PARTISIPASI PEMILIH TERHADAP PEMILU DALAM KONSTALASI DEMOKRASI DI KABUPATEN WONOGIRI
Oleh :
Dr. WIBOWO MURTI SAMADI, SH., MS.
Dosen Pascasarjana Unisri
Ketua Dewan Riset Kabupaten Wonogiri
Difasilitasi oleh : KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN WONOGIRI 2015
i
ii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL........................................................................................
i
DAFTAR ISI ....................................................................................................
ii
DAFTAR TABEL ............................................................................................
iv
BAB I
PENDAHULUAN ...........................................................................
1
A. Latar Belakang ...........................................................................
1
B. Perumusan Masalah ...................................................................
4
C. Tujuan Penelitian .......................................................................
4
D. Manfaat Penelitian .....................................................................
4
E. Metode Penelitian ......................................................................
4
F. Alokasi Waktu ...........................................................................
8
TINJAUAN TEORI.........................................................................
9
BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISA .........................................
16
BAB II
A. Hubungan Popularitas Calon Dengan Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Wonogiri ....................
16
1. Hubungan antara pentingnya pengenalan calon dan partisipasi politik dalam pelaksanaan pemilihan / pemilu ...
17
2. Hubungan antara waktu pengenalan terhadap calon dan partisipasi politik dalam pemilihan / pemilu ......................
18
3. Hubungan Kondisi Sosial Politik dan Partisipasi Politik Dalam Pemilihan / Pemilu ...................................................
20
iii
B. Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara ..........................................................................................
21
1. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2010 .
21
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013.......
26
3. Pemilihan Legislatif Tahun 2014 ........................................
30
4. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 .........
35
BAB IV PENUTUP .......................................................................................
42
A. Kesimpulan ................................................................................
42
B. Saran ..........................................................................................
43
DAFTAR PUSTAKA CURRICULUM VITAE
iv
DAFTAR TABEL
Tabel 1
Pengenalan/pengetahuan terhadap calon dan partisipasi politik dalam pelaksanaan pemilu di Wonogiri ..........................................
17
Tabel 2
Pemahaman Pengenalan Calon........................................................
18
Tabel 3
Partisipasi Politik dalam Pemilu ......................................................
20
Tabel 4
Jumlah DPT pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 .................................................................................................
21
Tabel 5
Yang Menggunakan Hak Pilih ........................................................
23
Tabel 6
Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih ..............................................
25
Tabel 7
Penggunaan Hak Pilih .....................................................................
27
Tabel 8
Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih ..............................................
29
Tabel 9
Penggunaan Hak Pilih .....................................................................
31
Tabel 10 Pemilih Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih .................................
33
Tabel 11 Rekapitulasi Pilpres Pilpres 2014 ....................................................
35
Tabel 12 Penggunaan Hak Pilih .....................................................................
37
Tabel 13 Jumlah Pemilih yang tidak Menggunakan Hak Pilih ......................
39
Tabel 14 Komprehensif Pemilu Kab. Wonogiri 2010-2014...........................
41
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pelaksanaan pemilu secara demokratis dan secara langsung sejak 2004 sampai sekarang memerlukan evaluasi dalam penentuan kebijakan oleh penyelenggara pemilu di daerah khususnya di Kabupaten Wonogiri. Hal ini menjadi tolak ukur apakah konstalasi demokrasi berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan pembangunan politik oleh negara bagi perkembangan apresiasi demokrasi melalui pemilu yang jujur, adil, dan partisipatif yang tinggi oleh masyarakat. Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam suatu pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legimitasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masingmasing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Wujud dari pemenuhan
1
2
hak-hak politik adalah adanya kebebasdan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul. Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 28 : “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. (Tia Subekti, 2014, Partisipasi Politik Masyarakat). Pemilu merupakan salah satu tonggak penting yang mempresentasikan kedaulatan rakyat, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada negara demokrasi tanpa memberikan peluang adanya pemilihan umum yang dilakukan secara sistematik dan berkala. Oleh karenanya pemilu digolongkan juga sebagai elemen terpenting dalam sistem demokrasi. Apabila suatu negara telah melaksanakan proses pemilu dengan baik, transparan, adil, teratur, dan berkesinambungan, maka negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara yang tingkat kedemokratisan baik, namun sebaliknya apabila suatu negara tidak melaksanakan pemilu atau tidak mampu melaksanakan pemilunya dengan baik, di mana terjadinya berbagai kecurangan, deskriminasi, maka negara itu pula dinilai sebagai negara yang anti demokrasi. Dalam sistem politik negara Indonesia, pemilu merupakan salah satu proses politik yang dilaksanakan setiap lima tahun, baik untuk memilih anggota legislatif, maupun untuk memilih anggota eksekutif. Angota legislatif yang dipilih dalam pemilu lima tahun tersebut, terdiri dari anggota legislatif pusat/ parlemen yang dalam ketatanegaraan Indonesia biasanya disebut sebagai DPR-RI, kemudian DPRD Daerah Propinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota. Sementara dalam konteks pemilu untuk pemilihan eksekutif, rakyat
3
telah diberi peluang untuk memilih Presiden, Gubernur dan Bupati/ Walikotanya. Besarnya hak rakyat untuk menentukan para pemimpin dalam lembaga eksekutif dan legislatif pada saat ini tidak terlepas dari perubahan dan reformasi politik yang telah bergulir di negara ini sejak tahun 1998, di mana pada masa-masa sebelumnya hak-hak politik masyarakat sering didiskriminasi dan digunakan untuk kepentingan politik penguasa saja dengan cara mobilisasi, namun rakyat sendiri tidak diberikan hak politik yang sepenuhnya untuk menyeleksi para pemimpin, mengkritisi kebijakan, dan proses dialogis yang kritis, sehingga masyarakat dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingankepentingannya. Potensi persoalan yang terjadi setiap penyelenggaraan pemilu dari secara prinsip menyangkut konstalasi hal sebagai berikut : 1. Ketidakhadiran pemilih. 2. Politik uang. 3. Kesadaran demokrasi. 4. Zero trust politic society. Berdasarkan
hal
urgen
tersebut
untuk
bahan
kajian
dalam
pertimbangan kebijakan penyelenggara pemilu di Kabupaten Wonogiri sehingga
mengambil
TERHADAP
PEMILU
topik
kajian
DALAM
KABUPATEN WONOGIRI”.
yakni
“PARTISIPASI
KONSTALASI
PEMILIH
DEMOKRASI
DI
4
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang menjadi landasan potensi kajian dapatlah dirumuskan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah Hubungan Popularitas Calon Dengan Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Wonogiri? 2. Bagaimanakah
Tingkat
Partisipasi
Pemilih
dalam
Pelaksanaan
Pemungutan Suara?
C. Tujuan Penelitian 1. Mengkaji dan menganalisis Hubungan Popularitas Calon Dengan Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Wonogiri. 2. Mengkaji dan menganalisis Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara.
D. Manfaat Penelitian 1. Mengidentifikasi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan potensi masyarakat dalam manejemen pemilu menyangkut partisipasi pemilu. 2. Bahan rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pemilu oleh KPUD Wonogiri.
E. Metode Penelitian Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara menyelesaikan satu proses penelitian atau kajian dan memecahkan suatu masalah, sedangkan
5
penelitian
adalah
pemeriksaan
secara
ilmiah,
terukur
dan
dapat
dipertanggungjawabkan secara metodologis dengan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. 1. Metode Pendekatan Masalah Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan masalah yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian di samping melihat aspek partisipasi masyarakat juga melihat pada penerapannya atau praktek di lapangan. 2. Spesifikasi Penelitian Spefisikasi penelitian yang digunakan deskriptif analisis yaitu menggambarkan pelaksanaan partisipasi pemilih terhadap pemilu dalam konstalasi demokrasi di Kabupaten Wonogiri yang kemudian dilakukan analisis pemecahan masalahnya yang timbul. 3. Sumber dan Jenis Data Penelitian Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan data primer (Hanitijo Sumitro, 1988:6). Penelitian ini menggunakan jenis sumber data primer yang didukung dengan data sekunder yaitu: data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis yang dilakukan studi pustaka atau literatur.
6
Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber dan jenis data sebagai berikut: a. Data primer Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sampel dan responden melalui wawancara (Hanitijo Sumitro, 1988:10), sedangkan penelitian kepustakaan hanya sebagai data pendukung. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan dan narasumber (KPUD Partai Politik Tokoh Masyarakat). b. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan dan dokumen (Sunggono, Bambang 1997:120). Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti dan menelusuri data-data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, sedangkan bahan sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap badan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 4. Tehnik Pengumpulan Data Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :
7
a. Data Primer Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sampel dan responden melalui wawancara (Hanitijo Sumitro, 1988:10) yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari responden pokok (Joko Subagyo, 2006:39). b. Data Sekunder Data sekunder yaitu data yang diperoleh dan atau berasal dari bahan kepustakaan. Data penunjang yang diperoleh mendukung data primer. 5. Tehnik Analisa Data Analisa data dilakukan secara Kualitatif Normatif yaitu analisa yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumusan statiska dan matematika artinya dalam bentuk uraian, dimana hasil analisis akan dipaparkan secara deskriptif dengan harapan dapat menggambarkan partisipasi pemilih terhadap pemilu dalam konstalasi demokrasi di Kabupaten Wonogiri.
8
F. Alokasi Waktu No
Keterangan
Waktu
1.
Persiapan proposal
April – Mei 2015
2.
Diskusi variabel
Mei 2015
3.
Obserasi wawancara
Mei 2015
4.
Data primer dan sekunder
Juni 2015
5.
Analisa data
Juni 2015
6.
Penyusunan hasil pemilihan
Juli 2015
7.
Publikasi
Agustus 2015
BAB II TINJAUAN TEORI
Partisipasi oleh warga negara (Private Citizen) bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif (Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, 1977: 3). Partisipasi warga negara yang legal bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan/ atau tindakantindakan yang diambil mereka (Norman H. Nie dan Sidney Verba, 1975: 1). Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam demokrasi karena keputusan politik diambil oleh pemerintah akan menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Karena itu masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Untuk tidak dilanggarnya hak-hak sebagai warga negara dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Di Indonesia, berpartisipasi politik dijamin oleh negara, tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undangundang”. Dan diatur secara jelas dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 mengenai hak berpendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak sama di hadapan hukum dan pemerintahan, hak mendapatkan keadilan. Seperti partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum, ini merupakan salah satu contoh partisipasi
9
10
politik di Indonesia, yang mencerminkan nilai kebebasan, di mana masyarakat diberi kebebasan penuh untuk memilih, mendukung calon yang diinginkan. Dalam pemilihan umum menurut Downs orang memilih calon atau partai apabila calon atau partai tersebut dipandang dapat membantu pemilih memenuhi kepentingan dasarnya yakni kehidupan ekonomi. Cukup dengan mempersepsikan keadaan ekonomi dirinya (egosentrik) di bawah sebuah pemerntahan (partai atau calon) tertentu sekarang ini dibanding sebelumnya (retrospektif), dan yang akan datang dibanding sekarang (retroospektif), dan yang akan datang dibanding sekarang (prospektif), dan evaluasi umum seorang pemilih atas keadaan ekonomi nasional (sosiotropik) di bawah pemerintahan sekarang dibanding tahun sebelumnya (retrospektif), dan keadaan ekonomi nasional di bawah pemerintahan sekarang di banding tahun-tahun yang akan datang (prospektif). Memahami permasalahan partisipasi politik dengan melihatnya dari pandangan teori pilihan rasional, maka peneliti merasa perlu untuk menambahkan pula teori pilihan rasional Friedmen dan Hechter. Teori ini akan melengkapi teori sebelumnya dengan menjelaskan adanya pengaruh lembaga sosial dalam pilihan rasional. friedmen dan Hechter dalam teori yang disebutnya model kerangka teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor. Aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan dan tindakannya tertuju pada upaya mencapai tujuan itu. Teori ini memperhatikan dua hal yang mempengaruhi tindakan aktor. Pertama, keterbatasan sumber. Masing-masing aktor memiliki sumber yang berbeda maupun akses yang berbeda terhadpa sumber tersebut. Dalam kelangkaan
11
sumber daya terdapat gagasan mengenai biaya kesempatan. Dalam mencapai suatu tujuan, aktor harus memperhatikan biaya yang harus dikeluarkan untuk tindakan yang terpenting. Aktor dapat memilih tindakan untuk tidak mengejar tujuan paling bernilai jika sumber daya yang dimilikinya diperhitungkan tidak mencapai hal tersebut. Kedua, lembaga sosial. Hambatan kelembagaan menyediakan baik sanksi positif maupun sanksi negatif yang membantu mendorong aktor untuk melakukan tindakan tertentu dan menghindarkan tindakan yang lain. Sebagai
penyelenggara
Pemilu
KPUD
memiliki
peran
utama
meningkatkan partisipasi politik masyarakat khususnya dalam hal menggunakan hak pilihnya. Hal tersebut termuat dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 10 menyebutkan bahwa : “Salah satu tugas dan wewenang KPU Kabupaten/ Kota adalah menyelenggarakan sosialisasi dan penyelenggaraan Pemilu atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/ Kota kepada masyarakat”. KPUD meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui cara sosialisasi dan pendidikan politik masyarakat. Cara tersebut dilakukan melalui tiga tahapan yakni melalui komunikasi tatap muka, komunikasi melalui media, dan melalui movilisasi sosial. Partai politik dalam UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik pada Pasal 10 disebutkan : “Tujuan khusus partai politik adalah meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.” Selanjutnya dalam pasal 11 dijelaskan “Partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat
12
luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.” Sosialisasi dan pendidikan politik oleh Partai Politik sedikitnya dilakukan dalam tiga hal, yakni : melalui sosialisasi para kader, pendidikan politik, dan melalui optimalisasi organisasi sayap partai. Money politic (politik uang) merupakan uang maupun barang yang diberikan untuk menyogok atau memengaruhi keputusan masyarakat agar memilih partai atau perorangan tersebut dalam pemilu, padalah praktek money politic merupakan praktek yang sangat bertentangan dengan nilai demokrasi. Lemahnya Undang-undang dalam memberikan sanksi tegas terhadap pelaku money politic membuat praktek money politic ini menjamur luas di masyarakat. Maraknya praktek money politic ini disebabkan pula karena lemahnya Undang-undang dalam mengantisipasi terjadinya praktek tersebut. Padahal praktek money politic ini telah hadir dari zaman orde baru tetapi sampai saat ini masih banyak hambatan untuk menciptakan sistem pemilu yang benar-benar anti money politic. Praktek money politic ini sungguh misterius karena sulitnya mencari data untuk membuktikan sumber praktek tersebut, namun ironisnya praktek money politic ini sudah menjadi kebiasaan dan rahasia umum di masyarakat. Real-nya sistem demokrasi pemilu di Indonesia masih harus banyak perbaikan, jauh berbeda dibandingkan sistem pemilu demokrasi di Amerika yang sudah matang. Hambatan terbesar dalam pelaksanaan pemilu dmeokrasi di Indonesia yaitu masih tertanamnya budaya paternalistik di kalangan elit politik. Elit-elit
13
politik tersebut menggunakan kekuasaan dan uang untuk melakukan pembodohan dan kebohongan terhadap masyarakat dalam mencapai kemenangan politik. Dewasanya, saat ini banyak muncul kasus-kasus masalah Pilkada yang diputuskan melalui lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi (MK) karena pelanggaran nilai demokrasi dan tujuan Pilkada langsung. Hal itu membuktikan betapa terpuruknya sistem pemilu di Indonesia yang memerlukan penanganan yang lebih serius. Masyarakat yang kondisi ekonominya sulit dan pengetahuan politiknya masih awam akan menjadi sasaran empuk para pelaku praktek money politic. Pelaku praktek money politic ini tentu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dalam menjalankan prakteknya tersebut, sehingga setelah dia menerima kekuasaan maka terjadi penyelewenangan kekuasaan seperti eksploitasi anggaran belanja, kapitalisasi kebijakan, dan eksploitasi sumber daya yang ada sebagai timbal balik atas biaya besar pada saat pelaku money politic itu melakukan kampanye. Perlunya penafsiran ulang mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan masalah-masalah di pemilu yang terkadang menyalahi aturan UU yang berlaku. Calon-calon dalam pemilu pasti melakukan kampanye, kampanye ini memerlukan dana yang tidak sedikit. Banyak pihak-pihak yang membantu pendanaan dalam melakukan kampanya suatu partai atau perorangan, namun hal ini terkadang bisa disebut suatu penyuapan politik. Pihak-pihak yang memberikan pendanaan biasanya mengharapkan imbalan setelah partai atau perorangan tersebut terpilih dan memegang kekuasaan. Misalnya, anggota legislatif yang terpilih tersebut membuat peraturan Undangundang yang memihak pada pihak-pihak tertentu khususnya pihak yang mendanai
14
partai atau perorangan dalam kampanye tersebut. Dalam pemilu banyak aksi money politic yang dapat memengaruhi hasil pemilu karena aturan yang tidak tegas bahkan petinggi negara seperti badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif beberapa di antaranya bisa disuap sehingga petinggi negara yang memiliki kekuasaan tersebut dengan mudah dapat menetapkan kebijakan-kebijakan atau melakukan kecurangan yang menguntungkan pihak yang memiliki banyak uang tersebut. Kita sebagai masyarakat harus ikut berpartisipasi untuk mengkaji keputusan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan kasus-kasus pemilu agar tidak menyimpang dari peraturan hukum yang berlaku. Calon-calon pada pemilu juga harus komitmen untuk benar-benar tidak melakukan praktek money politic dan apabila terbukti melakukan maka seharusnya didiskualifikasi saja. Bentuk Undang-undang yang kuat untuk mengantisipasi terjadinya money politic dengan penanganan serius untuk memperbaiki bangsa ini, misalnya membentuk badan khusus independen untuk mengawasi calon-calon pemilu agar menaati peraturan terutama untuk tidak melakukan money politic. Sebaiknya secara transparan dikemukakan kepada publik sumber pendanaan kampanya oleh pihak-pihak yang mendanai tersebut. Transparan pula mengungkapkan tujuan mengapa mendanai suatu partai atau perorangan, lalu sebaiknya dibatasi oleh hukum mengenai biaya kampanye agar tidak berlebihan mengeluarkan biaya sehingga terhindar dari tindak pencairan pendanaan yang melanggar Undangundang. Misalnya, anggota legislatif yang terpilih tersebut membuat peraturan
15
Undang-undang yang memihak pada pihak-pihak tertentu khususnya pihak yang mendanai partai atau perorangan dalam kampanye tersebut. Meningkatkan kesadaran masyarakat merupakan indikator penting untuk memudarkan berkembangnya praktek money politic karena sebagian besar masyarakat hanya memikirkan keuntungan sendiri tanpa efek yang timbul di masa depan. Praktek money politic dapat menghancurkan masa depan negara ini karena praktek money politic ini akan cukup menguras keuangan suatu partai atau perorangan yang mencalonkan diri pada pemilu sehingga setelah terpilih di pemilu akan memicu niat untuk tindak korupsi. Para pelaku praktek money politic ini memanfaatkan situasi perekonomian rakyat yang semakin sulit sehingga masyarakat jangan mudah tergiur dengan keuntungan yang diterima sementara ini. Calon pemimpin yang melakukan money politic tentu tidak berlaku jujur sehingga sebagai masyarakat yang cerdas jangan mau dipimpin oleh seseorang yang budi pekertinya tidak baik. Sadarilah apabila kita salah memilih pemimpin akan berakibat fatal karena dapat menyengsarakan rakyatnya. Sebaiknya pemerintah mengadakan sosialisasi pemilu yang bersih dan bebas money politic kepada masyarakat luas agar tingkat partisipasi masyarakat dalam demokrasi secara langsung meningkat. Perlu keseriusan dalam penyuluhan pendidikan politik kepada masyarakat dengan penanaman nilai yang aman, damai, jujur, dan kondusif dalam memilih.
BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISA
A. Hubungan
Popularitas
Calon
Dengan
Partisipasi
Politik
Dalam
Pemilihan Umum di Kabupaten Wonogiri Pelaksanan
Pemilu
memerlukan
partisipasi
masyarakat
dalam
memberikan hak suaranya, hal ini menjadi modal pokok menentukan secara kuantitas bahwa keberhasilan Pemilu memerlukan dukungan secara langsung terhadap masyarakat dalam memberikan hak politik dengan memfasilitasi pilihan mana yang harus ditentukan sehingga kelangsungan demokrasi dalam daulat rakyat secara langsung berlangsung bebas, rahasia, dan dapat dijaga kualitasnya. Analisis terhadap pemahaman pengenalan calon, kondisi sosial politik, dan partisipasi politik dalam pelaksanaan pemilihan pemilu dimulai dengan analisis tabel silang pada masing-masing komponen variabel popularitas calon, yaitu tingkat pengetahuan terhadap calon, kapan saat mengenal calon dan siapa calon yang paling dikenal. Analisis ini dilanjutkan dengan analisis korelasi produk momen terhadap variabel popularitas calon dan partisipasi politik dalam pelaksanaan pemilihan pemilu untuk melihat adanya kekuatan hubungan serta signifikan tidaknya hubungan tersebut. Tahap-tahap analisis ini juga dilakukan terhadap variabel independen yang lain, yakni diawali dengan tabel silang , dilanjutkan dengan analisis korelasi produk prosentase.
16
17
1. Hubungan antara pentingnya pengenalan calon dan partisipasi politik dalam pelaksanaan pemilihan / pemilu Tingkat pengenalan/pengetahuan masyarakat terhadap calon menyiratkan bahwa makin kenal/tahu tentang calon maka akan berbeda partisipasinya dengan yang tidak kenal/tidak tahu tentang calon. Perbedaan tingkat pengetahuan/pengenalan terhadap calon dalam penelitian ini diduga mempunyai hubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat. Dari jawaban responden diketahui bahwa ada pentingnya mengetahui terhadap calon sebanyak 87 orang (87%) mengenal calon, 13 orang (13%) tidak mengenal calon. Pada tabel berikut ini akan dilihat apakah ada hubungan positif antara pentingnya pengenalan terhadap calon dengan partisipasi dalam pelaksanaan pemilihan di Kabupaten Wonogiri. Tabel 1 Pengenalan/pengetahuan terhadap calon dan partisipasi politik dalam pelaksanaan pemilu di Wonogiri Pengenalan
Partisipasi
Tidak kenal
13%
Mengenal
87%
Total
100%
Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa mereka yang kenal calon lebih mendorong berpartisipasi (87%) dibanding yang tidak kenal calon (13%) Mereka yang partisipasinya tinggi cenderung berasal dari responden yang mengenal calon sebaliknya yang partisipasinya rendah cenderung berasal
18
dari responden yang tidak kenal calon. Dengan demikian pada penelitian ini terdapat hubungan positif antara pengenalan terhadap calon dan partisipasi politik dalam pelaksanaan pemilihan pemilu. 2. Hubungan antara waktu pengenalan terhadap calon dan partisipasi politik dalam pemilihan / pemilu Masih berkaitan dengan pengenalan terhadap calon, waktu pengenalan terhadap calon diduga mempunyai pengaruh terhadap partisipasi politik dalam pemilu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2 Pemahaman Pengenalan Calon 1. Saat pendaftaran calon
78%
22%
2. Saat penetapan calon
78%
22%
3. Saat sebelum kampanye
80%
20%
4. Saat setelah kampanye
89%
11%
Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa responden yang mengenal calon saat pendaftaran calon (78%), saat penetapan calon (78%), saat sebelum kampanye (80%) dan saat setelah masa kampanye lebih berpartisipasi (89%). Mereka yang partisipasinya tinggi cenderung berasal dari responden yang mengenal calon setelah masa kampanye sebaliknya yang partisipasinya rendah cenderung berasal dari responden yang mengenal calon pada saat pendaftaran calon. Dengan demikian dalam penelitian ini
19
terdapat hubungan positif antara waktu pengenalan terhadap calon dan partisipasi politik dalam pemilihan / pemilu. Kesimpulan dari analisis di atas adalah bahwa (1) ada hubungan positif antara pengenalan terhadap calon dan partisipasi politik dalam pemilihan pemilu, (2) ada hubungan positif antara waktu pengenalan terhadap calon dan partisipasi politik dalam pemilihan / pemilu. Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan antara popularitas calon dan partisipasi politik dalam pemilu. Sedangkan prosentase meningkat ketika setelah tahapan kampanye. Dengan demikian masyarakat cenderung menentukan partisipasi dalam Pemilu setelah kampanye. Hal ini dapat dilihat bahwa calon telah memberikan gambaran mengenai visi, misi, program kerja terhadap kompetensinya. Berdasarkan hasil analisis statistik diatas, maka semakin dekat saat pencoblosan menentukan prosentase tinggi dalam partisipasi warga masyarakat untuk memberikan suaranya setelah memahami betul terhadap kondisi calon yang dapat dinilai kelayakannya setelah kampanye. Hal ini memerlukan kecermatan untuk melakukan proses penilaian terhadap calon. Ada pengaruh yang signifikan antara popularitas calon dan partisipasi
politik
dalam
pemilihan
pemilu
diterima.
Kedekatan
masyarakat terhadap calon maupun pengetahuan masyarakat terhadap calon juga mampu meningkatkan motivasi masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam pemilihan / pemilu. Masyarakat lebih optimis
20
terhadap pilihan mereka jika calon yang dipilih adalah tokoh yang mereka pahami/mereka kenal setelah tahapan kampanye. Hal ini dipengaruhi oleh kecermatan untuk menentukan pilihan terhadap sosok calon yang akan diberikan hak suaranya pada saat pemilihan suara. 3. Hubungan Kondisi Sosial Politik dan Partisipasi Politik Dalam Pemilihan / Pemilu Hasil penelitian menunjukkan responden yang terlibat dalam kegiatan kampanye sebagai simpatisan memiliki persentase sebesar 17% terlibat pada politik atau calon. Peran dalam kampanye dan partisipasi politik dalam pemilihan / pemilu Tabel 3 Partisipasi Politik dalam Pemilu Peran dalam kampanye Tidak terlibat
Total
Simpatisan
18%
Pelaksana parpol
17%
Tidak menjawab
3%
Total
62%
100%
Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa responden yang tidak terlibat (62%), simpatisan (18%), pelaksana parpol (17%), dan tidak menjawab (3%). Analisis terhadap hubungan masyarakat yang terlibat secara langsung hanya 17% terhadap partai politik, yang perbandingannya
21
sama dengan simpatisan 18%, namun ternyata yang tidak signifikan/ berhubungan terhadap calon berprosentase tinggi yakni 62% justru tidak terlibat baik dengan calon maupun partai politik mengusung calon sehingga masyarakat dalam memberikan suaranya hanya berdasar pada penetapan pilihan masing-masing yang tidak secara langsung berkaitan dengan partai politik.
B. Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara 1. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2010 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 jumlah pemilih yang terdaftar dalam pemilih tetap di Kabupaten Wonogiri sebanyak 915.178 orang DPT yang terdiri dari pemilih Laki-laki sebanyak 455.309 pemilih dan pemilih berjenis kelamin perempuan sebanyak 459.869 pemilih. Selanjutnya jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih adalah sebagai berikut : Tabel 4 Jumlah DPT pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010
NAMA JUMLAH JUMLAH NO KECAMATAN DESA/KEL TPS 1
2 1 Pracimantoro
3
4
JUMLAH PEMILIH (DPT) LAKILAKI 5
PEREMPUAN JUMLAH 6
7
18
136
27,531
28,685
56,216
2 Giritontro
7
47
9,496
10,134
19,630
3 Giriwoyo
16
80
18,416
18,912
37,328
4 Batuwarno
8
36
8,076
8,315
16,391
22
NAMA JUMLAH JUMLAH NO KECAMATAN DESA/KEL TPS 1
2
3
4
JUMLAH PEMILIH (DPT) LAKILAKI 5
PEREMPUAN JUMLAH 6
7
5 Tirtomoyo
14
113
24,488
23,930
48,418
6 Nguntoronadi
11
50
11,340
11,293
22,633
7 Baturetno
13
93
19,736
20,391
40,127
8 Eromoko
15
87
20,720
21,153
41,873
8
54
12,102
12,835
24,937
7
72
16,457
16,981
33,438
11 Selogiri
11
97
22,444
22,230
44,674
12 Wonogiri
15
167
35,188
35,407
70,595
13 Ngadirojo
11
121
25,497
25,229
50,726
14 Sidoharjo
12
82
19,200
19,044
38,244
15 Jatiroto
15
78
17,665
17,915
35,580
16 Kismantoro
10
70
16,002
15,984
31,986
17 Purwantoro
15
97
23,707
23,908
47,615
18 Bulukerto
10
62
14,368
14,560
28,928
19 Slogohimo
17
96
22,391
22,225
44,616
20 Jatisrono
17
107
27,637
27,243
54,880
21 Jatipurno
11
70
16,422
16,090
32,512
22 Girimarto
14
90
20,846
20,451
41,297
23 Karangtengah
5
44
9,302
9,405
18,707
24 Paranggupito
8
39
7,781
8,435
16,216
25 Puhpelem
6
38
8,497
9,114
17,611
JUMLAH
294
2,026 455,309
459,869
915,178
9 Wuryantoro 10 Manyaran
23
Dari jumlah tersebut di atas jika dibandingkan dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 yang jumlahnya sebagai berikut : Tabel 5 Yang Menggunakan Hak Pilih
NO
NAMA KECAMATAN
1
2 1
Pracimantoro
2
JUMLAH DESA/ KEL
JUMLAH TPS
3
4
JUMLAH PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH LAKILAKI 8
PEREMPU AN 9
JUMLAH
%
10
11
18
136
18,104
20,260
38,364
68.24%
Giritontro
7
47
6,108
6,930
13,038
66.42%
3
Giriwoyo
16
80
11,304
12,526
23,830
63.84%
4
Batuwarno
8
36
5,741
5,910
11,651
71.08%
5
Tirtomoyo
14
113
16,699
16,788
33,487
69.16%
6
Nguntoronadi
11
50
7,350
7,670
15,020
66.36%
7
Baturetno
13
93
13,436
14,467
27,903
69.54%
8
Eromoko
15
87
13,376
14,316
27,692
66.13%
9
Wuryantoro
8
54
7,747
8,669
16,416
65.83%
10
Manyaran
7
72
9,821
10,938
20,759
62.08%
11
Selogiri
11
97
11,653
12,974
24,627
55.13%
12
Wonogiri
15
167
21,327
23,427
44,754
63.40%
13
Ngadirojo
11
121
16,900
18,345
35,245
69.48%
14
Sidoharjo
12
82
12,562
13,317
25,879
67.67%
15
Jatiroto
15
78
12,420
12,829
25,249
70.96%
16
Kismantoro
10
70
10,345
10,426
20,771
64.94%
17
Purwantoro
15
97
14,762
15,253
30,015
63.04%
18
Bulukerto
10
62
8,532
9,365
17,897
61.87%
24
NO
NAMA KECAMATAN
1
2
JUMLAH DESA/ KEL
JUMLAH TPS
3
4
JUMLAH PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH LAKILAKI 8
PEREMPU AN 9
JUMLAH
%
10
11
19
Slogohimo
17
96
15,129
15,309
30,438
68.22%
20
Jatisrono
17
107
17,883
18,420
36,303
66.15%
21
Jatipurno
11
70
9,768
10,483
20,251
62.29%
22
Girimarto
14
90
11,774
13,451
25,225
61.08%
23
Karangtengah
5
44
7,059
6,791
13,850
74.04%
24
Paranggupito
8
39
5,408
6,098
11,506
70.95%
25
Puhpelem
6
38
4,421
4,830
9,251
52.53%
294
2,026
599,421
65.50%
JUMLAH
289,629
309,792
Dari tabel tersebut di atas yang menggunakan hak pilih diatas rata-rata 70% hanya di Kecamatan Batuwarno, Jatiroto, Karangtengah, Paranggupito. Adapun 21 Kecamatan yang lainnya dari sejumlah 25 kecamatan tersebut di atas menggunakan partisipasi hak pilih di bawah 70%. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi dari sebagian besar wilayah Kecamatan di Kabupaten Wonogiri sejumlah 21 kecamatan berpartisipasi di bawah rata-rata dengan asumsi 75% dan apabila dianalisa secara potensi partisipasi sangat tinggi tidak signifikan karena tidak ada yang di atas asumsi 80%. Selanjutnya warga masyarakat yang tidak berpartisipasi atau tidak menggunakan hak pilih adalah sebagai berikut :
25
Tabel 6 Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih
NO
NAMA KECAMATAN
1
2 1
Pracimantoro
2
JUMLAH DESA/ KEL
JUMLAH TPS
3
4
JUMLAH PEMLIH YANG TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH LAKILAKI 12
PEREMPUAN
JUMLAH
%
13
14
15
18
136
9,427
8,425
17,852
31.76%
Giritontro
7
47
3,388
3,204
6,592
33.58%
3
Giriwoyo
16
80
7,112
6,386
13,498
36.16%
4
Batuwarno
8
36
2,335
2,405
4,740
28.92%
5
Tirtomoyo
14
113
7,789
7,142
14,931
30.84%
6
Nguntoronadi
11
50
3,990
3,623
7,613
33.64%
7
Baturetno
13
93
6,300
5,924
12,224
30.46%
8
Eromoko
15
87
7,344
6,837
14,181
33.87%
9
Wuryantoro
8
54
4,355
4,166
8,521
34.17%
10
Manyaran
7
72
6,636
6,043
12,679
37.92%
11
Selogiri
11
97
10,791
9,256
20,047
44.87%
12
Wonogiri
15
167
13,861
11,980
25,841
36.60%
13
Ngadirojo
11
121
8,597
6,884
15,481
30.52%
14
Sidoharjo
12
82
6,638
5,727
12,365
32.33%
15
Jatiroto
15
78
5,245
5,086
10,331
29.04%
16
Kismantoro
10
70
5,657
5,558
11,215
35.06%
17
Purwantoro
15
97
8,945
8,655
17,600
36.96%
18
Bulukerto
10
62
5,836
5,195
11,031
38.13%
19
Slogohimo
17
96
7,262
6,916
14,178
31.78%
20
Jatisrono
17
107
9,754
8,823
18,577
33.85%
21
Jatipurno
11
70
6,654
5,607
12,261
37.71%
26
NO
1
NAMA KECAMATAN 2
22
Girimarto
23
JUMLAH DESA/ KEL
JUMLAH TPS
3
4
JUMLAH PEMLIH YANG TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH LAKILAKI 12
PEREMPUAN
JUMLAH
%
13
14
15
14
90
9,072
7,000
16,072
38.92%
Karangtengah
5
44
2,243
2,614
4,857
25.96%
24
Paranggupito
8
39
2,373
2,337
4,710
29.05%
25
Puhpelem
6
38
4,076
4,284
8,360
47.47%
JUMLAH
294
2,026
165,680
150,077
315,757
34.50%
Dari tabel tersebut di atas dapatlah dijelaskan bahwa jumlah prosentase yang tidak berpartisipasi untuk menggunakan hak pilih pada saat pencoblosan atau pemberian suara adalah 34.50% sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah penggunaan hak pilih atau hak politik rakyat dalam pelaksanaan demokrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di daerah masih sangat tinggi yakni lebih dari 1/3 jumlah DPT yang tidak berpartisipasi atau menggunakan hak pilihnya. Hal ini dapat dianalisa bahwa korelasi antara yang tidak menggunakan hak pilih dengan yang menggunakan hak pilih kira-kira dengan asumsi 1:2.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 di Kabupaten Wonogiri, pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap yaitu 919.901 orang yang terdiri dari laki-laki 457.391 orang dan pemilih perempuan sebanyak 462.510 orang. Selanjutnya didalam pelaksanaan
27
pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur yang menggunakan hak pilih pada saat pencoblosan yakni sebagai berikut : Tabel 7 Penggunaan Hak Pilih
NO
NAMA KECAMATAN
1
2 1 Pracimantoro
JUMLAH DESA/ KEL
JUMLAH TPS
3
4
JUMLAH PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH LAKILAKI 8
PEREMPUAN
JUMLAH
%
9
10
11
18
133
15,384
18,896
34,280 60.19%
2 Giritontro
7
51
5,214
6,415
11,629 60.74%
3 Giriwoyo
16
85
9,274
11,564
20,838 55.48%
4 Batuwarno
8
40
4,593
5,536
10,129 60.65%
5 Tirtomoyo
14
121
12,587
15,348
27,935 58.16%
6 Nguntoronadi
11
57
6,208
7,317
13,525 60.00%
7 Baturetno
13
93
11,616
13,714
25,330 60.72%
8 Eromoko
15
99
11,459
13,380
24,839 62.11%
8
56
6,699
8,209
14,908 62.67%
7
74
8,856
10,296
19,152 56.66%
11 Selogiri
11
105
10,421
11,517
21,938 48.62%
12 Wonogiri
15
167
19,857
22,522
42,379 60.43%
13 Ngadirojo
11
122
14,849
17,123
31,972 62.77%
14 Sidoharjo
12
90
9,275
11,884
21,159 55.08%
15 Jatiroto
15
84
7,499
11,399
18,898 52.99%
16 Kismantoro
10
78
7,743
9,814
17,557 54.12%
17 Purwantoro
15
114
11,322
14,300
25,622 52.90%
18 Bulukerto
10
64
6,553
8,046
14,599 49.69%
19 Slogohimo
17
108
10,356
13,588
23,944 52.66%
9 Wuryantoro 10 Manyaran
28
NO 1
NAMA KECAMATAN 2
JUMLAH DESA/ KEL
JUMLAH TPS
3
4
JUMLAH PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH LAKILAKI 8
PEREMPUAN
JUMLAH
%
9
10
11
20 Jatisrono
17
120
12,328
16,761
29,089 52.48%
21 Jatipurno
11
75
7,369
9,163
16,532 49.22%
22 Girimarto
14
97
9,449
11,362
20,811 50.65%
23 Karangtengah
5
48
6,154
6,658
12,812 65.23%
24 Paranggupito
8
39
4,292
5,390
9,682 59.22%
25 Puhpelem
6
40
3,993
5,296
9,289 52.76%
294
2,160
233,350
285,498
518,848 56.40%
JUMLAH
Dari tabel tersebut di atas dapatlah dijelaskan bahwa masyarakat yang berpartisipasi dalam menggunakan hak pilih dalam pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kab. Wonogiri Tahun 2013 sejumlah 56.40% dari wilayah kecamatan yang berpartisipasi dengan jumlah prosentase diatas rata-rata dengan asumsi 70% adalah nihil atau nol sehingga dapat dianalisa bahwa seluruh wilayah kecamatan sejumlah 25 kecamatan berada pada posisi dibawah rata-rata sehingga dapat dianalisis bahwa partisipasi penggunaan suara pada saat pencoblosan atau pemberian suara dapat dikatakan rendah karena hanya dibawah rata-rata yakni hampir 1:1 antara jumlah DPT dan yang berpartisipasi sehingga analisa secara kalkulasi politik didalam pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur kurang mendukung terhadap pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.
29
Untuk mengetahui jumlah yang tidak menggunakan hak pilih didalam pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kab. Wonogiri Tahun 2013 adalah sebagai berikut : Tabel 8 Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih
NO
NAMA KECAMATAN
1
2 1 Pracimantoro
JUMLAH DESA/KEL 3
JUMLAH TPS 4
JUMLAH PEMLIH YANG TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH LAKILAKI 12
PEREMPUAN
JUMLAH
%
13
14
15
18
133
12,517
10,152
22,669
39.81%
2 Giritontro
7
51
4,045
3,473
7,518
39.26%
3 Giriwoyo
16
85
9,242
7,482
16,724
44.52%
4 Batuwarno
8
40
3,617
2,954
6,571
39.35%
5 Tirtomoyo
14
121
11,653
8,441
20,094
41.84%
6 Nguntoronadi
11
57
5,020
3,998
9,018
40.00%
7 Baturetno
13
93
9,039
7,344
16,383
39.28%
8 Eromoko
15
99
8,254
6,896
15,150
37.89%
8
56
4,777
4,102
8,879
37.33%
7
74
7,736
6,911
14,647
43.34%
11 Selogiri
11
105
12,170
11,009
23,179
51.38%
12 Wonogiri
15
167
14,953
12,797
27,750
39.57%
13 Ngadirojo
11
122
10,679
8,283
18,962
37.23%
14 Sidoharjo
12
90
9,975
7,284
17,259
44.92%
15 Jatiroto
15
84
10,272
6,490
16,762
47.01%
16 Kismantoro
10
78
8,506
6,378
14,884
45.88%
17 Purwantoro
15
114
12,874
9,936
22,810
47.10%
9 Wuryantoro 10 Manyaran
30
NO 1
NAMA KECAMATAN 2
JUMLAH DESA/KEL 3
JUMLAH TPS 4
JUMLAH PEMLIH YANG TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH LAKILAKI 12
PEREMPUAN
JUMLAH
%
13
14
15
18 Bulukerto
10
64
8,058
6,722
14,780
50.31%
19 Slogohimo
17
108
12,438
9,090
21,528
47.34%
20 Jatisrono
17
120
15,613
10,732
26,345
47.52%
21 Jatipurno
11
75
9,549
7,506
17,055
50.78%
22 Girimarto
14
97
11,274
9,001
20,275
49.35%
23 Karangtengah
5
48
3,641
3,187
6,828
34.77%
24 Paranggupito
8
39
3,573
3,093
6,666
40.78%
25 Puhpelem
6
40
4,566
3,751
8,317
47.24%
294
2,160
224,041
177,012
401,053
43.60%
JUMLAH
Dari tabel tersebut di atas yang tidak berpartisipasi didalam pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kab. Wonogiri Tahun 2013 sangat tinggi karena hampir separo dari jumlah Daftar Pemilih Tetap tidak menggunakan hak pilih dengan kalkulasi kuantitas sejumlah 43.60%.
3. Pemilihan Legislatif Tahun 2014 Jumlah daftar pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap yaitu 904.133 orang, yang terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 449.268 pemilih dan perempuan sebanyak 454.865 pemilih.
31
Selanjutnya dari sejumlah daftar pemilih tetap tersebut di atas pada saat pencoblosan atau pemilihan suara dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 pada tabel sebagai berikut : Tabel 9 Penggunaan Hak Pilih
NO
NAMA KECAMATAN
1
2 1 Pracimantoro
JUMLAH DESA/ KEL
JUMLAH TPS
3
4
JUMLAH PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH LAKILAKI 8
PEREMPUAN
JUMLAH
%
9
10
11
18
186
19,168
21,379
40,547
72.09%
2 Giritontro
7
67
6,148
7,035
13,183
70.14%
3 Giriwoyo
16
115
10,771
12,535
23,306
63.56%
4 Batuwarno
8
53
5,087
5,784
10,871
65.87%
5 Tirtomoyo
14
149
15,038
16,672
31,710
67.20%
6 Nguntoronadi
11
69
7,176
7,899
15,075
67.76%
7 Baturetno
13
126
13,527
14,921
28,448
69.77%
8 Eromoko
15
127
13,186
14,690
27,876
70.94%
8
69
7,854
8,931
16,785
72.53%
7
102
10,876
11,735
22,611
68.60%
11 Selogiri
11
133
12,064
12,833
24,897
56.66%
12 Wonogiri
15
215
23,428
25,250
48,678
70.74%
13 Ngadirojo
11
170
17,195
18,897
36,092
71.61%
14 Sidoharjo
12
117
11,436
13,180
24,616
65.16%
15 Jatiroto
15
98
9,469
12,145
21,614
61.15%
16 Kismantoro
10
95
10,347
11,427
21,774
67.96%
9 Wuryantoro 10 Manyaran
32
NO 1
NAMA KECAMATAN 2
JUMLAH DESA/ KEL
JUMLAH TPS
3
4
JUMLAH PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH LAKILAKI 8
PEREMPUAN
JUMLAH
%
9
10
11
17 Purwantoro
15
141
14,429
15,955
30,384
63.91%
18 Bulukerto
10
81
8,721
9,434
18,155
62.49%
19 Slogohimo
17
125
13,011
14,889
27,900
62.44%
20 Jatisrono
17
158
14,969
18,227
33,196
60.90%
21 Jatipurno
11
96
8,727
10,141
18,868
57.25%
22 Girimarto
14
117
12,187
13,373
25,560
63.32%
23 Karangtengah
5
68
7,004
7,298
14,302
73.48%
24 Paranggupito
8
52
5,535
6,298
11,833
74.37%
25 Puhpelem
6
55
5,913
6,521
12,434
71.04%
294
2,784
283,266
317,449
600,715
66.44%
JUMLAH
Dari tabel penggunaan hak pilih pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 bahwa jumlah berpartisipasi 66.44% hal tersebut secara kalkulasi masih dibawah rata-rata. Selanjutnya partisipasi diatas rata-rata dengan asumsi 70% adalah Kecamatan Pracimantoro, Giritontro, Eromoko, Wuryantoro, Wonogiri, Ngadirojo, Karangtengah, Paranggupito, dan Puhpelem. Adapun jumlah partisipasi dibawah rata-rata 70% yakni 15 wilayah kecamatan dari sejumlah 25 kecamatan di Kabupaten Wonogiri sehingga dengan demikian dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suaranya belum berpotensi sangat tinggi karena
33
dari seluruh kecamatan tersebut di atas tidak ada yang diatas 80% dan dapat dikatakan penggunaan partisipasi masyarakat didalam menggunakan hak suaranya masih dibawah rata-rata karena hanya 10 kecamatan, itu saja dibawah jumlah partisipasi rata-rata dengan asumsi dibawah 70%. Selanjutnya dapatlah diketahui bahwa jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih atau masyarakat yang tidak berpartisipasi didalam penggunaan hak politiknya pada pesta demokrasi pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 adalah sebagai berikut : Tabel 10 Pemilih Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih
NO 1
NAMA KECAMATAN 2
1 Pracimantoro
JUMLAH DESA/KEL 3
JUMLAH TPS 4
JUMLAH PEMLIH YANG TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH LAKILAKI 12
PEREMPUAN
JUMLAH
%
13
14
15
18
186
8,358
7,338
15,696
27.91%
2 Giritontro
7
67
2,922
2,690
5,612
29.86%
3 Giriwoyo
16
115
7,249
6,114
13,363
36.44%
4 Batuwarno
8
53
3,023
2,609
5,632
34.13%
5 Tirtomoyo
14
149
8,773
6,707
15,480
32.80%
6 Nguntoronadi
11
69
3,892
3,282
7,174
32.24%
7 Baturetno
13
126
6,615
5,710
12,325
30.23%
8 Eromoko
15
127
6,178
5,242
11,420
29.06%
8
69
3,326
3,031
6,357
27.47%
7
102
5,300
5,051
10,351
31.40%
11
133
9,940
9,103
19,043
43.34%
9 Wuryantoro 10 Manyaran 11 Selogiri
34
NO
NAMA KECAMATAN
1
2
JUMLAH DESA/KEL 3
JUMLAH TPS 4
JUMLAH PEMLIH YANG TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH LAKILAKI 12
PEREMPUAN
JUMLAH
%
13
14
15
12 Wonogiri
15
215
10,759
9,379
20,138
29.26%
13 Ngadirojo
11
170
8,005
6,303
14,308
28.39%
14 Sidoharjo
12
117
7,486
5,678
13,164
34.84%
15 Jatiroto
15
98
8,150
5,583
13,733
38.85%
16 Kismantoro
10
95
5,697
4,570
10,267
32.04%
17 Purwantoro
15
141
9,375
7,780
17,155
36.09%
18 Bulukerto
10
81
5,745
5,154
10,899
37.51%
19 Slogohimo
17
125
9,391
7,392
16,783
37.56%
20 Jatisrono
17
158
12,425
8,885
21,310
39.10%
21 Jatipurno
11
96
7,861
6,228
14,089
42.75%
22 Girimarto
14
117
8,144
6,665
14,809
36.68%
23 Karangtengah
5
68
2,707
2,454
5,161
26.52%
24 Paranggupito
8
52
2,088
1,991
4,079
25.63%
25 Puhpelem
6
55
2,593
2,477
5,070
28.96%
JUMLAH
294
2,784
166,002
137,416
303,418
33.56%
Dari tabel tersebut di atas dapatlah dijelaskan bahwa masyarakat yang tidak menggunakan atau tidak berpartisipasi sama sekali didalam pemberian suara adalah sejumlah 33.56%. dengan kalkulasi secara kuantitas politik dalam partisipasi pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 kira-kira 2:1 yakni 33.56 : 66.44%. Dengan demikian jumlah yang tidak
35
berpartisipasi dapat dikatakan masih tinggi sehingga kesadaran masyarakat diasumsikan masih rendah.
4. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 jumlah pemilih yang terdaftar dalam pemilih tetap di Kabupaten Wonogiri sebanyak 906.345 orang yang terdiri dari pemilih Laki-laki sebanyak 450.372 pemilih dan pemilih berjenis kelamin perempuan sebanyak 455.973 pemilih. Akan tetapi pada pemilihan umum ini setelah diumumkan keputusan oleh Mahkamah Konstitusi pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dapat melakukan pemilihan. Sehingga jumlah
DPT
yang
ada
masih
dinamis.Adapun
jumlah
pemilih
perkecamatan digambarkan dalam grafik sebagai berikut. Tabel 11 Rekapitulasi Pilpres Pilpres 2014
NO 1
NAMA KECAMATAN 2
1 Pracimantoro
JUMLAH DESA/ KEL
JUMLAH TPS
3
4
JUMLAH PEMILIH (DPT) LAKILAKI 5
PEREMPUAN
JUMLAH
6
7
18
137
27,662
28,825
56,487
2 Giritontro
7
53
9,103
9,750
18,853
3 Giriwoyo
16
93
17,996
18,628
36,624
4 Batuwarno
8
42
8,116
8,394
16,510
5 Tirtomoyo
14
125
23,836
23,454
47,290
6 Nguntoronadi
11
65
11,106
11,208
22,314
36
NO
NAMA KECAMATAN
1
2
JUMLAH DESA/ KEL
JUMLAH TPS
3
4
JUMLAH PEMILIH (DPT) LAKILAKI 5
PEREMPUAN
JUMLAH
6
7
7 Baturetno
13
93
20,195
20,713
40,908
8 Eromoko
15
103
19,399
19,962
39,361
8
58
11,181
11,940
23,121
7
78
16,099
16,748
32,847
11 Selogiri
11
107
22,119
22,009
44,128
12 Wonogiri
15
178
34,450
34,900
69,350
13 Ngadirojo
11
128
25,242
25,248
50,490
14 Sidoharjo
12
92
19,007
18,913
37,920
15 Jatiroto
15
90
17,621
17,740
35,361
16 Kismantoro
10
84
15,998
15,957
31,955
17 Purwantoro
15
120
23,873
23,769
47,642
18 Bulukerto
10
72
14,523
14,651
29,174
19 Slogohimo
17
113
22,476
22,366
44,842
20 Jatisrono
17
124
27,422
27,168
54,590
21 Jatipurno
11
78
16,665
16,460
33,125
22 Girimarto
14
100
20,309
20,017
40,326
23 Karangtengah
5
56
9,809
9,838
19,647
24 Paranggupito
8
49
7,640
8,300
15,940
25 Puhpelem
6
42
8,525
9,015
17,540
294
2,280
450,372
455,973
906,345
9 Wuryantoro 10 Manyaran
JUMLAH
37
Dari 25 kecamatan yang terekapitulasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri secara administrasi sejumlah 906.345 pemilih tetap yang nantinya dapat melakukan proses pemberian hak suara pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Namun untuk mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat di dalam pemberian suara barulah setelah dilakukan evaluasi terhadap jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Selanjutnya untuk membandingkan dengan jumlah pemilih yang menggunakan suara dalam tabel tersebut di atas adalah : Tabel 12 Penggunaan Hak Pilih
NO
NAMA KECAMATAN
1
2 1 Pracimantoro
JUMLAH DESA/KEL 3
JUMLAH TPS 4
JUMLAH PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH LAKILAKI 8
PEREMPUAN
JUMLAH
%
9
10
11
18
137
19,177
21,465
40,642
71.95%
2 Giritontro
7
53
5,898
6,935
12,833
68.07%
3 Giriwoyo
16
93
10,558
12,398
22,956
62.68%
4 Batuwarno
8
42
5,054
5,810
10,864
65.80%
5 Tirtomoyo
14
125
14,700
16,827
31,527
66.67%
6 Nguntoronadi
11
65
7,066
7,974
15,040
67.40%
7 Baturetno
13
93
13,429
15,005
28,434
69.51%
8 Eromoko
15
103
12,994
14,630
27,624
70.18%
8
58
7,731
8,989
16,720
72.32%
7
78
10,560
11,707
22,267
67.79%
11 Selogiri
11
107
12,809
14,114
26,923
61.01%
12 Wonogiri
15
178
24,626
26,757
51,383
74.09%
9 Wuryantoro 10 Manyaran
38
NO
NAMA KECAMATAN
1
2
JUMLAH DESA/KEL 3
JUMLAH TPS 4
JUMLAH PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH LAKILAKI 8
PEREMPUAN
JUMLAH
%
9
10
11
13 Ngadirojo
11
128
17,156
19,275
36,431
72.15%
14 Sidoharjo
12
92
11,229
13,192
24,421
64.40%
15 Jatiroto
15
90
9,290
12,357
21,647
61.22%
16 Kismantoro
10
84
9,809
11,255
21,064
65.92%
17 Purwantoro
15
120
13,937
15,947
29,884
62.73%
18 Bulukerto
10
72
8,768
9,946
18,714
64.15%
19 Slogohimo
17
113
13,449
15,607
29,056
64.80%
20 Jatisrono
17
124
15,054
18,790
33,844
62.00%
21 Jatipurno
11
78
9,584
11,021
20,605
62.20%
22 Girimarto
14
100
12,851
14,200
27,051
67.08%
23 Karangtengah
5
56
7,061
7,317
14,378
73.18%
24 Paranggupito
8
49
5,193
6,107
11,300
70.89%
25 Puhpelem
6
42
5,406
6,314
11,720
66.82%
294
2,280
283,389
323,939
607,328
67.01%
JUMLAH
Dari tabel di atas dapatlah disimpulkan bahwa Kecamatan yang partisipasinya diatas 70% adalah Paranggupito, Karangtengah, Ngadirojo, Wonogiri, Wuryantoro, Eromoko, dan Pracimantoro. Adapun Kecamatan Puhpelem, Girimarto, Jatipurno, Jatisrono, Slogohimo, Bulukerto, Purwantoro, Wismantoro, Jatiroto, Sidoharjo, Selogiri, Manyaran, Baturetno, Nguntoronadi, Tirtomoyo, Batuwarno, Giriwoyo dan Giritontro partisipasinya diantara 60% sampai dengan 69,99%. Dengan demikian
39
7:18 wilayah Kecamatan sehingga frekuensi partisipasi lebih banyak yang lebih rendah yakni 18 Kecamatan dari sejumlah 25 Kecamatan. Adapun hak menggunakan suara yang tidak dilaksanakan atau tidak menggunakan hak pilih adalah sebagai berikut : Tabel 13 Jumlah Pemilih yang tidak Menggunakan Hak Pilih
NO
NAMA KECAMATAN
1
2 1 Pracimantoro
JUMLAH DESA/KEL 3
JUMLAH TPS 4
JUMLAH PEMLIH YANG TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH LAKILAKI 12
PEREMPUAN
JUMLAH
%
13
14
15
18
137
8,485
7,360
15,845
28.05%
2 Giritontro
7
53
3,205
2,815
6,020
31.93%
3 Giriwoyo
16
93
7,438
6,230
13,668
37.32%
4 Batuwarno
8
42
3,062
2,584
5,646
34.20%
5 Tirtomoyo
14
125
9,136
6,627
15,763
33.33%
6 Nguntoronadi
11
65
4,040
3,234
7,274
32.60%
7 Baturetno
13
93
6,766
5,708
12,474
30.49%
8 Eromoko
15
103
6,405
5,332
11,737
29.82%
8
58
3,450
2,951
6,401
27.68%
7
78
5,539
5,041
10,580
32.21%
11 Selogiri
11
107
9,310
7,895
17,205
38.99%
12 Wonogiri
15
178
9,824
8,143
17,967
25.91%
13 Ngadirojo
11
128
8,086
5,973
14,059
27.85%
14 Sidoharjo
12
92
7,778
5,721
13,499
35.60%
15 Jatiroto
15
90
8,331
5,383
13,714
38.78%
16 Kismantoro
10
84
6,189
4,702
10,891
34.08%
9 Wuryantoro 10 Manyaran
40
NO 1
NAMA KECAMATAN 2
JUMLAH DESA/KEL 3
JUMLAH TPS 4
JUMLAH PEMLIH YANG TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH LAKILAKI 12
PEREMPUAN
JUMLAH
%
13
14
15
17 Purwantoro
15
120
9,936
7,822
17,758
37.27%
18 Bulukerto
10
72
5,755
4,705
10,460
35.85%
19 Slogohimo
17
113
9,027
6,759
15,786
35.20%
20 Jatisrono
17
124
12,368
8,378
20,746
38.00%
21 Jatipurno
11
78
7,081
5,439
12,520
37.80%
22 Girimarto
14
100
7,458
5,817
13,275
32.92%
23 Karangtengah
5
56
2,748
2,521
5,269
26.82%
24 Paranggupito
8
49
2,447
2,193
4,640
29.11%
25 Puhpelem
6
42
3,119
2,701
5,820
33.18%
294
2,280
166,983
132,034
299,017
32.99%
JUMLAH
Dari tabel tersebut di atas dapatlah dipahami bahwa partisipasi masyarakat sejumlah 67.01% dan yang tidak menggunakan hak pilih sejumlah 32.99% sehingga eksistensi partisipasi masyarakat di dalam Pilpres 2014 hanya dibawah kelayakan rata-rata dengan asumsi dibawah 70% sehingga dapat diambil analisa bahwa partisipasi masyarakat belum menunjukkan potensi yang diharapkan tinggi yakni dengan asumsi diatas 80%.
41
Analisa Komprehensif Dari hasil komprehensif partisipasi masyarakat dalam kehadiran pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Gubernur dan Wakil Gubernur, Anggota Legislatif DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dan Pilpres Kabupaten Wonogiri dapatlah dilihat dalam tabel seperti di bawah ini : Tabel 14 Komprehensif Pemilu Kab. Wonogiri 2010-2014 Pemilu
Berpartisipasi
Bupati dan Wakil Bupati Gubernur dan Wakil Gubernur Legislatif DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Presiden dan Wakil Presiden
65.50% 56.40% 66.44%
Tidak Berpartisipasi 34.50% 43.60% 33.56%
67.01%
32.99%
Dari tabel tersebut di atas dapatlah dianalisa bahwa tingkat kesadaran masyarakat didalam kehadiran pemungutan suara dalam memberikan hak politik di TPS di bawah rata-rata dengan asumsi 1:2 dari 4 pelaksanaan Pemilu 2010-2014 yang prosentasenya dibawah rata-rata 70% sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat dalam ikut pesta demokrasi di Kabupaten Wonogiri belum menggembirakan karena tidak masuk dalam kategori berpartisipasi tinggi.
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan 1. Analisa 1 terhadap masyarakat yang partisipasinya tinggi cenderung berasal dari responden yang mengenal calon setelah masa kampanye sebaliknya yang partisipasinya rendah cenderung berasal dari responden yang mengenal calon pada saat pendaftaran calon. Dengan demikian dalam penelitian ini terdapat hubungan positif antara waktu pengenalan terhadap calon dan partisipasi politik dalam pemilihan pemilu, Analisis 2 terhadap hubungan masyarakat yang terlibat secara langsung hanya 17% terhadap partai politik, yang perbandingannya sama dengan simpatisan 18%, namun ternyata yang tidak signifikan/ berhubungan terhadap calon berprosentase tinggi yakni 62% justru tidak terlibat baik dengan calon maupun partai politik mengusung calon sehingga masyarakat dalam memberikan suaranya hanya berdasar pada penetapan pilihan masingmasing yang tidak secara langsung berkaitan dengan partai politik, Analisa 3 penelitian ini terdapat hubungan positif antara pengenalan terhadap calon dan partisipasi politik dalam pelaksanaan pemilihan pemilu. 2. Dari hasil komprehensif partisipasi masyarakat dalam kehadiran pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Gubernur dan Wakil Gubernur, Anggota Legislatif DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dan Pilpres Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut :
42
43
Pemilu
Berpartisipasi
Bupati dan Wakil Bupati Gubernur dan Wakil Gubernur Legislatif DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Presiden dan Wakil Presiden
65.50% 56.40% 66.44%
Tidak Berpartisipasi 34.50% 43.60% 33.56%
67.01%
32.99%
Prosentase tersebut di atas secara komprehensif, dapatlah dianalisa bahwa tingkat kesadaran masyarakat didalam kehadiran pemungutan suara dalam memberikan hak politik di TPS di bawah rata-rata dengan asumsi 1:2 dari 4 pelaksanaan Pemilu 2010-2014 yang prosentasenya dibawah rata-rata 70% sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat dalam
ikut
pesta
demokrasi
di
Kabupaten
Wonogiri
belum
menggembirakan karena tidak masuk dalam kategori berpartisipasi tinggi.
B. Saran 1. Warga negara mempunyai kewajiban terhadap kelangsungan demokrasi konstalasi
negara
sehingga
direkomendasikan
bahwa
keterlibatan
masyarakat terhadap pesta demokrasi perlu diberikan motivasi supaya bisa berperan tinggi dalam memberikan hak politiknya di TPS. Supaya dapat dikatakan semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam memberikan suara di TPS akan mewujudkan tingkat kualitas demokrasi di Indonesia. 2. KPUD mencari trobosan alternatif dan langkah progresif supaya melakukan implikasi sosialisasi yang berakibat langsung terhadap semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam memberikan hak suara di pesta demokrasi.
DAFTAR PUSTAKA Buku Teks Amirudin, dan Bisri A. Zaini., 2006. Pemilu Langsung Problem dan Prospek. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Arikunto, Suharsimi., 2002. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Budiarjo, Miriam., 1998. Partisipasi dan Partai Politik (sebuah bunga rampai). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Budiarjo, Miriam., 2002. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Eriyanto., 2007. Teknik Sampling: Analisis Opini Publik. Yogyakarta: LKIS. Gabriel, A. Almond dan Sidney Verba., 1984. Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara: terjemahan Sahat Simamora. Jakarta: Bina Aksara, Co. Gaffar, Affan., 2006. Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi. , Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Huntington. P, Samuel. Nelson, Joan., 1990. Partisipasi Politik Di Negara Berkembang. Jakarta: Rineka Cipta. Lipset, Seymour Martin., 2007. Political Man Basis Sosial Tentang Politik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Mas’oed, Mohtar dan MacAndrews., 2006. Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Pradhanawati, Ari., 2005. Pemilu Langsung Tradisi Baru Demokrasi Lokal. , Surakarta: KOMPIP. Prihatmoko, Joko J., 2005. Pemilihan Pemilu Langsung: Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Rush, Michael dan Althoff, Philip., 2001. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada. Said, Gatara, A.A dan Dzulkiah, Said, Moh., 2007. Sosiologi Politik: Konsep danDinamika Perkembangan Kajian. Jakarta: CV. Pustaka Setia. Surbakti, Ramlan., 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT. Grasindo. Upe,
Ambo., 2008. Sosiologi Pustakarya.Penelitian
Politik
Kontemporer.
Jakarta:
Prestasi
Curriculum Vitae WIBOWO MURTI SAMADI Alamat: - Green Village A5 Donohudan Surakarta - Merapi 89 C Boyolali
Personal Data Nama Lengkap Tempat/Tanggal Lahir Agama Pangkat/ Jabatan
: Dr. Wibowo Murti Samadi, SH, MS : Surakarta, 12 Februari 1960 : Islam : Lektor Kepala/ Pembina Utama
Pendidikan Sarjana Hukum Tata Negara UNTAG Semarang Magister Sains UNHAS Makasar Doktor Ilmu Hukum UNDIP Semarang
1986 1992 2006
Riwayat Akademik 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Assisten Dosen FH UNTAG Semarang Sekretaris Bidang Kemahasiswaan FH UNTAG Semarang Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang Dosen Fakultas Hukum UNTAG Surabaya Dosen Fakultas Hukum/ Pasca Sarjana UNISRI Surakarta Kepala Biro SDM UNTAG Surabaya Ketua Bagian Hukum Masyarakat UNTAG Surabaya PJ Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan UNTAG Surabaya Penatar P4 BP7 Propinsi Jawa Timur Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNISRI Direktur Program Pasca Sarjana UNISRI Surakarta Ketua Program Magister Ilmu Hukum UNISRI Surakarta Ketua Dewan Riset Pemkab Wonogiri Ketua Panwas Pemilu Kabupaten Boyolali Staf Ahli Jarlid Balitbang Prov. Jateng Fasilitator Usaid Pemberdayaan Anggota DPRD Team Seleksi Komisi Pemilihan Umum Daerah Wonogiri Periode 2003 – 2008 Periode 2008 – 2013 Periode 2013 - 2018 18. Ketua Pusat Kajian Konstitusi FH UNISRI 19. Saksi Ahli Pengadilan Tipikor 20. Saksi Ahli Pengadilan Tindak Pidana
1986 1986 1986 1990 2001 1992 1993 1993 1993 2002 2007 2007 2008 2003 2002 2003
2011 – 2015 2006 2006
