Peranan Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu dan Pilkada oleh AA Gde Putra, SH.MH
Demokrasi (pengertian Umum)
Bentuk sistem pemerintahan yang setiap warganya memiliki kesetaraan hak dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah kehidupan. Demokrasi mengandung pengertian secara tidak langsung bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Sering juga kita dengar slogan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Oleh Abraham Lincoln) yang melambangkan suatu sistem demokrasi.
Indonesia Sebagai Negara yang Menganut Paham Demokrasi ( pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia menganut paham demokrasi yang artinya kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat.
PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI 1.
2.
3.
Prinsip terpenting demokrasi ada tiga, yaitu : Persamaan Diantara Warga Negara, Setiap warga negara memiliki kesetaraan dalam praktik politik Keterlibatan Warga Negara dalam Mengambil Keputusan Politik Kebebasan diakui dan dipakai juga diterima oleh warga negara
CIRI-CIRI PEMERINTAHAN DEMOKRATIS
Pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat banyak. Ciri Konstitusional, yaitu hal yang berkaitan dengan kepentingan, kehendak, ataupun kekuasaan rakyat dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut. Ciri Perwakilan, yaitu dalam mengatur negaranya, kedaulatan rakyat diwakilkan oleh beberapa orang yang telah dipilih oleh rakyat itu sendiri. Ciri Pemilihan Umum, yaitu suatu kegiatan politik yang dilakukan untuk memilih pihak dalam permerintahan. Ciri Kepartaian, yaitu partai menjadi sarana / media untuk menjadi bagian dalam pelaksaan sistem demokrasi. Ciri Kekuasaan, adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan. Ciri Tanggung Jawab, adanya tanggung jawab dari pihak yang telah terpilih untuk ikut dalam pelaksaan suatu sistem demokrasi.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM POLITIK
Secara etimologis, patisipasi berasal dari bahasa latin patisipare yang berarti mengambil bagian atau turut serta. partisipasi sebagai “keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggungjawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama “ (Sastrodipoetra dalam Saiful Arif (2012 : 45) kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).
Bentuk- bentuk Partisipasi Politik a. Ikut memilih wakil rakyat melalui pemilihan umum, termasuk juga hal-hal berikut: 1) Mengajukan beberapa alternatif calon pemimpin. 2) Mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu. 3) Mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan kebijakan umum. 4) Mengajukan tuntutan-tuntutan kepada penguasa pusat maupun daerah. 5) Melaksanakan keputusan-keputusan pemerintah yang telah ditetapkan. 6) Membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. b. Menjadi anggota aktif dalam partai politik, kelompok penekan (pressure group), maupun kelompok kepentingan tertentu. c. Duduk dalam lembaga politik, seperti MPR, DPR, presiden, atau menteri. d. Mengadakan komunikasi (dialog) dengan wakil-wakil rakyat. e. Berkampanye atau menghadiri kelompok diskusi.
Golput, apakah bentuk Partisipasi Politik?
Golput (non-voting behaviour) : manifestasi politik, dimana rakyat tidak berpartisipasi politik (menggunakan hak pilihnya) secara sukarela dalam pemilihan umum sebagai pesta demokrasi.
STRATEGI MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT 1. 2.
3.
Pendidikan Politik Rakyat Memaksimalkan Fungsi Partai Politik (Miriam Budiardjo (2013 : 405 – 409) Memaksimalkan Sosialisasi oleh Penyelenggara Pemilu
1. Pendidikan Politik Rakyat
partai politik adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan partisipasi masyarakat, karena masyarakat merupakan sumber dukungan suara bagi eksistensi partai.
Makna Pendidikan Politik Rakyat antara lain:
proses interaksi timbal balik antara partai dengan konstituen.
transfer of knowledge, yaitu masyarakat belajar untuk mengenal dan mememahami mekanisme, sitem, struktur, cara kerja partai dan kedududkan partai dalam sistem ketatanegaraan.
Meningkatkan partisipasi politik rakyat, karena dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan tugas, kewajiban dan hak-haknya selaku warga negara.
2. Memaksimalkan Fungsi Partai Politik
Partai Politik (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik - adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ) Ayat (1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana: a.
pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
b.
penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
c.
penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
d.
partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
e.
rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
Fungsi Partai Politik (1) 1.
Sarana Komunikasi Politik: proses penyampaian informasi politikdari partai/pemerintah kepada masayarakat dan sebaliknya dari masyarakat kepada pemerintah/partai. (memanfaatkan struktur partai untuk mensosialisasikan pemilihan umum dari tingkat pusat sampai tingkat desa)
Fungsi Partai Politik (2) 2.
3. 4.
Sosialisasi Politik berupa pengenalan program-program dari partai melalui media massa, ceramah-ceramah, penerangan, kursus kader, penataran dsb. Sarana Rekrutmen Politik (Political Recruitment) seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional. Pengatur Konflik (Conflict Management) Potensi konflik di masyarakat yang heterogen (etnis /suku bangsa, sosial-ekonomi, agama) Pengendalian konflik ini dilakukan dengan cara dialog, menampung dan selanjutnya membawa permasalahan tersebut kepada badan perwakilan rakyat.
3. Memaksimalkan Sosialisasi oleh Penyelenggara Pemilu
mewujudkan kesadaran kolektif masyarakat tentang Pemilu sehingga tercapai kesadaran kolektif terhadap Pemilu untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berkualias.
Sosialisasi oleh KPU 1.
2. 3.
memaksimalkan proses sosialisasi tentang pentingnya Pemilu dalam sebuah Negara yang demokratis. sosialisasi teknis penyelenggaraan Pemilu. pendidikan bagi pemilih dengan fokus yang jelas melalui penentuan segmentasi pendidikan pemilih. (Pra-Pemilih, Pemilih pemula, Pemilih Disabilitas, pemilih perempuan, segmen keagamaan)
