara Gusti Syamsir Alam Pengembangan Bandara Syamsudian Noor Banjarmasin PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERHUBUNGAN DARAT Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Samarinda* Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Balikpapan* ASDP Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai Batu Dinding Kab. Kutai Barat PERKERETAAPIAN Pembangunan Jalur KA antara Balikpapan - Samarinda Pembangunan Jalur KA antara Muara Wahau - Muara Bengalon (swasta) Pembangunan Jalur KA antara Murung Raya – Kutai Barat – Paser – Penajam Paser Utara – Balikpapan (swasta) Pembangunan Jalur KA Tanjung-Balikpapan PERHUBUNGAN LAUT Pengembangan Terminal Peti Kemas Palaran Pembangunan Pelabuhan Internasional Maloy/Sangkulirang* Pelabuhan Kuala Samboja Pengembangan Pelabuhan Internasional Balikpapan (Terminal Peti Kemas Kariangau) Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Penajam Paser Pengembangan Pelabuhan Tanah Grogot Pengembangan Pelabuhan Samarinda Pembangunan infrastruktur pelabuhan sebagai pendukung Integrated Mining Development MEC Coal Project


9 dari 16



NO.

1 2 3 4 5 XXIV. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 XXV. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PERHUBUNGAN UDARA Pembangunan Bandara Tana Paser Pengembangan Bandara Bontang Pengembangan Bandara Samarinda Baru Pengembangan Bandara Datah Dawai Pembangunan Bandara Perintis Long Apari PROVINSI KALIMANTAN UTARA ASDP Pengembangan Dermaga Penyeberangan Nunukan Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sebatik Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan/Ferry Tarakan Peningkatan Pelabuhan Ferry Ancam PERHUBUNGAN LAUT Pengembangan Pelabuhan Nunukan Pengembangan Pelabuhan Tarakan Pembangunan Pelabuhan Bongkar Muat Barang di Pesawan Tg. Selor Pengembangan Pelabuhan Tunon Taka Pengembangan Pelabuhan Malundung Pengembangan Pelabuhan Sebatik Pembangunan Pelabuhan Internasional di Tanah Kuning Pembangunan Pelabuhan Bebatu (Kabupaten Tanah Tidung) PERHUBUNGAN UDARA Pengembangan Bandara Tanjung Harapan, Bulungan Pengembangan Bandara Juwata-Tarakan Pembangunan Bandara Maratua Peningkatan Bandara Perintis Binuang Kec. Krayan Selatan Pembangunan Bandar Udara Sebatik PROVINSI SULAWESI UTARA PERHUBUNGAN DARAT Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Manado ASDP Pengembangan Dermaga Penyeberangan Melonguane Pengembangan Dermaga Penyeberangan Marampit Pengembangan Dermaga Penyeberangan Miangas* Pengembangan Dermaga Penyeberangan Likupang* Kapal Penyeberangan Danau Tondano Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kawakuso Pengembangan Dermaga Penyeberangan Talise Pengembangan Dermaga Penyeberangan Manado Tua* Pengembangan Dermaga Penyeberangan Siladen Pembangunan Terminal/Shelter Bis Air Pesisir Pantai Manado dan Sungai Tondano Pengembangan Dermaga Penyeberangan Miangas Penyeberangan RoRo ASEAN Bitung - General Santos Pembangunan Kapal Penyeberangan 1000 GT Pembangunan Kapal Penyeberangan 750 GT Pembangunan Kapal Penyeberangan 200 GT Pembangunan Kapal Pembersih Alur Pelayaran PERKERETAAPIAN Pembangunan Jalur KA antara Manado - Bitung * PERHUBUNGAN LAUT Pengembangan Pelabuhan (UPP) Tahuna Pengembangan Pelabuhan Lirung Pengembangan Pelabuhan Bitung (Pelabuhan hub Internasional Bitung)* Pembangunan infrastruktur penunjang eksport hasil perikanan Bitung Pengembangan Pelabuhan Manado Pengembangan Pelabuhan Multipurpose Tahuna Pengembangan Pelabuhan Petta Pengembangan Pelabuhan Multipurpose Melangoane Pengembangan Pelabuhan Miangas Pengembangan Pelabuhan Buhias Pengembangan Pelabuhan Pehe Pengembangan Pelabuhan Ruang Pengembangan Pelabuhan Amurang Pengembangan Pelabuhan Bangka Pengembangan Pelabuhan Montehage


10 dari 16



NO. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 XXVI. 1 1 2 1 1 2 3 4 5 1 2 XXVII. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 XXVIII. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pengembangan Pelabuhan Gangga Pengembangan Pelabuhan Multipurpose Labuan Uki Pengembangan Pelabuhan Kawio Pengembangan Pelabuhan Marore Pengembangan Pelabuhan Matutuang Pengembangan Pelabuhan Kawaluso Pengembangan Pelabuhan Tamako Pengembangan Pelabuhan Lipang Pengembangan Pelabuhan Bukide Pengembangan Pelabuhan Kahakitang Pengembangan Pelabuhan Kalama Pengembangan Pelabuhan Ngalipaeng Pengembangan Pelabuhan Mangarang Pengembangan Pelabuhan Karatung PERHUBUNGAN UDARA Pengembangan Bandara Samratulangi Pembangunan Bandara Sitaro Pembangunan Bandara Miangas* Pengembangan Bandar Udara Melonguane Pengembangan Bandar Udara Naha Tahuna PROVINSI GORONTALO PERHUBUNGAN DARAT Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Gorontalo* ASDP Pengembangan Dermaga Penyeberangan Marisa Pengembangan Dermaga Penyeberangan Wakai PERKERETAAPIAN Pembangunan Jalur KA antara Isimu - Kota Gorontalo - Taludaa -Molibagu - Tutuyan - Belang - Kema - Bitung PERHUBUNGAN LAUT Pengembangan Pelabuhan Anggrek Pengembangan Pelabuhan Kwandang Pengembangan Pelabuhan Tilamuta Pengembangan Pelabuhan Gorontalo Pengembangan Pelabuhan Bumbulan PERHUBUNGAN UDARA Pengembangan Bandara Jalaludin Pembangunan Bandara Pohuwato* PROVINSI SULAWESI BARAT ASDP Pengembangan Dermaga Penyeberangan II Pel. Penyeb. Mamuju Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai Batu Parigi Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai Salulebo PERHUBUNGAN LAUT Pengembangan Fasilitas pelabuhan laut Belang-belang, Sulawesi Barat Pengembangan Fasilitas pelabuhan laut Tanjung Silopo Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat Pengembangan Pelabuhan Majene Pengembangan Pelabuhan Poopongan Pengembangan Pelabuhan Ambo Pengembangan Pelabuhan Tutu Kembong PERHUBUNGAN UDARA Pengembangan Bandara Tampa Padang Pengembangan Bandara Sumarorong PROVINSI SULAWESI TENGAH ASDP Pengembangan Dermaga Penyeberangan Dongkala Pengembangan Dermaga Penyeberangan Bambaea Pengembangan Dermaga Penyeberangan Amalengo Pengembangan Dermaga Penyeberangan Labuan Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kolonedale Pengembangan Dermaga Penyeberangan Baturube Pengembangan Dermaga Penyeberangan Ampana Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kabonga* Pengembangan Dermaga Penyeberangan Pasokan Pengembangan Dermaga Penyeberangan Banggai*


11 dari 16



NO.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 XXIX. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 XXX. 1 2 3 4 5 6 7 8

PERHUBUNGAN LAUT Pengembangan Pelabuhan Pantoloan Pengembangan Pelabuhan Poso Pengembangan Pelabuhan Toli - toli Pengembangan Pelabuhan Moutong Parigi Pengembangan Pelabuhan Kolonadale Pengembangan Pelabuhan Teluk Malala Pengembangan Pelabuhan Ogoamas Pengembangan Pelabuhan Leok Pengembangan Pelabuhan Matagisi PERHUBUNGAN UDARA Pengembangan Bandara Ampana di Kabupaten Tojo Una-una* Pengembangan Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir-Luwuk Pengembangan Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu Pembangunan Bandara Morowali* PROVINSI SULAWESI SELATAN PERHUBUNGAN DARAT Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Makassar* Pembangunan kampus Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) di Makassar ASDP Pengembangan Dermaga Penyeberangan Garongkong Pengembangan Pel. Penyeberangan Sinjai Lintas Konawe Pembangunan Fisik Fasilitas Penyeberangan Pada Lintasan Bajoe Pengembangan Dermaga Penyeberangan Gangga* Pengembangan Dermaga Penyeberangan Jampea* Pengembangan Dermaga Penyeberangan Maros* Pengembangan Dermaga Penyeberangan Pare-Pare* Pengembangan Dermaga Penyeberangan Ujung Lero* Pengembangan Dermaga Penyeberangan Bangsalae Siwa* Pengembangan Dermaga Penyeberangan Bira* PERKERETAAPIAN Pembangunan Jalur KA antara Makassar - Pare-Pare Pembangunan Jalur KA Pare - Pare – Mamuju - Isimu Pembangunan KA Perkotaan Mamminasata (tahap 1)* Pembangunan Jalur KA Makassar - Bulukumba - Watampone PERHUBUNGAN LAUT Pembangunan Pelabuhan Pare-pare Perluasan Pelabuhan Makassar (Makassar New Port)* Pengembangan Pelabuhan Garongkong Pengembangan Pelabuhan Munte Pengembangan Pelabuhan Jeneponto Pengembangan Pelabuhan Sabutung Pengembangan Pelabuhan Sapuka Pengembangan Pelabuhan Sailus Pengembangan Pelabuhan Kalukalukuang Pengembangan Pelabuhan Benteng Pengembangan Pelabuhan Bajoe Pengembangan Pelabuhan Pattirobajo Pengembangan Pelabuhan Sinjai Pengembangan Pelabuhan Paotere Pembangunan kampus Politeknik Ilmu Pelayaran di Makassar PERHUBUNGAN UDARA Pengembangan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin - Pembangunan Terminal II di Kawasan Bandara Lama Sultan Hasanuddin Makassar* Pembangunan kampus Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) di Makassar Bandara Buntu Kunik PROVINSI SULAWESI TENGGARA ASDP Pengembangan Dermaga Penyeberangan Dongkala Pengembangan Dermaga Penyeberangan Bambaea Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kolonedale Pengembangan Dermaga Penyeberangan Baturube Pengembangan Dermaga Penyeberangan Ampana Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kabonga Pengembangan Dermaga Penyeberangan Lero pada Lintas Lero - Kambonga Pengembangan Dermaga Penyeberangan Pasokan


12 dari 16



NO. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 5 XXXI. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Pembangunan Fisik Fasilitas Penyeberangan Pada Lintasan Kolaka Pengembangan Dermaga Penyeberangan Binongko* Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kaledupa* Pengembangan Dermaga Penyeberangan Raha* Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sikeli (Tanjung Phising)* Pengembangan Dermaga Penyeberangan Bombana* Pengembangan Dermaga Penyeberangan Wanci* Pengembangan Dermaga Penyeberangan Amolengu* Pengembangan Dermaga Penyeberangan Labuhan* PERHUBUNGAN LAUT Pengembangan Pelabuhan Lawele Pengembangan Fasilitas pelabuhan laut Bungkutoko Pengembangan Pelabuhan Bau - Bau Pengembangan Pelabuhan Raha Pengembangan Pelabuhan Kendari Pengembangan Pelabuhan Kolaka Pengembangan Pelabuhan Watunohu Pengembangan Pelabuhan Wanci Pengembangan Pelabuhan Banabungi Pengembangan Pelabuhan Ereke Pengembangan Pelabuhan Pomalaa Pengembangan Pelabuhan Rante Pengembangan Pelabuhan Olo-oloho Pengembangan Pelabuhan Lapuko Pengembangan Pelabuhan Kaledupa Pengembangan Faspel Bungkutoko Pengembangan Pelabuhan Malingano Pengembangan Pelabuhan Banabungi - Pasar Wajo Pengembangan Pelabuhan Dawi-Dawi Pengembangan Pelabuhan Molawe Pengembangan Pelabuhan Langara Pengembangan Pelabuhan Boepinang PERHUBUNGAN UDARA Pengembangan Bandara Matahora Pengembangan Bandara Haluoleo Pengembangan Bandara Sangia Nibandera Pengembangan Bandara Sugi Manaru Pengembangan dan Peningkatan Bandara Beto ambari PROVINSI MALUKU PERHUBUNGAN DARAT Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRTKota Ambon* ASDP Pengembangan Dermaga Penyeberangan Wonreli Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sewaru Pengembangan Dermaga Penyeberangan P. Moa Pengembangan Dermaga Penyeberangan P. Lakor Pengembangan Dermaga Penyeberangan P.Sermata Pengembangan Dermaga Penyeberangan Tepa Pengembangan Dermaga Penyeberangan P. Sanana Pengembangan Dermaga Penyeberangan Teluk Bara Pengembangan Dermaga Penyeberangan Tual Pengembangan Dermaga Penyeberangan Adaut Pengembangan Dermaga Penyeberangan Geser Pengembangan Dermaga Penyeberangan Teor * Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kesui* Pengembangan Dermaga Penyeberangan Wunlah* Pengembangan Dermaga Penyeberangan Gorom* Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kur (Kota Tual) untuk membuka keterisolasian Pelabuhan Penyeberangan Lamerang (Kab. Kepulauan Aru) Pembangunan Ferry Jenis RoRo 500 DWT (5 unit)


13 dari 16



NO.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 XXXII. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8

PERHUBUNGAN LAUT Pembangunan Dermaga Kapal di Waisamu Pembangunan Pelabuhan Areate Pembangunan Dermaga Laut di Makariki Pelabuhan Container di Passo Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Ambon* Pelabuhan Ilath (Kab. Buru) Pelabuhan Loki (Kab. Seram Bagian Barat) Pelabuhan Pelita Jaya (Kab. Seram Bagian Barat) Pelabuhan Tifu (Kab. Buru Selatan) Pelabuhan Wamsisi (Kab. Buru Selatan) Pelabuhan Kur (Kota Tual) Pelabuhan Taniwel (Kab. Maluku Tengah) Pelabuhan Fogi (Kab. Buru Selatan) Pelabuhan Tual (Kota Tual) Pelabuhan Dobo (Kab. Kepulauan Aru) Pelabuhan Dawelor (Kab. Maluku Barat Daya) Pelabuhan Mahaleta (Kab. Maluku Barat Daya) Pelabuhan Yos Sudarso (Kota Ambon) Pelabuhan Tulehu (Kab. Maluku Tengah) Pelabuhan Amahai (Kab. Maluku Tengah) Pelabuhan Saparua (Kan. Maluku Tengah) Pelabuhan Tual (Kota Tual) Pelabuhan Saumlaki (Kab. Maluku Tenggara Barat) Rehab/Pengembangan Pelabuhan Larat (Kab. Maluku Tenggara Barat) Pelabuhan Wonreli (Kab. Maluku Barat Daya) Pembangunan kapal barang dan penumpang 7 unit Pengembangan Pelabuhan Namrole Pengembangan Pelabuhan Larat Pengembangan Pelabuhan P.Buano Pengembangan Pelabuhan Namlea Pengembangan Pelabuhan Marlasi Pengembangan Pelabuhan Kobror Pengembangan Pelabuhan Teor Pengembangan Pelabuhan Kroing PERHUBUNGAN UDARA Perpanjangan Runway Bandara di Tual Pengembangan Bandar Udara Amahai* Pembangunan Bandara Namniwel* Pembangunan Bandara Moa* Pengembangan Bandara Sultan Babullah Pengembangan Bandara Tepa (Kab. Maluku Barat Daya) untuk membuka keterisolasian Pengembangan Bandara Pattimura (Kota Ambon) Pengembangan Bandara Dobo (Kab. Kepulauan Aru) Pengembangan Bandara Namrole (Kab Buru) PROVINSI MALUKU UTARA ASDP Pengembangan Dermaga Penyeberangan Mangole Pengembangan Dermaga Penyeberangan Obi Pengembangan Dermaga Penyeberangan Wahai Pengembangan Dermaga Penyeberangan Makian Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sofifi Pengembangan Dermaga Penyeberangan Soasio Pengembangan Dermaga Penyeberangan Weda * Pengembangan Dermaga Penyeberangan Moti Pengembangan Sisi Darat Dermaga Penyeberangan Bastiong PERHUBUNGAN LAUT Pengembangan Pelabuhan Sofifi/Kaiyasa Pengembangan Pelabuhan Subaim Pengembangan Pelabuhan Malbufa Pengembangan Pelabuhan Tikong Pengembangan Pelabuhan Wayaluar-Obi Pengembangan Pelabuhan Saketa Pengembangan Pelabuhan Bosua Pembangunan Pelabuhan Khusus di Tanjung Buli


14 dari 16



NO. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 XXXIII. 1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6

Pengembangan Pelabuhan Tobelo Pengembangan Pelabuhan Matui-Jailolo Pengembangan Pelabuhan Labuha/Babang Pengembangan Pelabuhan Laut Falabisahaya Pengembangan Pelabuhan Loleojaya Pengembangan Pelabuhan Tifure Pengembangan Pelabuhan Manu/Gamumu Pengembangan Pelabuhan Bicoli Pengembangan Pelabuhan Tapaleo Pengembangan Pelabuhan Daruba Pengembangan Pelabuhan Damao Pengembangan Pelabuhan Dorume Pengembangan Pelabuhan Galela Pengembangan Pelabuhan Bisui Pengembangan Pelabuhan Kotiti Pengembangan Pelabuhan Indari Pengembangan Pelabuhan Yaba Pengembangan Pelabuhan Banemo Pengembangan Pelabuhan Laiwui Pengembangan Pelabuhan Wayabula Pengembangan Pelabuhan Gebe Pembangunan Dermaga General Cargo 100 meter - Pelabuhan Sofifi Pembangunan Pelabuhan Ternate* PERHUBUNGAN UDARA Pengembangan Bandara Sultan Babullah Ternate Pembangunan Bandara Pitu Morotai Pengembangan Bandara Oesman Sadik Labuha PROVINSI PAPUA ASDP Pengembangan Dermaga Penyeberangan Waren* Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kaonda Kab. Kep. Yapen * Pengembangan Dermaga Penyeberangan Numfor Kab. Kab. Biak Numfor * Pengembangan Dermaga Penyeberangan Timika Pengembangan Dermaga Penyeberangan Agats Pembangunan Dermaga Sungai di Kab. Memberamo Pembangunan Dermaga Sungai di Kab. Mappi PERKERETAAPIAN Pembangunan akses kereta api mulai dari Timika ke Pegunungan Tengah PERHUBUNGAN LAUT Pengembangan Pelabuhan Jayapura* Pengembangan Pelabuhan Pomako Pengembangan Pelabuhan Serui Pembangunan Pelabuhan Bade Pembangunan Dermaga Terminal Penumpang dan Peti Kemas Pelabuhan Depapre Pengembangan Pelabuhan Nabire Pengembangan Pelabuhan Agats Pengembangan Pelabuhan Amamapare Pengembangan Pelabuhan Sarmi Pengembangan Pelabuhan Waren Penanganan kapasitas kargo Pelabuhan Laut Timika Pembangunan terminal agribisnis, pergudangan, dan pelabuhan ekspor di Serapuh dan Wogikel Pengembangan Pelabuhan Merauke* Pengembangan Pelabuhan Asmat Pembangunan Dermaga Tanah Merah Pembangunan Dermaga Keppi Pengembangan Pelabuhan Mumugu Pengembangan Pelabuhan Asiki Pengembangan Pelabuhan Moor PERHUBUNGAN UDARA Pembangunan Bandara Taria* Pembangunan Bandara Keenyam* Pembangunan Bandara Aboy* Pembangunan Bandara Koroway Batu* Pengembangan Bandara Sentani Perpanjangan Bandara Mopah Merauke


15 dari 16



NO. 7 8 9 10 11 12 13 XXXIV. 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7

Pembangunan Bandara Elelim Pembangunan Bandara Kiworok Pembangunan Bandara Sinak Baru Pembangunan Bandara Nabire Baru Pengembangan Bandara Sentani Pengembangan Bandara Frans Kaisiepo Biak Pengembangan Bandara Wamena PROVINSI PAPUA BARAT ASDP Pengembangan Dermaga Penyeberangan Raja Ampat* Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kaimana Pengembangan Dermaga Penyeberangan Fak-Fak* Pengembangan Dermaga Penyeberangan Arar Pengembangan Dermaga Penyeberangan Waigeo Pengembangan Dermaga Folley (Pulau Missol) PERKERETAAPIAN Pembangunan Kereta Api Sorong - Manokwari PERHUBUNGAN LAUT Pengembangan Pelabuhan Kaimana Pembangunan Pelabuhan Seget Pengembangan Pelabuhan Owi Pengembangan Pelabuhan Teminabuan Pengembangan Pelabuhan Saunek Pengembangan Pelabuhan Kokas Pembangunan Faspel Laut Arar Pengembangan Pelabuhan Arardi Sorong* Pengembangan Pelabuhan Fak Fak Pembangunan Pelabuhan Biak Pembangunan Pelabuhan Saukorem Pelabuhan Abun di Kabupaten Tambraw Pelabuhan Bomberai di Kabupaten Fakfak Pelabuhan Maruni di Kabupaten Manokwari PERHUBUNGAN UDARA Pengembangan Bandara Domine Eduard Osok Pengembangan Bandara Bintuni Pembangunan Bandara Segun Pembangunan Bandara Werur Pengambangan Bandara Rendani Bandara Segun di Kabupaten Sorong Bandara Siboru di Kabupaten Fakfak


16 dari 16


KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KP. 430 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019

JAKARTA TAHUN 2015

KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 20152019 yang merupakan dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dan melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 memuat sasaran, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, target dan indikator kinerja utama yang akan dicapai, serta indikasi pendanaan sesuai tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan untuk membangun sektor transportasi di Indonesia dalam kurun waktu 2015-2019, yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015-2019. Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan perhubungan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran perhubungan baik tingkat Pusat maupun Daerah. Secara berjenjang dokumen Renstra Kementerian Perhubungan 2015-2019 dijabarkan lebih lanjut ke dalam Renstra atau dokumen rencana masing-masing Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II. Selanjutnya dokumen Renstra ini menjadi acuan bagi seluruh jajaran Kementerian Perhubungan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan setiap tahunnya sampai dengan tahun 2019. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019. Dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta usaha yang maksimal, pada kesempatan ini saya mengajak kepada semua pihak untuk saling bersinergi dalam menyelenggarakan pembangunan perhubungan guna tercapainya sasaran pembangunan perhubungan yang telah ditetapkan. Jakarta,

September 2015

MENTERI PERHUBUNGAN

IGNASIUS JONAN


i


-1-

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ............................................................................................................. i DAFTAR TABEL ....................................................................................................... iv DAFTAR GAMBAR .................................................................................................. v

BAB 1

BAB 2

BAB 3

PENDAHULUAN ....................................................................................... 1.1 KONDISI UMUM ................................................................................ 1.1.1 CAPAIAN TARGET KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2010-2014 ................................................................. 1.1.2 CAPAIAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2010-2014 ................................................................. 1.1.3 REALISASI KINERJA KEUANGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2010-2014 ...................................... 1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN ........................................................ 1.2.1 LINGKUNGAN STRATEGIS ...................................................... 1.2.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN ............................................

1-1 1-1 1-3 1-10 1-19 1-21 1-21 1-29

VISI DAN MISI PRESIDEN, SERTA SASARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN ....................................................................................... 2.1 VISI DAN MISI PRESIDEN ................................................................... 2.2 AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN (NAWA CITA) ......................... 2.3 SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL .............................................. 2.4 SASARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019 .........

2-1 2-1 2-1 2-2 2-5

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN................................... 3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL .................................... 3.1.1 ISU STRATEGIS 1 : MEMBANGUN KONEKTIVITAS NASIONAL UNTUK MENCAPAI KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN ......... 3.1.2 ISU STRATEGIS 2 : MEMBANGUN TRANSPORTASI UMUM MASSAL PERKOTAAN ............................................................ 3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN ... 3.2.1 KESELAMATAN DAN KEAMANAN .......................................... 3.2.2 PELAYANAN TRANSPORTASI .................................................. 3.2.3 KAPASITAS TRANSPORTASI .................................................. Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

3-1 3-1 3-1 3-8 3-10 3-11 3-14 3-22 i

BAB 4

3.3 KERANGKA REGULASI ........................................................................ 3.3.1 KERANGKA REGULASI BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN .................................................................................... 3.3.2 KERANGKA REGULASI BIDANG PERKERETAAPIAN ................. 3.3.3 KERANGKA REGULASI BIDANG PERHUBUNGAN LAUT .......... 3.3.4 KERANGKA REGULASI BIDANG PERHUBUNGAN UDARA ....... 3.3.5 KERANGKA REGULASI BIDANG TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA .................................................. 3.3.6 KERANGKA REGULASI BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ........................................ 3.3.7 KERANGKA REGULASI BIDANG SDM TRANSPORTASI …………. 3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN ............................................................... 3.4.1 PENGUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL UNTUK MENCAPAI KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN ........................................ 3.4.2 PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI MASSAL PERKOTAAN ........................................................................... 3.4.3 PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA TRANSPORTASI JABODETABEK (BPTJ) .............................................................

3-26

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ................................... 4.1 TARGET KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 20152019 .................................................................................................. 4.1.1 KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI................. 4.1.2 PELAYANAN TRANSPORTASI .................................................. 4.1.3 KAPASITAS TRANSPORTASI .................................................... 4.2 KERANGKA PENDANAAN ................................................................... 4.2.1 SKENARIO PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR ............................ 4.2.2 SKEMA FINANSIAL KREATIF ................................................... 4.2.3 KRITERIA SKEMA PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR ................. 4.2.4 SKEMA PENDANAAN INFRASTRUKTUR SELAIN SKEMA APBN, APBD DAN KPS ............................................................ 4.2.5 PROYEK PEMBANGUNAN STRATEGIS SEKTOR PERHUBUNGAN DENGAN MENGGUNAKAN SKEMA PENDANAAN BUMN/SWASTA................................................ 4.2.6 BADAN LAYANAN UMUM ...................................................... 4.2.7 SKEMA PENDANAAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019 ................................................................. 4.2.8 KEGIATAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019 ................................................................. 4.2.9 KEGIATAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019 TERKAIT KAWASAN RAWAN BENCANA, WILAYAH PERBATASAN, DAN TERLUAR, MITIGASI IKLIM, PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS SERTA PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL (P3A-KS),

4-1


ii

3-27 3-27 3-28 3-30 3-31 3-31 3-32 3-32 3-33 3-37 3-40

4-1 4-1 4-4 4-9 4-22 4-22 4-23 4-24 4-25 4-26

4-26 4-27 4-30

DAN JUGA STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (STRANAS PPK) ......................... 4-44 BAB 5

PENUTUP ................................................................................................. 5-1

LAMPIRAN I. PETA LOKASI KEGIATAN STRATEGIS PEMBANGUNAN TRANSPORTASI DALAM RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019 LAMPIRAN II. LAMPIRAN A. LAMPIRAN B. LAMPIRAN C1. LAMPIRAN C2.

LAMPIRAN D.

INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019 ............................... KERANGKA REGULASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019 .......................................................... TABEL REKAPITULASI ALOKASI PENDANAAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019 ...... TABEL INDIKASI PENDANAAN DAN LOKASI KEGIATAN DALAM RENSTRA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2015-2019 ...................................................................... KEGIATAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019 DALAM RPJMN TAHUN 2015-2019..


iii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014 .......................................................... Tabel 1.2 Capaian Pembangunan Transportasi Darat Tahun 2010-2014 ............ Tabel 1.3 Capaian Pembangunan Transportasi Perkeretaapian Tahun 20102014 ..................................................................................................... Tabel 1.4 Capaian Pembangunan Transportasi Laut Tahun 2010-2014 .............. Tabel 1.5 Capaian Pembangunan Transportasi Udara Tahun 2010-2014 ........... Tabel 1.6 Capaian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 20102014 ........................................................................................... Tabel 1.7 Capaian Kinerja Kelembagaan dan Ketatalaksanaan ........................... Tabel 1.8 Komposisi Sumberdaya Manusia di Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014 ................................................................................ Tabel 1.9 Peserta Diklat BPSDMP Kementerian Perhubungan Tahun 20102014 ..................................................................................................... Tabel 1.10 Perkembangan Alokasi Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014 ........................................................................................... Tabel 1.11 Daya Saing Global Pada Infrastruktur Transportasi ............................. Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator RPJMN Tahun 2015-2019 ................................ Tabel 4.1 Rumusan Indikator Kinerja Utama Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 ........................................................................................... Tabel 4.2 Skenario Pendanaan Berdasarkan Kerangka RPJMN Tahun 20152019 ..................................................................................................... Tabel 4.3 Rincian Pendanaan Untuk Tiap Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 ..........................................................


iv

1-6 1-11 1-12 1-14 1-16 1-16 1-17 1-17 1-18 1-19 1-22 2-2 4-16 4-22 4-27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Gambar 1.2 Gambar 1.3 Gambar 1.4 Gambar 2.1 Gambar 3.1 Gambar 3.2 Gambar 3.3 Gambar 3.4 Gambar 3.5 Gambar 3.6

Prosentase Capaian Kinerja Keuangan Kementerian Perhubungan Menurut Unit Kerja Eselon I Tahun 2010-2014 .............................. Global Competitiveness Index Tahun 2014-2015 ........................... Distribusi Pergerakan Peti Kemas Dunia ......................................... Distribusi Pergerakan Peti Kemas Indonesia .................................. Sinkronisasi Sasaran RPJMN Tahun 2015-2019 dengan Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 ............................... Bagan Organisasi Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Perhubungan ……………………………………………………………………………… Struktur Organisasi Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Perhubungan ……………………………………………………………… Penguatan Koordinasi Transportasi Nasional ................................. Pengembangan Kelembagaan Multimoda dengan Skema Penempatan Pada Unit Kerja Eselon II Tahun 2015-2019 .............. Pembentukan Balai Dalam Mendukung Tupoksi Ditjen Perkeretaapian di Daerah ............................................................... Struktur Organisasi BPTJ .................................................................


v

1-20 1-23 1-25 1-25 2-7 3-35 3-36 3-37 3-38 3-39 3-42


vi


-1-

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 disusun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), yang merupakan dokumen perencanaan kementerian/ lembaga untuk periode 5 tahun. Renstra memuat sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang disusun dengan berpedomanan pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif. Periode perencanaan jangka menengah tahun 2015-2019 saat ini masuk dalam tahapan ke-3 dari rangkaian perencanaan jangka panjang 2005-2025. Rencana Strategis Kementerian Perhubungan disusun dengan memperhatikan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 dan menjadi rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah setiap unit kerja Eselon I serta menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan bidang transportasi. Dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2015-2019 mengacu dan berpedoman pada peraturan perundangan antara lain : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;


I-1

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019. Transportasi merupakan salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang yang berkembang sangat dinamis, disamping berperan dalam mendorong dan menunjang segala aspek kehidupan baik dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Pembangunan transportasi pada hakekatnya untuk mendukung tercapainya pembangunan nasional menuju terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanahkan dalam Undang Undang Dasar 1945. Pembangunan bidang transportasi menjadi bagian upaya mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong sebagaimana visi Presiden ke-7 (tujuh) Republik Indonesia. Perencanaan pembangunan bidang transportasi ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, daya saing nasional, serta meningkatkan kapasitas distribusi barang dan komoditas antar wilayah. Mencermati dinamika perkembangan yang terjadi, maka perencanaan pembangunan infrastruktur transportasi ke depan tetap memperhatikan lingkungan strategis yang terjadi, baik pada skala lokal, nasional maupun global. Tantangan pembangunan infrastruktur transportasi dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah bagaimana mewujudkan konektivitas nasional dalam upaya peningkatan kelancaran akses kepada masyarakat pengguna jasa transportasi termasuk pendistribusian barang sampai ke pelosok nusantara, sebagai upaya untuk mendorong pemerataan pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi yang merata serta mewujudkan pembangunan sektor unggulan, antara lain kemaritiman, kelautan, pariwisata dan industri. Indonesia yang memiliki keunggulan dan karakteristik baik dari segi wilayah maupun jumlah penduduk, dimana diperkirakan sesuai data dari Badan Pusat Statistik jumlah penduduk pada tahun 2019 akan mencapai sekitar 268 juta jiwa, dan lebih dari 60% tinggal di perkotaan. Sedangkan sesuai data yang ada diperkirakan lebih dari setengah penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, dimana Pulau Jawa masih menyumbangkan kontribusi pertumbuhan ekonomi terbesar dibandingkan pulaupulau lainnya. Upaya untuk mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar


I-2

Jawa dalam kerangka pemerataan pembangunan harus didorong melalui dukungan pembangunan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur transportasi yang merata, proses perencanaan pembangunan transportasi untuk lima tahun ke depan mempertimbangkan hasil evaluasi capaian pembangunan sebelumnya, kondisi sekarang, sasaran maupun target yang belum tercapai. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian target RPJMN dan Renstra sampai dengan tahun 2014, perlu digarisbawahi bahwa secara umum target output bisa tercapai, namun secara outcome masih perlu mendapat perhatian apakah dapat memberikan dampak yang besar kepada masyarakat maupun terhadap aspek keberlanjutan pembangunan.

1.1.1 CAPAIAN TARGET KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 20102014

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan transportasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam Renstra Kementerian Perhubungan 2010-2014 telah disusun Indikator Kinerja Utama/IKU untuk mengukur tingkat keberhasilan dari sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini hasil capaian kinerja dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 20102014: 1. Pada sasaran “Meningkatnya keselamatan, keamanan dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)” dengan capaian indikator kinerja utama, meliputi : a. Jumlah kejadian kecelakaan transportasi nasional yang disebabkan oleh faktor yang terkait dengan kewenangan Kementerian Perhubungan sampai dengan tahun 2014 terdapat kecelakaan sebesar 4.390 kejadian/tahun;


I-3

b. Jumlah gangguan keamanan pada sektor transportasi oleh faktor yang terkait dengan kewenangan Kementerian Perhubungan sampai dengan tahun 2014 terdapat 4 kejadian/tahun; c. Rata-rata persentase pencapaian On-Time Performance (OTP) sektor transportasi (selain Transportasi Darat) sampai dengan tahun 2014 tercapai 63,01%; d. Jumlah sarana transportasi yang sudah tersertifikasi sampai dengan tahun 2014 tercapai 13.434 unit; e. Jumlah prasarana transportasi yang sudah tersertifikasi sampai dengan tahun 2014 tercapai 355 unit; 2. Pada sasaran “Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah” dengan indikator kinerja utama yang menjadi ukuran kinerja pembangunan Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014, yaitu Jumlah lintas pelayanan angkutan perintis dan subsidi dengan capaian sampai dengan tahun 2014 sebesar 712 lintas; 3. Pada sasaran “Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi” dengan beberapa indikator kinerja utama Kementerian Perhubungan yang menjadi ukuran kinerja, meliputi : a. Kontribusi sektor transportasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dengan capaian kinerja sampai dengan tahun 2014 sebesar 3,6%; b. Total produksi angkutan penumpang dengan capaian kinerja sampai dengan tahun 2014 sebesar 1.107.480.320 penumpang/tahun; c. Total produksi angkutan barang dengan capaian kinerja sampai dengan tahun 2014 sebesar 511.806.011 ton/tahun; 4. Pada sasaran “Meningkatkan peran Pemda, BUMN, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi sebagai upaya meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan transportasi” dengan indikator kinerja utama Jumlah infrastruktur transportasi yang siap ditawarkan melalui Kerjasama Pemerintah Swasta dengan realisasi sampai dengan tahun 2014 sejumlah 1 proyek; 5. Pada sasaran “Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi” dengan beberapa indikator kinerja utama, meliputi : a. Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi dengan capaian Nilai AKIP Kementerian Perhubungan pada tahun 2014 sebesar B; b. Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan dengan predikat pada tahun 2014 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);


I-4

c. Nilai aset negara yang berhasil diinventarisasi sesuai kaidah pengelolaan BMN dengan capaian sampai dengan tahun 2014 sebesar 147,4 Trilliun; d. Jumlah SDM operator prasarana dan sarana transportasi yang telah memiliki sertifikat dengan capaian sampai dengan tahun 2014 sebanyak 76.961 Orang; e. Jumlah SDM fungsional teknis Kementerian Perhubungan dengan capaian sampai dengan Tahun 2014 sebanyak 1.938 orang; f. Jumlah lulusan diklat SDM Transportasi Darat, Perkeretaapian, Laut, Udara dan Aparatur yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan dengan capaian sampai dengan tahun 2014 sebanyak 298.594 orang; g. Jumlah peraturan perundang-undangan di sektor transportasi yang ditetapkan dengan capaian sampai dengan tahun 2014 sebanyak 621 peraturan; 6. Pada sasaran “Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim” dengan beberapa indikator kinerja utama, meliputi : a. Jumlah konsumsi energi tak terbarukan dari sektor transportasi nasional dengan realisasi pada tahun 2014 sebesar 4.229.390 juta liter/tahun; b. Jumlah emisi gas buang dari sektor transportasi nasional pada tahun 2014 sebesar 252.134 juta ton/tahun; c. Jumlah penerapan teknologi ramah lingkungan pada sarana dan prasarana transportasi dengan realisasi pada tahun 2014 sejumlah 3.906 lokasi (unit); d. Jumlah lokasi simpul transportasi yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan dengan realisasi pada tahun 2014 sebanyak 90 lokasi; Hasil capaian indikator kinerja sasaran pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014 sebagaimana tabel berikut ini.


I-5

Tabel 1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014

No 1

Sasaran Kementerian Perhubungan Meningkatnya keselamatan, keamanan dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Uraian Indikator Kinerja Utama

Satuan

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

1)

Jumlah kejadian kecelakaan transportasi nasional yang disebabkan oleh faktor yang terkait dengan kewenangan Kementerian Perhubungan

kejadian/ tahun

5.356

5.488

5.359

4.965

4.390

2)

Jumlah gangguan keamanan pada sektor transportasi oleh faktor yang terkait dengan kewenangan Kementerian Perhubungan

kejadian/ tahun

10

9

6

7

4

3)

Rata-rata Prosentase pencapaian On-Time Performance (OTP) sektor transportasi (selain Transportasi Darat)

%

54,84

56,66

72,24

66,98

63,01

4)

Jumlah sarana transportasi yang sudah tersertifikasi

unit

2.129

9.324

13.619

13.127

13.434

5)

Jumlah prasarana transportasi yang sudah tersertifikasi

unit

0

25

13

345

355


1-6

No

Sasaran Kementerian Perhubungan


Satuan

2

Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengemb. konektivitas antar wilayah

6)

Jumlah lintas pelayanan angkutan perintis dan subsidi

lintas

3

Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi

7)

Kontribusi sektor transportasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional

%

8)

Total produksi angkutan penumpang

9)

Total produksi angkutan barang

Meningkatkan peran Pemda, BUMN, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi sebagai upaya

10) Jumlah infrastruktur transportasi yang siap ditawarkan melalui Kerjasama Pemerintah Swasta

4

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

494

561

583

639

712

-

-

1.15

1.17

3.6

penumpang/ 760.685.901 774.134.177 830.785.753 1.038.054.913 1.107.480.320 tahun ton/tahun

Jumlah proyek yang siap ditawarkan melalui skema KPS

329.819.146 337.758.783 374.726.641

-

-

3

461.146.776

511.806.011

2

1


1-7

No

5

Sasaran Kementerian Perhubungan


meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan transportasi Peningkatan kualitas 11) Nilai AKIP Kementerian SDM dan Perhubungan melanjutkan 12) Opini BPK atas laporan restrukturisasi keuangan Kementerian kelembagaan dan Perhubungan reformasi regulasi 13) Nilai aset negara yang berhasil diinventarisasi sesuai kaidah pengelolaan BMN 14) Jumlah SDM operator prasarana dan sarana transportasi yang telah memiliki sertifikat 15) Jumlah SDM fungsional teknis Kementerian Perhubungan 16) Jumlah lulusan diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/ kelulusan 17) Jumlah peraturan perundangundangan di sektor transportasi yang ditetapkan

Satuan

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

nilai

CC

CC

B

B

B

Opini

WDP

WDP

WDP

WDP

WTP

Rp Triliun

77,9

137,7

162,7

147,4

147,4

Orang

50.499

50.649

58.175

60.046

76.961

Orang

558

1.099

3.637

6.181

1.938

Orang

142.386

140.246

162.364

201.838

298.594

Peraturan

95

74

65

200

621


1-8

No 6

Sasaran Kementerian Perhubungan Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim


Satuan

Tahun 2010

Tahun 2011 3.379.507

Tahun 2012 3.758.484

Tahun 2013 4.201.000

Tahun 2014

18) Jumlah konsumsi energi tak terbarukan dari sektor transportasi nasional

juta liter/tahun

-

4.229.390

19) Jumlah emisi gas buang dari sektor transportasi nasional

juta ton/th

-

-

88.691

94.500

252.134

20) Jumlah penerapan teknologi ramah lingkungan pada sarana dan prasarana transportasi 21) Jumlah lokasi simpul transportasi yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan

lokasi (unit)

333

1076

2.946

2.564

3.906

lokasi

18

19

53

48

90

Sumber: LAKIP Kementerian Perhubungan, Tahun 2010-2014


1-9

Di dalam pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perhubungan Tahun 20102014 terdapat beberapa permasalahan terkait sistem pengumpulan data kinerja yang terpadu dan kontiniu, belum tersedianya data secara lengkap, karakteristik kinerja pada masing-masing Direktorat Jenderal (darat, perkeretaapian, laut, dan udara) yang berbeda sehingga menjadi faktor kesulitan tersendiri dalam mengukur kinerja pada level kementerian. Terdapat persepsi indikator kinerja yang belum seragam sehingga berdampak pada data yang disediakan mengikuti persepsi yang berkembang. Dalam pola penyusunan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014 belum memperhatikan ketersediaan data (baseline) dan belum disusun tata cara perhitungan pencapaian indikator dalam bentuk formula atau meta indikator. Berdasarkan pada kondisi tersebut di atas, perlu penguatan sistem manajemen kinerja di Kementerian Perhubungan, terutama yang berkaitan dengan (1) sistem pengukuran, pengumpulan, dan pelaporan data kinerja melalui penetapan metode dan prosedurnya; (2) pemanfaatan data kinerja sebagai alat evaluasi kemajuan pelaksanaan pembangunan bidang perhubungan; serta (3) penilaian publik terhadap capaian kinerja, sehingga kebijakan yang ditempuh lebih adaptive dalam merespon keinginan publik.

1.1.2 CAPAIAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2010-2014 Capaian pembangunan perhubungan selama tahun 2010-2014 yang merupakan penjabaran Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014, meliputi pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat, perkeretaapian, transportasi laut, transportasi udara, pengembangan sumber daya manusia, penyusunan peraturan perundang-undangan dan ketatalaksanaan, dengan hasil capaian sebagai berikut : 1.1.2.1 Capaian Pembangunan Sarana dan Prasarana A. Transportasi Darat Dalam rangka peningkatan keselamatan, pelayanan dan peningkatan kapasitas serta aksesibilitas transportasi darat telah dilakukan kegiatan pembangunan rambu lalu lintas, marka jalan, guard rail di jalan nasional, kampanye keselamatan jalan dalam rangka mendukung Dekade Aksi Keselamatan Jalan sesuai program Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011-2035, pembangunan terminal bus, pengembangan transportasi massal berbasis bus melalui pengembangan Bus Rapid Transit di kota-kota besar, pembangunan/rehabilitasi dermaga sungai, danau dan penyeberangan, dengan capaian pembangunan transportasi darat selama tahun 2010-2014, meliputi penyelesaian pembangunan terminal sebanyak 15 lokasi, rehabilitasi pada 8 terminal, penyelesaian pembangunan Area Traffic Control System (ATCS) sebanyak 4 unit, penyelesaian pembangunan jembatan timbang sebanyak 8 unit, penyelesaian rehabilitasi jembatan timbang 4 unit, pembangunan dermaga penyeberangan 70 dermaga (selesai), 162 dermaga lanjutan dan pembangunan baru sebayak 62 dermaga penyeberangan, pembangunan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

1 - 10

prasarana dermaga sungai sebanyak 44 dermaga (selesai), pembangunan 20 dermaga lanjutan dan pembangunan 36 dermaga sungai baru, penyelesaian pembangunan prasarana dermaga danau di 9 lokasi, lanjutan pembangunan dermaga di 2 lokasi dan 10 pembangunan dermaga danau baru, pembangunan kapal penyeberangan sebanyak 57 kapal, pembangunan kapal perintis sebanyak 39 kapal, penyediaan sarana bantu navigasi pelayaran sebanyak 99 unit. Rincian pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat sebagaimana tabel berikut. Tabel 1.2 Capaian Pembangunan Transportasi Darat Tahun 2010-2014 Pencapaian Per Tahun No

Kegiatan

Satuan

2010

2011

2012

2013

2014

Jumlah

1

Pembangunan Terminal yang selesai

terminal

2

1

6

2

4

15

2

Peningkatan/Rehabilitasi Terminal yang selesai

terminal

1

2

2

2

1

8

3

Pembangunan Area Traffic Control System (ATCS) yang sudah terselesaikan

unit

1

0

1

2

-

4

4

Pembangunan jembatan timbang yang selesai

unit

0

3

2

3

0

8

5

Peningkatan/Rehabilitasi jembatan timbang yang selesai

unit

0

0

2

0

2

4

6

Pembangunan Bus Rapid Transit (BRT)

unit

40

21

0

30

258

349

7

Pembangunan dermaga penyeberangan (selesai)

dermaga

15

14

9

14

18

70

- Lanjutan

dermaga

35

37

20

37

33

162

- Baru

dermaga

8

15

19

10

10

62

Pembangunan dermaga sungai (selesai)

dermaga

8

3

6

13

14

44

- Lanjutan

dermaga

7

2

6

5

-

20

- Baru

dermaga

1

12

10

7

6

36

Pembangunan dermaga danau (selesai)

dermaga

1

3

0

5

0

9

- Lanjutan

dermaga

1

-

-

1

-

2

- Baru

dermaga

-

2

3

3

2

10

kapal

14

9

17

8

9

57

8

9

10

Pembangunan Kapal penyeberangan


1 - 11

Pencapaian Per Tahun No

Kegiatan

Satuan

2010

2011

2012

2013

2014

Jumlah

11

Pembangunan kapal perintis

kapal

6

6

17

4

6

39

12

Penyediaan sarana bantu navigasi pelayaran

unit

4

28

23

26

18

99

13

Pelayanan angkutan bus perintis

Trayek

142

157

169

185

205

-

14

Pelayanan angkutan perintis SDP

Lintas

91

117

135

169

178

-

Sumber: Ditjen Perhubungan Darat, 2015

B. Transportasi Perkeretaapian Dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan, pelayanan dan peningkatan kapasitas perketaapian selama tahun 20102014 telah dilakukan pembangunan perkeretaapian antara lain meliputi pembangunan jalur KA baru termasuk pembangunan jalur ganda sepanjang 922 Km’sp, panjang jalur kereta api yang ditingkatkan kondisinya/keandalannya termasuk reaktivasi sepanjang 923 Km’sp, peningkatan/rehabilitasi jalur kereta api guna meningkatkan kondisi/keandalannya sepanjang 73 Km’sp, pengadaan rel sepanjang 1.296 Km’sp, pengadaan wesel sejumlah 645 unit, jembatan KA yang ditingkatkan/direhabilitasi dan dibangun pada sebanyak 501 unit, peningkatan persinyalan dan telekomunikasi sebanyak 206 paket, peningkatan/pembangunan pelistrikan sejumlah 50 paket, pembangunan/rehabilitasi bangunan operasional/stasiun sebanyak 80 paket, pengadaan peralatan/fasilitas prasarana perkeretaapian sebanyak 38 paket, peningkatan fasilitas pintu perlintasan sebidang sebanyak 17 unit, pengadaan peralatan/fasilitas keselamatan perkeretaapian sejumlah 59 paket, kereta ekonomi yang dibangun sebanyak 82 unit, pengadaan lokomotif, KRDI, KRDE, KRL, Tram, Railbus, Sarana Kerja sebanyak 107 unit dan modifikasi sarana kereta api sebanyak 49 unit pelayanan angkutan KA perintis sebanyak 1 lintas. Rincian pembangunan perekeretaapian setiap tahunnya sebagaimana pada tabel berikut ini. Tabel 1.3 Capaian Pembangunan Transportasi Perkeretaapian Tahun 2010-2014 Pencapaian Per Tahun No 1

Kegiatan Panjang km jalur KA baru yang dibangun termasuk jalur ganda

Satuan Km'sp

2010

2011

2012

2013

2014

81

135

103

497

106


Jumlah 922

1 - 12


Kegiatan

Satuan

2010

2011

2012

2013

2014

Jumlah

2

Panjang km jalur KA yang ditingkatkan kondisinya/ keandalannya termasuk reaktivasi

Km'sp

297

140

79

75

332

923

3

Panjang km jalur KA yang direhabilitasi

Km'sp

11

4

20

-

38

73

4

Jumlah km'sp pengadaan rel

Km'sp

168

100

550

155

323

1.296

5

Jumlah unit pengadaan wesel

Unit

163

20

232

420

10

645

6

Jumlah unit jembatan KA yang ditingkatkan/ direhabilitasi dan dibangun

Unit

89

70

140

123

79

501

7

Jumlah paket pekerjaan peningkatan persinyalan dan telekomunikasi

Paket

27

26

69

65

19

206

8

Jumlah paket pekerjaan peningkatan/pembangunan pelistrikan

Paket

10

9

14

13

4

50

9

Jumlah paket pembangunan/rehabilitasi bangunan operasional/stasiun

Paket

11

12

9

10

38

80

10

Jumlah paket pengadaan peralatan/fasilitas prasarana perkeretaapian

Paket

10

7

8

5

8

38

11

Jumlah unit peningkatan fasilitas pintu perlintasan sebidang

Unit

5

4

4

-

4

17

12

Jumlah paket pengadaan peralatan/fasilitas keselamatan perkeretaapian

Paket

1

21

25

10

2

59

13

Jumlah paket pengadaan peralatan/fasilitas sarana perkeretaapian

Paket

1

6

17

6

5

35

14

Jumlah kereta ekonomi yang dibangun

Unit

16

11

55

-

-

82

15

Jumlah unit pengadaan lokomotif, KRDI, KRDE, KRL, Tram, Railbus, sarana kerja

Unit

3

61

20

11

12

107

16

Jumlah unit modifikasi sarana KA

Unit

-

33

-

3

-

36


1 - 13


Kegiatan

Satuan

17

Pelayanan angkutan perintis

Lintas

2010

2011

2012

2013

2014

-

-

-

-

1

Jumlah 1

Sumber : Ditjen Perkeretaapian, 2015

C. Transportasi Laut Capaian pembangunan transportasi laut dikelompokkan menjadi 3 (tiga) komponen, yaitu bidang angkutan laut, bidang kepelabuhan, bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, dengan capaian pembangunan selama tahun 2010-2014 sebagai berikut : 1. Pembangunan kapal perintis sebanyak 54 Kapal dalam rangka meningkatkan aksesibilitas khususnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI). 2. Pembangunan/Pengembangan fasilitas pelabuhan laut sebanyak 289 paket meliputi pembangunan/pengembangan fasilitas pelabuhan pada sisi perairan dan sisi daratan serta pemeliharaan alur pelayaran untuk meningkatkan kapasitas pelayanan transportasi laut dalam rangka mendukung pertumbuhan kawasan. 3. Pembangunan bidang keselamatan dan keamanan pelayaran dilakukan untuk memenuhi tingkat kecukupan dan kehandalan sarana dan prasarana transportasi laut dalam rangka peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran meliputi: Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) sebanyak 2.269 unit, menara suar sebanyak 282 unit, rambu suar sebanyak 1.339 unit, tanda siang sebanyak 135 unit, anak pelampung sebanyak 38 unit, pelampung suar sebanyak 415 unit, stasiun vessel traffic services (VTS) sebanyak 34 unit, kapal patroli KPLP sebanyak 315 unit, dan pelayanan angkutan laut perintis untuk 84 trayek. Rincian pembangunan sarana dan prasarana transportasi laut tahun 2010-2014, sebagaimana tabel berikut. Tabel 1.4 Capaian Pembangunan Transportasi Laut Tahun 2010-2014 Pencapaian No

Kegiatan

Satuan

1

Pembangunan kapal perintis

2

Pembangunan fasilitas pelabuhan laut

3

Pembangunan Sarana Navigasi Pelayaran (SBNP)

4

Pembangunan menara suar

Bantu

2010

2011

2012

2013

2014

unit

23

25

32

36

64

paket

156

262

386

379

289

unit

2.069

2.124

2.142

2.188

2.269

unit

277

278

279

281

282


1 - 14

Pencapaian No

Kegiatan

Satuan

2010

2011

2012

2013

2014

5

Pembangunan rambu suar

unit

1.263

1.284

1.313

1.332

1.399

6

Tanda siang (Day Mark)

unit

125

149

138

140

135

7

Anak pelampung (Unlighted Buoy)

unit

49

50

40

36

38

8

Pembangunan pelampung suar

unit

355

363

372

399

415

9

unit

8

10

15

33

34

10

Pembangunan stasiun Vessel Traffic Services (VTS) Pembangunan kapal patroli KPLP

unit

195

233

261

292

315

11

Pelayanan angkutan laut perintis

trayek

60

67

80

80

84

Sumber : Ditjen Perhubungan Laut, 2015

D. Transportasi Udara Capaian pembangunan transportasi udara selama tahun 2010-2014 antara lain meliputi : 1. Pengembangan/rehabilitasi prasarana bandar udara antara lain perpanjangan landas pacu, perluasan apron, pelebaran taxiway, pelapisan/peningkatan daya dukung landas pacu, apron, taxiway, pengadaan dan pemasangan peralatan bantu pendaratan, pemenuhan catu daya bandar udara, pemagaran area bandar udara pada tahun 2010 sebanyak 80 bandar udara, sedangkan tahun 2014 sebanyak 140 bandar udara; 2. Untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah dan meningkatan perekonomian daerah selama tahun 2010-2014 telah dibangun 28 bandar udara baru; 3. Untuk memenuhi tingkat kecukupan dan kehandalan navigasi penerbangan telah dibangun dan direhabilitasi fasilitas navigasi penerbangan antara lain meliputi peralatan ILS, DVOR, DME, Radar, NDB sebanyak 365 paket pada tahun 2010, sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 409 paket fasilitas navigasi dibangun dan direhabilitasi; 4. Untuk meningkatkan keamanan penerbangan, selama tahun 2010-2014 telah dilakukan pengadaan dan pemasangan peralatan keamanan penerbangan antara lain peralatan X-Ray Cabin, X-Ray Bagasi dan X-Ray Cargo serta peralatan CCTV sebanyak 102 paket pada tahun 2010, sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 224 paket; 5. Dalam rangka memenuhi tingkat kecukupan dan kehandalan peralatan penanggulangan dan pertolongan pada kecelakaan penerbangan, dilakukan melalui pengadaan dan rehabilitasi kendaraan PKP-PK sebanyak 24 paket pada tahun 2010 sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 88 paket; 6. Pelayanan angkutan udara perintis tahun 2010 sebanyak 118 rute dan tahun 2014 sebanyak 164 rute. Rincian capaian kegiatan pembangunan transportasi udara sebagaimana tabel berikut: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

1 - 15

Tabel 1.5 Capaian Pembangunan Transportasi Udara Tahun 2010-2014 No

Kegiatan

Satuan

1

Bandara dikembangkan/direhabilitasi

2

Bandara baru yang dibangun

3

Pencapaian 2010

2011

2012

2013

2014

Bandara

80

148

146

140

140

Bandara

14

5

3

4

2

Fasilitas Navigasi yang dibangun dan direhabilitasi

Paket

365

385

388

409

0

4

Fasilitas Keamanan yang dibangun dan direhabilitasi

Paket

102

180

112

622

224

5

Fasilitas Pelayanan darurat (PK-PPK)

Paket

24

7

7

95

88

6

Pelayanan angkutan perintis

Rute

118

130

130

138

164

Sumber : Ditjen Perhubungan Udara, 2015 Keterangan : Fasilitas navigasi yang dibangun dan direhabilitasi adalah termasuk fasilitas penunjang navigasi penerbangan. Khusus untuk : 1. Fasilitas navigasi tahun 2011 dan fasilitas keamanan tahun 2011 serta 2. Fasilitas PKP-PK, data dari tahun 2010-2011 berasal dari Memorandum Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tahun 2010-2014

1.1.2.2 Capaian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dalam kurun waktu 2010-2014 Kementerian Perhubungan, telah menyelesaikan berbagai peraturan perundang-undangan yang berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan/Keputusan Menteri sebagai amanat dari 4 (empat) Undang-undang di bidang transportasi, yaitu UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan dan Keputusan Menteri Perhubungan yang disusun dalam rangka kebutuhan organisasi dan menunjang operasional kegiatan Kementerian Perhubungan. Rincian capaian penyusunan peraturan perundangundangan sebagaimana tabel berikut. Tabel 1.6 Capaian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2010-2014 Pencapaian

Capaian Jumlah peraturan perundangundangan di sektor transportasi yang ditetapkan, dalam bentuk: 1. Peraturan Pemerintah 2. Peraturan Presiden 3. Peraturan Menteri Perhubungan 4. Keputusan Menteri Perhubungan

2010

2011

2012

2013

2014

3 86 525

4 78 1.030

5 1 49 1.097

2 74 1.389

4 25 709

Jumlah

18 1 312 4.750

Sumber : Biro Hukum dan KSLN, 2015 Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

1 - 16

1.1.2.3 Capaian Kinerja Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan ditujukan untuk mewujudkan struktur organisasi yang terbebas dari tumpang tindih pelaksanaan tugas, fungsi maupun kewenangan di dalam organisasi maupun antar instansi pemerintah, serta terwujudnya organisasi pemerintah yang berorientasi pada hasil atau outcome secara efektif dan efisien. Hasil capaian penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan berupa penerbitan Peraturan Menteri Perhubungan sebagaimana tabel berikut. Tabel 1.7 Capaian Kinerja Kelembagaan dan Ketatalaksanaan No

Tahun

Jumlah Penataan (Berupa Permenhub)

1

2010

6

2

2011

8

3

2012

7

4

2013

5

5

2014

7

Sumber : Biro Kepegawaian dan Organisasi, 2015

1.1.2.4 Capaian Kinerja Pengembangan Sumberdaya Manusia Jumlah pegawai Kementerian Perhubungan pada tahun 2014 sebanyak 29.994 orang, dengan komposisi pegawai terdiri dari Sekretariat Jenderal sebanyak 876 orang, Inspektorat Jenderal sebanyak 263 orang, Ditjen Perhubungan Darat sebanyak 736 orang, Ditjen Perkeretaapian sebanyak 574 orang, Ditjen Perhubungan Laut sebanyak 15.745 orang, Ditjen Perhubungan Udara sebanyak 8.622 orang, Badan Pengembangan SDM Perhubungan sebanyak 2.928 orang, dan Badan Litbang sebanyak 250 orang. Tabel 1.8 Komposisi Sumberdaya Manusia Kementerian Perhubungan 2010-2014

No

Jumlah SDM (orang)

Unit Kerja 2010

2011

2012

2013

2014

1

Sekretariat Jenderal

1.045

983

941

897

876

2

Inspektorat Jenderal

284

276

271

261

263

3

Ditjen Perhubungan Darat

713

668

645

649

736

4

Ditjen Perkeretaapian

582

577

565

574

574

5

Ditjen Perhubungan Laut

18.520

17.375

16.856

15.782

15.745

6

Ditjen Perhubungan Udara

9.329

8.945

8.687

8.437

8.622

7

BPSDM Perhubungan

3.170

3.059

2.993

2.917

2.928

8

Badan Litbang Perhubungan

292

276

276

249

250

33.935

32.159

31.234

29.766

29.994

Jumlah Sumber : BPSDMP, 2015


1 - 17

Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM transportasi, meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM serta tenaga pendidik selama tahun 2010-2014 telah dilakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan berupa diklat pembentukan, diklat penjenjangan dan diklat ketrampilan khusus kepada peserta diklat yang berasal dari masyarakat maupun aparatur perhubungan, dengan capaian kinerja sebagaimana tabel berikut. Tabel 1.9 Peserta Diklat BPSDMP Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014 No 1

Jumlah Peserta

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

3.236

5.023

6.702

6.999

4.027

a. Pendidikan Pembentukan

839

1.023

1.247

1.324

1.324

b. Pendidikan Penjenjangan

56

39

41

17

17

2.060

3.378

5.181

5.166

2.686

281

583

233

492

0

135.350 130.001 153.604 188.532

94.100

SDM Perhubungan Darat

c.

Pelatihan Teknis (Short Course)

d. Pelatihan Lainnya 2

SDM Perhubungan Laut a. Pendidikan Pembentukan b. Pelatihan Penjenjangan c.

3

Pelatihan Ketrampilan Khusus Pelaut (PKKP)/Pelatihan Teknis (Short Course)

6.953

8.978

9.202

7.918

14.517

17.595

20.169

20.484

3.912

115.030 104.168 122.797 154.759

82.270

d. Pelatihan Lainnya

1.019

1.285

1.660

4.087

0

SDM Perhubungan Udara

3.696

5.491

7.705

10.601

4.133

a. Pendidikan Pembentukan

1.667

2.338

2.602

2.699

1.707

b. Pendidikan Penjenjangan

229

288

200

118

0

1.526

2.497

4.514

6.235

2.426

274

368

389

1.549

0

c.

Pelatihan Teknis (Short Course)

d. Pelatihan Lainnya 4

4.784

PPSDM Aparatur Perhubungan dan Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan a. Pelatihan Prajabatan b. Pelatihan Struktural/Kepemimpinan c.

Pelatihan Fungsional

d. Pelatihan Teknis Manajerial

5.888

8.779

7.782

8.858

6.461

2.570

4.774

0

91

737

205

336

476

488

320

20

40

156

145

210

379

479

2.495

2.709

1.439


1 - 18

No

Jumlah Peserta

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

e. Pelatihan Lainnya

140

0

0

0

0

f.

111

300

298

323

323

2.463

2.850

4.357

5.102

3.432

Rintisan Gelar S2/S3

g. Pelatihan Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Jumlah

148.170 149.294 175.793 214.990 108.721

Sumber : BPSDMP, 2015

1.1.3 REALISASI KINERJA KEUANGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2010-2014 Alokasi anggaran Kementerian Perhubungan selama tahun 2010-2014 terus mengalami peningkatan. Namun dari alokasi anggaran yang ada, realisasi penyerapan anggaran masih relatif kecil. Berdasarkan evaluasi terhadap realisasi keuangan Kementerian Perhubungan pada tahun anggaran 2010-2014 dapat diidentifikasi target dan capaian keuangan yang menunjukkan angka fluktuatif, dimana terjadi beberapa perubahan fluktuatif dari masingmasing direktorat. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 1.10

No

Perkembangan Alokasi Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014 Pagu Alokasi Anggaran (Dalam Juta Rupiah)

Unit Kerja 2010

1 2 3

4 5

6

7 8

Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal Ditjen Perhubungan Darat Ditjen Perkeretaapian Ditjen Perhubungan Laut Ditjen Perhubungan Udara BPSDM Perhubungan Badan Litbang Perhubungan Jumlah

2011

2012

2013

2014

322.940,2

408.031,6

462.851,5

1.019.145,2

1.450.724,7

71.001,7

67.721,2

69.099,0

85.751,7

79.618,8

1.838.442,6

2.095.941,0

2.859.805,2

3.013.165,2

3.619.419,9

3.916.862,3

4.727.369,1

9.252.127,7

9.372.585,7

11.907.537,4

4.623.016,0

7.758.927,5

11.562.984,5

11.622.244,9

9.619.922,8

4.462.999,9

5.360.813,8

6.898.259,8

7.568.474,1

7.505.786,1

2.572.463,3

2.753.427,8

2.611.975,2

3.023.619,9

2.867.346,8

87.828,6

136.568,9

194.878,7

221.298,0

205.717,7

17.895.554,9

23.318.055,9

33.899.548,2

35.926.284,7

37.256.101,2


1 - 19

Dalam melaksanakan pembangunan sektor transportasi, tidak seluruh anggaran yang dialokasikan dapat terserap, yang berakibat hilangnya manfaat belanja. Rata rata penyerapan anggaran rendah di awal tahun, karena unit kerja berhati-hati ketika melakukan pengeluaran anggarannya, sehingga terkesan lambat dan tidak optimal dalam memanfaatkan waktu. Selain itu, adanya pemblokiran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan juga mengakibatkan penundaan penyerapan anggaran, dimana hal ini menjadi bahan evaluasi oleh Kementerian Perhubungan. Besarnya prosentase penyerapan anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014 seperti gambar berikut:

Gambar 1.1

Prosentase Capaian Kinerja Keuangan Kementerian Perhubungan Menurut Unit Kerja Eselon I Tahun 2010-2014

Fluktuasi realisasi capaian keuangan tahun 2010-2014 tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa target capaian keuangan yang masih di bawah 80% sampai dengan akhir tahun 2014, yaitu pada Unit Kerja Ditjen Perkeretaapian sebesar 53,26% dan Badan Litbang Perhubungan sebesar 79,34%. Sedangkan unit kerja yang melakukan penyerapan anggaran terbesar pada tahun 2014 adalah Ditjen Perhubungan Udara sebesar 91,14%.


1 - 20

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN 1.2.1 LINGKUNGAN STRATEGIS 1.2.1.1 Lingkungan Strategis Global A. Transformasi Perekonomian Global Transformasi perekonomian global ditandai dengan adanya pergeseran pendulum perekonomian dunia (global shifting) ke Asia. Asian Development Bank1 memproyeksi atas skema peralihan perekonomian dunia ke Asia, dimana pada tahun 2050 perekonomian Asia diproyeksikan akan bangkit mencapai 52% dari perekonomian dunia dan Indonesia bersama lima Negara Asia lainnya akan menyumbang sekitar 91% (China, India, Singapura, Thailand, Korea, dan Jepang) dari perekonomian Asia pada tahun 2010-2050. Kebangkitan ekonomi Asia ini membawa dua konsekuensi bagi Indonesia. Di satu sisi akan terjadi persaingan yang sangat ketat di antara bangsa-bangsa di Asia untuk memperebutkan sumberdaya ekonomi. Di sisi lain membuka peluang yang sangat besar bagi Indonesia untuk segera tampil berada di barisan depan dari negara-negara maju dan modern Asia dengan proyeksi pendapatan per kapita jauh di atas USD 14.000. Aspek ekonomi dalam mendukung transportasi nasional perlu menjadi perhatian terlebih sejarah Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi yang menenggelamkan perekonomian nasional tahun 1997. Ekonomi mengalami kontraksi sampai dengan minus 14% dan mengakibatkan dampak yang sangat buruk bagi sektor-sektor ekonomi dan infrastruktur. Pada tahun 1999 sampai 2003 ekonomi mulai tumbuh positif walaupun lebih banyak ditopang oleh konsumsi dibanding investasi dan ekspor. Bahkan pada tahun 2003 ekonomi hampir sepenuhnya ditopang oleh konsumsi, baik konsumsi pemerintah maupun masyarakat . Sejak 2004 ekonomi terus tumbuh pada kisaran sekitar 5%-6,3%, juga kebanyakan masih ditopang oleh konsumsi dan investasi belanja barang dan modal pemerintah. Ekonomi menurun ke angka sekitar 4,5% di tahun 2008-2009 akibat krisis global, namun meningkat kembali ke kisaran 6,3% sejak 2010 sampai semester pertama 2013. Di semester kedua 2013, ekonomi mengalami penurunan ke skala 5,5-5,9% akibat menurunnya nilai mata uang rupiah terhadap dolar (Rp.12.700 per US dolar di penghujung tahun 2013) dan defisit transaksi berjalan. Perekonomian Indonesia menghadapi tantangan sejalan dengan menguatnya tekanan inflasi, melebarnya defisit neraca berjalan, dan depresiasi rupiah. Pertumbuhan produksi domestik bruto (PDB) turun menjadi 5,9% pada periode Januari-Juni. Pertumbuhan investasi melemah, sedangkan konsumsi swasta tetap kuat. Meskipun laju pertumbuhan ekonomi melambat, Indonesia tetap mampu menciptakan 1,2 juta lapangan pekerjaan baru, dan jumlah ini lebih banyak dari jumlah angkatan kerja baru. Inflasi melonjak menjadi 8,8% year-on-year Tahun 2014, setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar pada bulan Juni untuk mengurangi biaya subsidi. Harga beberapa bahan pokok juga meningkat, yang diakibatkan oleh pembatasan impor. Pasar ekspor yang lemah dan menurunnya harga komoditas ekspor memangkas nilai ekspor menjadi 5,2% pada tengah tahun pertama. Sebagai akibatnya, necara berjalan mengalami defisit sebesar $15,7 milyar, atau 3,5% dari PDB.

1

Asian Development Bank (ADB). Asian Development Outlook 2013 Update.


1 - 21

B. Daya Saing Global Adanya pergeseran perekonomian dunia membawa konsekuensi bagi adanya persaingan ketat dalam memperebutkan hegemoni ekonomi dunia, semua itu mengarah pada perlunya peningkatan daya saing Indonesia dalam kancah global. Sebagaimana diketahui bahwa World Economic Forum (WEF) dalam Global Competitiveness Report edisi 2014-2015, menempatkan Global Competitiveness Index (GCI) Indonesia pada peringkat 34 dunia dari 144 negara (di bawah Singapura, Malaysia, Brunei, Darussalam, dan Thailand) dengan skor 4,6 (skala 7). Salah satu penyebab belum maksimalnya daya saing Indonesia adalah kualitas infrastruktur, dimana WEF memberikan skor 4,2 (skala 7) di peringkat 72 dari 144 negara. Tabel 1.10 berikut memperlihatkan peringkat kualitas infrastruktur Indonesia, termasuk transportasi dari tahun 2010 sampai 2014. Dalam tabel terlihat bahwa Indonesia mengalami fluktuasi peringkat kualitas infrastruktur yang bersaing dengan negara lain. Pada tahun 2010 Indonesia berada pada peringkat 90 dari 139 negara, meningkat menjadi peringkat 82 dari 142 negara pada tahun 2011 dengan nilai 3,9 (skala 7). Sedangkan pada tahun 2012 hingga tahun 2014 kualitas infrastruktur Indonesia secara keseluruhan mengalami peningkatan, yaitu nilai 3,7 (skala 7) dengan peringkat ke-92 dari 144 negara di tahun 2012, menjadi nilai 4,0 (skala 7) dengan peringkat ke-82 dari 148 negara di tahun 2013, dan meningkat lagi pada tahun 2014 menjadi nilai 4,2 (skala 7) dengan peringkat ke-72 dari 144 negara. Tabel 1.11 Indikator Infrastruktur

Daya Saing Global Pada Infrastruktur Transportasi

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Peringkat/ Peringkat/ Peringkat/ Peringkat/ Peringkat/ Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai 139 negara 142 negara 144 negara 148 negara 144 negara

Kualitas Infrastruktur NA 90 3,9 82 3,7 keseluruhan Kualitas Jalan NA 84 3,5 83 3,4 Kualitas Infrastruktur NA 56 3,1 52 3,2 Kereta Api Kualitas Infrastruktur NA 96 3,6 103 3,6 Pelabuhan Kualitas Infrastruktur NA 69 4,4 80 4,2 transportasi udara Sumber : The Global Competitiveness Report, WEF 2010-2014

92

4,0

82

4,2

72

90

3,7

78

3,9

72

51

3,5

44

3,7

41

104

3,9

89

4,0

77

89

4,5

68

4,5

64


1 - 22

Gambar 1.2

Global Competitiveness Index Tahun 2014-2015

Sumber : The Global Competitiveness Report, WEF 2014-2015

Sepanjang tahun 2014 ini pun infrastruktur Indonesia masih tetap memegang posisi sebagai salah satu dari lima faktor besar yang menghambat investasi dan bisnis ekonomi. Mengingat infrastruktur masuk dalam salah satu pilar yang utama dalam peningkatan daya saing global, sehingga diperlukan perubahan besar dalam membangun infrastruktur Indonesia ke depan, khususnya dalam Renstra Kementerian Perhubungan 2015-2019. C. Kerjasama Ekonomi Global dan Regional Pertimbangan terhadap lingkungan strategis global dalam hal ini dilakukan terkait dengan perkembangan ASEAN Free Trade Area (AFTA) yang merupakan wujud kesepakatan negaranegara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. ASEAN Economic Community (AEC) merupakan salah satu bentuk Free Trade Area (FTA) dan berlokasi di kawasan Asia Tenggara. ASEAN Economic Community yang dibentuk dengan misi menjadikan perekonomian di ASEAN menjadi lebih baik serta mampu bersaing dengan negara-negara yang perekonomiannya lebih maju dibandingkan dengan kondisi negara ASEAN saat ini. Selain itu juga dengan terwujudnya ASEAN Economic Community, dapat menjadikan posisi ASEAN menjadi lebih strategis di kancah Internasional. Sebagai anggota WTO, Indonesia saat ini sudah menghadapi tekanan persaingan yang sedemikain ketat untuk berbagai jenis produk yang sudah dikurangi/ dihilangkan hambatan perdagangannya. Selanjutnya, APEC juga telah mensyaratkan bahwa di antara negara anggota pada tahun 2020 sudah tercipta pasar bebas. Dalam waktu dekat di akhir tahun 2015, seluruh anggota AEC (Asean Economi Community) akan memberlakukan liberalisasi perdagangan diantara negara ASEAN. Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

1 - 23

1.2.1.2 Lingkungan Strategis Nasional A. Kependudukan dan Urbanisasi Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk nomor 4 terbesar di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat dengan pertumbuhan sebesar 1,21% per tahun. Sementara itu proyeksi yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memberikan fakta bahwa jumlah penduduk dunia sudah mencapai 7 miliar jiwa pada 31 Oktober 2011 dan akan mencapai 8 miliar jiwa pada pertengahan tahun 2024 (10 tahun mendatang). Pada akhir tahun 2013, penduduk Indonesia menurut versi PBB ini sudah mencapai 251,4 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk Indonesia terus meningkat cukup signifikan dalam beberapa tahun belakangan ini, dua dekade setelah program keluarga berencana di Masa Orde Baru berhasil menekan pertumbuhan ini. Namun setelah Orde reformasi program tersebut mulai tidak efektif ditujukkan dengan angka pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi yaitu sekitar 1,21%, sejak tahun 2000-an. Proyeksi jumlah penduduk Indonesia sampai dengan tahun 2035 yang disusun BPSBappenas-UNFPA memperkirakan bahwa penduduk Indonesia tumbuh secara konsisten mencapai 271 juta di 2020, 285 juta di 2025, 297 juta di tahun 2030, dan 306 juta di tahun 2035. Implikasi dari jumlah penduduk yang makin membesar ini terhadap transportasi sangat luar biasa besar dan kompleks. Pergerakan antar pulau, antar provinsi, antar kabupaten, bahkan antar desa serta pergerakan antar wilayah menjadi beban besar bagi sistem dan jaringan transportasi yang saat ini sudah sangat jenuh dan rapuh menahan beban ekonomi yang ada. B. Kesenjangan Antar Wilayah Selama ini masih terjadi kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia (KBI-KTI). Salah satu penyebabnya adalah karena wilayah di timur Indonesia masih sangat kurang akan pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi. Kawasan Barat Indonesia-Jawa, Sumatera, dan Bali telah menyumbang sekitar 82% dari PDB nasional sedangkan Kawasan Timur Indonesia yang sangat kaya akan sumber daya alam, laut, hutan, dan mineral, hanya menyumbang sekitar 18%. Pulau Jawa saja menyumbang sekitar 58,8% dari PDB nasional. Kesenjangan wilayah ini disebabkan antara lain (1) belum meratanya pembangunan infrastruktur di wilayah Timur, (2) tingkat pendidikan yang masih rendah dibandingkan dengan wilayah Barat, (3) rata-rata pendapatan perkapita yang masih rendah, (4) masih banyak wilayah-wilayah di Timur Indonesia yang belum tersedia fasilitas infrastruktur yang memadai; (5) belum memadainya peran infrastruktur dalam mengurangi kesenjangan wilayah Barat dan Timur, (6) belum optimalnya konektivitas baik di dalam koridor ekonomi utama maupun aksesibilitas ke wilayah terpencil, perbatasan, dan perdalaman; serta (7) belum meratanya distribusi pelayanan infrastruktur dasar di wilayah timur. C. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) diatur dalam Undang-Undang No. 39 tahun 2009, dimana salah satu tujuannya untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan


1 - 24

kemajuan suatu daerah dalam kesatuan ekonomi nasional. Pada Pasal 13 Undang-undang ini menegaskan bahwa pembiayaan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di dalam KEK dapat berasal dari pemerintah/pemerintah daerah, swasta, KPS, atau sumber pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1.2.1.3 Lingkungan Strategis Transportasi A. Transportasi dan Perdagangan Dunia (Global Sea Borne-Trade)

Gambar 1.3

Distribusi Pergerakan Peti Kemas Dunia

Untuk jangka waktu yang sangat lama kedepan, perdagangan dunia melalui laut masih akan mendominasi pergerakan barang antar negara dan antar benua. Sementara itu, peningkatan perdagangan dunia melalui laut dari tahun 1980 sampai tahun 2012 dan tumbuh sebesar 4% dengan total volume menyentuh rekor 8,7 miliar ton. Ekspansi ini didorong oleh pertumbuhan yang cepat dalam volume dry cargo (5,6 %) yang digerakkan oleh peti kemas dan perdagangan besar, yang tumbuh sebesar 8,6 persen (dalam ton) dan 5,4 persen, masingmasing tahun 2011 dan 2012.

Arus perdagangan internasional dengan menggunakan peti kemas utamanya dipicu oleh arus perdagangan dari Amerika Serikat dan Eropa dan oleh permintaan impor berkelanjutan untuk bahan mentah di negara berkembang besar lainnya, terutama Cina dan India. Arus barang curah kering utamanya ditopang oleh pertumbuhan perdagangan bijih besi (6%), yang melayani permintaan impor yang kuat di China, yang membutuhkan sekitar dua Gambar 1.4 Distribusi Pergerakan Peti Kemas Indonesia (Pelindo I, 2012) pertiga dari volume perdagangan bijih besi global pada 2011. Volume perdagangan tanker (minyak mentah, produk minyak olahan, dan cair minyak bumi dan gas) tetap berada hampir rata, tumbuh dengan kurang dari 1 persen akibat turunnya volume minyak mentah. Bersama-sama, perdagangan produk minyak olahan dan gas tumbuh sebesar 5,1 persen, terutama karena ledakan terbaru di perdagangan gas alam cair (LNG). Kontribusi negara-negara berkembang (new emerging economies) terhadap perdagangan lewat laut dunia juga meningkat. Pada tahun 2011, total 60 persen dari volume perdagangan lewat laut dunia berasal dari negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang sekarang pemain utama dunia baik sebagai eksportir dan importir, suatu pergeseran yang luar biasa dari pola sebelumnya. Transportasi Indonesia, khususnya pelabuhan dan akses transportasi darat ke pelabuhan, harus mengantisipasi berkembangnya perdagangan inter-nasional ini. Indonesia harus melakukan upaya besar untuk meningkatkan pangsa pasarnya dalam perdagangan global menggunakan peti kemas. Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

1 - 25

B. Transportasi Terkait Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Pertimbangan lebih lanjut adalah pada pelaksanaan program lintas bidang perubahan iklim pada kurun RPJMN 2010-2014 telah berhasil menyelesaikan: (i) Penyusunan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) yang diterbitkan dalam bentuk Perpres No. 61/2011, dan diikuti dengan penyusunan dan penerbitan 33 Peraturan Gubenur tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) dan Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan (PEP) dari pelaksanaan RAN-GRK dan RAD-GRK; (ii) penyusunan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 15 Tahun 2013 tentang Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim/Monitoring Reporting dan Verifikasi (MRV) dan pembentukan Sistem Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional (SIGN) Center untuk inventarisasi GRK sesuai Perpres No. 71/2011 tentang Inventarisasi GRK; (iii) Tersusunnya Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim (RANAPI). Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) merupakan tindak lanjut dari komitmen Indonesia dalam menghadapi permasalahan perubahan iklim yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya di depan para pemimpin negara pada pertemuan G20 di Pittsburgh, Amerika Serikat, 25 September 2009. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar 26% pada tahun 2020 dari tingkat BAU dengan usaha sendiri dan mencapai 41% apabila mendapat dukungan internasional. Sesuai dengan hasil perhitungan dari Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dapat disampaikan bahwa sektor transportasi pada Tahun 2012 akan memberikan sumbangan sekitar 60%-70% emisi gas rumah kaca nasional. Hal ini artinya masalah transportasi menjadi salah satu komponen serius yang perlu ditangani ke depan, mengingat kontribusi transportasi cukup besar dalam memberikan pengaruh terhadap terjadinya masalah-masalah perubahan iklim global. C. Konektivitas Transportasi Nasional Peraturan Presiden No. 26 tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional memberi dasar hukum dan landasan substansi bagi Renstra Kemenhub 2015-2019 untuk menindaklanjutinya dalam program strategis membangun konektivitas nasional ini. Cetak Biru Sistem Logistik Nasional (Sislognas) menggariskan tersedianya jaringan infrastruktur transportasi yang memadai dan handal dan beroperasi secara efisien sehingga terwujud konektivitas domestik (domestic connectivity) baik konektivitas lokal (local connectivity) maupun konektivitas nasional (national connectivity), dan konektivitas global (global connectivity) yang terintegrasi dengan transportasi laut sebagai tulang punggungnya. Perwujudan dari kebijakan tersebut adalah terbentuknya jaringan transportasi antar pulau dan nasional dengan membangun jaringan infrastruktur transportasi yang mengikat kuat interkoneksi antara pedesaan, kawasan-kawasan industri, perkotaan dan antar pulau, serta infrastruktur dan jaringan transportasi global yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi utama (national gate way) ke pelabuhan Hub internasional baik di wilayah barat Indonesia maupun wilayah timur Indonesia serta antara Pelabuhan Hub International di Indonesia dengan Hub Port International di berbagai negara yang tersebar pada lima benua. Sebagaimana diinginkan dalam agenda pembangunan nasional, seperti MP3EI (Perpres No. 32 Tahun 2011) dan Sislognas (Perpres No. 26 Tahun 2012) bahwa dalam 10 tahun ke depan diharapkan sudah terwujud konektivitas transportasi nasional yang efisien dan handal yang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

1 - 26

menjangkau seluruh intermoda/multimoda.

titik

NKRI

melalui

terintegrasinya

jaringan

transportasi

Penguatan konektivitas nasional menjadi salah satu bagian dari lingkungan strategis Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan keseimbangan pembangunan antarwilayah yang didorong dengan adanya peningkatan kualitas infrastruktur pendukung konektivitas nasional dalam rangka meningkatkan kelancaran distribusi barang dan informasi. Keseimbangan pembangunan antarwilayah saat ini kondisinya belum memadai terutama di wilayah Indonesia bagian Timur yang berdampak pada tingginya biaya transportasi dan biaya logistik, sehingga mengurangi daya saing produk dan gerak ekonomi. Hal tersebut diakibatkan oleh belum memadainya jaringan infrastruktur transportasi yang terintegrasi dan menghubungkan lapisan wilayah serta masih terbatasnya infrastruktur broadband termasuk belum terhubungnya seluruh wilayah dalam jaringan backbone serat optik nasional terutama wilayah timur Indonesia. D. Biaya Logistik Nasional Pada Tahun 2014, World Bank merilis data bahwa LPI (Logistics Performance Index) Indonesia berada pada rangking 53 dunia, dengan skor 3,08. Sedangkan perkiraan total biaya logistik Indonesia masih sangat tinggi, yakni di atas 25% dari PDB, dengan komposisi 12,04% untuk biaya transportasi, 9,47% untuk biaya persediaan (inventory), dan 4,52% untuk biaya administrasi. Data tersebut menunjukkan bahwa biaya logistik di Indonesia masih relatif tinggi, bahkan jika dibandingkan beberapa negara tetangga seperti Singapura (8%), Malaysia (13%), dan Thailand (20%). Pengembangan moda transportasi sangat penting khususnya dalam upaya meningkatkan kinerja transportasi untuk meningkatkan nilai LPI Indonesia ke depan, serta usaha untuk memberikan nilai biaya logistik yang lebih rendah sebagai salah satu upaya memberikan jaminan kemudahan dalam sistem distribusi komoditas. E.

Pengembangan Teknologi Transportasi Melalui ITS

Tinjauan lingkungan strategis dalam kaitannya dengan aspek transportasi juga mempertimbangkan pada beberapa hal diantaranya Intelligent Transport System (ITS). Intelligent Transport System (ITS) atau Sistem Transportasi Cerdas adalah suatu sistem pengendalian lalu lintas yang dilakukan melalui teknologi informasi dimana pengumpulan data-data langsung dari lapangan selanjutnya diolah sedemikian rupa, sehingga hasil dari pengolahan yang dilakukan tersebut kemudian dikembalikan kepada pengguna jalan dalam bentuk informasi-informasi melalui papan informasi atau dalam bentuk digital map dan lain sebagainya. Pengembangan ITS di beberapa negara pada dasarnya adalah untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan. Terdapat banyak teknologi dan konfigurasi sistem ITS. Oleh karena itu, pilihan terhadap teknologi jika akan menerapkan ITS harus dapat memenuhi beberapa hal, antara lain: dapat direncanakan dengan logis, dapat dilakukan integrasi sistem terbuka (open system), mempunyai karakteristik yang sesuai dengan kondisi lalu lintas maupun kondisi lingkungan, mempunyai tingkat kinerja yang sesuai dengan kebutuhan, mudah untuk dioperasikan dan dikelola, mudah untuk dilakukan perawatan, mudah untuk dikembangkan, dan sesuai dengan keinginan pengguna. Intelligent Transport System (ITS) adalah penerapan teknologi maju di bidang elektronika, komputer dan telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman dan nyaman sekaligus ramah lingkungan. Sistem ini mempunyai Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

1 - 27

tujuan dasar untuk membuat sistem transportasi yang mempunyai kecerdasan, sehingga dapat membantu pemakai transportasi dan pengguna transportasi untuk:  Mendapatkan informasi;  Mempermudah transaksi;  Meningkatkan kapasitas prasarana dan sarana transportasi;  Mengurangi kemacetan atau antrian;  Meningkatkan keamanan dan kenyamanan;  Mengurangi polusi lingkungan;  Mengefisiensikan pengelolaan transportasi. Penerapan ITS telah dilakukan di negara-negara maju seperti: Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Korea Selatan, dan sebagainya. Negara berkembang juga sudah mulai menerapkan ITS dalam skala terbatas, misalnya sistem pengumpulan tol secara elektronis dan sistem informasi lalu lintas. Contoh beberapa negara tetangga yang telah menggunakan sistem pengumpulan tol adalah Malaysia dan Filipina. Pengorganisasian ITS di negara-negara maju dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah, kepolisian, operator transportasi, dan kalangan industri. Selain masalah kebijakan, industri-industri terkait juga turut mendukung dari segi riset dan pengembangan teknologi. Kalangan industri yang terkait antara lain industri otomotif, elektronika, komputer, telekomunikasi, penerbangan, perhubungan, dan jalan tol. Karena itu ITS menjadi primadona dan dianggap sebagai masa depan transportasi. F.

Isu Gender dan Anak Berkebutuhan Khusus dalam Transportasi

Penyusunan Renstra sebagai dasar untuk menyusun rencana pembangunan yang demokratis dan berkeadilan di bidang transportasi penting untuk mengintegrasikan aspek gender dan aspek sosial inklusif lainnya. Perencanaan pembangunan di bidang transportasi perlu mendorong terciptanya peran yang setara antara laki-laki dan perempuan dan kelompok masyarakat lain yang berkebutuhan khusus sehingga aspirasi, kebutuhan dan kepentingan mereka dalam bidang transportasi dapat terakomodir dengan baik. Penyediaan layanan dan sarana transportasi yang berperspektif gender juga berarti mempertimbangkan dan mengakomodir permasalahan orang-orang atau kelompok masyarakat yang berkebutuhan khusus. Termasuk dalam hal ini adalah kebijakan perlindungan dan layanan transportasi bagi lansia, penyandang cacat, perempuan khususnya perempuan hamil dan balita. Penyediaan layanan dan sarana tersebut mempertimbangkan beberapa aspek yaitu aspek aksesibilitas, kenyamanan, keselamatan, keamanan dan keterjangkauan. Aspek keamanan sering menjadi persoalan bagi perempuan, anak-anak, lansia bahkan penyandang cacat. Layanan dan sarana transportasi seyogyanya dapat diakses secara aman oleh mereka termasuk aman dari segala tindak kriminalitas dan kekerasan seksual. G. Angkutan Umum Massal Indonesia merupakan negara besar dengan berbagai kompleksitas permasalahan didalamnya, tak terkecuali masalah transportasi jalan. Infrastruktur dan sistem yang terbatas menimbulkan permasalahan-permasalan yang perlu ditangani secara serius. Berbagai permasalahan transportasi jalan saat ini, antara lain: 1. 2.

Tingginya tingkat penggunaan kendaraan pribadi mengakibatkan penggunaan ruang jalan tidak efektif dan efisien sehingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas; Belum memadainya kualitas pelayanan angkutan umum; Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

1 - 28

3. 4.

Peningkatan pencemaran udara sebagai akibat meluasnya kemacetan lalu lintas; Rendahnya disiplin berlalu lintas.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, pemerintah telah membuat 5 Pilar Kebijakan, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5.

Peningkatan Peran Angkutan Umum (Prioritas); Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRLL); Penurunan Polusi Udara dan Suara; Transportastion Demand Management (TDM); Pengembangan Non Motorized Transport (NMT).

Sebagai salah satu bentuk dari implementasi 5 pilar tersebut adalah penerapan sistem Angkutan Umum Massal. Melihat kondisi Indonesia saat ini yang memiliki 11 kota metropolitan dan 15 kota besar serta berbagai kompleksitas permasalahan di dalamnya, dipandang perlu untuk mengiplementasikan sistem angkutan umum massal karena sistem ini merupakan sistem yang memprioritaskan angkutan umum sebagai alat transportasi utama serta integrasi dan konektivitas sebagai penunjang utamanya. Sistem ini juga dapat menekan angka jumlah kendaraan pribadi serta jumlah kejadian kecelakaan di jalan raya. 1.2.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN TRANSPORTASI 1.2.2.1 Potensi Sektor Transportasi 1.

Indonesia merupakan salah satu pasar potensial dengan jumlah penduduk terbesar nomor 4 di dunia, dimana jumlah penduduk perkotaan semakin meningkat yang pada akhirnya menciptakan pertumbuhan permintaan transportasi (transport demand). Penduduk yang besar dengan daya beli yang terus meningkat adalah pasar yang potensial, sementara itu jumlah penduduk yang besar dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terus membaik adalah potensi daya saing yang luar biasa. Potensi penduduk yang besar, serta sumberdaya yang besar memberikan pengaruh positif pada semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi banyak dipengaruhi oleh semakin berkembangnya aktivitas perdagangan dan jasa, serta aktivitas komersial maupun industri yang membutuhkan jasa layanan transportasi. Lebih lanjut seiring dengan semakin meningkatnya pangsa pasar transportasi, maka pertumbuhan perjalanan akan linier dengan semakin meningkatnya pertumbuhan aktivitas transportasi ke depan dan akan memberikan pengaruh terhadap semakin meningkatnya aktivitas masyarakat. Aktivitas masyarakat tersebut dapat diwujudkan pada peningkatan aktivitas dalam distribusi komoditas dan distribusi penumpang. Hal ini tentunya juga akan memberikan dukungan pada peningkatan pendapatan nasional maupun regional.

2.

Pengembangan antarmoda/multimoda yang terintegrasi didukung dengan konektivitas transportasi antara lain dengan pengembangan pelabuhan, bandar udara, terminalterminal bus AKDP/AKAP, angkutan feeder, angkutan SDP, angkutan kereta api, dan Bus Rapid Transit Transportasi multimoda berkaitan erat dengan Sistem Logistik Nasional (Perpres 26/2012) yang mensyaratkan konektivitas untuk mewujudkan konsep koridor ekonomi. Oleh karena itu, regulasi yang terkait dengan pengembangan transportasi multimoda Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

1 - 29

(PP Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda, Permenhub Nomor KM 15/2010 tentang Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda, Permenhub Nomor PM 8/2012 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda) perlu ditindaklanjuti dan dilaksanakan secara konsisten dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda menetapkan 25 pelabuhan utama, 7 pelabuhan khusus untuk batubara dan CPO, 9 kota-kota besar, dan 183 wilayah belakang (hinterland) untuk logistik atau angkutan antarmoda/multimoda. Sedangkan Permenhub Nomor PM 8/2012 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda mengatur sisi bisnis dari transportasi sebagai penjelasan operasional dari PP 8/2011. Kebijakan yang digariskan dalam Permenhub Nomor KM 15/2010 dan juga Permenhub Nomor KP.414/2013 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) mensyaratkan perlunya integrasi pelabuhan dengan akses jalan atau kereta api. Untuk itu, akses langsung jaringan jalan atau kereta api ke pelabuhan (terutama pelabuhan utama) harus diwujudkan dan dioperasionalkan. 3.

Tersedianya jaringan prasarana KA yang dapat mendukung sistem logistik nasional serta angkutan penumpang massal perkotaan dan antar kota Potensi transportasi perkeretaapian dengan tersedianya prasarana kereta api (panjang jalan kereta api) sejumlah 4.861,10 m dan sarana kereta api berupa lokomotif sejumlah 486 unit, KRD/KRL sejumlah 920 unit, kereta sejumlah 1.716 unit, serta gerbong sejumlah 6.249 unit. Potensi pasar angkutan untuk kereta api sangatlah besar khususnya terkait dengan keunggulan angkutan KA dibandingkan moda lain seperti kapasitas angkut, ketepatan waktu, dan biaya angkut yang lebih murah. Angkutan kereta api mendukung pengembangan multimoda yang terintegrasi dengan pengembangan transportasi umum lainnya khususnya pada kawasan perkotaan dan antar kota, baik pelabuhan (transportasi laut), bandar udara (transportasi udara), serta terminal-terminal bus AKDP/AKAP, angkutan feeder, dan bus rapid transit (transportasi jalan).

4.

Wilayah Indonesia sangat strategis karena dilewati oleh satu Sea Lane of Communication (SLoC) Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah dengan panjang mencapai 5.200 km dan lebar mencapai 1.870 km. Lokasi geografisnya juga sangat strategis (memiliki akses langsung ke pasarterbesar di dunia) karena Indonesia dilewati oleh satu Sea Lane of Communication (SLoC), yaitu Selat Malaka, dimana jalur ini menempati peringkat pertama dalam jalur pelayaran kontainer global. Lebih lanjut Indonesia memiliki akses langsung kepada 6 (enam) wilayah LME yang mempunyai potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar. Melihat kondisi geografis dan demografis sebagaimana dikemukakan di atas, maka sistem transportasi Indonesia tidak dapat mengandalkan hanya satu jenis moda transportasi saja, melainkan membutuhkan sistem transportasi intermoda (darat, laut dan udara) maupun intramoda secara terintegrasi dalam pola transportasi multimoda. Pada saat ini, secara umum dapat dikatakan, bahwa sektor transportasi belum mampu menyatukan seluruh wilayah Indonesia dalam satu kesatuan pembangunan. Hal ini terlihat dari belum meratanya pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Tidak meratanya pembangunan di daerah-daerah ini berimplikasi pada ketahanan nasional yang juga belum merata. Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

1 - 30

5.

Pelabuhan utama nasional yang beroperasi memiliki kemampuan pengelolaan angkutan barang untuk ekspor dan impor dalam volume yang besar Pelabuhan utama nasional yang beroperasi saat ini memiliki kemampuan pengelolaan angkutan barang untuk ekspor dan impor dengan sistem kontainer. Dari seluruh pelabuhan utama di Indonesia yang terbesar adalah Tanjung Priok. Peningkatan fasilitas pelabuhan dan manajemen kepelabuhan akan meningkatkan trend lalu lintas komoditas antar pulau dan antar wilayah. Pada tahun 2009, tercatat pelabuhan di seluruh Indonesia secara total menangani 968,4 juta ton muatan yang terdiri atas 560,4 juta ton muatan curah kering (hampir tiga perempatnya adalah batubara), 176,1 juta ton muatan curah cair (86 persennya adalah minyak tanah atau produk minyak tanah dan minyak kelapa sawit), 143,7 juta ton general cargo dan 88,2 muatan peti kemas. Sedangkan perdagangan luar negeri tercatat sebesar 543,4 juta ton atau 56 % dari total volume muatan yang ditangani melalui pelabuhan Indonesia pada tahun 2009. Muatan ekspor sebesar 442,5 juta ton atau lebih dari 80 % perdagangan luar negeri, sementara impor sebanyak 101,0 juta ton atau 20 % perdagangan luar negeri. Muatan ekspor lebih tinggi karena angkutan batubara jumlahnya sangat besar yaitu 278,6 juta ton pada tahun yang 2009. Pertumbuhan lalu lintas barang melalui pelabuhan Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun dari tahun 1999 sampai dengan 2009 juga menunjukkan angka yang tinggi yaitu rata-rata 11,0 %.

6.

Dilewati oleh 2 jalur penerbangan (Major Air Traffic Flow) Internasional Kenaikan volume angkutan udara dalam 20-30 tahun belakangan ini terus mengalami peningkatan. Hal ini didorong oleh kemajuan e-commerce, perkembangan global supply chain, dan upaya untuk menurunkan biaya inventory yang mahal serta memperpendek order cycle time. Walaupun volume barang yang diangkut melalui angkutan udara ini masih relatif kecil, namun nilai barang yang diangkut terus meningkat dari tahun ke tahun, baik untuk pengiriman dalam negeri maupunluar negeri. Lebih lanjut potensi yang dimiliki oleh Indonesia saat ini adalah dilewatinya Indonesia oleh 2 jalur penerbangan (Major Air Traffic Flow) Internasional yang memberikan peluang dalam pengembangan pangsa pasar transportasi udara ke depan khususnya terkait dengan open sky tahun 2015.

1.2.2.2 Permasalahan Transportasi Transportasi merupakan salah satu roda pendorong pertumbuhan ekonomi dan tulang punggung dari proses distribusi orang maupun barang serta berperan sebagai pembuka keterisolasian wilayah. Ketersediaan infrastruktur transportasi merupakan salah satu aspek dalam meningkatkan daya saing produk nasional sehingga harus didukung dengan sumber daya manusia yang profesional, tanggap terhadap perkembangan teknologi dan kondisi sosial masyarakat. Di masa mendatang Kementerian Perhubungan berupaya untuk dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat atas kualitas transportasi baik dari aspek keselamatan, keamanan, pelayanan dan ketersediaan kapasitas. Permasalahan transportasi yang dihadapi saat ini sangat beragam sehingga perlu dipengaruhi dari berbagai aspek untuk menyelesaikannya. Aspek-aspek tersebut diantaranya : A. Aspek Keselamatan dan Keamanan Transportasi 1.

Belum optimalnya fungsi kelembagaan dalam peningkatan keselamatan transportasi secara terintegrasi; Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

1 - 31

Saat ini fungsi lembaga keselamatan moda transportasi ditangani oleh masing-masing unit kerja moda transportasi, padahal keselamatan transportasi saling berkaitan antar moda transportasi, dan juga terkait dengan unit K/L lain karena keselamatan transportasi bukan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan. Termasuk pada tahap pencegahan kecelakaan maupun setelah terjadinya kecelakaan, misalnya pendataan kecelakaan yang terjadi. 2.

Minimnya kesadaran dan peran serta masyarakat akan keselamatan dan keamanan transportasi; Keselamatan dan keamanan transportasi merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan transportasi yang meliputi angkutan jalan, angkutan sungai, angkutan danau, angkutan penyeberangan, kereta api, pelayaran, dan penerbangan. Jumlah kejadian dan fatalitas kecelakaan lalu lintas jalan merupakan yang paling tinggi bila dibandingkan moda lainnya. Masih tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan ini akibat kurangnya disiplin pengguna jalan dan rendahnya tingkat kelaikan armada. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan penerbangan yang terlihat dari masih diaktifkannya peralatan elektronik dan komunikasi serta masih terdapatnya barang-barang yang tidak diperbolehkan dibawa saat menggunakan jasa penerbangan. Masih ditemukannya masyarakat yang merusak fasilitas bandar udara antara lain fasilitas lampu pendaratan, pagar bandar udara akibat kurang sosialisai akan pentingnya peralatan bandar udara. Sedangkan tingkat kesadaran masyarakat dalam keselamatan pelayaran ditunjukan pada masih terdapatnya masyarakat yang merusak fasilitas navigasi pelayaran. Sedangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan perkeretaapian terlihat dari pemanfaatan jalur kereta api untuk berjualan dan mendirikan bangunan pada daerah larangan.

3.

Belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum dalam pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi. Pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi dianggap belum optimal banyak disebabkan karena keterbatasan personil dan lebih pada aspek keterbatasan kapasitas sumberdaya manusia. Apabila dilihat dari aspek penegakan hukum dalam pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi, saat ini masih tingginya tingkat toleransi aparatur dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Sebagai contoh pengguna alat elektronik di dalam pesawat tentunya perlu ditindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, demikian juga pelaku pelanggaran terhadap lalu lintas di jalan, maupun pengguna jasa layanan transportasi laut, dan perkeretaapian.

4.

Belum optimalnya pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi meliputi kecukupan dan kehandalan sarana prasarana keselamatan dan keamanan transportasi sesuai dengan perkembangan teknologi. Saat ini tingkat kecukupan dan kehandalan sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan transportasi masih kurang, dimana masih terdapat daerah rawan kecelakaan yang belum dipasang pagar pengaman jalan, masih belum optimalnya tingkat kecukupan dan keandalan sarana bantu navigasi pelayaran, serta masih terdapatnya kinerja yang kurang pada peralatan navigasi udara. Hal ini menjadi permasalahan yang harus ditangani untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelengaraan pelayanan transportasi yang ditujukan dalam rangka meningkatkan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

1 - 32

rasa aman dan kenyamanan pengguna transportasi serta menurunkan jumlah dan tingkat kecelakaan transportasi yang meliputi transportasi jalan, kereta api, pelayaran, dan penerbangan dalam menuju target zero accident. 5.

Minimnya kualitas dan kuantitas SDM Transportasi sesuai kompetensi standar keselamatan dan keamanan transportasi. Saat ini kualitas SDM pelaku transportasi masih rendah dan kualitas SDM yang ada belum sesuai dengan perkembangan teknologi transportasi. Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan peningkatan peran pemerintah dalam rangka pengembangan SDM Transportasi, pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana diklat serta pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar serta pengembangan metode pembelajaran.

6.

Tingginya tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas jalan Fatalitas korban kecelakaan khususnya pada lalu lintas jalan disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan kendaraan setiap tahun. Hal ini memberikan pengaruh terhadap semakin meningkatnya kepadatan lalu lintas khususnya pada kawasan perkotaan. Dominasi pengguna sepeda motor di jalan menjadi salah satu bagian penyumbang permasalahan lalu lintas di ruas jalan khususnya kemacetan dan kesemerawutan lalu lintas jalan yang berdampak pada meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas karena banyak diantaranya terjadi karena ketidaktertiban terhadap aturan maupun rambu, serta marka lalu lintas. Dominasi kecelakaan lalu lintas pada sepeda motor adalah paling tinggi jika dibandingkan dengan moda transportasi lainnya.

7.

Belum terintegrasinya data kecelakaan yang dapat digunakan untuk peningkatan keselamatan jalan Data menjadi bagian penting dalam memberikan informasi dan menjadi bahan analisis kaitannya dengan pencegahan dan penanganan masalah keselamatan jalan. Namun ketersediaan data keselamatan jalan saat ini masih belum memberikan informasi yang komprehensif, serta belum menjadi bahan evaluasi maupun pertimbangan secara optimal dalam perencanaan dan pembangunan transportasi. Integrasi data kecelakaan dengan data-data sub sektor transportasi menjadi bagian penting didalam usaha meningkatkan keselamatan jalan.

8.

Belum optimalnya penanganan perlintasan sebidang jalur KA dengan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Dalam UU 23/2009 tentang Perkeretaapian mengatur bahwa perlintasan sebidang jalur KA tidak diizinkan. Namun pada kenyataannya telah terbangun jalur KA yang sebidang dengan jalan sebelum terbitnya UU tersebut, sehingga penanganan perlintasan sebidang sebagai jalur kereta api di beberapa wilayah menemui berbagai macam kendala, khususnya terkait dengan masalah pendanaan/penganggaran. Persilangan sebidang pada ruas jalan tidak hanya melewati ruas jalan nasional, melainkan juga melewati ruas jalan berstatus sebagai jalan provinsi, jalan kota maupun Kabupaten, sehingga pendanaan dalam penanganannya (misalnya pembangunan flyover/ underpass) menjadi kewenangan masing-masing wilayah sesuai dengan kewenangan ruas jalan tersebut. Namun perlu dipahami bahwa persilangan sebidang ruas jalan dengan jalur kereta api pada beberapa lokasi menimbulkan permasalahan signifikan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

1 - 33

terkait dengan tundaan lalu lintas sampai dengan menimbulkan permasalahan kemacetan lalu lintas pada ruas jalan. B. Aspek Pelayanan 1.

Belum optimalnya skema multi operator dalam penyelenggaraan transportasi Permasalahan mendasar yang dihadapi sektor transportasi selama ini terutama adalah masih kurang memadainya sarana dan prasarana transportasi jika dibandingkan dengan permintaan akan pelayanan jasa transportasi. Penyediaan, kepemilikan, pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana transportasi selama ini masih didominasi oleh Pemerintah dan BUMN. Peran swasta dalam skema penyelenggaraan transportasi sampai saat ini masih perlu peningkatan, karena masih minimnya minat swasta sebagai operator dalam penyelenggaraan transportasi. Hal ini menyebabkan kurangnya kompetisi dalam penyediaan pelayanan transportasi oleh operator.

2.

Kurang optimalnya pelaksanaan penyelenggaraan transportasi

perlindungan

lingkungan

yang

diakibatkan

Kaitannya perlindungan lingkungan terhadap penyelenggaraan transportasi adalah peningkatan emisi gas buang kendaraan akibat pertumbuhan kendaraan bermotor, serta peningkatan volume limbah B3 dari sisa oli kendaraan. Perlindungan lingkungan terkait dengan penyelenggaraan transportasi saat ini dapat dikatakan belum optimal, mengingat peningkatan emisi gas buang kendaraan tidak diiringi dengan usaha mereduksi pengaruh emisi gas buang, misalnya melalui pengembangan Ruang Terbuka Hijau, mekanisme punishment untuk kendaraan yang tidak lolos uji emisi maupun penyediaan lokasi pengolahan limbah B3 yang dapat mengakomodir limbah pembuangan oli bekas tersebut. 3.

Tingginya penggunaan bahan bakar minyak berbasis fosil dalam penyelenggaraan transportasi Masalah lain yang dihadapi sektor transportasi adalah besarnya jumlah penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai sumber energi transportasi. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2004 hampir separuh (48 persen) konsumsi BBM nasional digunakan oleh sektor transportasi. Penggunaan BBM untuk pengoperasian kendaraan/angkutan saat ini menjadi beban berat bagi pemerintah. Dengan semakin menipisnya cadangan minyak bumi dan meningkatnya harga BBM di pasar dunia, penggunaan energi alternatif/bahan bakar non BBM yang ramah lingkungan untuk pengoperasian kendaraan/angkutan saat ini merupakan suatu keharusan. Selain mempunyai keuntungan ekonomis penggunaan energi alternatif non BBM juga dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Tingginya penggunaan bahan bakar minyak berbasis fosil memunculkan permasalahan lebih lanjut kaitannya dengan pencemaran lingkungan dari emisi gas buang kendaraan yang berkorelasi dengan masalah lingkungan. Pembakaran bahan bakar fosil juga menghasilkan pencemar lain, seperti nitrogen oksida, sulfur dioksida, senyawa organik berbau, dan logam berat.

4.

Belum optimalnya pelayanan transportasi multimoda dan antarmoda yang terintegrasi Tidak bisa dipungkiri bahwa ongkos transportasi publik di Indonesia masih mahal, yang disebabkan oleh belum terwujudnya integrasi antar moda transportasi secara menyeluruh yang dapat mengefisienkan waktu, biaya, dan tenaga. Saat ini sudah Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

1 - 34

terdapat beberapa moda transportasi yang terkoneksi dengan moda lainnya, seperti Bus Damri yang menghubungkan antara Bandar Udara Soekarno Hatta dengan Stasiun Gambir, serta beberapa lokasi terminal bus di wilayah Jakarta, demikian juga dengan Bus Rapid Transit (BRT) yang dikembangkan di beberapa kota di Indonesia, sudah terkoneksi dengan Bandar Udara, Stasiun, maupun Terminal Bus Reguler. Konektivitas antar dan intermodal tersebut masih terkendala dengan belum terbentuknya sistem feeder dari bus-bus regular yang beroperasi pada ruas-ruas jalan, sehingga beberapa diantaranya masih tercampur. 5.

Belum optimalnya pemenuhan standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi Saat ini kondisi sarana dan prasarana transportasi masih banyak yang belum memenuhi standar pelayanan, yang tercermin dari kondisi kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi yang ada. Ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan dan kondisi angkutan umum sebagai bagian dari pelayanan dasar (public service) tentu sangat maksimal, yaitu : aman (safety and secure), nyaman (bersih, tidak pengap, dan tidak berdesakan), tarif terjangkau (tarif yang pantas), tepat waktu (on schedule), bahkan door to door (sedikit mungkin pergantian moda angkutan), dan memiliki fasilitas penunjang yang memadai (misalnya jumlah toilet di simpul transportasi yang cukup). Namun, secara faktual kondisi pelayanan sarana dan prasarana transportasi masih belum memenuhi harapan masyarakat tersebut.

6.

Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan angkutan keperintisan Keperintisan merupakan jalan pembuka terisolasinya suatu daerah untuk menghubungkan daerah satu dengan yang lain atau dari daerah minus ke daerah maju maupun berkembang. Guna menjaga kesinambungan pelayanan keperintisan, maka perlu adanya pengaturan sarana dan cadangannya apabila terjadi kerusakan atau pelaksanaan pemeliharaan tahunan. Permasalahan penyelenggaraan angkutan perintis yang paling menonjol adalah waktu pelayanan. Untuk transportasi laut, lama pelayaran (round voyage) kapal perintis berkisar 10 sampai dengan 22 hari karena keterbatasan jumlah sarana angkutan laut perintis. Pelayanan keperintisan udara juga memiliki permasalahan yang sama, dimana pelayanan flight perintis tidak tersedia setiap hari, bahkan ada beberapa flight perintis yang akhirnya ditiadakan karena tidak ada maskapai yang melayani. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan sarana yang dimiliki oleh operator dalam penyelenggaraan pelayanan keperintisan.

7.

Rendahnya tingkat pelayanan angkutan umum perkotaan dan tingginya penggunaan kendaraan pribadi Tingginya penggunaan kendaraan pribadi sebagai bagian dari dampak peningkatan pertumbuhan penduduk, serta belum optimalnya penyediaan sarana transportasi dalam melayani kebutuhan penduduk. Kebutuhan masyarakat akan moda transportasi yang cukup, aman, nyaman, dan handal masih belum terpenuhi sehingga masih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi. Selain lebih aman dan nyaman, menggunakan kendaraan pribadi dianggap dapat menempuh perjalanan lebih cepat dibandingkan menggunakan angkutan umum. Pertumbuhan kendaraan pribadi juga menimbulkan kerentanan kaitannya dengan keamanan dan keselamatan transportasi, salah satunya sepeda motor yang menjadi bagian moda transportasi pribadi dengan pelayanan nyaman, fleksibel, cepat, namun dari aspek keselamatan cukup rendah. Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

1 - 35

8.

Pengaturan slot time penerbangan yang masih menumpuk pada jam-jam sibuk di bandara tertentu. Kondisi pengalokasian slot time penerbangan di Indonesia sangat berbeda dengan kondisi dari negara lain yang telah melakukan koordinasi slot time dengan baik. Di beberapa negara di dunia, slot time di suatu bandar udara telah tersebar merata dan tidak hanya menumpuk pada jam-jam sibuk pada rute-rute tertentu. Slot time penerbangan di Indonesia belum teratur dan terencana dengan baik karena belum berjalannya market intelegent yang sudah seharusnya dilakukan oleh operator penerbangan nasional yang bertujuan untuk mengukur keberlangsungan rute-rute penerbangan baik yang baru akan masuk ke dalam airline business plan maupun yang telah dioperasikan oleh operator penerbangan tersebut. Permasalahan utama yang terjadi pada pengalokasian slot time penerbangan di Indonesia dapat disebabkan terlebih dahulu oleh permasalahan yang terjadi pada komponen yang berkaitan dengan slot time di bandar udara, diantaranya adalah: i) Airside, yaitu terbatasnya kapasitas runway, taxiway dan apron/parking stand; ii) Landside, yaitu terbatasnya kapasitas terminal khususnya pada check-in counter, ruang tunggu penumpang, conveyer belt serta pengaturan ruang Imigrasi, Bea Cukai, Badan Karantina Hewan dan Tumbuhan dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (bandar udara); iii) Operator penerbangan, yaitu yang berkaitan dengan pengajuan slot time pada jam-jam sibuk dan slot time di luar jam operasi bandar udara; iv) Tenaga kerja, yaitu permasalahan pada keterbatasan jumlah Petugas Pemandu Lalu Lintas Udara atau Air Traffic Controller dan Petugas Pengawas Pergerakan Lalu Lintas di area Apron atau Apron Movement Controller; dan v) Sistem, yaitu yang menyangkut pengaturan ruang udara atau Air Traffic Flow Management, Central Operating Terminal dan Coordinated Airport System serta proses penerbitan rekomendasi slot time yang belum terkoordinasi baik oleh petugas di bandar udara pada masing-masing unit.

9.

Terbatasnya kualitas, kuantitas, standar kompetensi SDM Transportasi dan tenaga pendidik transportasi Meningkatnya pembangunan infrastruktur transportasi menimbulkan konsekuensi akan pemenuhan sumber daya manusia transportasi yang berdaya saing. Pemenuhan akan sumber daya manusia transportasi (regulator dan operator) yang berdaya saing menemui beberapa hambatan antara lain adalah kurangnya standar kompetensi SDM transportasi, terbatasnya ketersediaan kesempatan sekolah dan diklat transportasi, keterbatasan sarana dan prasarana serta kurangnya tenaga pendidik transportasi. Selain itu, perkembangan teknologi yang cepat dalam penyelenggaraan transportasi menyebabkan sumber daya manusia transportasi perlu ditingkatkan agar tetap memiliki daya saing.

10. Masih rendahnya tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan masih kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga auditor internal serta belum menggunakan teknologi informasi secara optimal; Terkait dengan rendahnya tindak lanjut hasil audit lebih banyak disebabkan karena permasalahan sumberdaya manusia, serta komplektisitas kasus yang terjadi. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang belum sesuai kebutuhan, kompetensi tenaga auditor yang belum merata, Standar Operating Procedure (SOP) kegiatan internal belum tersusun dengan baik, Sistem Informasi Pengawasan (SIP) yang belum Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

1 - 36

dimanfaatkan secara maksimal, dan kurangnya kesadaran objek audit untuk menindaklanjuti hasil audit menjadi beberapa permasalahan terkait dengan sumberdaya manusia tenaga auditor internal. Dalam kaitannya dengan hal tersebut tindaklanjut rekomendasi hasil audit perlu mendapatkan perhatian serius, mengingat hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan reformasi birokrasi. 11. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM Peneliti sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan belum optimalnya kolaborasi penelitian dengan universitas dan lembaga penelitian dalam pengembangan riset transportasi serta ujicoba sektor transportasi; Dari sisi sumber daya manusia (SDM) kecenderungan formasi rekrutmen SDM yang ditetapkan untuk Badan Litbang Perhubungan masih dalam jumlah yang sangat terbatas, sedangkan jumlah SDM Badan Litbang Perhubungan selama lima tahun terakhir mengalami stagnasi yang akan berakibat fatal pada keberlanjutan Badan Litbang Perhubungan kedepan apabila tidak ada rekrutmen pegawai baru khususnya untuk tenaga peneliti akan berakibat pada terbatasnya pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Badan Litbang Perhubungan. Dari komposisi jenjang peneliti di tahun 2014, tercatat peneliti pertama mendominasi sebesar 40%, selanjutnya peneliti madya 34%, peneliti muda 24% dan peneliti utama 2%. Kondisi ini berbanding lurus dengan tingkat pendidikan Sarjana/S1 yang mendominasi SDM Badan Litbang Perhubungan, yakni sebesar 37%. Sementara itu untuk tingkat pendidikan Magister/S2 sebanyak 32% dan tingkat pendidikan Doktoral/S3 sebesar 4%. Tingkat pendidikan S1 dan jenjang peneliti pertama yang mendominasi cukup menunjukkan kondisi sumber daya manusia Badan Litbang Perhubungan saat ini masih membutuhkan dukungan peningkatan kompetensi secara sistematis yang besar. Lebih lanjut terkait dengan kolaborasi penelitian dengan universitas dan lembaga penelitian dalam pengembangan riset transportasi serta uji coba sektor transportasi masih belum optimal. Dalam hal ini optimalisasi pada prinsipnya akan mampu memberikan pengaruh positif terhadap pengembangan konsep, strategi, serta perumusan perencanaan, dan kebijakan pembangunan transportasi ke depan. 12. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan Reformasi birokrasi menjadi grand design nasional yang ingin dicapai dari tahun 2010 – 2025. Agenda nasional ini tertuang di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 yang diterjemahkan oleh Kementerian Perhubungan ke dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 38 Tahun 2011 tentang roadmap reformasi birokrasi 2010 – 2014 di lingkungan kementerian perhubungan. Upaya ini dilakukan untuk mendukung tata kelola yang baik (good governance). Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan tentunya lebih pada kinerja organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumberdaya manusia aparatur, sistem pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, serta mindset maupun cultural set aparatur. Permasalahan tersebut tentunya Upaya mewujudkan optimalisasi reformasi birokrasi diarahkan pada upaya mewujudkan organisasi yang : i) tepat fungsi dan tepat ukuran, ii) sistem, proses dan prosedur kerja Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

1 - 37

yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance, iii) regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif, iv) SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera, v) meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN, vi) meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi, vii) pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, serta viii) birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi. C. Aspek Kapasitas Transportasi 1. Kurangnya tingkat kesesuaian, kecukupan dan keandalan sarana dan prasarana transportasi Kurangnya tingkat kesesuaian, kecukupan dan keandalan sarana dan prasarana transportasi dalam hal ini sangat terkait dengan upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi. Keterbatasan dalam penyediaan sarana transportasi menyebabkan masyarakat beralih menggunakan kendaraan pribadi, sedangkan keterbatasan dalam penyediaan prasarana transportasi menyebabkan wilayah akan sulit diakses, sehingga menyebabkan sistem distribusi barang dan penumpang menjadi terhambat. Kurangnya tingkat kesesuaian, kecukupan dan keandalan sarana dan prasarana transportasi banyak direpresentasikan tidak hanya pada aspek kuantitas, melainkan juga terkait dengan kualitas (kemudahan, keamanan, serta kenyamanan) dalam menggunakan sarana dan prasarana transportasi. 2. Belum memadainya ketersediaan fasilitas penunjang dalam optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana transportasi Belum memadainya ketersediaan fasilitas penunjang dalam optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana transportasi, seperti pengembangan transfer point (transfer moda), lokasi park and ride, maupun terminal dan stasiun feeder akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan kinerja transportasi. Fasilitas penunjang akan membantu pengguna dalam memberikan kenyamanan dan kemudahan pemanfaatan sarana dan prasarana transportasi. Selain itu, fasilitas penunjang seperti jalan akses pada simpul transportasi masih ada beberapa yang belum terbangun, sehingga memerlukan koordinasi dengan pemerintah daerah maupun Kementerian PU. 3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan bidang perhubungan Teknologi bidang transportasi pada prinsipnya memberikan dampak signifikan terhadap penataan dan pengaturan sistem transportasi di Indonesia. Beberapa konsep pengembangan teknologi melalui Intelligent Transport System (ITS) akan memberikan kemudahan dalam manajemen transportasi. Namun kendala yang dihadapi saat ini bahwa permasalahan transportasi di Indonesia tidak serta merta karena masalah teknologi, melainkan lebih pada masalah sosial dan ekonomi. 4. Masih rendahnya minat swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi Masih rendahnya minat swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi dipengaruhi oleh faktor komitmen pemerintah dalam memberikan road map, penataan transportasi, serta kepastian investasi yang akan dilakukan oleh swasta dan pertimbangan ekonomi. Pola pengembangan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) terkait dengan prosedur dan komitmen pembangunan maupun sharing sampai saat ini


1 - 38

masih memerlukan perbaikan terkait dengan usaha mewujudkan kemudahan prosedur KPS dan kemudahan dalam berinvestasi di Indonesia. Di dalam kerangka perencanaan pembangunan nasional yang tertuang di RPJMN Tahun 2015-2019 Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau Public Private Partnership (PPP) menjadi salah satu alternatif dalam pembiayaan infrastruktur yang melibatkan peran badan usaha. Permasalahan dalam penyediaan infrastruktur melalui skema KPS atau PPP adalah (1) Masih kurangnya informasi mengenai proyek baik dari sisi detail teknis maupun informasi keuangan serta analisis terhadap berbagai macam risiko dan jaminan pemerintah untuk pengelolaan resiko tersebut; (2) Masih sulitnya penerapan peraturan terkait dengan KPS oleh para Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK); (3) Masalah pengadaan lahan yang terkadang belum terlihat di awal pengusulan proyek; (4) Kapasitas aparatur dan kelembagaan dalam melaksanakan KPS masih belum sesuai kebutuhan; (5) Belum optimalnya dokumen perencanaan proyek KPS bidang infrastruktur mengakibatkan pilihan strategi pelaksanaan proyek yang kurang memihak pada KPS sehingga proyek infrastruktur yang menarik bagi pihak swasta dilaksanakan melalui pembiayaan APBN/APBD, sedangkan proyek infrastruktur yang tidak menarik justru ditawarkan kepada pihak swasta. 5. Masih minimnya peralihan transportasi barang yang selama ini didominasi moda jalan Pemilihan moda jalan banyak dipilih oleh perusahaan jasa pengiriman ekspedisi dikarenakan beberapa kelebihannya, salah satunya adalah tidak terikat oleh waktu dimana pengiriman dapat dilakukan kapan saja apabila kuota pengiriman telah tercapai. Namun tingginya beban jalan pada akhirnya akan menimbulkan kerusakan jalan, kemacetan, serta dampak lain seperti meningkatnya polusi udara, inefisiensi penggunaan BBM dan meningkatnya resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Masih minimnya peralihan moda transportasi barang yang didominasi moda jalan menjadikan peran transportasi lainnya kurang optimal. Khususnya transportasi laut dan udara. Transportasi laut dan udara lebih banyak mendominasi pengangkutan komoditas/barang pada wilayah lain di luar Pulau Jawa atau wilayah terpencil. Namun optimalisasi pola pengangkutan dalam mewujudkan konektivitas nasional belum terwujud dengan baik, sehingga optimalisasi pengembangan angkutan non darat sangat dibutuhkan ke depan khususnya dalam sistem distribusi barang dan komoditas. 6. Belum optimalnya dukungan hasil penelitian untuk menunjang kebutuhan sektor transportasi Peningkatan kinerja penelitian/pengkajian transportasi membutuhkan peran aktif dari setiap sub-sektor khususnya untuk merumuskan kebutuhan penelitian/pengkajian sehingga hasil penelitian/kajian memiliki nilai pemanfaatan yang tinggi. Namun dalam pelaksanaannya hasil penelitian yang dilakukan belum optimal untuk menunjang kebutuhan sektor transportasi, yang disebabkan banyak kegiatan penelitian/kajian masih bersifat sektoral dan belum memberikan nuansa lintas sektor. Hal ini menyebabkan penanganan permasalahan transportasi yang pada prinsipnya membutuhkan keterlibatan lintas sektor untuk mewujudkan peran transportasi yang maju, handal, dan produktif menjadi kurang optimal.


1 - 39

7. Angkutan Barang/Logistik masih didominasi moda jalan Angkutan barang (logistik) di Indonesia masih didominasi oleh angkutan jalan. Kondisi tersebut mengakibatkan sering terjadi kecelakaan lalu lintas dan meningkatnya kerusakan jalan. Selain itu, terlalu banyaknya angkutan barang melalui transportasi jalan tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi tetapi juga tidak ramah lingkungan akibat kemacetan dan yang dapat meningkatkan emisi gas buang. Hingga saat ini, sekitar 80% pergerakan transportasi di Pulau Jawa masih didominasi oleh transportasi jalan. Para pelaku usaha lebih memilih penggunaan truk daripada kereta api karena alasan handling, jadwal, aksesibilitas, dan sebagainya. Pengurangan beban jalan dapat dialihkan dan diseimbangkan dengan moda transportasi lainnya seperti kereta api dan transportasi laut yang memiliki kapasitas daya angkut lebih besar dan waktu perjalanan yang relatif cepat, bebas pungutan liar dan keamanan serta keselamatan barang lebih terjaga.


1 - 40


-1-

BAB 2. VISI DAN MISI PRESIDEN, SERTA SASARAN 2.1

VISI DAN MISI PRESIDEN

Presiden Joko Widodo menetapkan Visi dan Misi pembangunan Tahun 2015-2019 yang secara politik menjadi bagian dari tujuan tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Adapun visi pembangunan Tahun 2015-2019 adalah :

“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” Sedangkan upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 7 Misi Pembangunan, yaitu: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum; 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera; 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 2.2

AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN (NAWA CITA)

Agenda prioritas pembangunan ini dimaksudkan untuk menunjukkan prioritas program pembangunan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Adapun kesembilan agenda prioritas pembangunan yaitu:


2-1

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; 2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; 8. Melakukan revolusi karakter bangsa; 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

2.3

SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Presiden maka visi dan misi tersebut dijabarkan menjadi sasaran pembangunan nasional beserta indikator sektor transportasi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, sebagaimana pada tabel berikut ini. Tabel 2.1 NO

Sasaran dan Indikator RPJMN Tahun 2015-2019 SASARAN

INDIKATOR

Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan 1.

Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda untuk mengurangi backlog maupun bottleneck kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda

a) Menurunnya waktu tempuh rata-rata per koridor untuk koridor utama dari 2,6 jam per 100 km menjadi 2,2 jam per 100 km pada lintas-lintas utama;

b) Meningkatnya jumlah penumpang yang diangkut maskapai penerbangan nasional dengan membangun 15 bandara baru; c) Pengembangan 9 bandara untuk pelayanan kargo udara; d) Peningkatan On-time Performance Penerbangan menjadi 95%; e) Modernisasi sistem pelayanan navigasi penerbangan dan pelayaran;


2-2

NO

SASARAN

INDIKATOR

f) Meningkatnya kapasitas 24 pelabuhan untuk mendukung tol laut yang terdiri 5 pelabuhan hub dan 19 pelabuhan feeder; g) Pembangunan dan pengembangan 163 Pelabuhan non komersial sebagai sub feeder tol laut; h) Dwelling time pelabuhan;

i) Pembangunan 50 kapal perintis dan

j)

terlayaninya 193 lintas angkutan laut perintis; Meningkatnya jumlah barang dan penumpang yang dapat diangkut oleh kereta api melalui pembangunan jalur KA minimal sepanjang 3.258 kilometer;

k) Terhubungkannya seluruh lintas penyeberangan sabuk Utara, Tengah, dan Selatan serta poros – poros penghubungnya melalui pembangunan/ pengembangan 65 pelabuhan penyeberangan dan pengadaan 50 unit kapal penyeberangan;

l) Meningkatnya peran angkutan sungai dan danau melalui pembangunan dermaga sungai dan danau di 120 lokasi. 2.

Meningkatnya kinerja pelayanan dan industri transportasi nasional untuk mendukung konektivitas nasional, Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dan konektivitas global

a) Meningkatnya pangsa pasar yang diangkut armada pelayaran niaga nasional melalui penguatan regulasi hingga 20% dan memberikan kemudahan swasta dalam penyediaan armada kapal;

b) Meningkatnya jumlah armada pelayaran niaga nasional yang berumur <25 tahun hingga 50% serta meningkatnya peran armada pelayaran rakyat;

c) Terselenggaranya pelayanan Short Sea Shipping yang terintegrasi dengan moda lainnya; d) Meningkatnya peran serta sektor swasta dalam pembangunan transportasi melalui KPS atau investasi langsung; e) Terpisahkannya fungsi operator dan regulator serta pemberdayaan dan peningkatan daya saing BUMN transportasi;


2-3

NO

SASARAN

INDIKATOR

f) Meningkatnya SDM transportasi yang

3.

Meningkatnya tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi

bersertifikat menjadi 2 kali lipat dibandingkan kondisi baseline; g) Terhubungkannya konektivitas nasional dengan konektivitas global melalui penyelenggaraan pelayanan transportasi lintas batas negara; h) Termanfaatkannya hasil industri transportasi nasional. a) Menurunnya angka fatalitas korban kecelakaan transportasi jalan hingga 50 persen dari kondisi baseline;

b) Menurunnya rasio kecelakaan transportasi udara pada AOC 121 dan AOC 135 menjadi kurang dari 3 kejadian/1 juta flight cycle;

c) Menurunnya jumlah kejadian kecelakaan

4.

Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) di sektor transportasi

5.

Tersedianya layanan transportasi serta komunikasi dan informatika di perdesaan, perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial lainnya

transportasi laut menjadi kurang dari 50 kejadian/tahun; d) Menurunnya rasio angka kecelakaan kereta api dari 0,025 kecelakaan per 1 juta-km perjalanan kereta api; e) Tersedianya informasi dan sistem data tingkat keselamatan infrastruktur jalan nasional dan provinsi yang mutakhir setiap tahunnya. Menurunnya emisi gas rumah kaca (RANGRK) sebesar 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi udara, dan 1,127 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi perkeretaapian hingga tahun 2020 melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan responsif terhadap perubahan iklim/cuaca ekstrim.

a) Meningkatnya sistem jaringan dan pelayanan transportasi perdesaan;

b) Terselenggaranya pelayanan transportasi perintis secara terpadu.

Pembangunan Transportasi Umum Massal Perkotaan 6.

Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan

a) Modal share (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di kota megapolitan/ metropolitan/besar minimal 32 %;


2-4

NO

SASARAN

INDIKATOR

b) Jumlah kota yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis jalan dan/atau kereta api minimal 34 kota. 7.

Meningkatkan kinerja lalu lintas jalan Perkotaan

Meningkatnya kecepatan lalu lintas jalan nasional di kota-kota metropolitan/besar menjadi minimal 20 km/jam.

8.

Meningkatkan aplikasi teknologi a) Penerapan pengaturan persimpangan informasi dan skema sistem dengan menggunakan teknologi informasi manajemen transportasi Perkotaan (ATCS) di seluruh ibukota propinsi;

b) Penerapan ATCS di kota yang telah menerapkan system angkutan massal perkotaan berbasis bus (BRT) dan kota sedang/besar yang berada di jalur logistik nasional, serta Automatic Train Protection (ATP) pada jaringan kereta api perkotaan;

c) Penerapan skema pembatasan lalu lintas di kota-kota besar/metropolitan.

2.4

SASARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019

Sesuai rumusan sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2010-2014, maka sasaran pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dijabarkan dalam 3 aspek yaitu (i) keselamatan dan keamanan, (ii) pelayanan transportasi, dan (iii) kapasitas transportasi sesuai tugas dan tupoksi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah. -

Handal diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh pelosok tanah air;

-

Berdaya Saing diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan SDM yang berdaya saing internasional, profesional, mandiri, dan produktif;

-

Nilai tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional (national security dan sovereignty) di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan (sustainable development).


2-5

Adapun sasaran pembangunan infrastruktur transportasi Tahun 2015-2019, dapat diuraikan sebagai berikut : A. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Aspek keselamatan dan keamanan transportasi, meliputi : 1. Menurunnya angka kecelakaan transportasi; 2. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi; B. Pelayanan Transportasi Aspek pelayanan transportasi, meliputi : 1. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi; 2. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan; 3. Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan; 4. Meningkatnya kinerja capaian mewujudkan good governance;

Kementerian

Perhubungan

dalam

5. Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan; 6. Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi; 7. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan clean governance; C. Kapasitas Transportasi Aspek kapasitas transportasi, meliputi : 1. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda; 2. Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang; 3. Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan khususnya wilayah timur Indonesia; 4. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan; 5. Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan. Sasaran pembangunan transportasi Kementerian Perhubungan pada prinsipnya sejalan dengan sasaran pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Hal ini tentunya memiliki keselarasan dan interkoneksi yang memberikan pemahaman bahwa sasaran pembangunan nasional dapat dijabarkan kembali menjadi sasaran pada Kementerian Perhubungan yang secara khusus difokuskan pada perencanaan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

2-6

dan pembangunan transportasi. Secara lebih jelasnya korelasi antara sasaran pembangunan nasional dengan sasaran Kementerian Perhubungan Tahun 20152019 sebagaimana pada diagram berikut ini.

Gambar 2.1

Sinkronisasi Sasaran RPJMN Tahun 2015-2019 dengan Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

Interkoneksi antara isu strategis dan sasaran Kementerian Perhubungan diperlukan sebagai dasar dalam mengidentifikasi alur pikir perencanaan pembangunan transportasi tahun 2015-2019, sehingga hubungan liniearitas antara isu strategis dan sasaran pembangunan transportasi ke depan dapat terarah dan sejalan dengan agenda prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, sehingga sasaran Kementerian Perhubungan memiliki interkoneksi secara langsung dengan 9 agenda prioritas nasional (Nawa Cita). Hal ini memberikan konsekuensi logis dalam bidang transportasi bahwa konsep perencanaan dan pendekatan pembangunan bidang transportasi akan mendukung 9 (sembilan) agenda prioritas nasional selama 5 (lima) tahun ke depan. Pendekatan isu strategis transportasi dalam perumusan sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 menjadi penting untuk lebih menata dan mengelola transportasi dengan baik, serta berbasis pendekatan multidimensi/multisektor termasuk dalam hal ini kaitannya dengan aspek tata ruang, gender, sosial, lingkungan, dan budaya. Pendekatan tersebut akan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

2-7

membawa sinergitas pembangunan transportasi secara lebih terpadu, mewujudkan pembangunan dan penanganan permasalahan transportasi secara lebih komprehensif dan membawa perubahan pada karakteristik masyarakat, maupun perilaku masyarakat dalam menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana transportasi secara lebih baik dan bijaksana. Demikian juga Pemerintah menjadi bagian penting sebagai pihak yang akan selalu hadir dalam mengupayakan pembangunan dan pengembangan transportasi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.


2-8

BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Sejalan dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka pembangunan nasional 2015-2019 diarahkan untuk mencapai sasaran utama, yang salah satu sasaran pembangunan sektor unggulan adalah aspek maritim dan kelautan yang memuat upaya membangun konektivitas nasional. Salah satu program Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional dijabarkan kembali kedalam agenda pembangunan nasional, khususnya agenda pembangunan transportasi nasional, diantaranya adalah membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan dan membangun transportasi massal perkotaan. 3.1.1 ISU STRATEGIS 1 : MEMBANGUN KONEKTIVITAS NASIONAL UNTUK MENCAPAI KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN Infrastruktur penunjang konektivitas nasional baik berupa jaringan transportasi dan jaringan telekomunikasi, perlu diintegrasikan dengan pelayanan sarana intermoda transportasi yang terhubung secara efisien dan efektif, termasuk mendorong pembangunan konektivitas antarwilayah, sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia. Penyediaan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi yang mendorong konektivitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, dan mempercepat gerak ekonomi.


3-1

Kebijakan strategis untuk mewujudkan konektivitas nasional adalah: 1. Mempercepat pembangunan sistem transportasi multimoda; 2. Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global; 3. Menjaga keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan; 4. Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi; 5. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun peningkatan keselamatan dan kualitas kondisi lingkungan; 6. Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelengaraan pelayanan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi; 7. Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pengembangan sumber daya manusia. 3.1.1.1 MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN SISTEM TRANSPORTASI MULTIMODA Ketergantungan terhadap transportasi jalan yang terlalu tinggi mengakibatkan inefisiensi karena alternatif moda kurang tersedia, baik pada kondisi normal maupun ketika terjadi kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan. Selain itu, beban anggaran negara sangat tinggi untuk pemeliharaan jalan. Ketergantungan terhadap moda transportasi jalan harus dikurangi dengan mengembangkan sistem transportasi multimoda. Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan sistem transportasi multimoda dilakukan melalui strategi sebagai berikut: 1. Pembentukan badan atau regulator yang independen dan netral untuk regulasi, investigasi, keselamatan, dan keamanan angkutan multimoda serta pembinaan terhadap bertumbuh kembangnya Badan Usaha Angkutan Multimoda; 2. Membangun jaringan pelayanan dalam penyusunan rute-rute pelayanan dari berbagai moda transportasi yang membentuk satu kesatuan hubungan dan tidak hanya didominasi oleh salah-satu moda saja, melainkan harus disusun secara terintegrasi dengan prasarana jalan, Darat (Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan), Laut, Udara, Kereta Api, dan koridor ekonomi maupun konsep pengembangan wilayahnya; 3. Membangun jaringan prasarana yang terdiri dari dari simpul dan ruang lalu lintas. Simpul berfungsi sebagai ruang yang dipergunakan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan penumpang, membongkar dan memuat barang,


3-2

serta perpindahan intra dan antar moda. Ruang lalu lintas berfungsi sebagai ruang gerak untuk sarana transportasi, namun khusus untuk ruang lalu lintas transportasi jalan, disamping untuk lalu-lintas sarana transportasi juga memiliki fungsi lain yaitu untuk lalu lintas orang dan hewan; 4. Pembangunan terminal terpadu (terintegrasi) serta pelayanan fasilitas alih moda untuk pelayanan perpindahan penumpang dan barang secara cepat dan nyaman; 5. Pembangunan akses kereta api menuju ke pelabuhan dan bandara internasional, diantaranya pada Bandara Soekarno-Hatta, Minangkabau, Kualanamu, Hang Nadim, Juanda, Kertajati, Kulon Progo, Syamsudin Noor, dan Pelabuhan Kuala Tanjung, Belawan, Panjang, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas, Teluk Lamong dan Penyeberangan Merak – Bakauheni. 3.1.1.2 MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN TRANSPORTASI YANG MENDORONG PENGUATAN INDUSTRI NASIONAL UNTUK MENDUKUNG SISTEM LOGISTIK NASIONAL DAN PENGUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL DALAM KERANGKA MENDUKUNG KERJASAMA REGIONAL DAN GLOBAL Pengembangan pasar dan industri transportasi nasional mempunyai dua aspek, yakni aspek industri jasa konstruksi nasional (termasuk pengembang, konsultan, kontraktor, jasa keuangan, jasa penasehat ahli) dan industri sarana dan alat-alat transportasi serta dengan pengembangan industri perangkat keras yakni alat-alat angkut atau sarana transportasi. Konektivitas nasional terdiri atas 4 (empat) komponen, yaitu Sislognas, Sistranas, pengembangan wilayah (RPJMN dan RTRWN) dan Information Communication Technology (ICT). Keempat komponen tersebut harus diintegrasikan untuk mendukung perpindahan komoditas baik barang, jasa maupun informasi secara efektif dan efisien, melalui integrasi simpul dan jaringan transportasi inter-moda, komunikasi dan informasi serta logistik, serta penguatan konektivitas antara pusat pertumbuhan ekonomi dan industri, dan juga keterhubungan secara internasional terutama untuk memperlancar arus perdagangan internasional maupun sebagai pintu masuk bagi para wisatawan mancanegara, yang dapat dilakukan melalui strategi: 1. Penempatan transportasi laut sebagai tulang punggung sistem logistik nasional melalui pengembangan 24 pelabuhan strategis untuk mendukung tol laut yang ditunjang dengan fasilitas pelabuhan yang memadai serta membangun short sea shipping/coastal shipping pada jalur logistik nasional yang diintegrasikan dengan moda kereta api dan jalan raya, terutama untuk mengurangi beban (share) angkutan jalan Sumatera-Jawa (Pelabuhan Paciran/Tanjung Perak, Pelabuhan Kendal/Tanjung Emas dan Pelabuhan Marunda/Tanjung Priok di Pulau Jawa serta Pelabuhan Panjang/Sumur di Pulau Sumatera). 2. Pengembangan dan pengendalian jaringan lalu lintas angkutan jalan yang terintegrasi inter, intra dan antar moda dan pengembangan wilayah yang meliputi simpul transportasi jalan, jaringan pelayanan angkutan jalan yang efisien dan mampu mendukung pergerakan penumpang dan barang;


3-3

3. Pembangunan sarana dan prasarana serta industri transportasi diantaranya: a. Peningkatan kapasitas Bandara Soekarno-Hatta untuk melayani 87 juta penumpang per-tahun. b. Pengembangan pelabuhan hub internasional Kuala Tanjung dan Bitung. c. Penyelesaian jalur kereta api Trans Sumatera, pembangunan kereta api Trans Kalimantan, Sulawesi dan Papua, serta peningkatan kapasitas jalur eksisting menjadi jalur ganda di Sumatera dan Jawa terutama di lintas selatan Jawa. d. Pembangunan fasilitas dry port di Kawasan Pertumbungan Ekonomi yang tinggi (Kendal dan Paciran). 4. Percepatan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan prioritas konektivitas ASEAN dalam kerangka penguatan konektivitas nasional dengan tetap mempertahankan ketahanan dan daya saing perekonomian nasional; 5. Penyediaan armada transportasi nasional melalui pemberdayaan industri transportasi dalam negeri yang meliputi pengembangan pesawat udara (N-219), armada serta industri galangan kapal nasional, lokomotif, kereta penumpang, KRL, serta bus; 6. Pembangunan Jalur Ro-Ro Dumai-Malaka, Ro-Ro Belawan-Penang, dan Ro-Ro Bitung-Sangihe-General Santos, Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung dan pelabuhan Bitung; 7. Menghubungkan seluruh lintas penyeberangan, termasuk jalur lintas Sabuk Utara, Tengah, dan Selatan serta poros penghubung, terutama lintas utama penyeberangan Merak – Bakauheni; 8. Membangun terminal barang angkutan jalan dalam rangka mendukung Sislognas; 9. Membangun/Merevitalisasi terminal penumpang angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan pelayanan penumpang angkutan jalan; 10. Penyediaan alat penimbangan kendaraan bermotor (Jembatan Timbang) dalam rangka meningkatkan pengawasan muatan lebih; 11. Meningkatnya jumlah penumpang yang diangkut maskapai penerbangan nasional menjadi 162 juta/penumpang/tahun dengan membangun 15 bandara baru di Kertajati, Letung, Tambelan, Tebelian, Muara Teweh, Samarinda Baru, Maratua, Buntu Kunik, Morowali, Miangas, Siau, Namniwel, Kabir Patar, Werur, Koroy Batu, dan pengembangan dan rehabilitasi Bandara lama tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua; 12. Pengembangan 9 bandara untuk pelayanan kargo udara di Kualanamu, Soekarno-Hatta, Juanda, Syamsuddin Noor, Sepinggan, Hassanuddin, Samratulanggi, Frans Kaisepo, Sentani.


3-4

3.1.1.3 MENJAGA KESEIMBANGAN ANTARA TRANSPORTASI YANG BERORIENTASI NASIONAL DENGAN TRANSPORTASI YANG BERORIENTASI LOKAL DAN KEWILAYAHAN Wilayah Indonesia yang cukup luas, letak Indonesia yang cukup strategis, serta kondisi geografis yang cukup unik dibandingkan dengan negara-negara lainnya, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara besar jika dilihat dari sisi luas wilayah dan jumlah penduduk. Sebagai negara kepulauan yang dibatasi lautan, menjadikan pembangunan transportasi di Indonesia adalah suatu tantangan. Tantangan yang harus dihadapi adalah bagaimana menyediakan layanan transportasi yang murah, tepat waktu, dan mampu diakses oleh semua kalangan. Tantangan inilah yang harus dijawab dalam rangka melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan. Kebijakan Utama Konektivitas Nasional dirumuskan untuk menjawab keseimbangan transportasi yang berorientasi nasional, regional, dan lokal, dimana konektivitas ini menghubungkan transportasi nasional, regional, lokal, serta wilayah-wilayah yang memiliki komoditas unggulan di masing-masing pulau. Oleh karena itu, strategi yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan transportasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan adalah sebagai berikut: 1. Penyediaan infrastruktur transportasi yang lebih terintegrasi melalui pendanaan DAK Bidang Transportasi, seperti infrastruktur yang menjadi kewenangan Provinsi, Kab/Kota meliputi fasilitas perlengkapan jalan yang disesuaikan dengan kinerja jaringan jalan;alat PKB, RASS, media sosialisasi keselamatan dan transportasi perkotaan; 2. Menciptakan pembagian peran moda transportasi yang lebih berimbang dengan mendorong pembangunan perkeretaapian dan transportasi laut yang lebih progresif sehingga secara bertahap terjadi perpindahan moda dari jalan ke moda kereta api serta moda angkutan laut; 3. Membangun dan memperluas jaringan infrastruktur dan sistem pelayanan transportasi nasional untuk memperkecil defisit dan mempersempit kesenjangan transportasi antar wilayah yang meliputi jalan, bandara, kereta api, pelabuhan laut dan penyeberangan, dermaga sungai dan danau, kapal perintis, bus, bus air dan kereta ekonomi di wilayah perdalaman, perbatasan, dan pulau terluar; 4. Membuka rute baru, meningkatkan frekuensi pelayanan, optimalisasi, dan integrasi penyelenggaran subsidi angkutan perintis dan Public Service Obligation (PSO) diantara subsidi bus perintis, angkutan laut, sungai, danau, penyeberangan, udara, dan perkeretaapian; 5. Mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi di wilayah-wilayah perbatasan dan wilayah-wilayah terluar; 6. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan bandara melalui pembangunan dan pengembangan bandara terutama yang berada pada pusat kegiatan


3-5

nasional (ibukota propinsi), pusat kegaitan wilayah dan wilayah yang mempunyai potensi ekonomi dan pariwisata; 7. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan angkutan laut melalui pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan terutama pada daerah daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, rawan bencana dan daerah belum berkembang serta wilayah yang mempunyai potensi ekonomi dan pariwisata; 8. Pembangunan kapal perintis untuk meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan angkutan laut perintis. 3.1.1.4 MEMBANGUN SISTEM DAN JARINGAN TRANSPORTASI YANG TERINTEGRASI UNTUK MENDUKUNG INVESTASI PADA KORIDOR EKONOMI, KAWASAN INDUSTRI KHUSUS, KOMPLEKS INDUSTRI, DAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN LAINNYA DI WILAYAH NON-KORIDOR EKONOMI Pembangunan infrastruktur diarahkan pada proyek-proyek strategis yang mendukung pengembangan kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan strategis lainnya. Untuk mendukung pengembangan kawasan industri, dirumuskan kebijakan antara lain: 1. Pembangunan pelabuhan-pelabuhan strategis, antara lain: Pelabuhan Belawan/Kuala Tanjung, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Pontianak, Bitung, Makassar, Banjarmasin, Kupang, Halmahera, dan pelabuhan lainnya; 2. Pembangunan jalur kereta api antara Manado – Bitung, Sei Mangke –Bandar Tinggi - Kuala Tanjung, Pasoso – Tanjung Priok, DDT Elektrifikasi Manggarai– Bekasi -Cikarang, Lingkar Luar KeretaApi, dan lainnya; 3. Pengembangan bandara-bandara di sekitar kawasan industri maupun kawasan ekonomi khusus dan kawasan strategis lainnya, antara lain: Bandara Mutiara Palu, Eltari Kupang, Halu Oleo Kendari, Sam Ratulangi Manado, Bandara Syamsuddin Noor-Banjarmasin, dan bandara lainnya. 3.1.1.5 MENGEMBANGKAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI YANG RAMAH LINGKUNGAN DAN MEMPERTIMBANGKAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN MELALUI MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM MAUPUN PENINGKATAN KESELAMATAN DAN KUALITAS KONDISI LINGKUNGAN Kemampuan melakukan mitigasi serta adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan salah satu kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi serta keandalan sistem transportasi. Perencanaan disertai pelaksanaan mitigasi dan adaptasi di sektor transportasi kedepan didasarkan pada pengelolaan potensi dan sumberdaya alam, peningkatan kapasitas individu serta organisasi yang tepat, serta didukung dengan pembangunan infrastruktur transportasi yang ramah lingkungan dan tahan terhadap dampak perubahan iklim dan cuaca ekstrim agar tercipta sistem transportasi yang andal dan berkelanjutan. Strategi sektor transportasi yang andal dan berkelanjutan mendukung konektivitas nasional adalah sebagai berikut: a. Penyediaan sarana transportasi yang ramah lingkungan;


3-6

b. Pembangunan prasarana transportasi yang tahan terhadap dampak perubahan iklim/cuaca ekstrim; c. Penyediaan bahan bakar yang berbasis energi baru terbarukan; d. Peningkatan kapasitas SDM transportasi yang responsif terhadap perubahan iklim/cuaca ekstrim; e. Peningkatan peralatan transportasi yang responsive terhadap perubahan iklim/cuaca ekstrim. 3.1.1.6 MENINGKATKAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN DALAM PENYELENGARAAN PELAYANAN TRANSPORTASI SERTA PERTOLONGAN DAN PENYELAMATAN KORBAN KECELAKAAN TRANSPORTASI Upaya untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelengaraan pelayanan transportasi ditujukan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pengguna transportasi serta menurunkan jumlah dan tingkat kecelakaan transportasi yang meliputi transportasi jalan, kereta api, pelayaran, dan penerbangan dalam menuju target zero accident. Di sisi lain, perubahan mental dalam berdisiplin berlalu-lintas, ketaatan terhadap peraturan, serta penguatan terhadap kemampuan kelembagaan untuk pendidikan dan pencegahan maupun pertolongan serta penyelamatan korban kecelakaan transportasi juga diperlukan dalam rangka untuk meningkatan respon terhadap terjadinya kecelakaan transportasi dan upaya pertolongan dan penyelematan jiwa manusia. Khusus untuk transportasi jalan, dalam rangka penanganan keselamatan jalan secara komprehensif pada tahun 2011 telah disusun suatu perencanaan jangka panjang yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada dan bersifat lintas sektoral, yaitu berupa Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 20112035 dan diperkuat melalui Inpres No 4 Tahun 2013 Program Dekade Aksi Keselamatan Tahun 2011-2020. Strategi yang dijalankan untuk menjalankan kebijakan di atas antara lain melalui : 1. Pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan, implementasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS), Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan/Daerah Rawan Kecelakaan, sarana bantu navigasi pelayaran maupun perlengkapan navigasi pelayaran dan penerbangan sesuai standar pelayanan minimal dan standar keselamatan transportasi internasional; 2. Meningkatkan kelaikan kendaraan bermotor melalui uji tipe dan uji berkala; 3. Pendidikan dan peningkatan kesadaran penyelenggaraan transportasi yang berkeselamatan sejak usia dini; 4. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNK) serta Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan baik di tingkat nasional maupun daerah; 5. Peningkatan kualitas dan kuantitas kemampuan SDM dan perlengkapan Search and Rescue (SAR).


3-7

3.1.1.7 MENINGKATKAN KAPASITAS DAN KUALITAS LEMBAGA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Dalam rangka meningkatkan kuantitas, kualitas, dan layanan transportasi untuk memenuhi mobilitas ekonomi yang menuntut pelayanan cepat, efisien, dan andal. Maka, diperlukan manajemen SDM yang memiliki kompetensi tinggi, meliputi SDM regulator, operator, dan SDM industri yang saat ini masih terbatas. Beberapa strategi yang dilakukan antara lain: 1. Penyempurnaan kelembagaan dan penyiapan regulasi dalam rangka pengembaangan SDM transportasi yang mengantisipasi perkembangan budaya, IPTEK, dan kesiapan produktivitas daya saing secara nasional maupun terkait dengan standar internasional; 2. Peningkatan peran pemerintah dalam rangka pengembangan SDM Transportasi bagi Lembaga pendidikan Swasta; 3. Pembangunan dan peningkatan Sarana dan Prasarana Diklat; 4. Pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar serta pengembangan metode pembelajaran.

3.1.2 ISU STRATEGIS 2 : MEMBANGUN TRANSPORTASI UMUM MASSAL PERKOTAAN Pembangunan perkotaan Indonesia kedepan diarahkan pada peningkatan peran perkotaan sebagai basis pembangunan dan kehidupan yang layak huni, berkeadilan, mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan, sesuai dengan karakter potensi dan budaya lokal. Arah kebijakan pembangunan perkotaan pada berfokus pada pengembangan kota sebagai suatu kesatuan kawasan/wilayah, yaitu kota sebagai pendorong pertumbuhan nasional dan regional serta kota sebagai tempat tinggal yang berorientasi pada kebutuhan penduduk kota. Walaupun demikian, pembangunan perkotaan ke depan akan lebih difokuskan pada pelaksanaan pengendalian pembangunan kota-kota besar dan metropolitan serta percepatan pembangunan kota-kota menengah dan kecil. Oleh karena itu, dalam rangka mengembangkan transportasi umum massal perkotaan, pembangunan sistem angkutan umum modern yang saling terintegrasi seperti BRT dan MRT diharapkan dapat meningkatkan peran angkutan umum dalam melayani kebutuhan perjalanan penduduk perkotaan serta menciptakan transportasi perkotaan yang praktis, efisien, ramah lingkungan, dan berkeadaban. Arah kebijakan dan strategi yang disusun lima tahun kedepan adalah :


3-8

1. Mengembangkan sistem angkutan umum massal yang modern dan maju dengan orientasi kepada bus maupun rel serta dilengkapi dengan fasilitas alih moda terpadu; 2. Mengembangkan manajemen transportasi perkotaan yang berimbang dengan memperhatikan interaksi antara transportasi dan tata guna lahan; 3. Meningkatkan integrasi kelembagaan transportasi perkotaan.

3.1.2.1 MENGEMBANGKAN SISTEM ANGKUTAN UMUM MASSAL YANG MODERN DAN MAJU DENGAN ORIENTASI KEPADA BUS MAUPUN REL SERTA DILENGKAPI DENGAN FASILITAS ALIH MODA TERPADU Seluruh sistem transportasi massal memerlukan interchange (tempat berganti kendaraan) dengan elemen-elemen sistem transportasi umum lain, dan integrasi dengan moda-moda sistem transportasi lain seperti mengendarai mobil, berjalan kaki dan bersepeda. Untuk mengembangkan sistem angkutan umum massal yang modern dan maju dengan orientasi kepada bus maupun rel serta dilengkapi dengan fasilitas alih moda terpadu, beberapa strategi yang dilakukan mencakup: 1. Pembangunan angkutan massal cepat berbasis rel antara lain MRT di wilayah Jabodetabek, dan jalur lingkar layang KA Jabodetabek, serta LRT/monorail/Tram di Surabaya, Bandung, dan Palembang; 2. Pengembangan kereta perkotaan di 10 kota metropolitan: Batam, Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Makassar; 3. Pengembangan BRT di 34 kota besar beserta fasilitas pendukungnya antara lain Medan, Pekanbaru, Batam, Padang, Palembang, Bandung, Jakarta, Bogor, Semarang, Yogyakarta, Solo, Pontianak, Samarinda, Balikpapan, Makassar, Gorontalo, dan Ambon; 4. Penyediaan dana subsidi/PSO yang terarah untuk penyelenggaraan angkutan umum massal perkotaan. 3.1.2.2 MENGEMBANGKAN MANAJEMEN TRANSPORTASI PERKOTAAN YANG BERIMBANG DENGAN MEMPERHATIKAN INTERAKSI ANTARA TRANSPORTASI DAN TATA GUNA LAHAN Terdapat kecenderungan bahwa berkembangnya suatu kota bersamaan pula dengan berkembangnya masalah transportasi yang terjadi, sehingga masalah ini akan selalu membayangi perkembangan suatu wilayah perkotaan. Beberapa strategi yang dilakukan untuk mengembangkan manajemen transportasi perkotaan yang berimbang dengan memperhatikan interaksi antara transportasi dan tata guna lahan, antara lain: 1. Peningkatan akses terhadap angkutan umum dengan Pembangunan Berorientasi Angkutan Transit Oriented Demand/TOD dan pengembangan fasilitas Non Motorized; Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

3-9

2. Penyediaan fasilitas pendukung untuk alih moda seperti Park and Ride; 3. Penerapan sistem informasi lalu lintas secara real time, penerapan sistem APILL terkoordinasi (ATCS) dan Virtual Mobility; 4. Penguatan mekanisme implementasi sistem transportasi perkotaan dan penurunan kemacetan transportasi perkotaan melalui Manajemen Permintaan Transportasi dengan pendekatan Push and Pull. 3.1.2.3 MENINGKATKAN INTEGRASI KELEMBAGAAN TRANSPORTASI PERKOTAAN Kelembagaan yang lemah merupakan suatu sumber permasalahan yang menjadi sorotan dalam sistem transportasi perkotaan di Indonesia (World Bank, 2006). Kelembagaan dalam sektor transportasi kurang berfungsi dengan baik karena kurang terorganisir, akibat tumpang tindih, pertentangan kepentingan, serta penegakan hukum yang lemah. Namun, di beberapa kota di Indonesia, Pemerintah Daerah sebagai regulator secara efektif mulai meningkatkan efektifitas kewenangannya melalui sistem organisasi efektif yang mampu melakukan pengendalian sistem transportasi perkotaannya. Untuk itu, Pemerintah Pusat memiliki tanggung jawab untuk mensinergikan dan mengintegrasikan kelembagaan transportasi perkotaan melalui strategi percepatan pembentukan kelembagaan pengelolaan transportasi perkotaan yang memiliki kewenangan kuat dalam mengintegrasikan dan mengawal dari konsep, strategi, kebijakan, perencanaan, program, implementasi, manajemen, dan pembiayaan sistem transportasi perkotaan di kota-kota megapolitan lainnya.

3.2

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dalam pembangunan sektor transportasi merujuk pada arah kebijakan pembangunan transportasi nasional yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Kebijakan dan strategi tersebut juga disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kementerian Perhubungan 2005-2025 yang menjadi salah satu alur logis perencanaan pembangunan sektor transportasi berkelanjutan. Dalam menjabarkan sasaran nasional, Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 20152019 menerjemahkan beberapa sasaran menjadi beberapa bagian yang saling berkorelasi, dimana interkoneksi tersebut juga akan sejalan dengan sasaran pembangunan pada Unit Kerja Eselon I. Pemikiran di atas sebagai dasar pertimbangan penyusunan strategi dilakukan sebagai bagian dari


3 - 10

perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan di Kementerian Perhubungan yang berkorelasi pada sasaran Kementerian Perhubungan yang telah disusun sebelumnya. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 20152019 dikelompokkan menjadi 3 aspek, meliputi keselamatan dan keamanan, pelayanan, serta kapasitas transportasi. 3.2.1 Keselamatan dan Keamanan Keselamatan dan keamanan dalam penyelengaraan pelayanan transportasi ditujukan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pengguna transportasi serta menurunkan jumlah dan tingkat kecelakaan transportasi yang meliputi transportasi jalan, kereta api, pelayaran, dan penerbangan. Tingkat keselamatan dan keamanan transportasi diwujudkan melalui dua sasaran yaitu menurunnya angka kecelakaan transportasi, dan menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi. 1. Sasaran menurunnya angka kecelakaan transportasi dengan arah kebijakan meningkatkan keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi, melalui strategi : a. Penguatan kelembagaan dalam peningkatan keselamatan transportasi Keselamatan transportasi merupakan tanggung jawab berbagai pihak, baik pemerintah sebagai regulator maupun pelaku usaha sebagai operator. Saat ini fungsi pengawasan dan pembinaan keselamatan transportasi telah dilakukan pemerintah melalui kegiatan dan program peningkatan keselamatan, diharapkan fungsi pengawas keselamatan juga dilakukan di dunia usaha melalui pembentukan unit khusus yang menangani fungsi pengawas keselamatan. b. Peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha di bidang keselamatan transportasi Keselamatan transportasi merupakan keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan transportasi yang lancar sesuai dengan prosedur operasi dan persyaratan kelaikan teknis terhadap sarana dan prasarana beserta penunjangnya. Upaya peningkatan keselamatan transportasi telah dan akan terus dilakukan pemerintah melalui penyediaan sarana dan prasarana keselamatan serta sosialisasi keselamatan kepada masyarakat dan badan usaha. Peran serta masyarakat dan badan usaha dalam peningkatan keselamatan transportasi diwujudkan dalam peningkatan kepatuhan untuk mematuhi standar operasi dan prosedur penggunaan dan penyediaan sarana transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara. c. Pendidikan dan peningkatan kesadaran penyelenggaraan transportasi yang berkeselamatan sejak usia dini Pendidikan keselamatan transportasi secara dini dengan menfokuskan pada penanaman pengetahuan tentang tata cara transportasi yang berkeselamatan (transfer of knowledge) dan menanamkan nilai-nilai (transform of values) etika dan budaya tertib dan membangun perilaku pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

3 - 11

generasi muda. Pribadi yang beretika mempunyai kecerdasan sosial yang tinggi dan kepekaan dalam bertansportasi, selain itu, juga akan mengerti pentingnya penggunaan peralatan dan prasarana keselamatan serta peraturan keselamatan. d. Peningkatan/pembaharuan keselamatan

regulasi

terkini

sesuai

dengan

standar

Untuk memenuhi tuntutan perkembangan teknologi keselamatan transportasi diperlukan pembaharuan regulasi keselamatan yang mencakup norma, standar, prosedur dan kriteria. e. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keselamatan transportasi sesuai dengan perkembangan teknologi; Upaya peningkatan keselamatan transportasi selain pengurangan tingkat kecelakaan yang disebabkan kesalahan manusia (human error) dilakukan juga strategi melalui pemenuhan kuantitas dan tingkat kehandalan sarana dan prasarana keselamatan transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara. f. Pemenuhan standar keselamatan transportasi berupa perlengkapan keselamatan transportasi jalan dan perkeretaapian maupun perlengkapan navigasi pelayaran dan penerbangan Selain upaya pemenuhan kualitas dan kuantitas keselamatan transportasi, penurunan tingkat kecelakaan juga dilakukan melalui strategi ketentuan pemenuhan standar keselamatan pada sarana dan prasarana transportasi sesuai standar nasional dan internasional. g. Peningkatan efektivitas pengendalian, pengaturan dan pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan transportasi; Dalam upaya pemenuhan standar keselamatan transportasi dilakukan melalui pemeriksaan atau audit secara berkala dan pelaksanaan random check yang meliputi standar keselamatan bidang prasarana, sarana, tata cara pengangutan serta sumber daya manusia transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap peraturan standar keselamatan. h. Peningkatan keandalan/kelaikan sarana dan prasarana transportasi melalui program pengujian dan sertifikasi sarana, prasarana termasuk fasilitas pendukung lainnya Pengujian kehandalan/kelaikan sarana prasarana transportasi dilakukan secara berkala untuk menjamin tingkat kehandalan dan kecukupan peralatan keselamatan yang diikuti melalui penerbitan sertifikasi sarana dan prasarana termasuk fasilitas pendukung lainnya. i.

Peningkatan koordinasi pelaksanaan Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNK) serta Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan baik di tingkat nasional maupun daerah


3 - 12

RUNK adalah rencana keselamatan jalan jangka panjang yang diilhami oleh semangat Decade of Action for Road Safety 2011-2020 Perserikatan Bangsa Bangsa yang dideklarasikan pada Maret 2010. Untuk itu maka 10 tahun pertama dari RUNK telah ditetapkan menjadi Dekade Aksi Keselamatan Jalan 2011-2020 dengan Instruksi Presiden No. 4/2013 tertanggal 11 April 2013. Dalam Inpres tersebut, disebutkan 5 Pilar Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan yang meliputi: 1) Manajemen keselamatan jalan, dikoordinasikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas. Tanggung jawabnya adalah mendorong terselenggaranya koordinasi antar pemangku kepentingan dan terciptanya kemitraan sektoral. 2) Jalan yang berkeselamatan, dikoordinasikan oleh Menteri Pekerjaan Umum. 3) Kendaraan yang Perhubungan.

berkeselamatan,

dikoordinasikan

oleh

Menteri

4) Perilaku pengguna yang berkeselamatan, dikoordinasikan oleh Kepala Kepolisian RI. 5) Penanganan pra dan pasca kecelakaan, dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan. Gerakan penurunan jumlah dan kualitas kecelakaan lalu-lintas di jalan melalui “Decade of Action” memiliki potensi mencapai sukses jika didorong oleh seluruh komponen masyarakat, industri, jalan dan transportasi secara terpadu. j.

Koordinasi peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan Perlintasan sebidang merupakan faktor kritis dalam penyelenggaraan kereta api mengingat banyaknya kejadian kecelakaan yang diterjadi di lokasi perlintasan. Berdasarkan pada amanat UU 23/2007, setiap perlintasan/perpotongan antara jalur kereta api dan jalan dibuat tidak sebidang. Pengecualian untuk pembangunan perlintasan tidak sebidang hanya dapat dilakukan dengan tetap menjamin keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api dan lalu lintas jalan dengan mengikuti ketentuan yang diatur pada Permenhub No. 36/2011, sehingga diperlukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah maupun operator perkeretaapian dalam penanganan perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan.

2. Sasaran menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi, melalui strategi antara lain : a. Peningkatan efektivitas keamanan transportasi

pengawasan

terhadap

pemenuhan


standar

3 - 13

Dalam upaya pemenuhan standar keamanan transportasi dilakukan melalui pemeriksaan atau audit secara berkala dan pelaksanaan random check yang meliputi standar keamanan bidang prasarana, sarana, tata cara pengangutan serta sumber daya manusia transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap peraturan standar keamanan, serta pemberian sanksi kepada aparatur pemerintah atau operator sarana/prasarana transportasi yang lalai dalam melaksanakan tugas. b. Pemenuhan standar keamanan transportasi berupa perlengkapan keamanan transportasi Keamanan transportasi adalah keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan transportasi yang bebas dari gangguan dan/atau tindakan yang melawan hukum, langkah untuk mewujudkan keamanan transportasi melalui pemenuhan peralatan keamanan yang berupa alat pemidai barang-barang berbahaya dan alat pemidai jarak jauh dengan sistem terkoordinasi. c. Pencegahan terhadap penyusupan barang-barang yang mengancam keamanan penumpang Pelaksanaan pencegahan terhadap penyusupan barang yang mengancam keamanan penumpang selain dilakukan melalui pemenuhan peralatan keamanan juga didukung dengan kualitas SDM yang tersertifikasi dan diaudit secara berkala oleh aparatur pengawas keamanan transportasi. d. Peningkatan koordinasi dalam rangka mencegah terjadinya tindakan melawan hukum di sektor transportasi (pencurian, vandalisme, perompakan, pembajakan, teroris, dll) 3.2.2 Pelayanan Transportasi Dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi ditetapkan 7 sasaran, yaitu : (1) Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi, (2) Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan, (3) Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan, (4) Meningkatnya kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance, (5) Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan, (6) Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor tansportasi, dan (7) Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan clean governance. Masing-masing sasaran tersebut ditempuh melalui upaya strategi sebagai berikut : 1. Sasaran meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi, dengan arah kebijakan meningkatkan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi, melalui strategi antara lain : a.

Peningkatan kehandalan sarana dan prasarana transportasi serta penataan jaringan/rute


3 - 14

Kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi dilakukan melalui rehabilitasi, pembangunan dan pengembangan prasarana perhubungan meliputi pembangunan terminal bus type A, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut, bandar udara dan jaringan jalan kereta api, sedangkan kondisi sarana transportasi terus didorong untuk ditingkatkan kehandalannya antara lain peremajaan angkutan kota yang berbasis angkutan massal, peremajaan sarana kereta api, pembatasan usia kapal. Dalam rangka mewujudkan kinerja pelayanan juga dilakukan penataan rute pada angkutan laut untuk menjamin kepastian muatan dan kontinuitas angkutan laut antara wilayah barat Indonesia menuju wilayah timur Indonesia. b.

Penyusunan transportasi

pedoman

standar

pelayanan

sarana

dan

prasarana

Standar pelayanan merupakan ukuran pelayanan yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa yang dilengkapi dengan tolok ukur sebagai acuan penilaian kualitas yang merupakan kewajiban dan janji penyedia layanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. c.

Implementasi standar pelayanan publik pada sarana dan prasarana transportasi, termasuk penyediaan fasilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus dan fasilitas yang responsif gender Penyediaan layanan dan sarana transportasi yang berperspektif gender juga berarti mempertimbangkan dan mengakomodir permasalahan orang-orang atau kelompok masyarakat yang berkebutuhan khusus. Termasuk dalam hal ini adalah kebijakan perlindungan dan layanan transportasi bagi lansia, penyandang cacat, perempuan khususnya perempuan hamil dan balita. Penyediaan layanan dan sarana tersebut mempertimbangkan beberapa aspek yaitu aspek aksesibilitas, kenyamanan, keselamatan, keamanan dan keterjangkauan. Aspek keamanan sering menjadi persoalan bagi perempuan, anak-anak, lansia bahkan penyandang cacat. Layanan dan sarana transportasi seyogyanya dapat diakses secara aman oleh mereka termasuk aman dari segala tindak kriminalitas dan kekerasan seksual.

d.

Konsistensi penerapan reward dan punishment terhadap ketepatan pelayanan Pelayanan jasa transportasi selain mengutamakan keamanan dan keselamatan layanan, juga dituntut untuk tepat waktu dalam layanan yang dijanjikan. Untuk meningkatkan layanan transportasi diupayakan melalui penerapan sanksi berupa kewajiban yang harus dipenuhi setiap waktu keterlambatan dan apresiasi masyarakat terhadap layanan yang memenuhi standar pelayanan.


3 - 15

2. Sasaran terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan, dengan arah kebijakan memenuhi sdm transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan, ditempuh melalui strategi antara lain : a. Menyusun Man Power Planning SDM transpotasi Dalam rangka mencukupi sumber daya manusia (SDM) transportasi dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dicapai melalui perencanaan tenaga kerja untuk mendapat tenaga kerja ahli yang kompeten di masa yang akan datang. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang jumlah dan kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia Perhubungan baik sumber daya manusia aparatur maupun non aparatur (masyarakat) yang akan digunakan sebagai data utama dalam penyelenggaraan berbagai program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan guna menyediakan dan mengembangkan sumber daya manusia Perhubungan sesuai dengan kebutuhan. b. Menyusun Training Needs Analysis (TNA) SDM transportasi Dalam rangka mencukupi sumber daya manusia (SDM) transportasi dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dicapai melalui Training Needs Analysis (TNA) SDM transportasi agar pelaksanaan pelatihan dapat tepat sasaran, bukan hanya pelatihan yang sifatnya hanya untuk menggugurkan kewajiban ataupun instruksi yang kurang mendasar. Diklat transportasi yang selama ini dilaksanakan masih belum sepenuhnya terkoordinasi dengan subsektor khususnya dalam menggali kebutuhan SDM baik kompetensi maupun kuantitas yang dibutuhkan, sehingga penyelenggaraan diklat yang dilaksanakan masih belum efektif, efesien dan tepat sasaran. Untuk kedepannya BPSDMP mengharapkan program diklat menjadi salah satu komponen utama dalam penentuan man power planning SDM Pererhubungan, untuk itulah dibutuhkan penyusunan Training Needs Analysis (TNA). c. Mengembangkan kapasitas diklat SDM transportasi Dalam upaya pengembangan kapasitas diklat dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana diklat melalui perbaikan, pembangunan, modernisasi dan optimalisasi sarana dan prasarana diklat. Perbaikan dan/atau pembangunan prasarana di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan dapat dilakukan secara sistematis, terencana, terukur dan berkelanjutan, dengan indikator terpenuhinya standar sarana prasarana sesuai konvensi nasional dan internasional. Strategi pembangunan sarana dan prasarana diklat dilakukan berdasarkan pertimbangan akan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan di wilayah NKRI baik untuk diklat transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian. Selain pembangunan kampus baru juga dilakukan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

3 - 16

pembangunan berupa pengembangan kampus di lingkungan UPT Badan Pengembangan SDM Perhubungan guna meningkatkan kapasitas dalam pencapaian target pemenuhan kebutuhan SDM Transportasi. Untuk menunjang terselenggaranya diklat tersebut, BPSDM Perhubungan melakukan pengadaan, peningkatan dan rehabilitasi sarana diklat seperti alat praktek, simulator dan sarana penunjang lainnya yang berbasis IT khususnya elektronika seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tenaga pengajar dan metode diklat merupakan faktor penting lainnya dalam rangka pengembangan kapasitas diklat SDM Transportasi. Tenaga pengajar di lingkungan BPSDM Perhubungan yang terdiri dari Dosen, Widyaiswara dan Instruktur perlu dilakukan upgrading skill dan kompetensi secara berkala guna mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan isu-isu transportasi dunia sehingga kualitas lulusan yang dihasilkan sesuai dengan harapan dan perkembangan dunia transportasi. Selain itu, update metode diklat, baik kurikulum dan silabus perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi transportasi. d. Menata regulasi penyelenggaraan diklat SDM transportasi. Bentuk, struktur, sistem dan organisasi harus senantiasa menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi. Salah satu upaya penunjang untuk mengembangkan SDM Transportasi yaitu Restrukturisasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang disertai dengan penyiapan regulasi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan SDM transportasi e. Meningkatkan tata kelola diklat dan kualitas lulusan. Badan Pengembangan SDM Perhubungan merupakan suatu organisasi yang bersifat dinamis, sehingga diperlukan upaya yang senantiasa memperhatikan dan menganalisis dinamika lingkungan strategis yang ada, baik isu strategis nasional dan isu strategis internasional. Salah satu upaya penunjang untuk mengembangkan SDM Transportasi yaitu Restrukturisasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang disertai dengan penyiapan regulasi. Restrukturisasi kelembagaan mencakup peningkatan status lembaga pendidikan serta pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) di seluruh UPT Badan Pengembangan SDM Perhubungan, peningkatan Balai Pendidikan dan Pelatihan menjadi Pendidikan Tinggi (Politeknik/Akademi), dan Eselonisasi atau penyempurnaan eselon (peningkatan eselon) untuk beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT), penyempurnaan organisasi Sekolah Tinggi menjadi Institut dan juga harus terbuka terhadap organisasi multimoda transportasi dalam rangka ikut mendukung sistem logistik nasional serta pembentukan


3 - 17

unit dalam organisasi yang secara khusus menangani dan mengelola kinerja pegawai BPSDM Perhubungan. f. Meningkatkan penyerapan lulusan diklat transportasi. Peningkatan penyerapan lulusan diklat dapat dilakukan dengan melakukan inventarisasi data lulusan diklat transportasi melalui penyusunan database lulusan diklat di lingkungan BPSDM Perhubungan, serta upaya promosi dan sosialisasi secara optimal dalam skala yang lebih luas. Komitmen bersama dan kerjasama dengan stakeholder, baik dalam skala nasional maupun internasional perlu dilakukan sebagai salah satu upaya percepatan penyerapan lulusan diklat transportasi. 3. Sasaran meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan, dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas penelitian transportasi, melalui strategi antara lain : a.

Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya peneliti serta tenaga fungsional pendukung. Peningkatan kualitas penelitian dapat dicapai dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya peneliti serta tenaga fungsional pendukung sehingga penelitian yang dihasilkan kedepannya dapat berkualitas sehingga mampu menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

b. Peningkatan sinergitas antara Badan Litbang Perhubungan dengan pengguna jasa penelitian dalam rangka meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian. Peningkatan kualitas penelitian dapat dicapai dengan meningkatkan sinergitas antara Badan Litbang Perhubungan dengan pengguna jasa penelitian dalam rangka meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian. c.

Peningkatan kerjasama penelitian antar lembaga riset dan industri untuk merumuskan kebijakan strategis penyelenggaraan transportasi. Peningkatan kualitas penelitian dapat dicapai dengan meningkatkan kerjasama penelitian antar lembaga riset dan industri untuk merumuskan kebijakan strategis penyelenggaraan transportasi.

d. Penyempurnaan regulasi dan kelembagaan untuk penguatan peran Badan Litbang Perhubungan. Penguatan peran penelitian dan pengembangan Perhubungan perlu ditingkatkan melalui penyempurnaan regulasi dan kelembagaan sehingga dapat berperan aktif dalam menentukan kebijakan pembangunan sektor perhubungan di lingkungan Kementerian Perhubungan.


3 - 18

4. Sasaran meningkatnya kinerja capaian dalam mewujudkan good governance, dengan arah kebijakan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja, melalui strategi antara lain : a.

Penuntasan agenda reformasi birokrasi melalui penataan kelembagaan (organisasi, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia). Peningkatan kinerja capaian dalam mewujudkan good governance melalui penuntasan agenda reformasi birokrasi dengan penataan kelambagaan baik dari sisi organisasi, ketatalaksanaan dan sumber daya manusianya.

b. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja dan keuangan Kementerian Perhubungan secara terintegrasi, terpercaya dan dapat diakses publik. Peningkatan kinerja capaian dalam mewujudkan good governance melalui penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja dan keuangan Kementerian Perhubungan secara terintegrasi, terpercaya dan dapat diakses publik. c.

Penyediaan layanan informasi transportasi yang dapat diakses publik secara mudah. Peningkatan kinerja dalam mewujudkan good governance dengan penyediaan layanan informasi transportasi yang dapat diakses publik secara mudah. Kemudahan informasi terhadap layanan transportasi sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan transportasi yang berkualitas.

d. Penyederhanaan perijinan sektor transportasi. Penyederhanaan perijinan sektor transportasi dijadikan sebagai langkah dalam perbaikan pelayanan publik di sektor transportasi. Penyederhanaan ini ditujukan agar tercapai pelayanan publik yang efisien, transparan, cepat, akuntabel, dan dapat memberikan kepastian hukum, serta sebagai usaha untuk meningkatkan dunia investasi transportasi di Indonesia. e.

Penerapan e-government di lingkungan Kementerian Perhubungan. Peningkatan kinerja capaian dalam mewujudkan good governance melalui penerapan e-government di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi untuk meningkatkan tata hubungna kerja yang efektif dan efisien.

f.

Penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi penerapan kebijakan. Peningkatan kinerja capaian dalam mewujudkan good governance dengan membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam menyusun dan mengawasi penerapan kebijakan di sektor transportasi, sehingga setiap kebijakan dapat secara nyata dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.


3 - 19

5. Sasaran meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan, dengan arah kebijakan meningkatkan kuantitas dan kualitas penetapan dan implementasi regulasi sektor transportasi, melalui strategi antara lain : a.

Pemetaan arah / kebutuhan kerangka regulasi untuk mempercepat pelaksanaan prioritas pembangunan transportasi. Peningkatan penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan dengan melakukan pemetaan arah/kebutuhan kerangka regulasi untuk mempercepat pelaksanaan prioritas pembangunan transportasi selama lima tahun kedepan.

b. Peningkatan koordinasi dengan instansi lainnya terkait penyelesaian peraturan perundang-undangan. Peningkatan penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi lainnya terkait penyelesaian peraturan perundang-undangan. c.

Percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai amanah undang-undang bidang transportasi. Peningkatan penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan dengan percepatan penyusunan peraturan perundangundangan sesuai amanah undang-undang bidang transportasi. Penyusunan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan amanah undangundang bidang transportasi perlu dipercepat agar dapat menjadi landasan dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.

d. Percepatan pelaksanaan penyederhanaan dan harmonisasi regulasi di bidang transportasi. Peningkatan penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan dengan melakukan percepatan pelaksanaan penyederhanaan dan harmonisasi regulasi di bidang transportasi. e.

Evaluasi peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan yang menghambat percepatan pembangunan transportasi. Peningkatan penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan dengan melakukan evaluasi terhadap peraturan perundangundangan yang tumpang tindih dan menghambat percepatan pembangunan transportasi. Peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dapat diminimalisir untuk mempercepat pembangunan sektor transportasi.

6. Sasaran menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor tansportasi, dengan arah kebijakan menerapkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, melalui strategi antara lain :


3 - 20

a.

Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan tahan terhadap dampak perubahan iklim/ cuaca ekstrim. Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dan peningkatan penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan tahan terhadap dampak perubahan iklim/cuaca ekstrim. Prasarana dan sarana transportasi yang ramah lingkungan dapat memberikan kontribusi positif dalam mengurangi pemanasan global yang disumbangkan dari sektor transportasi.

b. Pemanfaatan bahan bakar yang berbasis energi baru terbarukan. Pemanfaatan bahan bakar yang berbasis fossil fuel saat ini sangat tinggi, sementara jumlah bahan bakar fossil fuel terus menipis. Dengan kondisi tersebut pemanfaatan bahan bakar yang berbasis energi baru terbarukan di sektor transportasi harus dikedepankan. c.

Penerapan sistem manajemen transportasi yang efektif dan efisien. Penerapan sistem manajemen transportasi yang efektif dan efisien dilakukan untuk mewujudkan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) yang disumbangkan dari sektor transportasi dan peningkatan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi.

d. Mendorong pengguna kendaraan pribadi berpindah ke transportasi umum/ massal. Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dan peningkatan penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor tansportasi dengan mendorong penggunaan angkutan umum/massal terutama bagi masyarakat pengguna kendaraan pribadi. 7. Sasaran meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan clean governance, dengan arah kebijakan pelaksanaan pengawasan intern yang berintegritas, professional dan amanah, melalui strategi antara lain : a. Mengoptimalkan peran Inspektorat Jenderal sebagai consultant dan quality assurance. Dalam rangka mendorong terwujudnya clean governance serta memastikan tujuan pembangunan transportasi dapat dicapai secara hemat, efisien, efektif dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), maka Inspektorat Jenderal telah mencanangkan perubahan paradigma yang diarahkan kepada peningkatan peran Inspektorat Jenderal menjadi Konsultan dan Katalisator yang lebih mengarah kepada penghantar bagi suatu unit kerja untuk meningkatkan kualitas kinerjanya sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku serta lebih memberikan solusi atas masalah dan hambatan yg dihadapi unit kerja tersebut dalam mencapai tujuan organisasi.


3 - 21

b. Peningkatan kualitas hasil pengawasan Peningkatan kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan clean governance melalui peningkatan kualitas hasil pengawasan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. c. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Pengawasan Peningkatan kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan clean governance melalui peningkatan kualitas dan kompetensi SDM pengawasan di Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. 3.2.3 Kapasitas Transportasi Dalam rangka meningkatkan kapasitas transportasi, Kementerian Perhubungan menetapkan 5 (lima) sasaran, yaitu : (1) Meningkatnya kapasitas sarana sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda (2) Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang, (3) Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya di wilayah timur Indonesia, (4) Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan, dan (5) Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan. Dalam mencapai sasarana peningkatan kapasitas transportasi ditempuh melalui strategi pencapaian sebagai berikut : 1. Sasaran meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda, dengan arah kebijakan meningkatkan kapasitas, konektivitas/aksesibilitas antar wilayah dan keterpaduan antarmoda/multimoda, melalui strategi antara lain : a. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sarana dan prasarana transportasi. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda diwujudkan salah satunya melalui peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sarana dan prasarana transportasi. Kualitas perencanaan akan sangat menentukan kualitas pembangunan sektor transportasi selama lima tahun kedepan. b. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang berdasarkan outcomes. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda diwujudkan salah satunya melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang berdasarkan outcomes, sehingga pembangunan transportasi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dapat dirasakan langsung manfaat pembangunan oleh masyarakat. c. Mendorong pembangunan infrastruktur transportasi melalui kerjasama Pemerintah dan badan usaha serta melalui pembiayaan swasta.


3 - 22

Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda melalui peningkatan kerjasama pemerintah dan badan usaha serta peningkatan investasi swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi nasional melalui penguatan kelembagaan dan sistem perencanaan proyek-proyek yang akan dikerjasamakan. Kerjasama pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur transportasi antara lain : Penyelenggaraan kerjasama pemerintah dan badan usaha pada sektor perkeretaapian sebanyak 6 proyek sampai pada tahun 2019; Penyelenggaraan kerjasama pemerintah dan badan usaha pada sektor transportasi laut ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebanyak 10 proyek; Penyiapan dokumen terhadap infrastruktur transportasi udara yang siap ditawarkan kepada swasta sampai pada tahun 2019 sebanyak 3 proyek. d. Pembangunan jaringan pelayanan yang terintegrasi antarmoda. Dalam setiap peraturan perundang-undangan transportasi diamanahkan untuk menyusun tatanan dan rencana induk masing-masing moda, yaitu rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, tatanan perkeretaapian nasional, tatanan kepelabuhanan nasional dan tatanan kebandarudaraan nasional serta tersusunnya perencanaan umum jaringan jalan nasional dan jalan tol. Salah satu faktor yang diamanahkan dalam penyusunan tatanan dan rencana induk transportasi adalah keterpaduan intra dan antarmoda transportasi. Pada dasarnya transportasi antarmoda/multimoda adalah pembangunan transportasi yang mempertimbangkan jenis dan karakteristik sistem transportasi yang digunakan, dan mempertimbangkan sisi efisiensi, efektivitas dan kemudahan sistem operasinya, sehingga mampu melahirkan sistem transportasi yang berdaya saing tinggi. Upaya keterintegrasian ini diwujudkan melalui antara lain ketersediaan angkutan kereta api di bandar udara dan pelabuhan. e. Penyiapan konsep dan implementasi angkutan laut dari barat ke timur Indonesia. Dalam rangka menjamin ketersediaan barang dengan harga yang terjangkau diperlukan konsep untuk memperkuat jalur pelayaran yang dititikberatkan pada Indonesia bagian Timur yang dimaksudkan selain untuk mengkoneksikan jalur pelayaran dari Barat ke Timur Indonesia juga akan mempermudah akses niaga dari negara-negara Pasifik bagian selatan ke negara Asia bagian Timur. Pada prinsipnya, ketersediaan pelayanan angkutan kapal dari barat ke timur Indonesia merupakan penataan trayek tetap dan teratur yang harus didukung dengan pengembangan pelabuhan agar dapat melayani kapal dengan ukuran besar, mengingat saat ini untuk terminal-terminal domestik, ukuran kapal peti kemas yang bisa masuk tidak


3 - 23

lebih dari 2600 TEUs dan kebanyakan hanya mampu melayani kapal ukuran 800 atau 900 TEUs, dengan demikian akan mewujudkan efisiensi biaya logistik nasional. 2. Sasaran meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya di wilayah timur Indonesia, dengan arah kebijakan meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya di wilayah timur Indonesia, melalui strategi antara lain : a. Mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi di wilayah-wilayah perbatasan dan wilayah-wilayah terluar Jaringan transportasi ke depan akan diperluas dan dibangun lebih banyak lagi untuk meningkatkan keseimbangan transportasi antara Jawa dan luar Jawa dan meningkatkan aksesibilitas di daerah kawasan timur Indonesia, daerah terpencil, dan pedesaan, kawasan perbatasan, serta daerah tertinggal lainnya, melalui percepatan pembangunan infrastruktur transportasi; b. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi di wilayah terpencil, pedalaman, perbatasan dan rawan bencana; Selain upaya penyediaan prasarana transportasi juga dilakukan peningkatan kapasitas untuk meningkatkan konektivitas yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah. Selain untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, prasarana transportasi juga diarahkan untuk peningkatan aksesibilitas daerah rawan bencana melalui penyediaan bandar udara yang dapat didarati pesawat Hercules dan pelabuhan untuk kepentingan pasokan logistik di saat terjadi bencana alam. c. Penyediaan sarana angkutan keperintisan Guna merangsang pertumbuhan wilayah, Pemerintah berupaya untuk membuka keterisolasian daerah terpencil dan pedalaman agar mempunyai keterkaitan dengan daerah maju melalui penyediaan pelayanan angkutan keperintisan darat, laut dan udara. 3. Sasaran Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan, dengan arah kebijakan mengembangkan sistem angkutan umum massal dengan orientasi kepada angkutan bus maupun rel dengan fasilitas alih moda terpadu, melalui strategi antara lain : a. Penyiapan konsep angkutan umum massal perkotaan yang lebih matang dan komprehensif Penyiapan konsep angkutan umum massal perkotaan yang lebih matang dan komprehensif bertujuan untuk meningkatkan jumlah penduduk perkotaan yang akan menggunakan sistem angkutan umum, meninggalkan kendaraan pribadinya di rumah, dan menciptakan transportasi kota yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkeadaban. Kota akan bertahan secara lingkungan


3 - 24

dan efisiensi energi kalau pergerakan ekonominya didukung oleh sistem angkutan umum cepat masal yang didukung dengan jaringan pengumpan (feeder services). b. Pengembangan BRT Penerapan angkutan umum massal perkotaan salah satunya dilakukan melalui pengembangan Bus Rapid Transit/BRT. Penerapan sistem BRT perlu terpadu dalam fisik/prasarana, pelayanan, serta dalam konteks transportasi cerdas dengan memanfaatkan Information Technology. Transportasi antar moda di perkotaan perlu dibangun dengan memperhatikan pengembangan transportasi tidak bermotor dalam rangka menuju terwujudnya transportasi perkotaan yang berkelanjutan, yang didukung komitmen yang kuat dari Kepala Daerah dalam bentuk perencanaan, pendanaan dan kesiapan pengoperasian. c. Pembangunan dan pengembangan angkutan massal perkotaan berbasis rel Selain pengembangan angkutan umum perkotaan dengan Bus Rapid Transit, angkutan perkotaan dapat dilakukan melalui pembangunan angkutan massal perkotaan berbasis rel. d. Penyediaan dana subsidi/ PSO yang terarah untuk penyelenggaraan angkutan umum massal perkotaan Penerapan angkutan umum dengan BRT dan MRT dianggap tidak menarik bagi kota-kota yang belum menerapkannya karena dipersepsikan membebani anggaran. Oleh karena itu untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem angkutan umum yang handal dan berkelanjutan dibutuhkan antara lain dukungan kebijakan secara nyata dari pemerintah di sektor anggaran melalui penyediaan dana subisidi/PSO yang terarah. 4. Sasaran meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan, dengan arah kebijakan meningkatkan aplikasi teknologi informasi dalam sistem manajemen perkotaan, melalui strategi antara lain : a. Penerapan sistem informasi lalu lintas secara real time, penerapan ATCS dan Virtual Mobility Penerapan Manajemen Sistem Transportasi Perkotaan yang modern, mulai dari skala mikro persimpangan dan ruas jalan dengan Manajemen Lalu Lintas sampai kepada full-scale demand management seperti Electronic Road Pricing. Dalam skala dan kondisi tertentu yang memungkinkan, penerapapan Area Traffic Control System (ATCS) dapat dikembangkan secara efektif hanya kalau ruas-ruas jalan tidak berada dalam keadaan jenuh (over-saturated). Jaringan jalan dalam kedaan macet parah pada semua ruasnya akan tidak efektif apabila diterapkan ATCS. Transportasi kota dengan 2 komponen utama yakni jaringan jalan dan sIstem angkutan umum perlu dinaungi oleh Sisem Manajemen Transportasi yang komprehensif dan sesuai dengan


3 - 25

hierarki pergerakan, fasilitas ruang jalan, dan skala kepadatan/kemacetan lalu lintas yang ada. b. Penerapan sistem tiket elektonik yang terintegrasi Intelligent Transport System/ITS pada prinsipnya adalah penerapan teknologi maju di bidang elektronika, komputer dan telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman dan nyaman sekaligus ramah lingkungan. Sistem ini mempunyai tujuan dasar untuk membuat system transportasi yang mempunyai kecerdasan, sehingga dapat membantu pemakai transportasi dan pengguna transportasi untuk mendapatkan informasi, mempermudah transaksi, meningkatkan kapasitas prasarana dan sarana transportasi, mengurangi kemacetan atau antrean, meningkatkan keamanan dan kenyamanan, mengurangi polusi lingkungan, mengefisiensikan pengelolaan transportasi.

3.3 KERANGKA REGULASI Dari sisi regulasi, Kementerian Perhubungan telah memiliki berbagai dasar hukum pembangunan dan pengelolaan sektor transportasi, yang ditandai dengan terbitnya paket Undang-Undang sektor transportasi beserta peraturan pelaksanaannya yang telah mengamanatkan perubahan pola kelembagaan penyelenggaraan transportasi yang pada intinya pemisahan antara peran regulator dan operator. Selanjutnya akan dilakukan identifikasi peraturan-peraturan yang masih perlu dijabarkan lagi turunannya, serta akan dilakukan langkah-langkah deregulasi untuk berbagai peraturan yang merupakan produk yang sudah lama yang dinilai dapat menghambat pelaksanaan tugas dan menciptakan ketidakpastian hukum di masyarakat, untuk kemudian dilakukan reformasi jika dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini, yang meliputi aspek keselamatan dan keamanan transportasi, pelayanan, dan kapasitas transportasi. Penyelesaian mandat-mandat Undang-Undang sektor transportasi tersebut, bukan hanya berada pada Kementerian Perhubungan, namun juga melibatkan stakeholders lainnya, khususnya BUMN terkait, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Oleh karenanya sinergi dan komitmen dari seluruh stakeholders merupakan hal yang penting bagi penyelesaian mandat Undang-Undang sektor transportasi tersebut. Dalam Tahun 2015-2019 ditargetkan dapat diselesaikan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Perhubungan sebanyak 220 peraturan, dengan rincian antara lain sebagai berikut :


3 - 26

a. 85 Peraturan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang terdiri dari 14 Peraturan Pemerintah, 70 Peraturan Menteri Perhubungan, dan 1 Peraturan Pemerintah/Peraturan Menteri/Peraturan Presiden; b. 28 Peraturan Menteri Perhubungan Bidang Perkeretaapian; c. 63 Peraturan Bidang Pelayaran, yang terdiri dari 8 Peraturan Pemerintah dan 55 Peraturan Menteri Perhubungan; d. 44 Peraturan Bidang Perhubungan Udara, yang terdiri dari 5 Peraturan Pemerintah, 36 Peraturan Menteri Perhubungan, dan 3 Peraturan yang akan disesuaikan dengan amanat dan kebutuhan. 3.3.1 KERANGKA REGULASI BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Sebagai pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat beberapa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang perlu disusun baik terkait dengan penyelenggaraan angkutan orang maupun barang di jalan, khususnya perumusan terkait : 1. Landasan pengembangan sistem transportasi perkotaan melalui penetapan PP/Perpres pembentukan otoritas transportasi yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan transportasi di wilayah perkotaan yang melewati lintas batas kewenangan Pemda; 2. Peran pemerintah pusat dalam penyelenggaraan transportasi perkotaan yang diatur nantinya didalam Perpres/PP tersebut termasuk dalam PSO untuk angkutan perkotaan, sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat dalam pengembangan angkutan massal di kota-kota besar, yang secara finansial pemda setempat belum mampu membiayai investasi maupun operasinya. 3.3.2 KERANGKA REGULASI BIDANG PERKERETAAPIAN Kerangka regulasi bidang perkeretaapian yang dibutuhkan disusun dengan mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan 2 (dua) Peraturan Pemerintah pelaksanaannya, serta 58 (lima puluh delapan) Peraturan Menteri Perhubungan sebagai pelaksanaannya, meliputi:


3 - 27

1.

Revisi PP Nomor 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian berupa penyederhanaan perizinan untuk mendorong penyelenggaraan sarana dan prasarana kereta api oleh pihak swasta/BUMN/Pemda;

2.

Revisi PP Nomor 72 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api untuk memberikan dasar legalitas dalam pengadaan sarana kereta api ekonomi guna mendukung pelaksanaan kewajiban pelayanan publik (PSO) bidang perkeretaapian;

3.

Revisi Perpres Nomor 83 Tahun 2011 untuk penguatan fungsi dan kewenangan kelembagaan sebagai landasan hukum bagi pemerintah dan badan usaha lainnya dalam mendorong penyelenggaraan sarana dan prasarana kereta api di wilayah perkotaan, seperti Jabodatebek, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Semarang dan wilayah perkotaan lainnya;

4.

Penyediaan regulasi terkait dengan pelaksanaan PNBP bidang perkeretaaapian;

5.

Penyempurnaan regulasi terkait standar spesifikasi teknis sarana dan prasarana perkeretaapian sesuai jenis teknologi terkini;

6.

Penyempurnaan regulasi sebagai upaya peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi perkeretaapian.

3.3.3 KERANGKA REGULASI BIDANG PERHUBUNGAN LAUT Mewujudkan sistem transportasi laut yang efektif dan efisien, serta membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis merupakan amanat dari UndangUndang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Perwujudan ini dilakukan melalui implementasi pengaturan terhadap angkutan di pengairan, kepelabuhan, kenavigasian, keselamatan dan kemananan pelayaran, dan perlindungan lingkungan maritim. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengamanatkan perlunya dilakukan ratifikasi maupun perumusan landasan hukum bagi pemerintah dalam mendukung pembiayaan penyediaan armada pelayaran nasional melalui penerbitan Pepres untuk Ratifikasi “Arrest of Ship Convention 1999” untuk melengkapi ratifikasi “Maritime Liens and Mortgages 1993” yang telah dilakukan dengan Perpres 44 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convention on


3 - 28

Maritime Liens and Mortgages 1993 (Konvensi International tentang Piutang Maritim dan Mortgages 1993). Dalam rangka mendukung pemberdayaan Pelayaran Rakyat (Pelra) sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut menyebutkan bahwa pelayaran rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar motor dan atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu. Dengan karakteristik pelayaran rakyat yang menggunakan kapal tradisional, trayek yang tidak tetap dan tidak teratur serta masih minimnya aspek keselamatan dan keamanan maka diperlukan Perpres Pelayaran Rakyat yang akan mengatur spesifikasi teknis, muatan, dan pembiayaan. Sejalan dengan hal tersebut didalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 penerbitan Peraturan Presiden akan menjadi domain lintas sektor khususnya sektor transportasi laut dan lintas lembaga mengingat terdapat beberapa pemangku kebijakan yaitu Kementerian Perhubungan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL), Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Keuangan (Bea Cukai). Selain regulasi tersebut, juga akan dilakukan perubahan dan penyusunan regulasi yang disesuaikan dengan tantangan global, regional dan nasional antara lain : 1. Menjamin dan memperkuat keterkaitan antara keselamatan, keamanan, efisiensi dan ramah lingkungan transportasi laut, dalam rangka pengembangan perdagangan global dan ekonomi dunia dan pencapaian tujuan Pembangunan Milenium (MDGs); 2. Mendorong pemenuhan ketentuan peraturan internasional dengan mengatur pelayaran internasional dan dalam negeri dengan mempromosikan pelaksanaan yang selaras dengan negara-negara anggota lainnya; 3. Menjamin keselamatan, keamanan dan perlindungan lingkungan maritim dan secara berkesinambungan akan melakukan peninjauan ulang peraturan untuk memastikan kecukupan, efektivitas dan relevansi sarana dan prasarana yang tersedia; 4. Ratifikasi atas konvensi internasional khususnya yang dikeluarkan IMO dan ILO sesuai perkembangan amandemen; 5. Penguatan regulasi untuk penyelenggaraan investasi terkait persyaratan dan bentuk kerjasama pemerintah & swasta dalam penyelenggaraan transportasi laut; 6. Standarisasi dan spesifikasi teknis sarana dan prasarana transportasi laut; 7. Standarisasi dan spesifikasi teknik fasilitas bagi pengguna transportasi laut berkebutuhan khusus.


3 - 29

3.3.4 KERANGKA REGULASI BIDANG PERHUBUNGAN UDARA Pembangunan transportasi udara bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang, memperkecil kesenjangan pelayanan angkutan udara antar wilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Transportasi udara memiliki karakteristik khusus berupa keunggulan kecepatan dibandingkan moda transportasi lainnya. Namun transportasi udara merupakan sub sektor transportasi yang sarat dengan aturan internasional. Interkoneksi antara transportasi udara dengan moda transportasi lainnya perlu dijamin, termasuk adanya jaminan keselamatan penerbangan di wilayah Indonesia. Jaminan tersebut diwujudkan melalui kerjasama yang baik antara lembaga Pemerintah sebagai pemegang otoritas pengelola transportasi udara bersama operator bandara dan perusahaan penerbangan serta pemenuhan standar keselamatan penerbangan internasional yang telah ditetapkan oleh ICAO (Internasional Civil Aviation Organization). Untuk itu perlu dilaksanakan kebijakan nasional dalam pengembangan transportasi udara sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dalam kerangka penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri terkait dengan pengaturan prosedur dan operasi penerbangan, meliputi : 1. Penyusunan Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, antara lain mengatur tentang : pelanggaran wilayah kedaulatan, penetapan kawasan udara terlarang, kawasan udara terbatas, pelaksanaan tindakan terhadap pesawat udara dan personel pesawat udara serta tata cara dan prosedur pelaksanaan tindakan pemaksaan oleh pesawat udara negara; 2. Penyusunan Peraturan Menteri sebagai tindak lanjut UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, antara lain mengatur : tentang pendelegasian kewenangan pembinaan kepada unit di bawah Menteri, mengatur tentang lembaga penyelenggaran pelayanan umum, serta proses dan biaya sertifikasi; 3. Penyusunan Peraturan Menteri sebagai turunan PP No. 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara, antara lain mengatur tentang : standar rancang bangun dan/atau rekayasa fasilitas bandar udara, serta standar kelaikan fasilitas, mengatur tentang rancangan teknik terinci fasilitas pokok bandar udara dan pengesahan; 4. Penyusunan Peraturan Menteri sebagai turunan PP No. 77 Tahun 2012 tentang Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI), antara lain mengatur tentang : penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya, mengatur tentang penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya. Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

3 - 30

3.3.5 KERANGKA REGULASI MULTIMODA

BIDANG

TRANSPORTASI

ANTARMODA/

Untuk mewujudkan penyelenggaraan angkutan antarmoda maka diperlukan keterpaduan pelayanan guna mewujudkan pelayanan one step service pada angkutan penumpang dan barang. Sampai dengan saat ini penanganan keterpaduan pelayanan angkutan antarmoda/multimoda masih belum optimal dikarenakan belum adanya satu unit organisasi yang memiliki kewenangan tunggal terhadap perencanaan dan pengelolaan transportasi antarmoda/multimoda, sehingga diperlukan pembentukan unit pengembangan transportasi manajemen antarmoda/multimoda. 3.3.6 KERANGKA REGULASI BIDANG TRANSPORTASI

PENELITIAN

DAN

PENGEMBANGAN

Kebutuhan akan pelaksanaan kegiatan penelitian untuk menjawab permasalahan transportasi yang semakin kompleks serta kebutuhan penyediaan kebijakan transportasi kedepan membutuhkan peran Badan Litbang Perhubungan dengan kewenangan yang lebih luas. Transformasi peran dan fungsi Badan Litbang Perhubungan membutuhkan kelengkapan regulasi dan kelembagaan pendukung sebagai penguatan peningkatan peran dan fungsi Badan Litbang Perhubungan kedepannya. Terlebih lagi dengan adanya tuntutan hasil penelitian Badan Litbang Perhubungan untuk dapat dimanfaatkan secara optimal. Upaya transformasi peran dan fungsi Badan Litbang Perhubungan akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2015 yang ditandai dengan penetapan Perpres Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan. Tugas pokok dan fungsi Badan Litbang Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 40 Tahun 2015 pada Pasal 24 dan Pasal 25 adalah: Tugas Pokok Badan Litbang Perhubungan: Menyelenggarakan Penelitian Dan Pengembangan di Bidang Transportasi Fungsi Badan Litbang Perhubungan: 1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang transportasi; 2. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, harmonisasi dan kerjasama penelitian dan pengembangan, dukungan teknis penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa serta pengkajian kebijakan di bidang transportasi; 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang transportasi; Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

3 - 31

4. 5.

Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam rangka memenuhi amanat kebijakan penelitian nasional untuk mengoptimalkan peran lembaga penelitian maka Badan Litbang Perhubungan membutuhkan kerangka regulasi meliputi: 1.

Penguatan peran, fungsi dan kewenangan Badan Litbang Perhubungan dalam penyusunan perumusan kebijakan transportasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penelitian di lingkungan Kementerian Perhubungan melalui revisi KM No 60 Tahun 2010 sebagai turunan dari Perpres Nomor 40 Tahun 2015.

2.

Kedepannya Badan Litbang Perhubungan membutuhkan kerangka regulasi untuk mendukung pelaksanaan operasional unit balai penelitian dan pengembangan teknologi di bidang transportasi sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 18 Tahun 2002.

3.3.7 KERANGKA REGULASI BIDANG SDM TRANSPORTASI Kerangka Regulasi Bidang SDM Transportasi antara lain adalah : 1.

Penyusunan Peraturan Menteri Perhubungan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2012 tentang SDM transportasi

2.

Penyusunan standarisasi penyelenggaraan diklat SDM transportasi

3.

Penyusunan pedoman pembinaan diselenggarakan oleh masyarakat

4.

Penguatan peran Komite Nasional Pengawasan Mutu Diklat Transportasi

5.

Pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri Diklat SDM transportasi

6.

Penyusunan Peraturan Menteri Diklti dan Ristek tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) untuk kompetensi SDM transportasi (Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI)

diklat

SDM

transportasi

yang

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN Kelembagaan dalam sektor transportasi merupakan salah satu isu sentral, yakni bagaimana suatu kelembagaan dapat merespons tanggung-jawab global permasalahan transportasi. Fungsi regulator ke depan sesuai amanat UndangUndang sektor transportasi akan lebih mengarah pada stakeholders-management, yakni mengelola potensi setiap pihak untuk semaksimal mungkin dimanfaatkan bagi


3 - 32

penyediaan layanan transportasi nasional yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah. Namun mengelola stakeholders pada pasar yang terbuka memberikan tantangan baru bagi Pemerintah yang dibentuk, karena akan muncul lebih banyak konflik yang harus dikelola dengan cara pandang yang jernih dan adil. Untuk itu diperlukan sinergi program Kementerian Perhubungan dengan sektor lain, juga penguatan koordinasi antara Kementerian Perhubungan dengan Dinas Perhubungan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. Kerangka kelembagaan memuat konteks pencapaian pada 2 (dua) sub-prioritas pembangunan, meliputi penguatan konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan dan pengembangan sistem transportasi massal perkotaan. 3.4.1 PENGUATAN KONEKTIVITAS KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN

NASIONAL

UNTUK

MENCAPAI

Penguatan konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan yang dalam hal ini memiliki beberapa skema pengembangan dan revitalisasi kelembagaan, sebagai berikut : 1.

Amanat kebijakan nasional untuk melakukan : a. Pembentukan otoritas transportasi yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan transportasi di wilayah perkotaan yang melewati lintas batas kewenangan Pemda; b. Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Perhubungan Darat, meliputi : Terminal Tipe A, BLU Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor; c. Penguatan fungsi dan kewenangan kelembagaan sebagai landasan hukum bagi Pemerintah dan badan usaha lainnya dalam mendorong penyelenggaraan sarana dan prasarana kereta api di wilayah Jabodetabek khususnya melalui Revisi Perpres No 83 Tahun 2011 Tentang Penugasan Kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menyelenggarakan prasarana dan sarana kereta api Bandar Udara Soekarno-Hatta dan Jalur Lingkar Jakarta- Bogor- Depok-Tangerang-Bekasi. PT. KAI (Persero) memiliki dana yang terbatas sementara dana pemerintah tidak dapat membantu karena bertentangan dengan Perpres ini; d. Penguatan fungsi dan kewenangan kelembagaan sebagai landasan hukum bagi Pemerintah dan badan usaha lainnya dalam mendorong penyelenggaraan sarana dan prasarana transportasi laut melalui pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Pelabuhan di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, BLU Pelayanan Navigasi Pelayaran, BLU Pelayanan Perkapalan dan Kepelautan serta penguatan kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai; Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

3 - 33

e. Sesuai dengan amanah UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang mengatur pemisahan fungsi regulator dan operator bandar udara, dan menjawab hasil temuan ICAO USOAP, dalam penyediaan pelayanan oleh negara seperti penyediaan bandar udara, kalibrasi dan kesehatan penerbangan dalam 5 (lima) tahun ke depan akan dipisahkan menjadi pelaksanaan pelayanan oleh negara (State Operating Agency) dan pelaksana pembuat aturan (State Regulatory Agency) tanpa mengabaikan aspek keselamatan penerbangan. Pemisahan fungsi regulator dan operator bandar udara saat ini masih dilakukan secara internal. Untuk pelaksana pembuat aturan, telah terbentuk 10 (sepuluh) kantor otoritas bandar udara melalui Permenhub Nomor PM.41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara. Dalam 5 (lima) tahun mendatang pelaksanaan pelayanan oleh negara akan mulai dipisahkan dari pelaksana pembuat aturan sebagaimana berikut : 1) Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, BLU Kelaikan Udara dan Pengoperasian Udara, BLU Kesehatan Penerbangan, BLU Teknik Penerbangan, BLU Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan; 2) Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Kalibrasi Fasilitas Penerbangan. sesuai Peraturan Dirjen Perhubungan Udara Nomor KP. 173 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Penyelenggara Kalibrasi Fasilitas Navigasi Penerbangan (advisory circular part 171-7) yang menyatakan bahwa penyelenggara kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan adalah Pemerintah dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mendapatkan sertifikat untuk menyelenggarakan kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan. Oleh sebab itu dimungkinkan penyelenggara bandar udara dilaksanakan oleh Badan Hukum Indonesia; 3) Pembentukan Balai Teknik Bandar Udara Rencana pembentukan Balai Teknik Bandar Udara akan digabungkan dengan Balai Elektronika yang saat ini telah berubah menjadi Balai Teknik Penerbangan (Permenhub Nomor KM.33 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Penerbangan); 4) Pembentukan Majelis Profesi Penerbangan; 5) Pembentukan Balai Sertifikasi Kelaikudaraan. f. Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengembangan SDM Perhubungan, meliputi : BP3IP Jakarta, STIP Marunda-Jakarta, PIP Makassar, PIP Semarang, Poltekpel Surabaya, ATKP Surabaya, PKTJ Tegal; g. Satker BPSDMP yang proses menjadi PK-BLU, meliputi : STTD Bekasi, STPI Curug Tangerang, ATKP Medan, LP3 Banyuwangi, BP2IP Sorong, BPPTD Bali , API Madiun, BPPTD Palembang, BPP PNB Palembang, BPP PNB Jayapura, BP3 Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

3 - 34

Curug Tangerang, BPPTL Jakarta, BP2IP Barombong, BP2IP Malahayati Aceh, ATKP Makassar, BP2IP Tangerang, dan pembentukan BLU Pengelola Kapal Latih; h. Pembentukan Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi, meliputi : Balai Litbang Teknologi Keselamatan Penerbangan, Balai Litbang Teknologi Perhubungan Darat dan Perkeretaapian, dan Balai Litbang Teknologi Perhubungan Laut; Tugas dan fungsi Badan Litbang Perhubungan adalah memberikan rekomendasi strategis dalam pengambilan langkah dan kebijakan di sektor transportasi. Saat ini kegiatan penelitian Badan Litbang Perhubungan masih berorientasi pada penelitian kebijakan (policy research). Adanya tuntutan bahwa setiap program pembangunan dan pengambilan kebijakan didukung oleh hasil penelitian maka tidak hanya cukup dengan policy research semata. Perumusan kebijakan akan lebih efektif dan efisien apabila didukung oleh engineering research. Dengan demikian, Badan Litbang Perhubungan dapat menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 UU No 18/2002. Pada Pasal 11 ayat 1 juga disebutkan bahwa salah satu sumber daya penelitian dan pengembangan adalah adanya sarana dan prasarana sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Hal inilah yang menjadi dasar kebutuhan pembangunan balai litbang perhubungan. Direncanakan balai-balai tersebut akan menjadi unit eselon III di bawah Puslitbang Perhubungan. Tugas dan fungsi Balai Litbang Perhubungan adalah sebagai berikut: 1) Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi mempunyai melaksanakan penelitian rekayasa teknologi sektor transportasi.

tugas

2) Dalam melaksanakan tugasnya Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi menyelenggarakan fungsi: a) Penyusunan rencana dan program Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi; b) Pelaksanaan penelitian rekayasa teknologi keselamatan sarana dan prasarana; c)

Pelaksanaan penelitian rekayasa teknologi fasilitas peralatan sarana dan prasarana;

d) Pelaksanaan penelitian rekayasa teknologi di sektor transportasi; e) Penyiapan rekomendasi guna penetapan kebijakan di bidang sarana dan prasarana penerbangan; f)

Pelaksanaan kerjasama penelitian rekayasa teknologi keselamatan penerbangan;


3 - 35

g) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan h) Pelaksanaan ketatausahaan, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum, hukum, hubungan masyarakat, dan kerumahtanggaan. Adapun usulan konsep bagan organisasi Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Perhubungan dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut ini: Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Manajemen Transp. Multimoda

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Darat dan KA

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut

Balai Litbang dan Teknologi Keselamatan Penerbangan

Balai Litbang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian

Balai Litbang Perhubungan Laut

Gambar 3.1 Konsep Bagan Organisasi Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Perhubungan Secara rinci konsep struktur organisasi Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Perhubungan adalah sebagai berikut: Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi

Subbagian Tata Usaha

Seksi Penelitian dan Pengembangan Sarana Teknologi

Kelompok Jabatan Fungsional

Seksi Penelitian dan Pengembangan Prasarana Teknologi

Gambar 3.2 Konsep Struktur Organisasi Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Perhubungan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

3 - 36

2.

Sinergisasi program antara Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara, Ditjen Perkeretaapian dan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dalam mengelola integrasi moda di pelabuhan dan bandara;

3.

Sinergisasi program Pemerintah Daerah dan Pusat;

4.

Perkuatan lembaga pengelola pengadaan sarana transportasi;

5.

Pengembangan sistem transportasi massal perkotaan, melalui: a. Perkuatan kelembagaan Kementerian Perhubungan untuk berperan di kota aglomerasi; b. Pembentukan Lembaga Otoritas Transportasi.

3.4.2 PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI MASSAL PERKOTAAN 1.

Penguatan Kelembagaan Kementerian dan Pembentukan Badan Otoritas Baru a. Pembentukan Unit Kerja Penyelengara Angkutan Kereta Api Perintis Pembentukan unit kerja ini dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan prasarana angkutan perintis khususnya kereta api dalam pembangunan sarana dan prasarana serta mendukung operasional dan pemeliharaan kereta api perintis. Kebutuhan kelembagaan yang dibangun adalah lembaga pemerintah yang dikerjasamakan dengan swasta atau BUMN dengan pola dan mekanisme Kerjasama Pemerintah-Swasta. b. Penguatan Koordinasi Transportasi Nasional Penguatan koordinasi transportasi nasional dilakukan melalui pengkoordinasian potensi, permasalahan, dan usulan program/ kegiatan pusat (sektor transportasi dan lintas sektor), serta usulan program/ kegiatan daerah (Provinsi dan Kabupaten/ Kota) dalam pembangunan transportasi. Yang nantinya akan dilakukan pencermatan output/ target capaian pembangunan transportasi baik di daerah (provinsi dan kabupaten), maupun tingkat pusat (nasional). Hal ini bertujuan untuk memberikan konsistensi dan keselarasan perencanaan pembangunan kaitannya dengan sharing anggaran pusat (APBN) dalam bentuk dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, maupun dana alokasi khusus, serta sharing anggaran daerah (APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota). Penguatan koordinasi transportasi nasional juga dilakukan terkait dengan peluncuran anggaran yang bersumber dari dana hibah maupun bantuan internasional, serta kontribusi sektor swasta dalam pembangunan sektor transportasi, yang nantinya akan disesuaikan dengan muatan substansi perencanaan pembangunan yang disusun dan disepakati oleh Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).


3 - 37

Gambar 3.3

Penguatan Koordinasi Transportasi Nasional

c. Pembentukan Unit Kerja Pengembangan Angkutan Multimoda Dalam rangka mewujudkan keterpaduan pelayanan one stop service pada angkutan penumpang dan barang maka diperlukan pembentukan unit pengembangan transportasi manajemen antarmoda/ multimoda. Pembentukan unit kerja pengembangan angkutan multimoda dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan, sebagai berikut : 1) Bukan merupakan amanat langsung dari Undang-Undang sektor transportasi, namun skema ini disusun untuk mengkoordinasi kebutuhan pengembangan angkutan multimoda sesuai UU 23/2007, UU 17/2008, UU 1/2009, UU 22/2009; 2) Dapat dikembangkan dalam 1 unit kerja di Kementerian Perhubungan setingkat Eselon I atau Eselon II. Pola koordinasi dan kebutuhan pengembangan kelembagaan angkutan multimoda pada Kementerian Perhubungan pada unit kerja Eselon II dapat dilihat pada gambar dibawah ini.


3 - 38

Gambar 3.4 Pengembangan Kelembagaan Multimoda dengan Skema PenempatanPada Unit Kerja Eselon II Tahun 2015-2019 Unit Kerja Pengembangan Angkutan Multimoda nantinya akan mempunyai tugas, sebagai berikut : 1) Mengkoordinasi kebutuhan perencanaan, pengendalian transportasi multimoda;

pembangunan,

dan

2) Mengembangkan angkutan multimoda; 3) Mengatur kinerja pelayanan angkutan multimoda; 4) Mengatur pengalokasian sarana dan prasarana pengembangan angkutan multimoda. 2.

Pembentukan Balai Dalam Mendukung Tupoksi Ditjen Perkeretaapian di Daerah Seiring dengan perluasan penyediaan jaringan prasarana dan pelayanan perkeretaapian di berbagai wilayah di Indonesia, maka tugas teknis dalam pelaksanaan fungsi regulator maupun pembangunan perkeretaapian yang akan dilakukan oleh Ditjen Perkeretaapian akan menjadi lebih luas dan kompleks. Oleh karena itu, berbagai tugas tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan oleh kelembagaan eksisting yang terkonsentrasi di Pusat. Untuk itu, perlu dibentuk beberapa UPT di daerah untuk membantu pelaksanaan tugas teknis di lapangan.


3 - 39

Gambar 3.5

Pembentukan Balai Dalam Mendukung Tupoksi Ditjen Perkeretaapian di Daerah

3.4.3 PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA TRANSPORTASI JABODETABEK (BPTJ) 3.4.3.1 LATAR BELAKANG Pemerintah Pusat mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan transportasi yang baik untuk masyarakat. Hal itu tertuang dalam undang-undang transportasi yaitu Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa:  Transportasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah;  Pembinaan dan penyelenggaraan transportasi antar/lintas provinsi atau negara dilakukan Pemerintah. Di samping itu, dalam Undang-Undang no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negara menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dengan dasar Undang-undang tersebut dan beranjak dari beberapa permasalahan tersebut di atas maka pemerintah pusat wajib membentuk suatu lembaga atau unit


3 - 40

organisasi yang menyelenggarakan transportasi Jabodetabek untuk dapat memberikan pelayanan transportasi umum yang handal, aman, nyaman, selamat, dan terintegrasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan transportasi, khususnya permasalahan lintas daerah dan lintas sektor. Berangkat dari latar belakang di atas maka perlu dibentuk organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Perhubungan, yaitu Badan Penyelenggara Transportasi Jabodetabek yang memiliki kewenangan dan fungsi melakukan tugas lintas daerah provinsi dalam rangka mendukung pembangunan nasional terutama kelancaran dan kemajuan transportasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan sebagian wilayah Provinsi Jawa Barat, meliputi Kota Depok, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi; serta sebagian wilayah Provinsi Banten, meliputi Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang. Tujuan Pembentukan Jabodetabek), yaitu:

Lembaga

BPTJ

(Badan

Penyelenggara

Transportasi

1. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasi penyusunan rencana umum dan rencana program kegiatan Pemerintah Daerah dan Kementerian/ Lembaga dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jabodetabek berdasarkan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek. 2. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana penyediaan pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek. 3. Mengatur manajemen permintaan lalu lintas di wilayah Jabodetabek. 4. Menyusun regulasi dan kebijakan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan transportasi yang terintegritasi di wilayah Jabodetabek. 5. Melakukan pengkajian penataan ruang yang berorientasi angkutan umum massal. 3.4.3.2 VISI DAN MISI Visi: Terwujudnya peningkatan pelayanan, keterpaduan, konektivitas dan mobilitas orang dan barang/ jasa transportasi di wilayah Jabodetabek. Misi: 1. Melaksanakan kebijakan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka meningkatan pelayanan jasa transportasi di wilayah Jabodetabek; 2. Melakukan fasilitasi teknis, pembiayaan dan atau manajemen Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

3 - 41

dalam rangka peningkatan penyediaan pelayanan, pengembangan sarana dan prasarana penunjang angkutan umum, serta pelaksanaan manajemen permintaan lalu lintas di wilayah Jabodetabek; 3. Melakukan penyusunan rencana program, kebutuhan anggaran, regulasi dan kebijakan serta rekomendasi penataan ruang dan kebijakan perizinan yang berorientasi angkutan umum massal dan terintegrasi di wilayah Jabodetabek. 3.4.3.3 ORGANISASI BADAN PENYELENGGARA TRANSPORTASI JABODETABEK (BPTJ) 1. Kedudukan Badan Penyelenggara Transportasi Jabodetabek merupakan unit organisasi tersendiri setingkat Pejabat Tinggi Madya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan. BPTJ dipimpin oleh seorang Kepala. 2. Tugas dan Fungsi BPTJ mempunyai tugas pokok mengembangkan, mengelola, dan meningkatan pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah Jabodetabek dengan menerapkan tata kelola organisasi yang baik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana maksud diatas Badan Penyelenggaraan Transportasi Jabodetabek menyelenggarakan fungsi : a. Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana umum dan rencana program kegiatan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jabodetabek berdasarkan Rencana Induk Transportasi Perkotaan Jabodetabek; b. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kebutuhan anggaran dalam rangka pelaksanaan rencana umum dan rencana program kegiatan dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jabodetabek; c. Fasilitasi teknis, pembiayaan dan/atau manajemen dalam rangka peningkatan penyediaan pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek; d. Fasilitasi teknis, pembiayaan dan/atau manajemen dalam rangka pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang penyediaan pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek; e. Fasilitasi teknis, pembiayaan dan/atau manajemen dalam rangka pelaksanaan manajemen permintaan lalu lintas di wilayah Jabodetabek; f. Penyusunan rencana pelaksanaan, perencanaan kebutuhan anggaran, dan pelaksanaan program kegiatan transportasi dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek yang tidak termasuk dalam rencana umum dan rencana program kegiatan transportasi dari Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;


3 - 42

g. Penyiapan usulan regulasi dan kebijakan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jabodetabek; h. Pemberian rekomendasi penataan ruang yang berorientasi angkutan umum massal; i. Pemberian perijinan angkutan umum yang melampaui batas propinsi di wilayah Jabodetabek dan pemberian rekomendasi untuk angkutan terusan (feeder service); j. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan rencana umum dan program pengembangan dan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jabodetabek; k. Melakukan koreksi dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran Rencana Induk Transportasi Jabodetabek yang dilakukan oleh instansi, operator dan pihak lainnya; l. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. 3.4.3.4 SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI Susunan struktur organisasi BPTJ digambarkan dalam bagan di bawah ini.

Gambar 3.6

Struktur Organisasi BPTJ


3 - 43

BAB 4. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1

TARGET KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019 Untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan transportasi sebagai salah satu persyaratan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, dibutuhkan pengukuran kinerja kegiatan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran Kementerian Perhubungan.

Pengukuran kinerja Kementerian Perhubungan merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis serta didasarkan pada indikator kinerja kegiatan, meliputi masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Tingkat keberhasilan suatu kegiatan ditandai dengan indikator kinerja utama Kementerian Perhubungan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Perhubungan yang telah disempurnakan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2012 dengan tambahan indikator kegiatan yang bersifat strategis. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perhubungan tahun 2015-2019 disusun sebagai indikator outcome dan bukan merupakan indikator output, yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) aspek utama, yaitu : (1) Keselamatan dan keamanan transportasi, (2) Pelayanan transportasi, dan (3) Kapasitas transportasi. Tiap aspek memiliki sasaran dan kebijakan, sebagai berikut: 4.1.1 KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI Dalam rangka mewujudkan keselamatan dan keamanan transportasi, Kementerian Perhubungan mempunyai dua sasaran, yaitu : (1) Menurunnya angka kecelakaan transportasi; dan (2) Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi selama kurun waktu 2015-2019.


4-1

4.1.1.1 MENURUNNYA ANGKA KECELAKAAN TRANSPORTASI Untuk mencapai sasaran menurunnya angka kecelakaan transportasi, Kementerian Perhubungan menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2015-2019, yaitu: 1. Ratio kejadian kecelakaan transportasi nasional : a. Perkeretaapian yang diukur dengan angka kecelakaan kumulatif, dengan baseline tahun 2014 sebesar 0,65 (rasio kecelakaan/1 juta km), dan ditargetkan sampai tahun 2019 menjadi 0,55 (rasio kecelakaan/1 juta km), dengan kegiatan strategis diantaranya Peningkatan/rehabilitasi jalur KA sepanjang 1225 Km'sp, Peningkatan/rehabilitasi jembatan KA sepanjang 269 Unit, Peningkatan/rehabilitasi persinyalan, dan telekomunikasi KA sebanyak 41 Paket, Pelaksanaan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Pembinaan bidang keselamatan perkeretaapian sebanyak 22 paket, Pengamanan perlintasan sebidang, Pengadaan fasilitas dan peralatan bidang keselamatan perkeretaapian sebanyak 95 paket; b. Transportasi Laut yang diukur melalui rasio kejadian kecelakaan yaitu jumlah kecelakaan yang terjadi pada setiap 10.000 freight pada 48 Pelabuhan sesuai SK Dirjen Hubla Nomor UM.002/38/18/DJPL-11 dengan baseline tahun 2014 sebesar 1,080, ditargetkan sampai tahun 2019 rasio kejadian kecelakaan transportasi laut menjadi sebesar 0,638; c. Transportasi Udara yang diukur dengan angka kecelakaan, dengan baseline tahun 2014 sebesar 6,56 (rasio kejadian/ 1 juta flight), dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebesar 2,45 (rasio kejadian/ 1 juta flight) melalui pengadaan fasilitas dan peralatan bidang keselamatan penerbangan. 2. Jumlah pedoman standar keselamatan dan keamanan transportasi, dengan target capaian s/d 2019 sebanyak 141 dokumen : a. Transportasi Darat dengan baseline 1 dokumen pada tahun 2014, ditargetkan menjadi 19 dokumen studi/kajian/desain/norma/standar/ pedoman/kriteria/prosedur terkait keselamatan bidang Perhubungan Darat sampai pada tahun 2019; b. Transportasi Perkeretaapian dengan baseline 1 dokumen pada tahun 2014, ditargetkan menjadi 2 dokumen studi/kajian/desain/norma/standar/ pedoman/kriteria/prosedur terkait keselamatan dan keamanan bidang Perkeretaapian sampai pada tahun 2019; c. Transportasi Laut dengan baseline 3 dokumen pada tahun 2014, ditargetkan menjadi 58 dokumen pedoman dan standar keselamatan dan keamanan transportasi laut sampai pada tahun 2019. Dalam rangka menurunkan angka kecelakaan Ditjen Hubla menerbitkan pedoman/standar terkait keselamatan dan keamanan pelayaran dalam bentuk surat edaran dan surat keputusan baik yang ditetapkan oleh Dirjen Hubla maupun Direktur Teknis terkait; d. Transportasi Udara dengan baseline 2 dokumen pada tahun 2014, dan ditargetkan sebanyak 62 dokumen studi/kajian/desain/norma/standar/ Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

4-2

pedoman/kriteria/prosedur terkait keselamatan bidang Perhubungan Udara sampai pada tahun 2019. 3. Jumlah sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan transportasi : a. Transportasi Darat berupa : 1) Jumlah Ketersediaan Marka Jalan dengan baseline tahun 2014 sepanjang 400.000 m2, ditargetkan menjadi 13.900.000 m2 sampai pada tahun 2019; 2) Jumlah Ketersediaan Rambu Lalu Lintas dengan baseline tahun 2014 sebanyak 800 Unit, ditargetkan menjadi 9.800 Unit sampai pada tahun 2019; 3) Jumlah Ketersediaan APILL dengan baseline tahun 2014 sebanyak 50 Unit, ditargetkan menjadi 1.645 Unit sampai pada tahun 2019; 4) Jumlah Ketersediaan Alat Penerangan Jalan Umum dengan baseline tahun 2014 sebanyak 2.500 Unit, ditargetkan menjadi 47.500 Unit sampai pada tahun 2019; 5) Jumlah Ketersediaan Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (Fasilitas UPPKB) dengan baseline tahun 2014 sebanyak 0 Unit, ditargetkan menjadi 68 Unit sampai pada tahun 2019; 6) Jumlah Ketersediaan Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan dengan baseline tahun 2014 sepanjang 20.000 m’, ditargetkan menjadi 370.500 m’ sampai pada tahun 2019; 7) Pembangunan SBNP dan Rambu Sungai (LLASDP) dengan baseline tahun 2014 sebanyak 130 Unit, ditargetkan sebanyak 7.958 Unit SBNP dan rambu sungai sampai pada tahun 2019; b. Transportasi Perkeretaapian yaitu pengadaan fasilitas dan peralatan bidang keamanan perkeretaapian berupa : 1) Fasilitas dan peralatan peningkatan keselamatan & SDM perkeretaapian dengan baseline tahun 2014 sebanyak 29 Unit, ditargetkan menjadi 124 Unit sampai pada tahun 2019; 2) Perangkat Automatic Train Protection (ATP) ditargetkan menjadi 17 Unit sampai pada tahun 2019; c. Transportasi Laut mencakup: 1) Pembangunan SBNP dengan baseline tahun 2014 sebanyak 2.269 Unit, ditargetkan sampai tahun 2019 sebanyak 3.023 Unit; 2) Pembangunan dan upgrade GMDSS dengan baseline tahun 2014 sebanyak 73 Unit, ditargetkan sampai tahun 2019 sebanyak 216 Unit; 3) Pembangunan dan upgrade VTS dengan baseline tahun 2014 sebanyak 34 Unit, ditargetkan sampai tahun 2019 sebanyak 69 Unit;


4-3

4) Pembangunan/lanjutan/penyelesaian kapal patroli dengan baseline tahun 2014 sebanyak 315 Unit, ditargetkan sampai tahun 2019 sebanyak 599 Unit; 5) Pembangunan/lanjutan/penyelesaian kapal negara kenavigasian dengan baseline tahun 2014 sebanyak 64 Unit, ditargetkan sampai tahun 2019 sebanyak 105 Unit. d. Transportasi udara berupa fasilitas keamanan dan PK-PPK melalui pengadaan fasilitas dan peralatan bidang keamanan penerbangan, dengan baseline tahun 2014 sebanyak 312 paket, dan ditargetkan sampai tahun 2019 sebanyak 1.157 pengadaan fasilitas pelayanan darurat dan peralatan bidang keamanan penerbangan; 4.1.1.2 MENURUNNYA JUMLAH GANGGUAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI

KEAMANAN

DALAM

Untuk mencapai sasaran menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi, Kementerian Perhubungan menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2015-2019 yaitu jumlah gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi (perkeretaapian, laut dan udara), dengan target capaian tahun 2015-2019 sebanyak 221 kejadian/tahun, meliputi: a. Transportasi Perkeretaapian melalui Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian dengan target sampai tahun 2019 sebanyak 211 kejadian/tahun. b. Transportasi Laut melalui pelaksanaan patroli dan pengawasan pada jalur lalu lintas pelayaran dengan baseline tahun 2014 sebanyak 8 kejadian, dan ditargetkan sampai tahun 2019 menurun menjadi 5 kejadian gangguan keamanan/tahun; c. Transportasi Udara melalui pembangunan fasilitas keamanan penerbangan dengan baseline tahun 2014 sebanyak 8 kejadian, dan ditargetkan sampai tahun 2019 menurun menjadi 5 kejadian gangguan keamanan/tahun. 4.1.2 PELAYANAN TRANSPORTASI Dalam rangka peningkatan pelayanan transportasi, Kementerian Perhubungan mempunyai 7 sasaran, yaitu : (1) Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi, (2) Meningkatnya kompetensi SDM transportasi, meningkatnya kualitas dan kuantitas lulusan diklat SDM perhubungan, (3) Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian dalam mendukung pembangunan bidang transportasi, (4) Meningkatnya kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance, (5) Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan, (6) Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan


4-4

pada sektor tansportasi, dan (7) Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan clean governance. 4.1.2.1 MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI Untuk mencapai sasaran meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi, Kementerian Perhubungan menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2015-2019, yaitu : 1. Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi, dengan target capaian s/d 2019 sebanyak 102 dokumen : a. Transportasi Darat melalui Penyusunan dokumen studi/kajian/desain/ norma/standar/pedoman/kriteria/prosedur bidang Perhubungan Darat dengan baseline tahun 2014 sebanyak 3 dokumen, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebanyak 24 dokumen; b. Transportasi Perkeretaapian melalui Penyusunan dokumen studi/kajian/ desain/norma/standar/pedoman/kriteria/prosedur bidang lalu lintas dan angkutan kereta api (terkait SPM penyelenggaraan/pengoperasian Sarana dan Prasarana Perkeretaapian yang senantiasa mengikuti tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan) yang ditargetkan sampai dengan tahun 2019 sebanyak 4 dokumen; c. Transportasi Laut melalui penyusunan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi laut dalam bentuk surat edaran dan surat keputusan baik yang ditetapkan oleh Dirjen Hubla maupun Direktur Teknis terkait, dengan baseline tahun 2014 sebanyak 4 dokumen, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 telah tersusun 34 dokumen pedoman dan standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi laut; d. Transportasi udara melalui Penyusunan dokumen studi/kajian/desain/ norma/standar/pedoman/kriteria/prosedur bidang Perhubungan Udara dengan baseline tahun 2014 sebanyak 10 dokumen, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebanyak 40 dokumen. 2. Kinerja Pelayanan transportasi di Unit Pelayanan Teknis Perhubungan Laut (UPT), dengan target capaian s/d tahun 2019 sebesar 73,33 persen : a. Pencapaian waiting time (WT) melalui pengawasan operasional bongkar muat di pelabuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan, dengan baseline pada tahun 2014 sebesar 36,80%, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 pencapaian waiting time sebesar 70%; b. Pencapaian approach time (AT) melalui pengawasan operasional bongkar muat di pelabuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan, dengan baseline pada tahun 2014 sebesar 43,70%, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 pencapaian approach time sebesar 70%;


4-5

c. Pencapaian effective time (ET) melalui pengawasan operasional bongkar muat di pelabuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan, dengan baseline pada tahun 2014 sebesar 69,70%, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 pencapaian effective time mencapai 80%; 4.1.2.2 TERPENUHINYA SDM TRANSPORTASI DALAM JUMLAH DAN KOMPETENSI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN Untuk mencapai sasaran meningkatnya kompetensi SDM transportasi, meningkatnya kualitas dan kuantitas lulusan diklat SDM perhubungan serta tenaga pendidik transportasi, Kementerian Perhubungan menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2015-2019, yaitu peningkatan jumlah lulusan sumber daya manusia transportasi yang bersertifikat melalui terbangunnya Kampus Terpadu SDM Transportasi (ATKP Makassar), Kampus Terpadu SDM Transportasi (PIP Makassar), Kampus BP2TD di Bali, dan Kampus Baru Akademi Perkeretaapian di Madiun. Melalui terbangunnya kampus-kampus tersebut, ditargetkan percapai peningkatan jumlah SDM aparatur dan SDM lulusan diklat, meliputi: a. Baseline SDM aparatur pada tahun 2014 sebesar 35.925 orang, ditargetkan menjadi 108.493 orang sampai pada tahun 2019; b. Baseline SDM lulusan diklat tahun 2014 sebesar 890.518 orang, ditargetkan menjadi 2.238.159 orang sampai pada tahun 2019. 4.1.2.3 MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS PENELITIAN MENDUKUNG PEMBANGUNAN BIDANG TRANSPORTASI

DALAM

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian dalam mendukung pembangunan bidang transportasi, Kementerian Perhubungan menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2015-2019 berupa persentase pemanfaatan penelitian yang dijadikan bahan rekomendasi kebijakan dengan target pada tahun 2019 sebesar 80 %, melalui : perencanaan transportasi dengan menyusun dokumen perencanaan yang menjadi kebutuhan Ditjen, seperti penyusunan Rencana Induk (Terminal/Bandara/Pelabuhan/Stasiun) dan Tatrawil/Tatralok, Pengembangan klinik transportasi dengan memberikan pelayanan penelitian dan pengembangan kepada daerah yang memerlukan kajian dalam menyelesaikan permasalahan transportasi di daerah, sehingga dapat menjadi masukan dalam perumusan kebijakan oleh Pemerintah Daerah, dan Penyusunan NSPK dilakukan dalam memenuhi amanat/ turunan peraturan-perundangan. 4.1.2.4 MENINGKATNYA KINERJA KEMENTERIAN MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

PERHUBUNGAN

DALAM

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance, Kementerian Perhubungan menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2015-2019, yaitu :


4-6

1. Penuntasan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan baseline pada tahun 2014 mencapai 42% ( C ), dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebesar 100% (A) melalui Pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi, penyusunan roadmap reformasi birokrasi, dan sosialisasi pelaksanaan reformasi birokrasi; 2. Nilai aset negara yang berhasil diinventarisasi sesuai kaidah pengelolaan BMN melalui penyusunan SIMAK BMN Tahunan dengan baseline pada tahun 2014 sebesar Rp. 162,6 Triliun, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebesar Rp. 721,5 Triliun; 3. Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan dengan target mempertahankan opini BPK berupa WTP sampai pada tahun 2019 melalui kegiatan strategis diantaranya :  Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan berbasis akrual yang tepat waktu, relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami;  Sosialisasi kegiatan akuntansi dan sistem prosedur keuangan berbasis akrual;  Tindak lanjut hasil pemeriksaan dari aparat internal maupun eksternal yang cepat dan tepat;  Pembekalan pengelola anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan;  Pengelolaan dan penatausahaan BMN di lingkungan Kementerian Perhubungan; 4. Nilai AKIP Kementerian Perhubungan dengan baseline nilai AKIP B tahun 2014, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 memperoleh nilai AKIP AA, melalui pelaksanaan e-performance di lingkungan Kementerian Perhubungan; 5. Jumlah penyederhanaan perijinan di lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan target capaian s/d tahun 2019 sebesar 100 persen : a. Transportasi Darat melalui pengawasan penerbitan perizinan sesuai ketentuan yang ditetapkan, yang ditargetkan sampai dengan tahun 2019 mencapai 100 persen; b. Transportasi Perkeretaapian: melalui penyederhanaan prosedur perizinan bidang perkeretaapian sesuai ketentuan yang ditetapkan, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 100 persen; c. Transportasi Laut melalui penyederhanaan perizinan baik dalam bentuk pengurangan waktu pengurusan perizinan maupun pengalihan dari manual menjadi online, dengan target sebesar 100 persen sampai dengan tahun 2019; d. Transportasi Udara melalui pengawasan penerbitan perizinan sesuai ketentuan yang ditetapkan, dengan target sebesar 100 persen sampai dengan tahun 2019;


4-7

6. Keterbukaan informasi publik melalui pengembangan sistem basis data yang dapat diakses oleh publik, dengan baseline pada tahun 2014 sebanyak 95,2 KIP, dengan target sampai pada tahun 2019 mencapai nilai 100 KIP. 4.1.2.5 MENINGKATNYA PENETAPAN DAN KUALITAS REGULASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BIDANG PERHUBUNGAN

DALAM

Untuk mencapai sasaran meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan, Kementerian Perhubungan menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2015-2019 berupa jumlah peraturan perundang-undangan di sektor transportasi yang ditetapkan (selain Keputusan Menteri) melalui perencanaan, persiapan, dan pembahasan rancangan peraturan; pengesahan oleh Menhub; pengundangan oleh Menkumham; penyebarluasan peraturan yang telah diundangkan melalui portal Kemenhub dan kegiatan sosialisasi; dan evaluasi peraturan melalui uji petik dan rapat koordinasi teknis. Dengan baseline pada tahun 2014 sebanyak 100 peraturan, dan ditargetkan sampai tahun 2019 sebanyak 300 peraturan. 4.1.2.6 MENURUNNYA EMISI GAS RUMAH KACA (RAN-GRK) DAN MENINGKATNYA PENERAPAN TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN PADA SEKTOR TANSPORTASI Untuk mencapai sasaran menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor tansportasi, Kementerian Perhubungan menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 20152019, yaitu : 1. Jumlah emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi nasional yang dapat diturunkan, dengan target capaian s/d tahun 2019 sebesar 18,962 Juta ton CO2e: a. Transportasi Darat melalui kegiatan smart driving, pengadaan bus BRT, pengadaan bus pemadu moda, dengan baseline pada tahun 2014 sebesar 0,172 juta ton CO2e, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebesar 1,330 juta ton CO2e (merupakan capaian angka kumulatif); b. Transportasi Perkeretaapian melalui pembangunan listrik aliran atas KA sepanjang 300 Km'sp, dengan baseline pada tahun 2014 sebesar 0,042 juta ton CO2e, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebesar 1,127 juta ton CO2e (merupakan capaian angka kumulatif); c. Transportasi Laut melalui pengadaan SBNP bertenaga genset menjadi solar cell, efisiensi operasional bongkar muat di pelabuhan, dengan baseline tahun 2014 mencapai 0,280 juta ton CO2e, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebesar 0,560 juta ton CO2e (merupakan capaian angka kumulatif); d. Transportasi Udara melalui penggunaan pesawat yang lebih hemat bahan bakar dan penerapan ecoairport, dengan baseline tahun 2014 sebesar 4,252


4-8

juta ton CO2e, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebesar 15,945 juta ton CO2e (merupakan capaian angka kumulatif). 2. Jumlah prasarana yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan, dengan target capaian s/d tahun 2019 sebanyak 16.305 lokasi/unit : a. Transportasi Darat melalui : 1) Penerangan Jalan Umum listrik yang dilengkapi dengan sensor, dengan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebanyak 13.000 unit; 2) Pembangunan SBNP, dengan baseline pada tahun 2014 sebanyak 18 unit, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebanyak 223 unit; b. Transportasi Perkeretaapian melalui Pembangunan listrik aliran atas KA (Jabodetabek, Yogyakarta - Solo, Bandung, Surabaya, Medan) sepanjang 300 Km'sp, dengan baseline pada tahun 2014 sebanyak 1 lokasi/unit, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebanyak 5 lokasi/unit (merupakan elektrifikasi); c. Transportasi Laut melalui : Pembangunan SBNP Sollar Cell, dengan baseline pada tahun 2014 sebanyak 2.269 unit, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebanyak 3.023 unit; d. Transportasi Udara melalui penerapan bandara dengan konsep Eco Airport ,dengan baseline pada tahun 2014 sebanyak 25 lokasi, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebanyak 50 lokasi. 4.1.2.7 MENINGKATNYA KUALITAS KINERJA PENGAWASAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN CLEAN GOVERNANCE Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan clean governance, Kementerian perhubungan menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2015-2019, berupa : 1. Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti melalui pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan, dengan baseline pada tahun 2014 sebesar 25,70%, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebesar 75%; 2. Jumlah Pegawai Inspektorat Jenderal yang memiliki sertifikat JFA melalui pelaksanaan pelaksanaan diklat JFA bekerja sama dengan Instansi terkait, dengan baseline pada tahun 2014 sebanyak 116 orang, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebanyak 190 orang (merupakan capaian angka kumulatif). 4.1.3 KAPASITAS TRANSPORTASI Dalam rangka meningkatkan kapasitas transportasi, Kementerian Perhubungan menetapkan 5 (lima) sasaran, yaitu : (1) Meningkatnya kapasitas sarana sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda untuk mengurangi backlog maupun bottleneck kapasitas prasarana


4-9

transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda, (2) Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang, (3) Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial lainnya, (4) Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan, dan (5) Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan. 4.1.3.1 MENINGKATNYA KAPASITAS SARANA SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI DAN KETERPADUAN SISTEM TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA Untuk mencapai meningkatnya kapasitas sarana sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda/multimoda, Kementerian perhubungan menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2015-2019, berupa: 1. Peningkatan kapasitas prasarana, meliputi: a. Jumlah pembangunan dan peningkatan/rehabilitasi terminal penumpang tipe A, dengan baseline tahun 2014 sebanyak 17 terminal dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebanyak 58 terminal; b. Jumlah pembangunan dermaga sungai dan danau, dengan baseline tahun 2014 sebanyak 38 dermaga dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebanyak 131 dermaga; c. Jumlah pembangunan/pengembangan dermaga penyeberangan untuk menghubungkan seluruh lintas penyeberangan Sabuk Utara, Tengah, dan Selatan serta poros – poros penghubungnya, dengan baseline tahun 2014 sebanyak 210 dermaga dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebanyak 275 dermaga; d. Panjang jalur kereta api yang pada baseline tahun 2014 sepanjang 5.434 Km’sp dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sepanjang 8.692 Km’sp melalui pembangunan jalur kereta api sepanjang 3.258 Km'sp; e. Jumlah pembangunan/lanjutan/penyelesaian dan pengembangan Pelabuhan Laut non komersial sebagai sub feeder tol laut, ditargetkan sampai dengan tahun 2019 sebanyak 100 Pelabuhan; f. Jumlah rute angkutan laut tetap dan teratur dalam mendukung Tol Laut sampai pada tahun 2019 ditargetkan mencapai 13 rute; g. Pembangunan/ pengembangan bandara berupa pengembangan bandara eksisting pada tahun 2014 sebanyak 100 bandara hingga tahun 2019 sebanyak 100 bandara eksisting, pembangunan bandara baru yang pada baseline tahun 2014 sebanyak 2 bandara dan target pada sampai tahun 2019 sebanyak 17 bandara baru.


4 - 10

2. Peningkatan kapasitas sarana, dengan target capaian s/d tahun 2019 sebesar 3.955 Bus/Unit/Kapal, meliputi: a. Jumlah pengadaan bus BRT yang pada baseline tahun 2014 sebanyak 303 bus dan ditargetkan sebanyak 3.473 bus sampai tahun 2019; b. Jumlah pengadaan sarana kereta api untuk peningkatan kapasitas angkutan oleh Pemerintah (APBN) yang pada baseline tahun 2014 sebanyak 42 unit dan ditargetkan menjadi sebanyak 204 unit sampai tahun 2019; c. Jumlah pembangunan/lanjutan/penyelesaian armada kapal negara angkutan laut perintis dengan baseline tahun 2014 sebanyak 54 kapal dan ditergetkan sampai dengan tahun 2019 sebanyak 157 kapal; d. Jumlah pembangunan/lanjutan/penyelesaian kapal penyeberangan yang pada baseline tahun 2014 sebanyak 71 kapal dan ditargetkan menjadi 121 kapal sampai pada tahun 2019. 3. Terselenggaranya proses Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur transportasi, dengan target capaian s/d tahun 2019 sebanyak 19 Proyek, meliputi: a. Pembinaan penyelenggaraan prasarana, sarana dan lalu lintas dan angkutan kereta api sebanyak 6 proyek sampai pada tahun 2019; b. Penyelenggaraan kerjasama pemerintah dan badan usaha pada sektor Transportasi Laut ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebanyak 10 proyek; c. Penyiapan dokumen terhadap infrastruktur transportasi udara yang siap ditawarkan kepada swasta sampai pada tahun 2019 sebanyak 3 proyek;

4.1.3.2 MENINGKATNYA LAYANAN TRANSPORTASI DI DAERAH RAWAN BENCANA, PERBATASAN NEGARA, PULAU TERLUAR, DAN WILAYAH NON KOMERSIAL LAINNYA Untuk mencapai sasaran untuk meningkatkan pelayanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial lainnya, Kementerian Perhubungan menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2015-2019 yaitu: 1. Jumlah lintasan/rute angkutan perintis, dengan target capaian s/d tahun 2019 sebanyak 984 trayek/lintas/rute, melalui: a. Kegiatan strategis angkutan jalan berupa subsidi operasional angkutan perintis jalan dengan baseline tahun 2014 sebanyak 205 trayek, dan ditargetkan sampai tahun 2019 menjadi 257 trayek ;


4 - 11

b. Kegiatan strategis angkutan penyeberangan berupa subsidi operasional angkutan perintis penyeberangan dengan baseline tahun 2014 sebanyak 178 lintas, dan ditargetkan sampai tahun 2019 menjadi 230 lintas; c. Kegiatan strategis angkutan KA berupa penyelenggaraan subsidi angkutan kereta api dengan baseline tahun 2014 sebanyak 1 rute, dan ditargetkan tahun 2019 menjadi 8 rute; d. Kegiatan strategis angkutan laut berupa penyelenggaraan angkutan laut perintis dengan baseline tahun 2014 sebanyak 84 rute, dan ditargetkan tahun 2019 menjadi 193 rute; e. Kegiatan strategis angkutan udara berupa penyelenggaraan angkutan udara perintis dengan baseline tahun 2014 sebanyak 164 rute, dan ditargetkan pada tahun 2019 menjadi 265 rute; 2. Jumlah lintasan/rute angkutan perintis menjadi komersial, dengan target capaian s/d tahun 2019 sebanyak 56 trayek/lintas/rute, yaitu: a. Angkutan penyeberangan dengan baseline tahun 2014 sebanyak 48 rute, dan ditargetkan pada tahun 2019 menjadi 50 rute; b. Angkutan KA ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebanyak 2 rute; c. Angkutan udara dengan baseline tahun 2014 sebanyak 1 rute, dan ditargetkan pada tahun 2019 menjadi 4 rute. 4.1.3.3 MENINGKATNYA PELAYANAN ANGKUTAN UMUM MASSAL PERKOTAAN Untuk mencapai sasaran untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum massal perkotaan, Kementerian Perhubungan menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2015-2019, yaitu: 1. Jumlah wilayah perkotaan yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis jalan dan kereta api, dengan target capaian s/d tahun 2019 sebanyak 47 lokasi, melalui: a. Transportasi darat melalui pengadaan bus BRT dengan baseline tahun 2014 sebanyak 18 lokasi, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebanyak 34 lokasi; b. Transportasi perkeretaapian melalui pembangunan jalur ganda kereta api termasuk listrik aliran atas KA dengan baseline tahun 2014 sebanyak 5 lokasi, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebanyak 13 lokasi; 2. Modal share (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di Kota Megapolitan/ Metropolitan/ Besar melalui kegiatan pengadaan bus BRT dengan baseline tahun 2014 sebesar 2%, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebesar 12%;


4 - 12

4.1.3.4 MENINGKATNYA APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN SKEMA SISTEM MANAJEMEN TRANSPORTASI PERKOTAAN Untuk mencapai sasaran meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan, Kementerian Perhubungan menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2015-2019, yaitu: 1. Jumlah kota yang menerapkan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS) di seluruh ibukota provinsi dengan baseline tahun 2014 sebanyak 20 lokasi, dan ditargetkan tahun 2019 menjadi 50 lokasi dengan kegiatan strategis pengadaan dan pemasangan ATCS; Rincian rumusan Indikator Kinerja Utama pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 adalah seperti tabel 4.1 berikut:


4 - 13

Tabel 4.1

NO.


Rumusan Indikator Kinerja Utama pada Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019



2015-2019

CAPAIAN S/D 2019

0,65

0,55

0,55

1,080

0,638

0,638

Rasio kejadian/ 1 juta fligth Dokumen

6,56

2,45

2,45

7

134

141

Meter2

400.000

13.500.000

13.900.000

m1 unit/ paket

20.000 7.181

350.500 65.704

370.500 72.884

SATUAN

I. Keselamatan dan Keamanan 1

Menurunnya angka kecelakaan transportasi

1

Ratio kejadian kecelakaan transportasi nasional a. Transportasi Perkeretaapian b. Transportasi laut

c. Transportasi udara 2 3

Jumlah pedoman standar keselamatan Jumlah sarana dan prasarana keselamatan

Ratio kecelakaan/ 1 juta km Ratio kejadian kecelakaan/ 10.000 Freight


4 - 16

2

Menurunnya Jumlah Gangguan Keamanan dalam Penyelenggaraan Transportasi

4

Jumlah gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi


16

221

221

5

Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi

Dokumen

19

83

102

6

Kinerja Prasarana Transportasi (UPT)

%

50,07

73,33

73,33

7

Peningkatan Jumlah Lulusan SDM Transportasi Bersertifikat:

Orang

926.443

1.420.209

2.346.652

8

Persentase pemanfaatan penelitian yang dijadikan bahan rekomendasi kebijakan

%

n/a

80

80

II. Pelayanan 3

4

5

Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan


4 - 17

6

Meningkatnya kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance

9

Penuntasan pelaksanaan reformasi birokrasi

Nilai RB

42 ( C )

100 (A)

100 (A)

%

162,6

558,9

721,5

Opini BPK

WTP

WTP

WTP

Nilai AKIP

B

AA

AA

13 Jumlah penyederhanaan perijinan di lingkungan Kementerian Perhubungan 14 Keterbukaan Informasi Publik

Prosentase (%)

n/a

100

100

Nilai KIP

95,2

100

100

Peraturan

100

300

300

Juta ton CO2e

4,746

18,962

18,962

10 Nilai aset negara yang berhasil diinventarisasi sesuai kaidah pengelolaan BMN 11 Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan 12 Nilai AKIP Kementerian Perhubungan

7

Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan

15 Jumlah peraturan perundangundangan di sektor transportasi yang ditetapkan (selain keputusan menteri)

8

Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK)

16 Jumlah emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi nasional yang dapat diturunkan


4 - 18

dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor tansportasi 9

Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan clean governance

17 Jumlah prasarana yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan

Lokasi/Unit

2.313

13.992

16.305

18 Persentase Rekomendasi Hasil Audit yang ditindaklanjuti

%

25.70

75

75

19 Jumlah Pegawai Inspektorat Jenderal yang memiliki sertifikat JFA

Orang

116

190

190

Terminal/Dermaga/ Bandara

367

414

681

Km'sp Rute Bus/Unit/Kapal

5.434 n/a 470

3.258 13 3.485

8.692 13 3.955

III. Kapasitas Transportasi 10

Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil

20 Peningkatan kapasitas prasarana

21 Peningkatan kapasitas sarana:


4 - 19

11

12

dan khususnya wilayah timur Indonesia

22 Terselenggaranya Proses Kerjasama Pemerintah Swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi

Proyek

2

17

19

Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya wilayah timur Indonesia

25 Jumlah lintasan/ rute angkutan perintis


632

984

984

26 Jumlah lintasan/ rute angkutan perintis menjadi komersial


49

55

56

Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan

27 Jumlah wilayah perkotaan yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis jalan dan kereta api 28 Modal share (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di Kota Megapolitan/Metropolitan/ Besar khusus BRT

Lokasi

23

47

47

%

2

12

12


4 - 20

13

Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan

29 Jumlah kota yang menerapkan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS) di seluruh ibukota provinsi/ kota besar/ kota metropolitan

Lokasi

20

50


50

4 - 21

4.2

KERANGKA PENDANAAN

Pendanaan merupakan salah satu kunci utama dalam tercapainya pembangunan infrastruktur, yang memerlukan dana yang besar. Pembangunan infrastruktur transportasi membutuhkan pembiayaan yang terstruktur dalam periode yang panjang. Pemerintah dapat meningkatkan pembelanjaan sektor publik hingga mencapai 5% bahkan hingga 7% PDB. Pemerintah mempunyai kewajiban (Public Sector Obligation) membangun infrastruktur dasar yang layak secara ekonomi tetapi tidak layak secara komersial. Kemitraan pemerintah dan swasta (Public Private Partnership) diperlukan untuk mendukung proyek-proyek yang layak secara ekonomi namun kurang layak secara finansial.

4.2.1 SKENARIO PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR Dalam konteks skenario perencanaan infrastruktur perhubungan pembangunan jalan raya menjadi salah satu komponen terbesar dalam pemenuhan kebutuhan pendanaan. Skenario peningkatan jaringan jalan akan memberikan implikasi terhadap peningkatan aksesibilitas antar wilayah di Indonesia, serta memberikan jaminan peningkatan pelayanan distribusi barang dan penumpang. Hal ini akan meningkatkan pula pendapatan sektor transportasi meskipun pada beberapa kasus peningkatan infrastruktur jalan juga akan memberikan dampak terhadap peningkatan pertumbuhan lalu lintas. Namun permasalahan demikian menjadi salah satu aspek yang memerlukan penanganan mengingat roda perekonomian negara akan sangat tergantung pada pengembangan infrastruktur. Tabel 4.2

Skenario Pendanaan Berdasarkan Kerangka RPJMN Tahun 2015-2019 Sektor

Jalan Perkeretaapian Transportasi Perkotaan Transportasi Laut Transportasi Darat Transportasi Udara Total

Skenario Penuh (100%) 1.274 278 169 563 91 182 2.557

Skenario Parsial (75%) 851 222 127 424 80 165 1.869

Skenario Dasar (50%) 637 140 84 282 60 100 1.303

Sumber : Bappenas, 2014

Skenario pendanaan memberikan implikasi terhadap beberapa skenario didalam peningkatan perjanjian dan pengembangan investasi dengan pihak swasta. Mekanisme Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan lembaga-lembaga internasional maupun negara lain akan menjadi salah satu komponen yang harus dibangun. Peningkatan hubungan bilateral antar negara akan berpotensi meningkatkan investasi, sedangkan peningkatan komponen pinjaman luar negeri yang berpotensi untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pada Tahun 2015-2019, skenario tersebut menjadi salah satu alternatif yang paling signifikan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi negara dengan tidak mengesampingkan kebutuhan lainnya. Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

4 - 22 -

Berdasarkan skema pendanaan pembangunan infrastruktur yang diterbitkan Bappenas, mekanisme optimalisasi peran BUMN dan Swasta menjadi alternatif positif mengingat sumber pendanaan negara belum optimal memberikan upaya pemerataan pembangunan infrastruktur. Peran swasta dan BUMN menjadi sangat penting dalam memberikan multiplier effect terhadap peningkatan iklim investasi, serta percepatan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional maupun wilayah yang akan berdampak pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Beberapa kerangka pendanaan pembangunan infrastruktur antara lain seperti dibawah ini: 4.2.2 SKEMA FINANSIAL KREATIF Kerangka pembiayaan infrastruktur transportasi terdiri dari beberapa skema finansial kreatif yang didasarkan pendanaan APBN on Budget, DCM Off Budget, dan Off Budget Private Financing. Pembiayaan transportasi sendiri dibagi dalam dua strategi, yaitu: (1) PPP Konvensional dan (2) Aliansi Strategis. Proyek-proyek yang layak secara ekonomi dan finansial dapat diserahkan sepenuhnya kepada pembiayaan sektor swasta (Private Financing Initiatives), termasuk proyek-proyek khusus yang bersifat unsolicited dan tidak memerlukan lelang kompetitif. Pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan SDM harus ditingkatkan untuk mempersiapkan, mengelola, dan mengawasi pelaksanaan proses dan prosedur PPP sesuai dengan prinsip-prinsip internasional. Pembiayaan proyek-proyek PPP berkaitan dengan pembiayaan proyek modern. Proyek skala besar membutuhkan Equity Financing, Debt Financing yang canggih, dan aliansi pendanaan global (konsorsium perbankan, investment fund, bond, dan rekayasa finansial lainnya). Adapun beberapa skema pendanaan proyek-proyek investasi adalah sebagai berikut: 1. Investasi Pemerintah. Pemerintah dalam melakukan investasi pada proyek-proyek yang dianggap layak secara ekonomi dengan memanfaatkan dana APBN/APBD; DAU, DAK, dan Dana Daerah; Pinjaman Luar Negeri dan Kredit Ekspor. a. Contoh pemanfaatan dana APBN/APBD adalah Subsidi dan Public Service Obligation (PSO). Subsidi adalah sumbangan atau pembayaran uang oleh pemerintah pada barang dan jasa untuk dapat menghasilkan produk barang/jasa yang lebih murah. Biasanya subsidi digunakan oleh pemerintah untuk melakukan proteksi terhadap produk-produk dalam negeri ataupun untuk memberikan peluang yang sama dalam mengakses fasilitas publik terhadap masyarakat yang marginal. Public Service Obligation (PSO) merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan layanan publik kepada masyarakat untuk jasa non komersial, yang dilakukan melalui BUMN atau swasta dan didukung oleh pemerintah melalui skema dukungan sistem non-financial atau financial. b. Sumber pendanaan luar negeri, baik berupa hibah maupun pinjaman luar negeri (PHLN), diupayakan tetap mengutamakan kedaulatan, kepentingan nasional dan meningkatkan efektivitas pemanfaatannya sesuai prioritas pembangunan nasional. Pemanfaatan PHLN seharusnya dilihat bukan hanya dari sisi pendanaan tetapi juga Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

4 - 23 -

sebagai sarana untuk bertukar informasi dan pembelajaran yang bertujuan untuk memperkuat dan menyempurnakan sistem perencanaan, anggaran, pengadaan, pemantauan dan evaluasi nasional serta kapasitas kelembagaan serta sumber daya manusia. Sumber pendanaan melalui hibah luar negeri dapat berasal dari mitra pembangunan internasional, baik negara maupun lembaga/badan internasional. 2. Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS). Skema pendanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) bertujuan untuk pembangunan prasarana dasar yang tidak layak secara finansial namun layak secara ekonomis dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Skema KPS berfokus pada pendanaan sarana dan prasarana pembangunan infrastruktur transportasi yang memiliki kelayakan finansial tinggi (full cost recovery) atau kelayakan marjinal terkait kontribusi pemerintah dalam bentuk government support. Skema KPS juga dapat disinergikan dengan optimasi penggunaan pinjaman dan hibah luar negeri, khususnya untuk pendanaan prasarana dasar. 3. Investasi Swasta. Pihak swasta berpartisipasi secara langsung dalam pembiayaan proyekproyek infrastruktur, yaitu melalui proyek KPS dengan skema unsolicited, special purpose, dan pemanfaatan hak kompensasi. a. Penilaian dan evaluasi kelayakan berupa pemeriksaan semua dokumen administrasi di hadapan Tim Penilai; b. Proses penetapan BLU penuh atu BLU bertahap. 4. Creative financing sebagai pembiayaan alternatif, terbagi menjadi: a. Infrastructure Bond yang penggunaannya secara khusus untuk pembiayaan proyekproyek infrastruktur; b. Penugasan BUMN (seperti penugasan Hutama Karya dalam proyek Trans Sumatera Highway) didukung melalui penyertaan modal pemerintah dan direct-lending yang dijamin oleh pemerintah; c. Private Finance Initiative (PFI)– multi-year contract 15 - 30 tahun; d. Performance-Based Annuity Scheme (PBAS) atau Availability Payment; e. Pengenaan tarif/biaya akses seperti Electronic Road Pricing (ERP); f. Infrastruktur swasta (private infrastructure); g. Pembangunan infrastruktur berbasis partisipasi masyarakat (community-based infrastructure). 4.2.3 KRITERIA SKEMA PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR Di dalam skema pembiayaan infrastruktur, khususnya transportasi, memerlukan beberapa kriteria yang harus diperhatikan oleh Kementerian/Lembaga pengampu yang dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan. Kriteria pembiayaan infrastruktur transportasi yang disusun pada periode 2015-2019, meliputi : 1. Layak secara ekonomi tetapi tidak layak secara finansial dengan skema pembiayaan murni oleh pemerintah baik dari aspek operasi, pemeliharaan dan konstruksi yang diprioritaskan pada wilayah timur Indonesia, perdesaan, dan wilayah terdepan/ perbatasan; 2. Layak secara ekonomi tetapi tidak layak secara finansial dengan skema pembiayaan swasta dan pemerintah khususnya dalam pembiayaan hybrid financing; Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

4 - 24 -

3. Layak secara ekonomi dan marjinal finansial dengan skema pembiayaan dominan dari swasta yang bekerja sama (sharing) dengan pemerintahdalam skema pembiayaan infrastruktur. Skema pembiayaan ini menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS) dengan dukungan pemerintah (VGF) atau creative financing lainnya, seperti PFI, PBAS, Bank Infrastruktur, Bank Tanah, dan lain-lain; 4. Layak secara ekonomi dan finansial dengan skema pembiayaan swasta dan swastayang bekerja sama melalui model Public Private Partnership (PPP) regular; 5. Layak secara ekonomi tetapi tidak layak secara finansial dengan skema pembiayaan murni oleh BUMN dan BUMN dengan prioritas pengembangan dan pembangunan proyek pada wilayah barat Indonesia dan perkotaan. Skema operasional dan teknis pelaksanaan pendanaan tersebut melalui penugasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

4.2.4 SKEMA PENDANAAN INFRASTRUKTUR SELAIN SKEMA APBN, APBD DAN KPS Skema pendanaan infrstruktur diluar skema APBN dan APBD, serta KPS dilakukan melalui pendekatan insitusional dan pendekatan kebijakan. Pendekatan Institusional Pendekatan institusional dalam perumusan kerangka pendanaan infrastrukturdijelaskan, sebagai berikut : 1. Penugasan BUMN (seperti: konsep penugasan Hutama Karya dalam proyek Trans Sumatera Highway) didukung melalui modal pemerintah dan direct-lendingyang dijamin oleh pemerintah; 2. Infrastruktur swasta (private infrastructure) untuk proyek-proyek yang memiliki kelayakan ekonomi dan finansial baik; 3. Pembangunan infrastruktur berbasis partisipasi masyarakat (community-based infrastructure) khususnya untuk proyek infrastruktur skala kecil; 4. Bank khusus pendanaan infrastruktur (infrastructure bank) untuk mengelola project development revolving funddan pengelolaan dana dari infrastructure bond maupun dana dukungan pemerintah; 5. Bank khusus pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur (bank tanah). Pendekatan Kebijakan Pendekatan kebijakan dalam pendanaan infrastruktur di sektor transportasi, sebagai berikut: 1. Infrastructure Bond, obligasi yang penggunaannya dikhususkan untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur; 2. Private Finance Initiative (PFI)– pembiayaan multi-yearcontractselama 15-30 tahun; 3. Performance-Based Annuity Scheme (PBAS) atau Availability Payment untuk menjamin kelangsungan penerimaan investor dalam rentang waktu konsesi; 4. Pengenaan tarif/biaya akses penggunaan infrastruktur seperti Electronic Road Pricing (ERP);


4 - 25 -

5. Asset Sale/Lease back – penjualan aset untuk pendanaan pembangunan atau kontraksewa jangka panjang, seperti kerja sama 10 bandar udara UPBU di Kementerian Perhubungan, untuk peningkatan layanan infrastruktur. 4.2.5 PROYEK PEMBANGUNAN STRATEGIS SEKTOR PERHUBUNGAN MENGGUNAKAN SKEMA PENDANAAN BUMN/SWASTA

DENGAN

Tingginya angka kebutuhan pembangunan infrastruktur perhubungan terkendala beberapa dengan keterbatasan anggaran pemerintah dalam melakukan pembangunan sektor transportasi, sehingga fokus pembangunan menggunakan APBN diarahkan untuk pembangunan di luar pulau Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia. Sedangkan segmen pembangunan infrastruktur komersial di Jawa dan Bali diarahkan dibiayai melalui peran serta swasta dan BUMN. Beberapa rencana proyek investasi swasta/BUMN strategis antara lain : 1. Pembangunan Kereta Api Bandara Soekarno Hatta-Halim; 2. Pembangunan High Speed Train (HST) Jakarta-Bandung; 3. Pembangunan Light Rail Transit (LRT) di Jabodetabek; 4. Pembangunan Light Rail Transit (LRT) DKI Jakarta; 5. Pembangunan MRT East-West (Balaraja-Cikarang); 6. Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung; 7. Pengembangan Pelabuhan Bitung; 8. Pembangunan New Makassar Port; 9. Pembangunan Cruise terminal Tanah Ampo. 4.2.6 BADAN LAYANAN UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendahaaan Negara, BLU merupakan instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLU dapat mendorong pengelolaan yang lebih kreatif atas UPT Kemenhub, karena BLU memiliki sifat yang semi-bisnis, dimana pengelolaan keuangannya dapat dijalankan lebih mandiri. Selain itu, ke depan BLU dapat mengajak sejumlah tenaga ahli untuk bergabung agar pelayanan kepada konsumen meningkat. Pendapatan yang diperoleh BLU Kementerian Perhubungan sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan (termasuk hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain) merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Perhubungan. Di lingkungan Kementerian Perhubungan, terdapat beberapa bentuk layanan umum yang dapat dikelola secara lebih efektif dan efisien melalui pola BLU ini, seperti: a. BLU Perhubungan Darat, meliputi : Terminal Tipe A; b. BLU Perhubungan Laut, meliputi : BLU Pelabuhan di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, BLU Navigasi Pelayaran, BLU Perkapalan dan Kepelautan; Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

4 - 26 -

c. BLU Perhubungan Udara, meliputi : BLU di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, BLU Kelaiakn Udara dan Pengoperasian Udara, BLU Kesehatan Penerbangan, BLU Teknik Penerbangan, BLU Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan; d. BLU BPSDMP, meliputi : BP3IP Jakarta, STIP Marunda-Jakarta, PIP Makasar, PIP Semarang, Poltekpel Surabaya, ATKP Surabaya, PKTJ Tegal; e. Satker BPSDMP yang proses menjadi PK-BLU, meliputi : STTD Bekasi, STPI Curug Tangerang, ATKP Medan, LP3 Banyuwangi, BP2IP Sorong, BPPTD Bali, API Madiun, BPPTD Palembang, BPP PNB Palembang, BPP PNB Jayapura, BP3 Curug Tangerang, BPPTL Jakarta, BP2IP Barombong, BP2IP Malahayati Aceh, ATKP Makasar, BP2IP Tangerang. Dalam pembentukan BLU di Kementerian Perhubungan, terdapat tahapan yang harus dipenuhi, yaitu : a. Penyelesaian pemenuhan syarat administrasi yang terdiri dari : pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan keuangan dan manfaat bagi masyarakat, pola tata kelola, rencana strategis bisnis, standar pelayanan minimum, dan laporan audit terakhir atau penyataan bersedia untuk diaudit secara independen; b. Konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan; c. Evaluasi terhadap persyaratan administrasi yang telah dipenuhi untuk diusulkan kepada Menteri Keuangan; d. Penilaian oleh Tim Kementerian Keuangan terhadap berkas yang telah diusulkan oleh Kementerian Perhubungan; 4.2.7 SKEMA PENDANAAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019 Kerangka Pendanaan transportasi di Kementerian Perhubungan disusun berdasarkan kebutuhan capaian kinerja Kementerian Perhubungan yang direpresentasikan melalui Indikator Kinerja Utama Kementerian Perhubungan, serta Kerangka Regulasi Kementerian rasi Kementerian Perhubungan Tahun 2015 sejumlah Rp. 63.874,7 Miliar, sedangkan pada tahun 2019 ditargetkan mencapai Rp. 130.407,9 Miliar. Total Pendanaan Kementerian Perhubungan yang direncanakan antara tahun 2015-2019 mencapai Rp. 538.714,7 Miliar. Rincian pendanaan untuk tiap unit kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 4.3

UNIT KERJA Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Rincian pendanaan untuk tiap unit Eselon I Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 ALOKASI

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL

Total

6.077,110

10.620,239

13.031,644

13.481,219

14.053,450

57.263,663

RPJMN

5.834,863

10.352,510

12.748,852

13.180,734

13.732,233

55.849,192

242,247

267,729

282,792

300,485

321,217

1.414,471

Dukungan Manajemen


4 - 27 -

UNIT KERJA

ALOKASI

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL

Total

18.670,667

39.558,846

46.200,814

63.253,295

65.641,932 233.325,554

RPJMN

18.554,441

39.433,600

46.066,800

63.109,900

65.488,500

232.653,241

116,227

125,246

134,014

143,395

153,432

672,313

Total

22.842,956

25.513,008

25.216,711

25.362,225

26.985,451 125.920,351

RPJMN

18.169,557

19.721,907

18.556,945

17.703,494

18.177,910

92.329,813

Dukungan Manajemen

4.673,399

5.791,101

6.659,766

7.658,731

8.807,541

33.590,538

11.745,870

18.376,110

17.820,380

17.620,360

17.748,300

83.311,020

RPJMN

9.502,170

16.054,660

15.437,340

15.222,100

15.206,090

71.422,360

Dukungan Manajemen

2.243,700

2.321,450

2.383,040

2.398,260

2.542,210

11.888,660

Total

4.401,610

6.712,099

6.741,825

6.819,239

7.507,361

32.182,133

RPJMN

4.096,440

6.351,580

6.362,604

6.424,663

7.010,172

30.245,459

Pusdiklat Aparatur Perhubungan

74,100

101,519

116,659

126,369

222,699

641,347

Dukungan Manajemen

231,070

258,999

262,562

268,207

274,489

1.295,327

Badan Litbang Perhubungan

228,259

240,359

251,107

237,048

247,941

1.204,715

Inspektorat Jenderal

100,311

105,330

110,590

116,120

122,930

555,282

Sekretariat Jenderal

887,221

1.036,891

1.031,456

1.087,927

1.148,374

5.191,869

Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Badan Pengembangan SDM Perhubungan

Dukungan Manajemen

Total

TOTAL PENDANAAN

64.954,005

102.162,883 110.404,527 127.977,434 133.455,739 538.954,587

Total rencana pendanaan tersebut dialokasikan untuk pengembangan transportasi dengan pembagian pada beberapa sub sektor, yaitu untuk Inspektorat Jenderal Total Pendanaan sampai dengan Tahun 2019 yang dibutuhkan adalah sejumlah Rp. 555,2 Miliar yang digunakan untuk pelaksanaan Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan, sedangkan untuk Sekretariat Jenderal sejumlah Rp. 5.191,869 Miliar. Rencana pendanaan di Kementerian Perhubungan tersebut direncanakan pula untuk penyelenggaraan Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat sejumlah Rp. 57.263,663 Miliar dengan rincian penggunaannya untuk pelaksanaan dan implementasi kegiatan pengembangan dan pembinaan sistem transportasi perkotaan, manajemen dan peningkatan keselamatan transportasi darat, pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi ASDP dan pengelolaan prasarana lalu lintas SDP serta dukungan manajemen dan teknis. Pendanaan tersebut juga digunakan salah satunya adalah untuk memenuhi target quick wins Kementerian Perhubungan khususnya untuk pelaksanaan kegiatan pada Direktorat Jenderal Transportasi Darat dengan beberapa sasaran, meliputi terlaksananya penataan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

4 - 28 -

transportasi Jabodetabek (QW), terwujudnya konektivitas transportasi perkotaan di 28 Kota termasuk aksesibilitas, sarana, dan prasarana (QW), terselenggaranya transportasi perkotaan di 17 kota pengembangan BRT. Di dalam usaha mewujudkan program strategis Kementerian Perhubungan, khususnya pada pembangunan dan pengembangan transportasi perkeretaapian, kerangka pendanaan yang sudah disusun oleh Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 direncanakan pula untuk mendukung program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian sejumlah Rp. 233.325,5 Miliar untuk implementasi kegiatan pembangunan dan pengelolaan bidang sarana perkeretaapian, kegiatan pembangunan dan pengelolaan bidang lalu lintas dan angkutan kereta api, kegiatan pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api, kegiatan pembangunan dan pengelolaan bidang keselamatan perkeretaapian serta dukungan manajemen dan teknis. Pendanaan tersebut juga digunakan untuk membiayai target percepatan pembangunan perkeretaapian sampai dengan tahun 2019 dengan skema quick win, serta program lanjutan yang diselenggarakan pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Kerangka pendanaan Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 juga disusun dalam usaha untuk meningkatkan pembangunan transportasi melalui program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut, sejumlah Rp. 125.920,35 Miliar yang merupakan angka total pendanaan Tahun 2015-2019. Pendanaan tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, bidang penyelenggaraan Pelabuhan dan Pengerukan, Perkapalan dan Kepelautan, bidang Kenavigasian, dan Penjagaan Laut dan Pantai, serta Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya. Lebih lanjut kerangka pendanaan yang secara khusus pada program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut tersebut juga digunakan dalam kerangka membiayai percepatan pembangunan transportasi laut melalui pelaksanaan program quick win dengan beberapa sasaran kegiatan meliputi meningkatnya ketersediaan dan kehandalan armada pelayaran nasional, pemenuhan kebutuhan fasilitas pelabuhan sesuai persyaratan hirarkinya serta meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana di bidang Keselamatan dan Keamanan Pelayaran. Dalam penyelenggaraan pembangunan transportasi udara pendanaan Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 digunakan untuk membiayai program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara dengan total anggaran sejumlah Rp. 83.311,020 Miliar. Total anggaran pada program tersebut digunakan untuk membiayai rincian kegiatan, meliputi pelayanan angkutan udara perintis, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana bandar udara, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana keamanan penerbangan, pengawasan dan pembinaan kelaikan udara dan pengoperasian pesawat udara, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana navigasi penerbangan, serta dukungan manajemen dan teknis lainnya. Pendanaan Kementerian Perhubungan di dalam pengembangan sumber daya transportasi diarahkan pada upaya mewujudkan implementasi program pengembangan sumberdaya manusia perhubungan dengan total anggaran dari tahun 2015-2019 mencapai Rp. 32.182,13 Miliar dengan rincian implementasi kegiatan pada program tersebut digunakan untuk pembiayaan pengembangan sumber daya manusia perhubungan darat, pengembangan sumber daya manusia perhubungan laut, pengembangan sumber daya manusia perhubungan udara, pendidikan perhubungan darat, pendidikan perhubungan laut, pendidikan perhubungan udara, serta digunakan pula untuk percepatan pembangunan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

4 - 29 -

program/kegiatan di Kementerian Perhubungan melalui program quick win dengan sasaran, meliputi terbangunnya kampus terpadu SDM transportasi, terbangunnya kampus BP2TD di Bali, serta terbangunnya kampus baru akademi perkeretaapian di Madiun. Dalam upaya mewujudkan integritas, serta kualitas penelitian dan pengembangan pada Kementerian Perhubungan, disusun pula kerangka pendanaan yang dialokasikan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan dengan total rencana anggaran dari tahun 2015-2019 sejumlah Rp. 1.204,715 Miliar. Anggaran tersebut alokasinya direncanakan untuk membiayai beberapa program/kegiatan terkait dengan penelitian dan pengembangan teknologi dan dukungan manajemen serta dukungan teknis. Rencana Strategis Kementerian Perhubungan sudah memberikan gambaran terkait dengan upaya-upaya pembangunan transportasi yang secara komprehensif memperhatikan aspek lintas sektor, diantaranya penyelesaian masalah transportasi yang lebih memperhatikan pendekatan keruangan atau kewilayahan. Hal ini menjadi bagian penting mengingat aspek keruangan atau kewilayahan akan memberikan pengaruh besar, khususnya apabila menilik aspek penataan ruang di Indonesia yang sangat mempengaruhi pola perkembangan jaringan jalan, pertumbuhan aktivitas pergerakan, serta meningkatnya permasalahan-permasalahan transportasi. Tumbuhnya aktivitas bangkitan dan tarikan perjalanan, serta terhambatnya proses distribusi barang dan komoditas, maupun distribusi penumpang pada berbagai matra cukup signifikan dipengaruhi oleh perubahan dan pertumbuhan aktivitas ruang dan kewilayahan, sehingga upaya penataan dan pembangunan tata ruang di Indonesia menjadi bagian penting didalam perencanaan transportasi. 4.2.8 KEGIATAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019 Dalam rangka mewujudkan sasaran dalam Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 20152019, ditetapkan target Program Strategis Kementerian Perhubungan meliputi : A.

Perhubungan Darat 1. Pengadaan sarana BRT sebanyak 3.170 unit di 34 kota besar antara lain : Medan, Pekanbaru, Batam, Padang, Palembang, Bandung, Jakarta, Bogor, Semarang, Yogyakarta, Solo, Pontianak, Samarinda, Balikpapan, Makassar, Gorontalo, dan Ambon; 2. Pengadaan sarana Bus Pemadu Moda sebanyak 95 unit di 17 Kota, antara lain Bengkulu, Palu, Kendari, Kupang, Jember, Bau-bau, Sumbawa Besar, Banda Aceh, Nias, Pekanbaru, Batam, Tanjung Pinang, Padang, Malang, Bandung, Palembang, Lampung; 3. Pengadaan sarana ATCS (Area Traffic Control System) sebanyak 77 unit yang tersebar di 34 Provinsi; 4. Pengadaan Bus Angkutan Umum/Pelajar/ Mahasiswa sebanyak 290 unit yang tersebar di 34 Provinsi;


4 - 30 -

5. Pengadaan fasilitas perlengkapan jalan di wilayah perkotaan yang tersebar di 34 Provinsi; 6. Pembangunan prasarana fasilitas pendukung BRT sebanyak 340 halte yang tersebar di 34 Provinsi; 7. Peningkatan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor/ UPPKB yang tersebar di 34 Provinsi; 8. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Fasilitas Perlengkapan Jalan LLAJ sebanyak 218 paket yang tersebar di 34 Provinsi; 9. Pengembangan Pengujian Kendaraan Bermotor yang tersebar di 34 Provinsi; 10. Pengadaan dan Pemasangan Alat PKB yang tersebar di 34 Provinsi; 11. Pengembangan Fasilitas Perlengkapan Jalan sebanyak 1.425 paket yang tersebar di 34 Provinsi; 12. Pembangunan Terminal Tipe A (Baru) yang tersebar di 34 Provinsi pada lokasi Ponorogo (Jawa Timur), Padang (Sumbar), Aruk (Kalbar), Entikong (Kalbar), Motoain (NTT), Motomasin (NTT), Wini (NTT), Skouw (Papua), Badau (Kalbar), Lamongan (Jatim), Pondok Cabe (Banten), Magelang (Jawa Tengah), Jember (Jawa Timur), Probolinggo (Jawa Timur), Lamandau (Kalimantan Tengah), Jombor (Yogyakarta), Bobot Sari (Jawa Tengah), Singkawang (Kalbar), Daya (Makassar, Sulsel), Kendari (Sulsel), Dumai (Riau), Entrop (Jayapura, Papua), Asahan (Sumut), Demak (Jawa Tengah), Blitar (Jawa Timur), Kediri (Jawa Timur), Banyuwangi (Jawa Timur), Purwokerto (Jawa Tengah), Rajabasa (Lampung), Bekasi (Jawa Barat), Giilimanuk (Bali), Amurang (Sulut), Tanjung Selor (Kalimantan Utara), Manokwari (Papua Barat), Brebes (Jawa Tengah), Sofifi (Maluku Utara), Polewali (Sulawesi Barat), Batam (Kepri), Musi Banyuasin (Sumsel), Kawarang (Jawa Barat) .

13. Rehabilitasi/ Peningkatan Pembangunan Terminal tersebar di 34 Provinsi; 14. Pengadaan Bus Perintis sebanyak 595 unit yang tersebar di 34 Provinsi; 15. Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan Jalan dan Operasional Keperintisan Angkutan Barang sebanyak 277 trayek tersebar di 34 Provinsi; 16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Dermaga Penyeberangan/Sungai/ Danau Baru tersebar di 34 Provinsi, pada tahun 2015 sebanyak 13 lokasi di Raijua, Sabu (NTT): Wairiang (NTT): Karatung/Kawio (Sulut): Kawaluso (Sulut): Bombana (Sultra): Pure (Sultra): Moti, (Malut): Waren (Papua): Salawati (Papua): Wasior (Papua Barat): Tambelan (Kalbar): Penagi (Kepri): Sintete (Kepri); Pada tahun 2016 sebanyak 12 lokasi di Klademak (Papua Barat): Binongko (Sultra): Kaimana (Papua Barat): Gunung Tabur (Kaltim): Adaut (Maluku): Jampea (Sulsel): Pasokan (Sulteng): Moa (Maluku): Leti (Maluku): Bakalang (NTT): Alai (Riau): Batanta (Papua Barat); Pada tahun 2017 sebanyak 14 lokasi di Sekadau (Kalbar): Numfor (Papua): Tanjung Medang (Riau): Saubeba (Papua): Geser (Maluku): Binongko (Sultra): Kaledupa (Sultra): Sikabaluan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

4 - 31 -

(Sumbar): Sei Guntung (Riau): Boniton (Sulteng): P. Telo (Sumut): Teluk Dalam (Sumut): P Sermata (Maluku): Makalehi (Sulut); Pada tahun 2018 sebanyak 12 lokasi di Weda (Malut): Kaonda (Papua): Siladen (Sulut): Talise (Sulut): Letung (Kepri): Meranti Bunting (Riau): Agats (Papua): Maritaing (NTT): Raha (Sultra): Gangga (Sulsel): Tomia (Sultra): P Merbau (Riau); Pada tahun 2019 sebanyak 14 lokasi di Tarempa (Kepri): Kuala Enok (Riau): Pulau Padang (Riau): Kabonga (Sulteng): Kadajoi (NTT): P. Pini (Sumut): Sinjai (Sulsel): Serasan (Kepri): Dakal (Riau): Tanah Bala (Sumut): Sekotong (NTB): Ketam Putih (Riau): P Bunyu (Kaltara): Mendanau, Babel; 17. Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Baru sampai Tahun 2019 di 50 lokasi yaitu Kupang - Ndao, Saumlaki - Adaut - Letwurung, Tual - Air Nanang, Babang Saketa, Kapal Motor Sungai untuk Mimika, Lintas Paciran - Lamongan - Bahaur, Tiga Ras - Simanindo, Pulau Laut Timur – Sebuku; Wonreli – Serwaru – P.Moa; P.Raas – P. Sapeken; Tj.Pinang - Tambelan - Sintete; Natuna - Sintete; Tanjung Pinang Matak; Pananaru - Melonguane; Pamana – Kawah Pante; Teor – Kesui; Wunlah Gorom; P. Rangsang - P. Tebingtinggi; Tanjung Pinang – Natuna; Teluk Dalam – Gunung Sitoli – Pulau-Pulau Batu; Wahai/P.Seram - P.Obi; Tanjung Serdang – P. Sebuku; Gebe - Patani – Weda; Marisa – Wakai – Parigi Montong; Geser - Kataloka; Aranda - Babi; Fak Fak Kaimana; Babang - P. Mandioli; Sanana - Taliabu; P. Obi – P. Bisa; Lintas Kep. Mentawai (Siberut, Sikakap, Tua Pejat, Sikabaruan); Sorong – Salawati; Sapudi – Kangean; Dabo – Lingga; Lintas Cadangan Perintis KBI (2 Unit); Lintas Cadangan Perintis KTI (3 Unit); Mengkapan – P.Padang; Patumbukan – P.Tanah Jampea; Babang - P. Kasiruta; Airnanang – Fakfak; Dongkala - Bambaea; Inanwatan - Fakfak; Tarempa – Matak; P. Telo – Teluk Dalam; Paciran – Garongkong; Waipirit – Kamaru; Kaimana – Pamako. 18. Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan SDP sebanyak 261 trayek yang tersebar di 34 Provinsi; 19. Pengadaan Kapal Kerja / Speed Boat Pengadaan Kapal Kerja / Speed Boat sebanyak 35 unit yang tersebar di 34 Provinsi. B.

Perkeretaapian 1. Pengadaan sarana KA untuk angkutan perintis, kereta ekonomi untuk angkutan lebaran termasuk kereta kerja sebanyak 242 unit KA perintis diantaranya untuk lintas Bireun-Lhokseumawe, Padang – Lubuk Alung –Padang Panjang – Solok, KA Riau-Jambi-Sumsel, Purwasari – Wonogiri, Mojokerto – Tulangan – Sidoarjo, Padang – Lubuk Alung – Padang Panjang – Solok, Sukabumi - Cianjur - Padalarang, Kertapati - Indralaya, Kalisat – Panarukan, KA Sulawesi & KA Kalimantan; 2. Pengadaan sarana Kereta Rel Listrik (KRL) sebanyak 77 unit untuk lintas YogyakartaSolo, Perkotaan bandung, Perkotaan Surabaya dan Perkotaan Medan serta pengadaan fasilitas/peralatan sarana KA sebanyak 55 unit di Aceh, Sumut, Sumbar, Sumsel, Lampung, Riau, Jambi, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Jateng, Jatim, Sulsel, Sulut, Gorontalo, Kaltim, Kalsel, Kalteng, Kalbar; 3. Subsidi angkutan kereta api sebanyak 11 paket, yang dibagi dalam dua peruntukan diantaranya: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

4 - 32 -

-

Peruntukan untuk subsidi perintis diantaranya untuk lintas BireunLhokseumawe, Padang – Lubuk Alung – Padang Panjang – Solok, KA Riau-Jambi, Purwasari – Wonogiri, Mojokerto – Tulangan – Sidoarjo, Sukabumi - Cianjur Padalarang, Kertapati - Indralaya, Kalisat - Panarukan, KA Sulawesi, KA Kalimantan;

-

Peruntukan untuk subsidi angkutan motor diantaranya untuk lintas Jakarta - Cirebon - Semarang, Jakarta Yogyakarta - Solo, Jakarta - Surabaya, lintas utama Sumatera Utara dan Sumatera Bagian Selatan;

4. Rehabilitasi dan peningkatan jalur KA sepanjang 1.249 Km’sp dengan lintas: -

Jawa-Bali : Tanah Abang - Merak, Duri – Tangerang, Jakarta – Tj. Priok, Manggarai Tanah Abang - Ps. Senen - Jatinegara, Manggarai - Jatinegara - Bekasi - Cikarang, Jakarta Kota - Bogor, Jatinegara - Cikampek Cirebon, Cikampek - Padalarang, Bogor Sukabumi - Cianjur - Padalarang, Padalarang Bandung - Cicalengka, Cicalengka - Banjar Kroya, Cirebon - Kroya, Kroya - Kutoarjo Yogyakarta - Solo, Solo - Madiun, Cirebon Brebes - Tegal - Pekalongan - Semarang, Tegal Prupuk, Semarang - Bojonegoro - Surabaya, Madiun - Surabaya, Surabaya - Bangil - Malang Kertosono, Bangil – Banyuwangi;

-

Sumatera : Prabumulih - Waytuba Tanjungkarang - Tarahan, Prabumulih Kertapati, Prabumulih - Lubuklinggau, Padang Bukitputus - Indarung/Telukbayur, Padang - Pariaman, Pariaman - Lubuk Alung Padangpanjang - Solok - Sawahlunto, Medan - Araskabu - Kualanamu, Medan Binjai - Besitang, Medan - Belawan, Medan - Tebingtinggi - Siantar, Tebingtinggi Kisaran - Tanjung Balai, Kisaran - Rantauprapat, Bireun – Lhokseumawe;

5. Pembangunan jalur KA yang dibangun termasuk jalur ganda dan reaktivasi sepanjang 3.258 Km’sp pada lintas: -

Jawa-Bali : Maja – Rangkasbitung – Merak (jalur ganda dan test track), Cilegon Anyer Kidul (reaktivasi), Rangkasbitung - Labuan - Saketi - Bayah (reaktivasi tahap pertama), Tonjong - Pelabuhan Bojonegara, Manggarai - Jatinegara Bekasi - Cikarang (Double double track termasuk elektrifikasi dan fasilitas perkeretaapian), Citayam - Nambo (jalur ganda), Parungpanjang – Citayam, Nambo - Cikarang - Kalibaru (tahap pertama), Bogor - Sukabumi (jalur langsir/emplasemen), Cibungur - Tanjungrasa, Cikarang - Pelabuhan Cilamaya (tahap pertama), Cikampek - Padalarang (jalur ganda), Padalarang - Bandung Cicalengka (jalur ganda termasuk elektrifikasi), Rancaekek - Tanjungsari Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

4 - 33 -

(reaktivasi), Tanjungsari – Kertajati, Cirebon - Kadipaten (reaktivasi termasuk jalur KA baru), Akses menuju Pelabuhan Cirebo, Cicalengka - Banjar - Kroya (jalur ganda tahap pertama), Banjar - Pangandaran - Cijulang (reaktivasi tahap pertama), Purwokerto - Kroya (jalur ganda), Purwokerto - Wonosobo (reaktivasi tahap pertama), Maos - Cilacap (termasuk akses ke Pelabuhan), Kroya – Kutoarjo (jalur ganda), Kedungjati - Tuntang (reaktivasi), Semarang - Pelabuhan Tanjung Mas (reaktivasi), Jerakah - Semarang Poncol - Semarang Tawang Alastua (jalur KA layang), Solo - Semarang (jalur ganda tahap pertama), Yogyakarta - Magelang (reaktivasi tahap pertama), akses menuju KA Bandara Kulonprogo (tahap pertama), Kutoarjo - Purworejo (emplasemen), Shortcut Solo Kota - Solo Jebres, Surabaya - Kalimas/Sidotopo (jalur ganda), Jombang - Babat Tuban (reaktivasi), Kandangan - Pelabuhan Teluk Lamong, Solo – Madiun (jalur ganda), Madiun - Mojokerto - Wonokromo (jalur ganda), Perkotaan Surabaya (Reaktivasi tram Kalimas – Wonokromo, akses menuju Bandara Juanda), Tulangan – Gununggangsir, Kalisat - Panarukan (reaktivasi tahap pertama), Bangil - Banyuwangi (jalur ganda tahap pertama), Bandara Ngurah Rai – Denpasar - Mengwi (tahap pertama); -

Sumatera: Bireun - Lhokseumawe, Lhokseumawe - Langsa (tahap pertama), Kuala Langsa - Langsa – Besitang, Medan - Bandar Khalifah – Araskabu – Kualanamu (jalur ganda, jalur KA layang), Bandar Tinggi Kuala Tanjung, Binjai - Besitang (reaktivasi), Medan Gabion/Belawan, Sumut (elevated track), Rantauprapat-Duri-Dumai, Rantauprapat-Gunung Tua-Sibolga (tahap pertama), Pekanbaru-Muaro, Duri – Pekanbaru, Duku - Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Pariaman - Naras, Sumbar (reaktivasi), Naras - Sungai Limau, Sumbar (reaktivasi), Padang Panjang - Bukit Tinggi - Payakumbuh, Sumbar (reaktivasi), Muaro Kalaban - Muaro (reaktivasi), Shortcut Padang-Solok (tahap pertama), Batu Ampar - Bandara Hang Nadim, Pekanbaru – Jambi, Jambi – Palembang, Muara Enim – Lahat (Jalur Ganda), Baturaja - Martapura (Jalur Ganda), Prabumulih - Kertapati (jalur ganda), Simpang - Tanjung Api-Api (perpanjangan), Indralaya - Kampus Unsri (perpanjangan), Rejosari - Tarahan (tahap pertama), Tanjung Karang Pelabuhan Panjang (reaktivasi), Cempaka - Tanjung Karang – Sukamenti – Tarahan (jalur ganda), Tarahan/KM3 - Bakauheni (tahap pertama);

-

Sulawesi: Makassar - Pare-Pare, Manado – Bitung, Isimu- Gorontalo--Bitung, Parepare--Mamuju (tahap pertama), Makassar--Bulukumba--Watampone (tahap pertama), Mamuju – Palu – Isimu (tahap pertama);

-

Kalimantan: Tanjung - Bandara Syamsuddin Noor – Banjarmasin, Balikpapan – Samarinda, Tanjung - Tanah Grogot - Balikpapan (tahap pertama), Palangkaraya - Banjarmasin (tahap pertama), Palangkaraya – Pontianak – Batas Negara (tahap pertama), Samarinda – Tanjung Redep – Batas Negara (tahap pertama);

-

Papua: Sorong - Manokwari (tahap pertama), Jayapura-Sarmi (tahap pertama); Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

4 - 34 -

6. Pembangunan Kereta Api Ringan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas transportasi di perkotaan antara lain : -

Pembangunan Kereta Api Ringan Perkotaan Trase Jabodetabek dengan rute Cibubur – Cawang (10.5 Km), Bekasi Timur – Cawang (17.9 Km), Cawang – Dukuh Atas (10.5 Km) ;

-

Pembangunan Kereta Api Ringan Perkotaan Trase Sumatera Selatan dengan rute untuk koridor 1 (Bandara SMB II – Kolonel H. Burlian – Demang Lebar Daun – Angkaran 45 – Kapten A. Rivai – Jln. Jenderal Sudirman – Masjid Agung (17.5 Km)), rute untuk koridor 2 (Masjid Agung – Jakabaring Sport City (7 Km))

7. Pembangunan jalur lingkar KA layang (elevated) Jabodetabek sepanjang 25 Km’sp untuk lintas Manggarai - Tanah Abang - Ps. Senen – Jatinegara – Manggarai; 8. Rehabilitasi dan peningkatan jembatan/ underpass/flyover KA sebanyak 269 unit; 9. Pembangunan jembatan/underpass/flyover KA sebanyak 344 unit; 10. Pengadaan material rel dan wesel sebanyak 1.425 unit jalur KA sepanjang 4.330 Km’sp; 11. Rehabilitasi dan peningkatan stasiun/bangunan meningkatkan keandalan sebanyak 38 unit;

operasional

KA

untuk

12. Pembangunan stasiun/bangunan operasional KA sebanyak 82 unit; 13. Rehabilitasi dan peningkatan persinyalan dan telekomunikasi KA sebanyak 41 paket; 14. Pembangunan persinyalan dan telekomunikasi KA sebanyak 71 paket; 15. Rehabilitasi dan peningkatan listrik aliran atas KA (termasuk gardu listrik) untuk meningkatkan keandalannya sepanjang 228 Km’sp untuk lintas Tanah Abang – Rangkasbitung, Citayam – Nambo, Jatinegara - Pondok jati - Senen Kampungbandan - Tanah Abang – Manggarai, Jakarta Kota - Manggarai – Bogor, Jakarta Kota – Tj. Priok, Duri – Tangerang, Manggarai - Jatinegara - Bekasi – Cikarang; 16. Pembangunan listrik aliran atas KA (termasuk gardu listrik) sepanjang 299,7 Km’sp pada lintas Medan - Araskabu - Kualanamu, Tanah Abang - Maja - Rangkasbitung – Merak, Jakarta Kota - Tj Priok/JICT, Citayam – Nambo, Manggarai - Bekasi – Cikarang, Cikarang – Cikampek, Padalarang - Bandung – Cicalengka, Kutoarjo – Yogyakarta, Perkotaan Surabaya (tram); 17. Pembangunan elektrifikasi jalur KA antara Yogyakarta – Solo sepanjang 59 Km’sp; 18. Pengamanan perlintasan sebidang sebanyak 218 unit pada lintas: -

Jawa-Bali: Tanah Abang - Merak, Duri – Tangerang, Jakarta – Tj. Priok, Manggarai - Tanah Abang - Ps. Senen - Jatinegara, Manggarai - Jatinegara Bekasi - Cikarang, Jakarta Kota - Bogor, Jatinegara - Cikampek - Cirebon, Cikampek - Padalarang, Bogor - Sukabumi - Cianjur - Padalarang, Padalarang Bandung - Cicalengka, Cicalengka - Banjar - Kroya, Cirebon - Kroya, Kroya Kutoarjo - Yogyakarta - Solo, Solo - Madiun, Cirebon - Brebes - Tegal Pekalongan - Semarang, Tegal - Prupuk, Semarang - Bojonegoro - Surabaya, Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

4 - 35 -

Madiun - Surabaya, Surabaya - Bangil - Malang - Kertosono, Bangil – Banyuwangi. -

Sumatera: Prabumulih - Waytuba - Tanjungkarang - Tarahan, Prabumulih Kertapati, Prabumulih - Lubuklinggau, Padang - Bukitputus Indarung/Telukbayur, Padang - Pariaman, Pariaman - Lubuk Alung Padangpanjang - Solok - Sawahlunto, Medan - Araskabu - Kualanamu, Medan Binjai - Besitang, Medan - Belawan, Medan - Tebingtinggi - Siantar, Tebingtinggi Kisaran - Tanjung Balai, Kisaran - Rantauprapat, Bireun - Lhokseumawe.

19. Pengadaan dan penertiban lahan untuk kegiatan peningkatan/pembangunan prasarana perkeretaapian sebanyak 158 paket; 20. Pengadaan/Perawatan Peralatan/Fasilitas Prasarana sebanyak 137 paket; 21. Penyediaan fasilitas dan peralatan bidang keselamatan perkeretaapian sebanyak 95 paket tersebar di Provinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Sumsel, Lampung, Riau, Jambi, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Jateng, Jatim, Sulsel, Sulut, Gorontalo, Kaltim, Kalsel, Kalteng, Kalbar.

C.

Perhubungan Laut Kegiatan Strategis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut 1. Rencana penempatannya akan melayani jarigan angkutan laut perintis pada 193 lintas yang tersebar di seluruh 33 provinsi pada Pangkalan Pelabuhan Meulaboh, Calang, Teluk Bayur, Bengkulu, Tj. Pinang, Kijang, Sintete, Sunda Kelapa, Kotabaru, Semarang, Surabaya, Tanjung Wangi, Bima, Kupang, Maumere, Bitung, Tahuna, Pagimana, Kolonedale, Kendari, Tilamunta, Kwandang, Makassar, Mamuju, Ambon, Tual, Saumlaki, Ternate, Babang, Sanana, Jayapura, Biak, Merauke, Manokwari, Sorong. 2. Subsidi Angkutan Laut Tetap Dan Teratur Untuk Kapal Barang Dalam Rangka Menunjang Tol Laut untuk Rute : R1 Waingapu-Sabu (Seba/Biu)-Rote-LewolebaMaumere-Reo-Waingapu, R2 Manokwari-Wasior-Nabire-Serui-Biak-Manokwari, R3 Tuai-Fak Fak-Kaimana-Timika-Tual, R4 Babang-Tidore (Soasiu)-Tobelo-Gebe-Babang R5 Kijang-Letung-Tarempa-selat-Lampa (Natuna)-Midai-Serasan (PP). 3. Pembangunan kapal perintis dilaksanakan sampai tahun 2017 sebanyak 103 unit yang terdiri dari kapal Tipe 750 DWT, Tipe 500 DWT, Tipe 200 DWT, Tipe 2000 DWT, Tipe 2000GT, Tipe 1200 GT, Tipe 750 DWT, Semi Container, Kapal Rede, Kapal Barang Multipurpose dan Kapal Ternak dengan tahapan penyelesaian pada tahun 2015 sebanyak 3 unit, tahun 2016 sebanyak 30 unit dan tahun 2017 sebanyak 70 unit. 4. Pembangunan/ pengadaan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Laut tersebar di seluruh 33 provinsi dengan beberapa kegiatan meliputi Perbaikan dan Perawatan Kapal Perintis (Docking Repair) / Pengadaan camera CCTV / Pemasangan Upgrade Monitoring Tracking System / Pembangunan infrastruktur Multimedia tracking / Pembangunan sistem informasi spasial kapal perintis / Penyelenggaran mudik gratis sepeda motor / Monitoring angkutan lebaran, Natal dan Tahun Baru / Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

4 - 36 -

Monitoring pelabuhan singgah perintis dan center pangkalan perintis / Pemberdayaan industri pelayaran rakyat. Kegiatan Strategis di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan 5. Pembangunan/lanjutan/penyelesaian dan pengembangan pelabuhan laut non komersial pada ± 100 lokasi pelabuhan setiap tahun pada Pelabuhan Anggrek, Babang, Bade, Baing, Bajoe, Barus, Batang, Batanjung, Batuatas, Batu Panjang, Batutua, Bau-Bau, Belang-Belang , Bicoli, Bintuni, Boepinang, Branta, Bungkutoko, Bunta, Carocok Painan, Dabo Singkep, Daruba, Depapre, Dompak, Gamunu, Garongkong, Gorom, Jailolo, Kaimana, Kendidi Reo, Kendal, Keramaian, Kolbano, Kolonedale, Kuala Semboja, Labuhan Bajo, Labuhan Angina, Lakara, Larantuka, Letung, Linau Bintuhan, Malarko, Maloy, Mantangisi, Marabatuan, Matasiri, Meranti, Midai, Moor, Mumugu, Nabire, Nunbaunsabu, Pulau Banyak, Pulau Buano, Pulau Salura, Pacitan, Padang Tikar, Pagimana, Palopo, Pamanukan, Panarukan, Pangandaran, Parlimbungan Ketek, Patani, Pelaihari, Penajam Pasir, Pomalaa, Pota Pulau Laut, Pulau Teor, Sailus, Saumlaki, Sebalang, Sebuku, Sei Nyamuk, Serui, Siwa, Sofifi Speed Boat, Subi, Taddan, Tanah Ampo, Tanah Tidung, Tanjung Api-Api, Tanjung Buton, Tanjung Mooch, Telaga Biru, Teluk Segintung, Tilamuta, Tiram, Tobelo, Tual, Tulehu, Ujung Jabung, Waren, Watunohu, Bagan Siapa-Api, Pelabuhan Ratu, Bima, Luwuk, Breakwater Makassar; 6. Pengerukan alur pelayaran/ kolam pelabuhan pada tahun 2015 sebanyak 13 lokasi yaitu Pelabuhan Belawan, Muara Padang, Palembang, Tanjung Priok, Tg Emas, Benoa, Lembar, Pontianak , Ketapang, Samarinda, Sampit, Kumai dan Lirang (Total volume Pengerukan sebesar 9.250.000 m3); Tahun 2016 sebanyak 24 lokasi yaitu Pelabuhan Kuala Langsa, Belawan, Tg Balai Asahan, Pangkalan Dodek, Jambi Talang Duku, Kuala Tungkang, Palembang, Bengkulu, Pangkal Balam, Tg Priok, Tg Emas, Juwana, Tegal, Batang, Tg Perak, Benoa, Pontianak, Sintete, Samarinda, Sampit, Pulang Pisau, Kumai, Sanana dan Muara Sabak (Total volume Pengerukan sebesar 25.100.000 m3); Tahun 2017 sebanyak 32 lokasi yaitu Pelabuhan Belawan, Tg Berakit, Palembang, Pekanbaru, Bengkulu, Tg Priok, Tg Emas, Tg Perak, Probolinggo, Benoa, Lembar, Pontianak, Ketapang, Kendawangan, Paloh, Samarinda, Sampit, Pulang Pisau, Makassar, Karang Antu, Labuhan Banten, Manado, Fakfak, Kuala Enok, Cirebon, Sadai/Toboali, Kendal, Panjang, Balikpapan, Kupang, Ternate dan Ambon (Total volume Pengerukan sebesar 21.100.000 m3); Tahun 2018 sebanyak 33 lokasi yaitu Pelabuhan Belawan, Pangkalan Dodek, Muara Padang, Jambi Talang Dukuh, Kuala Tungkal, Palembang, Begkulu, Pangkal Balam, Tg Priok, Tg Emas, Juwana, Tegal, Batang, Tg Perak, Benoa, Pontianak, Sintete, Samarinda, Kumai, Rembang, Brondong, Labuhan Lombok, Singkawang, Mempawah, Tobelo, Kali Anget, Teluk Bayur, Tg Pandan, Cirebon, Sunda Kelapa, Manggar, Brebes dan Balikpapan (Total volume Pengerukan sebesar 18.800.000 m3); Tahun 2019 sebanyak 26 lokasi yaitu Pelabuhan Kuala Langsa, Belawan, Tg Balai Asahan, Palembang, Pekan Baru, Bengkulu, Tg Priok, Tg Emas, Tg Perak, Pontianak, Ketapang, Samarinda, Sampit, Pulang Pisau, Tg Redep, Tahuna, Sanana, Cirebon, Airbangis, Bima, Kendari, Tarakan, Balikpapan, Kupang, Ternate dan Ambon (Total volume Pengerukan sebesar 20.650.000 m3);


4 - 37 -

7. Pembangunan/ pengadaan fasilitas pendukung pelabuhan dan pengerukan tersebar di seluruh 33 provinsi dengan beberapa kegiatan meliputi Pengadaan Reach Stacker / Pengadaan Forklift / Kapal Pandu / Kapal Tunda / Pengadaan Truck Crane / Pengadaan Excavator, Grab Cham Shell dan Wheel Loader / Peningkatan fasilitas Pelabuhan dalam rangka pelayanan publik / Fasilitas pendukung operasional (Gedung Bangunan, Rumah Dinas, Pembuatan Sumur, Lampu Penerangan, Pos jaga, Pagar, Gapura dan lain-lain). Kegiatan Strategis di Bidang Perkapalan dan Kepelautan 8. Pembangunan Kapal Marine Inspector / RIB sebanyak 20 unit yang tersebar di 33 Provinsi; 9. Pembangunan / pengadaan fasilitas pendukung perkapalan dan kepelautan tersebar di seluruh 33 provinsi dengan beberapa kegiatan meliputi Pengadaan Enginee Room Simulator / Pengadaan Full Mission Bridge Simulator / Pengadaan Komputer Base Assessment; Kegiatan Strategis di Bidang Kenavigasian 10. Pembangunan Kapal Negara Kenavigasian sebanyak 41 kapal yang tersebar pada 33 Provinsi di 25 Distrik Naviagasi Sabang, Sibolga, Belawan, Dumai, Tanjung Pinang, Teluk Bayur, Palembang, Tanjung Priok, Semarang, Cilacap, Surabaya, Benoa, Kupang, Tarakan, Banjarmasin, Pontianak, Kendari, Bitung, Makassar, Kendari, Tual, Ambon, Jayapura, Merauke, Sorong; 11. Pembangunan Reverse Osmosis (RO) sebanyak 97 unit yang tersebar pada 33 Provinsi di 25 Distrik Naviagasi Sabang, Sibolga, Belawan, Dumai, Tanjung Pinang, Teluk Bayur, Palembang, Tanjung Priok, Semarang, Cilacap, Surabaya, Benoa, Kupang, Tarakan, Banjarmasin, Pontianak, Kendari, Bitung, Makassar, Kendari, Tual, Ambon, Jayapura, Merauke, Sorong; 12. Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran SBNP sebanyak 754 unit dan pemenuhan tingkat kehandalan sebanyak 99%, yang tersebar pada 33 Provinsi di Seruway, Kuala Raja, Pusong, Sigli, Laweung, Sabang, Sibigo, Teluk Nibung, Pantai Labu, Percut, Rantau Panjang, Tanjung Beringin, Gunung Sitoli, Labuhan Bilik, Sei Barombong, Teluk Leidong, Tg. Sarang Elang, Pangkalan Susu,Pulau Kampai, Tanjung Pura, Tapak Kuda, Kuala Sarapu, Pangkalan Brandan, P.Wunge, Pel.Sibolga, Pel. Sikara-kara, Tg.Bai, Sasak, Teluk Tapang, Muara Haji, Carocok Painan, Surantih, Tg. Sading, Sekatap Darat, Senggarang, Tanjung Ayun, Tanjung Duku, Tanjung Geliga, Tanjung Lanjut, Tanjung Sebauk, Tanjung Siambang, Tanjung Unggat, Wisata Penyengat, Tanjung Samak, Tanjung Kedadu, Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

4 - 38 -

Penyalai, Panipahan, Sinaboi, Buatan, Kurau/Si Lalang, Sel Apit, Sungai Siak, Tanjung Buton, Kuala Mendahara, Lambur Luar, Muara Sabak, Nipah Panjang, Pamusiran, Simbur Naik, Sungai Lokan, Ujung Jabung, Tanjung Api-Api, Sungsang, Karang Agung, Rangga Ilung, Batanjung, Behaur, Kuala Kapuas, Pegatan Mendawai, Uj. Tk. Punggur, Krui, Kalianda, Lagundi, P. Sebesi, Sebalang, Bakauheni, Way Seputih, Kuala Penat, Labuhan Maringgai, Way Penat, Way Sekampung, Mesuji, Kota Agung, P. Tabuan, Kelumbayan, Teladas, Manggala/Menggala, Sungai Burung, Tulang Bawang, Semarang, Tegal, Karimun Jawa, Tanjung Emas, Glimandangin, Sampang/Taddan, Tanlok, Besuki, Jangkar, Kalbut, Gayam, Kalianget, Kangean, P. Raas, Sapudi, Sapeken, Keramaian, Masalembo, Giliraja, Tg. Tekurenan, Celukan Bawang, Pegametan, Penuktukan, Bima, Sape, Waworada, Cempi, Calabahi, Kempo, Lembar, Tg. Muna, Tg. Kopondai, P.Sukur, Pel. Aimere, Pel. Batu Tua, Pel. Wini, Tg. Kumba, Tg. Tutunnila, Tg. Uwakeka, Tg.Batu putih, Tg. Batuata, Samuda, Bagendang, Kereng Bengkirai, Teluk Sebangau, Bukit Pinang, Pulang Pisau, Kuala Pembuang, Teluk Sigintung/Seruyan, Kuala Jelay, Sukamara, Banjarmasin, Sesayap, Tarakan, Tg.Aru, Sangatta, Maloy, Sangkulirang, Tg. Sarupo, Tg. Suramana, Majene, Malunda, Palipi, Pamboang, Sendana, Ambo, Belang-Belang, Budong-Budong, Kaluku, Mamuju, Poongpongan, Salisingan, Sampaga, Kr. Timur Batumarimpih, Kr. Timur Tg. Wawobatu, Kr. Utara Kaledupa, Kr. Utara Kapota, Kr. Utara P. Papado, Kr. Utara Tg. Teipa, Kr.P.Hoga, Kr .Utara Lapuko, P. Damalawa Kcl., P. Sangurabangi, P. Togomongolo, Pel. Lasalimu, Pel. Lasalimu, Pel. Mandiodo, Pel. Mawasangka, Tg.Talabu, Tahuna, Tamako, Biaro, Buhias, P. Ruang, Pehe, Sawang, Tagulandang, Ulu Siau, Beo, Damao, Dapalan, Tg. Hatanua, Tg. Libobo, Tg Namaa, Tg. Ngolopopo, Tg. Weduar, Tg. Sial, Tg.Watina, Walwat tinggi, Tlk. Bara, Wayabula, Borong, Galela, Tikong, Pel. P. Damar, Pel.Kroing, Pel. Tutukembong, Pel.P. Teor, Pel. Moti, Pel. Tuhaha, Geser, Tg. Openta, Wayeteri, Kaimana, Kanoka, Lobo, P. Adi, Senini, Susunu, Manokwari, Makbon, Mega, Muarana, Kasim, Oransbari, Bagusa, Kasonaweja, P. Liki, Sarmi, Takar, Trimuris, Wakde, Janggerbun, Kameri, Korido, Waren, Ambai, Ampimoi, Angkaisera, Sungai Asty, Sungai Asty, Tg. Kondo, Pel. Selaru, Pel. Lakor, Pel. Romang, Pel. Damer, Pel. Kaiwatu, Tual; 13. Pembangunan Sistem Telekomunikasi Pelayaran sebanyak 88 unit; 14. Pembangunan Vessel Traffic Service (VTS) pada 35 lokasi yang tersebar pada 33 Provinsi di Belawan, Palembang, Jakarta, Surabaya Bitung, Kuala Tanjung, Balikpapan, Sorong, Manokwari, Jayapura, Lhok Seumawe, Dumai, Makassar, Sabang, Sibolga, Batu Ampar, Panjang, Bengkulu, Cilacap, Benoa, Lembar, Kupang, Pontianak, Banjarmasin, Batulicin, Samarinda, Tarakan, Parepare, Kendari, Ambon, Ternate, Jayapura, Merauke, Cirebon, Semarang. 15. Pembangunan Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) pada 144 lokasi yang tersebar pada 33 Provinsi di Sinabang, Kuala Langsa, Pangkalan Susu, Gunung Sitoli, Teluk Dalam, Selat Panjang, Rengat, Tanjung Balai Karimun, Dabo Sungkep, Air Bangis, Probolinggo, Gilimanuk, Waingapu, Sintete, Luwuk, Kaimana, Serui, Jakarta, Banjarmasin, Tarakan, Bitung, Sorong, Merauke, Pulau Tello, Lahewa, Panipahan, Karimunjawa, Rembang, Atapupu, Nunukan, Kolaka, Pomalaa, Parigi, Muntok, Kuala Tungkal, Sampit, Kumai, Batulicin, Samarinda, Poso, Toli Toli, Manado, Ternate, Sanana, Tual, Biak, Ulee Lheule, Meulaboh, Tembilahan, Tarempa, Pulau Sambu, Pulang Pisau, Sunda Kelapa, Panarukan, Gresik, Bawean, Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

4 - 39 -

Masalembo, Padang Bai, Kalabahi, Larantuka, Reo, Tanjung Redeb, Mamuju, Banabungi, Palopo, Kolonedale, Banggai, Amamapare, Nabire, Bade, Kuala Tanjung, Lhok Seumawe, Sabang, Tapak Tuan, Batu Ampar, Tanjung Uban, Sei Kolak Kijang, Natuna, Teluk Bayur, Sipora, Palembang, Jambi, Pangkal balam, Panjang,Cirebon, Bengkulu, Cigading/ Merak, ende, Maumere, Ketapang, Kotabaru, Balikpapan, Kendari, Bau Bau, Tahuna, Ambon, Saumlaki, Bintuni, Jayapura, Agats, Sigli, Singkil, Pekanbaru, Bagansiapiapi,Kuala Enok, Sikakap, Celukan Bawang, Raha,Donggala, Kwandang, Ampena, Tobelo, Banda, Dobo, Sarmi, Belawan, Bengkalis, Semarang, Tegal, Cilacap, Surabaya, Kupang, Makassar, Pantoloan, Namlea, Fak Fak, Pekalongan, Jepara, Juwana, Indramayu, Pasuruan, Badas, Ulu Siau, Amahai. 16. Pembangunan/Pengadaan Fasilitas Pendukung Kenavigasian dengan beberapa kegiatan meliputi Perbaikan dan Perawatan Kapal / Pengadaan CCTV Survailance System / Genset / Mobil crane/ Kendaraan Operasional / Pengadaan Sistem Pengamatan Alur / Peralatan Survey Telkompel / Reporting System, Remote Cliane VTS / Vessel Monitoring sistem Kapal /Pelampung Suar / Sistem Lampu Suar untuk SBNP / Rigid Inflatable Boat (RIB) / Perangkat Penunjang Operasional Mensu/ Water Treatment; Kegiatan Strategis di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai 17. Pembanganan kapal patroli sebanyak 255 unit pada lokasi Kesyahbandaran Belawan/ KUPP Kuala Tanjung, KSOP Teluk Bayur, PLP Tg. Uban, KSOP Palembang, KSOP Panjang, KSOP Pontianak, PLP Bitung, Kesyahbandaran Makassar, UPP BauBau, KSOP Batam, PLP Tanjung Priok, KSOP Tanjung Emas, PLP Tanjung Mas, KSOP Benoa, KSOP Sorong, KSOP Ambon, PLP Tual, KSOP Merauke, KUPP Tanjung Tiram, KUPP Pulau Kampai, KSOP Meulaboh, KUPP Pantai Cermin, KUPP Sei Barombang, KUPP Tg. Sarang Elang, KSOP Bagan Siapi-api, KUPP Kuala gaung, KSOP Pangkalan Bun, KSOP Pangkalan Balam, KSOP Tg. Pandan, KUPP Kendawangan, KSOP Kumai, KUPP Bengkirai/ Pinang, KUPP Tanah Grogot, KUPP Sangkulirang, KUPP Polewali, KUPP Malili, KUPP Awerange, KUPP Bau-Bau, KUPP Ulugian, KUPP Amamapara, Kesyahbandaran Tg.Priok, KSOP Kalibaru, KSOP Juwana, KUPP Rembang, KUPP Ketapang, KUPP Nusa Penida, KSOP Bima, KSOP Tulehu, KUPP Bara Nusa. 18. Pembangunan/Pengadaan Fasilitas Pendukung Penjagaan laut dan Pantai dengan beberapa kegiatan meliputi Perbaikan dan Perawatan Kapal / Pengadaan Helikopter / Pengadaan Senjata / Amunisi / Peralatan Penanggulangan Pencemaran / Peralatan SAR / GIRO Vertical / Rigid Inflatable Boat (RIB) / ECDIS dan Sistem Mobile Survilance Kapal Patroli/Mobil Patroli Lapangan / Pengembangan Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai.


4 - 40 -

D. Perhubungan Udara 1. Peningkatan rute pelayanan perintis dan subsidi untuk angkutan udara sebanyak 265 rute, antara lain pada KPA : Nagan Raya (5 Rute), Takengon (7 Rute), Gunung Sitoli (8 Rute), Bengkulu (7 Rute), Singkep (10 Rute), Palangkaraya (6 Rute), Ketapang (5 Rute), Samarinda (5 Rute), Waingapu (9 Rute), Gorontalo (8 Rute), Tarakan (10 Rute), Masamba (12 Rute), Mamuju (5 Rute), Selayar (7 Rute), Ternate (4 Rute), Langgur (9 Rute), Manokwari (9 Rute), Sorong (5 Rute), Jayapura (8 Rute), Merauke (19 rute), Nabire (8 Rute), Timika ( 22 Rute), Wamena (17 Rute), Sumenep (5 Rute), Oksibil (7 Rute ) dimana lokasi akan ditetapkan untuk tahun bersangkutan berdasarkan rapat evaluasi angkutan udara perintis; 2. Rehabilitasi dan pengembangan Bandara Udara termasuk perpanjangan, pelebaran dan peningkatan kekuatan, pekerjaan tanah, rehab gedung terminal, gedung operasional pada 100 Bandar Udara sampai akhir periode perencanaan; 3. Rehabilitasi dan pengembangan Bandar Udara (perpanjangan, pelebaran dan peningkatan kekuatan, pekerjaan tanah) untuk didarati B-737 Series pada lokasi yang akan ditetapkan sesuai kebutuhan berdasarkan Tatanan Kebandarudaraan Nasional dan pelaksanaan UndangUndang lain diantaranya Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun, Bandar Udara Tanjung Pandan, Bandar Udara Rembele Takengon, Bandar Udara Binaka Gunung Sitoli, Bandar Udara DEO Sorong, Bandar Udara Hanandjoeddin, Bandar Udara Umbo Mehang Kunda Waingapu, Bandar Udara Beto Ambari Bau-bau, Bandar Udara Kasiguncu Poso, Bandar Udara Komodo Labuhan Bajo, Bandar Udara Blimbingsari Banyuwangi, Bandar Udara Kuabang Kao, Bandar Udara Ibra Langgur, Bandar Udara Matilda Saumlaki, Bandar Udara Dekai Yahukimo; 4. Rehabilitasi dan pengembangan Bandar Udara (perpanjangan, pelebaran dan peningkatan kekuatan, pekerjaan tanah) untuk didarati ATR-42 & ATR-72 pada lokasi yang akan ditetapkan sesuai kebutuhan berdasarkan Tatanan Kebandarudaraan Nasional dan pelaksanaan Undang-Undang lain diantaranya Bandar Udara Teuku Cut Ali, Bandar Udara Bawean, Bandar Udara Melak, Bandar Udara Tanah Merah, Bandar Udara Kepi, Bandar Udara Sarmi, Bandar Udara Letung, Bandar Udara Tambelan, dan Bandar Udara Maratua; 5. Pengembangan 25 Bandar udara yang terdiri dari 7 (tujuh) Bandar udara di daerah rawan bencana, yaitu Bandar Udara Teuku Cut Ali, Bandar Udara Rembele, Bandar Udara Gayo Lues, Bandar Udara Kerinci, Bandar Udara Muko-muko, Bandar Udara Bawean, dan Bandar Udara Sumenep, dan 18 bandar udara di daerah perbatasan, yaitu Bandar Udara Sabang, Bandar Udara Lasikin, Bandar Udara Lasondre, Bandar Udara Letung, Bandar Udara Tambelan, Bandar Udara Rokot, Bandar Udara Tj. Balai Karimun, Bandar Udara Enggano, Bandar Udara Atambua, Bandar Udara Kabir, Bandar Udara Rote, Bandar Udara Long Ampung, Bandar Udara Long Bawan, Bandar Udara Data Dawai, Bandar Udara Maratua, Bandar Udara Miangas, Bandar Udara Moa, Bandar Udara Mopah-Merauke; Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

4 - 41 -

6. Pembangunan 15 Bandar Udara baru, dengan lokasi antara lain Bandar Udara Letung, Bandar Udara Tambelan, Bandar Udara Tebelian, Bandar Udara Muara Teweh, Bandar Udara Samarinda Baru, Bandar Udara Kertajati, Bandar Udara Maratua, Bandar Udara Miangas, Bandar Udara Siau, Bandar Udara Morowali, Bandar Udara Buntu Kunik, Bandar Udara Kabir, Bandar Udara Namniwel, Bandar Udara Werur, Bandar Udara Koroway Batu; 7. Pembangunan bandar udara baru di Kalimantan antara lain Bandar Udara Muara Teweh, Bandar Udara Maratua, Bandar Udara Samarinda Baru; 8. Peningkatan fasilitas pelayanan darurat sebanyak 212 paket di lokasi Bandar udara diantaranya Bandar Udara Bandara Sentani, Bandara Djalaluddin, Bandara Juwata, Bandara Mopah, Bandara Hanandjoeddin, Bandara Tjilik Riwut, Bandara Halueleo, Bandara Wunopito, Bandara Beringin, Bandara Muara Bungo, Bandara Muko-muko, Bandara FL Tobing, Bandara Dobo, Bandara Ketapang, Bandara Dumatubun, bandara Abdul Rachman Saleh, bandara Pogogul, bandara Oesman Sadik, Bandara Torea, Bandara Sultan M. Kaharuddin, Bandara Sangia Nibandera, Bandara Mathilda Batlayeri, Bandara Komodo, Bandara Pekon Serai, Bandara Malinau, Bandara Sanggu, Bandara Melonguane, Bandara Enggano, bandara Pangsuma Putussibau, Bandara Andi Jemma, Bandara Stevanus Rumbewa, Bandara Soa Bajawa, Bandara Rokot, Bandara Bandaneira, Bandara Oksibil, Bandara Senggo, Bandara Mulia, Bandara Moanamani, Bandara Tanah Merah, Bandara Syukuran Aminuddin Amir, Bandara Waghete, Bandara Lasondre, Bandara Maimun Saleh, Bandara Bilorai, Bandara Tambolaka, Bandara Dominic Eduard Osok, Bandara Radin Inten II; 9. Peningkatan fasilitas keamanan penerbangan sebanyak 633 paket diantaranya di Budairto-Curug, Nabire, Rokot-Sipora, Mutiara-Palu, Haluoleo-Kendari, DjalaluddinGorontalo,Olilit-Saumlaki, Susilo-Sintang, Kasiguncu-Poso, Torea-Fak-fak, Radin Inten II-Lampung, Fatmawati-Bengkulu, Aekgodang-Padang Sidempuan, DaboSingkep, H.Asan-SAmpit, Satartacik- Ruteng, Betoambari-Bau Bau, S.Bantilan-Toli toli, S.Babullah - Ternate, Deo-Sorong, Rendani -Manokwari, Wamena, FransedaMaumere, M.Salahudin-Bima, Tampa Padang-Mamuju, Melongguane, LasikinSinabang, T.Cut ali- Tapak tuan, SeiBati - Tj. Balai Karimun, Japura-Rengat, Cakrabuana-Cirebon, Brangbiji-Sumbawa besar, Komodo - Labuan Bajo, TambolakaWaikabubak, Sanggu-Buntok, Kuala Pembuang, Naha -Tahuna,Tual Baru-Tual, Utaron-Kaimana, Nunukan, Haliwen-Atambua, Pangsuma-Putusibau,SentaniJayapura, Hang Nadim-Batam, Juwata -Tarakan, Mopah-Merauke, Kalimarau-Tj. Redep, Syukuran Aminudin Amir - Luwuk, Umbu Mehang Kunda- Waingapu, Gewayantana-Larantuka,Tjilik Riwut- Palangkaraya, H.AS. Hanandjuddin - Tj Pandan; 10. Meningkatnya pemenuhan standar keselamatan transportasi udara : -

Jumlah Audit sebanyak 110 Audit di seluruh Bandar Udara di Indonesia; Jumlah Surveilance sebanyak 58 di seluruh Bandar Udara di Indonesia; Jumlah Inspection sebanyak 1.713 inspeksi di seluruh Bandar Udara di Indonesia.


4 - 42 -

E. BPSDM Perhubungan 1. Target lulusan Pengembangan Sumber daya manusia perhubungan sebanyak 8.522 lulusan diklat Transportasi Darat yang dihasilkan BPSDM Perhubungan selama tahun 2015-2019 yang sesuai standar kompetensi/kelulusan; 2. Target lulusan Pengembangan Sumber daya manusia perhubungan sebanyak 135.808 lulusan diklat Transportasi Laut yang dihasilkan BPSDM Perhubungan selama tahun 2015-2019 yang sesuai standar kompetensi/kelulusan; 3. Target lulusan Pengembangan Sumber daya manusia perhubungan sebanyak 17.374 lulusan diklat Transportasi Udara yang dihasilkan BPSDM Perhubungan selama tahun 2015-2019 yang sesuai standar kompetensi/kelulusan; 4. Target lulusan Pendidikan perhubungan darat sebanyak 35.459 lulusan diklat Transportasi Darat dan Perkeretaapian yang dihasilkan BPSDM Perhubungan selama tahun 2015-2019 yang sesuai standar kompetensi/kelulusan; 5. Target lulusan Pendidikan Perhubungan Laut sebanyak 1.114.918 lulusan diklat Transportasi Laut yang dihasilkan BPSDM Perhubungan selama tahun 2015-2019 yang sesuai standar kompetensi/kelulusan; 6. Target lulusan Pendidikan Perhubungan Udara sebanyak 35.559 lulusan diklat Transportasi Udara yang dihasilkan BPSDM Perhubungan selama tahun 2015-2019 yang sesuai standar kompetensi/kelulusan; 7. Target Lulusan SDM transportasi melalui kampus terpadu SDM Transportasi Makasar sebanyak 215.953 lulusan; 8. Target lulusan SDM transportasi darat (kampus BP2TD Bali) sebanyak 41.652 lulusan; 9. Target lulusan SDM transportasi Perkeretaapian (Kampus Baru Akademi Perkeretaapian Madiun) sebanyak 86.776 lulusan. Untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan dan target sasaran pembangunan infrastruktur perhubungan, diperlukan kerangka pendanaan yang diterjemahkan tiap unit kerja, quick win, dan kegiatan lanjutan untuk mendukung akselerasi pembangunan di Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019. Kerangka pendanaan pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Lampiran C. Disamping itu, disusun pula matrik kegiatan strategis yang diterjemahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang menjadi target sasaran kewilayahan. Kegiatan strategis tersebut didalam implementasi dan perencanaan setiap tahunnya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi di Kementerian Perhubungan. Kegiatan Strategis Kementerian Perhubungan tersebut dapat dilihat secara keseluruhan pada Lampiran D.


4 - 43 -

4.2.9 KEGIATAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019 TERKAIT KAWASAN RAWAN BENCANA, WILAYAH PERBATASAN, DAN TERLUAR, KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL, KAWASAN INDUSTRI, MITIGASI IKLIM, PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS SERTA PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL (P3A-KS), DAN JUGA STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (STRANAS PPK) A. DUKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN RAWAN BENCANA, WILAYAH PERBATASAN, DAN TERLUAR Pembangunan transportasi di kawasan rawan bencana, wilayah perbatasan dan terluar adalah untuk memperlancar distribusi barang dan jasa serta mobilitas penduduk dalam rangka mengurangi disparitas antar kawasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tersebut difokuskan pada : a. Tersedianya prasarana dan sarana transportasi dengan kapasitas dan kualitas pelayanan memadai; b. Terjangkaunya pelayanan transportasi ke seluruh wilayah perbatasan; c. Terjaminnya keselamatan dan keamanan dalam pelayanan jasa transportasi; d. Terwujudnya kerjasama luar negeri bidang perhubungan yang saling menguntungkan serta dapat menarik investasi yang dapat memberikan nilai tambah; e. Meningkatnya aksebilitas angkutan udara di daerah terpencil, pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan Negara. B. DUKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TERHADAP PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL (KSPN) Pembangunan sarana dan prasarana transportasi pada destinasi pariwisata diarahkan untuk mendorong daya tarik daerah tujuan wisata sambil meningkatkan kontribusinya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tujuan wisata. Sejalan dengan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS), pembangunan destinasi pariwisata nasional untuk 5 (lima) tahun ke depan diprioritaskan pada pengembangan 16 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) maka pembangunan infrastruktur transportasi akan diarahkan untuk mewujudkan konektivitas menuju ke kawasan tersebut.


4 - 44 -

Pengembangan 16 KSPN diharapkan dapat meningkatkan target jumlah wisatawan mancanegara dari 9 juta orang pada tahun 2014 menjadi 20 juta orang pada tahun 2019 dan jumlah kunjungan wisatawan nusantara sebesar 250 juta orang pada tahun 2014 menjadi sebesar 275 juta orang pada tahun 2019. Oleh karenanya, pembangunan infastruktur perhubungan didorong untuk meningkatkan aksesibilitas pada KSPN Danau Toba, KSPN Kota Tua-Sunda Kelapa-Kepulauan Seribu, KSPN Borobudur, KSPN BromoTengger-Semeru, KSPN Menjangan-Pemuteran, KSPN Kintamani-Kuta-Sanur-Nusa Dua, KSPN Tanjung Puting, KSPN Rinjani, KSPN Komodo, KSPN Ende-Kelimutu, KSPN Toraja, KSPN Bunaken, KSPN Wakatobi dan KSPN Raja Ampat melalui beberapa strategi yaitu : a.

Mempercepat realisasi peningkatan infrastruktur bandar udara & pelabuhan di daerah tujuan wisata; b. Mendorong perusahaan penerbangan & perusahaan pelayaran nasional menyediakan pelayanan dari dan ke destinasi pariwisata ; c. Meningkatkan kerjasama penerbangan secara bilateral dengan negara sumber pasar wisatawan, melalui bandara yang telah dibuka untuk ASEAN Open Sky; d. Mendorong pengembangan infrastruktur pelabuhan untuk berlabuh kapal pesiar & menyederhanakan perijinan kunjungan kapal pesiar; e. Meningkatkan angkutan wisata yang memenuhi standar keamanan dan kenyamanan. Sedangkan program kegiatan stategis yang akan dilaksanakan Kementerian Perhubungan dalam rangka pembangunan destinasi pariwisata antara lain :

a.

Peningkatan fasilitas Dermaga Simanindo, Dermaga Ajibata, Dermaga Tiga Ras, Dermaga Muara dan Dermaga Danau Haranggaol untuk mendukung KSPN Toba; b. Peningkatan fasilitas Dermaga Taman Nasional Tanjung Puting untuk mendukung KSPN Tanjung Putting; c. Pangembangan Bandara Matahora, Pelabuhan Wanci, dermaga penyeberangan Tomia untuk mendukung KSPN Wakatobi; d. Pengembangan Pelabuhan Labuhan Bajo & Bandara Komodo untuk mendukung KSPN Komodo; e. f.

Pengembangan Pelabuhan Maumere, pengembangan Bandara Frans Seda dan Bandara Ende untuk mendukung KSPN Ende-Kelimutu; Pengembangan fasilitas Pelabuhan di Waisai dan Misool serta pengembangan Bandara Domine Eduard Osok & Bandara Marinda untuk mendukung KSPN Raja Ampat.

C. DUKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TERHADAP PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI Dalam rangka menciptakan pertumbuhan inklusif dengan memaksimalkan potensi ekonomi untuk dapat mendorong perbaikan pemerataan dan pengurangan kesenjangan maka pembangunan dititikberatkan pada pembangunan sektor industri yang pada karya. Pembangunan kawasan industri harus terintegrasi dengan sistem dan jaringan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

4 - 45 -

transportasi khususnya sektor perhubungan baik transportasi perkeretaapian, darat, laut maupun udara untuk mempermudah distribusi barang dari industri menuju ke konsumen secara lebih cepat sehingga biaya distribusi barang dapat ditekan seminimal mungkin. Dalam rangka mewujudkan pembangunan kawasan industri yang terintegrasi, pembangunan infrastruktur perhubungan didorong untuk mewujudkan integrasi dan konektivitas kawasan industri menuju ke outlet pelabuhan, diantaranya a.

Pembangunan 14 kawasan industri baru diantaranya (i) Bintuni - Papua Barat; (ii) Buli - Halmahera Timur-Maluku Utara; (iii) Bitung – Sulawesi Utara, (iv) Palu Sulawesi Tengah; (v) Morowali - Sulawesi Tengah; (vi) Konawe – Sulawesi Tenggara; (vii) Bantaeng - Sulawesi Selatan; (viii) Batulicin - Kalimantan Selatan; (ix) Jorong Kalimantan Selatan; (x) Ketapang - Kalimantan Barat; (xi) Landak – Kalimantan Barat, (xii) Kuala Tanjung, Sumatera Utara, (xiii) Sei Mangke – Sumatera Utara; dan (xiv) Tanggamus, Lampung;

b. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), diantaranya KEK Bitung, KEK Tanjung Lesung, KEK Sei Mangke, KEK Palu, KEK Mandalika, KEK Tanjung Api-Api, KEK Maloy-Kalimantan Timur, KEK Morotai dsb; c.

Pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) di Sabang, Batam, Bintan, dan Karimun.

D. DUKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TERKAIT MITIGASI IKLIM Dalam konteks perencanaan dan pembangunan transportasi pada Rencana Stratagis Kementerian Perhubungan tahun 2015-2019 juga sangat memperhatikan aspek lingkungan, khususnya terkait dengan aspek peningkatan emisi gas buang pada kawasan-kawasan perkotaan dan peningkatan emisi gas rumah kaca akibat meningkatnya pertumbuhan jumlah kendaraan di Indonesia. Aspek lingkungan pada prinsipnya menjadi bagian penting dalam perencanaan strategis pembangunan transportasi di Indonesia yang memberikan dampak pada kesehatan, kenyamanan, serta kualitas hidup masyarakat, sehingga didalam konteks perencanaan pembangunan transportasi ke depan aspek Eco Building menjadi bagian penting untuk diwujudkan melalui Rencana Strategis Kementerian Perhubungan. Dukungan kementerian perhubungan mitigasi iklim dilakukan melalui:

terkait

a. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan tahan terhadap dampak perubahan iklim/cuaca ekstrim; b. Pemanfaatan bahan bakar yang berbasis energi baru terbarukan; c. Penerapan sistem manajemen transportasi yang efektif dan efisien; d. Mendorong pengguna kendaraan pribadi berpindah ke transportasi umum/ massal.


4 - 46 -

E. DUKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TERKAIT PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS, SERTA PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL (P3A-KS) Pengarusutamaan gender merupakan salah satu prinsip pengarusutamaan yang menjadi landasan operasional pembangunan dengan strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan nasional. Sesuai dengan Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019, prinsip pengarusutamaan gender diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, di bidang politik termasuk dalam proses pengambilan keputusan di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, dan juga untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender yang meliputi penyempurnaan peraturan dan pedoman, peningkatan kapasitas SDM, penguatan mekanisme koordinasi, penyediaan dan pemutakhiran data terpilah, pemantauan dan evaluasi. Hal ini juga ditegaskan dalam kebijakan sebelumnya yaitu Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang mengamanahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga untuk mengintegrasikan prinsip pengarusutamaan gender pada setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Hal ini juga merupakan salah satu upaya untuk mewadahi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3A-KS) yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan. Penyelenggaraan jasa transportasi merupakan bagian integral dari sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak terpisahkan dari prinsip pembangunan nasional secara utuh. Kementerian Perhubungan melalui Undang-undang Transportasi (UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan pasal 121, 134 dan 239 dan UU No.23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian pasal 54 dan 131) secara substansi telah dan mendukung pelaksanaan pembangunan perhubungan yang responsif gender dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Aspek kesetaraan gender dan difable priority menjadi bagian penting dalam pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, seperti pada penyediaan ruang khusus untuk wanita, anak, dan penyandang cacat pada moda transportasi, prioritas untuk naik terlebih dahulu menggunakan moda transportasi bagi difable, wanita, dan anak-anak sebagai wujud perlindungan pada wanita, anak-anak, dan difable. Konteks pengembangan transportasi berbasis gender dan difable priority menjadi sangat penting, serta memberikan ruang positif Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

4 - 47 -

terhadap upaya menghargai dan menanamkan nilai-nilai dalam mewujudkan pembangunan transportasi yang responsif terhadap gender dan kelompok difable. Untuk mengakomodir beberapa hal tersebut diatas, dalam konsep pengembangan transportasi pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 yang memperhatikan terhadap tata ruang, lingkungan, gender, dan difable membutuhkan skema koordinasi, perencanaan, sampai dengan implementasi (fisik maupun non fisik) yang saat ini juga menjadi bagian dari target kinerja pembangunan transportasi pada Kementerian Perhubungan. Konsep pengembangan tersebut secara implisit dan eksplisit juga sudah disusun didalam kerangka pendanaan Kementerian Perhubungan, dimana sampai dengan tahun 2019 pembangunan transportasi juga akan memberikan prioritas-prioritas yang mengarah pada pembangunan infrastruktur perhubungan berbasis tata ruang, lingkungan, gender, dan kaum difable. Berdasarkan Undang-undang nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3A-KS) telah diatur tentang penanganan konflik sosial yang bertujuan antara lain menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai dan sejahtera, memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan, melindungi jiwa, harta benda, sarana dan prasarana umum dan memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum, yang disesuaikan dengan kapasitas dan tugas serta fungsi dari masing-masing Kementerian/Lembaga.

F. DUKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TERKAIT STRATEGI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (STRANAS PPK)

NASIONAL

Mendasari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Corruption, 2003(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620), pada tanggal 23 Mei tahun 2012 telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPK) yang merupakan dokumen yang memuat visi, misi, sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014, serta peranti anti korupsi. K/L dan Pemda diwajibkan menyusun aksi PPK Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

4 - 48 -

setiap tahun sebagai penjabaran dan pelaksanaan Stranas PPK yang dituangkan ke dalam Inpres. Terdapat 6 (enam) strategi pelaksanaan stranas PPK yaitu 1) melaksanakan upaya-upaya pencegahan; 2) melaksanakan langkah-langkah strategis di bidang penegakan hukum; 3) melaksanakan upaya-upaya harmonisasi penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan korupsi dan sektor terkait lain; 4) melaksanakan kerja sama internasional dan penyelamatan aset hasil tipikor; 5) meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi; dan 6) meningkatkan koordinasi dalam rangka mekanisme pelaporan pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi.


4 - 49 -

BAB 5. PENUTUP

Naskah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Tahun 2015 - 2019 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019, yang akan menjadi pedoman bagi Kementerian Perhubungan dalam melaksanakan kebijakan dan program Pemerintah di sektor transportasi. Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015–2019 disusun dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan nasional khususnya di sektor transportasi serta untuk menjadi arah dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan bagi seluruh unit kerja dan stakeholder sektor transportasi. Untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1.

Seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan secara bersamasama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dengan sebaik-baiknya.

2.

Rencana Strategis Kementerian Perhubungan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2015 s.d 2019 dan menjadi acuan bagi Direktorat Jenderal, Badan-Badan, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal dan UPT-UPT di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

3.

Rencana Strategis Kementerian Perhubungan diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 s.d. 2019 dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 s.d. 2019 khususnya sektor transportasi.

4.

Kementerian Perhubungan berkewajiban menjaga konsistensi antara Renstra Kemenhub dengan Rencana Kerja Direktorat Jenderal, Badan-Badan, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal dan UPT-UPT di lingkungan Kementerian Perhubungan.


5-1

5.

Dalam rangka menjaga efektivitas pelaksanaan Renstra Kementerian Perhubungan 2015-2019, masing-masing Direktorat Jenderal, Badan-Badan, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal dan UPT-UPT di lingkungan Kementerian Perhubungan berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Renstra dalam keterkaitannya dengan Rencana Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019. Ditetapkan di pada tanggal

Jakarta

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN No.

Proses

Nama

Jabatan

1.

Dikonsep

Dandun Prakosa

Kabag Rencana Biro Perencanaan

2.

Diperiksa

Sri Lestari Rahayu

Kepala Biro Hukum dan KSLN

3.

Diperiksa

Dwi Budi Sutrisno

Kepala Biro Perencanaan

3.

Disetujui

Sugihardjo

Sekretaris Jenderal

Tanggal


Paraf

5-1

PETA LOKASI KEGIATAN STRATEGIS PEMBANGUNAN TRANSPORTASI DALAM RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019


Peta - 1

LOKASI PEMBANGUNAN TERMINAL ANGKUTAN JALAN TIPE A


Peta - 2

LOKASI PEMBANGUNAN BUS RAPID TRANSIT


Peta - 3

LOKASI PEMBANGUNAN AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM (ATCS)


Peta - 4

LOKASI PEMBANGUNAN BUS PEMADU MODA


Peta - 5

LOKASI SUBSIDI OPERASIONAL KEPERINTISAN ANGKUTAN JALAN


Peta - 6

LOKASI PEMBANGUNAN DERMAGA PENYEBERANGAN BARU


Peta - 7

SEBARAN PENEMPATAN KAPAL PENYEBERANGAN EKSISTING


Peta - 8

LOKASI PEMBANGUNAN DERMAGA SUNGAI DAN DANAU


Peta - 9

LOKASI PEMBANGUNAN KAPAL PENYEBERANGAN


Peta - 10

LOKASI PSO ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS


Peta - 11

LOKASI PEMBANGUNAN TERMINAL ANGKUTAN JALAN BARU DI KAWASAN PERBATASAN


Peta - 12

LOKASI PEMBANGUNAN JARINGAN PERKERETAAPIAN A. PULAU SUMATERA


Peta - 13

B. PULAU JAWA


Peta - 14

C. PULAU KALIMANTAN


Peta - 15

D. PULAU SULAWESI


Peta - 16

E. PULAU PAPUA


Peta - 17

LOKASI PROGRAM PENYELENGGARAAN KERETA API PERINTIS TAHUN 2015-2019


Peta - 18

LOKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KERETA API PERKOTAAN TAHUN 2015-2019


Peta - 19


Peta - 20


Peta - 21

PEMBANGUNAN FASILITAS KENAVIGASIAN TAHUN 2015-2019


Peta - 22

PEMBANGUNAN SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN (SBNP) TAHUN 2015


Peta - 23



Peta - 24



Peta - 25



Peta - 26



Peta - 27

PEMBANGUNAN SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN (SBNP) PADA PADA WILAYAH PERBATASAN TAHUN 2015-2019


Peta - 28

PEMBANGUNAN GLOBAL MARITIME DISTRESS AND SAFETY SYSTEM (GMDSS) PADA SETASIUN RADIO PANTAI (SROP) 2015-2019


Peta - 29

PEMBANGUNAN VESSEL TRAFFIC SERVICE (VTS) TAHUN 2015 - 2019


Peta - 30

RENCANA PENEMPATAN KAPAL KENAVIGASIAN TAHUN 2015-2019


Peta - 31

ALOKASI KAPAL PATROLI KELAS I & II TAHUN 2015-2019


Peta - 32

PEMBANGUNAN & ALOKASI KAPAL PATROLI KELAS III, IV dan V TAHUN 2015-2019


Peta - 33

LOKASI 43 PELABUHAN PENDAFTARAN KAPAL


Peta - 34

PETA PELABUHAN YANG MEMILIKI KODE REGISTER PENGUKURAN DISELURUH INDONESIA POSISI JULI 2015


Peta - 35

PEMBANGUNAN BARU/LANJUTAN/PENYELESAIAN 100 PELABUHAN LAUT NON KOMERSIAL


Peta - 36

LOKASI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN FASILITAS PELABUHAN TAHUN 2015-2019 A. PULAU SUMATERA


Peta - 37

B. PULAU JAWA


Peta - 38

C. PULAU NUSA TENGGARA


Peta - 39

D. PULAU KALIMANTAN


Peta - 40

E. PULAU SULAWESI


Peta - 41

F. PULAU KEP. MALUKU


Peta - 42

G. PULAU PAPUA


Peta - 43

PENGERUKAN ALUR PELAYARAN TAHUN 2015-2019


Peta - 44

DUKUNGAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN PERINTIS


Peta - 45

RENCANA PENEMPATAN KAPAL PERINTIS 2015-2019


Peta - 46

DUKUNGAN ANGKUTAN LAUT PERINTIS PADA WILAYAH PERBATASAN, TERLUAR DAN TERTINGGAL A. PULAU SUMATERA


Peta - 47

B. PULAU KALIMANTAN


Peta - 48

C. PULAU NUSA TENGGARA


Peta - 49

D. PULAU SULAWESI


Peta - 50

E. PULAU KEP. MALUKU


Peta - 51

F. PULAU PAPUA


Peta - 52

LOKASI PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN DARURAT


Peta - 53

LOKASI PENINGKATAN FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN


Peta - 54

LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN 100 BANDARA EKSISTING


Peta - 55

LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN BANDARA


Peta - 56

LOKASI PENINGKATAN KAPASITAS BANDAR UDARA UNTUK PENDARATAN BOEING 737 SERIES DAN SEKELASNYA (PERPANJANGAN RUNWAY)


Peta - 57

LOKASI PENGEMBANGAN BANDAR UDARA UNTUK PENDARATAN MINIMAL SEJENIS ATR 42 DAN ATR 72 (PERPANJANGAN RUNWAY)


Peta - 58

LOKASI PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN TERMINAL PENUMPANG BANDAR UDARA


Peta - 59

LOKASI KEGIATAN PELAYANAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS


Peta - 60

LOKASI BANDAR UDARA PADA DAERAH RAWAN BENCANA DAN PERBATASAN


Peta - 61

LOKASI PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN KAMPUS BARU


Peta - 62


-1-

INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN PER TAHUN

Recommend Documents