Dadang Kurnia, Perspektif Guru Sekolah Dasar Terhadap Pelaksanaan Pilkada
PERSPEKTIF GURU SEKOLAH DASAR TERHADAP PELAKSANAAN PILKADA DI KABUPATEN PANGANDARAN Dadang Kurnia Prodi PGSD UPI Kampus Sumedang Jl. Mayor Abdurachman No. 211 Sumedang Email:
[email protected] Abstract Pangandaran Regency is one of the regencies in Indonesia which youngest age as a result of the expansion area. Therefore, the local elections have been conducted in Pangandaran. Through this article, in which the data collection is done through observation and interviews. The researchers sought to examine the implementation of the local elections are based on the perspective of primary school teachers and other citizens. The study states that the organization of the elections took place safely, and there are about 239 475 votes or people who cast. Because this election is the first election and also in an atmosphere where community ownership seems to have its own area, the enthusiasm of citizens was so great. Keywords: election, Pangandaran, Elementary School Teacher perspective.
Abstrak Kabupaten Pangandaran adalah salah satu Kabupaten di Indonesia yang usianya paling muda sebagai hasil pemekaran daerah. Maka dari itu, pemilihan kepala daerah pun telah dilakukan di Pangandaran. Melalui tulisan ini, yang mana pengumpulan datanya dilakukan melalui observasi dan wawancara, peneliti berupaya untuk mengkaji pelaksanaan pemilihan kepala daerah tersebut berdasarkan perspektif dari guru sekolah dasar dan juga warga lainnya. Hasil penelitian menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu berlangsung dengan aman, dan ada sekitar 239.475 suara atau masyarakat yang mencoblos. Karena pemilu ini merupakan pemilu pertama dan juga dalam suasana kepemilikan di mana masyarakat seolah memiliki daerah sendiri, maka antusiasme warga masyarakat pun begitu besar. Kata kunci: Pilkada, Pangandaran, Perspektif Guru SD.
PENDAHULUAN ~ Indonesia merupakan
memberi
kesempatan
salah satu negara yang menjunjung tinggi
untuk megaspirasikan suaranya dalam
nilai demokrasi. Hal itu terbukti dengan
sistem pemerintahan dengan menunjuk
dicantumkannya nilai demokrasi dalam
wakil-wakilnya
ideologi bangsa Indonesia yaitu dalam
mampu
Pancasila Sila keempat yang berbunyi
pemerintahan.
yang
kepada
dipercaya
menjalankan
rakyat
kelak sistem
“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan
Dalam pelaksanaan pemilu calon-calon
Perwakilan”.
yang ikut berpartisipasi biasanya dinaungi oleh
partai,
namun
tidak
menutup
Implikasi dari sila tersebut adalah adanya
kemungkinan ada pula yang berasal dari
kedaulatan di tangan rakyat sehingga
independen. Calon-calon tersebut memiliki
untuk mendudukan orang-orang dalam
visi-misi bergantung pada daerah mana
sistem pemerintahan diadakan pemilihan
yang akan mereka wakili atau pimpin,
umum (pemilu). Dengan adanya pemilu,
sehingga sebelum pelaksanaan pemilu
rakyat
dalam
biasanya dilakukan kampanye sebagai
Pemilu
bentuk sosialisasi dan informasi kepada
berpartisipasi
penegakan
sistem
aktif
demokrasi.
[78]
Mimbar Sekolah Dasar, Volume 3 Nomor 1 April 2016
masyarakat agar masyarakat mengetahui
Undang Dasar 1945. Pemilu adalah suatu
dan mengenal lebih jelas mengenai profil
proses di mana para pemilih memilih
calon-calon
orang-orang untuk
yang
akan
diikutsertakan
mengisi jabatan-
dalam pemilu.
jabatan politik tertentu.
Agar pemilu berjalan dengan lancar, maka
Tujuan Pemilu
terdapat sebuah lembaga khusus yang
Menurut
mengurus dan mengatur teknis pemilu.
Pemilu diselenggarakan dengan tujuan
Lembaga tersebut dinamakan KPU (Komisi
untuk memilih wakil rakyat dan wakil
Pemilihan Umum). KPU ini yang akan
daerah,
menerima dan menyeleksi bakal-bakal
pemerintahan yang demokratis, kuat, dan
calon
memperoleh
pemimpin
sebelum
ditetapkan
Undang-undang
serta
Pemilu
untuk
dukungan
membentuk rakyat
rangka
surat-surat suara dan mendistribusikannya
sebagaimana
ke setiap Tempat Pemungutan Suara).
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
Hingga
1945.
KPU
merekap
hasil
tujuan
dalam
sebagai calon. KPU pula yang mencetak
akhirnya
mewujudkan
2003,
nasional
diamanatkan
Undang-
pemungutan suara dan mengumumkan
Tujuan penyelenggaraan pemilihan Umum
pasangan terpilih.
ada 4, yaitu: a. Untuk
Pada
tanggal
Indonesia
9
Desember
dilakukan
pilkada
2015,
di
memungkinkan
terjadinya
peralihan kepemimpinan pemerintahan
serentak.
secara tertib dan damai.
Daerah-daerah yang melakukan pilkada
b. Untuk
memungkinkan
terjadinya
serentak di Indonesia adalah sekitar 170
pergantian pejabat yang akan mewakili
kabupaten dan 26 kota. Salah satu daerah
kepentingan
tersebut adalah Pangandaran, sebagai
perwakilan.
kabupaten baru hasil pemekaran dari
Kabupaten
lembaga
rakyat.
akan dipaparkan mengenai pelaksanaan di
di
c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan
Ciamis. Karena itu di dalam penelitian ini pilkada
rakyat
d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak
Pangandaran
asasi warga negara.
sebagai bagian dari hasil wawancara dan observasi
yang
telah dilakukan
pada
Dalam pemilu, yang dipilih tidak saja wakil
tanggal 12-13 Desember 2015.
rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen, tetapi
Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun
juga para pemimpin pemerintahan yang
2003 Pemilu adalah sarana pelaksanaan
duduk
kedaulatan
Negara
kekuasaan legislatif, para wakil rakyat itu
yang
ada yang duduk di Dewan Perwakilan
kesatuan
rakyat Republik
berdasarkan
dalam Indonesia
Pancasila
dan
Undang-
Rakyat, [79]
di
kursi
ada
eksekutif.
yang
duduk
Di
di
cabang
Dewan
Dadang Kurnia, Perspektif Guru Sekolah Dasar Terhadap Pelaksanaan Pilkada
Perwakilan Daerah, dan ada pula yang
undangan”. Definisi tersebut menjabarkan
akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat
otonomi daerah sebagai keleluasaan yang
Daerah, baik di tingkat provinsi ataupun di
dimiliki daerah dalam menjalankan dan
tingkat kabupaten dan kota. Sementara
mengurus kepentingan masyarakat yang
itu, di cabang kekuasaan pemerintahan
juga tetap mengacu pada peraturan
eksekutif, para pemimpin yang dipilih
perundang-undaangan.
secara
langsung
oleh
rakyat
adalah
Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan
Berdasarkan latar belakang di atas, maka
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:
serta Walikota dan Wakil Walikota. Dengan
1)
adanya pemilu yang teratur dan berkala,
Pangandaran?; 2) Apa yang melandasi
pergantian para pejabat dimaksudkan
dijadikannya
juga agar dapat terselenggara secara
daerah
teratur dan berkala.
pelaksanaan pilkada di Pangandaran dari
Bagaimana
topografi
Kabupaten
Pangandaran
pemekaran?;
3)
sebagai Bagaimana
mulai pencalonan, kampanye, hingga Otonomi Daerah
pencoblosan?;
dan
4)
Bagaimana
Menurut Undang-undang No. 32 Tahun
harapan-harapan
2004 tentang pemerintahan daerah, yang
Pangandaran terhadap pasangan terpilih?
masyarakat
dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah
METODE
otonom untuk mengatur dan mengurus
Penelitian
sendiri
menggunakan
urusan
pemerintahan
dan
dilakukan
dengan
metode
kepentingan masyarakat setempat sesuai
Pengumpulan
dengan peraturan perundang-undangan.
observasi dan wawancara terhadap guru-
Dengan demikian otonomi daerah adalah
guru sekolah dasar dan warga lainnya di
suatu bentuk kemandirian suatu daerah
Kabupaten
dalam
observasi
mengurus
pemerintahannya
dan
menjalankan
serta
masyarakat
data
deksriptif.
dilakukan
Pangandaran. dan
melalui
Data
wawancara
hasil
kemudian
dianalisis dan diinterpretasi untuk kemudian
daerah tersebut berdasarkan peraturan
dirumuskan ke dalam sebuah kesimpulan.
perundang-undangan. HASIL DAN PEMBAHASAN Adapun menurut Maftuh, Bunyamin., dkk.
Topografi Kabupaten Pangandaran
(2009, hlm. 133) Otonomi daerah adalah
Sesuai dengan Undang-Undang No. 21
“kewenangan
Tahun
mengatur
dan
daerah
otonom
2012
Pangandaran
sebelumnya
masyarakat setempat menurut prakarsa
kecamatan,
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
menjadi
sesuai
kecamatan yang di antaranya yaitu Parigi,
peraturan
perundang[80]
hanya
yang
kepentingan
dengan
mengurus
untuk
kemudian
kabupaten.
merupakan berkembang
Dengan
sepuluh
Mimbar Sekolah Dasar, Volume 3 Nomor 1 April 2016
Cijulang,
Cimerak,
Langkaplancar,
Cigugur,
2. Dekonsentrasi
Mangunjaya,
adalah
wewenang
pelimpahan
pemerintahan
oleh
Pangandaran Sidomulih, Padaherang, dan
pemerintah kepada gubernur sebagai
Kalipucang.
wakil pemerintah dan/atau kepada
Kabupaten
pangandaran
instansi vertikal di wilayah tertentu.
memiliki
(Pasal 1 Angka 8) dan;
keadaan alam yang beragam dengan
3. Tugas pembantuan adalah penugasan
pantai, rawa, sungai. Memiliki keadaan
dari
topografi landai antara 0-20 meter dpm.
kepada
suku berkisaran antara 250 C – 350 C
desa
dengan kelembaban 80-90%. Khusus untuk
WJP-MDM (2011) yang mengembangkan
Pemekaran
wilayah Pangandaran menajdi Growth
Sidamulih
dan
Cijulang,
dasar
Kalipucang,
Menurut
Kabupaten
yang
Pangandaran
jalan dan pembangunan yang rendah membuktikan
benar menyangkut dengan istilah otonomi
dan
menyebabkan
kemiskinan tersebut. Setidaknya dengan
daerah, diantaranya yaitu:
pemekaran
penyerahan
pemerintahan
sumber,
pantai dan pegunungan. Selain itu akses
otonomi
daerah, maka ada tiga hal yang benar-
wewenang
berbagai
melanda masyarakat di kawasan pesisir
Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004
adalah
Kabupaten
adalah kemiskinan yang sebagian besar
Sesuai dengan Undang-Undang tentang
1. Desentralisasi
Pangandaran
memisahkan diri dari Kabupaten Ciamis
Daerah Pemekaran
dengan
pemekaran
mendasari
Sebab Dijadikannya Pangandaran sebagai
berhubungan
Kabupaten
Pangandaran?
luas
wilayah 46.700 Ha.
yang
pemerintah
Namun, sebenarnya apa yang menjadi
Kecamatan memiliki
dari
akan berkaitan dengan tiga istilah di atas.
Center yang terdiri atas lima kecamatan Parigi,
serta
dan/atau
Angka 9)
rendah. Dalam wilayah pengembangan
Pangandaran,
kabupaten/kota
melaksanakan tugas tertentu. (Pasal 1
terdiri atas hutan pantai dan hutan daratan
adalah
daerah
kabupaten/kota kepada desa untuk
wilayah taman wisata alam Pangandaran
diantaranya
kepada
dan/atau desa dari pemerintah provinsi
Curah hujan rata-rata 3196 mm/tahun dan
yang
pemerintah
Pangandaran
oleh
tersebut khususnya
Kabupaten akan
dapat
mengembangkan diri secara mandiri untuk
pemerintah kepada daerah otonom
menjadi kabupaten yang maju.
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 7);
[81]
Dadang Kurnia, Perspektif Guru Sekolah Dasar Terhadap Pelaksanaan Pilkada
Pelaksanaan
Pangandaran
Pasangan No 1 dan 3 merupakan putra
mulai dari Pencalonan, Kampanye, hingga
daerah asli Pangandaran. Pasanga nomor
Pencoblosan
1 berasal dari Kecamatan Padaherang
Peneliti
Pilkada
di
melakukan
wawancara
observasi
terhadap
dan
sementara pasangan nomor 3 berasal dari
masyarakat
kecamatan
Parigi.
Adapun
pasangan
Pangandaran untuk memperoleh data
nomor urut 2 bukan berasal dari kabupaten
mengenai
Pangandaran. Sehingga hal ini berimplikasi
pelaksanaan
Pangandaran. wawancara
Pilkada
Narasumber adalah
dalam
pada
dikenal
atau
tidaknya
ketiga
Endang
pasangan tersebut, di mana pasangan
Sudrajat, S.Pd, Sarjono Rohli, S.Pd, Siti Seni,
yang cukup dikenal oleh masyarakat
S.Pd, Ujang Rustandi S.Pd. yaitu Guru SDN
adalah pasangan nomor urut 1 dan 3
Pangandaran
karena
5.
Bapak
di
Wawancara
juga
dilakukan ke beberapa masyarakat sekitar. Berikut
adalah
hasil
observasi
memang
daerah
dan 2. Kampanye Untuk
1. Pencalonan
pelaksanaan
Pangandaran, di
kampanye
kampanye
di
berjalan
Pangandaran
dengan baik walaupun di awal pernah
berjalan dengan cukup kondusif. Mulai dari
ada sedikit kasus antara pasangan nomor
pencalonan,
hingga
urut 1 dan 3 di mana H. Ino diduga
sesuai
memfitnah Jeje Wiradinata sampai beliau
dengan harapan, lancar sebagaimana
didakwa selama 3 bulan. Namun H. Ino
mestinya.
telah mengaku bersalah dan berjanji akan
pencoblosan
Pilkada
putra
Pangandaran.
wawancara tersebut.
Pelaksana
asli
kampanye, semua
berjalan
bertindak lebih hati-hati ke depan (pikiranDalam pelaksanaan Pilkada mulai dari
rakyat.com). Terkait dengan kampanye ini
pencalonan, di Pangandaran terdapat
KPU
tiga pasang calon. Calon pertama adalah
pasangan melakukan kampanye dengan
pasangan H. Ino Darsono dan Dr. Erwin
menmpelkan pamflet-pamflet, baligo, dan
yang diusung oleh Partai PAN. Kedua
debat terbuka di Kabupaten. Mengenai
adalah pasangan Azizah Talita Dewi dan
masa kampanye, yang paling banyak
Cucu Sulaksana yang diusung oleh PKB,
masanya adalah pasangan nomor urut 1.
Nasdem, dan Gerindra. Ketiga adalah
Kedua terbanyak adalah pasangan nomor
pasangan H. Jeje Wiradinata dan H.
urut
Adang Hadari yang diusung oleh PDI
masanya adalah pasangan nomor urut 2.
memfasilitasi
3.
Adapun
dengan
yang
baik.
paling
Para
sedikit
Perjuangan, Partai Golkar, PKS, dan Partai Demokrat.
Mengenai visi misi, narasumber hanya mengingat visi misi pasangan nomor urut 3 yaitu [82]
memajukan
Pangandaran
dan
Mimbar Sekolah Dasar, Volume 3 Nomor 1 April 2016
memberikan tunjangan daerah untuk PNS,
Harapan-harapan Masyarakat
memberikan
Pangandaran terhadap Pasangan Terpilih
guru
tunjangan
daerah,
memperbaiki jalan, serta menyediakan
Masih dengan narasumber yang sama
pelayanan
yaitu Bapak Endang Sudrajat, S.Pd, Bapak
kesehatan
gratis
bagi
masyarakat kurang mampu.
Sarjono Rohli, S.Pd, Ibu Siti Seni, S.Pd, dan Bapak Ujang Rustandi S.Pd., guru SDN
3. Pencoblosan
Pangandaran 5. Mereka menyampaikan
Pelaksanaan pencoblosan di Kabupaten
harapannya terhadap pasangan terpilih.
Pangandaran masyarakat diinformasikan untuk
mencoblos
pengumuan
di
pedagang
lewat
mesjid,
radio
dan
namun
para
mengaku
Harapan dari keempat narasumber adalah sama,
yaitu
mereka
menginginkan
mengetahui
Kabupaten
beberapa hal yang berkaitan dengan
kabuapetn
pencoblosan dari para pembeli atau
peningkatan dari segi sarana prasarana
sesame penjual. Polisi ataupun hansip
dan infrastruktur karena hingga sekarang
menjaga di setiap TPS. Meskipun belum
pembangunan di Pangandaran belum
ada
terasa. Kemudian melihat Pangandaran
polres
karena
Pangandaran
merupakan daerah pemekaran.
sebagai
Pangandaran yang
Pelaksanaan
pencoblosan
di
maju,
kawasan
harapannya
untuk
menjadi terdapat
wisata,
maka
pasangan
terpilih
adalah adanya penataan pantai dan
Pangandaran pada tanggal 09 Desember
perbaikan
2015
lancar.
Pangandaran sering terjadi banjir ketika
Antusiasme masyarakat dalam melakukan
hujan deras. Selanjutnya adalah harapan
pencoblosan
antusias.
terkait dengan sekolah khususnya SDN
Karena memang saat itu adalah untuk
Pangandaran 5, diharapkan pasangan
pertama kalinya masyarakat ikut serta
terpilih dapat lebih mencukupi kebutuhan
dalam
Bupati
setiap sekolah karena hingga saat ini
Pangandaran yang sebelumnya bukanlah
sarana prasarana di SDN Pangandaran 5
hasil
belum
pun
berjalan terlihat
pemilihan dari
penunjukan
pemilu langsung
dengan begitu
umum. melainkan dari
hasil
pemerintah
drainase
dapat
karena
dikatakan
di
memadai.
Harapan khusus terkait dengan profesi
pusat.
narasumber dapat
adalah
memberikan
pasangan tunjangan
terpilih daerah
Untuk Pilkada 2015 ini, berdasarkan hasil
bagi para guru dan guru honorer segera
rapat Pleno diumumkan bahwa Pasangan
diangkat menjadi guru PNS.
Jeje-Adang nomor urut 3 memenangkan pilkada dengan perolehan suara sebanyak
Nara sumber lain Ibu Tati Sukwati yang
140.481 suara dari total 239.475 suara
berprofesi sebagai pedagang aksesoris
(Fajarnews.com).
kelilin berharap agar calon terpilih akan [83]
Dadang Kurnia, Perspektif Guru Sekolah Dasar Terhadap Pelaksanaan Pilkada
lebih memikirkan kehidupan rakyat kecil
Dalam penyelenggaraan pesta demokrasi
dan dapat memperbaiki jalan-jalan, baik
tersebut Kabupaten pangandaran memiliki
jalan yang berstatus provinsi, kabupaten
tiga pasang calon bupati. Calon pertama
ataupun
adalah pasangan H. Ino Darsono dan Dr.
desa
untuk
mendukung
kelancaran dalam berusaha.
Erwin yang diusung oleh Partai PAN. Kedua adalah pasangan Azizah Talita Dewi dan
SIMPULAN
Cucu Sulaksana yang diusung oleh PKB,
Selepas Orde Baru bergulir, pemerintahan
Nasdem, dan Gerindra. Ketiga adalah
yang
pada
pasangan H. Jeje Wiradinata dan H.
daerah untuk mengurus urusannya sendiri
Adang Hadari yang diusung oleh PDI
sudah di mulai. Kemudian pada tahun 2004
Perjuangan, Partai Golkar, PKS, dan Partai
pemerintah mengeluarkan Undang-Undag
Demokrat.
memberikan
keleluasaan
No. 32 Tahun 2004 yang berisi tentang Pemerintah Daerah yang didalamnya juga
Penyelenggaraan pemilu pun berlangsung
memuat
dengan aman dan ada sekitar 239.475
materi
tentang
peraturan
otonomi daerah.
suara atau masyarakat yang mencoblos. Karena
pemilu dan
ini
merupakan
juga
dalam
pemilu
Di tahun 2015, tepatnya pada tanggal 9
pertama
suasana
Desember 2015 salah satu kabupaten di
kepemilikan di mana masyarakat seolah
daerah parahyangan yaitu Kabupaten
memiliki daerah sendiri, maka antusiasme
Pangandaran yang baru saja dimekarkan
warga masyarakat pun begitu besar.
menyelenggarakan pesta demokrasinya, memilih bupati dan wakil bupati pertama
Akhirnya pemilu pun dimenangkan oleh
Kabupaten Pangandaran. Alasan utama
pasangan nomor urut tiga yaitu pasangan
yang
pemekaran
H. Jeje Wiradinata dan H. Adang Hadari
adalah tingkat ekonomi Kabupaten Ciamis
yang diusung oleh PDI Perjuangan, Partai
yang
Golkar,
melatarbelakangi masih
masyarakat
rendah.
kawasan
dan
Partai
Demokrat.
Pasangan nomor urut tiga ini merupakan
kurang
putra asli daerah yang setidaknya memiliki
memadainya fasilitas umum merupakan
wacana untuk memberikan tunjangan
alasan utama pemekaran. Dikenal sebagai
daerah pada PNS, memperbaiki akses
daerah wisata, kiranya pemekaran ini
jalan,
merupakan keputusan yang tepat sebagai
kesehatan gratis bagi masyarakat kurang
upaya
mampu.
dan
di
PKS,
pesisir
pantai
miskin
Banyaknya
pegunugan
menentaskan
serta
kemiskinan,
pembenahan tata kota, permasalahan pendidikan dan lain sebagainya.
[84]
menyelenggarakan
pelayanan
Mimbar Sekolah Dasar, Volume 3 Nomor 1 April 2016
REFERENSI
Undang-undang
Maftuh, Bunyamin., dkk. (2009). Budaya
No.
32
Tahun
2004
tentang Pemerintahan Daerah.
Masyarakat Demokrasi. Bandung: UPI
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003
Press.
tentang Pemilu.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
[85]
