PARTISIPASI PEMUDA DALAM MENGAWAL DEMOKRASI DI KALBAR ANDI MURSIDI Ketua STKIP Singkawang Di Sampaikan Dalam Seminar Pemudan & MUSPIMDA PMII Kalimantan Barat dan Di Aula Kampus STKIP Singkawang Jumat 28 Oktober 20161
2
Pengertian Demokrasi Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. 3
Apa itu Proses Demokrasi Proses Demokrasi merupakan suatu cara dalam mewujudkan suatu sistem pemerintahan yg seluruh rakyatnya turut serta memerintah melalaui wakilnya mereka di DPR, sekaligus menciptakan suatu gagasan atau pandangan hidup yg mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yg sama bagi semua warga negara. 4
Demokrasi Pancasila (1) Negara Indonesia menganut sitem Demokrasi Pancasila yang mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari pancasila, yaitu : 1) Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia 2) Keseimbangan antara hak dan kewajiban 3) Pelaksanaan kebebasan yang dipertanggung jawabakan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri 5 dan orang lain
Demokrasi Pancasila (2) 4) Mewujudkan rasa keadilan sosial 5) Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat 6) Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan 7) Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional
6
Dalam menggunakan hak kebebasan mengemukakan pendapat, kita harus memegang prinsip bebas dan bertanggung jawab. Bebas artinya bahwa segala ide, pikiran atau pendapat kita, dapat dikemukakan secara bebas tanpa tekanan dari siapa pun. Bertanggung jawab maksudnya bahwa ide, pikiran atau pendapat kita tersebut mesti dilandasi akal sehat, niat baik dan norma-norma yang berlaku. 7
Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, yang antara lain menetapkan sebagai berikut :
8
• Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadian secara bebas dan penuh. • Dalam pelaksanaan hak kebebasan, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain, untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. • Hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan dengan tujuan dan asas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 9
Warganegara • Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undangundang sebagai warga negara. • Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia (Pasal 26 ayat (2) UUD 1945). • Warga Negara Asing (WNA) dinyatakan sebagai penduduk bersangkutan telah bertempat tinggal selama 1 tahun 10 berturut-turut
Warganegara Pasal-pasal dan undang undang yang mengatur hak warga negara • Pasal 1 ayat 2 "Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat." • pasal 6A ayat 1 "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat." • Pasal 27 Ayat (1) "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.“ • 27 Ayat 2 "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.“ • Pasal 28D Ayat 3 “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” 11
Hak dan kewajiban merupakan komponen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keduanya sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup masyarakat. Namun, pelaksanaan keduanya harus seimbang agar terwujud tujuan dan cita-cita dengan baik. Sebagai contoh, kita menuntut hak kepada pemerintah namun kita malas membayar pajak, maka pasti akan terjadi ketimpangan. Berikut ini beberapa kewajiban dan hak warga negara. 12
No. Bidang
1.
2.
3. 4.
5.
Politik
Hak
Hak untuk memilih dan dipilih, mendirikan dan memasuki suatu organisasi sosial politik dan ikut serta dalam pemerintahan. Pendidikan. Hak untuk mendapatkan ilmu yang digunakan untuk keesokkan harinya Ekonomi Hak untuk mencari nafkah dengan cara berkerja Sosial Kebebasan dalam budaya mengungkapkan ekspresi diri
Hankam
Kewajiban
Memilih dalam pemilihan umum atau pelaksanaan demokrasi lain.
Mengikuti semua aturan dan UU yang terkait dengan pendidikan tsb. Mengikuti aturan yang terkait dengan ekonomi. Di dalam berkarya harus mengikuti peraturan pemerintah, norma agama dan masyarakat yang berlaku. Hidup bermasyarakat merasa Mempertahankan aman. kedaulatan bangsa dari 13 gangguan dalam dan LN
No. Bidang
Hak
Kewajiban
6.
Hukum
Adanya perlindungan hukum baik pribadi ataupun kelompok
7.
Agama
Menjunjung tinggi dan serta mematuhi semua hukum dan perundang undang undangan yang berlaku Saling menghormati serta memberikan toleransi thd agama lain di dalam menjalankan ibadah mendukung pemerintah dalam program kesehatan terutama sanitasi lingkungan Menyiapkan diri sebagai tenaga yang cerdas dan terampil untuk kegiatanpembangunan serta mengikuti peraturan yang terkait ketenagakerjaan Mengikuti peraturan pemerintah serta bertanggung jawab atas 14 informasi yang disampaikan
8.
9.
Bebas memilih agama dan melaksanakan ibadahnya Kesehatan Memperoleh pelayanan secara wajar dan adil Tenaga kerja
Bebas menentukan pilihan pekerjaan yang sesuai dengan tuntutan hati nurani
10. Komunikasi Bebas menyampaikan informasi
PERAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PILKADA 15
• Pengawasan dan pemantauan pemilu merupakan satu bagian dari upaya kontrol terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Keduanya merupakan satu fungsi yang sama sebagai upaya mengawal penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. • Fungsi kontrol diperankan oleh Bawaslu, yang oleh UU diberikan tugas mengawasi segala hal terkait proses pemilu. Fungsi kontrol juga tetap diperankan oleh warga negara melalui apa yang disebut 16 pemantauan pemilu
Bentuk-bentuk pelanggaran sistematisterstruktur dan massif, menjadi dasar empirik yang menjadikan penting pelibatan dan partisipasi masyarakat. Pelibatan dan partisipasi yang cukup tinggi diharapkan mampu meminimalisir dan mencegah terjadinya manipulasi suara rakyat
Bentuk Pelanggaran Sistematis, Terstruktur dan Masif > PIDANA
17
Bentuk Pelanggaran Sistematis, Terstruktur dan Masif • Penggelembungan/Penggembosan • Politik Uang Pascabayar Tunai Menjadikan Pemilih sebagai Relawan • Politisasi Birokrasi Melalui Kebijakan Pemerintah Menjanjikan Pengangkatan PNS • Intimidasi • Koreksi Administrasi Pencalonan • Menguatkan Putusan PTUN
18
TAHAPAN PILKADA DAN KEMUNGKINAN PELANGGARANNYA (Catatan Pilkada 2016)
19
TAHAPAN PILKADA 1. Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih 2. Tahapan Pencalonan Penyerahan Syarat Dukungan Perseorangan, Pendaftaran, Verifikasi, Penetapan Calon, Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut 3. Tahapan Masa Kampanye dan Debat Publik 4. Tahapan Masa Tenang 5. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara 6. Rekapitulasi Suara 7. Penetapan Calon Terpilih Tanpa Sengketa 20
1. Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih a) Orang yang sengaja memberikan keterangan tidak benar mengenai diri sendiri atau orang lain untuk pengisian daftar pemilih b) Orang yang sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya c) Petugas PPS/PPLN yang sengaja tidak memperbaiki DPS, setelah mendapat masukan dari masyarakat dan peserta Pemilu d) KPU dan jajarannya yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu dan jajarannya dalam melakukan pemutakhiran dan penyusunan data pemilih yang merugikan WNI 21
2. Tahapan Pencalonan • Orang yang sengaja membuat surat/dokumen palsu untuk menyuruh orang memakai atau menggunakan sendiri sebagai persyaratan menjadi calon KADA. • Orang yang sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang/memaksa/menjanjikan/memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan KADA • Anggota KPU dan jajarannya yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu dan jajarannya dalam pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon 22
3. Tahapan Masa Kampanye
• Penggunaan fasilitas negara atau pemerintah • Pelibatan anak-anak • Politik uang • Parpol maupun calon melakukan kampanye diluar jadwal • Perusakan atau penghilangan alat peraga kampanye • Lain-lainnya 23
4. Tahapan Masa Tenang
• Penggunaan fasilitas negara atau Politik uang • Kampanye diluar jadwal • Lain-lainnya
24
5. Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara • Orang yang sengaja melakukan perbuatan menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tdk bernilai/menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang • Orang yang sengaja mengubah Berita Acara hasil penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara • Politik uang (memberikan uang atau materi lainnya) • KPPS/KPPSLN tidak memberikan salinan satu eksemplar berita acara pemungutan & penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, PPL, PPS, dan PPK melalui PPS • Orang yang bertugas membantu pemilih dg sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain • Lain-lainnya 25
6. Tahapan Penetapan Rekapitulasi Hasil • Orang yang sengaja melakukan perbuatan menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai/menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang • Orang yang sengaja mengubah Berita Acara hasil penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara • Politik uang (memberikan uang atau materi lainnya) • KPPS/KPPSLN tidak memberikan salinan satu eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, PPL, PPS, dan PPK melalui PPS • Orang yang bertugas membantu pemilih dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain 26 • Lain-lain
6. Tahapan Penetapan Calon Terpilih
• Ketidakpuasan calon yang kalah dan memobilisasi massa. • Melakukan gugatan. • Lain-lain
27
KESIMPULAN Demokrasi tidak akan dapat berjalan dengan baik jika tidak mendapatkan dukungan atau partisipasi yang baik dari warga negara nya. Untuk dapat berpartisipasi atau melakukan peran nya dengan baik masyarakat harus sadar akan hak dan kewajiban nya dalam kehidupan bernegara.
28
29
