Partisipasi Humas dalam Mendorong Implementasi Demokrasi yang Transparan dan Akuntabel Oleh Husni Kamil Manik (Ketua KPU RI) Disampaikan pada acara Pertemuan Bakohumas Tingkat Nasional dan Anugerah Media Humas Tahun 2013, Solo 14 November 2013
Pokok Pikiran • Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya • Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia • Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik • Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik • Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi
Ciri-Ciri Keterbukaan • • • • •
Menurut David Beetham dan Kevin Boyle : Pemerintah menyediakan berbagai informasi faktual terkait dengan kebijakan yang akan dan sudah diambil Ada peluang bagi publik dan pers untuk mendapatkan atau mengakses berbagai dokumen pemerintah Terbukanya rapat-rapat pemerintah bagi publik dan pers Adanya konsultasi publik yang dilakukan secara sistematik oleh pemerintah Prinsip mengenai keterbukaan bukan berarti semua informasi mengenai penyelenggaraan boleh diakses oleh publik
Keterbukaan dan Akuntabilitas di Era Demokrasi • Keterbukaan dan akuntabilitas menjadi bukti bahwa pemerintahan dapat bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukannya kepada rakyat • Keterbukaan dan akuntabilitas dapat meningkatkan kepercayaan, dukungan dan partisipasi masyarakat • Keterbukaan dan akuntabilitas dapat mencegah pemerintahan melakukan penyimpangan • Keterbukaan dan akuntabilitas dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan persatuan antara rakyat dengan pemerintah • Keterbukaan dan akuntabilitas mempermudah terjalinnya hubungan kerja sama dengan lembaga lain • Kebebasan pers dalam menyebarkan berita merupakan salah satu bentuk keterbukaan
Konsep Keterbukaan dan Akuntabilitas dalam Sistem Demokrasi Konsepsi Akuntabilitas : • Akuntabilitas mengharuskan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku • Akuntabilitas berarti dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditelusuri, dapat dijelaskan, dapat menjawab pertanyaan mengenai account atau penjelasan dari sesuatu yang terjadi • Akuntabilitas ditandai adanya akses yang mudah terhadap informasi, adanya standar profesional dan integritas personal yang tinggi dari badan publik dan adanya umpan balik dari masyarakat • Akuntabilitas bertujuan untuk menjamin agar prosedur, aktivitas dan luaran dari kebijakan pemerintahan dapat memenuhi tujuan dan standar yang telah disepakati
Konsep Keterbukaan dan Akuntabilitas dalam Sistem Demokrasi Konsepsi Transparansi/Keterbukaan • Transparansi ditandai dengan keinginan untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara • Transparansi adalah keadaan dimana setiap orang dapat mengetahui proses pembuatan dan pengambilan keputusan di pemerintahan umum • Transparansi ditandai dengan ketersediaan informasi secara bebas dan dapat diakses secara langsung kepada pihak-pihak yang terkena dampak secara langsung oleh keputusan tersebut • Transparansi ditandai dengan adanya jaminan kepada masyarakat untuk mengetahui siapa mengambil keputusan apa beserta alasannya
Praktik Keterbukaan dan Akuntabilitas dalam Tahapan Pemilu 2014 • Tahap Pendaftaran dan Verifikasi Parpol 1. Pemisahan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual 2. Pemisahan tim penerima berkas dengan tim pemeriksa berkas 3. Penggunaan sistem informasi partai politik (sipol) sebagai alat bantu konsolidasi dan pengolahan data 4. Penyerahan hasil verifikasi administrasi ke parpol secara lengkap 5. Pleno terbuka secara berjenjang dalam penetapan partai politik peserta Pemilu
Praktik Pemilu 2014 • Tahap Penetapan Jumlah Kursi dan Penyusunan Dapil 1. Membuka ruang konsultasi dengan publik 2. Memaparkan desain dapil yang sudah dirancang untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat 3. Membuka secara detail peta setiap dapil untuk dapat dibaca secara bersama-sama dengan masyarakat 4. Memastikan bahwa desain dapil tidak hanya memenuhi unsur kesetaraan nilai suara, proporsionalitas, coterminous tetapi aspek kohesivitas dan integritas wilayah menjadi sangat penting 5. Memastikan pembentukan dapil tidak memicu konflik di tengah-tengah masyarakat
Praktik Pemilu 2014 • Tahap Pencalonan 1. Penggunaan sistem informasi pencalonan (silon) untuk entri data calon 2. Pemeriksaan berkas dihadapan penghubung parpol dan penandatanganan berita acara secara bersama antar KPU dengan utusan parpol 3. Hasil pemeriksaan berkas diumumkan secara luas melalui website KPU 4. DCS, DCSHP dan DCT beserta riwayat hidupnya diumumkan secara luas melalui website KPU dan media massa
Praktik Pemilu 2014 • Tahap Pemutakhiran Data Pemilih 1. Penggunaan sistem informasi data pemilih (sidalih) dalam hal konsolidasi, distribusi dan publikasi data 2. Pengumuman DPS, DPSHP dan DPT secara online 3. Penyandingan DPSHP dengan DP4 4. Pencermatan ulang terhadap DPT yang sudah ditetapkan 5. Tim teknis KPU Pusat turun membantu daerah-daerah yang bermasalah dalam hal pengumpulan dan pengolahan data pemilih
Praktek Pemilu 2014 • Tahap kampanye 1. Larangan pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD yang menjadi calon anggota DPR, DPD dan DPRD menjadi pemeran iklan layanan masyarakat pada institusinya 2. Pengaturan pemasangan baliho, billboard dan spanduk untuk setiap parpol dan caleg 3. Pelaporan dana kampanye parpol secara berkala ke KPU yang di dalamnya terdapat laporan dana kampanye caleg 4. Penetapan zona dan media pemasangan alat peraga kampanye bekerja sama dengan Pemerintah Daerah 5. Pengaturan jadwal kampanye untuk setiap parpol
Praktek Pemilu 2014 • Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara 1. Penandaan khusus untuk formulir C1 dan C1 plano untuk menjaga keaslian perolehan suara setiap parpol dan caleg 2. Penandaan khusus surat suara untuk menghindari penggandaan surat suara 3. Pengawasan yang ketat oleh saksi parpol, pengawas pemilu dan masyarakat dalam kegiatan penghitungan dan rekapitulasi hasil Pemilu secara berjenjang 4. Jika dalam penghitungan suara menggunakan alat bantu teknologi maka harus dipastikan teknologi tersebut akurat dan aman 5. Melakukan pengawasan internal yang ketat terhadap proses entri data 6. Memastikan keaslian dokumen sertifikat hasil penghitungan suara yang dientri
Analisis Situasi (1) • Dunia mengalami revolusi komunikasi ditandai dengan ledakan (eksplosi) teknologi komunikasi, dimana terjadi peningkatan penggunaan satelit, mikro-prosesor, komputer, pelayanan radio, dan perubahan yang terjadi sebagai konsekuensi yang ditempa oleh bidang sosial, ekonomi, politik, kultural, dan gaya hidup manusia • Media mengalami konvergensi sebagai salah satu bentuk revolusi di bidang komunikasi, dimana terjadi integrasi dari media massa, komputer dan telekomunikasi menjadi sebuah kesatuan secara teknologis dan institusi mendasar dalam bentuk digitalisasi • Konvergensi media mampu mengubah gaya hidup dan isu-isu sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat • Penyebaran informasi tidak lagi bersifat cepat, aktual, massif dan global tetapi juga lebih interaktif • Pemerintah dituntut untuk membangun sistem dan metode berkomunikasi secara interaktif dengan warganya
Analisis Situasi (2) • Revolusi di bidang komunikasi membuat publik menjadi konsumen berita (news getter) sekaligus produsen berita (news maker) • Ruang diskusi publik berubah dari psycal space (ruang fisik) menjadi virtual space (ruang maya) • Diskusi, pertukaran informasi, ide dan upaya saling mempengaruhi berlangsung tanpa terhambat batas-batas negara • Revolusi komunikasi telah mendorong percepatan revolusi politik di sejumlah negara seperti yang terjadi di Mesir • Negara tidak lagi memungkinkan melakukan kontrol terhadap lalu lintas informasi dan ide di ruang maya • Negara demokrasi penting menyiapkan sumberdaya yang handal untuk masuk dalam ruang-ruang diskusi di dunia maya dan mempengaruhi opini publik baik dalam kontek nasional, regional dan global
Analisis Situasi (3) • Konglomerasi media menjadi salah satu ancaman bagi keberlangsungan demokrasi • Konglomerasi media dapat mengubah orientasi media dari layanan informasi untuk kepentingan rakyat menjadi kepentingan bisnis dan politik pemilik modal semata • Konglomerasi media mengakibatkan kemerdekaan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum dapat terabaikan • Sebagian besar media arus utama di Indonesia memiliki afiliasi politik dengan partai politik tertentu • Media arus utama belum sepenuhnya berperan dalam mendorong demokrasi yang transparan dan akuntabel • Media arus utama belum mendorong sepenuhnya terwujudnya demokrasi substantif • Orientasi pemberitaan media lebih dominan pada institusi penyelenggara Pemilu daripada pada institusi demokrasi
Analisis Situasi (4) • Media belum sepenuhnya mampu menjadi instrumen representasi kepentingan publik • Media belum sepenuhnya menjadi arena interaksi dan konstruksi kesadaran tentang Keindonesian • Media belum sepenuhnya menjadi arena kontestasi politik dan pembentukan opini publik yang sehat • Media belum sepenuhnya menjadi arena interaksi gagasan antar elemen masyarakat sipil di tingkat lokal dan nasional • Media belum sepenuhnya berperan dalam menjaga tatanan budaya Indonesia yang berlandaskan Pancasila yang bersumber dari nilainilai agama, moral dan kebudayaan Indonesia • Media belum memberikan ruang apresiasi terhadap capaiancapaian pembangunan yang dilakukan para penyelenggara negara baik di tingkat pusat maupun daerah
Peran Strategis Humas • Sinergi informasi publik di internal organisasi dan lembaga-lembaga mitra • Mempengaruhi opini publik melalui agenda setting dengan memanfaatkan semua jenis media baik media arus utama, tradisional, online maupun new media • Mengoptimalkan jaringan komunikasi dan informasi yang dimiliki baik di internal maupun dengan mitra • Membentuk tim pemantau lalu lintas informasi untuk setiap jenis media • Membentuk tim analisis informasi, counter berita dan news maker untuk setiap jenis media
Posisi Masyarakat : 1. Tahu 2. Paham 3. Sadar 4. Bertindak
1. Sosialisasi Politik 2. Pendidikan Politik 3. Kesadaran Politik Penggodokan, Pengelolaan dan penyediaan informasi oleh Humas
1.Cerdas 2. Kritis 3. Rasional 4. Mandiri
Partisipasi Politik Meningkat
1. 2. 3. 4. 5.
1.Penyelenggara 2. Peserta 3. Pemilih 4. Pemerintah
Pemilu yang Jurdil
Arena Pertarungan : Media internal (online dan tv) New media (fb, twitter, netlog, blog, dll) Media arus utama Media online Media tradisional
Publik Trust
Suprastruktur Demokrasi : 1. Dewan Perwakilan Rakyat 2. Dewan Perwakilan Daerah 3. Lembaga Kepresidenan
Demokrasi yang Transparan dan Akuntabel
Legitimasi
PERAN STRATEGIS HUMAS DALAM PEMILU 2014
Infrastruktur Demokrasi : 1. Partai Politik 2. Interest Group 3. Preasure Group 4. Political figure 5. Media komunikasi politik
Jejaring dan Kompetensi
STRATEGI PELAYANAN INFORMASI MASALAH 1. Humas tidak membuat agenda setting 2. Humas kurang intens melakukan pemantauan lalu lintas informasi 3. Humas tidak didukung dengan suplai informasi dari bagian lain
KUNCI SUKSES 1. Kewenangan 2. Akses 3. Kordinasi 4. SDM 5. Sarana dan prasarana
HASIL AKHIR 1. Pemenuhan Hak Tahu Publik 2. Menampung, mengolah dan merespons aspirasi publik 3. Meningkatkan legitimasi publik 4. Mendorong partisipasi publik 5. Membangun citra di mata publik
HUMAS
Penggunaan Media: 1. 2. 3. 4. 5.
New Media Cetak, online dan penyiaran Tatap mula Pertunjukan Rakyat Luar ruang
1. 2. 3. 4. 5.
Jumlah berita Kualitas berita Luasan penyebaran berita Intensitas penyebaran berita Interaksi dengan audiens
TATA KELOLA KEHUMASAN
A G E N D A
LAPORAN 1. 2. 3. 4. 5.
Laporan monitoring media Laporan media center daerah Laporan lembaga mitra Laporan masyarakat Laporan Khusus
Klasifikasi
Isu Strategis S E T T I N G
Perumusan Agenda Setting & Penyiapan Materi Publikasi
Evaluasi
Jaringan Diseminasi Informasi Publik
Bakohumas
Media Massa
Media Publik
New Media
Media Center
Publik - Masyarakat
Kemitraan
D I S E M I N A S I
Jejaring Komunikasi
Media Massa (cetak, radio, televisi, online, lokal dan nasional)
Media Center KPU (33 Provinsi dan 497 Kab/Kot)
New Media (fb, twitter, netlog, blog, dlsb)
Jejaring Komunikasi
Media mitra (ormas, perguruan tinggi, LSM, OKP, dunia usaha, dunia profesi, asosiasi, dlsb(
Media publik (TVRI, RRI, media kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan media luar ruang)
Twitter : Medium ini terkenal sebagai medium percakapan (conversation). Hampir seluruh kegiatan di media sosial dipercakapkan di Twitter. Twitter merupakan ocehan, kicauan, atau dikenal sebagai microblogging. Lewat Twitter, publik bisa mem-follow tokoh idola mereka dan menyimak catatan (log) singkat mereka. Twitter muncul tahun 2006, namun mulai ramai di Januari 2009. Orang Indonesia berkicau sekitar 1,6 juta tweets per hari. Kedua teraktif di dunia setelah Amerika.
Twitter Di Ponsel Komparasi pengguna Twitter via ponsel dan komputer
Source: SalingSilang Index
Aktivitas Twitter Indonesia
Aktivitas Twit saat weekend
Sebagai perbandingan secara kasar, pertumbuhan aktivitas twitter di 2012 meningkat. Kejadian tingkat nasional jelas menjadi pemicu percakapan di twitter.
Rata-rata aktivitas Twitter di Indonesia per harinya adalah 2.000.000 tweets. Dengan peak tertinggi adalah 3.500.000 tweets.
Source: raw data Provetic Consultant
Kota Teraktif Twitter Indonesia
Kota-kota yang masuk 10 besar ini adalah kota dengan tingkat pengaruh (influence) yang dominan di media massa
