Kertas Posisi Kasus Toili Latar Belakang Konflik ; 1. Konflik penguasaan lahan antara masyarakat Desa Piondo dan Desa Bukit dengan PT. Berkat Hutan Pusaka (BHP) merupakan konflik yang telah berlangsung lama, konflik agraria ini setidaknya mulai terjadi sejak tahun 1990-1991 ketika PT. BHP mulai melakukan pengukuran terhadap areal Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dikuasainya secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat desa Piondo, 2. Banyak tanah milik masyarakat desa Piondo yang diklaim oleh PT. BHP sebagai areal HTI, bahkan menurut hasil investigasi Front Rakyat Advokasi Sawit (FRAS) Sulteng bahwa tidak kurang dari 184 Ha areal perkebunan milik masyarakat Desa Piondo tumpang tindih dengan areal HTI milik perusahaan. 3. Namun konflik tersebut tidak sampai bersifat terbuka dikarenakan situasi ekonomi politik saat itu yang dikendalikan oleh rezim pemerintahan orde baru yang represif. PT. BHP sendiri adalah pemegang izin HTI seluas 13.400 Ha diwilayah Kec. Toili dan Toili Barat berdasarkan SK Menhut Nomor 146/kptsII/1996, tanggal 4 April tahun 1996, PT. BHP juga merupakan perusahaan patungan dari PT. Kurnia Luwuk Sejati milik Murad Husain yang menguasai 60 % saham dengan PT. Inhutani I yang mengusai 40% saham PT. BHP, namun belakangan pada tahun 2007 PT. KLS mengakuisisi seluruh saham milik Inhutani I. 4. Perlawanan terhadap pihak perusahaan kemudian muncul kembali pada tahun 2002. Petani yang semakin kekurangan tanah mulai melakukan pengambilalihan kembali terhadap tanah-tanah yang diklaim oleh pihak perusahaan. Masyarakat menanami sejumlah tanaman tahunan di lahan tersebut. Komoditi yang paling banyak dijumpai adalah kakao, rambutan, dan sejumlah tanaman jangka panjang seperti durian. Situasi ini berlangsung cukup lama. Kegairahan menanam dan bertani yang cukup tinggi di tingkat petani, mempercepat proses produktivitas hasil kakao di daerah ini. Hal itu pula yang mendorong petani lainnya untuk terlibat. Proses pengambilalihan kembali atas lahan yang dikuasai bahkan sebagian telah ditanami oleh PT. BHP terus berlangsung sampai dengan sekitar tahun 2004. 5. Pada tahun 2008 PT. KLS mulai melakukan penggusuran terhadap lahan-lahan yang sebelumnya telah ditanami dengan bermacam-macam tanaman perkebunan oleh petani Desa Piondo. Selain itu pada areal yang telah digusur oleh perusahaan kemudian perlahan-lahan ditanami dengan kelapa sawit. Penggusuran demi penggusuran yang seringkali di backup oleh aparat kepolisian dan TNI setempat (Polsek dan Babinsa) ini mendapat protes keras dari petani. 6. Protes-protes tersebut dilakukan dalam bentuk aksi demonstrasi bersama-sama dengan FRAS Sulteng beberapa kali di Kota Luwuk. Selain itu petani juga telah
mengadukan tindakan sewenang-wenang PT. KLS ke KOMNASHAM. Laporan petani tersebut memaksa KOMNASHAM (M. Ridha Saleh) untuk melakukan kunjungan langsung ke areal yang menjadi obyek sengketa, KOMNASHAM juga melakukan kunjungan kebeberapa desa lain yang juga menjadi korban tindakan PT. KLS. 7. Selain upaya penyelesaian melalui KOMNASHAM, petani juga melakukan upaya-upaya penyelesaian lain melalui Pemda maupun DPRD. Hasilnya kemudian pada akhir tahun 2009 Pemda Kab. Banggai membentik tim investigasi dan advokasi untuk penyelesaian sengketa. Sementara dari pihak DPRD tidak ada tindak lanjut sama sekali. 8. Namun demikian sampai sejauh ini belum terlihat hasil yang berarti dari prosesproses perjuangan yang dilakukan oleh petani di Kec. Toili, sebaliknya justru aktivitas-aktivitas penggusuran dan penanaman kelapa Sawit semakin massive dilakukan oleh perusahaan tidak hanya di desa Piondo dan Bukit Jaya tapi juga secara bersamaan PT. BHP juga melakukan penggusuran dan penanaman kelapa sawit di wilayah Desa Mekar Sari, Karya Makmur, Makapa dan beberapa desa lainnya. 9. Selain melakukan penggusuran dan penanaman kelapa sawit di areal-areal yang sebelumnya telah dikuasai petani, PT. KLS juga secara sengaja melakukan penimbunan terhadap jalan-jalan menuju lahan-lahan perkebunan maupun pertanian milik petani. Penimbunan-penimbunan jalan yang dilakukan oleh PT. KLS setidaknya terjadi pada bulan Oktober 2009 dan yang terakhir terjadi pada bulan Mei 2010 dengan dukungan (backup) dari ± 350 orang aparat TNI yang berasal dari KODIM 1308 Luwuk. Penutupan jalan yang kedua ini kemudian memancing reaksi keras dari para petani hingga berujung pada pembakaran buldozer dan eksavator milik PT. KLS masing-masing satu unit serta pembakaran camp divisi 3 milik perusahaan tersebut. 10. Peristiwa penutupan jalan yang dimaksud terjadi sejak tanggal 11 – 26 Mei 2010 yang lalu. Awalnya masyarakat telah berulangkali melakukan upaya negosiasi kepada PT.KLS agar tidak ada tindakan anarkis yang dapat merugikan siapapun, akan tetapi upaya negosiasi tersebut tidak diindahkan oleh PT.KLS. Sehingga pada tanggal 26 mei 2010, terjadi aksi massa yang melibatkan beberapa desa, antara lain Desa Piondo, Desa Bukit Jaya, Desa Singkoyo, Desa Mekarsari, Desa Moilong, Desa Tou dan para penambang emas untuk meminta agar jalan yang menjadi jalur kantong produksi dapat dibuka oleh PT.KLS. 11. Keinginan masyarakat tidak diindahkan oleh PT. KLS, sehingga massa yang sudah mulai emosi kemudian secara spontanitas membakar 1 (satu) buah Ekskavator, 1 (satu) buah Doser dan 1 (satu) camp milik PT. KLS. Akibat dari aksi anarkis tersebut, sebanyak 23 orang petani ditangkap dan seorang aktivis bernama Eva Susanti yang mengawal kasus ini juga ditangkap. Proses penangkapan yang dilakukan oleh gabungan antara tim dari POLDA SULTENG,
POLRES Luwuk Banggai dan POLSEK Toili, dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai prosedur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. 12. Selama penangkapan dan penahanan, sebanyak 19 orang petani mengalami tindak kekerasan berupa pemukulan fisik yang dilakukan oleh aparat kepolisian. 13. Selain terkait HTI, sejak tahun 1991 PT KLS juga mengklaim memiliki Hak Guna Usaha (HGU) seluas 6.010 hektar, yang ditanami Kakao (4.000 ha) dan Kelapa Sawit (2.010 ha). Investigasi lapangan oleh FRAS Sulawesi Tengah menemukan fakta bahwa PT KLS tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan atas lahan yang diklaim. Juga kawasan yang diklaim ada di atas tanah hak milik warga dengan sertifikat sah. 14. Tindakan melawan hukum ini telah dilaporkan ke Polres Banggai oleh petani bersama LBH Sulawesi Tengah dengan Laporan Polisi Nomor: LP/655/XI/2009/SPK tertanggal 12 November 2009. Atas laporan polisi perkembangan terbaru, sejak bulan April 2010, polisi telah menetapkan Murad Husain sebagai Tersangka, namun tidak ditahan. FRAS Sulteng telah mengadukan resmi diskriminasi dan tidak profesionalnya aparat polisi dalam pengusutan kasus ini, khususnya atas 2 Laporan Polisi yang sudah dilakukan. 15. Terkait klaim HGU ini, berdasarkan hasil investigasi FRAS diketahui bahwa PT. KLS telah mengambil alih dan menguasai lahan milik petani secara tidak sah setidaknya seluas ± 3000 Ha. Lahan-lahan tersebut sebelumnya adalah milik masyarakat Desa Tou, Moilong, Singkoyo, Benteng Kec. Toili. 16. Terkait penanganan kasus tidak pidana perkebunan atas nama Murad Husain, setelah melakukan penyidikan secara intens, maka pada tanggal 23 April berkas perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwuk. 17. Namun kemudian pihak Kejari Luwuk mengembalikan berkas perkara tesebut ke pihak penyidik pada tanggal 6 Mei 2010 karena berkas perkara dinyatakan belum lengkap. Kemudian pada tanggal 18 Mei 2010 setelah melalui proses pelengkapan berkas, pihak penyidik Polres Banggai kembali melimpahkan berkas perkara yang dimaksud ke pihak Kejari Luwuk. 18. Namun informasi terakhir diketahui bawa pihak Kejari Luwuk mengembalikan berkas tersebut untuk kedua kalinya kepada Penyidik, ironisnya pihak Kejari Luwuk meminta penyidik untuk memeriksa saksi adcharge (meringankan) tersangka, padahal tugas penyidik adalah mengumpulkan bukti selengkaplengkapnya untuk menguatkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Murad Husain, bukan justeru sebaliknya. Sehingga dengan demikian kami menduga ada proses jual beli perkara (makelar kasus/MARKUS) yang sedang terjadi di Kejari Luwuk
Proses Hukum Terhadap Eva Susanti H. Bande Alias Eva 19. Pada tanggal 20 Juli 2010, Eva Susanti Bande Alias Eva dihadirkan ke pengadilan dan didakwa dengan Pasal 160 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP
20. Selain itu, perbuatan Eva Susanti Bande juga didakwa dengan Pasal 406 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (2) KUHP 21. Pada tanggal 23 Mei 2010 terdakwa Tidak ikut dalam Rapat pembahsan aksi untuk tanggal 26 Mei 2010. Beberapa Fakta Janggal; 22. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada point 2, JPU tidak menjelaskan caracara penghasutan yang dimaksudkan dalam dakwaannya terhadap terdakwa, melainkan hanya menjelaskan terdakwa bersama Nyoman, Kholil, Budi, Sutrisno dan masa berkumpul dan bermaksud pergi ke Lokasi peristiwa. 23. Dalam surat dakwaan JPU saksi Drs. Saripudin melakukan percakapan dengan terdakwa, dimana terdakwa mengatakan “hadirkan maneger perusahaan” hal ini bukan cara dan bukan pula penghasutan karna dalam dakwaannya terdakwa melakukan percakapan dengan saksi bukan masa. 24. Dalam dakwaan JPU jelas bahwa terdakwa tidak melakukan penghasutan melainkan terlihat jelas bahwa terdakwa melarang masa untuk membakar Camp karyawan hal ini terlihat dimanan terdakwa sempat mengatakan kepada masa “Jangan dibakar itu ada orangnya, ada penghuniya, sudah” 25. Akibat dari tidak datangnya maneger perusahaan dan sudah menuggu waktu yang lama masa akhirnya marah dan spontan melakukan tindakan pengerusakan dan pembakaran (berdasarkan keterangan saksi Heru, Sutrisno, I Nyoman Suwarna, Budi Piyono). 26. Keterangan saksi Sappewali alias Sappe yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Berbohong karna dalam memberikan keterangan saksi berbelit-belit. Penasehat hukum EVA BANDE (MAHARANI CAROLINE, SH) pun mengajukan saksi ini kepada Hakim untuk dibuatkan ketetapan Berbohong dalam persidangan. Tetapi Majelis Hakim menolak permintaan ini, dan melanjutkan persidangan terhadap saksi. 27. Saksi I Nyoman Dunia bersama dengan 5 orang anggota Polsek langsung menuju ke Kantor BHP dan sesampainya dikantor BHP masa tidak ada, namun Kapten Rais mengatakan sudah bergerak ke arah utara. Bahwa benar ketika terjadi
pengerusakan di kantor BHP dan pembakaran saksi I Nyoman Dunia melihat terdakwa hanya berdiam saja 28. Keterangan saksi Hasanudin yang memberikan keterangan bahwa benar saksi melihat terdakwa + 30 meter sempat berkata sambil melihat kea rah jam tangannya dan tidak berteriak namun sempat didengar saksi mengatakan “saya beri waktu jam lagi apabila tidak ada tanggapan dari pihak perusahaan maka kita lanjutkan” U
U
Keterangan saksi tersebut terkesan mengada-ada karna dari jarak + 30 meter dengan suasana pada saat itu masa yang berteriak keras + 200 orang dia melihat dan mendengar saya mengatakan “saya beri waktu jam lagi apabila tidak ada tanggapan dari pihak perusahaan maka kita lanjutkan”. Hal ini diliat tidak masuk akal dengan jarak + 30 meter apalagi dalam keterangan saksi saya mengatakannya tidak dengan berteriak.Keterangan saksi juga digunakan oleh JPU dalam surat Tuntutannya, seharusnya JPU bisa melogikannya apakah dengan jarak dan suasana seperti itu orang yang normal pendengarannya pun saya menggangap tidak akan mendengar U
U
U
U
U
U
29. Saksi Zulkifli Ode Pendolo dimana dalam keterangannya dia melihat masa sudah tenang dan kayu-kayu yang ditumpuk dibludoser mulai ditarik kembali oleh masa, mereka menuggu pihak perusahaan dan oprator bludoser namun dari masa ada yang berteriak “bakar saja” dan dijawab oleh terdakwa sepuluh menit. Dalam keterangan tersebut jelas terdakwa tidak melakukan penghasutan kepada masa dimana terdakwa justru menahan agar masa tidak berbuat anarkis dan melakukan pembakaran jelas sekali bahwa tidak ada kata-kata menghasut. Akan tetapi keterangan ini digunakan oleh JPU dalam surat tuntutannya yang menafsirkan/ dalam analisa yuridisnya bahwa jika dalam waktu sepuluh menit pihak perusahaan tidak datang maka harus dibakar. 30. Peyertaan SMS dari terdakwa kepada I Nyoman aka Jepang, Kholil dan Sutrisno yang dalam surat tuntutan JPU dijadikan bukti sebagi tindakan penghasutan oleh terdakwa Hal ini jelas bahwa tidak ada kaitannya dengan pokok perkara yang sedang di dakwakan kepada terdakwa karna sms-sms yang dikirim oleh Terdakwa kepada sksi-saksi dilakukan setelah terdakwa ditahan di kantor Polisi 31. Unsur dengan lisan atau tulisan supaya melakukan perbuatan pidana Dimana gerakan masa padfa tanggal 26 Mei 2010 merupakan sepontanitas dar warga, dimana dalam rencana tanggal 23 Mei 2010 terdakwa tidak ikut serta merumuskan, oleh karnanya sangat tidak masuk akal jika aksi yang berakhir dengan pengrusakan dan pembakaran tanggal 26 Mei 2010 dibebankan kepada terdakwa
32. Pergantian ketua majelis hakim oleh hakim Ivan B Budihartanto, SH ditengah – tengan proses persidangan Tuntutan JPU 33. Terdakwa dituntut dengan pasal 160 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke –2 KUHP 34. Dengan surat tuntutan No. Reg. Perk: PDM – 41/ LWK/10/ 22010. JPU menjatuhkan tuntutan pidana selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan sementara. Putusan Majelis Hakim PN Luwuk 35. Dengan Putusan Nomor 178/PID.B/2010/PN.LWK, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa Eva Susanti Hanafi Bande Alias Eva dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 36. Memerintahkan terdakwa untuk ditahan
