PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM PILKADA KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2015 DI SMKN 1 PADAHERANG KABUPATEN PANGANDARAN

PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM PILKADA KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2015 DI SMKN 1 PADAHERANG KABUPATEN PANGANDARAN Santi Rahmawati ([email protected]) NPM : 3506120059 Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan STISIP Bina Putera Banjar ABSTRAK Penelitian ini berjudul “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pilkada Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 di SMK Negeri 1 Padaherang”. Pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi politik sebagai bentuk perwujudan dari kedaulatan, karena pada saat Pemilu itulah rakyat menjadi pihak yang paling menentukan bagi proses politik di suatu negara dengan memberikan hak suara secara langsung. Dari sekian banyak pemilih, terdapat pemilih pemula tidak memiliki pengalaman voting pada pemilu sebelumnya. Namun ketiadaan pengalaman bukan mencerminkan keterbatasan menyalurkan aspirasi politik, para pemilih pemula tersebut tetap memberikan hak pilihnya di tempat pemungutan suara. Banyaknya jumlah pemilih pemula dan suara yang dihasilkan cukup berpengaruh dalam pemilu namun hal tersebut tidak diimbangi dengan pengetahuan tentang politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi politik pemilih pemula di SMK Negeri 1 Padaherang, dengan mengenal bentuk-bentuk partisipasi dan fakor-faktor yang mendorong serta menghambat partisipasi pemilih pemula di SMK Negeri 1 Padaherang. Dari segi akademik diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang memberikan gambaran mengenai partisipasi politik pemilih pemula di SMK Negeri 1 Padaherang. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik sampling purposive melalui observasi dan wawancara. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian menggambarkan bahwa partisipasi politik pemilih pemula di SMK Negeri 1 Padaherang cukup tinggi meskipun hanya sekedar menggunakan hak pilih namun beberapa sudah mengerti bahwa mengikuti pelaksanaan pemilu adalah kewajiban bagi pemilih pemula yang sudah cukup umur untuk memilih dan terdaftar sebagai DPT.

Kata Kunci : Partisipasi Politik, Pemilih Pemula, Pemilukada

ABSTRACT This research is Political Participations of the first voter in Regional Head Election Pangandaran 2015 in SMKN 1 Padaherang. The election is one form of political participation as realization of citizen soverignity due when it was election, the citizen is judge for political processing in a country. It gives the voting right directly. From many voters, there are, first voters. They are between 17-22 years old. The first voters have no experiences in latest election. Therefore, the unexperience does not describe, that they have limit acces to give their political aspiration. They are given in the voting right when the election was held. The account of first voter affect for the electional result. But the result does not balance with political knowledge. The research aims to describe the first voter in SMKN 1 Padaherang. Then they are introduced with forms and elements support and treatments political processing. From academic side, it is wished to be able to use and to increase government knowledge. This research use (metode penelitian lapangan) that describes regarding political participation of the first voter in SMKN 1 Padaherang. The technique for data gathering use sampling purposive through the observation and the interview. The data is get then is analyzed qualitatively. The result explains that the political participation of the first voter in SMKN 1 Padaherang is in high level, althought they just use their voting rights. The others have understood that the election is duty for the voters which have been in age requirment to elect and registered as DPT. Keyword : political participation, the first voter, pemilukada

PENDAHULUAN Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi telah digunakan disebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia, yang notabene memiliki masyarakat yang heterogen. Melalui Pemilu memungkinkan semua pihak bisa terakomodasi apa yang diinginkan dan cita-citakan sehingga terwujud kehidupan yang lebih baik. Pemilihan umum bulan Desember 2015 mendatang merupakan langkah awal terbentuknya masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, memiliki kebebasan berekspresi dan berkehendak, dan mendapatkan akses terpenuhinya hak-hak mereka sebagai warga negara. Masyarakat (warga negara) adalah komponen penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan Pemilu. Karena pada dasarnya hanya kekuatan pemilihan masyarakatlah yang bisa menentukan nasib negara dan bangsa kedepan. Setiap warga negara apapun latar belakangnya seperti suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, dan golongan, mereka memiliki hak yang sama untuk berserikat dan berkumpul, menyatakan pendapat, menyikapi secara kritis kebijakan pemerintah dan pejabat negara. Hak ini disebut hak politik yang secara luas dapat langsung diaplikasikan secara kongkrit melalui pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan salah bentuk partisipasi politik sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat, karena pada saat pemilu itulah, rakyat menjadi pihak yang paling menentukan bagi proses politik di suatu wilayah dengan memberikan suara secara langsung. Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) merupakan orang yang paling tahu apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh Pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang mempengaruhi hidupnya dalam keikutsertaan warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan proses politik. Kegiatan warga negara biasa dibagi dua mempengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuatan dan pelaksana keputusan politik. Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan dengan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik. Pengalaman pemilihan umum yang berlangsung dalam beberapa dekade menunjukan banyaknya para pemilih yang tidak memberikan suaranya. Sebagai fenomena penggambaran di atas apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi maka partisipasi politik cenderung aktif, sedangkan apabila kesadaran dan kepercayaan sangat kecil maka partisipasi politik menjadi pasif dan apatis. Menurut pasal 1 ayat (22) UU No 10 Tahun 2008, pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin, kemudian pasal 19 ayat (1 dan 2) UU. No 10 tahun 2008 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga negara Indonesia yang di daftar oleh penyelenggara Pemilu dan daftar pemilih dan pada

hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Dalam kategori politik kaum remaja dimasukkan dalam pemilih pemula, mereka adalah kelompok yang baru pertama kali menggunakan hak pilih. Dengan hak pilih itu kaum remaja yang berusia 17 tahun atau sudah menikah ini akan mempunyai tanggungjawab kewarganegaraan yang sama dengan kaum dewasa yang lain. Dalam pelaksanaan Pilkada Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pangandaran para pemilih pemula yang kebanyakan siswa siswi sekolah menengah atas serta mahasiswa/mahasiswi yang baru memasuki usia hak pilih pastilah belum memiliki jangkauan politik yang luas untuk menentukan kemana mereka harus memilih. Sehingga, terkadang apa yang mereka pilih tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pendidikan politik yang masih rendah membuat kelompok rentan dijadikan sasaran untuk dimobilisasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Apabila merujuk pada pengalaman masa lalu, contohnya pada Pilkada , para pemilih muda ini sering diarahkan kepada salah satu pasangan calon dengan membawa muatan atau jargon-jargon tertentu, baik dengan melalui perang iklan dan sosial media tanpa adanya pemahaman yang mendalam kenapa mereka harus memilih pasangan calon tersebut. (Sumber : center of Election and Political Party – University of Indonesia, 2014) Alasan ini pula yang menyebabkan pemilih pemula sangat rawan untuk digarap dan didekati dengan pendekatan materi. Berdasarkan pendapat di atas, pemilih pemula merupakan sasaran yang tepat dari partai politik dalam memperoleh suara, ini dikarenakan kurangnya pendidikan politik yang mereka dapatkan. Hal ini merupakan masalah karena mereka juga merupakan bagian dalam pesta demokrasi. Sehingga diperlukan pendidikan politik yang baik untuk diterapkan kepada pemilih pemula, yang akan membuat mereka tertarik sehingga mengerti bahwa mereka memiliki tanggungjawab yang sama seperti masyarakat dewasa yang lain, dengan begitu akan timbul sebuah pemikiran yang baik di balik niat mencontreng para pemilih pemula, bahwa apapun hasil Pilkada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) akan berdampak juga bagi kehidupan mereka, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga lebih baik ikut berpartisipasi pada pesta politik yang digelar. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan berbangsa dan bernegara. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil wakilnya. Pemilihan secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, professional, dan akuntabilitas. Menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum dijelaskan pengertian pemilu atau pemilihan

umum, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas,rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai pasal 22 E ayat (2) UUD 1945, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan wakil presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemilu yang dilaksanakan di Indonesia dilakukan dengan rentang waktu 5 tahun sekali dan diselenggarakan oleh suatu komisi pemungutan suara yang independen, yang dikenal dengan nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (6) Undang Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum yang menjelaskan bahwa “Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.” Pada bulan Desember 2015 Pemerintah Kabupaten Pangandaran akan mengadakan pesta demokrasi yang akan dilaksanakan setiap lima tahun sekali yaitu pemilihan Kepala Daerah dan wakil kepala daerah, dan sesuai dengan UU No (12) Thn 2008;menuliskan: kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang di laksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, bebas, rahasia,jujur, dan adil. Pemilih pemula merupakan subyek dan obyek dalam kegiatan politik, dalam kegiatan politik termasuk di dalamnya adalah kegiatan pemilihan umum. Pemilih pemula sebagai obyek dalam kegiatan politik, yaitu mereka yang masih memerlukan pembinaan dalam orientasi kearah pertumbuhan potensi dan kemampuannya kedepan dapat berperan dalam bidang politik. Mereka sebagai penerus bangsa perlu memiliki wawasan dan pengetahuan dalam bidang politik termasuk kegiatan politik agar mereka jangan sampai tidak ikut berpartisipasi politik (golput) pada pelaksanaan pemilihan umum. Golput merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab atas pembangunan dan kelangsungan bangsa dan negara. Dengan demikian meskipun hanya pemula, tetapi partisipasi mereka ikut menentukan arah kebijakan Indonesia ke depan. Dalam konteks tersebut, pemilih pemula perlu mengerti apa makna demokrasi dalam sebuah negara dan bagaimana mencapainya. Mereka sadar bahwa yang mereka lakukan dalam pemilu legislatif merupakan yang berguna bagi negara. Dengan begitu mereka memposisikan sebagai warganegara yang mempunyai kewajiban untuk menggunakan haknya sebagai warga negara. Dalam upaya itu, mereka memerlukan pendidikan politik untuk membimbing mereka ke arah yang lebih baik karena pada dasarnya pemilih pemula sangat minim sekali pengalaman mereka dalam dunia politik. SMK Negeri 1 Padaherang merupakan salah satu sekolah yang sebagian siswa siswinya memiliki kewajiban untuk memberikan suara pada kegiatan pemilu yang akan diselenggarakan serentak dengan daerah-daerah lain sesuai dengan undangundang demi mensukseskan demokrasi negeri ini. Siswa siswi di SMK Negeri 1 Padaherang sebagai pemilih pemula sangat minim sekali mendapat pendidikan politik dan juga pengetahuan mereka tentang politik masih sangat kurang. Dari minimnya pendidikan politik yang diperoleh oleh siswa siswi di SMK Negeri 1

Padaherang, peneliti mensinyalir bahwa pemilih pemula yang rendah pendidikan politik ini akan ikut mendominasi dalam peningkatan angka partisipasi politik di tingkat daerah. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di SMK Negeri 1 Padaherang Kabupaten Pangandaran di dapatkan data dari 486 siswa kelas 3, sebanyak 362 siswa tercatat sebagai pemilih pemula. Sedangkan 124 siswa lainnya tidak mengikuti pemilukada Kabupaten Pangandaran dikarenakan memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan domisili luar Kabupaten Pangandaran. Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Padaherang menuturkan bahwa seluruh siswa kelas 3 yang sudah berusia 17 tahun ke atas dan memiliki hak untuk memilih, tingkat partisipasi politiknya terlihat cukup baik. Hal ini dikarenakan pihak sekolah selalu memberikan sosialisasi mengenai pemilu serta menanmkan bahwa hak pilih itu penting karena memiliki pengaruh terhadap kehidupan yang akan datang. Dari 10 siswa perwakilan yang di wawancara, 5 siswa mengatakan memiliki minat menggunakan hak pilih dalam pemilu karena dorongan keluarga, 3 siswa mengatakan berpartisipasi dalam pemilu karena sudah mendapat sosialisasi dari sekolah untuk menggunakan hak pilih dalam setiap pemilu yang ada, sedangkan 2 siswa lainnya mengatakan coba-coba karena ingin mengetahui proses pemilu. Tetapi sebagian siswa mengatakan partisipasinya terhadap pemilukada jarang di dukung oleh pengetahuan mengenai visi dan misi serta partai politik yang berada di belakang para kandidat. Meskipun pihak KPU sudah berupaya melakkukan sosialisasi mengenai pemilukada untuk meningkatkan partisipasi serta mencerdaskan pemilih terutama pemilih pemula dalam memilih alon kepala daerah namun hal ini kadang dipandang negatif oleh sebagian orang. Sesungguhnya akan lebih baik jika minat partisipasi yang tinggi terhadap pemilu didukung oleh pemahaman terhadap visi misi parpol ataupun calon yang akan dipilih agar terpilih kandidat yang benar-benar mampu mewakili aspirasi pemilih. Secara politis pemilih pemula memang lebih sedikit dibandingkan dengan pemilih yang lain, tetapi ini merupakan sebuah penggambaran bagaimana partisipasi mereka kedepannya, walaupun secara politis suara dari pemilih pemula tidak dapat mempengaruhi hasil perolehan akhir suara, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa partai politik juga memerlukan suara mereka untuk menambah perolehan suara yang telah ada, sebab tujuan dari partai politik dalam sebuah pemilihan adalah bagaimana untuk dapat memperoleh suara sebanyak-banyaknya pada Pemilihan tersebut. Tingginya minat partisipasi politik yang ada di SMK Negeri 1 Padaherang sudah tentu didukung oleh beberapa faktor pendukung yang mampu mempengaruhi minat siswa dalam mengikuti pemilu. Oleh karena itu peneliti ingin memaparkan alasan yang mempengaruhi tingginya minat partisipasi politik SMK Negeri 1 Padaherang. Beradasarkan latar belakang masalah yang ada, maka peneliti ingin menulis skripsi dengan judul “Partisipasi politik pemilih pemula dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Padaherang Kabupaten Pangandaran.”

RUMUSAN MASALAH Berdasarkan hal ini maka rumusan masalah pada penelitian adalah : 1. Bagaimana bentuk partisipasi politik pemilih pemula dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Pangandaran tahun 2015 di SMK Negeri 1 Padaherang? 2. Sejauh mana partisipasi politik pemilih pemula dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Pangandaran tahun 2015 di SMK Negeri 1 Padaherang? 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Pangandaran tahun 2015 di SMK Negeri 1 Padaherang? TINJAUAN PUSTAKA Definisi Partisipasi Politik Menurut Budiardjo dalam Dasar-Dasar Ilmu Politik (2008), partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang dalam partai politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui mana seseorang turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta secara langsung atau tak langsung dalam dalam pembentukan kebijaksanaan umum. Indikatornya adalah berupa kegiatan individu atau kelompok dan bertujuan ikut aktif dalam kehidupan politik, memilih pimpinan publik atau mempengaruhi kebijakan publik. Jika mode partisipasi politik bersumber pada faktor “kebiasaan” partisipasi politik di suatu zaman, maka bentuk partisipasi politik mengacu pada wujud nyata kegiatan politik tersebut Samuel P.Huntington dan Joan Nelson (1994) membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi : 1. Kegiatan pemilihan – yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu. 2. Lobby – yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan para pemilih pemula tentang suatu isu; 3. Kegiatan organisasi – yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. 4. Contacting – yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan para pemilih pemula, dan 5. Tindakan kekerasan (violence) – yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk disini adalah hura-hura, teror, kudeta, pembutuhan politik (assassination), revolusi dan pemberontakan. Menurut Davis (Sastroatmodjo,1995) partisipasi politik bertujuan untuk mempengaruhi penguasa baik dalam arti memperkuat maupun dalam arti menekannya sehingga para pemilih pemula memeperhatikan atau memenuhi kepentingan pelaku partisipasi.Tujuan tersebut sangat beralasan karena sasaran partisipasi politik adalah lembaga-lembaga politik atau pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan politik.

Pemilih Pemula Berdasarkan Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD mengatakan bahwa Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Kemudian penjelasan tersebut dipertegas lagi di Pasal 19 Ayat 1 yang mengatakan bahwa Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Dari Penjelasan tersebut dapat berarti bahwa, pemilih pemula ialah mereka yang baru pertama kalinya akan memberikan hak suara karena secara konsitusional mereka telah berhak untuk memilih. Kelompok pemilih pemula ini biasanya mereka yang berstatus pelajar, mahasiswa, serta pekerja muda. Pemilih pemula dalam ritual demokrasi (pemilu legislatif, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah) selama ini sebagai objek dalam kegiatan politik, yaitu mereka masih memerlukan pembinaan potensi dan kemampuannya ketingkat yang optimal agar dapat berperan dalam bidang politik. Karakteristik yang dimiliki oleh pemilih pemula dilihat dari karakter yang berbeda dengan pemilih yang sudah terlibat pemilu periode sebelumnya, yaitu : (1) Belum pernah memilih atau melakukan penentuan suara di dalam Tempat Pemungutan Suara, (2) belum memiliki pengalaman memilih, (3) memiliki antusias yang tinggi, (4) kurang rasional, (5) pemilih pemula yang masih penuh gejolak dan semangat, yang apabila tidak dikendalikan akan memiliki efek terhadap konflik-konflik sosial di dalam pemilu, (6) menjadi sasaran peserta pemilu karena jumlahnya yang cukup besar, (7) memiliki rasa ingin tahu, mencoba, dan berpartisipasi dalam pemilu, meskipun kadang dengan berbagai latar belakang yang berbeda. OBJEK DAN METODE PENELITIAN Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif, dengan mencocokan antara realita empirik dan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di SMK Negeri 1 Padaherang. Waktu penelitian dimulai dari bulan November 2015 sampai dengan Agustus 2016. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah partisipasi pemilih pemula di SMK Negeri 1 Padaherang Kabupaten Pangandaran pada Pilkada Kabupaten Pangandaran tahun 2015. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sampling purposive, Informan yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. Dalam penelitian kualitatif, sampel data yang dipilih, dan mengutamakan pandangan informan, yakni bagaimana mereka memandang dan mentafsirkan dunia dari pendiriannya teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan cara analisis deskriftif-kualitatif. HASIL PENELITIAN Berdasarkan hasil penelitian Partisipasi politik pemilih pemula di SMKN 1 Padaherang dalam Pilkada tahun 2015 Kabupaten Pangandaran dapat dikategorikan dalam kelompok spektator. Karena kesadaran politik para pemilih pemula meningkat walaupun hanya sekedar ikut dalam kegiatan pemilihan.

KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV dapat disimpulkan bahwa: 1. Partisipasi politik di SMKN 1 Padaherang dalam Pilkada tahun 2015 Kabupaten Pangandaran yaitu pemberian suara, kampanye, dan berbicara masalah politik. 2. Faktor penghambat partisipasi politik pemilih pemula di SMKN 1 Padaherang dalm Pilkada tahun 2015 Kabupaten Pangandaran adalah kesibukan kegiatan sehari-hari, perasaan tidak mampu, dan larangan dari pihak keluarga. SARAN 1. Pemilih pemula hendaknya membuka dirinya untuk dapat menunjukan kemampuannya dalam dunia politik, serta menjauhkan diri dari perasaan tidak mampu atau kurang percaya diri. 2. Dukungan dari keluarga dan lingkungan tempat tinggal serta para tokoh masyarakat melalui pendidikan politik secara dini para pemilih pemula dapat meningkatkan kualitas peran pemilih penula dalam dunia politik. 3. Pemerintah seharusnya menyediakan fasilitas-faslitias menarik yang dapat mendukung kegiatan pemilihan pemula dalam dunia politik, serta pemberian pendidikan politik yang ditunjukan khusus untuk pemilih pemula sehingga dapat merangsang keinginan pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam dunia politik.

DAFTAR PUSTAKA Budiardjo, Miriam 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Huntington,Samuel P dan Nelson,Joan.1994.Partisipasi Politik di Negara Berkembang, Jakarta: Retnika Cipta Huberman, Michael dan Miles, B Mathew. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta Universitas Indonesia Pers Milbrath, Lester dan Goel M.L. 1997 Political Participation, Chicago : Ramd MacNally College Publishing Co Moleong, Lexy J.2000.Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. Perilaku Politik. Semarang : IKIP Semarang Pers Sugiyono.2013.Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung:Alfabeta Sukemi, BM.2004. Sikap dan Perilaku Politik Anggota Badan Legislatif Daerah Ditinjau Dari SosialisasiPolitik.Yogyakarta:Program Pasca Sarjana UGM Surbakti.2010. Memahami Ilmu Politik, Jakarta:Gramedia Widiasarana Indonesia Syarbaini, Syahrial,Dkk. 2002. Sosiologi dan Politik. Jakarta: Ghalia Indonesia