& Demokrasi. Pemilu TRANSPARANSI, PARTISIPASI, DAN DEMOKRASI EVALUASI PILKADA SERENTAK Jurnal

Pemilu& Demokrasi Jurnal

Jurnal#5#8 Jurnal Februari April 2013 2016

EVALUASI PILKADA SERENTAK 2015

TRANSPARANSI, PARTISIPASI, DAN DEMOKRASI

Jurnal Pemilu dan Demokrasi adalah jurnal tiga bulanan yang diterbitkan oleh Yayasan Perludem. Perludem menerima kontribusi tulisan dan pemikiran dari khalayak luas untuk dapat diterbitkan dalam Jurnal Pemilu dan Demokrasi. Lebih lengkap hubungi Redaksi. i


merupakan suatu upaya untuk menyelamatkan kebijakan publik yang akan dibuat oleh politisi dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah. Pandangan Hamdan tersebut berkaitan dengan apa yang disampaikan Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi Anggaran pada Tahun Pemilu.” Yuna menjelaskan bahwa Political budget cycles sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi politcal budget cycles seperti perubahan pola pada struktur anggaran baik secara agregat maupun secara spesifik pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim. EVALUASI PILKADA SERENTAK 2015 tidak#8 saja dapat JurnalMasyarakat Pemilu dan Demokrasi

ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan DEWAN PENGARAH Didik Supriyanto, S.IP., M.Si. perempuan. halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu Prof. Topo Santoso, Seperti SH., M.H., Ph.D syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun PENANGGUNG JAWAB Titi Anggraini, SH., M.H. 2012 menegaskan setiap partai politik peserta pemilu harus memenuhi PEMIMPIN REDAKSI 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat Khoirunnisa Agustyati praktik selama ini, pihak yang duduk baik di parlemen maupun pemerintah REDAKTUR PELAKSANA Lia Wulandari diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, hal ini mayoritas Heroik M Pratama akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan dalam Maharddhika hukum TATA LETAKdan DANpemerintahan. DESAIN SAMPUL Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita Eko Punto Pambudi Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: DITERBITKAN OLEH: Pengalaman Yayasan Perludem Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI (Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi) 2009.” Jalan Tebet Tmur IVA No. 1, Tebet, Jakarta Selatan Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik Telp: 021-8300004 Fax: 021-83795697 www.perludem.org, [email protected]

Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses pemilu. Dana kampanye diperlukan oleh partai politik dan kandidatnya untuk dapat berkompetisi di dalam pemilu. Setiap partai politik, kandidat/calon

ISBN 9772089393007

KATA PENGANTAR UNTUK pertama kalinnya Indonesia melangsungkan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak di 254 daerah dalam waktu yang bersamaan 9 Desember 2015. Secara umum, pilkada serentak hadir sebagai sarana menguatkan konsolidasi demokrasi lokal di Indonesia. Jauh dari pada itu paling tidak terdapat tiga hal yang hendak dijawab dari hadirnya pilkada serentak: Pertama, untuk menciptakan penyelenggaraan pemilu yang efisien dan efektif. Kedua, untuk memperkuat drajat keterwakilan antara masyarakat dengan kepala daerahnya.Ketiga, menciptakan pemerintahan daerah yang efektif serta efisien dalam rangka menegaskan sistem pemerintahan presidensialisme. Namun demikian, pilkada serentak yang hadir dibawah payung hukum UU 8 Tahun 2015 belum mampu sepenuhnya menecapai ketiga tujuan tersebut. Efisiensi anggaran misalnya, disain penyelenggaran pilkada serentak yang belum sepenuhnya dilakukan dalam waktu yang bersamaan di seleruh kabupaten/kota dalam satu provinsi. Berdampak pada membengkaknya biaya penyelenggaran pilkada karena, terdapat beban biaya honor penyelenggara yang harus dibayarkan pada waktu yang berbeda untuk kedua kalinya. Hal ini tentunya tidak akan terjadi jika pilkada diselenggarakan dilaksanakan pada waktu yang bersamaan di seluruh kabupaten/kota dalam satu provinsi karena negara hanya mengeluarkan satu kali honor penyelenggara untuk dua pemilu yang berbeda.

iii


Inefisiensi anggaran pilkada serentak gelombang pertama juga disinyalir karena dibiayainya empatyang akan merupakanini suatu upaya untuk menyelamatkan kebijakan publik aspek APBD mulai dari debat publik, iklan dibuat kampanye oleh politisioleh dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah. media massa Hamdan elektronik dan cetak, alatdengan pergaapa kampanye, Pandangan tersebut berkaitan yang disampaikan dan distribusi alat peraga kampanye. Aturan ini sejatinya Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi Anggaran memiliki tujuan untuk ruangPolitical persaingan pada Tahun Pemilu.” Yuna menciptakan menjelaskan bahwa budget cycles setara equal playing battle field antara calon kepala daerah. sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi Tetapi, tidak perlu sepenuhnya dibebankan kepada politcal empirismemang di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi budget cycles sepertiuntuk perubahan pola pada struktur anggaran baik secara anggaran negara seluruh kebutuhan kampanye, agregat maupun padaditahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi melainkan debatsecara publikspesifik dan iklan media massa saja yang dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus sepatutnya dibiayai oleh negara. Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat Pada sisi lain, jika ditinjau dari segi tahapan ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan penyelenggaran pemilu. Pilkada serentak 2015 masih political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun menyirtakan beberapa perosalan mendasar yang Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

menagganggu efektifitas penyelenggaran pilkada. Adanya Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi pergeseran anggaran biaya penyelenggaran pilkada yang juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan semula dibebankan pada APBN menjadi APBD, dalam perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu prakteknya mengganggu kepastian pelaksanaan pilkada syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun dibeberapa daerahsetiap karena masih belum memiliki kepastian 2012 menegaskan partai politik peserta pemilu harus memenuhi anggaran. Selain itu dibebankannya anggaran pilkada 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini patut diperjuangkan,ke mengingat APBD membuka ruang conflict of interest calon kepala praktik selama ini, pihak yang duduk baik di parlemen maupun pemerintah daerah yang berasaloleh darilaki-laki. incumbent. mayoritas diduduki Apabila tidak diperjuangkan, hal ini akan berdampak aspirasihak perempuan Tidak hanya negatif cukup terhadap sampai mandeknya disitu, persoalan pilih dalam hukumbersumber dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita yang dari mekanisme pendaftaran pemilih Paramastuti yang berjudul: dan Korupsi: dan sumberdalam datatulisannya pemutakhiran daftar “Perempuan pemilih, masih Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI menjadi persoalan klasik yang berulang dari pemilu ke 2009.”

pemilu. Persoalan klasik serupa terjadi pula dalam tahapan Masih berhubungan dengan tematerjadinya akuntabilitas keuangan politik, Didik kampanye yakni dengan masih money politics Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan menjelang hari pemungutan suara, sebagai sarana kandidat

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses pemilu. Dana kampanye diperlukan oleh partai politik dan kandidatnya untuk dapat iv berkompetisi di dalam pemilu. Setiap partai politik, kandidat/calon

untuk meraih suara terbanyak. Meski demikian, ada persoalan yang berbeda dari pilkada serentak 2015 dengan pilkada sebelum-sebelumnya yakni munculnya fenomena calon tunggal dan adanya persoalan penegakan hukum pemilu yakni sengketa pencalonan dan hasil pemilu yang berlarut-larut. Untuk pertama kalinnya dalam sejarah pilkada, Indonesia melangsungkan pemilu kepala daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon yakni di Kabupaten Tasikmalaya dan Timor Tengah Utara. Pilkada dengan satu pasangan calon tetap dilanjutkan pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan pilkada dengan calon tunggal tetap dilakukan melalui disain surat suara yang menanyakan langsung kepada pemilih “setuju” atau “tidak setuju”. Mekanisme ini tentunya menjadi barang baru dalam iklim kontestasi kepemiluan di Indonesia, sehingga dalam prakteknya terutama tahapan kampanye dan pemungutan suara masih menyiratkan beberapa persoalan mendasar seperti kebingungan pemilih dalam menentukan pilihan. Selain itu, untuk pertama kalinya juga dalam penyelenggaran pilkada terjadi sengketa pencalonan yang berkepanjangan dan berujung pada penundaan pilkada di lima daerah. Adanya dualisme kepengurusan partai politik yang berkonflik menjadi salah satu persoalan yang ikut meramaikan persoalan sengketa pencalonan.Secara garis besar persoalan sengketer yang berkepanjangan disebabkan oleh terlalu banyaknya lembaga negara yang ikut berperan dalam persoalan sengketa pencalonan.

v


Munculnya berbagai persoalan tersebut tentunya akan berpengaruh pada tujuan dan kualitas kebijakan penyelenggaran merupakan suatu upaya untuk menyelamatkan publik yang akan pilkada serentak 2015. Berangkat dari hal tersebut, Jurnal dibuat oleh politisi dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah. Pemilu & Demokrasi 7 yang ada dihadapan Pandangan Hamdanedisi tersebut berkaitan dengan apapembaca yang disampaikan ini berusaha untuk memetakan berbagai persoalan yangAnggaran Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi ada pilkada padaselama Tahun tahapan Pemilu.” penyelenggara Yuna menjelaskan bahwaserentak Political2015, budget cycles dengan tema “EVALUASI PILKADA SERENTAK 2015”. sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi Sehingga harapannya, jurnal ini variabel dapat ikut empiris di berbagai Negara. Berbagai yangberkontribusi mempengaruhi politcal budget diskursus cycles seperti perubahan pola pada struktur anggaran baik secara dalam akademik kepemiluan sekaligus menjadi agregatsatu maupun secarabagi spesifik pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi salah referensi seluruh aktor demokrasi untuk dalam praktekpenyelenggaran penganggaran di pilkada Indonesia yang berkaitan dengan siklus memperbaiki serentak di Indonesia Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat kedepan. ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun Jakarta, 2015 Pemilu yangMaret telah meningkat dengan ekstrim.

Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan Titi Anggraini perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu Direktur Eksekutif Perludem syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun 2012 menegaskan setiap partai politik peserta pemilu harus memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat praktik selama ini, pihak yang duduk baik di parlemen maupun pemerintah mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, hal ini akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan dalam hukum dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI 2009.” Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses pemilu. Dana kampanye diperlukan oleh partai politik dan kandidatnya untuk dapat vi berkompetisi di dalam pemilu. Setiap partai politik, kandidat/calon

DAFTAR ISI Kata Pengantar................................................................................................ iii Jalan Panjang Advokasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung................1 Lia Wulandari Menyerentakan Pemilu, Memusatkan Anggaran Pilkada....................21 Usep Hasan Sadikin Menata Ulang Mekanisme Pendaftaran Pemilih Pilkada.....................43 Khoirunnisa Agustyati Catatan Proses Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 dan Sengketa Kepengurusan Partai Politik............................................63 Fadli Ramadhanil Penyelesaian Sengketa Pencalonan Pilkada 2015 yang Berlarut-Larut....................................................................................83 Debora Blandina Sinambela, Catherine Nathalia, & Pandu Dewanata Perbaikan Pilkada Bercalon Tunggal: Desain Surat Suara, Metode Pemberian Suara, dan Metode Kampanye............................109 Maharddhika Dan Heroik M. Pratama “9 Desember 2015” Sebuah Studi Mengenai Dinamika Pemungutan Suara di Pilkada 2015.......................................................131 Heroik M. Pratama& Debora Blandina Sinambela Pengaruh Keterbukaan Data Terhadap Inovasi, Gerakan Sosial, dan Partisipasi Politik dalam Pilkada Serentak 2015.........................157 Diah Setiawaty & Sebastian Vishnu Bhaskara Anomali Penerapan Sistem Noken pada Pilkada Serentak 2015 di Papua.....................................................................................................201 Kholillullah Pasaribu Profil Penulis.................................................................................................219

vii


merupakan suatu upaya untuk menyelamatkan kebijakan publik yang akan dibuat oleh politisi dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah. Pandangan Hamdan tersebut berkaitan dengan apa yang disampaikan Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi Anggaran pada Tahun Pemilu.” Yuna menjelaskan bahwa Political budget cycles sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi politcal budget cycles seperti perubahan pola pada struktur anggaran baik secara agregat maupun secara spesifik pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim. Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun 2012 menegaskan setiap partai politik peserta pemilu harus memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat praktik selama ini, pihak yang duduk baik di parlemen maupun pemerintah mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, hal ini akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan dalam hukum dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI 2009.” Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses pemilu. Dana kampanye diperlukan oleh partai politik dan kandidatnya untuk dapat viii berkompetisi di dalam pemilu. Setiap partai politik, kandidat/calon

JALAN PANJANG ADVOKASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG Lia Wulandari

ABSTRAK Studi ini berusaha untuk mengelaborasi perjalanan advokasi mengembalikan pilkada langsung dari DPRD ke pemilu langsung oleh rakyat, yang selama ini tidak banyak orang pahami. Munculnya gerakan politik ekstra parlementer yang diinisiasi oleh kalangan masyarakat sipil dengan berdemonstrasi dan petisi-petisi mengembalikan pilkada langsung, ikut serta mendorong publik sekaligus pemerintah untuk mengembalikan partisipasi politik masyarakat di daerah, yang berujung pada dikembalikannya demokrasi lokal untuk memilih langsung kepala daerah. Kata Kunci: kebijakan publik, petisi, pilkada langsung.

PENGANTAR Tahun 2014 merupakan tahun yang penuh drama dalam sejarah pembahasan undang-undang pemilihan kepala daerah di Indonesia. Pengaturan tentang pemilihan kepala

1


daerah memang telah mengalami perubahan beberapa kali merupakan suatu tahun upaya untuk kebijakan publik sejak UU No.5 1974 menyelamatkan berlaku selama lebih dari 25yang akan dibuat oleh politisiUndang-undang dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah. tahun lamanya. yang sangat sentralistik Hamdan tersebut berkaitan dengan apa itu Pandangan direvisi pasca-reformasi dan menghasilkan UUyang No.disampaikan 22 Yuna Farhan Tahun 1999. melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi Anggaran pada Tahunlangsung Pemilu.” Yuna bahwa Political budget cycles Pilkada lahir menjelaskan pasca disahkannya UU Nomor sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah karena undangempiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi politcal undang sebelumnya dianggap meminggirkan peran daerah budget cycles seperti perubahan pola pada struktur anggaran baik secara dalam menentukan pemimpin daerahnya.Berlakunya UU agregat maupun secara spesifik pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi No.32/2004 memasuki era baru dengan adanya perluasan dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus partisipasi politik rakyat di daerah dan kompetisi terbuka Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat meraih pemimpin (kepala daerah dan wakil ini, yangposisi menjadi perhatian daerah tidak hanya political budget cycles, melainkan kepala daerah). Pengaturan pilkada langsung kemudian political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun mengalami revisimeningkat beberapa kali.ekstrim. Putusan Mahkamah Pemilu yang telah dengan

Konstitusi terkait beberapa gugatansebagai judicial Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan satu review kesatuan, tetapi mengubah beberapa aturan pilkada langsung. Di antaranya juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan adalah: (1) pencalonan pasangan calonperempuan oleh partai politik perempuan. Seperti halnya keterwakilan sebagai salah satu yang memiliki kursi di DPRD dengan dukungan syarattidak verifikasi faktual untuk menjadi pesertasyarat pemilu. UU No. 8 Tahun 2012 menegaskan partai(2) politik peserta pemilu harus(3) memenuhi persentase suara setiap tertentu, calon perseorangan, 30% keterwakilanperan perempuan. patut diperjuangkan, mengingat dihapuskannya DPRDKondisi dalamini pilkada langsung, dan 1 praktik selama ini, pihak yang duduk baik di parlemen maupun pemerintah sebagainya. mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, hal ini Namun, perjalanan pilkada langsung ternyata akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan dalam mendapatkan tantangan dan inisiatif perubahan dari hukum dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: tahun 2012, melalui Kementrian Dalam Negeri, pemerintah Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI mengusulkan inisiatif perubahan berupa draft naskah 2009.” Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik Koalisi Masyarakat Sipil Dukung Pilkada Langsung: Siaran Pers Naskah Supriyanto dan Lia Perubahan Wulandari Transparansi dan Rekomendasi Usulan UUdalam Pilkadatulisan Nomor 1 berjudul Tahun 2015, disampaikan pada 4 Februari 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses pemilu. Dana 2kampanye diperlukan oleh partai politik dan kandidatnya untuk dapat berkompetisi di dalam pemilu. Setiap partai politik, kandidat/calon

1

JALAN PANJANG ADVOKASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG

akademik dan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) menjadi undang-undang sendiri yang terpisah dari undang-undang induknya yaitu UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Satu hal yang sangat mengejutkan dari draft RUU Pilkada versi pemerintah tersebut adalah perubahan pemilihan kepala daerah yang kembali dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan tingkatannya. Hal ini memustahilkan pemilu kepala daerah langsung seperti yang telah diselenggarakan selama 10 tahun terakhir. Argumentasi yang diusung oleh pemerintah mengkaitkan persoalan tata kelola pemerintahan daerah dan mahalnya biaya politik pencalonan dianggap sebagai dampak negatif pilkada langsung. Seperti korupsi keuangan daerah, politisasi birokrasi, dan menguatnya jaringan kekerabatan atau dinasti politik. Namun, dampak positif dari pilkada langsung tampaknya terlupakan, faktanya kepemimpinan daerah mulai berkembang dengan kreatif dan memperlihatkan adanya peningkatan kinerja pembangunan di daerah. Dan tokoh-tokoh politisi muda dari daerah pun mulai bermunculan dan berkompetisi dalam pilkada langsung untuk memimpin daerahnya. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kemudian membentuk Panitia Kerja (Panja) khusus untuk membahas RUU Pilkada. Selama dua tahun lamanya, Panja RUU Pilkada ini bekerja dan membahas dan melahirkan dua draft RUU Pilkada yaitu versi pilkada tetap langsung dan pilkada melalui DPRD. Hingga pada Sidang Paripurna 26 September 2014, DPR melalui voting memutuskan untuk mengesahkan

3


UU No.22/2014 Tentang Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan perwakilan rakyat di DPRD. merupakanmelalui suatu upaya untuk menyelamatkan kebijakan publik yang akan dibuat danmenandai pemerintahkemunduran yang terpilih untuk memerintah. UU oleh No. politisi 22/2014 demokrasi di

Indonesia dengan meruduksi politikapa masyarakat Pandangan Hamdan tersebutpartisipasi berkaitan dengan yang disampaikan di daerah kepala Yuna Farhanuntuk melaluimemilih tulisannyalangsung “Menelusuri Siklusdaerahnya. Politisasi Anggaran pada Tahun Pemilu.” Yuna menjelaskan bahwa Political budget cycles Gerakan untuk mengembalikan pilkada secara langsung sudah waktu menjadi fenomena didukung berbagai studi dalam yang singkatuniversal pun mencuat. Aksi dengan demonstrasi, empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi kampanye di media sosial, sampai dengan lobby-lobby politcal budget cycles seperti perubahan pola dilakukan pada struktur anggaran baik secara terhadap pemangku kebijakanpun oleh kalangan agregat maupun spesifik pada tersebut tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi masyarakat sipil.secara Alhasil, gerakan berbuah manis dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat Undang-Undang (Perppu) yang mengembalikan pemilihan ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan kepala daerah dari DPRD ke pidlkada langsung oleh rakyat political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun dengan prinsip one man one vote. Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

Catatan advokasi yang dilakukan oleh masyarakat sipil Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi menjadi menarik dilahat secara lebih jauhantara terutama juga perlu dibatasiuntuk mengingat perbedaan hakikat laki-laki dan dari sudut pandang advokasi kebijakan. Untuk itu tulisan perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu ini akan mengulas kembali drama pilkada syarat verifikasi faktual untuk cerita menjadi peserta pemilu.langsung UU No. 8 Tahun yang dan dikembalikan kepada rakyat Indonesia 2012 terampas menegaskan setiap partai politik peserta pemilu harus memenuhi melalui perjalanan terjal yang sarat kepentingan. 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat praktik selama ini, pihak yang duduk hal baik di parlementulisan maupunini pemerintah Dalam rangka menjelaskan tersebut, mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi hal ini akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan dalam pustaka dan penelusuran dokumen/kliping media. Tahapan hukum dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita riset secara singkat meliputi pertama studi literatur atas studiParamastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: studi dan laporan kerja serta laporan advokasi dan siaran Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI pers. Studi pustaka dilakukan atas dokumen-dokumen yang 2009.”

relevan. Pemetaan dan menghimpun dokumen-dokumen Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik dan kajian-kajian untuk mengidentifikasi pola, pelaku dan Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan juga rekomendasi-rekomendasi yang dimunculkan oleh

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses pemilu. Dana 4kampanye diperlukan oleh partai politik dan kandidatnya untuk dapat berkompetisi di dalam pemilu. Setiap partai politik, kandidat/calon


kajian-kajian tersebut. Tahapan kedua adalah analisis data-data yang dikumpulkan dan temuan-temuan yang diperoleh dari studi literature, observasi, dan catatan advokasi penulis yang relevan dengan kajian ini. Tahapan terakhir adalah penulisan laporan yang akan dilakukan dengan secara naratif deskriptif.

ANALISA KEBIJAKAN PUBLIK John Kindon2 dalam bukunya yang berjudul Agendas, Alternatives &Public Policies, menjelaskan bahwa dalam mengkaji suatu kebijakan publik harus melihat dari sistem politik secara keseluruhan, dan memetakan hubungan antar aktor yang terlibat, ide, kelembagaan, dan proses dari eksternal. Pendekatan arus kebijakan yang digagas oleh Kingdon mengasumsikan bahwa kebijakan akan selalu mengalami perubahan. Dan proses perubahan kebijakan, pergantian kebijakan, dan hasil kebijakan muncul dari adanya persinggungan antar elemen dari pembentukan kebijakan publik. Kindon juga menjelaskan bahwa pembentukan suatu kebijakan publik ada tiga proses atau disebutnya sebagai arus (stream) yaitu permasalan (problems), kebijakan (policies) dan situasi politik(politics). Permasalahan berkaitan dengan tingkat urgensi yang dapat menyita perhatian publik. Kebijakan yang dimaksud adalah rencana

2 Peter John, “New Directions In Public Policy: Theories Of Policy Change And Variation, ” London: University College London , 2013

5


perubahan yang berdasarkan dari pengetahuan dan kepentingan dariupaya sektor terkait. Pengusul kebijakan dalamyang akan merupakan suatu untuk menyelamatkan kebijakan publik hal inioleh memainkan penting dalamuntuk memobilisasi dibuat politisi danperanan pemerintah yang terpilih memerintah. opini dan lembaga pembuat kebijakan untuk memastikan Pandangan Hamdan tersebut berkaitan dengan apa yang disampaikan agar merekatulisannya tercapai. “Menelusuri Dan ketigaSiklus adalah prosesAnggaran Yuna agenda Farhan melalui Politisasi politik, misalnya hasilYuna pemilu dan perubahan pada Tahun Pemilu.” menjelaskan bahwa situasi Politicalpolitik budget cycles yang mempengaruhi bagaimana media dan pembentuk sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi opini mendefenisikan permasalahan publik dan politcal empirislainnya di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi budget cycles seperti perubahan mengevaluasi dengan solusi. pola pada struktur anggaran baik secara agregat maupun secara spesifik padaketiga tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi Kingdong menjelaskan bahwa arus kebijakan ini dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus berperan dalam mendukung maupun menolak agenda dari Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat suatu kebijakan publik. Agenda bukanlah refleksi otomatis dari ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan kekuatan pihak-pihak yang terkait dalam proses pembentukan political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun kebijakan. Pembentukan kebijakan lebih terpengaruh oleh Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

keberuntungan dan kesempatan serta tujuan. Adanya interaksi Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi antara permasalahan, kebijakan, dan situasi politik dapat juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan membuat suatu kebijakan publik dibatalkan atau mengalami perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu perubahan agenda secara tiba-tiba. syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun Ide-ide baru dapat dan peserta terus bergerak cepat 2012 menegaskan setiap muncul partai politik pemilu harus memenuhi menuju agenda politik, yangKondisi disebutinioleh sebagai 30% keterwakilan perempuan. patutKingdon diperjuangkan, mengingat praktikwindow selama ini, pihak yang duduk baikPolicy di parlemen maupun pemerintah policy (jendela kebijakan). window adalah mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, kesempatan yang muncul misalnya seperti munculnya hal ini akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan masalah baru dalam kebijakan, atau administrasi baru dalam hukum kekuasaan. dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita dalam Kesempatan ini dapat terbuka/muncul Paramastuti dalam yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: dengan kajian atastulisannya permasalahan atau dengan munculnya Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI situasi politik baru. Kesempatan ini mungkin tidak akan 2009.”

terbuka dalam waktu yang lama, sehingga aktor-aktor Masih berhubungan denganpembentukan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik yang terlibat dalam proses kebijakan harus Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan bergerak cepat sebelum kesempatan itu tertutup.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses pemilu. Dana 6kampanye diperlukan oleh partai politik dan kandidatnya untuk dapat berkompetisi di dalam pemilu. Setiap partai politik, kandidat/calon


PENGESAHAN UNDANG-UNDANG PASCA PEMILU LEGISLATIF & PEMILU PRESIDEN 2014 Pasca Pemilu 2014 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, koalisi partai politik di Indonesia terpecah ke dalam dua kubu yang sama kuat. Partai Gerindra yang mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo dan Hatta Radjasa didukung oleh koalisi partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan partai Demokrat. Sedangkan koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mencalonkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mendapatkan dukungan dari partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Pasca-Pilpres 2014, 6 dari 9 fraksi di DPR yang semula mendukung tetap dilaksanakannya Pilkada Langsung oleh rakyat justru berbalik menolak dan menyetujui kepala daerah dipilih oleh DPRD. Bila menganalisis bagaimana proses pembentukan kebijakan dengan pendekatan stream, hasil dari Pemilu 2014 dan Pilpres 2014 memunculkan dua koalisi partai politik yang sama kuatnya dan saling berkompetisi untuk mengadu kekuatan masing-masing. Situasi politik ini yang kemudian memunculkan kembali ide pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Dan situasi politik serta ide ini kemudian memunculkan permasalahan dalam penyusunan kebijakan melalui UU Pilkada sebagai window

7


atau kesempatan yang dapat digunakan untuk mewujudkan agenda politik pemilihan kepala daerah tidak langsung. merupakan suatu upaya untuk menyelamatkan kebijakan publik yang akan dibuat politisi dan yang pemerintah yang terpilihini untuk memerintah. Danoleh kesempatan sangat singkat dilihat dan

dibidik oleh DPR padatersebut masa itu dengandengan menyiapkan Pandangan Hamdan berkaitan apa yangdraft disampaikan undang-undang pilkada untuk dapat denganSiklus segeraPolitisasi disahkanAnggaran Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri pada DPR. TahunAlasan Pemilu.” Yuna menjelaskan budget cycles oleh ketergesa-gesaan ini bahwa karenaPolitical kesempatan sudah menjadi fenomena universal didukung studi ini hanya sampai masa jabatan mereka habisdengan karena berbagai akan empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi politcal ada pergantian anggota parlemen. Dan pembahasan yang budget cycles seperti perubahan padabeberapa struktur anggaran baik secara telah tertunda ternyata dikebutpola dalam bulan saja agregat maupun secara spesifik pada baru. tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi disahkan menjadi undang-undang

dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim. Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun 2012 menegaskan setiap partai politik peserta pemilu harus memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat praktik selama ini, pihak yang duduk baik di parlemen maupun pemerintah mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, hal ini akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan dalam hukum dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI 2009.”

Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses pemilu. Dana 8kampanye diperlukan oleh partai politik dan kandidatnya untuk dapat berkompetisi di dalam pemilu. Setiap partai politik, kandidat/calon


Untuk lebih jelasnya, bagaimana proses itu terjadi dapat dilihat pada peta pembahasan undang-undang pilkada di atas.

KRONOLOGI PEMBAHASAN UU PILKADA Bulan Agustus 2014, Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada mulai melanjutkan kembali pembahasan. Menurut rencana, Panja RUU Pilkada yang dipimpin oleh Abdul Hakam Naja dari fraksi PAN ini RUU Pilkada akan disahkan pada rapat paripurna terakhir bulan September 2014 sebelum pergantian masa jabatan kepada anggota DPR terpilih hasil Pemilu 2014. Pada awal bulan September 2014, 6 fraksi dari koalisi partai politik pengusung pasangan calon presiden yang kalah dalam Pilpres 2014 yang semula mendukung pilkada langsung ternyata mengubah pandangan mereka dan memilih pilkada melalui DPRD. Dengan waktu pembahasan yang sangat terburu-buru dan singkat itu akhirnya UU Pilkada disahkan pada tanggal 26 September 2014 dini hari melalui rapat paripurna dengan pengambilan keputusan secara voting. Fraksi Demokrat yang hadir anggotanya berjumlah 130 pada sidang paripurna pengesahkan RUU Pilkada. Sejak 5 hari sebelumnya, Presiden SBY sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat menyatakan akan mendukung pilkada langsung. Begitu pula ketua harian partai Demokrat dan disampaikan pula oleh Max Sopacoa dan Benny dari fraksi Demokrat pada malam sidang paripurna tersebut. Namun

9


ternyata fraksi Demokrat justru mereka malah menyatakan walk out dari rapat paripurna dan tidak memberikan voting.yang akan merupakan suatu upaya untuk menyelamatkan kebijakan publik dibuat yangmendukung terpilih untukpemilihan memerintah. Saatoleh itu,politisi hanyadan adapemerintah 3 fraksi yang

kepala daerah Hamdan secara langsung, dan 6 fraksi lainnya Pandangan tersebut berkaitan dengan apa memilih yang disampaikan pemilihan kepala melalui DPRD.Siklus Hanya ada 11Anggaran Yuna Farhan melaluidaerah tulisannya “Menelusuri Politisasi pada Tahun bahwa Political yang budget cycles anggota dariPemilu.” Golkar Yuna dan 6menjelaskan anggota dari Demokrat sudah menjadi fenomena universal didukung dengan semua berbagai studi mendukung pilkada langsng oleh rakyat. Sisanya, empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi anggota dari fraksi Golkar, fraksi PKS, fraksi PAN, fraksi politcal budget cycles seperti perubahan pola pada struktur anggaran baik secara PPP, dan fraksi Gerindra memilih mekanisme pemilihan agregatdaerah maupunmelalui secara spesifik tahun-tahun terkonfirmasi kepala DPRD. pada Sedangkan, fraksiPemilu, Demokrat dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus sebagian besar memilih abstain dengan walk out dari ruang Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat sidang. Sehingga suara pendukung pilkada langsung hanya ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan 135 versus pendukung pilkada melalui DPRD 226. political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

GERAKAN MASYARAKAT & PETISI Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi DUKUNG PILKADA LANGSUNG juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan WalaupunSeperti pada akhir September 2014 UUsebagai Pilkada perempuan. halnyabulan keterwakilan perempuan salah satu melalui DPRD faktual disahkan DPR,peserta namun perjuangan syarat verifikasi untukoleh menjadi pemilu. UU No. 8 Tahun masyarakat untuksetiap merebut kembali pilihpemilu dalam harus pilkada 2012 menegaskan partai politikhak peserta memenuhi 30% keterwakilan Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat tidak berakhir. perempuan. Sejak munculnya kembali pembahasan praktik selama ini, pihak yangagustus, duduk baik di parlemenmasyarakat maupun pemerintah RUU Pilkada pada bulan sebenarnya mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, sipil mulai khawatir dengan menguatnya ide untuk hal ini akan berdampak negatif mandeknya mengembalikan sistemterhadap pemilihan kelapa aspirasi daerah perempuan melalui dalam hukum dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita DPRD. Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: Maka, pada tanggal 4 September 2014, petisi untuk Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI mendukung pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah 2009.” secara langsung digagas oleh Perludem. Gagasan ini muncul Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik karena Perludem sebagai lembaga yang aktif memantau Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan pembahasan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses pemilu. Dana kampanye diperlukan oleh partai politik dan kandidatnya untuk dapat 10 berkompetisi di dalam pemilu. Setiap partai politik, kandidat/calon


(DPR) mulai mendeteksi munculnya keinginan dari DPR untuk mengubah kembali pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Keinginan dari wakil rakyat ini mulai terlihat sangat agresif dan progresif dengan munculnya kembali draft undang-undang pilkada dalam dua versi. Dua draft tersebut yaitu, versi pemilihan langsung oleh rakyat yang sudah dibahas selama ini dan draft pilkada melalui DPRD yang pernah digagas oleh Kemendagri sebagai inisiator dan ditolak oleh DPR. Sejak petisi digagas dan disebarkan melalui media sosial facebook dan twitter, mulai banyak dukungan yang disampaikan oleh masyarakat Indonesia melalui situs petisi online change.org. Dalam minggu pertama, sudah ada 20.000 dukungan yang terkumpul. Bermodalkan dukungan melalui petisi tersebut, organisasi masyarakat sipil yang memprakarsai gerakan dukung pilkada langsung mulai menyuarakan dukungan terhadap pilkada langsung baik melalui media maupun kampanye dan aksi demonstrasi untuk menyuarakan dukungan pilkada langsung. Dan hal ini mendapatkan respon positif dari media yang turut aktif menyuarakan serta dukungan publik terhadap petisi yang telah digagas. Melalui petisi tersebut, bukan hanya dukungan secara online yang dilakukan tapi juga dukungan secara aktif dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap aksiaksi di lapangan yang dilakukan oleh jaringan masyarakat sipil yang mendukung gerakan ini. Mulai bermunculan tanda pagar atau hashtag di media sosial yang menyataan 11


dukungan terhadap pilkada langsung. Media sosial menjadi basis dukungan yang untuk paling efektif untuk menyebarkan merupakan suatu upaya menyelamatkan kebijakan publik yang akan kepada khalayak mengenai isu pilkada langsung ini. dibuat oleh politisi dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah. Melalui medium petisi online,berkaitan perkembangan Pandangan Hamdan tersebut dengan pembahasan apa yang disampaikan dan kegiatan-kegiatan advokasi dikumpulkan dan disebarkan Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi Anggaran pada Tahun Pemilu.” bahwa Political kepada semua orangYuna yangmenjelaskan mendukung. Gerakan ini budget pun cycles sudah mendapatkan menjadi fenomena universal didukung dengandaerah berbagai studi mulai dukungan positif dari berbagai empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi lain di Indonesia selain dari Jakarta. Sejumlah daerah juga politcal budgetmelakukan cycles seperti perubahan poladengan pada struktur anggaran baik mulai aksi-aksi serupa yang dilakukan di secara agregat maupun secaradari spesifik pada tahun-tahun terkonfirmasi Jakarta. Bukan hanya aktivis dan organisasiPemilu, masyarakat dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus sipil dukungan yang banyak didapatkan, tapi juga dukungan Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat dari masyarakat umum, mahasiswa, dan kelompok buruh, ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan tani serta akademisi mulai berdatangan.Dukungan yang political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun semula masih berkisar 20.000 langsung melonjak menjadi Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim. 50.000 dalam beberapa hari.

Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun 2012 menegaskan setiap partai politik peserta pemilu harus memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat praktik selama ini, pihak yang duduk baik di parlemen maupun pemerintah mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, hal ini akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan dalam hukum dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI 2009.”

Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses pemilu. Dana kampanye diperlukan oleh partai politik dan kandidatnya untuk dapat 12 berkompetisi di dalam pemilu. Setiap partai politik, kandidat/calon

Penandatanganan Pilkada Langsung di Bundaran Hotel berjudul Indonesia, Jakarta, sumber: Supriyanto Dukungan dan LiaPetisi Wulandari dalam tulisan Transparansi dokumentasi pribadi


Dukungan ini mulai semakin meningkat sejak DPR akhirnya mengesahkan UU Pilkada No. 22 Tahun 2014 pada 26 September 2014 yang menetapkan bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD Provinsi untuk Gubernur dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Bupati/ Walikota. Dan terus melesat naik hingga angka total terakhir dukungan 118.992 orang yang menandatangani petisi ini melalui change.org. Petisi ini pun menjadi petisi yang paling banyak pendukungan untuk isu politik di change.org. Dukungan masyarakat juga diberikan melalui pengumpulan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikirimkan ke sekretariat Perludem dengan total 4.131 dan sekitar 4000 KTP juga berhasil dikirimkan oleh masyarakat kepada Kontras. Dukungan masyarakat ini memperlihatkan bahwa keinginan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pilkada langsung sangat tinggi. Dukungan melalui petisi dan pengiriman KTP menunjukan usaha dari masyarakat dalam menyuarakan pendapat dan opini mereka terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat yang dianggap telah merampas hak politik warga negara untuk memilih kepala daerah secara langsung. Aksi mendukung pilkada langsung oleh rakyat bukan hanya dilakukan oleh masyarakat di Jakarta saja, tapi juga mulai berdatangan dukungan dari 24 provinsi lain di Indonesia. Provinsi tersebut antara lain adalah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Palembang, Lampung, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah,

13


Yogjakarta, Jawa Timur, Surabaya, Bangkalan, Kediri, Malang, Bali, NTB, Barat, Kalimantan merupakan suatu upayaNTT, untukKalimantan menyelamatkan kebijakan publik yang akan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi dibuat oleh politisi dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah. Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pandangan Hamdan tersebut berkaitan dengan apa yang disampaikan Barat, Maluku. Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi Anggaran pada Tahun Pemilu.” Yuna menjelaskan bahwa Political budget cycles sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi politcal budget cycles seperti perubahan pola pada struktur anggaran baik secara agregat maupun secara spesifik pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim. Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun Aksi Dukung Pilkada Langsungsetiap di Jakarta,partai sumber: dokumentasi pribadi pemilu harus memenuhi 2012 menegaskan politik peserta 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat praktik selama terhadap ini, pihak yang duduk baik di parlemen maupun pemerintah Penolakan perubahan pemilihan kepala daerah mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, oleh rakyat menjadi dipilih oleh DPRD juga dilakukan hal ini akan para berdampak negatif terhadap oleh kepala daerah yang mandeknya tergabung aspirasi dalam perempuan Asosiasi dalam hukum dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulisdan oleh Nindita Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI Para kepala daerah tersebut berkumpul di Jakarta untuk 2009.”

merumuskan sejumlah rekomendasi untuk Presiden dan Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik DPR dan menyatakan menolak tegas pilkada oleh DPRD Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan yang sedang dibahas dalam Rancangan Undang-Undang



Pemilihan Kepala Daerah di DPR.3 Pada 17 September 2014, Koalisi Kawal RUU Pilkada memberikan petisi dan surat terbuka #DukungPilkadaLangsung kepada Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhyono (SBY) di Istana Negara. Surat terbuka ini menegaskan bahwa pembahasan RUU Pilkada adalah isu yang sangat genting karena cenderung mendukung perubahan kembali kepada pilkada melalui DPRD dan Presiden berkewajiban untuk melindungi hak konstitusional warga Indonesia dan menjaga demokrasi lokal yang mulai tubuh di Indonesia serta menjaga kedaulatan rakyat Indonesia.4 Selang beberapa hari pasca surat terbuka, Presiden yang juga sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat pada saat itu mengunggah video pernyataan dukungannya terhadap pilkada langsung. Presiden pada waktu itu juga menyatakan bahwa fraksi dari partai Demokrat akan mendukung pilkada langsung. Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, mengatakan sejak awal instruksi dari Ketua Umum partai untuk mendukung pilkada langsung dengan 10 persyaratan paket. Namun fraksi Demokrat melakukan aksi walk out.5 3

KPU: Pilkada oleh Rakyat Keunggulan Demokrasi Indonesia di Mata Dunia, Harian Kompas, 12 September 2014 sumber: http://print.kompas.com/ KOMPAS_ART0000000000000000008833168

4 Kepada Presiden, #DukungPilkadaLangsung Sekarang Juga! Sumber: http://www.rumahpemilu.org/in/read/7265/Partai-Bertanggung-JawabAtas-Hilangnya-Keterwakilan-Perempuan-di-UU-MD3 5 RUU Pilkada, SBY dan Demokrat dikritik, sumber: http://www.bbc.co.uk/ indonesia/berita_indonesia/2014/09/140925_demokrat_uupilkada BBC Indonesia | 26 September 2014 11.00

15


Pasca-pengesahan UU UU No. 22 Tahun 2014, gerakan dukung pilkada tidak duduk diamkebijakan dan berpasrah merupakan suatu langsung upaya untuk menyelamatkan publik yang akan diri. Masyarakat semakin geram dengan sikap wakil rakyat dibuat oleh politisi dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah. yang memutuskan undang-undang tanpa memperhatikan Pandangan Hamdan tersebut berkaitan dengan apa yang disampaikan penolakan keras dari masyarakat. Terutama pada lini sosialAnggaran Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi media, muncul kembali #ShameOnYouSBY pada Tahun Pemilu.” Yuna tagar menjelaskan bahwa Political yang budget cycles menjadi trending topics di twitter dan walaupun sempat sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi lenyap namun kembalivariabel tagar yang bernada serupa politcal empiris di berbagaimuncul Negara. Berbagai mempengaruhi budget cycles seperti pola pada struktur anggaran baik secara berulang-ulang padaperubahan sosial media. Kecaman dari berbagai agregatpublik, maupun secara spesifik tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi tokoh akademisi, dan pada masyarakat semakin meluas dalam praktek di Indonesia yang berkaitan dengan siklus didukung pulapenganggaran dengan pemberitaan di media massa yang Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat mengulik masalah ini. ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

KEMBALI MELANGSUNGKAN PILKADA

Kritikan terhadap sikap partai Demokrat yang walk out Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi pada saat rapat paripurna pengesahan UU No. 22 Tahun juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan 2014 juga semakin gencar ditujukan kepada Presiden Susilo perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu Bambang Yudhoyono untukmenjadi melakukan tegas. syarat verifikasi faktual untuk pesertatindakan pemilu. UU No. 8 Tahun Presiden diminta untuk melakukan tindakan tegas untuk 2012 menegaskan setiap partai politik peserta pemilu harus memenuhi mengembalikan pilkada langsung dan membatalkan UU 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat Pilkada. Awal Oktober 2014, Presiden mulai melakukan praktik selama ini, pihak yang duduk baik di parlemen maupun pemerintah lobi dan diskusi dengan politik mengenai hal ini. Dan hal ini mayoritas diduduki oleh partai laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, akan berdampak terhadap mandeknya perempuan dalam akhirnya pada 2negatif Oktober 2014, Presidenaspirasi mengeluarkan hukum dan Dan Perppu kondisi tersebut telah ditulisoleh oleh Nindita Perppu No.pemerintahan. 1 Tahun 2014. ini dikeluarkan Paramastuti dalam tulisannya yang “Perempuan presiden untuk membatalkan UUberjudul: No. 22 tahun 2014 dan dan Korupsi: Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu mengubah sistem pemilihan kepala daerah yang semula DPR RI 2009.”dalam UU tersebut dipilih oleh DPRD menjadi tetap diatur Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik dipilih langsung oleh rakyat. Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan Perppu ini semula mendapatkan penolakan dari DPR Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses pemilu. Dana kampanye diperlukan oleh partai politik dan kandidatnya untuk dapat 16 berkompetisi di dalam pemilu. Setiap partai politik, kandidat/calon


pada saat itu, namun akhirnya setelah DPR terpilih hasil Pemilu 2014 telah terbentuk dan dilantik perubahan sikap DPR mulai bergeser perlahan dan mendukung pilkada langsung. Hal ini terjadi juga karena adanya tarik menarik kekuatan di antara dua kubu koalisi partai politik yang sama kuatnya dalam pemilihan pimpinan di DPR. Peran fraksi partai Demokrat menjadi kunci dalam penentuan pemilihan kursi pimpinan di DPR. Dalam Rapat Paripurna 20 Januari 2015, akhirnya DPR RI secara resmi memberikan persetujuan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Perppu No. 1 Tahun 2014) untuk disahkan menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut menegaskan berlakunya kembali pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat dan peluang untuk melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan pilkada langsung kembali terbuka. Namun, ada sejumlah hal baru diatur dalam Perppu Pilkada yang telah disahkan menjadi UU No.1 tahun 2015 tersebut. Misalnya pengenalan bakal calon secara publik, mengatur konflik kepentingan calon dengan petahana, meminimalkan politisasi birokrasi oleh calon petahana, kampanye dialogis, politik uang dalam pencalonan oleh partai politik, dan penyelenggaraan pilkada secara serentak.

PENUTUP Perjalanan advokasi untuk hak memilih langsung kepala daerah memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Setelah kecewa dengan hasil voting pada paripurna 26

17


September 2014 dan bangkit kembali dalam keputusasaan setelah melihat dukungan yang semakin meluas dariyang akan merupakan suatu upaya untuk menyelamatkan kebijakan publik masyarakat. Setelah Presiden mengumumkan Perpumemerintah. Pilkada dibuat oleh politisi dan pemerintah yang terpilih untuk langsung dan Hamdan DPR mengesahkan UU dengan No.1/2015 tentang Pandangan tersebut berkaitan apa yang disampaikan Pemilihan Kepala Daerah, ternyata masih banyak pekerjaan Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi Anggaran rumah yang tersisa. permasalahan pengaturan pada Tahun Pemilu.”Bukan Yuna hanya menjelaskan bahwa Political budget cycles hukum dan tambal sulam aturan, tapi inisiatif dan ide yang sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi mendorong kembali pilkada melalui DPRD mulai terdengar politcal empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi budget cycles seperti perubahan pola pada struktur anggaran baik secara kembali. agregat maupun spesifik padaadalah tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi Tulisan ini secara sebagian besar catatan selama dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus mengadvokasi pilkada langsung baik melalui pemantauan Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat pembahasan RUU Pilkada di DPR maupun membuat ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan petisi secara online untuk mengumpulkan dukungan dari political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun masyarakat dan aksi turun ke jalan mengumpulkan tanda Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

tangan. Bagi saya, pilkada langsung membuat masyarakat Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi lebih mengenal kepala daerahnya dan begitu pun sebaliknya, juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan kepala daerah menjadi lebih memperhatikan kebutuhan perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu masyarakatnya di daerah yang dipimpinnya. Ikatan timbal syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun balik ini yang tidak tergantikan pemilihan 2012 menegaskan setiap dapat partai politik pesertadari pemilu harus memenuhi langsung. Demokrasi adalah oleh, dari, dan untuk rakyat. 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat Pemilihan langsung juga membuka ruang dan kesempatan praktik selama ini, pihak yang duduk baik di parlemen maupun pemerintah bagi tokoh-tokoh yang mencintai daerahnya hal ini mayoritas diduduki di olehdaerah laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, untuk mengabdi, dan aspirasi membesarkan akan berdampak negatifmembangun, terhadap mandeknya perempuan dalam hukum danmasing-masing. pemerintahan. Dan kondisi tersebut ditulis oleh Nindita daerahnya Partai politik pun telah dipaksa untuk Paramastuti dalam tulisannya berjudul: “Perempuan dan Korupsi: mencalonkan kandidat yangyang berkualitas untuk menarik Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu suara masyarakat, dan rakyat pun belajar untuk memilih DPR RI 2009.” lebih rasional. dengan Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas politik, Didik Pengalaman advokasi bersama masyarakatkeuangan sipil dalam Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan mengawal pilkada langsung memperlihatkan bahwa rakyat Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses pemilu. Dana kampanye diperlukan oleh partai politik dan kandidatnya untuk dapat 18 berkompetisi di dalam pemilu. Setiap partai politik, kandidat/calon


masih memiliki peranan dalam pengambilan keputusan dalam kebijakan publik. Diharapkan perhatian masyarakat dalam mengawal proses kebijakan publik dapat juga kembali dilakukan untuk pembenahan regulasi pilkada dan pemilu yang akan dimulai tahun ini serta kebijakan publik lainnya.

REFERENSI John, P, 2013, “New Directions In Public Policy: Theories Of Policy Change And Variation, ” London: University College London , 2013 KPU: Pilkada oleh Rakyat Keunggulan Demokrasi Indonesia di Mata Dunia, Harian Kompas, 12 September 2014 sumber: http://print.kompas.com/ KOMPAS_ART0000000000000000008833168 Kepada Presiden, #DukungPilkadaLangsung Sekarang Juga! Sumber: http://www.rumahpemilu.org/ in/read/7265/Partai-Bertanggung-Jawab-AtasHilangnya-Keterwakilan-Perempuan-di-UU-MD3 RUU Pilkada, SBY dan Demokrat dikritik, sumber: http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_ indonesia/2014/09/140925_demokrat_uupilkada BBC Indonesia | 26 September 2014 11.00 Koalisi Masyarakat Sipil Dukung Pilkada Langsung: Siaran Pers Naskah Rekomendasi Usulan Perubahan UU Pilkada Nomor 1 Tahun 2015, disampaikan pada 4 Februari 2015.

19


merupakan suatu upaya untuk menyelamatkan kebijakan publik yang akan dibuat oleh politisi dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah. Pandangan Hamdan tersebut berkaitan dengan apa yang disampaikan Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi Anggaran pada Tahun Pemilu.” Yuna menjelaskan bahwa Political budget cycles sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi politcal budget cycles seperti perubahan pola pada struktur anggaran baik secara agregat maupun secara spesifik pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim. Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun 2012 menegaskan setiap partai politik peserta pemilu harus memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat praktik selama ini, pihak yang duduk baik di parlemen maupun pemerintah mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, hal ini akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan dalam hukum dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI 2009.” Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses pemilu. Dana kampanye diperlukan oleh partai politik dan kandidatnya untuk dapat 20 berkompetisi di dalam pemilu. Setiap partai politik, kandidat/calon

MENYERENTAKAN PEMILU, MEMUSATKAN ANGGARAN PILKADA Usep Hasan Sadikin

ABSTRAK Pilkada Serentak 2015 diselenggarakan menyimpang dari pemahaman pemilu serentak. Pembiayaan pilkada serentak dari APBD berdampak pada ketakpastian pelaksanaan karena ketaksiapan anggaran sejumlah daerah. Besaran anggaran pilkada tiap daerah pun sangat sulit diukur objektivitasnya. Tujuan efektif dan efisiensi melalui keserentakan menjadi jauh panggang dari api. Menjadi berkecenderungan korup karena besaran anggaran yang diajukan Komisi Pemilihan Umum provinsi/kabupaten/kota persetujuannya ada diskresi kepala daerah yang bisa mencalonkan lagi di pilkada. Pembiayaan pilkada terpusat ke APBN merupakan konsekuensi pemilu serentak. Pembiayaan pilkada terpusat ke APBN pun merupakan konsekuensi konstitusional kelembagaan KPU yang nasional, tetap, dan mandiri. APBN memastikan keserentakan waktu penyelenggaraan dan standar anggaran tiap daerah sehingga proses pilkada dan pemerintahan terpilih menjadi lebih efektif dan efisien. Kata Kunci: Anggaran, Pilkada serentak, pemilu efektif dan efisien 21


PENGANTAR merupakan suatu upaya untuk menyelamatkan kebijakan publik Pilkada Serentak 2015 merupakan pilkada pertama yangyang akan dibuat oleh politisi dan pemerintah memerintah. penyelenggaraannya bersamaanyang di terpilih banyakuntuk daerah tapi Pandangan Hamdan tersebut berkaitan dengan apaUndangyang disampaikan persiapannya tak berpemahaman keserentakan. Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Anggaran pada Tahun Pemilu.” Yuna menjelaskan bahwa Political budget cycles undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan sudah menjadi fenomenaUndang-undang universal didukung dengan berbagai studi Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi politcal 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota budget cycles seperti perubahan pola pada struktur anggaran baik secara dibentuk dari konteks keterdesakan waktu sekaligus tarikagregat maupun secara spesifik pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi menarik kepentingan politik kuasa. UU No.8/2015 sudah dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus menetapkan, Komisi Pemilihan Umum harus melaksanakan Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat pemungutan suara pada Desember di 269 daerah. Tetapi, ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan banyak takcycle siap atau anggaran pilkadapolitik yang pada dibiayai political daerah corruption siklus korupsi tahun-tahun APBD. Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

Ketaksiapan anggaran yangditafsirkan bisa mengancam kepastian Masyarakat tidak saja dapat sebagai satu kesatuan, tetapi Pilkada 2015 harus dihadapi penyelenggara juga perluSerentak dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan pemilu.Anggota RI,keterwakilan Ferry Kurnia Rizkiyansyah perempuan. SepertiKPU halnya perempuan sebagai salah satu syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. No. 8 Tahun mengatakan, dari 269 daerah yang pilkada ada 66 UU daerah 2012 menegaskan setiap partai politik peserta pemilu 22/5’15. harus memenuhi yang belum menandatangani NPHD hingga 30% keterwakilan perempuan. Kondisi iniHastati patut diperjuangkan, mengingat Anggota KPU Kabupaten Barru, Upi mengatakan, praktik selama ini, pihak yangPerjanjian duduk baikHibah di parlemen maupun pemerintah penandatanganan Naskah Daerah (NPHD) mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, di Kabupaten Barru tertunda-tunda. Pencairan anggaran hal ini akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan dalam belum bisa dilakukan sementara tahapan pilkada terus hukum dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita berjalan. Sejak dimulainya tahapan hingga pembentukan Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: PPK dan PPS, jumlah hutang KPU Barru mencapai Rp 200 Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI juta.1 2009.”

Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik

1 Masih Menanti Kepastian Anggaran. Liputan Khusus jurnalis rumahpemilu. Supriyanto Lia (23/5/’15)http://www.rumahpemilu.org/in/ Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan org, Debora dan Blandina read/8988/Masih-Menanti-Kejelasan-Anggaran Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana

kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses pemilu. Dana kampanye diperlukan oleh partai politik dan kandidatnya untuk dapat 22 berkompetisi di dalam pemilu. Setiap partai politik, kandidat/calon

MENYERENTAKAN PEMILU, MEMUSATKAN ANGGARAN PILKADA

Pembiayaan pilkada dari APBD pun sulit menemukan objektivitas besaran biaya pilkada tiap daerah. Sewajarnya, besaran anggaran pilkada ditentukan variabel jumlah penduduk, keadaan geografis, dan status tingkat administrasi daerah. Tapi merujuk besar anggaran tiap daerah, variabel ini menjadi sumir. Ada daerah yang penduduk/pemilihnya sedikit dibandingkan daerah lain tapi biaya pilkadanya jauh lebih besar. Ini terjadi di tingkat provinsi hingga kabupaten/ kota. Selain daerah yang berhambatan anggaran, ada daerah yang relatif lancar beranggaran pilkada tapi juga bermasalah. Daerah ini yang petahana kepala daerahnya mencalonkan lagi di pilkada. Ada potensi korup karena besaran anggaran yang diajukan KPU provinsi/kabupaten/kota, disetujui oleh kepala daerah yang bisa mencalonkan lagi di pilkada. 278 petahana (inkumben/pejabat publik) kepala daerah yang mencalonkan lagi di Pilkada 2015. 150 berstatus sebagai kepala daerah, 128 sebagai wakil kepala daerah. Ada 5 berstatus gubernur dan 5 sebagai wakil gubernur. Ada 118 bupati dan 103 wakil bupati. Lalu ada 27 walikota dan 20 wakil walikota. Semuanya menyebar di 223 daerah dari total 269 daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2015.2 Keadaan itu semua membuat transisi kepemimpinan daerah yang jujur dan adil terhambat. Tujuan efektif dan efisien keserentakan pilkada pun tak tercapai. Padahal, pascapemilu pura-pura Orde Baru masyarakat masih mau percaya dengan KPU, penguatan demokrasi lokal, dan 2 Rumahpemilu.org olahan data calon infopilkada.kpu.go.id

23


pilkada sebagai produk Reformasi. Jangan sampai “dari, oleh, dan untuk rakyat” kembali diragukan oleh pemilik merupakan suatu upaya untuk menyelamatkan kebijakan publik yang akan kedaulatan demokrasi. dibuat oleh politisi dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah. Pandangan Hamdan tersebut berkaitan dengan apa yang disampaikan Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi Anggaran pada Tahun Pemilu.” menjelaskan bahwa Political budget cycles Pemilu serentakYuna(concurrent election) adalah sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi penggabungkan pemilu eksekutif dan pemilu legislatif empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi dalam satu tahapan penyelenggaraan khususnya tahap politcal budget cycles seperti polabukan pada struktur anggaran baik secara pemungutan suara.perubahan Tujuannya semata efisiensi agregat maupun secara spesifik pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi anggaran, melainkan untuk menciptakan pemerintahan dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus kongruen atau menghindari pemerintahan terbelah (divided Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat government) yang berwujud jumlah kursi mayoritas ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan parlemen bukan dimiliki partai atau koalisi partai yang political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun mengusung presiden terpilih.3 Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

PEMILU SERENTAK

Pemilu serentak merupakan jawaban masalah laten tetapi Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, negara presidensial yang menganut pemilu proporsional juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan dan sistem kepartaian multipartai. Scott Mainwaring, perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu dalam Presidentialism, Multiparty System, Democracy: syarat verifikasi faktual untuk menjadi pesertaand pemilu. UU No. 8 Tahun The Equation, September 1990, 2012Difficult menegaskan setiap yang partaidiluncurkan politik peserta pemilu harus memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat menilai kombinasi presidensial-multipartai berbahaya bagi praktik selama ini, pihakIlmuwan yang duduk baik didari parlemen maupun pemerintah stabilitas demokrasi. politik dari University mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, of Notre Dame ini merujuk bukti hasil penelitian di hal ini akan berdampak terhadap mandeknya aspirasi perempuan semua negara negatif penganut presidensial-multipartai, sejak dalam hukumhingga dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telahsalah ditulissatu oleh Nindita 1930 1990. Mainwaring menegaskan, Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: konsekuensi terpisahnya pemilihan eksekutif dan legislatif Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI adalah presiden terpilih bisa berasal dari partai peraih suara 2009.”

Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik

3 Didik Supriyanto, Khoirunnisa Nur Agustyati, August Mellaz, Manata Ulang Supriyanto dan Menuju Lia Wulandari dalam dan Jadwal Pilkada Pemilu Nasional dantulisan Daerah,berjudul Perludem,Transparansi Jakarta 2013, halaman 27. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana



kecil di parlemen.4 Namun, sebuah jalan keluar kemudian mencuat ke permukaan. Hanya empat tahun setelah Mainwaring meluncurkan tesisnya, sebuah preseden baru terjadi di Brasil. Negara bola ini, membuktikan bahwa presidensialisme dengan multipartai dan sistem proporsional—seperti halnya di Indonesia— ternyata bisa stabil. Caranya, dengan melakukan pemilu serentak. Hasilnya, bekerjanya efek menarik kerah(coattail effect)yaitu hasil pemilu presiden menjadi kongruen dengan hasil pemilu legislatif. Dampaknya, Brasil berhasil keluar dari kutukan divided government atau minority government.5

PEMILU YANG EFEKTIF DAN EFISIEN Pemilu yang efektif dan efisien hanya bisa diselenggarakan kelembagaan penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) menetapkan karakter lembaga penyelenggara pemilu yang bisa mewujudkan pemilu jujur dan adil. 1. Independen dan tak berpihak; 2. Transparan-akuntabel; 3. Cepat berkeputusan; 4. Efisien dan efektif; 5. Profesional; 6. Bermasa jabatan; 7. Berstruktur; 8. Berpembiayaan jelas; 9. Ber-tugas/fungsi menyelenggarakan; 10. Beranggota dengan komposisi dan kualifikasi ketat; dan 11. Ber-kewenangan/ tanggungjawab

4 Scott Mainwaring, Presisentialism, Multiparty Systems, And Democracy: The Difficult Equation, Kellogg Institute, 1990, halaman 4. 5 Harun Husein, Pemilu Indonesia, Perludem, Jakarta, 2014, halaman 527.

25


kepada pihak berkepentingan.6 Berdasarkan teori tersebut artikel ini bertujuan merupakan suatulandasan upaya untuk menyelamatkan kebijakan publik yang akan dibuat oleh politisi dan pemerintah yang terpilih untuk rumusan memerintah. menghasilkan empat rekomendasi terhadap permasalahan yang sudah dipetakan, yaitu: Pandangan Hamdan tersebut berkaitan dengan apa yang disampaikan Yuna melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi 1. Farhan Menempatkan pilkada sebagai bagian disain pemiluAnggaran pada Tahun Pemilu.” Yuna menjelaskan bahwa lokal; Political budget cycles serentak nasional dan pemilu serentak sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi 2. Menempatkan pilkada serentak sebagai pemilu empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi politcal serentak lokal transisi menuju pemilu serentak lokal budget cycles seperti perubahan pola pada struktur anggaran baik secara ideal; agregat maupun secara spesifik pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi 3. Menempatkan Komisi Pemilihan Umum sebagai dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus konstitusional bersifat nasional, tetap, Pemilulembaga 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat dan mandiri sehingga hirarkis pembiayaan ini, yang menjadi perhatian tidak secara hanya political budget cycles, melainkan political corruption atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun lembaga dan cycle aktivitasnya dibiayai APBN; Pemilu yang telah meningkat ekstrim. 4. Menempatkan APBNdengan sebagai anggaran terpusat yang Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi membiayai seluruh pilkada. juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan Empat rekomendasi itu dihasilkan dari dua metode. perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu Pertama, melalui penulisan hasil diskusi dengan para pihak syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun terkait penyelenggaraan Pilkada 2015 dan para peneliti 2012 menegaskan setiap partai politik peserta pemilu harus memenuhi anggaran pilkada. Kedua, studi refensi buku dan pemberitaan. 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat Referensi berdasarkan yangmaupun beragam. praktik selamadipilih ini, pihak yang dudukpenekanan baik di parlemen pemerintah Ada yang diduduki penekanannya langsung membahas pentingnya hal ini mayoritas oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, akan berdampak negatifdari terhadap mandeknya aspirasi perempuan dalam pembiayaan pilkada APBN. Ada yang menekankan hukum dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut ditulis oleh Nindita pada disain pemilu serentak. Ada juga yangtelah menekankan Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: pada kelembagaan dan penyelenggaraan pemilu yang efektif Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI dan efisien. 2009.” Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik

6 Alan Wall, et.al., Electoral Management Design: The New International Supriyanto dan Lia Wulandari dalam Institute tulisan for berjudul Transparansi dan IDEA Handbook, (Stockholm: International Democracy and Electoral Assistance, 2006), halaman 9. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana



Artikel disusun dengan bentuk tiga pembagian: pengantar, landasan teori, pembahasan, dan rekomendasi. Pengantar, menjelaskan konteks permasalahan, rumusan masalah, metode, dan sistematika penulisan. Landasan teori, memaparkan teori dan konsep terkait kepemiluan, kelembagaan, dan anggaran. Pembahasan, menjelaskan permasalahan dengan mengaitkan fakta dan prinsip/ landasan teori. Rekomendasi, solusi yang ditawarkan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan.

SUMBER DANA PILKADA Undang-undang yang menjadi dasar penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 menetapkan anggaran pilkada berasal dari APBD. Dituliskan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-undang No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pasal 166 ayat (1) bertuliskan Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar regulasi sumber pembiayaan pilkada itu bermasalah yang terkait disain keserentakan pilkada. Diselenggarakan serentak di banyak daerah tapi anggaran pilkada di tiap daerah kesiapannya tak serentak. Direncanakan di 269 daerah yang waktu pungut-hitung suaranya pada 9 Desember 2015 tapi banyak daerah tak siap APBD membiayai pilkadanya. Anggota KPU RI, Ferry Kurnia

27


Rizkiyansyah (20/5’15) mengatakan, dari 269 daerah yang pilkada masih 66upaya daerah yangmenyelamatkan belum menandatangani NPHDyang akan merupakan suatu untuk kebijakan publik hingga 22/5’15. Ada daerah yaitu kabupaten dan dibuat oleh politisi dandua pemerintah yang terpilih untukBarru memerintah. Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) terletak Pandangan Hamdan tersebut berkaitan denganyang apa yang disampaikan di Sulawesi Selatan belum mencapai kesepakatan. Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi Anggaran pada Tahun Pemilu.” Yuna menjelaskan bahwa Political budget cycles sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi empiris di berbagaiSekretariat Negara. Berbagai variabelForum yang mempengaruhi Koordinator Nasional Indonesia politcal budget cycles seperti perubahan pola (Seknas pada struktur anggaran baik secara untuk Transparansi Anggaran Fitra), Yenny agregat maupun secara spesifik pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi Soetjipto menjelaskan, ada dua hal mendasar kenapa dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus pilkada serentak tak relevan dibiayai APBD. Pertama, siklus Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat anggaran yang tak sesuai dengan siklus tahapan pilkada. ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan Kedua, ruang fiskal daerah terbatas.Dua hal itu menjadikan political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun pilkada sebagai beban bagi daerah. Pembiayaan pilkada Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

BEBAN DAERAH

menjadi beban bagi APBD.7

Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi

Penjelasan Yenny berdasar riset Seknas Fitra dari juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan sejumlah penyelenggaraan pilkada sebelum 2015. Selama perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu ini pilkada dibiayai dari danamenjadi pengalihan belanja syarat verifikasi faktual untuk peserta pemilu.langsung UU No. 8 Tahun yang awalnya untuk kepentingan publik. Kebutuhan 2012 menegaskan setiap partai politik peserta pemilu harus memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Kondisi dan ini patut diperjuangkan, mengingat belanja daerah seperti pendidikan kesehatan menjadi praktikmenanggung selama ini, pihak yang duduk baikakumulasi di parlemenini, maupun pemerintah biaya pilkada. Karena pilkada mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, menjadi beban banyak bidang bagi pemerintahan daerah hal ini akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan dalam yang dirasakan masyarakatnya. Keterbatasan kemampuan hukum dandaerah pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita keuangan menyebabkan daerah harus mengurangi Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: belanja publiknya, seperti pendidikan dan kesehatan untuk Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI 2009.”

7 Yenny Soetjipto: Fiskal Daerah Terbatas, Harus darikeuangan APBN. Masih berhubungan dengan temaPilkada akuntabilitas politik, Didik Wawancara jurnalis rumahpemilu.org, Debora Blandina (14/4/’15). http:// Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan www.rumahpemilu.org/in/read/8680/Yenny-Soetjipto-Fiskal-DaerahTerbatas-Pilkada-Harus-dari-APBN Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana



membiayai pilkada.8 Di keadaan itu, pihak terkait penyelenggaraan pilkada punya elastisitas tak wajar dalam memastikan pilakda tetap diselenggarakan. Pilkada Bandung 2010, tahapan pilkada dimulai Februari tapi APBD baru ditetapkan akhir Maret 2010 sehingga KPU mendanai operasionalnya secara swadaya. Pilkada Ogan Ilir 2010, pencairan dana baru dilakukan bulan April 2010 sedangkan tahapan dimulai bulan Februari 2010 sehingga menggunakan anggaran dana alokasi gaji ke-13.9 Pada dasarnya waktu pilkada tak selalu pas dengan waktu penyusunan APBD. Penyelenggara terkena efek domino. Penyusunan rencana dan penetapan jadwal tahapan menjadi hal yang tak bisa dipastikan. Pemerintah pusat yang menempatkan urusan pilkada semata-mata tanggungjawab pemerintah daerah membuat struktur KPU yang hirarkis kesulitan mengontrol baginya strukturnya hingga ke daerah.10

MAHAL DAN SULIT OBJEKTIF Pilkada dibiayai APBD pun menjadikan nilai material pilkada menjadi mahal dan tak objektif. Keserentakan pilkada yang bertujuan efisiensi menjadi gagal. KPU RI melalui infopilkada.go.id menyampaikan, total 8 Seknas Fitra. Naskah Rekomendasi: Kebijakan Anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah, Efisien dan Demokratis, Jakarta: Seknas Fitra, 2011, halaman 6. 9

Ibid, halaman 14.

10 Titi Anggraini dkk., Menata Kembali Pengaturan Pemilukada, Perludem, Jakarta 2010, halaman 134.

29


penyelenggaraan Pilkada 2015 (18/2’2015). Jumlah yang diajukan Rp 6,7 upaya triliun danmenyelamatkan yang disetujuikebijakan Rp 5,5 publik triliun.yang akan merupakan suatu untuk Total belum termasuk biaya pengawasan pilkada. dibuatanggaran oleh politisi dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah. Nilai rupiahnya dijumlah dariberkaitan pengajuan masing-masing Pandangan Hamdan tersebut dengan apa yang disampaikan KPU provinsi dan kabupaten/kota penyelenggara pilkadaAnggaran Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi yang masing-masing pemerintah daerah. pada disetujui Tahun Pemilu.” Yuna menjelaskan bahwa Political budget cycles sudah menjadi fenomena universal berbagai studi Pembiayaan pilkada dari APBD didukung pun sulitdengan menemukan empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi objektivitas besaran biaya pilkada tiap daerah. Sewajarnya, politcal budget cycles seperti perubahan pola pada struktur anggaran baik secara besaran anggaran pilkada ditentukan variabel jumlah agregat maupun secara spesifikdan pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi penduduk, keadaan geografis, status tingkat administrasi dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus daerah. Tapi merujuk besar anggaran tiap daerah, variabel Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat ini menjadi sumir. Ada daerah yang penduduk/pemilih-nya ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan sedikit dibandingkan daerah lain tapi biaya pilkadanya jauh political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun lebih besar. Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

Kesumiran itu terjadi di tingkat provinsi hingga Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi kabupaten/kota. Provinsi Kepulauan Riau dengan 1,61 juta juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan penduduk berbiaya Rp 62,50 miliar. Sedangkan Provinsi perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu Kalimantan Utara dengan 588.791peserta penduduk syarat verifikasi faktual untuk menjadi pemilu.berbiaya UU No. 8 Tahun pilkada Rp 100 miliar. Kota Samarinda dengan ribu 2012 menegaskan setiap partai politik peserta pemilu753 harus memenuhi penduduk, berbiaya pilkadaKondisi Rp 55,6 miliar. Kabupaten 30% keterwakilan perempuan. ini patut diperjuangkan, mengingat praktik selama ini, pihak duduk baik di parlemen maupun pemerintah Semarang dengan 989yang ribu penduduk berbiaya pilkada 11 mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, hal ini 16,39 mililar. akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan dalam Dari riset Fitra di penyelenggaraan pilkada 14 daerah hukum dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita pada 2010 diketahui, anggaran pilkada kabupaten/kota Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: untuk sekali putaran berkisar Rp 5 sampai 28 miliar. Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI Pilkada Bandung 2010 bisa dibuat KPU Bandung lebih 2009.”

efisien dengan memangkas jumlah penyelenggara pada

Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan 11 Infopilkada.kpu.go.id Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses pemilu. Dana kampanye diperlukan oleh partai politik dan kandidatnya untuk dapat 30 berkompetisi di dalam pemilu. Setiap partai politik, kandidat/calon


tingkat KPPS, dari tujuh orang menjadi lima orang. Selain itu, KPU Bandung mengurangi biaya pilkada dengan cara mengurangi jumlah tempat pemungutan suara (TPS) dan menambah jumlah pemilih di tiap TPS.12

POTENSI BURUK DISKRESI PETAHANA KEPALA DAERAH Penyelenggaraan Pilkada yang dibiayai APBD berpotensi buruk dari diskresi petahana kepala daerah. Kepala daerah mempunyai diskresi menentukan persetujuan besaran anggaran pilkada daerah yang dipimpinnya. Jika kepala daerah mencalonkan lagi di pilkada akan berpotensi lahirkan konflik kepentingan terhadap KPU di daerah. Potensi diskresi kepala daerah ini pun mengurangi netralitas atau kemandirian KPU di daerah. Pengaruh struktur kemandirian KPU yang nasional terhadap KPU di daerah menjadi lebih rendah. KPU di daerah akan lebih terpengaruh intervensi petahana kepala daerah yang mencalonkan di pilkada. Aktor kunci dalam pembahasan anggaran terdiri dari Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, DPRD, dan KPU di daerah sebagai kuasa pengguna anggaran. KPU di daerah seringkali tersandera penentuan anggaran pilkada karena bergantung persetujuan kepala daerah yang seringkali mencalonkan di pilkadabersama partai pendukungnya di DPRD.13 12 Seknas Fitra. Naskah Rekomendasi: Kebijakan Anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah, Efisien dan Demokratis, Jakarta: Seknas Fitra, 2011, halaman 18. 13 Ibid, halaman 11.

31


Ketergantungan KPU provinsi dan kabupaten/kota semakin membuat posisi tawar KPU dalam penyelenggaraan merupakan suatu upaya untuk menyelamatkan kebijakan publik yang akan pilkada lemah. Pendanaan pilkada pada APBD, dibuat oleh politisi dan pemerintah yang terpilih untukmembuat memerintah. KPU “tersandera” dalam mengusulkan anggaran pada aktor Pandangan Hamdan tersebut berkaitan dengan apa yang disampaikan politik daerah yang memiliki kepentingan terhadap pilkada. Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi Anggaran Anggaran pilkada menjadi tawar-menawar yang dapat pada Tahun Pemilu.” Yuna ajang menjelaskan bahwa Political budget cycles mempengaruhi independensi KPU. Tidak dapat dipungkiri, sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi kepala daerah pada posisi petahana, politik politcal empiris di berbagai Negara. Berbagai variabeldan yangpartai mempengaruhi budget cycles seperti perubahan pola pada struktur baik secara pendukungnya memiliki pengaruh kuat dalamanggaran anggaran 14 agregat maupun secara spesifik pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi pilkada. dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus Di Pilkada Serentak 2015, salah satu gambaran itu Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat yang marak diberitakan adalah daerah yang petahana ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan kepala daerahnya mencalonkan di pilkada, KPU relatif tak political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun mengalami hambatan atau penundaan pencairan anggaran. Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

Anggaran pun cenderung disetujui 100 persen atau mendekati Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi 100 persen. Sedangkan daerah yang petahana kepala daerah juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan tak mencalonkan di pilkada, KPU harus berhutang bahkan perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu menggunakan slot anggaran penggajian pegawai KPU. syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun Kewenangan anggaran KPU 2012 menegaskan mengesahkan setiap partai politik peserta terhadap pemilu harus memenuhi dan lembaga dan atau panitia pemilu pun 30% keterwakilan perempuan. Kondisipengawas ini patut diperjuangkan, mengingat praktik selama pihak intervensi yang duduk baik di parlemen maupun pemerintah menjadi dua ini, tangan petanaha kepala daerah mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, yang mencalonkan di pilkada. Dengan anggaran cukup hal ini akan berdampak terhadap mandeknya aspirasipetahana perempuan dalam yang diberikan negatif KPU provinsi/kabupaten/kota, hukum dan pemerintahan. kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita yang mencalonkan bisa Dan mengintervensi verifikasi berkas Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan pencalonan oleh KPU. Jika verfikasi pencalonan KPU dan tak Korupsi: Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI bisa diintervensi, petahana kepala daerah yang mencalonkan 2009.” Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik

14 Seknas Fitra. Naskah Rekomendasi: Kebijakan Anggaran Pemilihan Umum Supriyanto dan Efisien Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan Kepala Daerah, dan Demokratis, Jakarta: Seknas Fitra, 2011, halaman 11. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana



bisa mengintervensi lembaga/panitia pengawas pemilu untuk mempermasalahkan hasil verifikasi KPU. Petahana Walikota Kota Palu, Mulhanan Tombolotutu bisa menjadi peserta Pilkada 2015 melalui kemenangann gugatan terhadap KPU Kota Palu dalam sidang yang diselenggarakan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Palu. Sebelumnya KPU Kota Palu menggagalkan Mulhanan Tombolotutu-Tahmidi Lasahido karena tak menyerahkan tanda bukti laporan harta kekayaan Negara dari Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) serta ijazah yang tak dilegalisasi. Rumahpemilu.org (18/9) memberitakan, Satgas Lawan Politik Uang (Sapu) Tangerang Selatan melaporkan panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Tangsel kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten. Panwas Tangsel dianggap tidak profesional dalam melakukan putusan terhadap laporan masyarakat dan tidak sesuai dengan Peraturan Bawaslu No 2 Tahun 2012 tentang tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran.Sapu Tangsel melaporkan pasangan calon atas dugaan praktik politik uang oleh panitia/tim kampanye, serta dugaan pelanggaran jadwal dan aturan dalam berkampanye. Namun Panwas memutuskan tidak bisa melanjutkan laporan tersebut karena menganggap belum terpenuhinya unsur pelanggaran.

MENATA KEMBALI DESAIN PILKADA SERENTAK Pembahasan anggaran pilkada serentak 2015 akan menjadi jelas jika kita juga tempatkan pilkada serentak 33


menurut rekayasa kepemiluan. Disain keserentakan lebih tepatsuatu jikaupaya kita untuk merujuk pada pengertian pemiluyang akan merupakan menyelamatkan kebijakan publik serentak election). yang Pemilu serentak adalah dibuat oleh(concurrent politisi dan pemerintah terpilih untuk memerintah. penggabungkan pemilu eksekutif dandengan pemilu Pandangan Hamdan tersebut berkaitan apa legislatif yang disampaikan dalam satu tahapan penyelenggaraan khususnya tahapAnggaran Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi pemungutan suara. Yuna Tujuannya bukan semata efisiensi pada Tahun Pemilu.” menjelaskan bahwa Political budget cycles anggaran, melainkan untuk menciptakan pemerintahan sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi kongruen atau menghindari pemerintahan terbelah (divided politcal empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi budget cycles seperti pada struktur baik secara government) yang perubahan berwujudpola jumlah kursi anggaran mayoritas agregat maupun spesifik padaatau tahun-tahun Pemilu, yang terkonfirmasi parlemen bukansecara dimiliki partai koalisi partai dalam praktek penganggaran mengusung presiden terpilih.di Indonesia yang berkaitan dengan siklus Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat Indonesia berada pada anomali sistem politik. ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan Pemerintahan Indonesia bersistem presidensial tapi political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun sistem pemilunya proporsional dengan sistem kepartaian Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

multipartai. Dampaknya, pemerintahan terbelah. Gambaran Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi nyata, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla secara juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan politik kesulitan merealisasikan kebijakan melalui parlemen perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu karena koalisi yang berseberangan memperoleh kursi lebih syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun dari persen. setiap partai politik peserta pemilu harus memenuhi 201250 menegaskan Simulasi efekperempuan. menarik Kondisi kerah ini inipatut relevan dilakukan 30% keterwakilan diperjuangkan, mengingat praktik selama ini, pihak yang duduk baik di parlemen maupun pemerintah di Pemilu 2014. Menyerentakan pemilu presiden-wakil mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, presiden dan pemilu DPR dalam satu hari pemungutan hal ini akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan suara melalui pemilihan presiden dan partai dalam satu dalam hukumsuara dan pemerintahan. Dan kondisi telah ditulis oleh Nindita surat sekaligus, Jokowi efek tersebut (atau Probowo efek) Paramastuti dalam yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: akan menarik lebihtulisannya besar elektabilitas PDIP. Pemilu 2014 Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI yang menghasilkan pemerintahan terbelah bisa dihindari. 2009.” Saat ini Koalisi Indonesia Hebat tak lebih hebat jumlah berhubungan denganKoalisi tema akuntabilitas keuangan politik, Didik danMasih pengaruhnya dengan Merah Putih sehingga Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan parlemen tak mendukung kerja presiden. Sebelumnya



disebabkan banyak pemilih Jokowi yang tak memilih PDIP. Anomali dari ortodoksi sistem pemilu di negara bertransisi demokrasi bisa dibilang wajar. Pergantian sistem pemerintahan dan pemilu Indonesia lebih disebabkan perasaan politik yang sangat kontekstual. Pasca-1955, parlemen yang gaduh disikapi dengan Demokrasi Terpimpin. Pasca-1965, otoritarian Orde Baru meleburkan ragam kekuatan politik menjadi dua partai dan satu partai yang pura-pura menjadi “golongan”. Pasca-Reformasi, parlementer yang secara teori lebih cocok untuk negara majemuk malah diganti ke presidensial karena oligarki partai dinilai merasuk ke parlemen dan mengendalikan presiden. Tak puas memangkas oligarki partai, dibuatlah sistem pemilu proporsosial daftar calon. Jelas, kronologis ini membuat sistem politik Indonesia yang presidensial, multipartai, proporsional, daftar calon semakin menyimpang untuk menuju kemapanan sistem politik. 23 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penyelenggaraan pemilu serentak pada 2019. Putusan MK ini mengarahkan pada kemapanan sistem politik Indonesia. Pemilu serentak menguatkan sistem presidensial karena jauh lebih mendorong tersusunnya pemerintahan yang lebih memungkinkan bekerja secara efektif. Agar pemilu serentak tak sekedar menambah kompleksitas semata, format pemilu di provinsi dan kabupaten/kota harus diubah bukan hanya memilih kepala daerah tapi juga memilih anggota dewan daerah. Pemilu lokal tak bisa dipisahkan dengan kepentingan pemilu nasional. Penyelenggaraan pemilu lokal dan nasional harus menjadi

35


bagian dari fungsi check and balance koalisi di legislatif dengan eksekutif. Jika untuk hasil pemerintahan di publik pemiluyang akan merupakan suatu upaya menyelamatkanterpilih kebijakan nasional dinilai baik, pemilih bisa mempertahankannya di dibuat oleh politisi dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah. pemilu lokal dengan memilih kepala daerah calon Pandangan Hamdan tersebutcalon berkaitan dengan apadan yang disampaikan dewan yang diusung partai atau koalisi partai pendukung Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi Anggaran pemerintahan nasional. Jika pemerintahan nasional pada Tahun Pemilu.” Yuna menjelaskan bahwa Politicaldinilai budget cycles buruk, pemilih bisa menghukum dengan tak memilih calon sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi kepala dan calonBerbagai dewanvariabel pendukung pemerintah politcal empiris daerah di berbagai Negara. yang mempengaruhi budget cycles seperti perubahan pola pada struktur anggaran baik secara nasional. agregat pada(concurrent) tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi Jika maupun merujuksecara istilahspesifik serentak itu, Pilkada dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus Serentak 2015 bukanlah pemilu serentak. Pilkada 2015 Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat hanya menggabungkan pilkada di banyak daerah dalam satu ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan waktu tahapan pelaksanaan dalam satu hari pemunguatan political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun suara. Pakar pemilu Universitas Airlangga, Ramlan Surbakti Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

menyebutnya pemilu borongan. Pakar pemilu LIPI, Nur Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi Hasyim menyebutnya pemilu “serempak” bukan “serentak”.

juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan Disain pemilu serentak yang coba diupayakan pakar perempuan. Seperti halnya lokal keterwakilan perempuan sebagai salah satu pemilu (melaluifaktual kodifikasi adalah syarat verifikasi untukundang-undang menjadi peserta pemilu) pemilu. UU No. 8 Tahun pemilu yang diselenggarakan KPU untuk kepala 2012 menegaskan setiap partai politik pesertamemilih pemilu harus memenuhi daerah dan wakilperempuan. kepala daerah (provinsi kabupaten/ 30% keterwakilan Kondisi ini patutdan diperjuangkan, mengingat praktik selama ini, pihak duduk baik di parlemen maupun pemerintah kota), anggota DPRDyang Provinsi, serta anggota DPRD mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, Kabupaten/Kota. Karena periode kepala daerah dan DPRD hal ini akan berdampak negatif terhadap mandeknya pilkada aspirasi serentak perempuan dalam belum sama, maka perlu penyelenggaraan hukum dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita transisi. Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: Didik Supriyanto dkk dalam “Menata Ulang Jadwal Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI Pilkada” (2013) merekomendasikan disain pemilu lokal 2009.”

dan penjadwalan pilkada serentak transisi pertama pada Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik 2016 (bukan 2015) yang pungut hitungnya di bulan Juni. Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan Alasan utama memilih Juni 2016 adalah membentuk siklus



pemilu yang berfungsi meng-koreksi/evaluasi (check and ballance) pemerintahan nasional-lokal dan poros eksekutiflegislatif. Pemilih di pilkada punya waktu dua tahun yang relatif objektif untuk melanjutkan/memutus pemerintahan nasional di pemerintahan lokal. Alasan yang langsung berkait anggaran, karena di 2016 bisa lebih banyak mengupayakan penyelenggaraan pilkada semua jenjang, provinsi hingga kabupaten/kota. Penggabungan jenjang menjadikan penyelenggaraan pilkada hanya satu kali pendanaan panitia penyelenggara, pengawas, dan pengadaan logistik. Bulan Juni pun merupakan waktu yang kondusif dari aspek cuaca, sosialbudaya, kesiapan partai, dan kesiapan anggaran sehingga kemungkinan kisruh persiapan dan hambatan tahapan yang memungkinkan penambahan anggaran bisa dihindari.

APBN SEBAGAI KONSEKUENSI KESERENTAKAN Untuk memapankan disain pemilu serentak, pilkada yang hanya berkepentingan memilih eksekutif yang berada di rezim otonomi daerah harus dialihkan pada disain serentak yang sentralistik. Pilkada yang sebelumnya jauh lebih banyak sebagai pemenuhan kepentingan pemerintahan lokal, di konteks disain pemilu serentak akan berubah untuk memperluas kepentingan pemerintahan nasional. Karena kepentingan pemerintahan nasional di daerah diperluas, anggaran pemilu di daerah harus dari APBN. Kebutuhan anggaran pemilu di daerah dari APBN pun untuk kebutuhan percepatan transisi keserentakan. 37


Periode jabatan pemerintahan daerah yang tak sama membutuhkan transisi bisa diserentakan semuayang akan merupakan suatufase upaya untuk untuk menyelamatkan kebijakan publik pasca-Pemilu 2019. UU No. 32/2004 menyebutkan pilkada dibuat oleh politisi dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah. diselenggarakan enamtersebut bulan berkaitan sebelum dengan periode Pandangan Hamdan apamenjabat yang disampaikan pemerintahan habis dan pilkada tak bisa diselenggarakan Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus PolitisasidiAnggaran tahun yang sama dengan pemilu nasional. pada Tahun Pemilu.” Yunapenyelenggaraan menjelaskan bahwa Political budget cycles APBN punya peran strategis untuk menyamakan periode sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi menjabat pemerintahan daerah.variabel Sangatyang sulit meminta politcal empiris di berbagai Negara. Berbagai mempengaruhi budgetdaerah cycles seperti perubahan pola pada anggaran baik secara kepala menggunakan APBD untukstruktur mengurangi masa agregat maupun secara spesifik pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi jabatannya dengan menyelenggarakan pilkada lebih cepat. dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus APBN pun bisa memaksa standardisasi pilkada yang Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat efisien. Bentuk efisiensinya berupa: 1. Pembatasan kelompok ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan kerja; 2. Mengurangi jumlah petugas KPPS; 3. Menghapus political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun PPS; 4. Standardisasi honor; dan 5. Memperbanyak pemilih Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

di setiap TPS.15


Temuan Seknasmengingat Fitra menunjukkan, makin juga perlu dibatasi perbedaan hakikat antarabesar laki-laki dan jumlah Pokja, makin besar unit cost honor penyelenggara. perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu Memperbanyak jumlah Pokja biasa dijadikan modus syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun memperolehhonor tambahan. Jumlah Pokjadapat 2012 menegaskan setiap partai politik peserta pemilu dibatasi harus memenuhi hanya untuk kegiatan berperhatian 30% keterwakilan perempuan. Kondisi khusus. ini patut diperjuangkan, mengingat praktik selama ini, pihak duduk baik di parlemen maupun pemerintah Standardisasi honoryang menyertakan pengurangan jumlah mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, anggota KPPS dan menghilangkan PPS akan sangat hal ini akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan dalam signifikan mengurangi biaya pilkada. Kabupaten Bandung hukum dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita bisa membuktikan dan tak bermasalah menjalankan Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: pilkada hanya dengan lima orang anggota KPPS.Posisi Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI PPS di kelurahan/desa bisa dihilangkan karena signifikan 2009.” Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik

15 Seknas Fitra. Naskah Rekomendasi: Kebijakan Anggaran Pemilihan Umum Supriyanto dan Efisien Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan Kepala Daerah, dan Demokratis, Jakarta: Seknas Fitra, 2011, halaman 20-21. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana



jumlah biayanya dan fungsinya bisa digantikan langsung ke kecamatan. Jika biaya APBN sudah dipastikan membiayai pilkada dan semua daerah (provinsi hingga kabupaten/kota) sudah sama periode pemerintahannya, berarti pilkada bisa diselenggarakan di semua jenjang di seluruh Indonesia. Jika Seknas Fitra mendata biaya termahal pilkada provinsi 2010 adalah Rp 68 miliar, wajar jika kita perkirakan pilkada provinsi setelah 2015 adalah sekitar Rp 100 miliar. Berarti dengan 34 provinsi, jumlah biaya keseluruhan pilkada serentak hanya Rp 3,4 triliun.

KONSEKUENSI KONSTITUSIONAL KPU NASIONAL Arah makin membaiknya sistem politik Indonesia melalui pemilu serentak dan pilkada serentak menegaskan kesesuaian kelembagaan pemilu di konstitusi. Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menuliskan, pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional tepat dimaknai secara struktur dan anggaran. Secara struktur, KPU menasional berwujud KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. KPUdengansemuatingkatstrukturnyamenyelenggarakan segala bentuk pemilu. KPU menyelenggarakan pemilu presiden dan wakil presiden. KPU menyelenggarakan pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Dan, KPU juga menyelenggarakan pilkada provinsi serta kabupaten/kota. Memang seharusnya semua lingkup KPU dibiayai APBN, baik kelembagaan, 39


orang-orang di dalamnya, dan aktivitasnya, termasuk menyelenggarakan pilkada. merupakan suatu upaya untuk menyelamatkan kebijakan publik yang akan dibuat oleh politisi Institute dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah. International for Democracy and Electoral

Assistance menetapkan Pandangan(IDEA) Hamdan tersebut berkaitankarakter dengan apa lembaga yang disampaikan penyelenggara pemilu yang “Menelusuri bisa mewujudkan pemiluAnggaran Yuna Farhan melalui tulisannya Siklus Politisasi pada Tahun Pemilu.” menjelaskan Political budget jujur dan adil. 1. Yuna Independen dan bahwa tak berpihak; 2. cycles sudah menjadi fenomena 3. universal dengan berbagai studi Transparan-akuntabel; Cepatdidukung berkeputusan; 4. empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi politcal Efisien dan efektif; 5. Profesional; 6. Bermasa jabatan; 7. budget cycles 8. seperti perubahan pola pada9. struktur anggaran baik secara Berstruktur; Berpembiayaan jelas; Ber-tugas/fungsi agregat maupun secara pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi menyelenggarakan; 10.spesifik Beranggota dengan komposisi dan dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus kualifikasi ketat; dan 11. Ber-kewenangan/tanggungjawab Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat kepada pihak berkepentingan. KPU atau siapa/lembaga ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan apa pun yang menyelenggarakan pilkada, bisa memenuhi political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun karakter tersebut hanya dengan membiayai pilkada dari Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim. APBN. Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi

Tak lebihdibatasi berdasar pendapatperbedaan yang menempatkan pilkada juga perlu mengingat hakikat antara laki-laki dan bukan pemilu. Selain pilkada diselenggarakan KPU yang perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu berstruktur nasional, pun diselenggarakan dengan syarat verifikasi faktual pilkada untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun asas sulit untuk memaknai pilkada 2012kepemiluan. menegaskan Sangat setiap partai politik tak peserta pemilu harus memenuhi bukan bagian dariperempuan. pemilihan Kondisi umum.ini Jika merujuk Pasal 22E 30% keterwakilan patut diperjuangkan, mengingat praktik ini, pihak yang duduk baik di parlemen pemerintah ayat (1),selama pemilihan umum dilaksanakan secara maupun langsung, mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun hal ini akan berdampak negatif terhadap sekali, pilkada memenuhi maknamandeknya pemilihanaspirasi umum.perempuan Perihal dalam hukum dan(2), pemerintahan. tersebut telahsebaiknya ditulis oleh Nindita pada ayat (3), dan (4)Dan takkondisi ada kata “pilkada” Paramastuti dalam tulisannya yangpilkada berjudul:serentak “Perempuan dan Korupsi: tak dijadikan dasar penolakan dibiayai Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI APBN. Kekurangan ini menjadi bijak jika dimaknai sebagai 2009.” bagian yang perlu dilengkapi untuk menuju sistem pemilu Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik Indonesia yang lebih mapan. Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses pemilu. Dana kampanye diperlukan oleh partai politik dan kandidatnya untuk dapat 40 berkompetisi di dalam pemilu. Setiap partai politik, kandidat/calon


REFERENSI Alan Wall, et.al., Electoral Management Design: The New International IDEA Handbook, (Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2006); Didik Supriyanto, Khoirunnisa Nur Agustyati, August Mellaz, Manata Ulang Jadwal Pilkada Menuju Pemilu Nasional dan Daerah, Perludem, Jakarta 2013; Harun Husein, Pemilu Indonesia, Perludem, Jakarta 2014; Scott Mainwaring, Presisentialism, Multiparty Systems, And Democracy: The Difficult Equation, Kellogg Institute, 1990; Seknas Fitra. Naskah Rekomendasi: Kebijakan Anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah, Efisien dan Demokratis, Jakarta: Seknas Fitra, 2011. Titi Anggraini dkk., Menata Kembali Pengaturan Pemilukada, Perludem, Jakarta 2010. Situs Rumahpemilu.org http://www.rumahpemilu.org/in/read/8988/MasihMenanti-Kejelasan-Anggaran http://www.rumahpemilu.org/in/read/8680/YennySoetjipto-Fiskal-Daerah-Terbatas-Pilkada-Harus-dariAPBN

41



MENATA ULANG MEKANISME PENDAFTARAN PEMILIH PILKADA Khoirunnisa Agustyati

ABSTRAK Tulisan ini berusaha untuk memetakan persoalanpersoalan apa saja yang banyak terjadi dalam proses pendaftaran pemilih di Pilkada Serentak 2015. Sebagai elemen teknis untuk memastikan setiap orang yang sudah berhak memberikan suaranya dapat terfasilitasi, baik dan buruknya proses pendaftaran pemilh berpengaruh pada hak politik individu warga negara. Data adiminstrasi kependudukan nampaknya masih menjadi persoalan mendasar dari tingkat akurasi daftar pemilu. Sehingga perlu ada konsolidasi data kependudukan yang sepenuhnya dikelola oleh KPU. Kata Kunci: Pendaftaran Pemilih dan Hak Politik.

PENGANTAR Pendaftaran pemilih merupakan hal penting dalam proses penyelenggaraan pemilu. Melalui pendaftaran pemilih hak politik setiap warga negara untuk memberikan suaran dalam

43


proses demokrasi perwakilan akan ditentutukan. Dalam hal ini terfasilitasi setiap wagra negarapublik untukyang akan merupakan suatuatau upayatidaknya untuk menyelamatkan kebijakan memberikan suara pemungutan suara saat dibuat oleh politisi dandalam pemerintah yang terpilih untukpada memerintah. pemilu tergantung padatersebut keberhasilan pendaftaran Pandangan Hamdan berkaitan dengan apapemilih. yang disampaikan Hak memilih bagi tulisannya setiap warga negara adalah politikAnggaran Yuna Farhan melalui “Menelusuri Siklushak Politisasi pada Tahun YunaHak menjelaskan bahwa Political budget cycles yang harus Pemilu.” dilindungi. pilih sendiri memperoleh sudah menjadi universal didukung Universal dengan berbagai studi jaminan hukumfenomena yang diatur dalam Deklarasi Hak empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi politcal Asasi Manusai (DUHAM). Pasal 21 DUHAM menyatakan: budget cycles seperti perubahan pada struktur anggaran baik secara (1) Setiap orang berhak turutpola serta dalam pemerintahan agregat maupun secara tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi negrinya sendiri, baikspesifik denganpada langsung maupun dengan dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus perantara wakil-wakil yang dipilih secara bebas; (2) Setiap Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat orang berhak atas kesempatasan yang sama untuk diangkat ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan dalam jabatan pemerintahan negrinya; (3) Kemauan rakyat political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

harus dinyatak dalam pemilihan-pemilihan berkala yang Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu yang rahasia ataupun menurut cara-cara yang lain yang juga syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun menjamin kebebasan mengeluaran 2012 menegaskan setiap partai politiksuara. peserta pemilu harus memenuhi Hak pilih warga negara Kondisi Indonesia secara tegas diatur 30% keterwakilan perempuan. ini patut diperjuangkan, mengingat praktik selama ini, pihak yang duduk di parlemen maupun pemerintah kedalam Undang-Undang Dasar baik 1945 (UUD 1945) Pasal mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, 27 ayat 1: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya hal ini akan berdampak terhadap mandeknya aspirasi perempuan dalam di dalam hukumnegatif dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita hukum danpemerintahan. pemerintahanDan itu dengan tidak ada kecualinya.” Paramastuti dalam berjudul: “Perempuan dan Korupsi: Selanjutnya Pasal tulisannya 28D ayat yang (1) menyatkan, “Setiap orang Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 2009.” kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di Masih hukum.” berhubungan dengan temamenyatkan, akuntabilitas“Setiap keuangan politik, Didik hadapan Lalu ayat (3) warga Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam


MENATA ULANG MEKANISME PENDAFTARAN PEMILIH PILKADA

pemerintahan”. Secara lebih spesifik, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No 39/1999) Pasal 43 menyatakan “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan pesamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.” Bahkan Mahkamah Konstitusi juga memperhatikan betul hak pilih setiap warga negara sebagaimana terlihat dalam Putusan perkara MK No 011-017/ PUU-I/2003 yang menyatkan, “bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan memilih adalah hak yang dijamin konstitiusi, undang-undang, maupun konvensi internasional, sehingga pembatasan penyimpangan dan penghapusan hak akan hak tersebut adalah pelangagran terhadap hak asasi manusia.” Meskipun kerangka hukum internasional dan nasional, menempatkan betapa pentingya hak pilih seorang warga negara, tetapi dalam perjalanannya, penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih dalam setiap pemilu di Indonesia selalu menghadapi masalah. Hasil audit daftar pemilh yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Pendidikan Penerapan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) terhadap DPS pada Juli-Agustus 2008 misalnya, menunjukkan sekitar 20,8% warga negara yang memiliki hak pilih tidak masuk dalam daftar pemilih. Selain itu laporan dari Tim Penyelidikan Pemenuhan Hak Sipil dan Politik dalam Pemilu Legislatif 2009 oleh Komnas HAM menunjukkan terdapat sekitar 2540% pemilih kehilangan hak pilihnya karena tidak masuk

45


dalam daftar pemilih. Putusan MK No 102/PUU-VII/2009 yang menyatakan bahwa warga negara yang tidak publik masukyang akan merupakan suatu upaya untuk menyelamatkan kebijakan dalam daftar pemilih memilih dibuat oleh politisi dan diberikan pemerintahkesempatan yang terpilih untuk untuk memerintah. menggunakan KTP, menunjukkan bahwa jumlah pemilih Pandangan Hamdan tersebut berkaitan dengan apa yang disampaikan yang belum terdaftar cukup siginifikan sehingga perlu Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi Anggaran diberikan ruang khusus agar hak pilih bahwa warga Political negara yang pada Tahun Pemilu.” Yuna menjelaskan budget cycles tidak terdaftar tersebut tidak hilang. (Ramlan Surbakti, sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi 2012, p.di4)berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi politcal empiris budget cycles seperti perubahanpemilih pola pada sulit strukturmenjangkau anggaran baik secara Mengapa pendaftaran agregat warga maupun secarayang spesifik pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi semua negara memiliki hak pilih dalam setiap dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus pemilu? Salah satu sebabnya adalah masih ditemukan Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat ketidakpastian penggunaan prinsip de jure maupun de facto ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan dalam mendaftar pemilih. Prinsip de jure mengacu pada political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun penggunaan alamat yang terdapat dalam KK atau KTP, Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

sementara de facto menggunakan alamat faktual di mana Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi pemilih tersebut tinggal. Selain itu, penduduk yang tinggal juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan di pemukiman “liar”, pekerja, mahasiswa, dan warga kota perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu yang tinggal di pemukiman eksklusif, dan pemilih yang syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun tinggal di wilayah setiap pedesaan, 2012 menegaskan partaimasih politikbanyak pesertabelum pemiluterdaftar harus memenuhi karena tidak mengetahui adanya tahapan pemutakhiran 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat . daftar (Ramlan Surbakti, 2012, pp. 19-20) Selain praktikpemilih. selama ini, pihak yang duduk baik di parlemen maupun pemerintah itu hal yang menjadioleh masalah adalah masih adadiperjuangkan, warga yang hal ini mayoritas diduduki laki-laki. Apabila tidak tidak melaporkan peristiwa kependudukan yang perempuan dialami dalam akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi hukum kelahiran, dan pemerintahan. Dandan kondisi tersebut telah ditulis seperti kematian, kepindahan. Kedua hal oleh ini Nindita Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: adalah yang menjadi penyebab data kependudukan menjadi Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu tidak termutakhirkan. Padahal data kependudukan adalah DPR RI 2009.” utama dalam pemutakhiran daftar pemilih. Karena sumber MasihDP4 berhubungan denganmaka tema akuntabilitas politik, Didik sumber bermasalah, ketika KPUkeuangan melakukan Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan pemutahiran data juga mengalami banyak masalah, sehingga Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses pemilu. Dana kampanye diperlukan oleh partai politik dan kandidatnya untuk dapat 46 berkompetisi di dalam pemilu. Setiap partai politik, kandidat/calon


Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) juga tetap menyisakan masalah. Tidak hanya soal pengadministrasian pemilih yang menjadi sumber masalah daftar pemilih, tetapi juga soal ketentuan siapa yang berhak memilih. Meskipun setiap undang-undang pemilu memiliki kesamaan syarat untuk menjadi pemilih (yaitu minimal berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah, dan tidak sedang berstatus dicabut hak pilihnya), tetapi perbedaan muncul ketika mengatur hak pilih disabilitas mental. UU 8/2012 misalnya, memberikan ruang bagi penderita disabilitas mental untuk memilih dengan syarat dapat menunjukan surat dokter; sementara UU 8/2015 tidak memberi kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk menyelurkan hak pilihnya. Lalu apa yang membedakan antara pemilu legislatif dengan pilkada sehingga pemilu jenis terakhir ini mengeksklusi hak pilih penyandang disabilitas mental?

PRINSIP PENDAFTARAN PEMILIH A. HAK POLITIK WARGA NEGARA Pendaftaran pemilih merupakan salah satu instrumen penting dalam pemilu yang bertugas untuk memastikan setiap hak politik warga negara terfasilitasi untuk ikut serta memilih para wakilnya di pemerintahan. Hak pilih sebagai hak politik tidak hanya diakui secara nasiona semata melainkan internasional yang tertuang kedalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusai (DUHAM). Pasal 21 DUHAM yang menyatakan : (1) Setiap orang 47


berhak turut serta dalam pemerintahan negrinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantara wakil-yang akan merupakan suatu upaya untuk menyelamatkan kebijakan publik wakil secara bebas; (2) Setiap orang berhak atas dibuatyang oleh dipilih politisi dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah. kesempatasan yang sama untuk diangkat dalam jabatan Pandangan Hamdan tersebut berkaitan dengan apa yang disampaikan pemerintahan negrinya; (3) Kemauan rakyat harus menjadi Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi Anggaran dasar kekuasaan pemerintah; kemauanbahwa ini harus dinyatak pada Tahun Pemilu.” Yuna menjelaskan Political budget cycles dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi dilakukan menurut hak Berbagai pilih yang bersifat umum dan politcal empiris di berbagai Negara. variabel yang mempengaruhi budget cycles seperti perubahan pola pada struktur anggaran baik secara berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia agregat maupun secara spesifikyang padalain tahun-tahun terkonfirmasi ataupun menurut cara-cara yang jugaPemilu, menjamin dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus kebebasan mengeluaran suara. Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat Selain itu UUD 45 Pasal 27 ayat 1 secara gamblang ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan menegaskan: “Segala warga negara bersamaan political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi tidak ada kecualinya”. Serta Pasal 28D ayat 1 dan 3 yang juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan menjelaskan: “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun serta sama di hadapan hukum”; “(3)harus Setiap 2012 perlakuan menegaskanyang setiap partai politik peserta pemilu memenuhi warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat dalam praktikpemerintahan”. selama ini, pihak yang duduk baik di parlemen maupun pemerintah mayoritas oleh teknis, laki-laki.UU Apabila tidak tentang diperjuangkan, Bahkandiduduki pada level 39/1999 Hak hal ini akan berdampak negatif mandeknya aspirasi Asasi Manusia pasal 43terhadap menyatakan “Setiap wargaperempuan negara dalam hukum dan pemerintahan. kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita berhak untuk dipilih dan Dan memilih dalam pemilihan umum Paramastuti dalam tulisannya berjudul: “Perempuansuara dan Korupsi: berdasarkan pesamaan hakyang melalui pemungutan Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 2009.”

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. Begitu berhubungan tema akuntabilitas politik, Didik pulaMasih dengan putusan dengan Mahkamah Konstitusi keuangan No 011-017/ Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan PUU-I/2003 menyebutkan “bahwa hak konstitusional



warga Negara untuk memilih dan memilih adalah hak yang dijamin konstitiusi, undang-undang, maupun konvensi internasional, sehingga pembatasan penyimpangan dan penghapusan hak akan hak tersebut adalah pelangagran terhadap hak asasi manusia”. Meski secara tegas dipastikan hak pilih merupakan subah hak asasi manusia yang perlu dipastikan keberadaanya, namun ada juga beberapa negara melihat pendaftaran pemilih merupakan sebuah kewajiban. Sebagian besar negara-negara demokrasi (64%) menganut prinsip pendaftarna pemilih adalah kewajiban. Kurang dari 50% negara-negara Afrika dan bekas koloni Inggris menganut prinsip pendaftaran pemilih adalah kewajiban. Penegakan prinsip memilih adalah kewajiban juga beragam di berbagai negara. Australia misalnya mengenakan denda sejumlah uang bagi pemilih yang tidak menjalankan kewajiban memilih, tetapi sejumlah negara membatalkan hak mendapatkan pelayanan publik tertentu bagi pemilih yang tidak melaksanakan kewajiban memilih. Jika ditinjau apakah pendaftaran pemilih sebuah hak atau kewajiban, akan sangat berpengaruh pada proses pendaftaran pemilih itu sendiri yang terbagi kedalam tiga jenis, yaitu; pendaftaran sukarela (voluntary regostration), pendaftaran wajib (mandatory registration), dan campuran sukarela-wajib (mix strategy) (ACE Electoral Knowledge Network, Voluntary versus Mandatory Registration and Self Initiated versus State-initiated Registration). Pada voluntary registration memilih adalah hak, pemilh dapat memilih untuk mendaftar atau tidak dalam daftar

49


pemilih. Prinsin yang dianut adalah prinsip pendaftaran berdasarkan prakarsa Pada mandatory registration, merupakan suatu upaya sendiri. untuk menyelamatkan kebijakan publik yang akan memilih adalah kewajiban, pemilih wajib mendaftar/ dibuat oleh politisi dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah. didafttar dalam daftar tersebut pemilih.berkaitan Prinsip dengan yang dianut adalah Pandangan Hamdan apa yang disampaikan pendaftaran berdasarkan prakarsa negara. Pada mix strategy Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi Anggaran pemerintah memfasilitasi proses pendaftaran pemilih pada Tahun Pemilu.” Yuna menjelaskan bahwa Political budget cycles dan proses pendaftaran pemilih dilakukan sendiri oleh sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi pemilh. Prinsip yang dianut adalah para warga negara dan politcal empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi budget berbagi cycles seperti perubahan padapendaftaran struktur anggaran baik secara negara tanggung jawanpola dalam pemilih agregat maupunnegara secara spesifik pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi atau prinsip mengambil langkah memfasilitasi dalam praktek pemilih penganggaran berkaitan dengan pendaftaran untukdi Indonesia kemudianyang dilengkapi oleh siklus Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat pemilih (Surbakti, Supriyanto, & Asy’ari 2012). ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan Meski demikian, terlepas dari hak atau kewajiban political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun prasyarat lainnya yang perlu dipenuhi untuk memastikan Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

setiap individu diberikan ruang untuk memberikan Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi suaranya. Kriteria seorang individu masyarakat dapat juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan diberikan hak pilih atau tidak menjadi penting untuk perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu ditinjau lebih jauh. Secara umum terdapat beragam kategori syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun setiap orang berhak untuk memberikan hak pilihnya. Tetapi 2012 menegaskan setiap partai politik peserta pemilu harus memenuhi hampir seluruh negara demokrasi menjadi umur sebagai 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat syarat melihat seberapa jauh sesorang cukup praktikutama selama untuk ini, pihak yang duduk baik di parlemen maupun pemerintah dewas untuk menentukan pilihanApabila politiknya. mayoritas diduduki oleh laki-laki. tidak diperjuangkan, hal ini akan berdampak negatifusia terhadap mandeknya aspirasi perempuan Adapun ukuran dewasa yang dijadikan tolak dalam hukum dan pemerintahan. Dan ditulis oleh Nindita ukur pemilih diantaranya: 16kondisi tahun tersebut (Austri,telah Brasil, Kuba, Paramastuti Somalia); dalam tulisannya yang(Indonesia, berjudul: “Perempuan dan Korupsi: Nikaragua, 17 thaun Korea Utara, Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI Sudah, Timor Leste); 18 tahun (86% negara demokrasi 2009.”

menganut batas ini); 20 thaun (Jepang,Lienchtenstein, Masih berhubungan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik Nauru, Maroko, Koreadengan Selatan, Taiwan, Taiwan, Tunisia); Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan dan 21 tahun (Bahrain, Fiji, Gabin, Kuwait, Lebanon,



Malaysia, Maldives, Pakistan, Samoa).

B. PRINSIP PENDAFTARAN PEMILIH Dalam rangka memastikan setiap hak politik warga negara terfasilitasi, prinsip-prinsip pendaftaran pemilih menjadi penting untuk diperhatikan oleh penyelenggara pemilu dalam rangka menciptakan proses pendaftaran pemilih yang akurat. Untuk itu proses pendaftaran pemilih paling tidak harus memuat tujuh prinsip dasar yakni, umum (universal), setara (equal), rahasia (secret), bebas (free), dan langsung (direct), jujur dan adil (honest and fair) (Surbakti dkk 2011). Yang dimaksud dengan umum ialah, proses pendaftaran hak pilih menjamin setiap warga negara harus dapat menjamin setiap warga negara tanpa memandang jenis kelamin, ras, bahasa, pendapatan, kepemilikan lahan, profesi, kelas, pendidikan, agama, dan keyakan politik, dapat memilih dan dipilih dalam pemilu. Kesetaraan dalam hak pilih mensyaratkan adanya kesamaan nilai suara dalam pemilu bagi setiap pemilih. Prinsip kerahasian dalam hak pilih ialah bagaimana menjamin tidak adanya pihak lain yang mengetahui pilihan pemilih. Sedangkan langsung ialah, adanya jaminan bahwa dengan setiap hak pilih yang dimiliki oleh warga dapat digunakan secara langsung untuk memilih calon tanpa adanya perantara. Pada sisi lain International Parliamentary Union (IPU) menjelaskan, bahwa untuk menjaga pemilu agar berlangsung bebas dan adil perlu memperhatikan prinsip legislasi dalam rangka membangun prosedur pemilu sesuai 51


dengan standar internasional seperti proses registrasi daftar pemilih yang non diskriminatif, menetapkan kriteria yangyang akan merupakan suatu upaya untuk menyelamatkan kebijakan publik jelas dan tegas mengenai kriteria daftar pemilih, menetapkan dibuat oleh politisi dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah. batasan kriteria dalam pendaftaran pemilih seperti Pandangan Hamdan tersebut berkaitan dengan apa yangusia, disampaikan status kependudukan dan kewarganegaraan, selanjutnya Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi Anggaran memastikan bahwa ketentuan tersebut bahwa dilaksanakan pada Tahun Pemilu.” Yuna menjelaskan Politicaltanpa budget cycles ada diskriminasi sesuai dengan aturan yang ada (Intersudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi Parliamentary Union dalam Zein, 2014). empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi politcal budget cycles seperti pola Knowladge pada strukturmenjelaskan anggaran baik secara Secara lebih jauh perubahan ACE Electoral agregat maupun spesifik padadasar tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi dua prinsip yangsecara menjadi standar dalam pendaftaran dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus pemilih yakni kualitas demokrasi dan standar kemanfaatan Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat (ACE-Electoral Knowladge, Quality Standard of Voter Lists, ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan h. 5, dalam Pramono 2015). Pada aspek standar demokrasi political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun maksudnya ialah pemilih yang sudah memenuhi syarat Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

untuk menyalurkan hak suaranya perlu difasilitasi masuk Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi kedalam daftar pemilih. Sedangkan dari aspek standar juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan kemanfaatan teknis ialah proses dalam proses pendaftaran perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu pemilih haruslah mudah diakses oleh pemilih, mudah syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun digunakan saat pemungutan 2012 menegaskan setiap partaisuara, politikmudah peserta dimutakhirkan, pemilu harus memenuhi dan disusun secara akurat. 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat praktik ini, pihak duduk baik di parlemen maupun pemerintah Jika selama ditinjau dari yang aspek standar kemanfaat teknis, mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, penyusunan daftar pemilih harus berdasarkan pada hal ini akan berdampak negatif terhadap akurat, mandeknya perempuan prinsip komperhensif/inklusif, danaspirasi mutakhir (ACE dalam hukum dan pemerintahan. DanHasyim kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita Electoral Knowledge dalam Asyari 2013). Maksud Paramastuti dalam tulisannya yangdaftar berjudul: “Perempuan dan Korupsi: dari prinsip komperhensif adalah pemilih diharapkan Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI memuat semua warga negara baik yang berada di dalam 2009.”

negeri ataupun luar negeri yang telah memenuhi syarat Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik sebagai pemilih agar terdaftar dalam daftar pemilih. Untuk Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan itu tindakan seperti diskriminatif seperti menghapus atau



menambahkan nama-nama tertentu dalam daftar pemilih karena alasan politik, suku, agama, kelas atau alasan apapun tidak dibenarkan. Prinsip kedua dalam penyusunan daftar pemilih adalah akurat. Maksudnya adalah daftar pemilih mampu memuat informasi tentang pemilih meliputi nama, umur/tanggal lahir, status kawin, status bukan TNI/Polri, dan alamat tanpa ada kesalahan penulisan, tidak ganda, dan tidak memuat nama yang tidak berhak. Prinsip ketiga adalah mutakhir yang artinya adalah daftar pemilih disusun berdasargkan informasi terakhir mengenai pemilih, dalam ketentuan perundang-undangan yang dapat memiliki hak pilih adalah mereka yang berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara dan/atau sudah/ pernah kawin, status pekerjaan bukan TNI/Polri, alamat pada hari pemungutan suara, dan meninggal.

DAFTAR PEMILIH BERMASALAH YANG BERULANG Salah satu masalah yang terus muncul dalam pemilu adalah masalah pendaftaran pemilih. Mulai dari data yang tidak akurat, pemilih siluman, pemilih ganda, pemilih di bawah umur, penggelembungan daftar pemilih, dan sebagainya. Bahkan permasalahan daftar pemilih ini dapat berbuntut panjang hingga dibawa ke Mahkamah Konsitusi (MK) sebagai jalur terakhir penyelesaian perselisihan hasil pemilu. Jika melihat proses ke belakang, teradapat perubahan

53


proses penyusunan daftar pemilih sejak Pemilu 1955 hingga Pilkada 2015. Mulai dari syarat warga negara yang publik berhakyang akan merupakan suatu upaya untuk menyelamatkan kebijakan masuk dalam daftar pemilih hingga pola untuk pemutakhiran dibuat oleh politisi dan pemerintah yang terpilih memerintah. daftar pemilih. Pada Pemilu 1955 syarat yang dapat Pandangan Hamdan tersebut berkaitan dengan apa yang disampaikan memberikan hak pilih adalah warga negara yang sudah Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi Anggaran berusia 18 tahun atauYuna sudah menikah,bahwa sementara mereka pada Tahun Pemilu.” menjelaskan Political budget cycles yang hak pilihnya dicabut, sedang dalam hukuman penjara, sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi dan terganggu ingatannya tidak dapat diberikan hak pilih. politcal empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi budget ini cycles seperti perubahan pada struktur baik secara Syarat kemudian berubah pola ketika pemilu di anggaran masa orde agregatSyarat maupun secara spesifik pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi baru. minimal usia untuk dapat menjadi pemilih dalam praktek penganggaran di Indonesia berkaitan dengan siklus diturunkan menjadi 17 tahun dan/atauyang sudah menikah, Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat dan pada masa itu warga negara yang dianggap terlibat ini, yangPeristiwa menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan dalam G30S/PKI dicabut hak pilihnya. Praktik political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun ini terus berlangsung selama 30 tahun pemerintahan orde Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim. baru berkuasa. Masuk pada masa reformasi, pada Pemilu Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, 1999 syarat minimal usia untuk diberikan hak pilih tetap, tetapi juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan yaitu warga negara yang sudah berusia 17 tahun dan/atau perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu sudah menikah dan warga negara yang sebelumnya tidak syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun dapat memilih karena terlibat dalam Peristiwa G30S/PKI 2012 menegaskan setiap partai politik peserta pemilu harus memenuhi dipulihkan hak pilihnya. 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat Padaselama Pemilu poladuduk pemutakhiran daftar pemilih praktik ini, 2004 pihak yang baik di parlemen maupun pemerintah berubah. yang mengatur pada saat itu tidak hal ini mayoritasUndang-undang diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, menyatakan secara eksplisit siapa yang berwenang dalam dalam akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan hukum dan pemerintahan. Dan kondisiHanya tersebutsaja telah oleh Nindita menyediakan sumber data pemilih. diditulis undangParamastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: undang disebutkan bahwa tata cara pelaksaan pendaftaran Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu pemilih ditetapkan oleh KPU hal ini dimuat dalam UU DPR RI 2009.” 12/2003 Pasal 53. Dalam memutakhirkan pendaftaran MasihKPU berhubungan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik pemilih, bekerjadengan sama dengan Badan Pusat Statistik Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan (BPS) dan Departemen Dalam Negeri dalam hal ini Dirjen



Administrasi dan Kependudukan (Adminduk). Dalam melakukan pendataan ini KPU dan BPS benarbenar turun ke lapangan untuk mencatat jumlah penduduk. Dari data hasil turun lapangan ini KPU membuat P4B yang memuat 12 variabel penduduk termasuk penduduk dengan disabilitas. Data penduduk yang sudah dimutakhirkan untuk kepentingan Pemilu 2004 ini kemudian diserahkan kepada Departemen Dalam Negeri dengan harapan dapat digunakan untuk menyusun daftar pemilih secara berkelanjutan untuk kepentingan pemilu di masa yang akan datang. Namun Departemen Dalam Negeri tidak menggunakan data yang sudah dimutakhirkan tersebut untuk kepentingan pemilu berikutnya. Untuk kepentingan pemilu, Departemen Dalam Negeri melakukan pemutakhiran data sendiri dengan menggunakan KK sebagai basis datanya. Sejak saat itulah basis data kependudukan didasarkan pada data dari Kementrian Dalam Negeri. Hal inilah yang kemudian yang dianggap sebagai sumber permasalahan dalam pemutakhiran data pemilih. Karena masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh pencatatan sipil dalam mendata penduduk.

DAFTAR PEMILIH PILKADA 2015 Proses pendaftaran pemilih untuk Pilkada 2015 sama dengan proses pemutakhiran data pemilih untuk Pileg 2014. Pada awalnya setiap kepala daerah yang daerahnya menyelenggarakan pilkada menyerahkan Data Penduduk Potensi Pemilih Pemilu (DP4) kepada KPU untuk dimutakhirkan. DP4 merupakan data yang didapatkan dari 55


Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2). Permasalahan dari DAK2 pada datakebijakan kependudukan merupakan suatu upaya untuk adalah menyelamatkan publik yang akan dibuat olehkeaktifan politisi dandari pemerintah yang terpilih memerintah. dituntut masyarakat dalamuntuk melaporkan peristiwa kependudukanya, kelahiran, kematian, Pandangan Hamdan tersebutseperti berkaitan dengan apa yang disampaikan ataupun perpindahan penduduk. Hal inilah tidakAnggaran Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklusyang Politisasi pada Tahunsecara Pemilu.” Yuna budget cycles dilaporkan aktif darimenjelaskan masyarakat.bahwa KetikaPolitical masyarakat sudahsecara menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi tidak aktif melaporkan peristiwa kependudukannya empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi maka data kependudukan menjadi tidak akurat. DAK2 politcal budget cycles seperti perubahan pola tidak pada struktur anggaran baik secara yang merupakan data agregat juga dapat menujukkan agregatdetil maupun spesifik pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi secara orangsecara per orang. Sehingga ketika DAK2 dianggap dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus bermasalah maka turunannya yaitu DP4 pun menjadi Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat bermasalah pula. ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan Pada corruption tahun 2012 Perludem pernah political cycle atau siklus korupsi politik mencoba pada tahun-tahun menyandingkan data DAK2 tahun 2012 dengan data Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

proyeksi penduduk tahun 2012 versi Badan Pusat Statistik Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi (BPS). Datadibatasi ini disandingkan data BPS karena juga perlu mengingat dengan perbedaan hakikat antara BPS laki-laki dan adalah lembaga yang secara rutin melakukan survey jumlah perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu penduduk dan faktual juga untuk melakukan pertumbuhan syarat verifikasi menjadiproyeksi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun jumlah penduduk.setiap Daripartai persandingan ini terdapat selisih 2012 menegaskan politik peserta pemilu harus memenuhi data cukup signifikan. 30% yang keterwakilan perempuan. Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat praktik selama ini,DAKK, pihak yang dudukpenduduk baik di parlemen maupun pemerintah Berdasarkan jumlah Indonesia pada mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, tahun 2012 mencapai 251.857.940 jiwa. Sementara menurut hal ini akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan dalam data BPS yang melakukan sensus penduduk setiap sepuluh hukum dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita tahun, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 adalah Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: 237.556.363 jiwa. Jika proyeksi pertumbuhan penduduk Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI adalah 1.49% per tahun, maka jumlah penduduk Indonesia 2009.”

pada tahun 2012 mencapai 244.688.238 jiwa. Artinya Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik jumlah penduduk pada DAKK lebih banyak dibandingkan Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan dengan data proyeksi BPS dan Bappenas, terdapat selisih



sebesar 7.169.657 jiwa. Selisih inilah yang kemudian memunculkan permasalahan ketika data ini diturunkan kedalam DP4 dan pemutakhiran data pemilih. Sehingga pada Pemilu 2014 yang lalu KPU dalam memutakhirkan data pemilih berupaya untuk “membersihkan” data yang dianggap bermasalah tersebut, dan proses ini memakan waktu yang cukup panjang karena kemudian penatapan daftar pemilih Pemilu 2014 dilakukan secara berulang kali. Ketika masuk dalam tahapan pemutakhiran daftar pemilih untuk Pilkada 2015, proses ini berulang lagi. Pemerintah daerah mendapatkan DP4 dari kepala daerah. Yang disayangkan adalah DP4 untuk pemutakhiran Pilkada 2015 adalah data yang pada dasarnya sama dengan data yang sebelumnya sudah pernah diterima KPU untuk pemilu legislatif namun karena peraturan yang ada KPU harus membersihkan kembali data tersebut. Padahal pada saat pemilu legislatif, KPU sudah pernah membersihkan DP4 tersebut. Ini juga yang menyebabkan permasalahan daftar pemilih terus berulang. Hal inilah yang kemudian menyebabkan ada pemilih yang ketika pileg lalu terdaftar dalam daftar pemilih namun ketika pilkada namanya tidak terdaftar dalam daftar pemilih. Selain permasalahan terkait dengan sumber data, isu lain yang menjadi permasalahan dalam pemutakhiran daftar pemilih pada saat pilkada yang lalu adalah terdapat perbedaan peraturan antara pendataan pemilih pada saat pileg dan pilkada. Jika dibandingkan dengan UU No 42/2008 tentang 57


Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan juga UU No 8/2012suatu tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, publik DPRDyang akan merupakan upaya untuk menyelamatkan kebijakan Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, tidak yang dibuat olehdan politisi dan pemerintah yang terpilih untukada memerintah. menyatakan dapat didaftar sebagai daftar Pandanganbahwa Hamdanuntuk tersebut berkaitan dengan apa yang disampaikan pemilih, maka seseorang tidak sedang terganggu jiwa/ Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi Anggaran ingatannya. yang diatur untuk dapat didaftar menjadi pada Tahun Syarat Pemilu.” Yuna menjelaskan bahwa Political budget cycles pemilih hanya dua saja, yaitu; Warga Negara Indonesia yang sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi pada hari pemungutan suara sudah berusia tahun atau politcal empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang17 mempengaruhi budgetdan cycles seperti perubahan lebih, sudah/pernah kawin.pola pada struktur anggaran baik secara agregat secara padaperaturan tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi Padamaupun saat Pileg 2014spesifik tidak ada yang melarang dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus bahwa pemilih dengan disabilitas mental tidak memiliki Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat hak pilih dalam pemilu. Bahkan ketika pileg yang lalu ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan karena adanya advokasi dari kelompok disabilitas, KPU political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun memfasilitasi TPS khusus di rumah sakit jiwa dan juga di Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

panti-panti sosial. Hal ini tercantum dalam Surat Edaran Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi KPU Nomor 395/KPU/V/2014 yang menyatakan bahwa:

juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan “KPU/KIPSeperti Kabupaten/Kota dapatperempuan membentuk TPS perempuan. halnya keterwakilan sebagai salah satu di rumah sakitfaktual jiwa, untuk panti menjadi sosial dan pelabuhan udara syarat verifikasi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun internasional khusus pegawai yang bertugas dengan cara 2012 menegaskan setiap partai politik peserta pemilu harus memenuhi mendaftarkan pemilih tersebut ke ini dalam Daftar Pemilih 30% keterwakilan perempuan. Kondisi patut diperjuangkan, mengingat praktikdengan selama ini, pihak yang duduk baik di parlemen maupun pemerintah Tetap memperhatikan kesiapan dan ketersediaan mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, petugas menjadi anggota KPPS serta efektivitas dan hal ini akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan dalam efisiensi dari sengi anggaran”. hukum dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita Namun peraturan ini tidak dapat diterapkan untuk Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: Pilkada 2015 yang lalu karena pada Pasal 57 ayat (3) huruf Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI a UU No 8/2015 menyatakan bahwa untuk dapat didaftar 2009.”

sebagai pemilih maka seseorang harus memenuhi syarat Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya. Sehingga pemilih Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan dengan disabilitas mental tidak dapat memberikan hak



pilihnya ketika pilkada yang lalu. Adanya pasal tersebut telah membuat perlakuan diskriminatif, tidak adil, dan menghilangkan hak seorang warga negara untuk dapat berpartisipasi di dalam memilih calon kepala daerahnya. Menurut ahli kesehatan jiwa bahwa seseorang yang mengidap psikososial atau disabilitas mental bukanlah penyakit dan gejala yang muncul terus menerus dan setiap saat. Bagi mereka yang mengidap psikososial dapat saja terkadang gejala gangguan mental pada dirinya muncul, dan dapat juga gejala tersebut hilang dan yang bersangkutan dapat menjadi normal kembali. Dengan tidak adanya waktu, kondisi, dan orang yang dapat memastikan kapan seorang pengidap psikososial kambuh gejalanya dan kapan pula gejala psikososial yang ada pada diri yang bersangkutan hilang, maka menjadi tidak relevan ada prasyarat bagi seorang warga negara untuk bisa didaftar sebagai pemilih maka orang tersebut harus dipastikan tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya. Jika melihat pada tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilhan kepala daerah tahun 2015, penetapan daftar pemilih dilakukan pada 3 sampai 4 Oktober 2015. Merujuk pada waktu tersebut, masih terdapat 65 hari menuju hari pemungutan suara yaitu tanggal 9 Desember 2015. Artinya dengan adanya jarak waktu dari penetapan daftar pemilih tetap ke hari pemungutan suara, dan terdapat ketentuan Pasal 57 ayat (3) UU No 8/2015 dimana terdapat pembatasan bagi seorang yang mengidap penyakit terganggu jiwa/ingatannya untuk didaftar sebagai pemilih, maka ketika daftar pemilih tetap telah direkapitulasi dan

59


ditetapkan maka seketika itu seorang warga negara yang terganggu hak kebijakan pilihnya publik karenayang akan merupakanjiwa/ingatannya suatu upaya untukkehilangan menyelamatkan tidak diadaftar oleh petugas pemutakhiran daftar dibuatdapat oleh politisi dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah. pemilih. Padahal menurut ahli kesehatan jiwa tidak Pandangan Hamdan tersebut berkaitan dengan apamungkin yang disampaikan seorang yang sedang terganggu jiwa/ingatanya berlangsung Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi Anggaran secara terus-menerus apalagi selama 65bahwa hari (Permohonan pada Tahun Pemilu.” Yuna menjelaskan Political budget cycles Uji Materiil di MK No 135/PUU/XIII/2015) sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi empiris di berbagai Berbagai variabel yang mempengaruhi Hal inilah yangNegara. kemudian mendorong adanya gugatan politcal budget cycleskeseperti perubahan pola pada struktur anggaran baik secara uji materiil Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan agregat maupunNamun secara spesifik tahun-tahun pasal tersebut. hinggapada tulisan ini dibuatPemilu, belum terkonfirmasi ada dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus putusan MK terkait dengan uji materiil ini karena masih Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat dalam proses persidangan. ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

PENUTUP

Dengan masih terjadinya persoalan mengenai Masyarakat tidakbanyak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi pendaftaran pemilih yang disebabkan oleh kerangka juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan regulasi UU 8/2015 sampaiketerwakilan dengan persoalan teknissebagai sumber perempuan. Seperti halnya perempuan salah satu daya level penyelenggaran syaratpengelola verifikasi pendaftaran faktual untukpemilih menjadidi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun pemilu. Paling tidak adapartai lima hal yang perlupemilu menjadi fokus 2012 menegaskan setiap politik peserta harus memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Kondisi diperjuangkan, mengingat perbaikan bagi pendaftaran pemilihinidipatut pilkada beritkunya praktiklain selama ini, pihak yang duduk baik di parlemen maupun pemerintah antara sebagai berikut: mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, hal ini 1. Mendefinisikan pemilih sebagai Warga Negara akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan dalam Indonesia yang telah berusia 17 tahun pada hari hukum dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita pemungutan suara. Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: 2. DalamPerempuan proses pemutakhiran daftar pemilih, sebaiknya Pengalaman Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI DPT pemilu terakhir menjadi data pembanding. 2009.”

3. Menjadikan KPU sebagai data dan pengelola Masih berhubungan dengan temapusat akuntabilitas keuangan politik, Didik data dan kependudukan yang tulisan berkolaborasi dengan Supriyanto Lia Wulandari dalam berjudul Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses pemilu. Dana kampanye diperlukan oleh partai politik dan kandidatnya untuk dapat 60 berkompetisi di dalam pemilu. Setiap partai politik, kandidat/calon


Kemendagri dan juga lembaga lain yang memiliki data kependudukan 4. Pengembalian hak pulih bagi pemilih disabilitas mental menjadi sebuah keharusan mengigat dari undang-undang pemilu lainnya justru memberikan ruang bagi pemilih disabilitas mental untuk menggunakan hak pilihnya. 5. Membuka kesempatan advance dan early voting menjadi relevan untuk digunakan dengan waktu kurang dari dari satu minggu sebelum hari pemungutan suara.

REFERENSI Asyari, 2013, Apa Kabar Daftar Pemilih, Jakarta; Perludem, Permohonan Uji Materiil di MK No 135/PUU/XIII/2015 Surbakti, Supriyanto, & Asya’ri (2012). Seri Demokrasi Elektoral: Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih. Jakarta, Jakarta, Jakarta: Kemitraan. Zein 2014, Buku Asesmen Pemilu 2014, Jakarta; LP3ES

61



CATATAN PROSES PENCALONAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2015 DAN SENGKETA KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK Fadli Ramadhanil

ABSTRAK Sengketa dua kepengurusan partai yang berlarut-larut membawa pengaruh pada berjalannya tahapan Pilkada Serentak 2015 dan independensi penyelenggara pemilu. Proses sengketa kepengurusan partai politik yang terjadi di tubuh Partai Golkar dan PPP menjadi berlarut karena tidak diselesaikan dengan mekanisme yang sudah disediakan dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Ketentuan dalam UU 8/2015 yang mengharuskan pendaftaran pasangan calon disertai surat keputusan pengurus partai politik tingkat pusat membuat dua partai ini mesti mengutak-atik ketentuan ini agar bisa mengusung pencalonan kepala daerah. KPU kemudian mengakomodasi kepentingan

63


ini dengan mengubah Peraturan KPU terkait dengan pencalonan dengan Partai Politikpublik yangyang akan merupakan suatu upayamemperbolehkan untuk menyelamatkan kebijakan sedang bersengketa kepengurusan untukuntuk mengajukan dibuat oleh politisi dan pemerintah yang terpilih memerintah. pasangan calon sepanjang pasangan calon ini Pandangan Hamdan tersebut berkaitan dengan apa disetujui yang disampaikan dua kubu yang bersengketa. Utak-atik ketentuan ini telahAnggaran Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi mengganggu kemandirian KPU. pada Tahun Pemilu.” Yuna menjelaskan bahwa Political budget cycles sudah menjadi fenomena didukung dengan berbagai studi Kata Kunci: sengketauniversal kepengurusan partai, sengketa empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi politcal pencalonan, kemandirian penyelenggara pemilu budget cycles seperti perubahan pola pada struktur anggaran baik secara agregat maupun secara spesifik pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus Tahapan pencalonan kepala daerah adalah salah satu Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat tahapan paling penting penyelenggaraan pemilihan ini, yang menjadi perhatiandalam tidak hanya political budget cycles, melainkan kepala daerah (pilkada). Tanpa bermaksud mengatakan political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun bahwa tahapan lainnya penting, esensi dari Pemilu yang telahpilkada meningkat dengantidak ekstrim.

PENGANTAR

menghadirkan pilihan yang ditafsirkan akan dihadapkan Masyarakat tidak saja dapat sebagai satukepada kesatuan, tetapi pemilih hanya ada di dalam tahapan pencalonan kepala juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan daerah. Dalam artian, tujuan pelaksanaan pemilihan kepala perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu daerah secara langsung adalah praktik kongkrit dariUU proses syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. No. 8 Tahun pelaksanaan penyerahan mandat kepada 2012 menegaskan setiap partai politik dari pesertapemilih pemilu harus memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat wakilnya. praktik selama ini, pihak yangtentu duduk baikyang di parlemen maupun pemerintah Dalam konteks pilkada, saja dimaksud dengan mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, hal ini proses penyerahan mandat adalah dari pemilih kepada akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan dalam calon kepala daerah yang akan memimpin daerah mereka. hukum dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita Tujuan lebih jauhnya, berharap agar kepala daerah yang Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: terpilih dapat menjanjikan dan mewujudkan kesejahteraan Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI sebagai salah satu visi besar dari demokrasi itu sendiri. 2009.”

Dalam konteks pelaksanaan tahapan Masih berhubungan dengan temapemilu/pilkada, akuntabilitas keuangan politik, Didik pemilihan padaLiapelaksanaan pencalonan selalu menjadi Supriyanto dan Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses pemilu. Dana kampanye diperlukan oleh partai politik dan kandidatnya untuk dapat 64 berkompetisi di dalam pemilu. Setiap partai politik, kandidat/calon

CATATAN PROSES PENCALONAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2015

perhatian yang sangat penting. Bentangan empirik dalam pelaksanaan Pemilu 2014 terakhir setidaknya memberikan gambaran, bahwa tahapan pencalonan dari suatu kontestasi pemilu, menghadirkan riuh rendah tersendiri dalam proses pemilihan. Jika menjemput ingatan ke awal tahun 2014 yang lalu, tentu belum terlalu jauh untuk mengingat kembali bagaimana proses sengketa pencalonan partai politik calon peserta Pemilu 2014 terjadi. Proses sengketa pencalonan yang terjadi antara Partai Bulan Bintang (PBB) dan Patai Kesatuan Pembangunan Indonesia (PKPI) dengan KPU RI menjadi catatan penting dalam proses sengketa pencalonan. Proses pencalonan kepala daerah, memang terbagi dalam dua pengelompokan utama yang harus dipenuhi. Jika hendak dipersempit lagi, ini terjadi pada proses pencalonan Pilkada 2015. Pertama, hal yang harus dipenuhi oleh individu orang yang akan menjadi calon kepala daerah. Kedua, syarat pencalonan yang harus dipenuhi oleh pihak yang akan mengusung dan mengajukan individu bakal calon kepala daerah tadi. Untuk poin kedua, terbagi atas dua bagian. Pertama calon yang maju secara perseorangan, dan calon kepala daerah yang akan maju melalui jalur pencalonan yang diajukan oleh partai politik. Tulisan ini akan coba memotret bagaimana proses pencalonan kepala daerah yang dilakukan partai politik. Hal ini menjadi salah satu sisi yang begitu menarik pada proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang lalu. Proses Pilkada 2015 akan ditunda pelaksanaannya karena proses pencalonan kepala daerah oleh partai politik,tepatnya 65


dua partai politik, terancam tidak bisa dilakukan. Dua partai politik tersebut Partai Golkar dan Partai Persatuan merupakan suatuadalah upaya untuk menyelamatkan kebijakan publik yang akan Pembangunan (PPP). Sengketa kepengurusan dua partai dibuat oleh politisi dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah. politik ini yangHamdan berlarut sempatberkaitan mengancam ketidakbisaan Pandangan tersebut dengan apa yang disampaikan keduanya mengusung calon kepala daerah pada Pilkada 2015.Anggaran Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi Meskipun ini selesai, yang sebetulnya pada Tahunakhirnya Pemilu.” persoalan Yuna menjelaskan bahwa Political budget cycles dengan tidak selesai, catatan penting perlu digoreskan sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi terhadap kepala daerah ditengah partai politcal empiris di proses berbagaipencalonan Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi budget yang cyclessedang seperti perubahan polasebagaimana pada strukturyang anggaran baik secara politik bersengketa, terjadi agregat maupun secara pada Pilkada 2015 yangspesifik lalu. pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun Sebagaimana sudah disinggung pada bagian pengantar Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

MEKANISME PENCALONAN KEPALA DAERAH DAN PERAN PARTAI POLITIK

tadi, mekanisme pencalonan kepala daerah terbagi menjadi Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi dua jalur. Pertama, proses pencalonan melallui jalur juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan perseorangan. Kedua, proses pencalonan yang dilakukan perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu oleh politik. Hal ini menjadi ditegaskan di pemilu. dalam UU Pasal syaratpartai verifikasi faktual untuk peserta No.1 8 Tahun angka 3 dan angkasetiap 4 Undang-Undang Nomorpemilu 8 Tahun 2015 2012 menegaskan partai politik peserta harus memenuhi Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti praktik selama ini, pihak yang duduk baikPemerintah di parlemen maupun pemerintah Undang-Undang Nomor 1 TahunApabila 2014 Tentang Pemilihan hal ini mayoritas diduduki oleh laki-laki. tidak diperjuangkan, akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada 2015).perempuan dalam hukum dan pemerintahan. Dan tersebut telah Gubernur ditulis oleh Nindita Di dalam Pasal 1 angka 3 kondisi disebutkan “Calon Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta pemilihan yang Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau 2009.”

perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik Pemilihan Umum Provinsi”. Sedangkan Pasal 1 angka 4 Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan juga menyebutkan “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati,



Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Karena tulisan ini hanya akan melihat proses pencalonan yang dilakukan oleh partai politik, maka bagian ini akan menggambarkan bagaimana prasyarat yang harus dipenuhi oleh calon kepala daerah, serta partai politik yang akan menjadi pengusung. Sebelum berbicara terkait dengan proses pencalonan, maka di dalam Pasal 7 UU Pilkada 2015, mengatur secara rinci syarat calon kepala daerah. Artinya, yang dimaksud dengan syarat calon adalah syarat yang harus dipenuhi oleh orang atau individu yang akan menjadi calon kepala daerah. Syarat terkait dengan calon kepala daerah ini ada di dalam Pasal 7 huruf a sampai dengan huruf u. Beberapa syarat yang mesti dipenuhi oleh calon kepala daerah, berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas, tidak memiliki tunggakan pajak, tidak sedang dicabut hak pilih dan memilihnya oleh putusan pengadilan, dan beberapa syarat lainnya. Syarat yang panjang lebar inilah kemudian yang harus diserahkan, dan dipenuhi oleh individu bakal calon kepala daerah ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ketika mendaftar sebagai bakal calon kepala daerah. Syarat ini tentu saja bersifat kumulatif, dan tidak boleh barang satu syarat pun tidak dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, konsekuensinya jelas, individu yang mendaftar sebagai bakal calon kepala daerah akan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai

67


calon kepala daerah. Selain syarat diatur dalam Pasal 7 kebijakan huruf a sampai merupakan suatuyang upaya untukdi menyelamatkan publikuyang akan dibuat oleh politisi danmaka pemerintah yang terpilih untuk sebagai syarat calon, terdapat syarat lain yangmemerintah. disebut dengan syaratHamdan pencalonan. pencalonan melekat Pandangan tersebut Syarat berkaitan dengan apa yang disampaikan kepada partaimelalui politik yang akan mengusung memberikan Yuna Farhan tulisannya “Menelusuridan Siklus Politisasi Anggaran pada Tahun Pemilu.” Yuna menjelaskan Political budget cycles dukungan kepada pasangan calon kepalabahwa daerah. Ketentuan sudah dengan menjadisyarat fenomena universal didukung dengan berbagai studi terkait pencalonan ini diatur di dalam Pasal 40 empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi politcal UU No. 8 Tahun 2015, yang mengatur Pemilihan Gubernur, budget dan cycles seperti perubahan pola pada struktur anggaran baik secara Bupati Walikota, menyatakan:

agregat maupun secara spesifik pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi “Partai politik atau gabungan partai politik dapat dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat persyaratan perolehan suara paling sedikit 20% (dua ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan puluh dari jumlah kursikorupsi Dewan Perwakilan politicalpersen) corruption cycle atau siklus politik pada tahun-tahun Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi anggota Rakyat Daerah di daerah juga perluDewan dibatasiPerwakilan mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan yang bersangkutan”. perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu syarat verifikasidifaktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun Ketentuan dalam Pasal 40 ini, dilengkapi dengan 2012 menegaskan setiap Pasal partai politik peserta harus(5). memenuhi pengaturan di dalam 42 ayat (4) pemilu dan ayat 30% keterwakilan perempuan. patutberbunyi: diperjuangkan, mengingat Ketentuan di dalam Pasal 40Kondisi ayat (4)iniyang praktik selama ini, pihak yang duduk baik di parlemen maupun pemerintah “Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, hal ini Wakil Gubernur oleh partai politik ditandatangani oleh akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan dalam ketua partai politik dan sekretaris partai politik tingkat hukum dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita provinsi disertai surat keputusan pengurus partai politik Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: tingkat pusat tentang persetujuan atas calon yang Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI diusulkan oleh pengurus partai politik tingkat provinsi” 2009.”

Sedangkan ketentuan ayattema (5): akuntabilitas keuangan politik, Didik Masih berhubungan dengan Supriyanto dan Liapasangan WulandariCalon dalamBupati tulisan dan berjudul Transparansi dan “Pendaftaran Calon Wakil Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses pemilu. Dana kampanye diperlukan oleh partai politik dan kandidatnya untuk dapat 68 berkompetisi di dalam pemilu. Setiap partai politik, kandidat/calon


Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh partai politik ditandatangani oleh ketua partai politik dan sekretaris partai politik tingkat Kabupaten/Kota disertai surat keputusan pengurus partai politik tingkat pusat tentang persetujuan atas calon yang diusulkan oleh pengurus partai politik tingkat provinsi” Selain itu, Pasal 34 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota mengatur “KPU berkoordinasi dengan Mentri untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon”. Artinya, alat verifikasi oleh KPU untuk mengecek pengesahan kepengurusan pusat partai politik adalah surat keputusan mentri, yang dalam hal ini adalah Kementrian Hukum dan HAM. Surat keputusan pengesahan pengurus pusat partai politik menjadi penting, karena pengurus pusat partai politik yang akan memberikan persetujuan terhadap pencalonan kepala daerah, baik ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota. Pada bagian inilah kemudian titik singgung persoalan pencalonan kepala daerah dengan sengketa kepengurusan partai politik. Untuk partai politik yang surat keputusan pengesahan kepengurusan partai politiknya tidak digugat ke pengadilan, tentu tidak akanada persoalan dalam proses verifikasi KPU. KPU hanya tinggal melihat dan memverifikasi surat keputusan Kemenkum HAM, jika sesuai, maka KPU bisa menyatakan salah satu syarat pencalonan, yakni

69


persetujuan dari pengurus pusat partai politik terpenuhi. Namun, suatu jika surat pengesahankebijakan pengurus pusatyang akan merupakan upayakeputusan untuk menyelamatkan publik dibuatpolitik oleh politisi dan pemerintah yang terpilih sedang untuk memerintah. partai dari Kemenkum HAM tersebut digugat ke pengadilan, tentu KPU menghadapi dilema. Pandangan Hamdan tersebut berkaitan dengan apaPertama, yang disampaikan akan persoalan dikemudian hari, jika KPUPolitisasi merujukAnggaran Yuna menjadi Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus pada Tahun Pemilu.” Yuna menjelaskan bahwa Political budget cycles kepada surat keputusan yang sedang digugat, namun sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi nantinya putusan pengadilan justru menyatakan Surat empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi politcal Keputusan Kemenkum HAM tersebut tidak berlaku, tidak budget cycleskekauatan seperti perubahan polaatau padabatal struktur mempunyai mengikat, demianggaran hukum.baik secara

agregat maupun secara spesifik pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi Menghadapi persoalan ini, KPU kemudian mengatur dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus di dalam Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015, jika Surat Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat Keputusan (SK) Kemenkum HAM tentang pengesahan ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan pengurus pusat partai sedang disengketakan di political corruption cycle politik atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun pengadilan, makameningkat KPU hanya akanekstrim. merujuk pada putusan Pemilu yang telah dengan

pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum mengikat Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi (inkrahct gewijsde). Konsekuensi pengaturan ini juga perluvan dibatasi mengingat perbedaandari hakikat antara laki-laki dan tentu menyengat Partai Golkar dan PPP. Sebagai pihak yang perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu SK kepengurusan pengurus partai politiknya sedang syarat verifikasi faktual untuk pusat menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun di sengketakan pengadilan, ketentuan tentu akan 2012 menegaskandisetiap partai politik peserta ini pemilu harus memenuhi mengancam keikutsertaan dipatut dalam pencalonan 30% keterwakilan perempuan. mereka Kondisi ini diperjuangkan, mengingat praktik daerah, selama ini, pihakbelum yang duduk di parlemen maupun pemerintah kepala andai ada baik putusan pengadilan yang mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, berkekuatan tetap, sampai proses pencalonan kepala daerah hal ini akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan dalam dibuka, hingga ditutup. hukum dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita Kondisi ini tentu tidak terbayangkan oleh partai politik Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: ketika melakukan perubahan terhadap ketentuan UU Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI Pilkada, yang kemudian menjadi UU No. 8 Tahun 2015. 2009.”

Keinginan untuk mengendalikan seluruh proses pencalonan Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik kepala daerah dari pengurus pusat partai politik dengan Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan mengaharuskan adanya keputusan dari pimpinan pusat



partai dalam memberikan persetujuan, justru melahirkan persoalan baru, khususnya bagi Partai Golkar dan PPP. Mereka tentu juga tidak membayangkan proses sengketa kepengurusan partai politik yang terjadi di masing-masing tubuh partai mereka menjadi berlarut-larut sehingga membuat mereka terancam tidak bisa mengajukan pasangan calon kepala daerah tahun 2015. Setelah memunculkan perdebatan baru perihal bagaimana kemudian membuat formula hukum untuk tetap membuat Partai Golkar dan PPP bisa mengajukan pasangan calon kepala daerah, KPU mengubah Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015. Perubahannya ada pada Peraturan KPU No. 12 Tahun 2015. Inti dari jalan keluar yang diberikan melalui Peraturan KPU adalah memperbolehkan kedua partai politik yang bersengketa mengajukan pasangan calon dengan syarat: dua kepengurusan yang sedang bersengketa sama-sama memberikan persetujuan kepada pasangan calon kepala daerah yang sama. Dari uraian diatas, tampak sekali formula pencalonan kepala daerah yang ada di dalam regulasi pilkada sangat tidak sesuai dengan prinsip demokrasi internal partai politik. Menurut Ramlan Surbakti, demokrasi internal partai dalam proses pencalonan di suatu kontestasi pemilihan mesti mencakup dua hal. Pertama, proses penentuan calon haruslah bersifat inklusif. Dalam artian, yang diutamakan adalah kader, serta proses pengambilan keputusan melibatkan anggota dari partai politik itu sendiri. Kedua, proses penentuan calon harus bersifat desentralisasi. Artinya, keputusan penentuan calon dalam suatu proses 71


pemilihan tidak hanya dilakukan oleh pengurus pusat partai politik. Tetapi, menyerahkan kepada pengurus partaipublik politikyang akan merupakan suatu upaya untuk menyelamatkan kebijakan daerah, dengan segala pertimbangan, alasan,untuk dan indikator dibuat oleh politisi dan pemerintah yang terpilih memerintah. 1 yang jelas. Jika melihat dua indikator diatas, tentu Pandangan Hamdan tersebut berkaitan dengan apa saja yangbaik disampaikan dari segi regulasi maupun dalam praktik pencalonan kepala Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi Anggaran daerah 2015 Pemilu.” masih jauh darimenjelaskan apa yang dibahwa katakan demokrasi pada Tahun Yuna Political budget cycles internal partai politik dalam menentukan calon yang akan sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi ikut di dalam kontestasi empiris di berbagai Negara.pemilihan. Berbagai variabel yang mempengaruhi politcal budget cycles seperti perubahan pola pada struktur anggaran baik secara agregat maupun secara spesifik pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat Bagian ini dimulai dengan satu pertanyaan, kenapa ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan sengketa kepengurusan Partai Golkar dan PPP bisa political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun berlangsung setahun lebih? Bukankah jika merujuk kepada Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

JALAN KELIRU PENYELESAIAN SENGKETA KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK

proses penyelesaian yang ada di Undang-Undang Nomor Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, tidak mungkin perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu memakan waktufaktual yang sangat lama? peserta pemilu. UU No. 8 Tahun syarat verifikasi untuk menjadi Jawabannya sangatharus lama, 2012 menegaskansederhana. setiap partaiSemua politik menjadi peserta pemilu memenuhi 30% keterwakilan ini patut diperjuangkan, mengingat karena jalur yangperempuan. ditempuh Kondisi untuk menyelesaikan sengketa praktik selama ini, pihakterjadi yang duduk baik di parlemen maupun pemerintah kepengurusan yang di tubuh Partai Golkar dan mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, PPP tidak sesuai dengan apa yang diatur di dalam UU No. hal ini berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan dalam 2akan Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang hukum dan pemerintahan. Dan kondisi Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partaitersebut Politik. telah ditulis oleh Nindita Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: Dan tentu sangat mudah untuk dianalisa publik, andai Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI Kementrian Hukum dan HAM bertindak cermat dan fair, 2009.” Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik Supriyanto dan LiaFGD Wulandari dalam2015 tulisan berjudul Transparansi dan 1 Disampaikan dalam Evaluasi Pilkada pada 27 Januari 2016 di Jakarta. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses pemilu. Dana kampanye diperlukan oleh partai politik dan kandidatnya untuk dapat 72 berkompetisi di dalam pemilu. Setiap partai politik, kandidat/calon


dengan tidak terburu-buru mengeluarkan SK kepengurusan partai politik salah satu kepengurusan partai politik dimasing-masing Partai Golkar dan PPP, tentu proses di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak akan terjadi. Dalam praktik yang terjadi, proses sengketa kepengurusan partai politik justru melebar dan tidak sesuai dengan rule yang semestinya. Ketika proses sengketa kepengurusan di tubuh Partai Golkar dan PPP terjadi, salah satu pengurus di masing-masing partai politik mengajukan pengesahan pengurus ke Kemenkum HAM. Sebagaimana sudah diketahui, di pihak Partai Golkar yang mengajukan pengesahan kepengurusan adalah kubu Agung Laksono. Di tubuh PPP yang mengajukan pengesahan kepengurusan adalah kubu Romahurmuzzy. Pada titik inilah kemudian persoalan dimulai. Pihak Kemenkum HAM terlalu terburu-buru mengeluarkan pengesahan terhadap masing-masing kepengurusan. Padahal, dalam batas penalaran yang wajar, tidak mungkin kiranya Kemenkum HAM tidak mengetahui bahwa sedang terjadi konflik kepengurusan di tubuh dua partai politik ini. Pengaturan di dalam Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai mengatakan bahwa : “Susunan kepengurusan baru partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Mentri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan”. Pasal inilah kemudian yang dijadikan dasar oleh Kemenkum HAM untuk segera menerbitkan segera Surat

73


Keputusan untuk mengesahkan kepengurusan Partai Golkar kubusuatu Agung Laksono dan PPP kubu Romahurmuzzy. merupakan upaya untuk menyelamatkan kebijakan publik yang akan Padahal, ada pembatasan dan prasyarat yang disebutkan dibuat oleh politisi dan pemerintah yang terpilihjuga untuk memerintah. di dalam Pasal 24: Pandangan Hamdan tersebut berkaitan dengan apa yang disampaikan “Dalam terjadi perselisihan kepengurusan partaiAnggaran Yuna Farhanhal melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi pada Tahun Pemilu.” Yuna menjelaskan bahwa Politicalpartai budget cycles politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi dilakukan oleh mentri sampai perselisihan terselesaikan”. politcal budget cycles seperti perubahan pola pada struktur anggaran baik secara Ketentuan pembatasan yang disebutkan di dalam agregat maupun secara spesifik pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi Pasal 24 inilah kemudian yang terasa tidak dikedepankan dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus oleh Kemenkum HAM. Artinya, ketika masing-masing Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat kepengurusan mengajukan permohonan pengesahan ke ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan Kemenkum HAM, pihak HAM mestinya cermat political corruption cycle Kemenkum atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun dan tidak terburu-buru dalam mengeluarkan keputusan Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

pengesahan. Kemenkum HAM mestinya melakukan Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi pengecekan dan verifikasi, politik juga perlu dibatasi mengingat apakah perbedaanpartai hakikat antarayang laki-laki dan mengajukan pengesehan kepengurusan, tidak dalam perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu bersengketa. syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun 2012 menegaskan setiap partai peserta pemilu harus memenuhi Metode verifikasi tentu tidakpolitik akan rumit untuk dilakukan. 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini patutcara diperjuangkan, mengingat Salah satunya bisa dilakukan dengan melakukan praktik selama ini, pihak yang partai duduk politik baik di parlemen maupun pemerintah klarifikasi kepada pengurus yang bersangkutan. mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, Hal lain, bisa melakukan peninjauan dan penelitian melalui hal ini akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan dalam laporan media massa. Dalam argumentasi lain, tentu sangat hukum dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita mudah untuk lembaga sekelas Kementrian Hukum dan Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: HAM untuk mencari informasi yang valid, guna menjawab Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI apakah terjadi sengketa kepengurusan dalam internal 2009.”

partai politik yang mengajukan permohonan pengesahan Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik kepengurusan yang baru.

Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses pemilu. Dana kampanye diperlukan oleh partai politik dan kandidatnya untuk dapat 74 berkompetisi di dalam pemilu. Setiap partai politik, kandidat/calon


MENGUJI INDEPENDENSI KPU Dalam perjalanan sengketa kepengurusan Partai Golkar dan PPP, salah satu sisi menarik yang patut untuk dilihat adalah sejauh mana pengaruh sengketa kepengurusan partai ini dalam proses pilkada, serta pengaruhnya dalam independensi KPU. Dalam batas penalaran yang wajar, sangat sulit untuk tidak mengatakan bahwa sengketa kepengurusan partai politik Golkar dan PPP, berpengaruh kepada independensi KPU dalam menjalankan tahapan pelaksanaan pilkada. Sebagaimana sudah disinggung pada bagian awal, Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sudah mengantisipasi bagaimana KPU memverifikasi SK Kemenkum HAM untuk melihat kepengruusan DPP partai politk yang sah, jika terdapat sengketa kepengurusan. Jika SK kepengurusan partai politik sedang disengketakan di pengadilan, maka KPU akan menunggu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetaplah nanti yang akan dipedomani oleh KPU dalam melakukan verifikasi kepengurusan partai politik. Artinya, jika sampai masa pencalonan tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka konsekuensi yang harus diterima oleh partai politik yang bersengketa adalah tidak dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah dalam kontestasi pilkada.

75


Namun pada perkembangannya, pengaturan yang ada di dalam Peraturan KPU ini menyelamatkan “digugat” oleh kebijakan beberapapublik partaiyang akan merupakan suatu upaya untuk politik, terutama Golkar danyang PPP. Mereka pada intinya dibuat oleh politisiPartai dan pemerintah terpilih untuk memerintah. menginginkan meskipun kedua partai dengan politikapa iniyang sedang Pandangan Hamdan tersebut berkaitan disampaikan bersengketa, mereka tetap bisa mengajukan pasangan calon Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi Anggaran kepala daerah. KPU Yuna berkali-kali dipanggil oleh Komisi II cycles pada Tahun Pemilu.” menjelaskan bahwa Political budget DPR melakukan tentang Peraturan sudahuntuk menjadi fenomena “penyesuaian” universal didukung dengan berbagai studi KPU yang dapat memberikan ruang kepada politik politcal empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang partai mempengaruhi budget cycles seperti pola pasangan pada struktur anggaran baik secara bersengketa untuk perubahan mengajukan calon kepala agregat maupun secara spesifik pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi daerah. dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus Pada awalnya, KPU bersikukuh tidak akan mengubah Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat Peraturan KPU, karena regulasi yang sudah mampu ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan menjawab kondisi yang ada. Artinya, Peraturan KPU sudah political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun cukup menjawab kondisi sengketa pengurus partai politik Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

untuk mengajukan pasangan calon kepala daerah.


Namun, pada mengingat perkembangannya, proses juga perlu dibatasi perbedaan mendekati hakikat antara laki-laki dan pencalonan kepala daerah, KPU justru menunjukkan perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu langkah kompromi untuk dapat memfasilitasi kepentingan syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun dua politik (Patai Golkarpolitik dan PPP) untuk tetap dapat 2012partai menegaskan setiap partai peserta pemilu harus memenuhi mengajukan pasangan calon kepala daerah, meskipun 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat 2 praktikposisi selamabersengketa. ini, pihak yang duduk baik di parlemen maupun pemerintah dalam mayoritas diduduki oleh laki-laki. ApabilaPeraturan tidak diperjuangkan, Akhirnya KPU memang mengubah KPU No. hal ini berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan dalam 9akan Tahun 2015 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil hukum dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: Walikota, berubah menjadi Peraturan KPU No. 12 Tahun Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI 2015 Tentang Perubahan Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 2009.” Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik

2 http://www.cnnindonesia.com/politik/20150714133454-32-66303/jkSupriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan inisiasi-pertemuan-golkar-ppp-akhirnya-bisa-ikut-pilkada/, diakses pada Sabtu, 20 Februari 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana



Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Inti yang diubah jelas. Memberikan legalisasi kepada partai politik bersengketa untuk dapat mengajukan pencalonan kepala daerah, dengan syarat dua kubu yang bersengketa mengajukan pasangan calon yang sama. Hal inilah kemudian menjadi momentum kekhawatiran rusaknya independensi KPU dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah.

PENUTUP Berdasarakan dengan uraian diatas, maka dapat disimpulkan beberapahal sebagai berikut: 1. Mekanisme pencalonan kepala daerah dengan mewajibkan adanya rekomendasi dari pengurus pusat partai politik telah menyebabkan pencalonan kepala daerah menjadi sangat tersentralisasi. Hal ini tentu saja mematikan proses demokrasi internal partai, di dalam pengajuan bakal calon kepala daerah. Kondisi ini juga kemudian yang menegasikan peran dan keberadaan pengurus daerah partai politik, khususnya tingkatan pengurus yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah; 2. Sengketa kepengurusan partai politik yang terjadi di tubuh Partai Golkar dan PPP, berkorelasi dengan proses dan tahapan pencalonan kepala daerah 2015. Kepentingan dua partai politik “lama” ini yang terancam tidak bisa mencalonakan kepala daerah karena belum ada pengurus pusat yang defenitif, serta disahkan secara hukum, tanpa proses sengketa, 77


menjadikan kendala dalam proses pencalonan kepala daerah; merupakan suatu upaya untuk menyelamatkan kebijakan publik yang akan dibuat oleh politisi dan pemerintah yang terpilihpartai untuk memerintah. 3. Proses sengketa kepengurusan politik

yang terjadi tubuhberkaitan Partai dengan Golkarapadan Pandangan Hamdanditersebut yangPPP disampaikan menjadi berlarut karena“Menelusuri tidak diselesaikan denganAnggaran Yuna Farhan melalui tulisannya Siklus Politisasi pada Tahun Pemilu.”yang Yuna sudah menjelaskan bahwa Political budget cycles mekanisme disediakan dan diatur sudah di menjadi universal Nomor didukung2 dengan studi dalamfenomena Undang-Undang Tahun berbagai 2011 empirisTentang di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi politcal Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 budgetTahun cycles seperti perubahan pola pada struktur anggaran baik secara 2008 Tentang Partai Politik. Proses sengketa agregatkepengurusan maupun secarapartai spesifikpolitik pada tahun-tahun Pemilu,tidak terkonfirmasi yang semestinya dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara, justru Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat menjadi berlama-lama karena Kementrian Hukum ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan dan HAM juga “terlibat” di dalam proses sengketa political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun kepengurusan Partai Golkar dan PPP. Padahal, jika Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim. sengketa kepengurusan yang terjadi di dalam tubuh

Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi Partai Golkar dan PPP di selesaikan sesuai dengan juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan mekanisme yang ada, maka maksimal hanya akan perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu memakan waktu selama 120 hari; syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun 4. menegaskan Pada fase setiap akhirpartai proses 2012 politikpenyelesaian peserta pemilusengketa harus memenuhi kepengurusan PartaiKondisi Golkar dan PPP, cara 30% keterwakilan perempuan. ini patut diperjuangkan, mengingat praktikpenyelesaiannya selama ini, pihak yang duduk baik di parlemen maupun pemerintah sangat berpengaruh kepada proses mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, pencalonan kepala daerah 2015. Sebagian besar hal ini akan berdampak terhadap mandeknya perubahan aspirasi perempuan kelompoknegatif di DPR menginginkan dari dalam hukumperaturan dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita KPU yang menghendaki dapat memberikan Paramastuti dalammeskipun tulisannya Partai yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: kepastian, Golkar dan PPP sedang Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI bersengketa kepengurusan, tetapi mereka tetap dapat 2009.”

mengajuakan pasangan calon kepala daerah.

Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik Pilihan KPU yang akhirnya merubah Peraturan KPU Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan terkait dengan pencalonan dengan memperbolehkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses pemilu. Dana kampanye diperlukan oleh partai politik dan kandidatnya untuk dapat 78 berkompetisi di dalam pemilu. Setiap partai politik, kandidat/calon


Partai Politik yang sedang bersengketa kepengurusan untuk mengajukan pasangan calon, telah sangat dirasa merusak kemandirian KPU. Satu hal yang dirasa sangat tidak fair adalah, KPU merubah peraturan hanya untuk mengakomodir kepentingan pencalonan kepala daerah bagi dua partai politik yang bersengketa kepengurusan. Padahal, Peraturan KPU tentang pencalonan sebelum diubah, telah sangat baik mengatur bagaimana menyikapi partai politik yang sedang bersengketa kepengurusan; Berdasarkan dengan kesimpulan yang disampaikan diatas, maka diberikan saran sebagai berikut: 1. Syarat proses pencalonan kepala daerah dengan didahului oleh persetujuan Dewan Pengurus Pusat mesti dihilangkan. Dengan dihilangkannya persetujuan dari DPP, maka mekanisme demokrasi internal di partai politik akan semakin hidup. Mekanisme pencalonan kepala daerah bisa ditentukan dengan rapat pengurus partai politik sesuai dengan tingkatan penyelenggaraan pemilihan kepala daerahnya, dengan melibatkan pemgurus partai politik ditingkatan bawahnya. Misalnya, untuk menentukan pemilihan bakal calon Gubernur, ditentukan oleh rapat pengurus partai politik tingkat provinsi, dengan melibatkan pengurus partai politik dewan pimpinan cabang, pengurus partai politik tingkat kecamatan, bahkan pengurus partai politik tingkat ranting. 2. Sengketa kepengurusan partai politik ditingkat pusat seharusnya tidak boleh mempengaruhi proses

79


pencalonan kepala daerah, khususnya ditingkatan daerah pemilihan yangmenyelamatkan akan melaksanakan pemilihan. merupakan suatu upaya untuk kebijakan publik yang akan Oleh sebab itu, poin ini sangat berkorelasi dengan dibuat oleh politisi dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah. saran pada pointersebut 1. Agarberkaitan porses dengan pencalonan kepala Pandangan Hamdan apa yang disampaikan daerah tidak terhambat oleh sengketa kepengurusan Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi Anggaran partaiPemilu.” politik tingkat pusat, makabahwa prosesPolitical pencalonan pada Tahun Yuna menjelaskan budget cycles kepala daerah tidak perlu persetujuan dari dewan sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi pusat. Berbagai Karena jikayangmenggunakan empirispimpinan di berbagai Negara. variabel mempengaruhi politcal budgetterminologi cycles sepertipersetujuan perubahan pola struktur anggaran baik secara akanpada sangat mengikat, maka agregatcukup maupun secaradengan spesifikpemberitahuan pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi diganti saja; dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus 3. Proses penyelesaian sengketa kepengurusan partai Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat politik mesti dibenahi dan dipastikan berjalan sesuai ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan dengan ketentuan yang ada. Hal pertama yang political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun mesti diperbaiki adalah terkait dengan komposisi Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

Mahkamah Kehormatan Partai Politik, yang perlu

Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi memasukkan pihak atau individu eksternal untuk juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan menjaga intergitas dan independensi Mahkamah perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu Partai Politik dalam menyelesaiakan sengketa syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun kepengurusan partai politik. itu, jika memang 2012 menegaskan setiap partai politikSelain peserta pemilu harus memenuhi masih ada pihak yang tidak puas dengan putusan 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat Partai maka jalan yang akan praktikMahkamah selama ini, pihak yangPolitik, duduk baik di parlemen maupun pemerintah ditempuh melaluiApabila gugatan kediperjuangkan, pengadilan hal ini mayoritas didudukiadalah oleh laki-laki. tidak negeri, dan terakhir kasasimandeknya ke Mahkamah Agung. akan berdampak negatif terhadap aspirasi perempuan dalam hukum danHal pemerintahan. Dan kondisi telah ditulis oleh Nindita kedua yang perlu tersebut ditambahkan adalah, Paramastuti dalam tulisannya berjudul: dan Korupsi: memberikan perintahyang di dalam UU“Perempuan Partai Politik, Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI bahwa kepada Kementrian Hukum dan HAM 2009.”

untuk tidak terburu-buru mengesahkan suatu

Masih berhubungan partai dengan politik, tema akuntabilitas politik, Didik kepengurusan sebelum keuangan memastikan Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan sudah tidak ada lagi proses sengketa kepengurusan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses pemilu. Dana kampanye diperlukan oleh partai politik dan kandidatnya untuk dapat 80 berkompetisi di dalam pemilu. Setiap partai politik, kandidat/calon


yang terjadi di dalam tubuh partai politik. 4. KPU mesti segera mencabut dan merevisi kembali Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Ketentuan yang paling krusial adalah, memberikan ruang dan kesempatan kepada partai politik bersengketa, atau dua partai politik yang punya kepengurusan bisa mencalonkan kepala daerah. Hal ini tentu saja merusak prinsip institusionalisasi partai yang harusnya punya satu kepengurusan, dan itu memiliki akibat hukum yang tidak sederhana. Hal ini sekaligus memberikan pembelajaran kepada partai politik, bahwa berlarut-larut proses sengketa kepengurusan mengakibatkan mereka kehilangan hak elektoral, di dalam sautu proses pemilihan, dalam hal ini pemilihan kepala daerah.

81



PENYELESAIAN SENGKETA PENCALONAN PILKADA 2015 YANG BERLARUT-LARUT Debora Blandina Sinambela, Catherine Nathalia, & Pandu Dewanata

ABSTRAK Proses pencalonan kepala daerah merupakan salah satu tahapan terpenting di dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Di samping memastikan siapa calon kepala daerah yang akan mengikuti pilkada dan dipilih oleh masyarakat, tahapan pencalonan juga akan menguji berjalannya keadilan pemilu (electoral justice). Pada Pilkada Serentak 2015 lalu, sengketa banyak terjadi pada tahapan pencalonan ini. Banyaknya lembaga yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa membuat sengketa pencalonan berlarut-larut dan pada akhirnya berujung serta menumpuk di Mahkamah Konstitusi (MK) padahal yang menjadi kewenangan MK adalah menyelesaikan sengketa hasil pemilihan. Kata Kunci: sengketa kepengurusan partai, sengketa pencalonan, lembaga penyelesai sengketa.

83


PENGANTAR merupakan upaya untuk menyelamatkan kebijakan publik Tahapansuatu pencalonan merupakan salah satu tahapan yangyang akan dibuat oleh politisi danpenyelenggaraan pemerintah yang terpilih untukGubernur memerintah. paling krusial dalam pemilihan HamdanBupati tersebutdan berkaitan yang saja disampaikan danPandangan Wakil Gubernur, Wakil dengan Bupati,apa bukan Yuna Farhan melalui pintu tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi tahapan ini menjadi masuk yang menentukan apakahAnggaran pada Tahun Pemilu.” Yuna menjelaskan Political budget cycles pasangan calon bisa berkompetisi dalambahwa pilkada atau tidak, sudah menjadi universal didukung dengan berbagai studi melainkan jugafenomena sepanjang perjalanan pilkada, tahapan empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi politcal inilah yang paling banyak membuahkan sengketa. Sengketa budget cycles seperti perubahan pola pada struktur anggaran baik secara tersebut seringkali tidak hanya berakhir di tingkat pengawas agregat maupun secara spesifik pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi pemilihan, tetapi berujung sampai ke perselisihan hasil di dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus Mahkamah Konstitusi.

Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat tanggalperhatian 24 Agustus 2015, Komisi Pemilihan ini,Pada yang menjadi tidak hanya political budget cycles, melainkan Umum di daerah political(KPU) corruption cycle yang atau menyelenggarakan siklus korupsi politikpemilihan pada tahun-tahun Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Wakil Bupati, Pemilu yang telah meningkat denganBupati ekstrim.

Walikota dan tidak Wakilsaja Walikota mengumumkan pasangan Masyarakat dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi calon yangdibatasi ditetapkan memenuhi syarat sebagai peserta juga perlu mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan pilkada. KPUSeperti menetapkan pasanganperempuan calon di 257 daerah perempuan. halnya 765 keterwakilan sebagai salah satu syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. sebagai peserta Pilkada Serentak 2015. Dari 265 daerah 8 Tahun 2012 akan menegaskan setiap partai Pilkada politik peserta pemilu memenuhi yang menyelenggarakan Serentak 2015,harus masih 30% keterwakilan perempuan. patut diperjuangkan, mengingat terdapat empat daerah yangKondisi beluminimengumumkan hasil praktik selama ini, pihak yangpeserta duduk baik di parlemen maupun pemerintah penetapan pasangan calon pilkada, yaitu Kabupaten mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, Karo (Sumatera Utara), Kabupaten Nabire dan Kabupaten hal ini akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan dalam Supiori (Papua) dan Kabupaten Selayar (Sulawesi Selatan). hukum dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita Selain itu KPU juga masih menunggu penetapan di tiga Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: daerah, yaitu Kota Surabaya dan Kabupaten Pacitan (Jawa Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI Timur) serta Kota Samarinda (Kalimantan Timur) yang 2009.” masih memperpanjang masa pendaftaran pasangan calon Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik karena terdapat penambahan pasangan calon. Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses pemilu. Dana kampanye diperlukan oleh partai politik dan kandidatnya untuk dapat 84 berkompetisi di dalam pemilu. Setiap partai politik, kandidat/calon

PENYELESAIAN SENGKETA PENCALONAN PILKADA 2015 YANG BERLARUT-LARUT

Proses sengketa pencalonan kepala daerah merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan keadilan pemilu. Dalam suatu pemilihan umum, mesti ada mekanisme bagi seorang warga negara untuk mengembalikan haknya untuk dipilih melalui proses yang free and fair. Sementara itu pada sisi KPU sebagai penyelenggara pemilihan, proses sengketa pencalonan kepala daerah ini akan memastikan KPU sebagai bagian dari negara telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam menyelenggarakan salah satu tahapan pilkada, yaitu verifikasi dan penetapan pasangan calon kepala daerah. Proses sengketa pencalonan kepala daerah ini menjadi penting bagi KPU karena akan menguji kewibawaan KPU sebagai penyelenggara pilkada. Selain itu, KPU harus mempertanggungjawabkan produk hukum yang telah dikeluarkan sebagai penyelenggara pilkada yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tindakan hukum atas nama negara. Maka dari itu, KPU memberikan peluang kepada setiap pasangan calon untuk mengajukan sengketa pencalonan pasca ditetapkannya pasangan calon. Rentang waktu proses penyelesaian sengketa diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) No 2 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal. KPU memprediksikan proses sengketa pencalonan dari pengajuan sengketa ke Panwaslu/Bawaslu hingga ke Mahkamah Konstitusi membutuhkan waktu kurang lebih 90 hari. Dalam PKPU tersebut, sengketa pencalonan dimulai sejak 24 Agustus dan berakhir 17 November 2015. Akan tetapi kenyataannya, hingga menjelang hari pemungutan

85


suara dilakukan, sengketa pencalonan di sejumlah daerah masih berlanjut. merupakan suatu upaya untuk menyelamatkan kebijakan publik yang akan dibuat oleh politisi yang terpilih memerintah. Anggota KPU dan RI,pemerintah Hadar Nafis Gumayuntuk mengatakan

semestinya pencalonan selesai di apa November Pandangansengketa Hamdan tersebut berkaitan dengan yang disampaikan agar tahapan penyediaan logistik danAnggaran Yuna tidak Farhanmenganggu melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi pada TahunAkan Pemilu.” Yuna menjelaskanjadwal bahwaini Political sosialisasi. tetapi pengaturan tidak budget bisa cycles sudah menjadi universal dengan berbagai studi berjalan denganfenomena baik karena KPU didukung tidak bisa membatasi empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi politcal kewenangan institusi yang menyelesaikan sengketa. budget cycles seperti perubahan pola pada struktur anggaran baik secara Seperti contoh, pleno KPU RI telah memutuskan agregat maupun secara spesifik pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi membatalkan pasangan calon Gubernur dan Wakil dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus Gubernur Ujang-Iskandar atas dasar putusan Dewan Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pembatalan ini ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan kemudian digugat kembali ke Pengadilan political corruption cycle atauUjang-Iskandar siklus korupsi politik pada tahun-tahun Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta Pusat dan Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

menang. PPTUN memutuskan KPU Kalimantan Tengah Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi memasukkan mereka kembaliperbedaan di daftar hakikat calon diantara satu hari juga perlu dibatasi mengingat laki-laki dan menjelang pelaksanaan pilkada. Putusan yang keluar secara perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu tiba-tiba membuat persiapan Pilkada Kalimantan Tengah syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun buyar, sebab suratsetiap suarapartai sudahpolitik dicetak dan didistribusikan. 2012 menegaskan peserta pemilu harus memenuhi KPU akhirnya terpaksa Kalimantan 30% keterwakilan perempuan.menunda Kondisi ini Pilkada patut diperjuangkan, mengingat praktik selama ini,putusan pihak yang duduk baik di parlemen maupun pemerintah Tengah karena yang dikeluarkan mendadak dan mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, hal ini KPU mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan dalam PTTUN Medan juga mengeluarkan putusan yang hukum dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita menunda pelaksanaan SK Pembatalan pasangan calon Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: Survenof Siagian-Parlindungan Purba di Kota Pematang Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI Siatar. KPU Pematang Siantar membatalkan pencalonan 2009.”

Survenof-Parlin juga atas putusan DKPP yang meminta Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik KPU melakukan koreksi pencalonan mereka. Sebelumnya, Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan terhadap Survenof-Parlin, Panwas Pematang Siantar juga



sempat mengeluarkan dua kali rekomendasi yang meminta KPU menerima pencalonan mereka. Hingga pada akhirnya DKPP dan Bawaslu Sumut meminta KPU membatalkan. Kasus yang cukup rumit juga berada di Kota Manado. KPU dan Bawaslu telah membatalkan pencalonan Jimmy yang masih berstatus narapidana bebas bersyarat. Akan tetapi PTTUN Makassar mengeluarkan putusan sela terhadap sengketa yang diajukan paslon Jimmy Rimba Rogi dan Bobi Daud yang isinya menunda sementara pelaksanaan Pilkada Manado. Di Fak-fak, Putusan PTTUN Makassar memenangkan gugatan pasangan calon Donatus NimbitkendikAbdulrahman. Padahal KPU telah membatalkannya karena masalah dukungan yang tidak memenuhi syarat. Sementara di Simalungun, putusan Mahkamah Agung yang memutus JR Saragih sebagai tersangka korupsi menjadi dasar KPU membatalkan pencalonannya. Akan tetapi PTTUN Medan mengeluarkan putusan sela yang menunda sementara pilkada Simalungun. Akhinya dari 269 daerah yang mestinya serentak melaksanakan pemungutan suara 9 Desember 2015, 5 daerah harus mengundur pemungutan suara karena sengketa pencalonan yang berlarut-larut.

DASAR HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA Berdasarkan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

87


1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2014 tentang merupakanUndang-Undang suatu upaya untuk menyelamatkan kebijakan publik yang akan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi dibuat oleh politisi dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah. Undang-Undang, sengketa pencalonan merupakan salah Pandangan Hamdan tersebut berkaitan dengan apa yang disampaikan satu sengketa pemilihan, yaitu sengketa antara Peserta Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi Anggaran Pemilihan penyelenggara Pemilihan sebagai pada Tahundan Pemilu.” Yuna menjelaskan bahwa Politicalakibat budget cycles dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi Kabupaten/Kota. empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi politcal budget cycles seperti perubahan pola pada struktur anggaran baik secara Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota agregat maupun spesifik pada tahun-tahun Pemilu,lama terkonfirmasi memeriksa dan secara memutus sengketa pemilihan paling dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus 12 (dua belas) hari sejak laporan atau temuan diterima Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat (Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015). ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan Berdasarkan Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun Tahun 2015 Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/ Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:


a. perlu Menerima mengkaji laporan atau temuan; juga dibatasidan mengingat perbedaan hakikat antaradan laki-laki dan b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU dan No. 8 Tahun mencapai kesepakatan melalui musyawarah 2012 menegaskan mufakat. setiap partai politik peserta pemilu harus memenuhi 30% keterwakilan perempuan. ini patut mengingat Pengajuan gugatan atasKondisi sengketa tatadiperjuangkan, usaha negara praktik selama ini, pihak yang duduk baik di parlemen maupun pemerintah Pemilihan tersebut dilakukan paling lama 3 (tiga) hari mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, hal ini setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/ akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan dalam atau Panwas Kabupaten/Kota (Pasal 154 ayat (2) Undanghukum dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita Undang Nomor 1 Tahun 2015). Berdasarkan Pasal 154 Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pengadilan Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI Tinggi 2009.” Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus

gugatan tersebut paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik gugatan dinyatakan lengkap. Terhadap putusan Pengadilan Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut masih dapat dilakukan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana



permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (Pasal 154 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015). Permohonan kasasi diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib memberikan putusan atas permohonan kasasi tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima (Pasal 154 ayat (8) dan (9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Pengkajian sengketa pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang. 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum, khususnya yang terkait Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

89


Selain itu, dilakukan juga kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dan menyelamatkan Fatwa Mahkamah Agung danyang akan merupakan suatu upaya untuk kebijakan publik beberapa Panitia Pengawas Pemilihan atas kasus dibuat olehputusan politisi dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah. sengketa pencalonan. Pandangan Hamdan tersebut berkaitan dengan apa yang disampaikan Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi Anggaran pada Tahun Pemilu.” Yuna menjelaskan bahwa Political budget cycles sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi Lembaga yang diberikan kewenangan untuk politcal budget cycles seperti perubahan pola adalah pada struktur anggaran baik secara menyelesaikan sengketa pemilihan Bawaslu Provinsi agregat maupun secara spesifik pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi dan Panwaslu Kabupaten/Kota (Pasal 143 Undangdalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus Undang Nomor 1 Tahun 2015). Bawaslu Provinsi untuk Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat menyelesaikan sengketa pencalonan di tingkat provinsi ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan sementara untuk gugatan sengketa pencalonan di tingkat political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun kabupaten/kota, diselesaikan oleh Panwaslu Kabupaten/ Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

BENANG KUSUT LEMBAGA PENYELESAI SENGKETA PENCALONAN

Kota,sedangkan Bawaslu RI sama sekali tidak diberi Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi kewenangan dalam menyelesaikan sengketa pemilihan.

juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan SekalipunSeperti keputusan Provinsi dan Keputusan perempuan. halnyaBawaslu keterwakilan perempuan sebagai salah satu Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun sengketa Pemilihan merupakan keputusan terakhir dan 2012 menegaskan setiap partai politik peserta pemilu harus memenuhi 30% keterwakilan perempuan. ini patut diperjuangkan, mengingat mengikat berdasarkan PasalKondisi 144 ayat (1) Undang-Undang praktik selama ini, pihak yang duduk baik di parlemen maupun pemerintah Nomor 1 Tahun 2015, namun kemudian terbit Fatwa mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, Mahkamah Agung (MA) Nomor 115/Tuaka.TUN/V/2015, hal ini akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan yang menyatakan bahwa keputusan pengawas pemilu dalam hukum dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah jika ditulis oleh Nindita bersifat terakhir dan mengikat, hanya berlaku yang Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: dimenangkan di dalam sengketa pemilihan adalah pasangan Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI calon kepala daerah atau peserta pemilihan. Sebaliknya, jika 2009.”

yang dimenangkan adalah penyelenggara pemilihan atau Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik KPU, maka putusan pengawas pemilu tidak bersifat terakhir Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan dan mengikat. KPU dan jajarannya tidak bisa menempuh



upaya hukum banding atas keputusan yang dikeluarkan pengawas. Sementara jika putusan pengawas pemilu merugikan pasangan calon kepala daerah, maka calon kepala daerah dapat melakukan upaya hukum atas putusan pengawas pemilu ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Contoh kasus adalah Keputusan Panwaslu Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, yang meminta KPU setempat menerima berkas pencalonan pasangan Ismet Mile-Ishak Liputo yang sebelumnya ditolak. Panwaslu Ketapang, Kalimantan Barat juga mengabulkan seluruh tuntutan Henrikus-Gusti Kamboja untuk diterima pendaftarannya sebagai pasangan calon. Panwaslu Gowa, Sulawesi Selatan juga memutus hal yang sama kepada pasangan Djaman-Ta. Fatwa Mahkamah Agung ini dipandang memberikan perlakuan yang berbeda kepada subjek hukum di dalam suatu sengketa. Asas hukum equalitybefore the law menghendaki setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Perlakuan sama di hadapan hukum ini dapat diartikan sebagai bagian dari pemberian kesempatan yang sama dalam melakukan upaya hukum di dalam suatu proses sengketa. Adanya pembedaan perlakuan dan kesempatan melakukan upaya hukum antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan sebagaimana dinyatakan dalam fatwa ini bukanlah suatu desain ideal di dalam kerangka sengketa hukum. Apalagi di dalam proses sengketa administrasi, selain memastikan keadilan formil, jalannya sengketa administrasi adalah untuk menyelamatkan keadilan materiil. Bagi penggugat atau pasangan calon

91


kepala daerah, rujukan mereka dalam mengajukan gugatan akan memastikan bahwa penetapan pasangan calon publik kepalayang akan merupakan suatu upaya untuk menyelamatkan kebijakan daerah olehpolitisi KPU dan sesuai dengan yang ketentuan serta dibuat oleh pemerintah terpilih yang untukada memerintah. tidak melenceng dari prinsip penyelenggaraan pemerintahan Pandangan Hamdan tersebut berkaitan dengan apa yang disampaikan yang baik dalam mengeluarkan suatu keputusan. Artinya,Anggaran Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi gugatan pasangan calon daerah bahwa akan menguji pada Tahun Pemilu.” Yunakepala menjelaskan Political hasil budget cycles kerja KPU di dalam proses verifikasi pasangan calon kepala sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi daerah sampai penetapan, apakah sesuai dengan politcal empiris di berbagaipada Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi budget cycles perubahan pola pada struktur anggaran baik secara regulasi yangseperti ada. Adanya kesempatan untuk melakukan agregat hukum maupun secara spesifik pada tahun-tahun upaya bagi pasangan calon kepala Pemilu, daerahterkonfirmasi ke dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus PTTUN semestinya juga diberikan kepada KPU sebagai Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat penyelenggara pemilihan. ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan Keputusan Panwaslu juga didasarkan pada Surat Edaran political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun Bawaslu RI Nomor 0214/VII/2015 tanggal 11 Agustus Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

2015 yang merupakan pedoman bagi Bawaslu Provinsi dan Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi Panwaslu Kabupaten/kota dalam pengambilan keputusan juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan terhadap pelanggaran dan penyelesaian sengketa Pilkada. perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu Surat Edaran tersebut berisi tiga poin: syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun 1. menegaskan KPU diminta pasangan 2012 setiap menerima partai politikpendafaran peserta pemilu harus memenuhi calon yangperempuan. ditolak karena menyerahkan 30% keterwakilan Kondisiterlambat ini patut diperjuangkan, mengingat praktikdokumen selama ini,pendaftaran pihak yang duduk baik ditidak parlemen maupun pemerintah spanjang melewati pukul mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, hal ini 24.00 tanggal 28 Juli 2015. akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan dalam 2. Untuk pencalonan dari partai yang bersengketa yang hukum dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita ditolak karena berkas tidak lengkap, KPU diminta Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: menerima untuk memverifikasinya sesuai ketentuan Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI yang ada. 2009.”

3. Panwaslu Kabupaten/kota wajib mengonsultasikan Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik pelanggaran dan sengketa pemilihan kepada Bawaslu Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan Provinsi. Bawaslu Provinsi akan meneruskan laporan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana



tersebut kepada Bawaslu RI. Menurut pendapat Titi Anggraini, poin pertama dan kedua surat edaran tersebut tidak didukung landasan hukum Pilkada, bahkan tidak sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 12 Tahun 2015, yang merupakan revisi atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan mengenai waktu pendaftaran berakhir pukul 16.00. Selain itu, syarat pencalonan juga harus sudah lengkap sejak pendaftaran. Pendapat yang serupa juga dinyatakan oleh Margarito Kamis yang meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) supaya tidak menjadikan surat edaran Bawaslu tersebut sebagai pedoman. Pengabaian surat edaran Bawaslu bukan merupakan suatu pelanggaran karena tidak ada aturan yang memberikan Bawaslu kewenangan melakukan hal-hal seperti itu. Berdasarkan data Bawaslu, terdapat 69 permohonan penyelesaian sengketa pemilihan. Jumlah tidak diregistrasi sebanyak enam kasus, yang teregistrasi 62 kasus, dan tidak diterima satu kasus. Terdapat 5 kasus yang dilanjutkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Pematang Siantar (Sumatera Utara), Kabupaten Simalungun (Sumatera Utara), Kota Manado (Sulawesi Utara) dan Kabupaten Fakfak (Papua Barat) telah menyebabkan KPU menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah tersebut sehingga pelaksanaan pemilihan kepala daerah di daerah tersebut tidak lagi dilaksanakan serentak pada tanggal 9 Desember 2015. Di Kota Manado, pasangan Jimmy Rimba Rogi-Bobby 93


Daud dicoret karena Jimmy berstatus napi bebas bersyarat. Pencoretan pasangan ini menyebabkan calonyang akan merupakan suatu upaya untuk menyelamatkan pasangan kebijakan publik tersebut mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha dibuat oleh politisi dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah. Negara (PTUN). Di Simalungun, pasangan Pandangan Hamdan tersebut berkaitan dengan JR apa Saragihyang disampaikan Amran Sinaga juga dicoret KPU beberapa hari menjelang Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi Anggaran pemungutan suara karena kasus hukum yang menjerat pada Tahun Pemilu.” Yuna menjelaskan bahwa Political budget cycles Amran Sinaga mendapatkan ketetapan dari Mahkamah sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi Agung iniBerbagai juga menggugat ke mempengaruhi PTUN. Pada politcal empiris(MA).Pasangan di berbagai Negara. variabel yang budget cycles seperti perubahan pola pada ini struktur anggaran baik secara sidang putusan kemarin, pasangan memenangkan agregat maupun secara spesifik pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi gugatan. dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus Pencoretan terhadap pasangan Ujang IskandarPemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat Jawawi (Kalimantan Tengah) diawali dari Putusan Dewan ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang meminta political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun KPU mengoreksi pencalonan Ujang-Iskandar sebab Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

lolosnya mereka sebagai pasangan calon tidak terlepas Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi dari pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan Kalimantan Tengah. Berdasarkan Putusan DKPP, KPU perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu Kalimantan Tengah membatalkan Ujang-Iskandar sebagai syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun peserta Pilgub. Pembatalan kemudian 2012 menegaskan setiap partaiinipolitik pesertadigugat pemilu kembali harus memenuhi oleh Ujang-Iskandar ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat Negara Jakarta Pusat dan menang. PTTUN memutuskan praktik selama ini, pihak yang duduk baik di parlemen maupun pemerintah KPU Kalimantan Tengah harus memasukkan mereka hal ini mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, kembali di daftarnegatif calon terhadap menjelang pelaksanaan pilkada. akan berdampak mandeknya aspirasi perempuan dalam hukum dan pemerintahan. Dan kondisiRahman tersebut telah ditulisdan oleh Nindita Donatus Nimbitkendik-Abdul (Fakfak) Paramastuti dalamParlindungan tulisannya yangSinaga berjudul: “Perempuan dan Korupsi: Surfenov Sirait(Pematangsiantar) Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI juga berlanjut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. 2009.”

Pada dua daerah, yakni Kalimantan Tengah dan Fakfak, Masih berhubungan dengan sudah tema akuntabilitas keuangan politik, Didik pasangan calon yang dicoret memenangkan gugatan Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Namun,



masalah belum selesai karena KPU berencana mengajukan kasasi. Sementara untuk Pematangsiantar, Simalungun, dan Manado, KPU masih menunggu putusan akhir dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Penundaan pelaksanaan pemungutan suara secara serentak pada tanggal 9 Desember 2015 disebabkan oleh proses sengketa pencalonan yang berkepanjangan akibat kerangka hukum yang tidak menyediakan desain penyelesaian sengketa yang tegas dan jelas serta memisahkan kewenangan antar instansi yang terlibat secara spesifik. Hal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan institusi yang terlibat dalam penyelesaian sengketa pencalonan. Oleh karena itu, diperlukan penyederhanaan lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa pencalonan, dengan tetap memberikan kesempatan kepada pihak yang bersengketa untuk mengajukan banding. Misalnya gugatan langsung diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan banding ke Mahkamah Agung. Proses pencalonan kepala daerah merupakan salah satu tahapan terpenting di dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Disamping memastikan siapa calon kepala daerah yang akan mengikuti pemilukada dan dipilih oleh masyarakat, tahapan pencalonan juga akan menguji berjalannya keadilan pemilu (electoral justice). Keadilan Pemilu sendiri mencakup cara dan mekanisme untuk beberapa tujuan, yakni : 1. Menjamin agar setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum;

95


2. Melindungi atau memulihkan hak pilih; 3. Memungkinkan warga yang mewakili bahwa hakyang akan merupakan suatu upaya untuk menyelamatkan kebijakan publik dibuat pilih oleh politisi dan pemerintah yang terpilih memerintah. mereka telah dilanggar untukuntuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, Pandangan Hamdan tersebut berkaitan dengan apa yang dan disampaikan mendapatkan putusan. “Menelusuri Siklus Politisasi Anggaran Yuna Farhan melalui tulisannya pada Tahun Yuna menjelaskankeadilan bahwa Political budget cycles Salah satuPemilu.” instrumen menegakkan pemilu yakni sudah menjadi fenomena didukung dengan berbagai studi melalui penegakan hukumuniversal pemilu dengan desain kerangka empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi politcal hukum yang mengatur mekanisme dan penyelesaian budget cycles seperti perubahan pola pada struktur anggaran baik secara yang efektif. Sistem ini bertujuan untuk menegakkan agregat maupun secara spesifik pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi dan melindungi hak pilih karena hak untuk memberikan dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus suara merupakan bagian dari hak asasi manusia. Untuk Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat melindungi hak pilih, maka kerangka hukum yang ada mesti ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan menjamin pemilih, cycle kandidat, dan partai untuk melapokan political corruption atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun setiap pelanggaran kepada lembaga penyelenggara pemilu Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

atau pengadilan dengan segera mempersoalkan penanganan Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi dan jugapenyelesaian. perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan Pada tahap pencalonan sendiri tidak dapat dipungkiri perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun terdapat sengketa pemilihan, yang mana sengketa pemilihan 2012 menegaskan partai politik peserta pemilu memenuhi dapat melibatkansetiap antarpeserta pemilukada atau harus antara 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat peserta pemilukada dan penyelenggara pemilukada sebagai praktikdari selama ini, pihak yang duduk baik di parlemen maupun pemerintah akibat keluarnya keputusan penyelenggara pemilukada. mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, Dualisme kepengurusan partai politik pada Pemilukada hal ini akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan dalam Serentak 2015 menjadi penyebab utama terjadinya hukum dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita sengketa pemilu pada tahapan pencalonan kepala daerah. Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: Dualisme kepengurusan partai politik tidak hanya terjadi Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI pada kepengurusan tingkat pusat saja, namun juga pada 2009.” kepengurusan tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik Pasal 39dan UULia Nomor 8 Tahun tentang Perubahan Supriyanto Wulandari dalam2015 tulisan berjudul Transparansi dan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses pemilu. Dana kampanye diperlukan oleh partai politik dan kandidatnya untuk dapat 96 berkompetisi di dalam pemilu. Setiap partai politik, kandidat/calon


Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai UU Pemilukada) menyebutkan bahwa peserta pemilu merupakan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD. Dokumen pendaftaran setiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik wajib ditandatangani oleh ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)/Dewan Pimpinan Cabang (DPC) partai politik disertai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik. Namun belum ada mekanisme di dalam UU Pemilukada apabila terjadi dualisme kepengurusan dalam partai politik, karena bisa saja dua kepengurusan di tingkat daerah mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berbeda, belum lagi Surat Keputusan DPP partai politik yang dapat dipastikan berbeda pula. Kondisi demikian tentu merugikan kader-kader partai politik tersebut, khususnya dalam mengusung maupun diusung sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pemilukada Serentak 2015. Menghadapi kondisi dualisme kepengurusan partai politik, KPU menerbitkan PKPU Nomor 9 Tahun 2015. Dalam Pasal 36 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2015 disebutkan bahwa keputusan menteri tentang penetapan

97


kepengurusan partai politik paling terbaru menjadi rujukan bagi KPU dalam menerima pasangan calon kepala publik daerahyang akan merupakan suatu upaya untuk menyelamatkan kebijakan dan wakil daerah yang diusung olehuntuk partai politik dibuat oleh kepala politisi dan pemerintah yang terpilih memerintah. yang mengalami dualisme kepengurusan. Jika Pandangan Hamdan tersebut berkaitan dengan apadualisme yang disampaikan kepengurusan disengketakan di pengadilan dan terdapat Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi Anggaran penetapan mengenai penundaan pada Tahunpengadilan Pemilu.” Yuna menjelaskan bahwapemberlakuan Political budget cycles keputusan menteri tersebut, maka KPUD/KIP tidak dapat sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi menerima pendaftaran pasangan empiris di berbagai Negara. Berbagaicalon. variabel yang mempengaruhi politcal budget cycles seperti pola pada struktur anggaran baik secara Pengaturan yangperubahan lebih lengkap dapat ditemukan pada agregatNomor maupun12secara spesifik terkonfirmasi PKPU Tahun 2015 pada yangtahun-tahun merupakanPemilu, perubahan dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus dari PKPU Nomor 9 Tahun 2015. Pasal 36 yang semula Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat hanya berisi tiga ayat ditambah tujuh ayat baru sehingga ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan berisi sepuluh ayat, hal ini diperlukan untuk memberikan political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun landasan hukum bagi penyelenggara pemilukada apabila Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

menghadapi kondisi-kondisi yang lebih beranekaragam.


Apabila disimpulkan Pasalperbedaan 36 PKPU hakikat Nomorantara 12 Tahun juga perlu dibatasi mengingat laki-laki dan 2015 dapat menjawab kondisi-kondisi yang belum mampu perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu dijawab melaluifaktual Pasaluntuk 36 PKPU TahunUU2015, syarat verifikasi menjadiNomor peserta 9pemilu. No. 8 Tahun sebagai berikut : setiap partai politik peserta pemilu harus memenuhi 2012 menegaskan 30% patut diperjuangkan, mengingat 1. keterwakilan Keputusanperempuan. menteri Kondisi tentanginikepengurusan partai praktikpolitik selama tingkat ini, pihakpusat yang duduk baiklandasan di parlemen maupun pemerintah menjadi hukum bagi mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, penyelenggara pemilukada untuk menentukan hal ini akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan dalam kepengurusan mana yang dapat mengajukan hukum dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: daerah; Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI 2. Penyelenggara pemilukada tidak dapat menerima 2009.”

pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil

Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik kepala dari partai mengalami Supriyanto dandaerah Lia Wulandari dalampolitik tulisan yang berjudul Transparansi dan dualisme, apabila pengadilan menetapkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses pemilu. Dana kampanye diperlukan oleh partai politik dan kandidatnya untuk dapat 98 berkompetisi di dalam pemilu. Setiap partai politik, kandidat/calon


penundaan pemberlakuan keputusan menteri; 3. Pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partai politik yang mengalami dualisme akan diterima apabila kedua kepengurusan sepakat untuk islah membentuk satu kepengurusan; 4. Pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partai politik yang mengalami dualisme akan diterima apabila kedua pengurusan memberikan persetujuan untuk pasangan calon yang sama; 5. Apabila tidak terdapat dualisme kepengurusan di tingkat DPW/DPC maka pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat menerima dua Surat Keputusan DPP dari dua kepengurusan; 6. Apabila terdapat dualisme kepengurusan di tingkat DPW/DPC, kedua pengurusan tersebut dapat mengajukan pasangan calon yang sama sesuai dengan persetujuan DPP partai politik; 7. Apabila terdapat dualisme kepengurusan di tingkat DPW/DPC, kedua pengurusan tersebut dapat bergabung dengan partai politik lain untuk mengajukan pasangan calon yang sama sesuai dengan persetujuan DPP partai politik; 8. Apabila kedua kepengurusan mengajukan pasangan calon yang berbeda dan bergabung pada gabungan partai politik yang berbeda, maka penyelenggara pemilukada tidak dapat menerima pendaftaran pasangan calon yang bersangkutan.

99


Dari keberlakuan Pasal 36 PKPU Nomor 12 Tahun 2015 yang mengubah Nomor 9 Tahun 2015, terlihatpublik upayayang akan merupakan suatu PKPU upaya untuk menyelamatkan kebijakan dari KPU mengakomodasi pasangan calonmemerintah. kepala dibuat oleh untuk politisi dan pemerintah yang terpilih untuk daerah dan wakil kepala daerahberkaitan yang diajukan politik Pandangan Hamdan tersebut denganpartai apa yang disampaikan yang mengalami dualisme. Walaupun PKPU tersebut Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi Anggaran terdapat batasan yang dapat dilihat pada nomor 2 cycles pada Tahun Pemilu.” Yuna menjelaskan bahwapoin Political budget dan 8, namun tersebut dapat dikatakan beralasan. sudah menjadi batasan fenomena universal didukung dengan berbagai studi Tidak diterimanya pendaftaran karena empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yangpenangguhan mempengaruhi politcal budget cycles keputusan seperti perubahan pola pada struktur anggaran baik secara keberlakuan menteri oleh pengadilan dilakukan agregat maupun secara spesifik pada tahun-tahun terkonfirmasi karena menghormati kewenangan lembagaPemilu, yudikatif. dalam praktek penganggaran pemilukada di Indonesia yang dengan siklus Sehingga penyelenggara akanberkaitan menunggu Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat putusan dari pengadilan mengenai sengketa kepengurusan ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan partai politik sebelum menerima pendaftaran dari pasangan political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun calon. Sedangkan poin nomor 8 menunjukkan bahwa KPU Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim. tidak menginginkan sebuah partai politik mengusung dua Masyarakat tidak sajaberbeda, dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi pasangan calon yang karena akan memperkuat juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan kondisi dualisme kepengurusan yang berujung pada perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu terbelahnya konstituen. syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun Secara konseptual, pemilu 2012 menegaskan setiapragam partai penanganan politik pesertasengketa pemilu harus memenuhi yang tersedia terbagi menjadi dua, yakni mekanisme yang 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat sifatnya mengkoreksi (punitif). praktik selama ini, pihak(korektif) yang dudukdan baikmenghukum di parlemen maupun pemerintah Dalam menyelesaikan pemilutidak bertambah satu hal ini mayoritas diduduki oleh sengketa laki-laki. Apabila diperjuangkan, mekanisme, sehingga jenis mekanisme utama, dalam akan berdampak negatifterdapat terhadaptiga mandeknya aspirasi perempuan hukum yaitu : dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: a. Mekanisme formal atau korektif seperti mengajukan Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI dan memproses gugatan pemilu. Mekanisme ini 2009.”

menghasilkan

keputusan

untuk

membatalkan,

Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik mengubah, atau mengakui adanya penyimpangan Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan dalam proses pemilu; Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses pemilu. Dana kampanye diperlukan oleh partai politik dan kandidatnya untuk dapat 100 berkompetisi di dalam pemilu. Setiap partai politik, kandidat/calon


b. Mekanisme punitive, seperti kasus pelanggaran pidana. Mekanisme ini akan menghasilkan sanksi bagi badan maupun individu yang bertanggung jawab atas penyimpangan tersebut, termasuk tanggung jawab pidana atau administrasi pemilu; c. Mekanisme informal/alternatif, yaitu mekanisme yang dapat dipilih pihak-pihak yang bersengketa. UU Pemilukada memang sudah memberikan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa pencalonan kepala daerah. Sengketa pencalonan dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara, karena sengketa pencalonan akan diselesaikan lewat Pengadilan Tata Usaha Negara setelah melewati terdapat proses penyelesaian oleh Bawaslu Provinsi/Panwas.

PUTUSAN DKPP YANG MASUK RANAH ADMINISTRASI Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) disebut sebagai penyempurnaan dari Dewan Kehormatan. Sebelum menjadi DKPP, penanganan pelanggaran etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Sifatnya yang masih ad-hoc menimbulkan kesan ketika ada pelanggaran maka ada Dewan Kehormatan. Dari statusnya ad-hoc, kemudian Dewan Kehormatan dipermanenkan lewat UU no 15/2011 tentang penyelenggaraan pemilu sebagai perubahan atas UU 22/2007. Namanya pun berganti menjadi DKPP. Perubahan status dari ad-hoc menjadi permanen

101


ditengarai akibat tidak netralnya penyelenggara pemilu 2009. Penyelenggaraan pemilu 2009 diwarnai persoalan merupakan suatu upaya untuk menyelamatkan kebijakan publik yang akan serius soal data pemilih, hingga akurasi penghitungan suara. dibuat oleh politisi dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah. Harun Husein menuliskan bukudengan Pemilu Indonesia, Pandangan Hamdan tersebutdalam berkaitan apa yang disampaikan usulan awal melalui mempermanenkan DKPP Siklus muncul dalamAnggaran Yuna Farhan tulisannya “Menelusuri Politisasi pada Tahun Pemilu.”Perubahan Yuna menjelaskan Political budget cycles Naskah Akademik UU Nobahwa 22/2007 tentang sudah menjadi fenomena dengan berbagai studi penyelenggaraan pemilu.universal Naskahdidukung Akademik tersebut empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi membuat kesimpulan Komnas HAM yang menyatakan KPU politcal budget cycles seperti perubahan pola pada struktur anggaran baik secara telah terbukti melakukan penghilangan hak konstitusional agregat negara maupun secara padaKesimpulan tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi warga dalamspesifik pemilu. yang sama dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus dikemukakan Panitia Angket Daftar Pemilu Tetap DPR Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat yang menyatakan bahwa KPU patut dinilai tidak mampu ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan melakukan pemutahiran data pemilih. political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108-109/ Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

PHPU.B.VII/2009, tanggal 12 agustus 20019 tentang Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden juga perluhasil dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara2009 laki-laki dan mengatakan KPU terkesan kurang kompeten dan kurang perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu professional, serta kurang menjaga independensi syarat verifikasi faktual untuk menjadicitra peserta pemilu. UU dan No. 8 Tahun netralitasnya. 2012 menegaskan setiap partai politik peserta pemilu harus memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Kondisi patut diperjuangkan, mengingat DKPP pun berdiri menjadi alat ini ukur integritas pemilu. praktik selama ini, pihak yangtetap/permanen duduk baik di parlemen pemerintah DKPP menjadi bersifat danmaupun mandiri. mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, Cakupan tugasnya mulai dari penyelenggara di tingkat pusat hal ini akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan dalam hingga penyelenggara di lapangan. Lembaga ini berwenang hukum dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita menindak penyelenggara pemilu yang melakukan Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: pelanggaran etika mulai dari teguran hingga pemecatan Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI dengan keputusan yang sifatnya final dan mengikat. 2009.”

Mengenai fungsi dan wewenangnya, secara tegas Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik ditentukan di dalam UU No. 15 Tahun 2011, di mana DKPP Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan dapat menjalankan fungsi dan wewenangnya: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana



a. menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu; b. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu; c.

menetapkan putusan;

d. menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti. DKPP mempunyai wewenang untuk: a. memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Namun dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2015, DKPP tidak hanya bertindak diranah etika penyelenggara. Mengulang hal yang pernah terjadi di tahun 2013, DKPP justru masuk ke ranah sengketa administrasi dengan mengoreksi putusan KPU mengenai pencalonan. Dua putusan DKPP meminta penyelenggara pemilu di dua daerah membatalkan putusan mereka terkait penetapan pasangan calon, yakni di Pematang Siantar dan Kalimantan Tengah. Putusan DKPP Nomor 61/DKPP-PKE-IV/2015 103


sengketa Pilkada Pematang Siantar, selain menjatuhkan sanksi berupa sementara kebijakan kepada Darwan merupakan suatupemberhentian upaya untuk menyelamatkan publik yang akan Edyanto Saragih selaku Ketua merangkap Anggota Panwas dibuat oleh politisi dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah. Kota Pematangsiantar, DKPPberkaitan juga meminta keputusan Pandangan Hamdan tersebut dengan apa yang disampaikan Rekomendasi Panwas Kota Pematangsiantar dikoreksi olehAnggaran Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Sehingga status Pasangan pada Tahun Pemilu.” Yuna menjelaskan bahwa Political budget cycles Calon yang dirugikan akibat pelanggaran kode etik oleh sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi Ketua kedua Negara. Anggota Panwas Kota yang Pematangsiantar empirisdan di berbagai Berbagai variabel mempengaruhi politcal budget cycles seperti perubahan pola(restorative pada struktur anggaran baik secara dipulihkan sebagaimana mestinya justice). agregat maupun secara pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi Putusan DKPP No. spesifik 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan No.81/ dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus DKPP-PKE-IV/2015, sengketa Pilkada Kalimantan Tengah, Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat DKPP juga menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan Sementara kepada Ahmad Syar’i sebagai Ketua merangkap political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun Anggota, Daan Rismon, dan Sepmiwawalma masing-masing Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

sebagai Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah sampai Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi keputusan tentang pasangan calon yang mengakibatkan juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan penjatuhan sanksi pelanggaran kode etik ini dikoreksi oleh perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun mestinya dalam waktu palingpolitik lambat 7 (tujuh) hari sejak 2012 menegaskan setiap partai peserta pemilu harus memenuhi putusan dibacakan. 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat praktik ini,DKPP pihak tersebut yang duduk baik di parlemen pemerintah Dariselama putusan yang terlihat DKPPmaupun dianggap mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, terlalu jauh melakukan tindakan tersebut. Mengingat tidak hal ini akansatu berdampak terhadap mandeknya aspirasi perempuan ada norma negatif pun yang memberikan wewenang kepada dalam hukumyakni dan pemerintahan. Dan kondisi KPU tersebut oleh Nindita DKPP dapat memerintahkan RItelah atauditulis Bawaslu Paramastuti dalam tulisannya berjudul: RI untuk meninjau putusan yang dalam rangka“Perempuan pemulihan dan hak Korupsi: Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI konstitusional. 2009.”

Arifuddin (2013) dalam studinya yang berjudul Pergeseran Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik Kewenangan DKPP RI mengatakan bahwapenerapan Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan keadilan subtantif ini perlu, tetapi kepastian hukum tidak



dapat di abaikan begitu saja dan seolah-olah terfokus pada makna keadilan. Keadilan tanpa kepastian hukum tentu tidak akan menimbulkan keadilan yang sebenarnya. Karena keadilan tanpa kepastian hukum akan menimbulkan hukum yang obscuur (tidak jelas) dan tidak pasti. DKPP sebagai lembaga penegak etik pemilu, yang sejak awal memang dibentuk untuk menjaga nilai-nilai etika yang disepakati dan mengawal pelaksanaan pemilu yang berintegritas dengan cara menjaga tingkah laku penyelenggara pemilu. Dan bukan sebagai interventor dari tindakannya terlepas Penyelenggara Pemilu itu salah atau dinyatakan tidak bersalah. Tentu hal ini adalah berkaitan erat dengan integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu yang merupakan profesi vital, sehingga integritas dan profesionalitas itu wajib dijunjung tinggi tanpa alasan yang dibenar-benarkan.

PENUTUP Sekalipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 telah mengatur mengenai batas waktu penyelesaian sengketa pencalonan baik di Panwaslu Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi, maupun di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung, namun pada praktiknya batasan waktu tersebut ternyata tidak jalan dengan tahapan pemilihan yang telah ditetapkan oleh KPU. Terbukti Pilkada menjadi tidak serentak tanggal 9 Desember 2015 di lima daerah karena masih menunggu penyelesaian sengketa pencalonan. Oleh karena itu, waktu penyelesaian sengketa pencalonan harus diatur sedemikian rupa agar

105


tidak mengganggu tahapan pilkada selanjutnya dan tidak merugikan pasangan merupakan suatu upayacalon untuklainnya. menyelamatkan kebijakan publik yang akan dibuat oleh politisilembaga dan pemerintah terpilihdalam untuk memerintah. Banyaknya yang yang terlibat proses

penyelesaian sengketatersebut membuat sengketa pencalonan Pandangan Hamdan berkaitan dengan apa yang disampaikan berujung dan menumpuk Mahkamah Yuna Farhan melalui tulisannya di “Menelusuri Siklus Konstitusi Politisasi Anggaran pada Tahun Pemilu.” menjelaskan bahwa Political budget cycles (MK) padahal yangYuna menjadi kewenangan MK adalah sudah menjadi sengketa fenomenahasil universal didukung dengan berbagai studi menyelesaikan pemilihan. empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi politcal budget cycles seperti perubahan pola pada struktur anggaran baik secara agregat maupun secara spesifik pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi Anggraini, T. (2015, August 24). Kotak Pandora Sengketa dalam praktekRetrieved penganggaran Indonesia yang berkaitan dengan siklus Pilkada. fromdi Mahkamah Konstitusi: http:// Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web. Berita&id=11887#.Vtfzmn197IU ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan political corruption cycle atau siklus korupsi di politik pada tahun-tahun Aritonang, D. (2015). Sengketa Pencalonan Tangan Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim. Pengawas. Buletin Bawaslu, 3-4.

REFERENSI

Masyarakat tidak Desember saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi Blandina, D. (2015, 11). Penundaan Pilkada Kacaunya Sengketa Pencalonan. jugaLima perluDaerah, dibatasi Buah mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan Retrieved from Rumah Pemilu: http://www. perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu rumahpemilu.org/in/read/10601/Penundaan-Pilkadasyarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun Lima-Daera-Buah-Kacaunya-Sengketa-Pencalonan. 2012 menegaskan setiap partai politik peserta pemilu harus memenuhi

International IDEA. (2011). Keadilan Ringkasan mengingat 30% keterwakilan perempuan. Kondisi iniPemilu: patut diperjuangkan, Buku Acuan International IDEA. Jakarta: IDEA-Cetropraktik selama ini, pihak yang duduk baik di parlemen maupun pemerintah Bawaslu.

mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, hal ini

Lazuardi, G. (2015, August 22). Pengamat: Surat Edaran akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan dalam Bawaslu Bukan Pedoman Bagi KPU. Retrieved hukum dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita from Tribunnews: http://www.tribunnews.com/ Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: nasional/2015/08/22/pengamat-surat-edaranPengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI bawaslu-bukan-pedoman-bagi-kpu 2009.”

Paath, C. K. (2015, Desember 15 ). Penyederahanaan Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik Sengketa Pencalonan Direpons Positif. Retrieved Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul from Berita Satu: http://www.beritasatu.com/ Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses pemilu. Dana kampanye diperlukan oleh partai politik dan kandidatnya untuk dapat 106 berkompetisi di dalam pemilu. Setiap partai politik, kandidat/calon


pilkada/331897-penyederahanaan-sengketapencalonan-direpons-positif.html Putri, P. E. (2015, September 2). Bawaslu Selesaikan 337 Pelanggaran Selama Tahapan Pencalonan - See more at: http://bawaslu.go.id/id/berita/bawasluselesaikan-337-pelanggaran-selama-tahapanpencalonan#sthash.sMF8FFAj.dpuf. Retrieved from Bawaslu: http://bawaslu.go.id/id/berita/ bawaslu-selesaikan-337-pelanggaran-selama-tahapanpencalonan Ramadhanil, F. (2015, August 31). Sengketa Pemilihan Kepala Daerah. Retrieved from Republika: http://www.republika.co.id/berita/koran/opinikoran/15/08/31/ntxnc63-sengketa-pemilihan-kepaladaerah Ramdhani, D. (2015, Desember 9). KPU Tunda Lima Pilkada. Retrieved from Koran Sindo: http://www.koran-sindo.com/news. php?r=0&n=3&date=2015-12-09 Santoso, T. (2006). Penegakan Hukum Pemilu: Praktik Pemilu 2004 Kajian Pemilu 2009-2014. Jakarta: Perludem. Wiwoho, L. H. (2015, August 21). Edaran Bawaslu Tanpa Rujukan Hukum. Harian Kompas, 2.

107



PERBAIKAN PILKADA BERCALON TUNGGAL: DESAIN SURAT SUARA, METODE PEMBERIAN SUARA, DAN METODE KAMPANYE Maharddhika dan Heroik M. Pratama

ABSTRAK Pelaksanaan pilkada yang hanya diikuti satu pasang calon tidak didukung oleh pengaturan yang memadai. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/ PUU-XIII/2015 hanya mengatur ketentuan mekanisme plebisit yang meminta pemilih menentukan pilihan setuju atau tidak setuju atas satu pasangan calon yang ditawarkan. Pengaturan mengenai desain surat suara, metode pemberian suara, dan metode kampanye belum terharmonisasi dengan putusan tersebut. Pengaturan mengenai desain surat suara dan metode pemberian suara perlu dibuat dengan berlandaskan pada prinsip kemudahan bagi pemilih. Pengaturan mengenai metode kampanye perlu menekankan prinsip equal playing battlefield dan independensi.

109


Kata Kunci: pilkada calon tunggal, desain surat suara, metode pemberian suara, dan metode kampanye merupakan suatu upaya untuk menyelamatkan kebijakan publik yang akan dibuat oleh politisi dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah.

PENGANTAR Pandangan Hamdan tersebut berkaitan dengan apa yang disampaikan Yuna Farhan melalui “Menelusuri Siklus Fenomena calontulisannya tunggal—pilkada hanyaPolitisasi diikutiAnggaran pada pasang Tahun Pemilu.” Yunadisangka-sangka menjelaskan bahwa Politicaldalam budget cycles satu calon—tak muncul sudah menjadi fenomena universal dengan berbagai studi perhelatan Pilkada Serentak 2015. didukung Pilkada di Kabupaten empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi Tasikmalaya, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Timor politcal budget cycles perubahan anggaran baik secara Tengah Utaraseperti hanya diikuti pola olehpada satustruktur pasangan calon. agregat maupun secara spesifik pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi Awalnya, pada penutupan pendaftaran calon sesi pertama dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus 26—28 Juli 2015, terdapat 13 daerah dengan calon tunggal. Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat Setelah melalui proses perpanjangan pencalonan yang ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan berlarut-larut, hanya terdapat tiga daerah tetap bercalon political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun tunggal. Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

Semakin pencalonan Masyarakatketatnya tidak saja persyaratan dapat ditafsirkan sebagai satumenjadi kesatuan, tetapi konsekuensi logis hadirnya calon tunggal. Untuk juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antaramaju laki-laki dan sebagai calon independen, pasangan calon perseorangan perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu mesti dukungan penduduk sebesar 6,5UU hingga syaratmenunjukkan verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. No. 8 Tahun 10 persen yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. 2012 menegaskan setiap partai politik peserta pemilu harus memenuhi 30% keterwakilan perempuan.dari Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat Persyaratan pencalonan jalur (gabungan) partai praktikjuga selama ini,berat. pihak yang dudukcalon baik dikepala parlemen maupun pemerintah politik kian Pasangan daerah dapat mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, dicalonkan oleh (gabungan) partai politik yang memiliki hal ini akan berdampak negatif terhadap aspirasiperolehan perempuan dalam minimal 20 persen kursi DPRDmandeknya atau 25 persen hukumdalam dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita suara pemilu legislatif. Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: Untuk pilkada bercalon tunggal ini, Komisi Pemilihan Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI Umum (KPU) kemudian mengatur bahwa pelaksanaan 2009.”

pilkada mesti ditunda ke pilkada serentak gelombang Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik selanjutnya, yaitu Pilkada Serentak 2017. Solusi ini dinilai Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan sebagai penyelesaian temporer. KPU berasumsi bahwa


PERBAIKAN PILKADA BERCALON TUNGGAL

penundaan akan mampu membuka ruang pencalonan pasangan baru. Padahal tidak ada yang bisa menjamin hal tersebut. Solusi ini justru akan meniadakan kepastian hukum bagi pasangan calon yang telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mencalonkan diri. KPU mendasarkan pengaturan ini pada UU 8/2015 yang menghendaki pilkada diikuti oleh dua pasangan calon atau lebih. Kehendak itu dapat dibaca pada ketentuan Pasal 49 ayat (8) dan (9), Pasal 50 ayat (8) dan (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 54 ayat (4), (5), dan (6). Selanjutnya, KPU kemudian mengacu ke Pasal 120 UU 8/2015. KPU menempatkan keadaan calon tunggal ini sebagai gangguan lain yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan dan konsekuensinya adalah pelaksanaan pemilihan lanjutan. Pasal-pasal ini pula lah yang kemudian diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh pemohon Effendi Gazali dengan nomor permohonan 100/PUU-XIII/2015. Dalam salah satu persidangan permohonan ini, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengakui keadaan calon tunggal merupakan kondisi yang tidak terprediksi pembuat regulasi ketika merumuskan UU 8/2015. Jika dua pasang calon tidak terpenuhi, solusi yang ditawarkan UU hanya menunda penetapan dan membuka kembali pendaftaran. Tidak ada solusi jika pembukaan pendaftaran kedua kalinya ternyata masih menghasilkan calon tunggal. Hakim MK, I Dewa Gede Palguna, mengatakan, rumusan norma UU 8/2015 jika diterjemahkan secara sistematis

111


terlihat nyata mengharuskan adanya dua pasang calon. Akan tetapi UU tidak jalan keluar jika dua pasangpublik calonyang akan merupakan suatumemberi upaya untuk menyelamatkan kebijakan tidak hal iniyang berpotensi menimbulkan dibuatterpenuhi. oleh politisiSehingga dan pemerintah terpilih untuk memerintah. kekosongan hukum apabila terjadi kondisi calon tunggal. Pandangan Hamdan tersebut berkaitan dengan apa yang disampaikan Kekosongan hukum yang terjadi mengancam hak dipilih Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi Anggaran dan masyarakat sebab pilkada tidak berlanjut. padamemilih Tahun Pemilu.” Yuna menjelaskan bahwaakan Political budget cycles Majelis hakim menganggap bahwa kondisi ini bukanlah yang sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi dikehendaki UU, sebab semangat UU tersebut politcal empiris di berbagai Negara. Berbagaidihadirkannya variabel yang mempengaruhi budget untuk cycles menjamin seperti perubahan pola pada struktur anggaran baik secara adalah terselenggaranya hak warga negara. agregat pada tahun-tahun Pemilu,tetap terkonfirmasi Oleh maupun karenasecara itu, spesifik MK menilai pilkada harus dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus dilaksanakan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon. Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat Namun pilkada bercalon tunggal ini harus ditempatkan ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan sebagai upaya terakhir, semata-mata demi memenuhi hak political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun konstitusional warga negara, setelah sebelumnya diusahakan Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

dengan sungguh-sungguh untuk menemukan paling sedikit Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi dua pasangan calon.MK juga menilai manifestasi kontestasi juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan pilkada bercalon tunggal lebih tepat dipadankan dengan perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu plebisit yang meminta rakyat (pemilih) untuk menentukan syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun pilihannya apakahsetiap setujupartai atau tidak dengan pasangan 2012 menegaskan politiksetuju peserta pemilu harus memenuhi calon tersebut. 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat praktik ini, pihak yang dudukputusan baik di parlemen pemerintah Dua selama ketentuan dalam ini maupun kemudian mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, berkonsekuensi pada pengaturan hal lain yang bersangkut- hal ini akan dengan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan dalam paut ketentuan dalam putusan tersebut. Pengaturan hukum dan Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita tersebut di pemerintahan. antaranya adalah pengaturan mengenai desain Paramastuti tulisannya yangsuara; berjudul: “Perempuan dan Korupsi: surat suara, dalam metode pemberian metode kampanye; Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI saksi dalam tahapan pemungutan suara dan rekapitulasi; 2009.”

serta sengketa hasil. Berangkat dari hal tersebut studi ini Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas politik, Didik hanya akan mengulas dua pengaturan turunan keuangan dari putusan Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan MK No. 100/PUU-XIII/2015.



Pertama, MK memutuskan pilkada bercalon tunggal dilaksanakan dengan mekanisme plebisit yang meminta pemilih menentukan pilihan setuju atau tidak setuju atas satu pasangan calon yang ditawarkan. Putusan ini berkonsekuensi pada pengaturan mengenai desain surat suara beserta metode pemberian suara. KPU mengatur desain surat suara beserta metode pemberian suara melalui PKPU 14/2015. Surat suara yang didesain ini telah menimbulkan jumlah surat suara tidak sah yang cukup signifikan di tiga daerah Pilkada 2015 bercalon tunggal. Desain surat suara beserta metode pemberian suara tersebut harus dirumuskan kembali agar dapat membuat pemilih lebih mudah menggunakan hak memilihnya Kedua, pengaturan hal lain mesti terharmonisasi dengan mekanisme plebisit ini. Soal sosialisasi dan metode kampanye belum diatur harmonis menyesuaikan dengan mekanisme ini. KPU kerap terjebak dalam posisi keberpihakan saat melakukan penyebaran alat peraga kampanye. Metode-metode kampanye harus didesain agar selaras dengan mekanisme pilkada bercalon tunggal ini. Untuk itu studi ini bertujuan untuk, pertama, melahirkan rumusan desain surat suara beserta metode pemberian suara yang lebih ramah bagi pemilih. Kedua, riset ini bertujuan melahirkan rumusan desain kampanye yang selaras dengan mekanisme plebisit memilih setuju/tidak setuju dalam pilkada bercalon tunggal. Dalam mencapai tujuan tersebut, studi ini menggunakan beberapa pendekatan. Pertama, riset menggunakan pendekatan komparatif. Perbandingan ini dilakukan untuk

113


memeriksa persamaan dan perbedaan dua atau lebih faktafakta dan suatu sifat-sifat yang diteliti. kebijakan Pendekatan iniyang akan merupakan upaya objek untuk menyelamatkan publik membandingkan calon satumemerintah. negara dibuat oleh politisi pengaturan dan pemerintah yangtunggal terpilih di untuk dengan negaraHamdan lainnya.tersebut berkaitan dengan apa yang disampaikan Pandangan Kedua, pendekatan Yuna Farhanmenggunakan melalui tulisannya “Menelusuristudi Siklus lapangan. Politisasi Anggaran pada Tahun Pemilu.” Yuna menjelaskan Political budget Melalui pendekatan ini, peneliti bahwa mengamati dan cycles sudah menjadisecara fenomena universal dengan berbagai studi berpartisipasi langsung dalamdidukung penelitian skala sosial empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi kecil dan mengamati budaya setempat. Pendekatan ini politcal budget cycles perubahan pola pada struktur anggaran baik secara digunakan di seperti Tasikmalaya pada tanggal 8 Desember 2015 agregat maupun secara spesifik pada tahun-tahun terkonfirmasi hingga 13 Desember 2015 untuk mengamati Pemilu, bagaimana dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus implementasi peraturan yang berkaitan dengan desain surat Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat suara, metode pemberian suara, dan metode kampanye. ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan Ketiga, menggunakan pendekatan literatur. Pendekatan ini political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun dipakai untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

yang berhubungan dengan pemilu dengan satu pasang Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi calon. Studi literatur ini dilakukan melalu berbagai sumber juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan seperti jurnal, buku dokumentasi, internet dan pustaka. perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun 2012 menegaskan setiap partai politik peserta pemilu harus memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Kondisi patut diperjuangkan, mengingat Surat suara merupakan salah ini satu elemen strategis praktik selama pihak yang duduk baikmemberikan di parlemen maupun pemerintah sebagai saranaini,bagi pemilih untuk suaranya mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, termasuk preferensi politiknya. Dengan kata lain surat suara hal ini akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan merupakan manifestasi nyata dari penyaluran hak politik dalam hukumnegara dan pemerintahan. Danrepresentasinya. kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita warga untuk memilih Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: Sebagai salah satu dimensi penting dari sistem pemilu, Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI desain surat suara atau tata cara yang harus diikuti pemilih 2009.”

MERANCANG DESAIN SURAT SUARA

untuk menentukan suaranya (balloting) dibedakan Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik kedalam dua jenis: kategorikal yakni pemilih hanya memilih Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan satu partai atau calon dan ordinal yaitu pemilih memiliki



kebebasan lebih dengan dapat menentukan preferensi atau urutan dari partai atau calon yang diinginkannya (Pamungkas 2009). Meski demikian, beberapa negara seperti Kanada, Yordania, serta Finlandia menggabungkan dua jenis penyuaraan dalam satu desain surat suara. Penggunaan tata cara pemberian suara dengan jenis kategorikal dan ordinal akan sangat tergantung pada sistem pemilu dan formula penghitungan suara yang digunakan. Untuk sistem pemilu proposional terbuka dengan memberi ketentuan kepada pemilih untuk memilih salah satu calon, atau sistem pemilu proposioal tertutup yang hanya memberi kewenangan kepada pemilih untuk memilih salah satu partai politik yang tertera dalam surat suara. Desain surat suara kategorikal akan sangat relevan untuk digunakan karena pemilih hanya dapat memilih partai atau calon. Begitu pula dengan sistem plurality majority yang hanya memperebutkan satu kursi dalam satu daerah pemilihan, lebih banyak menggunakan desain surat suara kategorikal. Secara lebih spesifik Andrew Reynolds (1997, dalam Pamungkas 2009) memetakan dua jenis balloting yang digunakan di beberapa negara dengan menyesuaikan sistem pemilu yang digunakan sebagai berikut :

Kategorikal

Ordinal

Lainnya

KANDIDAT • FPTP (Kanada) • SNTV (Jordania) • List PR-Open • (Australis) • TRS (Perancis) • Block Vote (Maldivies) • STV (Irlandia)

PARTAI • Party Block (Singapura) • List PR-Closed • TRS (Mali)

KANDIDAT DAN PARTAI • Parallel (Jepang) • List PR-Open (Denmark) • MMP (Jerman) • TRS (Ukraina) • List PR-Panchage (Swiss)

• STV (Senat Australia)

115


Pada dasarnya baik jenis kategorikal ataupun ordinal dapat disesuaikan dengan representasi merupakan suatu upaya untukkebutuhan menyelamatkan kebijakanmasingpublik yang akan masing negara. Sebagai contoh, Jerman adalah salah satu dibuat oleh politisi dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah. negara yang Hamdan menganut sistem pemilu Mixed Pandangan tersebut berkaitan dengan apa Mamber yang disampaikan Propotional yang menggabungkan antara sistem pemiluAnggaran Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi proposional dan sistem plurality majority pada Tahun Pemilu.” Yunapemilu menjelaskan bahwa Politicaldalam budget cycles satu negara. Memberikan ruang kepada pemilih untuk sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi memilih atau calon dengan untuk memfasilitas politcal empiris dipartai berbagai Negara. Berbagaitujuan variabel yang mempengaruhi budget cyclesmasyarakat seperti perubahan pola padapolitik struktur anggaran baik secara representasi melalui partai atau kandidat agregatlangsung. maupun secara terkonfirmasi secara Untukspesifik desainpada surattahun-tahun kategorikalPemilu, digunakan dalam pemilu praktek Jerman. penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus dalam Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat Begitu pula dengan mekanisme pemilu yang hanya ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan diikuti oleh satu pasangan calon. Surat suara bisa di desain political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun sedemikian rupa dengan tujuan untuk membuktikan Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

legitimasi satu calon tersebut di mata pemilih. Swedia Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi misalnya, desain surat suara yang ada memberikan ruang juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan kosong atau “opsi silahkan isi sendiri” bagi pemilih untuk perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu menuliskan referensi partai politik lain diluar partai yang syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun ada pemerintahan adalahpemilu parlementer 2012 (sistem menegaskan setiap partai Swedia politik peserta harus memenuhi sehingga pemilih hanya memilih partai politik). Dengan 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat adanya mekanisme tersebut pada 1985 muncul praktik selama ini, pihak yang duduk baikpemilu di parlemen maupun pemerintah partai Donald Bebek dalam bahasa Swedia dikenal hal ini mayoritas diduduki olehatau laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, dengan sebutan negatif Kalle Anka Partiet yang memperoleh 291 dalam akan berdampak terhadap mandeknya aspirasi perempuan hukumdan dandi pemerintahan. Dan kondisi telah ditulis oleh Nindita suara, tahun 2010 meraih 107 tersebut suara (Badudu 2014). Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI 2009.”

MENYETARAKAN KAMPANYE

Kampanye didefinisikan Steinberg (dalam Tim Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik Perludem, 2015) sebagai kerja terkelola yang berusaha agar Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan calon dipilih, atau dipilih kembali dalam suatu jabatan.



Pemilih diharapkan memberikan suaranya kepada calon baik itu anggota legislative, Presiden maupun kepala daerah dan dengan demikian mereka dapat mengaplikasikan platform politiknya dalam kebijakan negara dalam periode pemerintahan berikutnya. Untuk tujuan itu, kampanye menjadi cara yang digunakan oleh para calon untuk merayu pemilih agar pemilih mau memberikan suaranya untuk mereka. Untuk itu dibutuhkan dana yang besar agar pemilih dapat teryakinkan. Sementara Ensiklopedi Ace Project (2009) mendefinisikan Kampanye pemilu sebagai upaya kompetitif oleh para kandidat dan partai politik untuk memenangkan dukungan pemilih dalam sebuah pemilihan umum. Bermacam metode dan teknik digunakan untuk menjangkau pemilih seperti iklan, rapat umum, pemasangan alat peraga, penyebaran bahan, media social dan lain sebagainya. Dalam kampanye, kandidat berupaya untuk menyampaikan pesan untuk mendorong pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dan memilih mereka atau partai mereka. Kampanye dibutuhkan baik oleh kandidat dan partai politik maupun pemilih sendiri. Bagi partai dan kandidat, kampanye dibutuhkan untuk memperkenalkan dirinya kepada pemilih sekaligus menyampaikan pesan politik, visi, misi, janji dan program kepada para pemilih. Sedangkan bagi pemilih, kampanye berguna sebagai sarana untuk mengetahui siapa sesungguhnya partai dan kandidat yang bertarung untuk menduduki kursi jabatan publik yang akan mengatur kehidupannya ke depan. Sebagai sarana unjuk gigi dihadapan pemilih, kampanye

117


sering kali menjadi arena pertarungan modal antar kandidat untuk meraih suara terbanyak dengan berbagai cara dan jugayang akan merupakan suatu upaya untuk menyelamatkan kebijakan publik bentuk kampanye. Jika merujuk pada keuangan partai yang dibuat oleh politisi dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah. dikhususkan campaign segala bentuk Pandanganpada Hamdan tersebut finance berkaitanyakni dengan apa yang disampaikan keuangan partai politik yang digunakan untuk pemenangan Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi Anggaran partai dalamPemilu.” kampanye. beberapa sarana pada Tahun YunaTerdapat menjelaskan bahwabentuk Political budget cycles kampanye antara lain: kampanye di media cetak maupun sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi elektronik, baliho,Negara. poster,Berbagai stiker, sampai pembelian politcal empiris di berbagai variabeldengan yang mempengaruhi budgetvote cycles seperti Berbagai perubahanbentuk pola pada struktur anggaran baik secara suara buying. kampanye ini sangat agregat maupun pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi tergantung padasecara modalspesifik keuangan yang dimiliki oleh masingdalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus masing kandidat. Sehingga sering kali terjadi ketimpangan Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat persaingan antara calon maupun partai dalam kampanye. ini, yangitu menjadi hanya political budget cycles, melainkan Untuk salah perhatian satu caratidak yang digunakan oleh beberapa political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun negara yang di Eropa untuk menciptakan equal playing Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim. battle field dalam kampanye dengan membiayai beberapa Masyarakat tidak oleh saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, bentuk kampanye negara yang salah satunya biaya tetapi juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan iklan di media elekotronik. perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun 2012 menegaskan setiap partai politik peserta pemilu harus memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat praktik selama ini, pihak yang duduk baik di parlemen maupun pemerintah Sistem pemilu mayoritas didudukicalon oleh tunggal laki-laki.pascaputusan Apabila tidak Mahkammah diperjuangkan, hal ini akan berdampak mandeknya aspirasi perempuan dalam Konstitusi (MK) negatif Nomorterhadap 100/PUU-XIII/2015 menegasakan hukum dan pemerintahan. Dan kondisi ditulissatu oleh Nindita pilkada tetap diselenggarakan walautersebut hanya telah terdapat Paramastuticalon, dalamdengan tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: pasangan cara memberikan pilihan setuju Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu atau tidak setuju kepada pemilih terhadap calon tunggal DPR RI 2009.” tersebut. Jika calon tunggal tersebut dianggap mampu

EVALUASI DESAIN SURAT SUARA DAN METODE PEMBERIAN SUARA PASCAPUTUSAN MK

Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik merepresentasikan masyarakat dan dianggap relevan untuk Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan memimpin daerah tersebut, logikanya masyarakat akan



memilih tanda setuju yang tertera dalam kertas suara. Begitu pula sebaliknya, jika calon tunggal tersebut dianggap tidak sesuai dan tidak mampu merepresentasikan masyarakat, maka harapanya pemilih akan mencoblos tanda tidak setuju. Namun demikian, pertanyaanya ialah bagaimana pemilih memahami metode pemberian suara tersebut secara utuh. Dalam hal ini sejauh mana pemilih mampu mempertimbangkan serta mengambil keputusan untuk memberikan suaranya pada kolom setuju atau tidak setuju. KPU RI mengeluarkan dua desain surat suara untuk disimulasi di beberapa daerah. Salah satu daerah tersebut adalah Desa Sukaherang, Kecamatan Singaparana, Tasikmalaya. Hasil simulasi ini kemudian jadi bahan kajian untuk menetapkan bentuk surat suara resmi yang digunakan. KPU lebih memilih format surat suara yang menyertakan foto pasangan calon daripada surat suara yang tidak menyertakan foto. Simulasi hingga penentuan desain surat suara ini dinilai terlalu terburu-buru. Kejar tenggat pengaturan pemilihan kepala daerah yang diburu waktu membuat prosesnya kurang kolaboratif. Hasil simulasi saja tidak cukup menjadi landasan bagi pemilihan desain surat suara. KPU RI kurang kajian yang melibatkan KPU di daerah tersebut. Seharusnya KPU menggelar serangkaian kajian kultur dan psikologi pemilih di daerah pilkada yang hanya diikuti satu pasang calon tersebut. Padahal, desain surat suara bisa mempengaruhi preferensi pemilih. KPU seharusnya mempunyai kajian awal tentang preferensi pemilih di daerah simulasi. Bisa 119


saja jika daerah tersebut adalah basis pasangan calon, kecenderungannya memilih foto pasangan calon. merupakan suatu upaya untuk menyelamatkan kebijakan publik yang akan dibuat oleh politisi dansurat pemerintah terpilih untuk memerintah. Pemilihan desain suara yang ini membuat jumlah surat

suara tidak sah yang mencuat signifikan. Di Tasikmalaya, Pandangan Hamdan tersebut berkaitan dengan apa yang disampaikan dalam rekapitulasi hitung TPS melalui formulir Yuna Farhan melaluihasil tulisannya “Menelusuri Siklus PolitisasiC1Anggaran pada diunggah Tahun Pemilu.” Yuna menjelaskan bahwa budget cycles yang di pilkada2015.kpu.go.id, angkaPolitical suara tidak sudah menjadi 8,23 fenomena universal didukung dengan studi sah mencapai persen. Sementara jumlah suara berbagai tidak empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi politcal sah di Blitar mencapai 7,61 dan di Timor Tengah Utara budget cycles seperti perubahan pola pada struktur anggaran baik secara mencapai 12,38 persen.

agregat maupun secara spesifik pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi Suara tidak sah pada pilkada bercalon tunggal di dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus Tasikmalaya meningkat 1,71 persen jika dibandingkan Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat dengan Pilpres 2014 lalu. Jika dibandingkan dengan Pilkada ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan 2011, angka suara tidak hingga 4,89. political corruption cycle sah atau meningkat siklus korupsi politik padaTapi, tahun-tahun angka 8,23 persen masih lebih kecil dari 8,70—angka suara Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

tidak sah pada pileg 2014 yang secara satir disebut Didik Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi Supriyanto, pakar mengingat pemilu, sebagai pemilu terumit juga perlu dibatasi perbedaan hakikat antaradunia laki-laki dan akhirat. perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu syarat verifikasi peserta baru pemilu. No. 8 Tahun Desain suratfaktual suarauntuk yangmenjadi sama sekali iniUU kerap 2012 menegaskan setiap partaipenyebab politik peserta harus memenuhi dikambinghitamkan sebagai cukuppemilu signifikannya 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini patut mengingat angka suara tidak sah. Dalam aturan baru diperjuangkan, ini, mencoblos praktik selama ini, pihak duduk baik didengan parlemenparadigma maupun pemerintah foto tidak sah. Ini yang bersinggungan mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, masyarakat ketika mencoblos. Masyarakat perlu mengubah hal ini akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan dalam kebiasaan lama dari yang biasanya mencoblos foto, sekarang hukum dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita mencoblos setuju atau tidak. Hal tersebut terungkap dari Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: wawancara dengan Deden Nurul Hidayat, Ketua KPU Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI Kabupaten Tasikmalaya pada hari Rabu, 9 Desember 2015. 2009.” Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses pemilu. Dana kampanye diperlukan oleh partai politik dan kandidatnya untuk dapat 120 berkompetisi di dalam pemilu. Setiap partai politik, kandidat/calon


PERBAIKAN DESAIN SURAT SUARA DAN METODE PEMBERIAN SUARA Sebagai barang baru dalam iklim kepemiluan di Indonesia. Disain surat suara calon tunggal di pilkada serentak memang masih menyeritkan persoalan, terutama partisipasi yang berkaitan dengan “sah” dan “tidak sah” pilihan pemilih dalam surat suara. Meski belum diketahui sebarapa banyak jumlah surat suara tidak sah yang berdampak pada menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada. Keberadaan disain surat suara calon tunggal dengan mekanisme pilihan “setuju” atau “tidak setuju”, cukup membingungkan pemilih ketika akan memberikan suaranya dibalik bilik suara. Merujuk pada penyelenggaran pemilu sebelumsebelumnya, sebagian besar pemilih Indonesia sudah terbiasa dengan desain surat suara yang menyertakan foto calon serta nama calon. Mulai dari pemilu kepala daerah itu sendiri yang terdiri dari dua atau lebih pasangan calon kepala daerah yang di setiap desain surat suaranya menyertakan gambar dan nama. Kemudian pemilu DPD dengan foto dan nama calon, sampai dengan pemilu presiden dan wakil presiden yang desain surat suaranya tidak jauh berbeda dengan desain surat suara pilkada yang memiliki lebih dari satu pasangan calon dengan menyertakan foto gambar dan nama pasangan calon. Sehingga ketika dihadapkan dengan kerta suara yang hanya menyertakan satu foto pasangan calon kepala daerah yang disertai dua kolom setuju dan tidak setuju, sedikit banyak mendorong pemilih untuk mencoblos foto pasangan

121


calon. Padahal sesuai dengan peraturan KPU pilihan pemilih dinyatakan sah jikamenyelamatkan terdapat tandakebijakan coblos disalah merupakan suatu upaya untuk publik yang akan satu kolom setuju atau tidak setuju. dibuat oleh politisi dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah. Pandangan Hamdan tersebut berkaitan dengan apa yang disampaikan Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi Anggaran pada Tahun Pemilu.” Yuna menjelaskan bahwa Political budget cycles sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi politcal budget cycles seperti perubahan pola pada struktur anggaran baik secara agregat maupun secara spesifik pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim. Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu Gambar Suara Calonfaktual Tunggal. Sumber: http://media.viva.co.id/thumbs2/2015/10/17/342923_ syaratSurat verifikasi untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun contoh-format-surat-suara-pilkada-_663_498.jpg 2012 menegaskan setiap partai politik peserta pemilu harus memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat Dalam rangka meminimalisir menurunya tingkat praktik selama ini, pihak yang duduk baik di parlemen maupun pemerintah partisipasi masyarakat sebagian besar diklaim karena hal ini mayoritas diduduki olehyang laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, persoalan tidak sah suara yang diberikan pemilih dalam surat dalam akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan hukum Perbaikan dan pemerintahan. kondisi ditulis oleh Nindita suara. desain Dan surat suaratersebut untuk telah pilkada calon Paramastuti tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: tunggal tepatdalam untuk dilakukan menjelang penyelenggaran Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu pilkada serentak gelombang kedua, yang bisa saja hanya DPR RI 2009.” oleh satu pasangan calon kembali dibeberapa daerah. diikuti Masihsatu berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik Salah bentuk perbaikan surat yang dapat digunakan Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan ialah dengan mengadopasi desain surat suara yang sudah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses pemilu. Dana kampanye diperlukan oleh partai politik dan kandidatnya untuk dapat 122 berkompetisi di dalam pemilu. Setiap partai politik, kandidat/calon


biasa digunakan pada penyelenggaran pemilu sebelumsebelumnya. Dengan menyertakan dua kolom layaknya pilkada dengan dua pasangan calon. Kolom pertama berisi foto pasangan calon kepala daerah calon tunggal yang disertai keterangan setuju, sedangkan kolom kedua berisi foto pasangan yang diilustrasikan dan diberikan keterangan tidak setuju. Adapun ketentuan sah tidak sahnya dapat disesuaikan seperti pada pemilu lainnya yakni, pilihan pemilih dinyatakan sah ketika mencoblos gambar, nama, atau nomer urut pasangan calon. Dengan adanya desain surat yang tidak jauh berbeda tentunya akan memudahkan pemilih dalam menentukan pilihannya karena sudah terbiasa dengan desain surat suara yang pemilih terima pada pemilu sebelumnya. Bahkan, dengan adanya desain tersebut penyelenggara pemilu KPU tidak perlu lagi bersusah paya untuk mensosialisasikan desain surat suara baru.

EVALUASI MEKANISME KAMPANYE CALON TUNGGAL KPU Kabupaten Tasikmalaya kerap mendapat laporan atas ketidakyakinan penyelenggara di tingkat kecamatan hingga kelurahan dalam menyebar alat peraga kampanye. Segala upaya dalam mengajak pemilih berpartisipasi dalam Pilkada kali ini ditafsirkan menggiring pemilih. Hal tersebut terungkap dari wawancara bersama Zamzam Zamaludin, Anggota KPU Kabupaten Tasikmalaya, Rabu, 9 Desember 2015. Ia mengungkapkan, ketika menerima alat peraga kampanye dan hendak memasangkan, petugas PPK 123


dan PPS selalu bertanya dan menunjukkan ketakutannya atas perilaku tak upaya independen. merupakan suatu untuk menyelamatkan kebijakan publik yang akan dibuat politisi dan pemerintah yang terpilih memerintah. Takoleh harmonisnya pengaturan jadi untuk pangkal soal

penyebaran peraga kampanye yang sering Pandanganalat Hamdan tersebut berkaitan dengan apa dituding yang disampaikan ada penyelenggara di dalamnya. KPUAnggaran Yuna keberpihakan Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi pada Tahun Pemilu.” menjelaskan Political Pasal budget cycles mesti mengacu padaYuna PKPU 7 tentangbahwa Kampanye. sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi 30 mengatakan, KPU memasang alat peraga kampanye empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi politcal pasangan calon. budget cycles seperti perubahan pola pada struktur anggaran baik secara Ketidakharmonisan pengaturan juga ditemukan pada agregat maupun secara spesifik pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi soal sosialisasi dan pemangan perlengkapan Tempat dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus Pemungutan Suara (TPS). Di TPS 6 SMPI Cipasung, Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat Tasikmalaya, hanya ada satu poster calon kepala daerah. ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan Poster memuat singkat, visi,politik dan pada misi tahun-tahun itu politicalyang corruption cycleprofil atau siklus korupsi dipampang informasi bagiekstrim. pemilih sebelum masuk Pemilu yang sebagai telah meningkat dengan

ke bilik TPS.


Ada deviasi dalam Undang-undang 8/2015,antara Putusan juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat laki-laki dan MK soal calon tunggal, hingga pada Peraturan KPU sebagai perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu syarat verifikasi faktual untuk menjadiUndang-undang peserta pemilu. UU No. 8 Tahun turunan dari dua aturan tersebut. hingga 2012 menegaskan setiap partai pilkada politik peserta harus memenuhi PKPU masih mengasumsikan diikutipemilu lebih dari satu 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini meski patut diperjuangkan, mengingat pasangan calon. Hanya PKPU 14 yang bolong-bolong praktik selama ini, pihak yangpenyelenggaraan duduk baik di parlemen maupun pemerintah mengatur secara eksplisit pilkada dengan mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, hal ini satu pasang calon. akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan dalam Namun, ketidakharmonisan pengaturan ini tidak hukum dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita bisa menjadi dalih bagi KPU untuk tidak berkreasi Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: meminimalisasi potensi keberpihakan. Dalam sosialisasi, Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI penting 2009.” ditegaskan tata cara pemilihan setuju dan tidak

setuju untuk mengurangi kesan keberpihakan. Penyebaran Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik alat peragadan kampanye dari satu pasangan calon bisa juga Supriyanto Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan didampingi dengan penegasan dari KPU bahwa ada ruang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana



bagi pemilih untuk menyatakan ketidaksetujuannya di surat suara.

PERBAIKAN MEKANISME KAMPANYE CALON TUNGGAL Mekanisme kampanye yang tidak diatur secara setara— seperti pemilih tidak diberikan porsi pemahaman yang sama pentingnya untuk memilih tidak setuju jika calon tunggal tersebut tidak sesuai dengan harapan pemilih—terbukti berpotensi pada penggiringan pemilih. Tanpa penjelasan ada opsi tidak setuju, pemilu dengan calon tunggal sama saja seperti tidak ada pemilu karena hanya memuluskan satu pasangan calon. Jika merujuk pada UU 8/2015 pasal 65 terdapat empat bentuk kampanye yang dibiayai oleh negara yakni debat publik, iklan di media massa, penyebaran bahan peraga, dan pemasangan alat peraga kampanye. Keempat bentuk kampanye tersebut tentunya harus disesuaikan dengan penyelenggaraan pilkada yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon, dengan mengedepankan prinsip equal playing battle field atau arena persaingan yang setara meskipun hanya satu calon yang bersaing. Dalam praktiknya, KPU tidak hanya memfasilitasi empat bentuk kampanye tersebut hanya untuk satu calon tunggal saja. Melainkan KPU tetap harus memberikan ruang sekaligus pemahaman kepada pemilih untuk memberikan suaranya kepada kolom tidak setuju melalui metode sosialisasi dan kampanye. Hal ini karena putusan MK secara tidak langsung melegalkan sekaligus memfasilitasi pilihan 125


tidak setuju yang dapat dimanfaatkan oleh pemilih untuk menuangkan gagasan golputmenyelamatkan sebagai bentuk kritik pemilih merupakan suatu upaya untuk kebijakan publik yang akan terhadap kandidat. Jika merujuk pada pemilu sebelumnya dibuat oleh politisi dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah. golput lebih banyak dilakukan dengan cara tidak ke Pandangan Hamdan tersebut berkaitan dengan apa hadir yang disampaikan TPS membuat suara tidak sah, akan tetapi melaluiAnggaran Yunaatau Farhan melaluisurat tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi mekanisme pemilih bisamenjelaskan menandai kolom setuju. pada Tahun ini Pemilu.” Yuna bahwatidak Political budget cycles sudah fenomena universal didukunguntuk dengan berbagai studi Padamenjadi sisi lain, keberadan mekanisme memilih empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi kolom tidak setuju dapat dijadikan sarana mobilisasi politcal budget cycles polasekelompok pada struktur masyarakat anggaran baik secara pemilih oleh seperti lawanperubahan politik atau agregat maupun spesifik padatunggal tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi yang tidak sukasecara terhadap calon tersebut dengan dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus mengampanyekan pilih kolom tidak setuju. Padahal, dalam Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat realitasnya, ajakan untuk golput merupakan tindakan yang ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan terlarang dan memiliki sanksi hukum. political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun Akanyang telah tetapi realitanya mekanisme golput Pemilu meningkat dengan ekstrim.

ditransformasikan dalam wujud pilihan tidak setuju. Dari Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi sinilah kemudian mainperbedaan penyelenggaraan kampanye juga perlu dibatasiaturan mengingat hakikat antara laki-laki dan menjadi penting untuk dipikirkan secara lebih jauh dengan perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu tetap dua pilihan tersebutpeserta dan tetap menegakan syaratmemfasilitas verifikasi faktual untuk menjadi pemilu. UU No. 8 Tahun hukum pemilu yang ada.partai politik peserta pemilu harus memenuhi 2012 menegaskan setiap 30% keterwakilan perempuan. Kondisi bisa ini patut diperjuangkan, mengingat Penyelenggara juga diharapkan mengatur jalannya praktik selama ini, pihak yang duduk baik di parlemen maupun pemerintah partisipasi tersebut dengan melarang adanya ajakan untuk mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, memilih tidak setuju melalu metode kampanye hitam (black hal ini akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan dalam campaign) berbasiskan pada sara, agama, atau bahkan hukum dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita menggunakan politik uang. Hal ini menjadi penting guna Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: mewujudkan adanya persaingan yang setara dalam pilkada Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI meskipun hanya diikuti oleh satu pasangan calon. 2009.”

Dalam rangka mewujudkan equal playing battle field Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik dalam proses melalui jenis kampanye Supriyanto dan kampanye Lia Wulandari dalam empat tulisan berjudul Transparansi dan yang difasilitasi oleh KPU, maka aturan main mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana



debat publik, iklan di media massa, dan pemasangan serta penyebaran alat peraga harus dibuat setara antara calon tunggal dengan mekanisme pemilihan setuju dan tidak setuju. Debat Publik: Meski hanya diikuti oleh satu pasangan calon debat publik harus tetap dilakukan dengan tujuan membedah visi misi dan program-program yang ditawarakan oleh calon tunggal tersebut. Walaupun hanya terdapat satu calon, panelis dalam debat publik diberikan keleluasaan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat eksploratif kepada kandidat tersebut, serta masyrakat diberikan ruang untuk memberikan pertanyaan secara langsung yang kepada kandidat tersebut. Hal ini menjadi penting karena tidak mungkin ada lawan debat terhadap calon tunggal tersebut yang mewakili kolom tidak setuju. Sehingga mekanisme debat publik dijadikan sebagai arena uji publik terhadap calon tunggal tersebut. Iklan Media Massa:Meski hanya satu pasangan calon, KPU tidak semerta-merta memberikan ruang secara leluasa untuk calon tunggal tersebut berkampanye di media massa. Jika ini terjadi potensi anggapan terhadap KPU yang tidak jauh berbeda dengan tim kampanye calon tunggal akan muncul dimasyarakat dan peluang KPU menghadapi gugatan etik di DKPP akan sangat bisa terjadi. Untuk itu KPU harus bisa mengemas iklan di media massa yang mampu memberikan pemahaman sekaligus pendidikan politik kepada masyarakat bahwa pemilih diberikan ruang untuk memilih “setuju” atau tidak setuju. Salah satu bentuk konkretnya ialah, KPU bisa mengkampanyekan bentuk

127


surat suara kepada masyarakat. Pemasangan Penyebaraan Alat Peraga:Meski hanyayang akan merupakan suatu dan upaya untuk menyelamatkan kebijakan publik dibuat oleh politisi dan tidak pemerintah yang terpilih untuk memerintah. satu pasangan calon, berarti hanya terdapat satu alat peraga berupaHamdan baliho yang berisi visi-misi, program, disertai Pandangan tersebut berkaitan dengan apa yang disampaikan foto tunggal yang memenuhi ruang publikAnggaran Yunacalon Farhan melaluitersebut tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi pada Tahun Pemilu.” YunaKPU menjelaskan bahwa Political budget cycles masyarakat. Akan tetapi harus membuat, memasang, sudah menjadi fenomena universal berbagai studi dan menyebarkan alat peraga yangdidukung berisikandengan mekanisme empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi pemilihan setuju atau tidak setuju terhadap calon tunggal politcal budget cycles seperti perubahan pola pada struktur anggaran baik secara tersebut.

agregat maupun secara spesifik pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat satuhanya pasangan calon atau yang ini,Keberadaan yang menjadifenomena perhatian tidak political budget cycles, melainkan dikenal dengan istilah calon tunggal dalam penyelenggaran political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun pilkada di telah Indonesia, beberapa catatan Pemilu yang meningkatmenyiratkan dengan ekstrim.

PENUTUP

kemajuan demokrasi persoalan-persoalan Masyarakat tidak saja dan dapat catatan ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi demokrasi. Kemajuan demokrasi tercermin dengan adanya juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan solusi perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu bahwa pilkada faktual denganuntuk calon tunggal tetappemilu. dilaksanakan syarat verifikasi menjadi peserta UU No. 8 Tahun dengan mekanisme pemilu melalui suara yang 2012 menegaskan setiap partai politikdesain pesertasurat pemilu harus memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini patut mengingat diubah dengan menanyakan “setuju” ataudiperjuangkan, “tidak setuju” praktik selama ini,sebagai pihak yang dudukmengukur baik di parlemen maupun pemerintah kepada pemilih sarana legitimasi satu mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, hal ini pasangan calon tersebut. akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan dalam Pada sisi lain, catatan persoalan dari keberadaan calon hukum dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita tunggal serta desain pemilu yang diputuskan oleh MK Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: tersebut nampaknya berdampak langsung pada menurunya Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI tingkat partisipasi warga negara. Desain surat suara yang 2009.”

membingungkan pemilih sehingga tidak sedikit surat suara Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik yang dinyatakan tidak sah, serta mekanisme kampanye yang Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan belum mampu menjangkau pemilih secara menyuluruh.



Untuk itu perbaikan desain surat suara dan mekanisme kampanye khusus calon tunggal sudah sepatutnya untuk dilakukan menjelang pilkada serentak 2017.

REFERENSI Ace Project. 2009, December 14. Election Integrity. Retrieved from Aceproject.org: https://aceproject.org/ main/english/ei/index.htm Pamungkas, 2009, Perihal Pemilu, Yogyakarta, Univeritas Gadjah Mada Perludem. 2015. Dana Kampanye Pilkada: Pengaturan Teknis Tentang Sumbangan, Pengeluaran, dan Pelaporan Berdasarkan UU No. 1/2015 Juncto UU No. 8/2015. Jakarta: Perludem Reynolds, A, Reily, B, & Ellis, A 2005, Electoral System Design: The New International IDEA Handbook, Stockholm, IDEA

129



“9 DESEMBER 2015” SEBUAH STUDI MENGENAI DINAMIKA PEMUNGUTAN SUARA DI PILKADA 2015 Heroik M. Pratama& Debora Blandina Sinambela

ABSTRAK Studi ini fokus kepada apa yang terjadi pada hari pemungutan suara di pilkada serentak 2015. Berdasarkan pada media monitoring, terdapat empat persoalan mendasar yang terjadi sebelum dan pada saat pemungutan suara antara lain: pelanggaran administratif, pelanggaran pidana, logistik pemilu, dan potensi kekerasan beserta konflik. Semua persoalan tersebut tentunya mengganggu integritas dan akuntabilitas pemilu. Untuk itu selain menjelaskan empat masalah yang terjadi selama pemungutan suara, studi ini berusaha pula untuk memberikan solusi terkait persoalan tersebut. Kata Kunci: Pelanggaran administrasi, pelenggaran pidana, logistik, kekrasan, dan konflik.

PENGANTAR Pemungutan suara pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak Rabu, 9 Desember 2015 diwarnai

131


oleh hiruk pikuk pelanggaran pemilu, ancaman konflik kekerasan, sampai dengan yang belum sampai merupakan suatu upaya untuk logistik menyelamatkan kebijakan publikdiyang akan tempat pemungutan (TPS).yang Pelanggaran administrasi dibuat oleh politisi dansuara pemerintah terpilih untuk memerintah. danPandangan pelanggaran pidana menjadi persoalan yang paling Hamdan tersebut berkaitan dengan apa yang disampaikan dominan terjadi dalam pilkada serentak gelombang pertama Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi Anggaran tersebut. Masih didapatinya alat peraga yangPolitical terpampang pada Tahun Pemilu.” Yuna menjelaskan bahwa budget cycles menjelang hari pemungutan suara, masih ada pemilih sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi yang belum dapat Negara. surat pemberitahuan C6, adanya pemilih politcal empiris di berbagai Berbagai variabel yang mempengaruhi budgetbelum cycles seperti perubahan pola padadengan struktur ditemuinya anggaran baik secara yang terdaftar DPT, sampai agregat maupun spesifik pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi pemilih ganda, secara menjadi pelanggaran administrasi pemilu dalambanyak praktekterjadi penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus yang di 264 daerah. Sedangkan pelanggaran Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat pidana lebih banyak ditemui dalam wujud politik uang baik ini, yang menjadi perhatian hanyabarang. political budget cycles, melainkan dalam bentuk fresh moneytidak maupun political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun Meski demikian, keterlambatan distribusi logistik, surat Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

suara tertukar, sampai dengan surat suara rusak menjadi Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi persoalan yang paling mengganggu jalannya pemungutan juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan suara 9 Desember. Sebagian besar keterlambatan logistik perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu terjadi di daerah timur Indonesia yang sulit dijangkau akibat syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun kondisi cuaca yangsetiap ekstrim. 2012 menegaskan partai politik peserta pemilu harus memenuhi Munculnya hari 30% keterwakilanberbagai perempuan.problematika Kondisi ini patutmenjelang diperjuangkan, mengingat praktik selama ini, pihak duduk baik di parlemen maupun pemerintah pemungutan suara 9 yang Desember memang sudah diduga mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, oleh banyak pihak, hal ini karena: pertama, waktu hal ini akan berdampak negatif aspirasi perempuan penyelenggaran pilkadaterhadap serentakmandeknya gelombang pertama 2015 dalam hukumdibawah dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut ditulis oleh Nindita hadir kerangka regulasi pemilu yangtelah tergesa-gesa. Paramastuti dalamdari tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: UU 8/2015 hadir revisi terbatas yang waktunya kurang Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI dari satu bulan, sehingga terdapat beberapa kerangka 2009.” hukum yang kosong seperti ketentuan sanksi politik Masih berhubungan dengan tema keuanganyang politik, Didik uang. Kedua, pemungutan suaraakuntabilitas pilkada serentak Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan dilangsungkan pada 9 Desember 2015 dilangsungkan tanpa


SEBUAH STUDI MENGENAI DINAMIKA PEMUNGUTAN SUARA DI PILKADA 2015

mempertimbangkan kondisi cuaca ekstrim yang terjadi dimana Indonesia sedang mengalami musim penghujan. Berangkat dari hal tersebut, menjadi menarik kemudian untuk memotret lebih jauh problematika yang terjadi pada hari pemungutan suara pilkada serentak 9 Desember 2015. Untuk itu studi ini paling tidak berusaha menjalaskan dua hal: pertama, memetakan empat persoalan yang terjadi pada pemungutan suara pilkada serentak yakni pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, potensi konflik atau kekerasan, dan logistik. Kedua, selain memetakan persoalan yang ada, studi yang ada dihadapan pembaca ini berusaha untuk melihat latar belakang mengapa permasalahan itu terjadi sampai dengan memberikan solusi sebagai sarana evaluasi untuk pilkada 2017. Metode yang digunakan dalam studi ini ialah kulitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini relevan untuk digunakan karena, studi kasus menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, proses, atau kasus-kasus yang dibatasi oleh waktu dan aktivitas yang menjadi ciri khas dasar metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (Creswell 2010: 20). Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan hanya berbasiskan pada data sekunder melalui pemantauan media yang dilakuakan selama masa tenang sampai dengan satu hari pasca pemungutan suara. Adapun beberapa media yang dipantau antara lain Kompas TV, Metro TV, dan TV One. Selain itu, juga dilaksanakan pemantauan di media massa cetak, yakni Koran Kompas, Media Indonesia, dan Koran Republika. Terakhir, aktivitas pemantauan media

133


dilaksanakan di portal berita rumahpemilu.org, kompas. com, republika online, vivanews, CNN kebijakan Indonesia, danyang akan merupakan suatu upaya untuk menyelamatkan publik tribunnews. dibuat oleh politisi dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah. Pandangan Hamdan tersebut berkaitan dengan apa yang disampaikan Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi Anggaran pada Tahun Pemilu.” Yuna menjelaskan bahwa Political budget cycles sudah menjadi fenomena universal didukung denganpemilu berbagai studi Tanpa mengenyampingkan berbagai tahapan empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi lainnya, hari pemungutan suara menjadi tahapan politcal budget cycles seperti perubahan polapemilu. pada struktur anggaran baik secara penting dalam penyelenggaran Hal ini karena: agregat maupun secara spesifik pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi pertama, pemungutan suara menjadi indikator dasar dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus penyelenggaran pemilu berlangsung secara demokratis Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat dengan mengedepankan enam prinsip pemilu yakni jujur, ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, atau justru political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun sebalikanya. Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

INTEGRITAS DAN AKUNTABILITAS PEMUNGUTAN SUARA

Kedua, pemungutan tolak ukur pemenuhan Masyarakat tidak sajasuara dapatmenjadi ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi hak asasi manusia terutama hak politik warga negara juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan untuk memilih dapat terpenuhi. Ketiga, pemungutan suara perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu menjadi arena penentu bagi peserta partai syarat verifikasi faktual untuk menjadipemilu pesertakhsusnya pemilu. UU No. 8 Tahun politik dan kandidat untuk menjalankan fungsinya sebagai 2012 menegaskan setiap partai politik peserta pemilu harus memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Kondisimemperoleh ini patut diperjuangkan, mengingat intermediary agent dalam rangka kekuasaan praktik selama pihak yang baik di parlemen maupun pemerintah melalui pemiluini, dengan caraduduk meraih suara terbanyak. mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, hal ini Meski demikian, pada realitasnya proses pemungutan akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan dalam suara sering kali bertolak belakang dengan hakikat hukum dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita dasarnya untuk memastikan proses penyelenggaran pemilu Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: berjalan secara demokratis karena terjadinya pelanggaranPengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI pelanggaran pemilu seperti: tidak terdaftarnya wagra 2009.”

negara sebagai pemilih, terdapatnya pemilih ganda yang Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik bertentangan dengan prinsip one person one vote one value Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan (OPOVOV), adanya paksaan atau dihalang-halanginya



pemilih untuk memberikan suara, adanya praktek jualbeli suara, terkendalanya logistik pemungutan suara, adanya konflik atau kekerasan, dan lain sebagainya yang menghambat serta merusak jalannya pemungutan suara. Jika ditinjau dari kacamata legal formal atau pengakan hukum dalam pemilu, terdapat dua pelanggaran yang dapat mengganggu pemungutan suara antara pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana. UU 8/2015 tentang pemilihan umum kepala daerah Pasal 138 mislanya, menjelaskan bahwa pelanggaran administrasi pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan. Sedangkan pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa UU disebut sebagai tindak pidana pemilihan, UU 8/2015 tidak mengatur secara lebih spesifik mengenai bentuk dan jenis pelanggaran pidana tersebut. Namun demikian, salah satu bentuk pelanggaran pidana yang paling dominan terjadi ialah praktkek jual-beli suara atau yang lebih dikenal dengan istilah money politics (politik uang). Secara teoritik politik uang terbagi kedalam tiga bentuk yakni: pertama, vote buying atau pembelian suara. Model vote buying ini dilakukan dengan cara membeli suara pemilih melalui fresh money yang besarannya cukup bervariatif. Schaffer (2007, dalam Sumarto 2014: 30) paling tidak terdapat tiga kriteria dari vote buying diantaranya: Pertama, materi yang diberikan oleh politisi untuk ditukar dengan suara pemilih dibagikan beberapa hari atau beberapa

135


jam menjelang pemilihan umum. Kedua, target penerima materi yangsuatu dipertukarkan untuk memperoleh suara pemilih merupakan upaya untuk menyelamatkan kebijakan publik yang akan adalah individu dan atau rumah tangga. Ketiga, materi yang dibuat oleh politisi dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah. dipergunakan untuk membeli suara merupakan barang Pandangan Hamdan tersebut berkaitan dengan apa yang disampaikan privat atau barang public yang di “personalisasi” (Scaffer Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi Anggaran 2007: HickenPemilu.” 2007, dalam Sumarto 2014: 30).Political budget cycles pada Tahun Yuna menjelaskan bahwa sudah menjadi fenomena studi Kedua, bentuk politik universal uang yangdidukung disebut dengan dengan berbagai pork empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi politcal barrel atau dalam bahasa Indonesia dikenal politik gentong budget cycleslebih seperti perubahan polapork pada barrel struktur anggaran baik secara babi. Secara spesifik konsep didefinisikan agregat maupun secara spesifik pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi sebagai suatu bentuk penyaluran barang bantuan materi dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus dalam bentuk kontral, hibah, atau proyek pekerjaan umum Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat ke Kabupaten/Kota bahkan desa dari pejabat terpilih ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan (Schaffer 2007, dalam Sumarto 2014: 32). Ketiga, politik political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun uang dalam wujud club goods yakni pendistribusian barang Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

kepada kelompok-kelompok sosial masyarakat menjelang Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi hari pemungutan suara. Barang yang didistribusikan sendiri juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan cenderung beranekaragam sesuai dengan kebutuhan perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu kelompok sosial masyarakat tersebut. syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun Ditengah paradoks muncul menjelang 2012 menegaskan setiapyang partaisering politikkali peserta pemilu harus memenuhi bahkan hari pemungutan suara inilah, sering kali 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini kemudian patut diperjuangkan, mengingat praktik selamaproses ini, pihak yang duduk baik di parlemen maupun pemerintah menjadikan pemungutan suara bahkan yang lebih mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, secara umum pemilu itu sendiri menjadi tidak demokratis hal ini akan berdampak terhadap mandeknya aspirasi perempuan dalam karena terdapat negatif praktek-praktek yang tidak mencerimkan hukum dan pemerintahan. kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita prinsip dasar demokrasi Dan itu sendiri yang menitikberatkan Paramastuti dalam tulisannya yang adanya berjudul:paksaan “Perempuan dan Korupsi: hak politik warga negara tanpa ataupun Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI imbalan uang. Dari sinilah kemudian internasional IDEA 2009.”

dalam studinya “Standar-Standar Internasional Untuk Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik Pemilihan Umum: Pedoman Peninjaun Kembali Kerangka Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan Hukum Pemilu” (2002) menjelaskan paling tidak terdapat



tujuh indikator dasar yang harus dipenuhi untuk menjamin integritas pemungutan suara antara lain: 1. Harus ada proses yang secara jelas mengidentifikasi pemilih yang berhak menggunakan ketentuan pemberian suara alternatif serta mencegah pemberian suara berganda. 2. Ketentuan pemberian suara khusus hanya boleh diterapkan dalam situasi yang didefinisikan dengan jelas, misalnya dalam hal-hal di mana pemilih tidak dimungkinkan secara fisik untuk pergi ke tempat pemungutan suara. Namun, beberapa wilayah hukum dapat memberikan pengecualian terhadap hal ini karena alasan-alasan khusus, misalnya, memperbolehkan sebagian besar pemilihnya untuk memberikan suara melalui surat pos. 3. Perwakilan partai dan calon serta pemantau pemilu harus diperbolehkan untuk memantau tempat pemungutan suara khusus. 4. Jumlah kertas suara dengan nomor seri dan fiturfitur keamanan lainnya yang digunakan serta jumlah yang dikembalikan belakangan harus dicatat secara resmi dan terbuka. 5. Jumlah kertas suara yang dikeluarkan harus sesuai dengan jumlah permintaan yang diterima, ditambah sejumlah kecil kertas suara ekstra untuk para pemilih yang mendapatkan kertas suara rusak. 6. Nama dan jumlah pemilih yang mengajukan permintaan penggunaan ketentuan khusus itu harus

137


dicatat di tempat pemungutan suara. 7. Jugasuatu harusupaya ada aturan-aturan lain untuk menghindari merupakan untuk menyelamatkan kebijakan publik yang akan dibuat pemberian oleh politisi dan pemerintah terpilih untuk memerintah. suara ganda.yang Harus pula diatur jika terjadi sesuatu mencurigakan seperti Pandangan Hamdanyang tersebut berkaitan dengan apatingginya yang disampaikan proporsi suaratulisannya satu partai atau kandidat daerahAnggaran Yuna Farhan melalui “Menelusuri Siklus di Politisasi pada Tahun Pemilu.” Yuna menjelaskan bahwa Political budget cycles tertentu. sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi politcal budget cycles seperti perubahan pola pada struktur anggaran baik secara Pelanggaran administrasi pemilihan adalah pelanggaran agregat maupun secara spesifik pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat setiap penyelenggaraan pemilu, luarcycles, tindak ini, yangtahapan menjadi perhatian tidak hanya politicaldi budget melainkan pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun pemilihan. Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

PELANGGARAN ADMINISTRASI

Beberapa contoh pelanggaran administrasi misalnya Masyarakat tidak jenis saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi tidak memenuhi untuk menjadihakikat peserta pemilu, juga perlu dibatasi syarat mengingat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu menggunakan fasilitas pemerintah saat kampanye, tidak syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. melaporkan rekening kampanye, atau adanya pelanggaran 8 Tahun 2012 menegaskan setiap partai politik peserta pemilu harus memenuhi kewajiban dari pemantau pemilu. 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat Dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2015, salah praktik selama ini, pihak yang duduk baik di parlemen maupun pemerintah satu pelanggaran yang paling banyak terjadi adanya mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, hal ini ketidakpatuhan pasangan calon terhadap pelaporan dana akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan dalam kampanye. Sehari jelang pemungutan suara, Komisi hukum dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita Pemilihan Umum (KPU) Kota Bitung membatalkan Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: pencalonan dan wakil walikota nomor DPR RI Pengalaman pasangan Perempuanwalikota Menghadapi Korupsi dalam Pemilu urut 7 karena terlambat menyerahkan laporan penerimaan 2009.”

danMasih pengeluaran danadengan kampanye. berhubungan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik Peraturan Pemilihan (PKPU) Transparansi Nomor Supriyanto danKomisi Lia Wulandari dalamUmum tulisan berjudul dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses pemilu. Dana kampanye diperlukan oleh partai politik dan kandidatnya untuk dapat 138 berkompetisi di dalam pemilu. Setiap partai politik, kandidat/calon


8 Tahun 2015 Tentang Dana Kampanye Peserta Pilkada mengaskan pasangan calon wajib menyerahkan tiga laporan dana kampanye. Ketiganya adalah laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye dan laporan pemasukan dan pengeluaran dana kampanye. Apabila pasangan calon tidak mematuhi ketentuan tersebut maka sanksinya adalah pembatalan calon. Tujuan dari penyerahan laporan ini untuk menjadi panduan pasangan calon mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengelauran dana kampanyenya. Laporan ini kemudian menjadi acuan auditor untuk memerkisa kepatuhan pasangan calon terhadap aturan dana kampanye. Pasangan calon dituntut untuk patuh pada aturan sumber dana dan batasan kampanye yang diatur oleh KPU. Meskipun pasangan calon menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye. Akan tetapi laporan tersebut belum mencerminkan pengeluaran sebenarnya. Misalnya di Palu, salah satu pasangan calon dilaporkan tidak transparan melaporkan dana kampanye yang mencapai Rp 2 Miliar. Hal ini juga terjadi di daerah lain seperti Depok, Semarang dan Jember. Tidak ada satupun sanksi yang diberikan kepada pasangan calon yang tidak patuh terhadap ketentuan dana kampanye, meskipun rekening khusus kurang mencerminkan arus pemasukan dan pengeluaran dana kampanye pasangan calon. Hal ini karena sembilan dari 27 pasa bertransaksi tunai lebih dari 50% dari total dana kampanye, tetapi saldo awal dan akhir tidak berubah. Selain mengenai pelaporan dana kampanye, masalah 139


daftar pemilih menjadi penting untuk dibahas di Pilkada 2015. Pemilih di Pileg dankebijakan Pilpres,publik justruyang akan merupakan suatuyang upayaterdaftar untuk menyelamatkan ditemukan tidak terdaftar lagi diyang Pilkada, padahal rentang dibuat oleh politisi dan pemerintah terpilih untuk memerintah. waktu penyelenggaraan pemiluberkaitan tersebut masih Haldisampaikan ini Pandangan Hamdan tersebut dengandekat. apa yang ditemukan Kabupaten Ngada, NTT dimana Siklus ratusan pemilihAnggaran Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Politisasi tidak terdaftar di DPT. Di menjelaskan Tangerang Selatan, hinggabudget H-1 cycles pada Tahun Pemilu.” Yuna bahwa Political DPT belum bisa dipastikan jumlahnya. sudahPilkada menjadi fenomena universal berapa didukung dengan berbagai studi empiris di berbagai Berbagai solusi variabelbagi yangpemilih mempengaruhi Meskipun KPUNegara. menyediakan yang politcal budget cycles seperti perubahan pola pada struktur anggaran baik secara tidak terdaftar di DPT bisa diakomodir dalam daftar pemilih agregat maupun pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi tambahan, akansecara tetapispesifik faktanya pemilih tambahan sering dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus menjadi sumber masalah baru dalam pemilu. Bawaslu Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat Jambi menemukan 500 nama dalam daftar pemilih ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan tambahan bermasalah, terutama di Kabupaten Bungo dan political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun Tebo. Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

Permasalahan DPT akibat kegandaan administrasi Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi penduduk juga masih terjadi. Di Purworejo, Panwas juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan menemukan ada 3.712 pemilih ganda dalam daftar pemilih. perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu Sementara di Manado ditemukan 23peserta pemilih dengan syarat verifikasi faktual untuk menjadi pemilu. UU satu No. 8 Tahun NIK. 2012 menegaskan setiap partai politik peserta pemilu harus memenuhi 30% keterwakilan perempuan.kesalahan Kondisi ini patut mengingat Tidak bisa dipungkiri, DPTdiperjuangkan, salah satunya praktik selama pihak yang duduk baik di parlemen maupun pemerintah berasal dari ini,kacaunya administrasi kependudukan. mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, Sehingga sumber data yang diturunkan menjadi DPT hal ini akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan dalam harus diperbaiki. DPT Pilkada masih bersumber dari DAK2 hukum dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita Kementrian Dalam Negeri yang keakuratannya diragukan. Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: Selain itu pemutahiran data pemilih diharapkan mampu Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI mengkoreksi kebenaran data dengan fakta dilapangan. Akan 2009.”

tetapi petugas pemutahiran data pun masih tidak bekerja Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik maksimal dengan jumlah yang serta lemahnya Supriyanto dan Lia Wulandari dalamminim tulisan berjudul Transparansi dan



pengawasan aktifitas pemutahiran data. Pemberitahuan memilih atau formulir C6 banyak yang tidak sampai kepada pemilih. Bawaslu Sumbar menyatakan bahwa banyak formulir C6 yang belum didistribusikan kepada pemilih. Di Depok misalnya, hingga H-1 pencoblosan, banyak warga Depok belum mendapat undangan. Di Manokwari, formulir C6 justru dibagikan secara diskriminatif. Dalam satu rumah, empat orang terdaftar dalam DPT akan tetapi yang menerima undangan C6 hanya dua orang. Permasalahan C6 ini sangat mengemuka dalam sidang sengketa hasil di MK. Pemohon dan saksi ahli menilai ada unsur kesegajaan pembagian C6 tidak menyeluruh dan mempolitisasi undangan memilih. Kebanyakan masyarakat menganggap jika tidak mendapat undangan maka tidak memilih. Hal ini dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk menguntungkan calon tertentu. Ke depan harus ada mekanisme pemberitahuan memilih yang lebih efektif. Sehingga sumber informasi pemberitahuan memilih tidak hanya dari C6. Dalam tata cara pemberian suara, di sejumlah daerah di Papua memang boleh menggunakan sistem noken. Penggunaan noken juga dipertegas hanya didaerah yang sebelumnya menggunakan noken, sementara di daerah yang bukan menggunakan noken maka tidak diperbolehkan. Surat Edaran KPU Provinsi Papua mempertegas dari seluruh daerah yang ikut Pilkada Serentak di Papua, hanya Yahokimo yang diperbolehkan menggunakan sistem noken. Akan tetapi faktanya di Asmat, pemilih menggunkan sistem 141


noken dalam pemungutan suara. Dari 19 distrik, terdapat 13 distrik yangsuatu justru melaksanakan dengan mekanisme noken.yang akan merupakan upaya untuk menyelamatkan kebijakan publik Selain di Asmat, noken ternyata jugauntuk diterapkan di dibuat oleh politisisistem dan pemerintah yang terpilih memerintah. TPSPandangan 9 Kelurahan Kalisusudi Hamdan tersebutNabire. berkaitanAdanya dengan penggunaan apa yang disampaikan noken di daerah yang bukan sistem noken menyebabkan Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi Anggaran dilakukannya coblos ulang TPS tersebut. pada Tahun Pemilu.” Yuna di menjelaskan bahwa Political budget cycles sudah fenomena universal studi KPUmenjadi RI maupun KPU Papua tidakdidukung mengaturdengan secara berbagai tegas empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi politcal penggunaan noken. Sehingga dengan tidak adanya aturan budgetjelas, cyclesmasyarakat seperti perubahan pola pada struktur anggaran baik secara yang membuat sendiri aturan sistem agregat Selain maupunitu, secara spesifik pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi noken. pemberian dukungan kepada pasangan dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus calon tertentu sulit untuk dibuktikan. Kesepakatan Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat masyarakat untuk mengusung pasangan tertentu perlu ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan diadminitrasikan untuk mencegah adanya manipulasi political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun suara. Penggunaan sistem noken perlahan-lahan harus Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

dihilangkan karena tidak sesuai dengan prinsil universal Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi pelaksanaan pemilihan umum one man one vote one value.

juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun Pelanggaran pidana menjadi salahpemilu satu persoalan 2012 menegaskan setiappemilu partai politik peserta harus memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Kondisihari ini patut diperjuangkan, mengingat paling banyak terjadi menjelang pemungutan suara praktik selama pihak duduk baik disuara. parlemen maupun pemerintah sampai pada ini, hari Hyang pemungutan Berdasarkan mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, pemantauan media yang dilakukan oleh Perludem semenjak hal ini akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan masa tenang sampai dengan hari pemungutan suara Rabu, dalam dan pemerintahan. Dan kondisi telah ditulis oleh Nindita 9hukum Desember 2015 dari 145 temuantersebut 57 diantarnya ialah Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: pelanggaran pidana pemilu. Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI 57 temuan pelanggaran pidana pemilu yang terjadi 2009.”

PELANGGARAN PIDANA

pada saat masa tenang dan hari pemungutan suara Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik diklasifikasikan kedalam lima bentuk pelanggaran pidana Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan diantaranya: money politics yang terbagi kedalam dua jenis



vote buying dan club goods, kemudian black campaign, manipulasi pemilih, serta netralitas penyelenggara.

(sumber diolah dari hasil pemantauan media dari tanggal 8-9 Desember 2015)

Pertama, praktek vote buying atau pembelian suara dengan memberi uang dalam wujud “fresh money” paling banyak terjadi dengan jumlah temuan sebanyak 29. Besaran uang yang diberikan kepada pemilih sendiri cukup bervariatif mulai dari Rp. 25.000 sampai Rp. 100.000 yang pendistribusiannya melalui berbagai perantara seperti elit lokal setempat, kepala desa, sampai dengan penyelenggara pemilu seperti anggota KPPS. Di Boyolali misalnya, didapat anggota KPPS yang membagikan formulir C6 sebagai undangan pemilih berserta uang Rp. 25.000. Kemudian, di Kabupaten Kediri Panwaslu memproses aparat desa setempat yang terbukti melakukan vote buying sebesar Rp. 50.000 pada masa

143


tenang. Bahkan di Kepulauan Meranti, terdapat warga yang melaporkan bahwa menerima uang sebesar Rp.yang akan merupakan suatu upayadirinya untuk menyelamatkan kebijakan publik 100.000 sebagai ajakan yang untuk memilih salah satu dibuat oleh politisi bentuk dan pemerintah terpilih untuk memerintah. calon kepala daerah. Selain dalam wujuddengan fresh money, Pandangan Hamdan tersebut berkaitan apa yangvote disampaikan buying terjadi pula dalam wujud kendaraan roda empat. Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi Anggaran Di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Tahun Pemilu.” Yuna menjelaskan bahwa Political pada budget cycles masa kampanye beredar kupon undian berhadiah mobil sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi yang disertai dengan gambar salahvariabel satu pasangan calon. empiris di berbagai Negara. Berbagai yang mempengaruhi politcal budget cycles seperti perubahan pola pada struktur anggaran baik secara Tidak hanya menyasar pemilih, penyelenggara pemilu agregat maupun secara spesifik pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi menjadi target praktek vote buying dengan tujuan untuk dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus mempengaruhi hasil pemungutan suara seperti yang Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat terjadi di Cianjur. Polisi melakukan tangkap tangan suap ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan sebesar Rp. 8.200.000 kepada salah satu Ketua Panitia political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun Pemungutan Suara (KPPS) dan tangkap tangan terhadap Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

pejabat pemerintah daerah setempat serta salah satu Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi anggota desa yang didapati membawa 300 juta rupiah yang juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan belum diketahui maksud serta tujuannya. perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu Kedua, money politics wujud club goodsUUyakni syarat verifikasi faktual untukdalam menjadi peserta pemilu. No. 8 Tahun pemberian barangsetiap yangpartai ditujukan sekelompok atau 2012 menegaskan politikpada peserta pemilu harus memenuhi komunitas sosialperempuan. masyarakat tertentu. Di Kabupaten 30% keterwakilan Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat praktik selama ini, pihak yang duduk baikKPPS di parlemen pemerintah Malang misalnya, terdapat oknum yang maupun diketahui mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, membagikan sarung dan stiker kepada pemilih. Ada pula hal ini akan berdampak negatif mandeknyayang aspirasi perempuan dalam staff pengajar di salahterhadap satu univeritas dilaporkan hukum dan pemerintahan. Danpemilu kondisi tersebut ditulis oleh Nindita kepada panita pengawas karena telah membagikan Paramastuti dalam salah tulisannya yang berjudul: “Perempuan atribut kampanye satu calon kepala daerah. Selaindan itu, Korupsi: Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI didapati pula minyak goreng dan berbagai jenis kebutuhan 2009.”

primer lainnya yang dibagi-bagikan kepada kalangan ibu Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik rumah tangga.

Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan Ketiga, kampanye hitam atau dalam ilmu politik Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses pemilu. Dana kampanye diperlukan oleh partai politik dan kandidatnya untuk dapat 144 berkompetisi di dalam pemilu. Setiap partai politik, kandidat/calon


lebih dikenal dengan istilah black campaign yakni menyebarluaskan isu tidak baik kepada salah satu kandidat untuk mempengaruhi tingkat elektabilitas dan masih dilakukannya kampanye pada masa tenang. Masih terjadi dalam penyelenggaran pilkada serentak 2015. Berdasarkan tayangan disalah satu stastiun televisi swasta, terdapat salah satu calon kepala daerah yang digugurkan pencalonannya dan divonis tiga bulan penjara karena melakukan fitnah terhadap lawan politiknya. Selain itu, sebagai salah satu daerah menerapkan mekanisme pemilihan calon tunggal. Menjelang hari pemungutan suara di Kabupaten Timor Tengah Utara, beredar ajakan untuk tidak memilih calon tunggal. Keempat, masih terdapat penyelenggara pemilu yang berpihak bahkan mengkampanyekan salah satu kandidat kepala daerah. Persoalan netralitas penyelenggara pemilu ini paling banyak terjadi di level PPS dan KPPS. Di Maluku Utara misalnya, terdapat puluhan warga yang mengeluhkan dan mempertanyakan sikap lurah di salah satu desa yang melakukan rekrutmen petugas KPPS yang dianggap tidak netral dan berpihak kepada salah satu kandidat. Bahkan di Purworejo salah satu anggota PPS mundur dari jabatanya karena ikut berpartisipasi dalam kegiatan kampanye salah satu pasangan calon kepala daerah. Kelima, persoalan klasik berkaitan dengan pendaftaran pemilih yang dapat berujung pada manipulasi pemilih masih banyak ditemukan selama hari tenang sampai dengan hari pemungutan suara. Di Ogan Ilir sebanyak 3.400 Daftar Pemilih Tetap (DPT) dicoret karena bermasalah. Salah satu

145


kabuapten di Sumatera Selatan menjelang hari pemungutan suara terdapat 8.700 jumlah tambahan karenapublik prosesyang akan merupakan suatu upaya untuk pemilh menyelamatkan kebijakan pengelolan pendaftaran pemilih yang yangterpilih tidak untuk terkonsolidasi dibuat oleh politisi dan pemerintah memerintah. dengan baik. Di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Pandangan Hamdan tersebut berkaitan dengan apa yang disampaikan Maluku, berhasil mengamankan seorang penyusup karena Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi Anggaran melakukan pencoblosan dengan menggunakan pada Tahun Pemilu.” Yuna menjelaskan bahwa Political surat budget cycles undangan orang lain. sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi politcal budget cycles seperti perubahan pola pada struktur anggaran baik secara agregat maupun secara spesifik pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi Surat suara merupakan salah satu perlengkapan utama dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus dalam pemungutan suara. Sebagai instrumen untuk Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat memenuhi hak politik warga negara, jumlah surat suara ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan haruslah sesuai dengan jumlah pemilih dan memuat political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun keterangan nama maupun gambar pasangan calon kepala Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

LOGISTIK PEMUNGUTAN SUARA

daerah terkait. Hal ini karena melalui surat suaralah Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi representasi politik warga negara dari “suara” berubah juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan menjadi “kursi” di pemerintahan ditentukan. perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu Untuk menjaga syarat verifikasi faktual kemurnian untuk menjadisurat pesertasuara pemilu.sekaligus UU No. 8 Tahun intergitas pemilu, setiap palingpartai tidakpolitik terdapat dua Indikator yang 2012 menegaskan peserta pemilu harus memenuhi 30% keterwakilan perempuan. studi Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat harus dipenuhi berdasarkan yang dilakukan oleh IDEA praktik selama pihak yang duduk di parlemen maupunseri pemerintah (2002) antaraini, lain: Jumlah kertasbaik suara dengan nomor mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, dan fitur-fitur keamanan lainnya yang digunakan serta hal ini akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan jumlah yang dikembalikan belakangan harus dicatat secara dalam hukumdan dan terbuka. pemerintahan. Dankertas kondisisuara tersebut telah ditulis oleh Nindita resmi Jumlah yang dikeluarkan Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: harus sesuai dengan jumlah permintaan yang diterima, Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI ditambah sejumlah kecil kertas suara ekstra untuk para 2009.”

pemilih yang mendapatkan kertas suara rusak.

Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik Meski demikian, adanya keterlembatan pendistribusian Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan surat suara, surat suara yang jumlahnya tidak sesuai, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses pemilu. Dana kampanye diperlukan oleh partai politik dan kandidatnya untuk dapat 146 berkompetisi di dalam pemilu. Setiap partai politik, kandidat/calon


dan surat suara rusak. Sudah menjadi persoalan klasik dan ceremonial rutin menjelang hari pemungutan suara. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan selama masa tenang sampai hari pemungutan suara terdapat 36 kasus yang berkaitan dengan logsitik terutama surat suara. Pertama, keterlembatan proses pengeriman logistik surat suara 9 Desember menjadi persoalan yang paling banyak terjadi terutama di daerah timur Indonesia. Kontur geografis yang sebagian besar terdiri dari dataran tinggi ditambah dengan tingginya curah hujan serat sulit akses transportasi menuju tempat pemungutan suara (TPS), menjadi latar belakang utama terjadinya keterlambatan distribusi logistik. Di Yahukimo, dua hari menjelang pemungutan suara dari 51 kecamatan yang ada baru 36 kecamatan yang mampu terdistribusi dengan baik. Selain karena kondisi cuaca yang ekstrim, pencairan anggaran untuk penyewaan transportasi udara menjadi salah satu faktor penghambat pendistribusian (Kompas 2015). Hal serupa terjadi pula di Kabupaten Supiori Papua, akibat cuaca buruk pendistribusian logistik terpaksa ditunda sementara satu hari menjelang hari pencoblosan. Bahkan terdapat petugas logistik yang dinyatakan sudah hilang selama lima hari di hutan, dan warga Kampung Towe Kerom gagal melakukan pencoblosan akibat keterlambatan distribusi surat suara. Tidak hanya di daerah-daerah Papua saja, di pulau Jawa dengan akses transportasi yang memadai. Mengalamai penundaan pendistribusian logistik juga di Kabupaten Malang akibat tingginya curah hujan.

147


Kedua, adanya gambar dan nama kandidat di surat suara yang tidak suatu sesuai atau dinyatakan rusakkebijakan sedikit banyak merupakan upaya untuk menyelamatkan publik yang akan terjadi menjelang hari pemungutan suara yang sebagian dibuat oleh politisi dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah. besar di musnahkan. KPU berkaitan Provinsidengan Jambiapamisalnya, Pandangan Hamdan tersebut yang disampaikan memusnahkan 447.330 surat suara yang dinyatak rusak. HalAnggaran Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi serupa terjadi pula diYuna Denpasar, Ponorogo, Ngawi, Sleman, pada Tahun Pemilu.” menjelaskan bahwa Political budget cycles Medan, Oku Selatan, Depok, dan juga Balikpapan. Adanya sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi pemunsahan suratNegara. suara yang dinyatakan rusakmempengaruhi merupakan politcal empiris di berbagai Berbagai variabel yang budgetsatu cycles seperti pada struktur anggaran baik secara salah cara yangperubahan dilakukanpola oleh penyelenggara pemilu agregatmeminimalisir maupun secarapenyalahgunaan spesifik pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi untuk suarat suara. dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus Selain itu, di Tasikmalaya sebagai daerah yang Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat mempraktekan penyelenggaran pemilu dengan satu ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan pasangan calon. Banyak memperoleh keluhan yang political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun berkaitan dengan disain surat suara yang tidak aksesebel Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

bagi kalangan disabilitas, akibat huruf braille yang terlalu Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi kecil sehingga sulit untuk dibaca.

juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan Sedangakan, jumlah ketersedian surat suara yang tidak perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu sesuai dengan faktual jumlahuntuk DPTmenjadi terjadipeserta di Kabupaten syarat verifikasi pemilu. UUAru. No. 8 Tahun Akan tetapi bukansetiap berarti terjadi kekurangan suratharus suara, 2012 menegaskan partai politik peserta pemilu memenuhi melainkan jumlah surat suara yangini berlebih. Jumlah DPT 30% keterwakilan perempuan. Kondisi patut diperjuangkan, mengingat praktik selama Aru ini, pihak yang duduk baik di parlemen maupun pemerintah di Kabupaten sebanyak 56.399 yang berarti seharusnya mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, dicetak sebanyak 57.808 lembar (ditambah 1.409 surat hal ini akan berdampak negatif terhadap mandeknya candangan), tetapi dicetak sebanyak 63.000aspirasi lembar perempuan (Tabloid dalam hukum dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita Judi 2015). Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI 2009.”

ANCAMAN KONFLIK DAN KEKERASAN

Pada dasarnya, pemilu merupakan konflik yang Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik dilembagakan karena ada persaingan untuk merebut Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan maupun mempertahankan kekuasaan. Akan tetapi sering



sekali pertarungan ini terbawa dalam konflik fisik yang menyebabkan kerugian materil hingga korban jiwa. Terlebih dalam Pilkada, ikatan emosional yang dekat antara pasangan calon dan pendukung dianggap salah satu faktor penyebab tingginya konflik di pilkada. Dalam catatan The Habibie Center, selama kurun waktu 2005-2013, pilkada secara langsung telah menimbulkan konflik di beberapa daerah diantaranya Kabupaten Padang Pariaman (2005), Kabupaten Tuban (2006), Provinsi Maluku Utara (2007), Kabupaten Gowa (2010), Kabupaten Ilaga (2011), Provinsi Aceh (2012) dan Kota Palopo (2013). Konflik berujung pada terjadinya tindakan anarkis dan kekerasan. Dalam rentang waktu yang sama, konflik kekerasan fisik menyebabkan korban jiwa sebanyak 70 orang, korban luka sebanyak 107 orang, 279 rumah rusak dan pertokoan dibakar. Dengan sejarah konflik di Pilkada, sejumlah pihak menghawatirkan pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 di 269 daerah. Sebab apabila konflik di sejumlah daerah juga terjadi serentak, jumlah personil keamanan tidak cukup mengantisipasi. Apalagi di daerah-daerah yang memiliki sejarah konflik horizontal seperti Papua dan Maluku. Namun kenyataannya, konflik horizontal yang terjadi tidak begitu mencuat. Pelaksanaan pemungutan suara pada 9 Desember cenderung aman. Justru ancaman kekerasan yang meningkat berasal dari konflik vertikal antara penyelenggara pemilu dengan masyarakat terlebih pasangan calon. Hal ini terlihat dari terbakarnya sembilan gedung 149


Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah. Hingga saat ini kasus terbakarnya gedung KPU belum diusut publik tuntasyang akan merupakan suatu upaya untuk menyelamatkan kebijakan apakah memang atau adanya unsuruntuk kesengajaan. dibuat oleh politisi terbakar dan pemerintah yang terpilih memerintah. JikaPandangan dilihat dari tahapan pilkada, tujuh dari sembilan Hamdan tersebut berkaitan dengan apa yang disampaikan gedung diketahui terbakar setelah masa pendaftaran calonAnggaran Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi dan calon. Sementara dua lainnya sebelum pada penetapan Tahun Pemilu.” Yuna menjelaskan bahwa Political budget cycles dimulainya masa pencalonan. sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi empiris berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi KPU di Buru Selatan terbakar 17 Maret 2015; KPU Mimika politcal budget cycles seperti perubahan pada struktur anggaran baik secara terbakar 6 Juni 2015; KPU Musipola Banyuasin, terbakar 26 Juli agregatKPU maupun secaraJawa spesifik pada tahun-tahun Pemilu,2015; terkonfirmasi 2015; Provinsi Barat terbakar 7 Agustus dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus KPU Ketapang terbakar 21 September 2015; KPU Bengkulu Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat Selatan terbakar 6 Oktober 2015; KPU Timor Tengah Utara ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan terbakar 11 Oktober 2015 dan KPU Kota Surabaya terbakar political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun 06 November 2015. Sementara pada tahun sebelumnya, Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

hanya ada dua yang terbakar yakni kantor KPU Toraja Utara Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi (2014) dan kantor KPU Maybarat (2011).

juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan Dari beberapa memang terlihat adanya motif perempuan. Sepertikejadian halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu kesengajaan, seperti kantor KPUpeserta Kabupaten Ketapang syarat verifikasi faktualdiuntuk menjadi pemilu. UU No. 8 Tahun yang pada September 2015.peserta Di bagian luarharus kantor 2012 terbakar menegaskan setiap partai politik pemilu memenuhi ditemukan adanya semacamKondisi bakaran yangdiperjuangkan, berupa sumbu 30% keterwakilan perempuan. ini patut mengingat praktik selama pihak yang duduk baik di parlemen maupun pemerintah panjang dari ini, luar kantor KPU hingga ke bagian bawah mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, kantor KPU. Dalam rapat evaluasi Pilkada Serentak bersama hal ini akan berdampak negatif terhadap mandeknya Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri aspirasi Tjahyo perempuan Kumolo dalam hukum dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita mengatakan KPU Kalimantan tengah ternyata sengaja Paramastuti dalamdiminta tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: dibakar sehingga diusut. Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI Kekerasan terhadap penyelenggara juga dialami langsung 2009.”

seperti penusukan terhadap anggota KPU Kepahiang, Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik Windra Purnawan. Penusukan terjadi pasca pengumuman Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan keputusan panwaslu terkait dengan sengketa Pilkada antara



KPU dengan salah satu pasangan calon yang gagal mengikuti Pilkada Kepahiang. Pihak kepolisian akhirnya menetapkan empat orang tersangka penusukan. Tindak kekerasan dan intimidasi terhadap komisioner KPU di daerah bukanlah kejadian pertama terjadi. Sebelumnya, menjelang pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Tolitoli, terjadi insiden pemukulan terhadap Ketua KPU Tolitoli, Hambali Mansur oleh massa salah satu pendukung pasangan kandidat. Di Boven Digoel setelah KPU mengumumkan membatalkan salah satu pasang calon, Ketua KPU Boven Digoel dibawa oleh orang yang tidak dikenal dan dipukuli. Lainnya adalah perusakan Kantor KPU Manggarai Barat, dan intimidasi kepada anggota KPU Mataram. Bahkan ada pula pembacokan calon kepala daerah di Lamongan. Dilihatdarimasaterjadinyakekerasan,kebanyakankonflik muncul pada masa pencalonan maupun pasca penetapan calon. Tentu hal ini berkaitan dengan sudah semaksimal apa mekanisme sengketa pencalonan dan profesionalisme penyelenggara dalam menetapkan calon. Perlu juga dilihat, apakah konflik ini juga dipicu oleh diperbolehkannya partai yang mengalami dualisme kepengurusan mengusung calon. Kemudian ketika terjadi sengketa, kualitas putusan secara tidak langsung dipengaruhi oleh kualitas Sumber Daya Manusia yang memutus.

PENUTUP Masih banyaknya catatan persoalan pada masa tenang

151


sampai dengan hari pemungutan suara di Pilkada Serentak gelombang pertama 9 Desember 2015, perlukebijakan menjadipublik bahanyang akan merupakan suatu upaya untuk menyelamatkan evaluasi pilkada serentak gelombang dibuat olehserius politisimenjelang dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah. kedua 2017. Evaluasi tersebut dapat dilakukan dengan Pandangan Hamdan tersebut berkaitan dengan apa yang dua disampaikan cara yakni revisi regulasi UU 8/2015 tentang pilkada sampai Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi Anggaran dengan evaluasi bagi penyelenggara danbahwa peserta pemilu.budget cycles pada Tahun Pemilu.” Yuna menjelaskan Political sudah menjadi fenomena didukung dengan berbagai studi Revisi UU 8/2015 dapatuniversal meminimalisir secara langsung empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana politcal budgetterjadi cycles seperti pola pada struktur anggaran baik secara yang selamaperubahan masa tenang sampai dengan hari agregat maupun secara Adanya spesifik pada tahun-tahun terkonfirmasi pemungutan suara. pemilih ganda Pemilu, yang akar dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus persoalannya berasal dari sumber data kependudukan, Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat dapat diatasi dengan cara memberikan kewenangan kepada ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan KPU dalam undang-undang pilkada sebagai lembaga political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun tunggal yang mengkonsolidasikan data kependudukan Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

dari berbagai lembaga negara yang mengurusi data Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi kependudukan. Sehingga KPU dapat memetakan sekaligus juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan mengkonsolidasikan data kependudukan yang selama ini perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu berceceran dan cenderung berbeda antara satau dengan syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun lainnya. 2012 menegaskan setiap partai politik peserta pemilu harus memenuhi Begitu pula dengan prosesKondisi kampanye, UU 8/2015 hanya 30% keterwakilan perempuan. ini patut diperjuangkan, mengingat praktik selamaketentuan ini, pihak yang dudukmenggunakan baik di parlemen maupun pemerintah menjelaskan larangan politik uang mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, tetapi tidak ada satupun pasal yang menjelaskan ketentuan hal ini akan berdampak terhadap aspirasiyang perempuan sanksi mengenainegatif politik uang. mandeknya Persoalan inilah ikut dalam hukummelatarbelakang dan pemerintahan.mengapa Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita serta masih terjadinya politik Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: uang menjelang hari pemungutan suara. Sehingga menjadi Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI penting kemudian revisi uu pilkada memuat ketentuan 2009.” penegakan hukum pemilu yang tidak hanya memberikan Masih tetapi berhubungan temasetiap akuntabilitas keuangan politik, Didik larangan sanksi dengan tegas bagi pelaku politik uang.

Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan Dari segi laporan dana kampanye, sejauh ini UU 8/2015 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses pemilu. Dana kampanye diperlukan oleh partai politik dan kandidatnya untuk dapat 152 berkompetisi di dalam pemilu. Setiap partai politik, kandidat/calon


hanya mengamanahkan adanya audit kepatuhan semata yang tidak memberikan keluluasaan kepada auditor untuk melakukan pelacakan lebih jauh berkaitan dengan sumber pemasukan dan pengeluaran masing-masing kandidat dalam kampanye. Padahal diperlukan pengawasan melekat dengan mengumpulkan data/angka pembanding biaya kampanye pasangan calon. Untuk itu revisi UU Pilkada harus merubah ketentuan audit laporan dana kampanye dari audit kepatuhan menjadi audit investigatif. Selain itu, jika terbukti secara sengaja melakukan manipulasi laporan atau justru tidak melaporkan dana kampanye dapat dikenakan sanksi denda dan sanksi administratif bagi partai politik pengusung dengan cara tidak diperkenankan kembali mencalonkan calon kepala daerah dalam kurun waktu sekali penyelenggaran pilkada berikutnya. Hal serupa diberlakukan pula pada pasangan calon yang tidak bisa mencalonkan diri di penyelenggaran pemilu dan pilkada berikutnya. Hal lain yang perlu dipertimbangkan ketika melakukan revisi UU Pilkada ialah penentuan waktu penyelenggaran pemungutan suara. Penyelenggaran pilkada 2015 yang waktunya tidak jauh dari penyelenggaran Pemilu 2014, nyatanya memiliki dampak yang cukup siginfikan terhadap proses pemungutan suara. Belum lagi ditentukanya waktu penyelenggaran pada bulan Desember, yang memiliki kontribusi nyata kepada terhambatnya proses pendistribusian logistik dibeberapa daerah timur Indonesia, yang disebabkan oleh faktor cuaca dan akses ke daerahdaerah tertentu. Untuk itu UU Pilkada yang baru kelak

153


perlu memperhitungkan waktu pemungutan suara yang mempertimbangkan kondisi geografis di daerah. merupakan suatu upaya untuk menyelamatkan kebijakan publik yang akan dibuat politisi pemerintah yang terpilih untuknetralitas memerintah. Padaoleh sisi lain,dan untuk membenahi perosalan

penyelenggara perlu tersebut ada berkaitan pembenahan mekanisme Pandangan Hamdan dengan apa yang disampaikan rekrutmen penyelenggara yang“Menelusuri tidak lagi dibebankan padaAnggaran Yuna Farhan melalui tulisannya Siklus Politisasi pada Tahun Pemilu.” menjelaskan bahwa Political budget cycles preferensi kepala desa.Yuna UU Pilkada serentak yang baru harus sudah menjadi fenomena universal didukung denganpemilu berbagai studi memberlakukan proses rekrutmen penyelenggara empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi sampai dengan level KPPS yang sifatnya terbuka dengan politcal budget cyclespanitia seperti seleksi. perubahan pola pada struktur anggaran baik secara membentuk

agregat maupun secara spesifik pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi Sedangkan masih diwarnainya konflik dan kekerasan dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus perlu menjadi perhatian serius bagi apratur penegak hukum Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat di Indonesia, termasuk bagi penyelenggara pemilu yang ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan perlu sejak dini memetakan political corruption cycle ataudaerah-daerah siklus korupsi mana politik saja padayang tahun-tahun dianggap rawan konflik. Berkaca pada penyelenggaran Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

pilkada serentak 2015, masa paling rawan bukanlah Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi ketika pemungutan suara akan tetapi pasca juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikatpendaftaran antara laki-laki dan dan penetapan pasangan calon. Personil keamananan perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu sebaiknya diturunkan sejak menjadi tahapanpeserta pencalonan syarat verifikasi faktual untuk pemilu.dimulai, UU No. 8 Tahun dan KPUpolitik ditingkatkan daerah 2012pengamanan menegaskan anggota setiap partai peserta terlebih pemilu harus memenuhi yang memiliki sengketa Selain menjamin 30% keterwakilan perempuan.pencalonan. Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat praktik selama ini, yang dudukpenyelenggara, baik di parlemenjuga maupun pemerintah independensi danpihak kompetensi perlu mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, memperbaiki mekanisme sengketa yang ada sehingga hal ini akan berdampak negatif terhadap menjamin rasa keadilan peserta mandeknya pilkada. aspirasi perempuan dalam hukum dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI Creswell 2010, Research Design Pendekatan Kualitatif, 2009.” Kuantitatif, dan Mixed, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

REFERENSI

Masih berhubungan dengan tema akuntabilitasUntuk keuangan politik, Didik IDEA, 2002, Standar-Standar Internasional Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali



Kerangka Hukum Pemilu, IDEA, Swedia. Perludem 2015, Siaran Pers Perkumupulan Untuk Pemilu dan Demokrasi, “Catatan Hari H”, 9 Desember. Stoke, S 2009, Pork by Any Other Name Building Conceptual Scheme of Distributive Politics, dalam kolaborasi buku yang di editori oleh Valeria Brusco, Thad Dunning, & Marcelo Nazareno. Sumarto, M 2014, Perlindungan Sosial Dan Klientelisme Makna Politik Bantuan Tunai Dalam Pemilihan Umum, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

155



PENGARUH KETERBUKAAN DATA TERHADAP INOVASI, GERAKAN SOSIAL, DAN PARTISIPASI POLITIK DALAM PILKADA SERENTAK 2015 Diah Setiawaty & Sebastian Vishnu Bhaskara

ABSTRAK Tuntutan terhadap adanya pemilu yang jujur dan adil semakin tidak terelakkan terutama setelah masuknya era keterbukan informasi dan seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Tuntutan ini menghasilkan gerakangerakan politik baru yang memanfaatkan kemajuan jaman dan teknologi informasi. Menghadapi gelombang ini, lembaga negara dan penyelenggara pemilu pun pun mulai berbenah diri dan melakukan berbagai inovasi. Dimulai dari beragam keterbukaan pada saat Pemilihan Umum DPR/ DPD dan DPRD serta pemilihan umum Presiden tahun 2014. Gelombang inovasi ini terus berkembang hingga ke Pemilihan Kepala Daerah secara serentak. KPU melalui regulasinya mengenai data terbuka yang termaktub dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.5 tahun

157


2015 Pasal 50 mengenai akses data dan informasi. Di dalam PKPU yang mengatur tentang sosialisasikebijakan dan partisipasi merupakan suatu upaya untuk menyelamatkan publik yang akan masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil dibuat oleh politisi dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah. Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Pandangan Hamdan tersebut berkaitan denganWalikota apa yang dan disampaikan Wakil Walikota inilah untuk pertama kalinya ada peraturan Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi Anggaran yang terkait akses data terbuka dibahwa lembaga pemilihan pada jelas Tahun Pemilu.” Yuna menjelaskan Political budget cycles umum. Terdapat korelasi yang kuat antara keterbukaan sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi data dandiinformasi terhadap transparansi dan akuntabilitas empiris berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi politcal budget cycles seperti perubahan pola pada struktur anggaran baik secara pemerintah dan juga lahirnya gerakan sosial politik agregatyang maupun secara spesifik pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi baru melahirkan partisipasi pemilih bertemakan dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan pembuatanteknologi yang dilakukan oleh masyarakat sipil siklus Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat (civic-tech). Tulisan ini mengevaluasi berbagai keterbukaan ini, yang perhatian tidak hanya political cycles, melainkan data yangmenjadi dilakukan oleh KPU/Bawaslu dan budget mengelaborasi political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun gerakan sosial civic tech dan open data yang muncul pada Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim. Pilkada Serentak 2015. Tulisan ini juga mencoba menjawab Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satumuncul kesatuan, tetapi pertanyaan bentuk partisipasi seperti apa yang juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan ketika pemerintah dalam hal ini KPU membuka data- data perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu publik? Dan bagaimana inovasi, partisipasi dan gerakan syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun sosial terbentuk di era digital? Serta langkah-langkah apa 2012 menegaskan setiap partai politik peserta pemilu harus memenuhi yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu untuk 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat bersinergi bersama dengan gerakan sosial tersebut guna praktik selama ini, pihak yang duduk baik di parlemen maupun pemerintah memperkuat transparansi dan akuntabilitas. mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, hal ini Kata Kunci:negatif transparansi, terbuka, keterbukaan, akan berdampak terhadap data mandeknya aspirasi perempuan dalam hukum dan pemerintahan. Dan kondisipilkada, tersebut telah ditulis oleh Nindita partisipasi, pemilu kepala daerah, inovasi, civicParamastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: tech Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI 2009.”

PENGANTAR

Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik Kebutuhan akan keterbukaan data dan informasi kini Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan semakin meningkat setelah Indonesia memasuki era digital Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses pemilu. Dana kampanye diperlukan oleh partai politik dan kandidatnya untuk dapat 158 berkompetisi di dalam pemilu. Setiap partai politik, kandidat/calon

PENGARUH KETERBUKAAN DATA

age. Hal ini menjadi tidak terelakkan sejak berkembang pesatnya teknologi informasi dan perkembangan internet di Indonesia. Menurut Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2015 jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 88, 1 juta jiwa1. Selain itu penggunaan media sosial di Indonesia juga sangat tinggi. Di dalam laporan yang diajukan oleh We Are Social, di Indonesia terdapat 72 juta pengguna aktif media sosial, dimana 62 juta penggunanya melakukan akses melalui perangkat mobile. Hal ini menjadikan pangsa pasar media sosial di Indonesia sangat tinggi hingga Jakarta kerap disebut sebagai Ibu kota sosial media. Pegguna facebook di Indonesia misalnya menempati urutan ke empat dari jumlah pengguna di seluruh dunia, sekitar 48 juta jiwa yang menggunakan Facebook. Kemajuan teknologi informasi dan penyiaran media masa yang meluas telah memberikan kontribusi untuk meningkatkan kebutuhan hiruk pikuk informasi. Perkembangan teknologi informasi telah memunculkan berbagai optimisme akan peran pentingnya di masa depan sebagai media komunikasi utama, yang menawarkan berbagai kemudahan di berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk politik dan demokrasi. Berbagai fenomena ini dipicu oleh perkembangan media sosial itu sendiri, melihat ekologi dari media sosial saat ini telah tumbuh sedemikian maju hingga pertumbuhannya memungkinkan berbagai interaksi sosial, percakapan dan partisipasi meningkat hingga ke taraf yang tidak pernah 1 Profil Pengguna Internet Indonesia Tahun 2015. http://blog.idkeyword. com/profil-pengguna-internet-di-indonesia-tahun-2015/.

159


dirasakan sebelumnya. Kemajuan teknologi ini juga memungkinkan terjadinya produksi dan kebijakan akselerasi ilmuyang akan merupakan suatu upaya untuk menyelamatkan publik pengetahuan. Internet di dalam yang konteks iniuntuk menyediakan dibuat oleh politisi dan pemerintah terpilih memerintah. penyaluran untuk membuat koneksi dan saluran dimana Pandangan Hamdan tersebut berkaitan dengan apa yang disampaikan ilmu pengetahuan ini dapat mengalir. Ruang baru iniAnggaran Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi berbentuk danbahwa berkelindan pada Tahunjaringan Pemilu.”yang Yunakompleks menjelaskan Politicalantara budget cycles aktor, jejaring hubungan, kluster komunitas atau grup, dan sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi jembatan hubungan lintas kelompok. Oleh karena itu politcal empiris di antara berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi budget cycles seperti perubahan pola pada struktur baik secara pembentukan hubungan dan konfigurasi menjadianggaran salah satu agregat maupun spesifik padapembentukan tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi alat yang palingsecara penting dalam alat untuk 2 dalam praktek penganggaran Indonesia2006) yang berkaitan dengan siklus partisipasi sosial dan politik di (Siemens, . Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat Peningkatan status sosial ekonomi yang diiringi ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan berkembangnya pengetahuan politik masyarakat dan political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun menjadikan informasi, isu-isu aktual sebagai santapan Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

sehari-hari. Era keterbukaan informasi dan komunikasi dari Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi berbagai sumber media masa termasuk internet secara tidak juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan langsung meningkatkan pula kesadaran masyarakat peduli perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu kepada masalah politik. Pada gilirannya di masyarakat syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun terjadi berbagai perubahan bahkan pola pikir 2012 menegaskan setiap partaisosial politikdan peserta pemilu harus memenuhi masyarakat dan dalam konteks partisipasi politik, maka 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat muncul sebuah baru partisipasi pemilih. Bentuk praktik selama ini,bentuk pihak yang duduk baik di parlemen maupun pemerintah baru partisipasi pemilih ini juga terkait dengan gerakan hal ini mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabilaerat tidak diperjuangkan, yang oleh generasi akan diinisiatori berdampak negatif terhadapmuda. mandeknya aspirasi perempuan dalam hukum dan pemerintahan. Dan kondisi ditulis oleh Nindita Di dalam konteks pemilu ada tersebut banyak telah sekali sarana Paramastutipemuda dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: aktivisme dan partisipasi pemilih. Hal ini pun Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI 2009.” 2 Siemens G. (2006). Knowing knowledge. Creative Commons. Retrieved

August 2011 from http://www.elearnspace.org/KnowingKnowledge_ Masih30, berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik LowRes.pdf. di dalam Mora, Fernando Adolfo. Emergent Digital Activism: Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan The Generational/Technological Connection. The Journal of Community Informatics. Vol.10 no.1 2014 hal.4 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana



bukanlah hal baru di masyarakat, akan tetapi dua hal yang membedakan partisipasi pemilih terbaru dengan yang tradisional adalah bahwa partisipasi pemilih jenis ini berusaha mempengaruhi lingkungan pergaulan terdekat (peer), terarah dan terorganisir serta sangat tergantung kepada media sosial. Dalam sekejap, partisipasi pemuda dalam politik menjadi sangat signifikan. Media social adalah fenomena yang dapat secara dramatis mengubah cara generasi muda berpartisipasi dalam kehidupan berkewarganegaraan, termasuk dalam hal ini di dalam pemilu. Terkait hal tersebut, pemerintah pun mau tidak mau harus mengikuti tuntutan public dan juga harus dapat mengakomodir gelombang keterbukaan data dan informasi. Sebagai contoh adalah apa yang dilakukan oleh penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU RI). Sejak tahun 2014 KPU terus berusaha untuk menyediakan informasi-informasi seputar kepemiluan kini semakin mengkristal dan mendalam pada Pemilihan Kepala Daerah secara serentak pada tahun 2015. Beberapa pakar bahkan mengatakan bahwa baik Pemilu dan Pilpres pada tahun 2014 maupun Pilkada serentak 2015 ini adalah pilkada yang paling terbuka sepanjang sejarah Pemilu di Indonesia. Hal ini tidak hanya dikaji dari jumlah dan jenis data yang dibuka tetapi juga dari cara mempresentasikan data tersebut yang sebagaian telah menggunakan prinsipprinsip data terbuka (open data ) serta keterbukaan KPU untuk dapat bermitra dengan mitra-mitra strategis dan juga masyarakat luas pada umumnya

161


Ditilik dari regulasi, adalah sebuah terobosan ketika KPU mengeluarkan terkait open data publik dalamyang akan merupakan suatu upayaperaturan untuk menyelamatkan kebijakan Peraturan Pemilihan Umum (PKPU) No.5 tahun dibuat oleh Komisi politisi dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah. 2015 Pasal 50 TentangSosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Pandangan Hamdan tersebut berkaitan dengan apa yang disampaikan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan WakilAnggaran Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi Gubernur, Wakil Bupati, dan/ Walikota pada TahunBupati,dan Pemilu.” Yuna menjelaskan bahwaAtau Political budget cycles dan Wakil Walikota pasal 50 ayat 1 dan 2 yang berbunyi : sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi empiris di berbagai Negara.Aceh Berbagai variabel yang mempengaruhi 1.KPU Provinsi/KIP atau KPU/KIP Kabupaten/ politcal budget cycles sepertiakses perubahan struktur anggaran baik secara Kota memberikan data pola dan pada informasi yang bersifat agregat maupun secara spesifik pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi terbuka kepada pemilih dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus 2.Akses data dan informasi sebagaimana dimaksud pada Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat ayat (1) dapat ditayangkan pada laman KPU, KPU Provinsi/ ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan KIP Aceh dan/atau dalam political corruption cycleKPU/KIP atau siklusKabupaten/Kota korupsi politik pada tahun-tahun bentuk format data yang bisa diolah Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

Dengan adanya dasar inisebagai memungkinkan Masyarakat tidak saja dapathukum ditafsirkan satu kesatuan, tetapi terjadinya mekanisme open data dan penggunaan teknologi juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan dengan lebih intensif untuk menyebarluaskan berbagai perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu syaratdan verifikasi faktual untukkepemiluan menjadi peserta UU No. 8 Tahun data informasi terkait yangpemilu. dikumpulkan, 2012 menegaskan setiap oleh partai politik peserta pemilu harus memenuhi diolah dan diumumkan KPU. Lewat berbagai kebijakan 30% aktivitas keterwakilan perempuan. Kondisi data ini patut diperjuangkan, mengingat dan terkait keterbukaan dan informasi ini praktik ini, pihak yang duduk penghargaan baik di parlemen maupun pemerintah KPU RIselama berhasil mendapatkan dari Komisi mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, Informasi Pusat sebagai lembaga nonstruktural paling hal ini akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan dalam terbuka nomor dua di Indonesia mengalahkan Komisi hukum dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita Pemberantasan Korupsi. Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: Menurut Harun Husein dalam evaluasi Pilkada Kota Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI Surabaya 2009.” diantara berbagai data yang dibuka secara online

oleh KPU, setidaknya ada tiga data yang cukup krusial dan Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik menjadi titik dari transformasi KPU berjudul yaitu datadata Supriyanto danbalik Lia Wulandari dalam tulisan Transparansi dan profil peserta pemilu/pilkada, data rekapitulasi dan juga Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses pemilu. Dana kampanye diperlukan oleh partai politik dan kandidatnya untuk dapat 162 berkompetisi di dalam pemilu. Setiap partai politik, kandidat/calon


data daftar pemilih dimana masyarakat dapat mengecek apakah mereka sudah terdaftar atau tidak. Pembukaan akses ke dalam data-data ini memungkinkan terjadinya interaksi dan partisipasi dengan masyarakat sipil dari berbagai kalangan khususnya praktisi teknologi untuk dapat memanfaatkan data-data tersebut untuk kepentingan untuk mengawal proses pemilu dari hulu ke hilir. Mulai dari proses registrasi, sosialisasi, hingga verifikasi hasil pemilu. Data terbuka atau open data memainkan peranan signifikan di dalam aktivisme digital terutama sejak tahun 2004 ketika terminology Web 2.0 muncul dan terbentuk sebuah mentalitas dan paradigm baru dalam perkembangan internet dan website yang berbasiskan persebaran informasi, koloborasi, partispasi, kreasi bersama (co-creation), penggunaan lintas sistem operasi (interoperability) dan komunikasi digital yang lebih tinggi. 3 connectivity and interaction, adding, as a consequence, more intelligence to the network. Salah satu keunikan dari penyelenggaraan Pemilu tersebut juga adalah maraknya penggunaan IT yang dilakukan tidak hanya oleh penyelenggara Pemilu tetapi bahkan lebih lagi dari sektor publik atau masyarakat sipil. Fenomena ini mengantarkan rakyat Indonesia menuju bentuk Demokrasi representative (representative democracy) menuju level demokrasi partispatoris (democracy participatory). Hal ini bisa dilihat dari munculnya beragam inisiatif publik 3 O’Reilly, T. and Batelle J. (2009). Web squared: Web 2.0 five years on. Retrieved August 28th, 2011. http://assets.en.oreilly.com/1/event/28/ web2009_websquared-whitepaper.pdf

163


untuk mengawal Pemilu legislatif dan Presiden melalui pemanfaatan IT.upaya Mulai darimenyelamatkan pembentukankebijakan beragam situsyang akan merupakan suatu untuk publik dan portal pembentukan application programming dibuat olehPemilu, politisi dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah. interface (API) yang di inisiasi oleh CSO yang memungkinkan Pandangan Hamdan tersebut berkaitan dengan apa yang disampaikan database Pemilu dapat diunggah dengan mudah ke dalamAnggaran Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi aplikasi-aplikasi, penggunaan sosial media yangPolitical massif pada pada Tahun Pemilu.” Yuna menjelaskan bahwa budget cycles saat Pemilu, pembuatan aplikasi untuk pemantauan Pemilu sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi oleh CSO dan organisasi masyarakat bergeraknya politcal empiris di berbagai Negara. Berbagai variabelsipil, yang mempengaruhi budget cycles seperti perubahan pola pada (hacker struktur anggaran baik secara kelompok programmer dalam hackaton marathon) agregatmembuat maupun secara spesifik pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi untuk berbaga macam aplikasi Pemilu untuk dalam praktek voter penganggaran di Indonesia berkaitan dengan siklus kepentingan education, hinggayang gerakan crowd Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat sourcing untuk mengawal hasil Pemilu Presiden hingga ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan tahap rekapitulasi dan penetapan suara. political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun Di era digital seperti saaat ini , perkembangan IT tidak Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

hanya Tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sipil, Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi pihak penyelenggara (Electoral Management Body) juga juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan melakukan banyak inovasi teknologi di bidang kepemiluan perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu dan IT pada Pemilu legislative 2014. Dimulai dari publikasi syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun Sidalih (Sistem Daftar Pemilih), Siparpol Partai 2012 menegaskan setiap partai politik peserta (Sistem pemilu harus memenuhi Politik), Silog (Sistem Logistik), API KPU yang dilaunching 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat setelah dan hackatonAPI Pemilu, serta yang paling praktik launching selama ini, pihak yang duduk baik di parlemen maupun pemerintah fenomenal adalah upload formulir hasiltidak Pemilu ditingkat hal ini mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila diperjuangkan, TPS (formulir negatif C1) yang membantu akan berdampak terhadap mandeknyagerakan-gerakan aspirasi perempuan dalam hukum dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita masyarakat untuk dapat mengecek hasil rekapitulasi KPU. Paramastuti dalamyang tulisannya yang berjudul: “Perempuan Keterbukaan melahirkan berbagai inovasi dan dan Korupsi: Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI penggunaan informasi teknologi tersebut juga tidak terlepas 2009.”

dari maraknya penggunaan internet dan sosial media yang Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik merebak dikalangan masyarakat, terutama pemilih muda. Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan Teknologi internet dan sosial media pada akhirnya menjadi



krusial dan memainkan peranan signifikan bagi berbagai gerakan sosial yang mendukung Pemilu, membawa Pemilu menjadi dekat di ruang-ruang privat ke masyarakat tanpa mengenal sekat-sekat horizontal hingga vertical. Hal ini juga emungkinkan pemilih (electorate) dapat menjangkau isu-isu politik mulai dari tempat-tempat kerja sehari-hari, ruang kelas, warung-warung kopi, hingga setiap bagan di rumah tangga. Sementara itu sejak tahun 2011, gelombang aktivisme sosial-politik terus berkembang dan menyebar di seluruh dunia dengan berbagai alasan spesifik. Berbagai betuk teknologi juga digunakan dan sebuah teknologi jenis baru telah ditemukan untuk menjadi perantara atau mediasi untuk aktivisme4. Gerakan sosial dan aktivisme ini tidak lagi menggunakan media konvensional untuk melakukan pemantauan, demonstasi, pendidikan pemilih, atau berbagai kegiatan-kegiatan politik lainnya. Riset ini bertujuan untuk, melakukan studi evaluasi terhadap digital aktivisme yang tumbuh pada saat Pilkada serentak dengan mempertimbangkan sistem dan teknik yang digunakan unuk mempromosikan aktivisme digital dan melihat kaitannya dengan transparansi dan akuntabilitas. Berbagai contoh dari aktivisme digital ini juga terkait erat dengan peran pemuda atau genereasi muda yang, sebagai mana uraikan oleh Lynch (2011), melakukan komunikasi dan interaksi digital dengan cara yang berbeda jika 4 Mora, Fernando Adolfo. Emergent Digital Activism: The Generational/ Technological Connection. The Journal of Community Informatics. Vol.10 no.1 2014

165


dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Oleh karena itu riset ini juga berusaha melihat dan mengelaborasi berbagai merupakan suatu upaya untuk menyelamatkan kebijakan publik yang akan review dari studi literatur tentang bagaimana gerakan dibuat oleh politisi dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah. sosial politik ini terbentuk, terorganisir, dan berkaitan Pandangan Hamdan tersebut berkaitan dengan apa yang disampaikan berbagai derajat keterbukaan yang dilakukan oleh lembaga Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi Anggaran pemerintah masyarakat sipil. Risetbahwa ini juga berusaha pada Tahun dan Pemilu.” Yuna menjelaskan Political budget cycles melihat aspek aksesibilitas, kebutuhan, tujuan beserta sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi segala kelemahan yang ada yang di dalamnya serta politcal empiriskelebihan di berbagaidan Negara. Berbagai variabel mempengaruhi berbagai strategi yang telah dilakukan untuk anggaran melakukan budget cycles seperti perubahan pola pada struktur baik secara aktivisme digitalsecara yang efektif efisien terutama pada terkonfirmasi saat agregat maupun spesifikdan pada tahun-tahun Pemilu, 5 dalam praktek penganggaran di Indonesia yangdiberkaitan dengan siklus Pemilihan Kepala Daerah (PIlkada) serentak tahun 2015. Pemilu 2009mencapai ataupun menjelang Pemilu tersebut 2014. Melihat perkembangan saat Untuk tujuan-tujuan diatas, riset ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan ini menggunakan beberapa metodologi, antara lain adalah political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun studi literatur, melalui penghimpunan data-data atau Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

sumber-sumber yang berhubungan dengan pemilu dengan Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi topik riset.

juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan Kedua, riset ini juga menggunakan pendekatan studi perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu lapangan, hal faktual ini dilakukan ketikapeserta peneliti mengamati syarat verifikasi untuk menjadi pemilu. UU No. 8 Tahun dan juga melakukan pendampingan sosialisasi dan 2012 menegaskan setiap partai politik peserta pemilu harus memenuhi partisipasi pemilih KPU melalui pendekatan civic tech. 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat Dalam prosesnya hingga kali kompetisi praktik selama ini, pihak yang dua duduk baikmelakukan di parlemen maupun pemerintah perlombaan aplikasioleh untuk pendidikan antara lain hal ini mayoritas diduduki laki-laki. Apabilapemilih tidak diperjuangkan, akan berdampak terhadap mandeknya aspirasi perempuan Pilkada Serentaknegatif Apps Challenge yang diselenggarakan oleh dalam hukum pemerintahan. Dan kondisi telah ditulis oleh Nindita KPU RIdan pada 8 November 2016 dan tersebut Pahlawan Muda Apps Paramastuti dalam tulisannya yangoleh berjudul: dan Korupsi: Challenge yang diselenggarakan KPUD“Perempuan Kota Surabaya Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI pada 15 November 2015 di Surabaya. 2009.”

Ketiga adalah metode studi perbandingan pemanfaatan

Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan 5 Ibid. hal. 1 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses pemilu. Dana kampanye diperlukan oleh partai politik dan kandidatnya untuk dapat 166 berkompetisi di dalam pemilu. Setiap partai politik, kandidat/calon


open data di dalam Pemilu yang dilakukan di beberapa negara lain. Studi perbandingan menggunakan beberapa kasus yang memiliki klasifikasi yang serupa dalam suatu permasalahan. Peneliti metode perbandingan kemudian membandingkan variabel-variabel dan varian yang ada dalam kasus-kasus tersebut untuk diuraikan kemiripan maupun perbedaannya. Dari pencarian tersebut kemudian peneliti akan dapat merumuskan pertanyaan apa dan bagaimana seharusnya pemanfaatan open data dilaksanakan di berbagai belahan dunia. Namun tidak semua kasus dapat diperbandingkan dalam studi perbandingan. Kasus yang diambil dalam metode perbandingan semestinya memiliki persamaan dalam beberapa aspek dan harus memiliki perbedaan sehingga dapat diperbandingkan. (Kinanti, 2013). Adapun negara-negara yang menjadi target sasaran perbandingan antara lain adalah negara-negara yang menjadi patron dan cukup maju demokrasinya seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Canada. Kemudian negara-negara yang merupakan negara berkembang di Amerika Latin yang memiliki berbagai kemiripan secara karakterisitik seperti seperti Argentin, Chile, Mexico, Brazil, dan Argentina. Irisan erbesar dari pengambilan keputusan ini adalah negara-negara yang menganut sistem presidensialisme sebagaimana Indonesia.

DIGITAL ACTIVISM SEBAGAI GERAKAN SOSIAL BARU Gerakan sosial didefinisikan sebagai aktivitas sosial yang memilki karakteristik tertentu yang membedakan mereka

167


dari jenis aktivitas kolektif lainnya. Gerakan sosial mulai lahir di abad gerakan ini memiliki karakteristik merupakan suatuke-18, upaya untuk menyelamatkan kebijakan publik yang akan pembeda dibandingkan gerakan lainnya, antara lain dibuat oleh politisi dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah. pembedaan berdasarkan targetberkaitan kampanye, keterkaitannya Pandangan Hamdan tersebut dengan apa yang disampaikan dengan revolusi, tren bahwa mereka setidak-tidaknya Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi Anggaran harus terorganisir, massa anggota pengikut, pada Tahun Pemilu.”memiliki Yuna menjelaskan bahwadan Political budget cycles pemimpin dan juru bicara, dan organisasi afiliasi dan koalisi. sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi Walaupun banyakNegara. gerakan sosial yangyang tidak memiliki politcal empiris di berbagai Berbagai variabel mempengaruhi budget cycles seperti perubahan pola ada pada pembagian struktur anggaran baik secara struktur organisasi rigid, tetapi peranagregatyang maupun secara spesifik pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi peran terjadi di dalamnya yang meliputi fungsi-fungsi dalam praktekyang penganggaran diatas. Indonesia yang berkaitan dengan siklus sebagaimana tersebut di Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat Gerakan sosial sebagai suatu peraturan adalah upaya ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan akar rumput terdiri dari banyak faksi, yang menawarkan political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun ideologi yang bertentangan, filsafat, dan ide-ide strategis. Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

Gerakan baru ketuk kelompok aktivis yang ada dengan Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi kecenderungan yang sama untuk dukungan untuk juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan membangun momentum daripada mencari dukungan perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu orang-by-orang. Gerakan sosial memiliki siklus hidup syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun dan perkembangan dari munculnya pemeliharaan, 2012tahap menegaskan setiap partai politik peserta pemilu harus memenuhi menolak untuk terminasi. Tapi munculnya internet dan 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat menyertai teknologi digital meresap berubah banyak dari praktik selama ini, pihak yang duduk baik di parlemen maupun pemerintah proses diterima. lebihApabila dari apa internet hal ini mayoritas didudukiMungkin, oleh laki-laki. tidakpun, diperjuangkan, adalah saluran baru yang cepat, mandeknya murah, danaspirasi mudahperempuan diakses dalam akan berdampak negatif terhadap hukum dan pemerintahan. Dan kondisitradisional tersebut telah ditulis apa oleh Nindita komunikasi menantang pemikiran tentang Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: artinya menjadi seorang aktivis. Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI Sementara itu gagasan bahwa media sosial dapat 2009.”

menumbuhkan partisipasi politik dan aktivismes sosial Masih berhubungan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik bukanlah hal yang baru.dengan Howard Rheingold memperkenalkan Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan konsep kelompok cerdas(smart mob) pada tahun 2002.



Hal ini mengacu kepada sekelompok massa yang bertindak secara teratur/ terkoordinasi sebagai hasil dari mediasi teknologi untuk dapat menskironisasi partispasi sekelompok dan sebagian orang dan kelompok. Konsep ini aktivisme ini membutuhkan budaya partisipasi, berjejaring, saling berbagi pengetahuan dan menggunakan sejenis teknologi informasi yang terspesialisasi. Sejak Rheingold memperkenakan ide ini, telah terjadi penyebaran gawai/ gadget, teknologi smartphone, dan komputerisasi secara universal telah tumbuh didalam sebuah kondisi ekosistem web yang telah dewasa, yang memfasilitasi interaksi, kedekatan, dan jugag koornidasi terhadap kelompok terhadap aktivisme sosial dan politik. Menggunakan variasi alat-alat dan system teknologi. Di dalam artikel ini bentuk baru gerakan sosial dan partisipasi politik ini disebut digital activsim, menyadur dari konsep Fernando Adolfo Mora(2014) dari Mary Joyce (2010) yang berarggumentasi bahwa terdapat terminology yang tepat untuk menyebutkan berbagai aktivisme di dunia maya mulai dari aktivisme internet, aktivisme online, aktivisme media sosial dan juga aktivisme lainnya yang memasukkan penggunaan telepon genggam, computer, dan system yang terintegrasi untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari sensor, kamera, dan alat-alat lainnya yang terkoneksi dalam jaringan. Di dalam riset ini berbagai kerangka konseptual yang digunakan adalah beberapa istilah yang terkait dengan teknologi. Hal ini dikarenakan seiring dengan perkembangan zaman, di era digital seperti ini teknologi

169


informasi memegang peranan penting dalam pembangunan dan transformasi gerakan sosial. Di dalam pemilu misalnya, merupakan suatu upaya untuk menyelamatkan kebijakan publik yang akan adalah sebuah keniscaayaan bahwa “Pemilu dan teknologi” dibuat oleh politisi dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah. mengacu kepada perangkat dandengan mesinapa elektronik Pandangan Hamdan tersebutlunak berkaitan yang disampaikan seperti komputer, printer, scanner, pembaca barcode, Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi Anggaran dan TetapiYuna terdapat juga teknologi lain yang pada internet. Tahun Pemilu.” menjelaskan bahwa Political budget cycles berhubungan dengan Pemilu tetapi tidak terkait dengan sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi informasi atau internet tetapi menggunakan peralatan baru politcal empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi budget fiber cyclesglass seperti poladigunakan pada struktur anggaran baik secara seperti danperubahan plastik yang untuk alat-alat agregat maupun secara spesifikumum pada tahun-tahun terkonfirmasi Pemilu.Teknologi Pemilihan atau pemiluPemilu, merupakan dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus sebuah elemen penting dalam demokrasi perwakilan Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat modern. Akan tetapi seperti pisau yang bermata dua, ini, yang menjadi tidak hanya political budget cycles, melainkan teknologi selain perhatian dapat membantu juga dapat menyulitkan political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun penyelenggaraan Pemilu jika disalahgunakan atau tidak Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim. tepat dimanfaatkan. Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi

Dalam konteks pemilu di Indonesia terasa sekali lompatan juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan teknologi yang terjadi pada pemilu 2014, termasuk karena perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu didorong oleh keterbukaan data pemilu dan juga teknologisyarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun teknologi pemilu.setiap Untuk menyamakan persepsi juga 2012 menegaskan partai politik peserta pemiludan harus memenuhi pemahaman maka alangkah baiknya jika kita memulai 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat dengan penjelasan konsep dahulu. praktik selama ini, pihak yangteknologi duduk baikterlebih di parlemen maupun pemerintah mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabiladigunakan tidak diperjuangkan, Teknologi adalah alat yang untuk hal ini 6 akan berdampak negatif terhadapmanusia mandeknya aspirasi perempuan mengembangkan kapasitas Teknologi yang dalam hukum dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita mendominasi suatu era/zaman dalam sejarah biasanya Paramastutidalam dalam penyebutan tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: digunakan untuk menandai era/zaman Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI serta apapun yang terkait era tersebut-misalnya zaman 2009.”

batu, zaman logam, era industrial, dan era informasi. Seiring

Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik Supriyanto dan LiaScience Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan 6 John De la Monnte. Technology and Governance. 2001. Cromwell Press: London p,189 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses pemilu. Dana kampanye diperlukan oleh partai politik dan kandidatnya untuk dapat 170 berkompetisi di dalam pemilu. Setiap partai politik, kandidat/calon


perkembangan zaman, teknologi semakin bervolusi menjadi semakin kompleks yang dibuat untuk meningkatkan efektivias, efisiensi, dan produktivitas. Terkait dengan hal tersebut, perkembangan teknologipun pada akhirnya menimbulkan tantangan-tantangan tertentu bagi system politik internasional. Perkembangan teknologi, data, dan informasi tidak saja tumbuh dengan cepat tetapi juga tumbuh di luar imajinasi manusia.7 Seiring perkembagan zaman, teknologi semakin berkembang dengan pesat dan melahirkan apa yang disebut sebagai teknologi informasi. Teknologi Informasi (TI), atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information technology (IT) adalah istilah umum untuk teknologi apa pun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi. TI menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari Teknologi Informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan peranti genggam modern (misalnya ponsel).8 Francis Fukuyama dan Caroline Wagner dalam Essaynya yang bertajuk Governance Challenges of Techological Revolutionsmenyatakan bahwa terdapat tiga teknologi utama yang banyak memberikan tantangan secara politis kepada pemerintahan. 1) komunikasi elektronik dan sistem komputer pintar (system computer intelligence) yang 7 Ibid 8 Williams / Sawyer, (2007), Using Information Technology terjemahan Indonesia, Penerbit ANDI, ISBN 979-763-817-0

171


muncul dari revolusi informasi, 2) rekayasa genetika manusia yang muncul dariupaya revolusi bio-teknologi, 3) nano-technology merupakan suatu untuk menyelamatkan kebijakan publik yang akan yang muncul dari revolusi kuantum. Untuk menghadapi dibuat oleh politisi dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah. tantangan ini tentu dibutuhkan mekanisme pemerintahan Pandangan Hamdan tersebut berkaitan dengan apa yang disampaikan 9 yang terutama skala internasional. Yuna baru, Farhan melalui dalam tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi Anggaran pada Tahun lainnya Pemilu.” yang Yuna menjelaskan bahwa Political budget cycles Konsep sangat erat dengan dengan sudah menjadiinformasii fenomena yang universal dengan berbagai studi keterbukaan juga didukung sangat membutuhkan empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi peguasaan teknologi untuk dapat memfungsikan dengan politcal budget cycles sepertikonsep perubahan poladata. pada Open strukturdata anggaran baik secara maksimal adalah open adalah agregat maupun secarabahwa spesifikdata padapublik tahun-tahun terkonfirmasi sebuah pemahaman adalahPemilu, data yang dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus bebas digunakan, digunakan kembali, dan disebarluaskan Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat kembali oleh semua orang – batasan yang ada hanya ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan tergantung pada persyaratan sifat dan keterbagian yang political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun dimiliki. Persyaratan dan pengertian terpenting dari open Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

data adalah10:


● Ketersediaan dan Akses: data harus tersedia juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antarautuh laki-laki dan dan tidak memerlukan biaya reproduksi yang perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu berlebihan, lebih disarankan data bisa diunduh syarat verifikasi faktual untuk menjadi jika peserta pemilu. UU No. 8 Tahun dari internet. Data jugapolitik harus peserta tersediapemilu dalamharus bentuk 2012 menegaskan setiap partai memenuhi yang mudah digunakan (convenient) dan dapat 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat praktik selama pihak yang duduk baik di parlemen maupun pemerintah diubahini, (modifiable). mayoritas diduduki oleh laki-laki. tidak diperjuangkan, ● Penggunaan kembali danApabila penyebarluasan kembali hal ini akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan dalam data harus dilakukan memenuhi syarat-syarat hukum dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita yang berlaku bagi penggunaan-kembali dan Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: penyebarluasan-kembali, termasuk pencampuran Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI dengan data set lainnya. 2009.” Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan 10 Sinergantara. Open Data Handbook Akuntabilitas Pengelolaan Dana Documentation. Kampanye, menguraikan bahwa dana kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses pemilu. Dana kampanye diperlukan oleh partai politik dan kandidatnya untuk dapat 172 berkompetisi di dalam pemilu. Setiap partai politik, kandidat/calon 9 Ibid. p.188 Supriyanto


● Partisipasi universal: setiap orang bisa menggunakan, menggunakan kembali, dan menyebarluaskan kembali – tidak boleh ada diskriminasi atas bidang usaha, orang, atau kelompok. Misalnya, batasan ‘nonkomersial’ yang melarang penggunaan ‘komersial’, atau batasan penggunaan untuk tujuan tertentu (mis, hanya untuk pendidikan),tidak dibolehkan. Ide mengenai data terbuka (Open Data) dan buka data pemerintah (Open Government Data) bukanlah ide baru dan sudah berkembang selama beberapa tahun. Akan tetapi baru pada tahun 2009 Open Government Data mulai menjadi arus utama (mainstream) ketika berbagai negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada dan New Zealand mengumumkan inisiatif mereka terhadap hal ini. Perkembangan isitilah Information Society (masyarakat informasi) dan teknologi informasi dan komunikasi juga semakin meningkatkan keteratarikan kepada Open Data terutama diantara peneliti, developer teknologi, dan praktisi administrasi public. 11 Civic technology atau biasa disebut civic tech adalah teknologi informasi yang memungkinkan peningkatan partispasi publik, enggagement, meningkatkan komunikasi masyarakat, meningkatkan infrastruktur dari pemerintah dan meningkatkan kualitas komoditas publik12, termasuk diantaranya meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas. 11 M itrovic Zoran, Building Open Data Capacity Through e-Skill Acquisition. 2015. Mitrovic Development and Research Insttute South Africa 12 C ivic Entrepreneurship. http://www.codeforamerica.org/startups/civicentrepreneurship-2014/ diakses 28 Februari 2016

173


Berbagai contoh diantaranya termasuk aplikasi, website atau alat teknologi informasi yang mensupport merupakan suatu upaya untuk menyelamatkan kebijakanlembaga publik yang akan negara, institutsi dan perangkat lunak yang mensupport dibuat oleh politisi dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah. tujauan tertenut. Pandangan Hamdan tersebut berkaitan dengan apa yang disampaikan Definisi yang “Menelusuri merupakan Siklus teknologi sipilAnggaran Yuna Farhantentang melalui apa tulisannya Politisasi pada Tahun Pemilu.” Yuna menjelaskan bahwabatas Political budget cycles menjadi bahan perdebatan hingga sampai tertentu, sudah menjadi fenomena universal didukung dengandengan berbagai studi terutama berbagai teknologi yang berkaitan empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi perusahaan yang bergerak dalam bidang perekonomian politcal budget cycles pada struktur anggaran baik secara seperti Uber, seperti Gojek perubahan dan Grab. pola Kemampuan Gojek sebagai agregat maupun secarakeuntungan spesifik pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi alat untuk membawa perekonomian tidak dapat dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus dipandang sebelah mata, tetapi bagaimana mengaturnya Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat agar tidak menjadi keuntungan ekonomi bagi sebagian ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan kelompok dan mematikan kelompok lainnya masih menjadi political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun tantangan. Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

Teknologi sipil banyak dibangun oleh organisasi, Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi kelompok dan juga perusahaan. Salah antara satu yang juga perlu relawan dibatasi mengingat perbedaan hakikat laki-laki dan paling menonjol di dunia adalah Code for America, sebuah perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu lembaga nirlabafaktual yang berbasis di Sanpeserta Fransisco. Organisasi syarat verifikasi untuk menjadi pemilu. UU No. 8 Tahun ini empat fokus kesehatan 2012memiliki menegaskan setiap partaiutama politik antara peserta lain pemilu harus memenuhi dan layanan kemanusiaan, keamanan dan keadilan, 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat praktik selama ini, pihak yang duduk baik di parlemen maupun ini pemerintah pembangunan ekonomi, dan komunikasi Organisasi mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, memiliki empat utama berfokus: Kesehatan dan Layanan hal ini akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasiEkonomi, perempuan dalam Manusia, Keamanan dan Keadilan, Pembangunan hukum dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis dan Komunikasi & Engagement. Melalui empat topik oleh ini Nindita Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: Code for America telah memaksimalisasi apa-apa yang Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI telah disediakan pemerintah dan mempergunakannya agar 2009.” sumber daya tersebut dapat lebih diakses oleh masyarakat Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik luas. Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan Pada laporan tahun 2015 dari Knight Foundation, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses pemilu. Dana kampanye diperlukan oleh partai politik dan kandidatnya untuk dapat 174 berkompetisi di dalam pemilu. Setiap partai politik, kandidat/calon


terdapat pemetaan fokus terkait berbagai program teknologi sipil di dunia. Mereka mencoba membedakannya ke dalam dua kategori antara lain; pemerin Pemerintahan yang terbuka dan aksi masyarakat (community action)13 Detail dari perbedaan ini antara lain sebagai berikut Kluster Pemerintahan Terbuka (Open Government) 1.

Akses data dan transparansi

2. Pemilihan umum 3. Visualisasi dan Pemetaan 4. Penggunaan data 5. Masukan masyarakat 6. Pengambilan Kebijakan Publik Sedangkat cluster aksi atau aktivisme masyarakat adalah antara lain: 1.

Komunitas berbagi (local peer-to-peer sharing)

2. Pengumpulan dana sipil (civic crowd sourcing) 3. Forum lingkugan 4. Pengumpulan informasi bersama 5. Dan pengorganisasian masyarakat. Aktivitas sukarela dari sekelompok orang atau individual yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat. Kerelawanan tidak hanya menjadi tulang punggung dari organisasi masyarakat sipil dan gerakan sosial dan politik tetapi juga di dalam berbagai aktivitas terkait pendidikan, perumahan, kesehatan dan isu-isu lingkungan. Kerelawan 13 Civic Tech Directory. http://knightfoundation.org/features/civictech/

175


saat ini telah menjadi bagian integral dari masyarakat dan tidak hanyasuatu dilkukan oleh menyelamatkan sekelompok orang tetapi jugayang akan merupakan upaya untuk kebijakan publik 14 dilakukan badan pemerintahan swasta. dibuat oleholeh politisi dan pemerintah yangdan terpilih untuk Aktivitas memerintah. crowdsourcing atau penggalangan hal tertentu seperti Pandangan Hamdan tersebut berkaitan dengan apa yangdata, disampaikan dana, atau informasi dari publik juga merupakan aktivitas Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi Anggaran kerelewanan lainnya. Yuna menjelaskan bahwa Political budget cycles pada Tahun Pemilu.” sudah menjadi fenomena universal didukung berbagai studi Crowdsourcing diartikan secara kata perkatadengan mempunyai empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi terjemahan bebas yakni: Crowd: kerumunan orang, Sourcing politcal budget cycles seperti perubahan pola pada struktur anggaran baik secara (kata kerja dari Source): sumberdaya. Apabila digabungkan agregat maupun secara spesifikbebas) pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi (masih dalam terjemahan akan berarti sebagai dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus sesuatu sistem atau konsep yang sumber daya berbasis Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat kerumunan. Definisi sederhana crowdsourcing menurut Jeff ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan P Howe adalah suatu aktifitas atau tindakan yang dilakukan political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun oleh suatu perusahaan atau institusi yang mengambil salah Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

satu fungsi pekerjaan/tugas yang seharusnya dilakukan Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi oleh karyawannya disebarluaskan secara terbuka dan bebas juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan untuk orang banyak/kerumunan yang terkoneksi dengan perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu jaringan komputer, dalam hal ini Internet. Aksi tersebut syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun kan menjadi bentuk produksi (peer 2012 berubah menegaskan setiap partai politik peserta sekawan pemilu harus memenuhi production) manakala suatu sudah terjadi kesepakatan 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat kerja, Konsep umum crowdsourcing dimaksudkan praktiknamun. selama ini, pihak yang duduk baik di parlemen maupun pemerintah adanya pelibatan yang terbatas dan tanpa memandang hal ini mayoritas diduduki olehtidak laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, latar pendidikan, kewarganegaraan , agama, amatir dalam akanbelakang berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan hukum dan pemerintahan. Dan orang kondisiyang tersebut telah ditulis oleh Nindita atau professional, bagi setiap ingin memberikan Paramastuti dalam berjudul: “Perempuanyang dan Korupsi: kontribusinya atautulisannya solusinya yang atas suatu permasalahan Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu dilemparkan oleh individu, perusahaan atau institusi, baik DPR RI 2009.” dibayar/royalti atau secara cuma-cuma. Konsep khusus Masih berhubungan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik crowdsourcing suatudengan perusahaan atau institusi ingin Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan dana kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses pemilu. Dana kampanye diperlukan oleh partai politik dan kandidatnya untuk dapat 176 berkompetisi di dalam pemilu. Setiap partai politik, kandidat/calon

14 www.unv.org/fileadmin/.../SWVR2011_full_%5B04%5D_chapter1.pdf Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa


mendapatkan solusi atas permasalahan yang mereduksi birokrasi dengan biaya yang rendah dibandingkan dengan membayar tenaga kerja secara konvensional, sedemikian hingga permasalahan dapat ditangani secara cepat, tepat dan hemat biaya, yang pada akhirnya baik secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan daya saing perusahaan atau institusi tersebut.15

EVALUASI PILKADA 2015: KETERBUKAAN INFORMASI OLEH KPU DAN GERAKAN SOSIAL SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya di bagian pengantar, pada Pilkada Serentak 2015 ada beberapa hal yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum terkait dengan keterbukaan informasi dan open data yang memicu terjadinya partisipasi lebih di dalam masyarakat. Banyak dari keterbukaan data dan informasi ini yang sebetulnya merupakan kelanjutan dari berbagai hal yang telah dilakukan KPU pada pemilihan umum legislatif dan Presiden tahun 2014 lalu. Keterbukaan data dan informasi yang dilakukan oleh KPU RI juga merupakan buah dari kerja keras dan sikap proaktif KPU untuk bekerjasama dengan berbagai elemen di masyarakat termasuk masyarakat sipil dan akademisi yang mengawal jalannya pemilihan umum dari berbagai aspek, 15

ndriansyah, Miftah. Et.all. Crowdsourcing: Konsep Sumber Daya A Kerumunan dalam Abad Partisipasi Komunitas Internet. file:///C:/Users/ perludem01/Downloads/Crowdsourcing_1.pdf hal. 1

177


termasuk dari sisi keterbukaan data dan informasi. Sebagai contoh KPUsuatu bekerjasama dengan Indonesia Parliamentary merupakan upaya untuk menyelamatkan kebijakan publik yang akan Center (IPC) dan juga Perkumpulan untuk pemilu dan dibuat oleh politisi dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah. Demokrasi (Perludem) mengenai pembentukan Pejabat Pandangan Hamdan tersebut berkaitan dengan apa yang disampaikan Pemberi Informasi dan Data (PPID) serta digitalisasi data Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi Anggaran dan dan pendidikan pemilih.bahwa Political budget cycles padapartisipasi Tahun Pemilu.” Yuna menjelaskan sudah menjadi dengan berbagai studi Berikut ini fenomena adalah universal daftar didukung dari langkah-langkah empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi politcal keterbukaan KPU tersebut yang juga memanfaatkan budget cycles seperti perubahan pola pada pada struktur baik secara teknologi informasi yang terjadi Pilkadaanggaran 2015 ini. agregat maupun secara spesifik pada tahun-tahun Pemilu, yang terkonfirmasi Daftar ini bukanlah keseluruhan daftar inovasi dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus dilakukan oleh KPU dalam Pilkada serentak, tetapi daftar Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat yang penulis yakini krusial terhadap tumbuhnya gerakan ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan sosial dan partisipasi masyarakat. Definisi krusial sendiri political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun adalah data-data yang paling sering digunakan oleh inisiatif Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

teknologi pemilu dan berbagai unsur di dalam masyarakat.

Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu Sidalih adalah teknologi syarat verifikasi faktualseperangkat untuk menjadisistem peserta dan pemilu. UU No. 8 Tahun informasi untuk mendukung kerja penyelenggara pemilu 2012 menegaskan setiap partai politik peserta pemilu harus memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Kondisi inimengumumkan, patut diperjuangkan, mengingat dalam menyusun, mengkoordinasi, dan praktik selamadata ini, pihak yangBasis dudukdata baik di parlemen memelihara pemilih. pemilih inimaupun berada pemerintah di mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, KPU kabupaten/kota. Proses pemutakhiran daftar pemilih hal ini akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi dilakukan dari bawah, dari rumah ke rumah, olehperempuan petugas dalam hukum dan pemerintahan. Dan kondisi bawah, tersebut telah ditulis oleh Nindita pemutakhiran data. Dari tingkat pemutakhiran Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: berlanjut hingga saat operator memasukkan data itu ke Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI aplikasi Sidalih. 2009.”

SIDALIH (SISTEM INFORMASI DAFTAR PEMILIH)

Hal ini merupakan sebuah terobosan, mengingat Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik permasalahan daftar pemilih adalah permasalahan berulang Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan yang cukup krusial di setiap pemilu. Faktanya pada setiap



pemilu pemutakhiran daftar pemilih sering tidak berjalan baik. Hal ini dapat dilihat bahwa pada setiap tahapan pemutakhiran, tidak ada perubahan signifikan pada jumlah pemilih. Padahal sejatinya, selalu ada yang memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar pemilih dikarenakan berbagai alasan misalnya: penduduk telah meninggal, tercatat ganda, pindah domisili, atau telah alih status sebagai anggota TNI/ Polri. Masih bercokolnya pemilih yang tidak memenuhi syarat ini di dalam daftar pemilih, tentunya kelak akan berpengaruh pada jumlah/tingkat partisipasi. Pemilih yang tidak memenuhi syarat tersebut akan tetap dihitung sebagai orang yang tidak datang ke TPS, sehingga memengaruhi perbandingan jumlah pemilih terdaftar yang datang ke TPS dengan yang tidak datang ke TPS dan seringkali menimbulkan permasalahan dan penurunan partisipasi. Dengan terbukanya Sidalih secara online, setiap perkembangan data pemilih dapat diketahui secara real time. Walaupun begitu tindakan ini bukan tanpa hambatan, masih banyak tantangan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan sistem online di Indonesia,meskipun hampir semua petugas operator Sidalih bekerja di seluruh Indonesia tetapi mereka masih terkendala jaringan internet yang kurang memadai. Sesungguhnya Sidalih yang dipakai dalam pilkada, merupakan langkah keberlanjutan dari pemakaian sidalih pada pemilu 2014. Sidalih dianggap sistem yang sukses untuk mendata pemilih. Namun berkaca pada pilkada tahun ini serta pada pemilu 2014, Sidalih yang digunakan tidaklah sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan. Hal ini tidak terlepas dari data itu sendiri.

179


Sebenarnya teknologi sidalih ini hanya membantu proses penyusunan daftar pemilih secara online kebijakan sehingga publik KPUDyang akan merupakan suatu upaya untuk menyelamatkan baik tingkat Kabupaten/Kota dapat terkoneksi dengan KPU dibuat oleh politisi dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah. RI. Pandangan SedangkanHamdan permasalahan yang utama adalah sumber tersebut berkaitan dengan apa yang disampaikan data yang didalam sidalih ini yang terus tidak konsisten Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi Anggaran pada saat pencocokan danmenjelaskan penelitian bahwa (coklit). Indonesia pada Tahun Pemilu.” Yuna Political budget cycles berbangga dengan dibuatnya Sidalih oleh KPU RI karena sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi Sidalih disinyalir adalah Berbagai = database pemilih terbesar di politcal empiris di berbagai Negara. variabel yang mempengaruhi budgetyang cyclesdapat sepertidiakses perubahan pola online. pada struktur anggaran baik secara dunia secara Database dalam agregat maupun secara pada tahun-tahun Pemilu, baik terkonfirmasi format elektronik ini spesifik mempermudah penyelenggara dalam praktek di Indonesia berkaitandaftar dengan siklus tingkat pusat penganggaran maupun daerah untuk yang menyusun Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat pemilih pilkada ini menggunakan sumber data Pemilu 2014. ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

SITAP (SISTEM INFORMASI TAHAPAN PILKADA)

Sistem informasi tahapan pilkada ini merupakan Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi sistem yang dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum untuk juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan memberikan beragam informasi kepada para pemilih perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu terkait tahapan-tahapan Pilkada. Dalam sistem ini memiliki syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun beberapa menu, diantaranya adalah : 2012 menegaskan setiap partai politik peserta pemilu harus memenuhi 30% perempuan. Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat a. keterwakilan Wilayah dan penduduk praktik pihak yang duduk baik di parlemen maupun pemerintah b. selama Badan ini, adhoc mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, hal ini c. Tahapan pendaftaran akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan dalam d. dan Tahapan pendaftaran hukum pemerintahan. Dan ulang kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita Paramastuti dalam tulisannya yang “Perempuan dan Korupsi: e. Tahapan pendaftaran ulangberjudul: II Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI f. Tahapan pendaftaran ulang III 2009.”

g. Penetapan peserta

Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik h. Pasangan calon TMS Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses pemilu. Dana kampanye diperlukan oleh partai politik dan kandidatnya untuk dapat 180 berkompetisi di dalam pemilu. Setiap partai politik, kandidat/calon


i.

Pasangan calon yang mengundurkan diri

j.

Informasi hasil pemilihan

k. Informasi kampanye l.

Informasi dana kampanye

m. Informasi anggaran pilkada n. Sengketa o. Informasi pemantau pemilu Beragam informasi di dalam fitur-fitur tersebut diatas adalah data yang dapat dibuka oleh publik menjelang pelaksanaan pilkada serentak untuk mengetahui prosesproses penyelenggaraan pilkada di daerahnya. Pertama yang akan dibahas adalah fitur wilayah dan penduduk. Fitur ini berisi data-data 269 daerah yang akan pilkada, baik data mengenai jumlah penduduk dalam satu kabupaten/ kota maupun provinsi, serta jumlah tingkat administrasi kecamatan maupun kelurahan yang ada di provinsi maupun kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada tersebut. Dalam fitur ini terdapat pula data-data yang dapat digunakan oleh publik untuk melihat salah satu syarat untuk proses pencalonan yaitu data syarat minimal dukungan bagi calon perseorangan dan 20% kursi DPRD bagi calon yang berasal dari partai politik. Fitur selajutnya adalah profil mengenai badan adhoc penyelenggara pemilu sampai dengan tingkat paling bawah yaitu KPPS. Data yang dibuka oleh KPU RI dalam fitur ini hanya data jumlah semua dari badan adhoc maupun TPS tersebut di semua daerah Pilkada 2015. Dalam fitur ini tidak banyak yang bisa kita lihat kecuali angka-angka jumlah

181


badan adhoc serta TPS di tiap daerah tersebut. Data ini hanya sekedar saja tanpa publikkebijakan bisa mengolah merupakan suatuinformasi upaya untuk menyelamatkan publik yang akan lebih lanjut sebagai contoh data TPS yang ada dalam fitur ini dibuat oleh politisi dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah. hanya angka tanpa adanya koordinat lokasi TPSapa tersebut. Pandangan Hamdan tersebut berkaitan dengan yang disampaikan Fitur untuk pencalonan dalam SITAP terbagi menjadiAnggaran Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi pada Tahunfitur Pemilu.” Yuna menjelaskan pendaftaran bahwa Politicalulang, budget cycles beberapa yaitu pendaftaran, sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi pendaftaran ulang II, pendaftaran ulang III, penetapan empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi peserta, pasangan calon tidak memenuhi syarat (TMS) politcal budget cycles seperti pola pada struktur baik secara dan pasangan calonperubahan yang mengundurkan diri.anggaran Fitur ini agregat maupun secara spesifik pada tahun-tahun terkonfirmasi membantu masyarakat mengenali calonnya. Pemilu, Data yang dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus dibuka dalam fitur ini adalah nama pasangan calon beserta Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat data pribadinya, seperti alamat, tanggal lahir maupun data ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan lainnya. Permasalahan yang terjadi selama berlangsungnya political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun pemilu maupun pilkada adalah publik tidak mengetahui Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

siapa yang menjadi calon kepala daerahnya. Publik hanya Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi mengenal pada masa kampanye saja terbatas melihat secara juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan langsung tanpa mengetahui track record calon tersebut perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu maupun memilih setelah melihat di surat suara. Dengan syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun adanya keterbukaan datapartai calonpolitik ini publik dapat mengetahui 2012 menegaskan setiap peserta pemilu harus memenuhi latar belakang setiap calon baik yang masih mendaftar 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat menjadi bakalini, calon maupun yang yang sudah ditetapkan praktik selama pihak yang duduk baik di parlemen maupun pemerintah menjadi kepala Selaintidak itu publik dapat hal ini mayoritascalon diduduki olehdaerahnya. laki-laki. Apabila diperjuangkan, pula melihat data dana kampanye yangaspirasi dibukaperempuan dalam dalam akan berdampak negatif terhadap mandeknya hukum dan pemerintahan. kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita fitur selanjutnya. MerekaDan dapat mengetahui pengeluaran Paramastuti dalamoleh tulisannya dan Korupsi: yang digunakan para yang calonberjudul: kepala “Perempuan daerah selama Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI berkampanye untuk mendulang suara. 2009.”

Fitur lainnya adalah sengketa infomasi anggaran pilkada berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik dariMasih setiap KPUD. Berapa anggaran yang mereka siapkan Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan untuk melaksanakan pilkada serentak dikarenakan pada



2015 ini anggaran pelaksanaan pemilu dibebankan kepada APBD, maka dalam fitur ini disediakan scan surat NPHD yang dapat dilihat publik. Dua fitur terakhir dari aplikasi berbentuk website ini adalah sengketa dan pemantau pemilu. Dalam sengketa publik dapat meilhat sengekata perselisihan pada pilkada ini dalam tahapan pencalonan. Kemudian fitur pemantau pemilu, berisikan data data yang individu maupun organisasi yang diberikan izin resmi oleh KPUD untuk memantau proses berjalannya pemilu ini. SITAP ini merupakan sistem yang baru diperkenalkan pada pilkada ini. Pada Pilkada serentak 2015, data-data ini memiliki kelebihan dari data yang dibuka pada pemilu legislatif dan presiden tahun 2014 lalu. Hal ini karena pada pemilu legislatif dan presiden 2014 data tersebut hanya tersedia dalam bentuk format pdf yang isinya adalah scan dari formulir kandidat yang tidak bisa dibaca oleh mesin,bahkan banyak yang masih di dalam tulisan tangan. Kini walupun belum sepenuhnya terbuka, datadata tersebut sudah tampil dalam format digital dan jika dibuatkan bahasa pemrograman maka semua data di website dapat di simpan dan dibaca dengan baik oleh mesin. Evaluasi yang ditemukan di dalam Dalam aplikasi ini pembaharuan data-data di dalamnya bergantung kepada KPUD itu sendiri, sehingga apabila tidak ada inisiatif dari KPUD untuk pembaharuan maka data tersebut dapat bertahan lama. Selain itu, dalam sistem ini sempat mengalami perbaikan hingga waktu yang cukup lama. Datadata di dalamnya tersebut tidak memiliki backup yang dapat dilihat publik.

183


SISTEM PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) merupakan suatu upaya untuk menyelamatkan Rekapitulasi merupakan proses yang kebijakan penting publik dalamyang akan dibuat oleh politisi dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah. pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Merupakan proses Pandangan Hamdan tersebut berkaitan dengan apa yang disampaikan akhir yang akan menentukan siapa kepala daerah terpilih Yuna Farhan melalui tulisannyaOleh “Menelusuri Politisasi untuk memimpin daerahnya. karena Siklus itu sistem yangAnggaran pada Tahundalam Pemilu.” Yunaini menjelaskan bahwa Political budget cycles digunakan proses harusnya sebuah sistem yang sudah menjadi fenomena universal didukung dengan studi terjamin aman digunakan, tidak mudah dirusak, cepatberbagai serta empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi politcal hasil yang diperoleh akurat. Dalam pelaksanaannya, Komisi budget cycles seperti perubahan pola pada struktur anggaran baik secara Pemilihan Umum Republik Indonesia menggunakan Sistem agregat maupun secara spesifik pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi Penghitungan Suara (SITUNG).

dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus Sistem Penghitungan Suara (SITUNG) ini sebenarnya Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat sudah ada sejak perhatian pelaksanaan Nasional Tahun 2014 ini, yang menjadi tidakPemilu hanya political budget cycles, melainkan kemarin. Terdapat perbedaan yang signifikan dalam sistem political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun ini, salah satunya adalah Keterbukaan KPU mengenai Hasil Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

dariMasyarakat Pilkada tersebut. 2014 kemarin, KPU tetapi tidak sajaPada dapatPemilu ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tidak membuka hasil SITUNG ini kepada publik namun juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan pada Pilkada 2015 halnya ini KPU membuka hasilnya sebagai kepada perempuan. Seperti keterwakilan perempuan salah satu syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. Publik melalui website khusus yaitu https://pilkada2015. 8 Tahun 2012 menegaskan setiap partai politik peserta pemilu harus memenuhi kpu.go.id. 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat Sistem ini berfungsi untuk merekap data perolehan suara praktik selama ini, pihak yang duduk baik di parlemen maupun pemerintah tiap daerahnya. Sistem situng ini merupakan sistem yang mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, hal ini paling akhir dipublikasikan oleh KPU RI. Hal ini dikarenakan akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan dalam dalam sistem situng hanya berisi hasil perolehan suara hukum dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita serta detail lainnya sebagai hasil dari pilkada 2015. Namun Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: SITUNG ini Perempuan memiliki salah satu kelemahan yaituPemilu data- DPR RI Pengalaman Menghadapi Korupsi dalam data dalam sistem ini terlalu bergantung oleh KPUD tiap 2009.”

daerah masing masing. Sama seperti SITAP dimana dataMasih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik data sedikitdan lambat dalam update. terdapat kesalahan Supriyanto Lia Wulandari dalam Dan tulisan berjudul Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses pemilu. Dana kampanye diperlukan oleh partai politik dan kandidatnya untuk dapat 184 berkompetisi di dalam pemilu. Setiap partai politik, kandidat/calon


dalam angka angka yang ditampilkan, hal ini dikarenakan data tersebut berdasarkan input dari c1. Sedangkan salah satu kelebihannya adalah adanya scan DB sehingga publik dapat crosschek data data diadalamnya.

REKAPITULASI DENGAN MENGUNGGAH SCAN C1 Scan C1 merupakan hal penting yang penyelenggaraan pemilihan umum karena dalam C1 itu terdapat data-data dari tps yang sangat berharga untuk menentukan siapa pemenang pemilihan umum saat itu. Inisiatif ini mulai dilakukan oleh KPU pada saat Pemilu 2014 kemudian dilanjutkan pada Pilkada Serentak 2015. Pada saat rekapitulasi di TPS, hasil surat suara tersebut dimasukkan dalam form C1 Plano ini yang nantinya akan dimasukkan kembali bersama dengan surat suara di TPS. Namun banyak tindak kecurangan pemilu yang melalui tahap setelah TPS atau masa rekapitulasi berjenjang, oleh karena itu C1 ini merupakan salah satu bukti untuk menangani kecurangan pemilu. Mengingat betapa pentingnya Form ini maka Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada penyelenggaraan Pemilu Nasional 2014 kemarin membuka data-data hasil C1 kepada publik melalui websitenya. C1 tersebut discan kemudian diunggah di website yang dapat dilihat oleh publik luas hasil dari masing masing tps di daerah seluruh Indonesia Scan C1 ini diupload oleh KPUD di tiap daerah ke dalam sistem SITUNG. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya mengenai sistem SITUNG, hasil scan c1 iini diunggah ke

185


masing masing daerah berdasarkan lokasi TPS, kecamatan mana, sampai dengan TPS.menyelamatkan C1 yang discankebijakan sangat lengkap. merupakan suatu upayano untuk publik yang akan Sistem yang dikembangkan ini merupakan konsitnuitas dibuat oleh politisi dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah. dariPandangan Pemlu 2014 namun ditampilkan dalam salah Hamdan tersebut berkaitan dengan apasatu yangweb, disampaikan jika kita bandingkan dengan pemilu nasional 2014, scan Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi Anggaran C1 hanya ditampilkan pada web KPU bahwa saja sedangkan ini cycles pada Tahun Pemilu.” Yuna menjelaskan Political budget tergabung dengan SITUNGuniversal sehinggadidukung publik dapat mengcek sudah menjadi fenomena dengan berbagai studi secara mulaiNegara. dari SCAN DB hingga di tiap tiap TPS. politcal empirisdetail di berbagai Berbagai variabelC1 yang mempengaruhi budget cycles seperti perubahan pada struktur anggaran baik secara Sebagaimana yang telah pola disebutkan dalam bagian agregat maupun secaratindakan spesifik pada terkonfirmasi pengantar, beragam yangtahun-tahun dilakukanPemilu, KPU telah dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus Membuka berbagai keran-keran inisiatif dan berbagai Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat gerakan sosial-politik dari masyarakat. Hal ini menjadikan ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan Pilkada Serentak menjadi lebih semarak dan semakin terbuka political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun dan transparan. Selain itu masyarakat dapat menyalurkan Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

partisipasinya dengan cara baru yang memanfaatkan Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi teknologi, lebih efisien, murah dan lebih komprehensif di juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan setiap tahapan. Mmelihat kembali beragam fenomena yang perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu sama yang terjadi pada saat Pemilu Legislatif dan Pemilu syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun Presiden 2014 dansetiap juga Pilkada serentak pada Pemilu 2015 2012 menegaskan partai politik peserta pemilu harus memenuhi tumbuhnya beragam inisiatif dan inovasi masyarakat sipil 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat untuk partisipasi terkait erat dengan praktikmeningkatkan selama ini, pihak yang dudukpemilih baik di parlemen maupun pemerintah berbagai KPU di atas.Apabila Dengantidak adanya kebijakan hal ini mayoritasketerbukaan diduduki oleh laki-laki. diperjuangkan, open dan open informasi maka berikutaspirasi adalah perempuan inisiatif- dalam akan data berdampak negatif terhadap mandeknya hukum dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita inisiatif yang ada di Indonesia yang dapat dipetakan. antara Paramastuti dalam dan tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: berbagai inisiatif gerakan yang muncul pada saat Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI Pilkada serentak antara lain adalah: 2009.”

Pada Pilkada Serentak 2015 ini kita melihat kembali Masihfenomena berhubungan dengan politik, Didik beragam yang samatema yangakuntabilitas terjadi padakeuangan saat Pemilu Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan Legislatif dan Pemilu Presiden 2014. Tumbuhnya beragam



inisiatif dan inovasi masyarakat sipil untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Dengan adanya kebijakan open data dan open informasi maka berikut adalah tiga inisiatif civic tech yang cukup populer pada saat penyelenggaran Pilkada Serentak 2015 antara lain sebagai berikut:

1. KAWAL PILKADA Kawal Pilkada adalah kelanjutan dari inisiatif yang dulu digagas di Pemilu Presiden 2014 yaitu Kawal Pemilu. Inisiatif ini merupakan respon cepat dan terpadu dari dipublikasikan nya scan C1 dari setiap TPS oleh KPU. Inovasi KPU ini memungkinkannya terbentuknya gerakan sosial, partisipasi, dan aktivisme politik masyarakat. Melalui Kawal Pemilu dan Kawal Pilkada masyarakat mampu melakukan verifikasi atas rekapitulasi suara untuk memastikan dan mengawal suara dari TPS sampai ke bagian final. Kawal Pilkada adalah situs yang digagas oleh Khairul Anshar dariCode4Nation . Situs ini menggunakan mekanisme crowdsourcing yang merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam membantu melakukan sosialisasi Pilkada Serentak 2015 berupa profil calon, latar belakang, visi, misi, dan programprogram pasangan calon sehingga diharapkan pemilih tidak hanya pasif, namun sebaliknya, bisa menjadi pemilih yang berdaya. Kawal Pilkada juga merupakan media partisipasi publik yang mengusung prinsip transparan dan akuntabel. Menurut dia, siapa saja bisa bergabung di situsnya untuk menjadi relawan pemantau pilkada. Pada awalnya banyak yang skeptic atas aktivitas kawal Pemilu, banyak juga yang tidak percaya akan hasilnya dan

187


bahwa gerakan ini adalah gerakan organic yang di inisiasi oleh orang-orang non-partisan. tetapi karena sifatnya yangyang akan merupakan suatu upaya untukAkan menyelamatkan kebijakan publik terbuka dan masyarakat dapat mengecek sendiri hasilnya dibuat oleh politisi dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah. danPandangan akurasi data-data yang berkaitan dimasukkan maka terlihat Hamdan tersebut dengan apa yang disampaikan bahwa hasilnya akurat. Kawal Pemilu bahkan mendapatkan Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi Anggaran apresiasi dariPemilu.” berbagai pihak termasuk bahwa penyelenggara pada Tahun Yuna menjelaskan Political KPU budget cycles atas partisipasinya dalam penyelenggaraan Pemilu dan sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi membantu mewujudkan public dan mengawal politcal empiris di berbagai Negara.akuntabilitas Berbagai variabel yang mempengaruhi budget cycles seperti perubahan pola pada struktur anggaran baik secara integritas penyelenggara. agregat maupun secara spesifik pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi Kawal Pilkada menyediakan berbagai fitur bagi publik. dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus Mulai dari melihat data-data profil seperti yag telah Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat disebutkan sebelumnya, tim kawal pilkada menyediakan ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan fitur yyang mengajak publik untuk turut serta memantau political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun pilkada didaerahnya. Baik melalui aplikasi mobile maupun Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

aplikasi web. Fitur inimnegajak publik untuk mengisi data Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi hasil pemilu di dalam aplikasi. Mereka mengisi data di juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan tps tempat mereka mencoblos dan publik dapat menaruh perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu foto hasil dari kamera hape mereka untuk ditaruh sebagai syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun data. itu, publik 2012 Sleain menegaskan setiapdapat partaiberpartisipasi politik pesertadengan pemilu mengisi harus memenuhi kolom data hasil scan C1 yang dilakukan oleh KPU, sebagai 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat kroscek atas data yang disajikan oleh KPU. Mobile Apps praktik selama ini, pihak yang duduk baik di parlemen maupun pemerintah Kawal Pilkada ini memiliki kelebihan bekerja hal ini mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabilayaitu tidakdapat diperjuangkan, secara offline. Data yang dimasukkan secara offline akan dalam akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan hukum danterlebih pemerintahan. Dankemudia kondisi tersebut ditulis oleh Nindita disimpan dahulu, setelahtelah tersambung Paramastuti dalaminternet tulisannya yang berjudul: “Perempuan dengan jaringan data tersebut barulah dikirimdan ke Korupsi: Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI server kawal pilkada. 2009.”

Melalui website Kawal Pilkada, tidak hanya masyarakat Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas dapat berpartisipasi untuk melakukan verivikasikeuangan terhadappolitik, C1 Didik Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan masyarakat juga dapat melihat analisis spasial dan tabular



dari data-data profil calon, partisipasi, dan koalisi antar partai pada saat Pilkada 2015. Format data yang di bagikan di dalam websitenya baik dalam table atau Application Programming Interface juga memudahkan kelompok masyarakat untuk menggunakan data-data tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kehendak. Hal ini tidak hanya menumbuhkan sejenis gerakan sosial yaitu crowdsourcing untuk data hasil pemilu tetapi juga memungkinkan ruang-ruang untuk co-creation terhadap data-data yang disebarkan luaskan oleh lembaga Negara dalam hal ini KPU.

2. APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE (API) PEMILU API (Application Programming Interface) API Pemilu adalah sebuah platform data yang terbuka untuk informasi kepemiluan di Indonesia yang akan digunakan sebagai media untuk memberikan banyak aplikasi dan situs akses mudah ke database Pemilu Perludem yang bebas dan terbuka. Sumber utama dari data API Pemilu diperoleh dari situs web Komisi Pemilihan Umum dan akan memberikan informasi up-to-date sepanjang pemilu legislatif dan Pilpres 2014. API Pemilu memberikan berbagai informasi seperti CV dan biodata calon anggota DPR, DPR, dan DPRD, akses ke peta daerah pemilihan umum, informasi tentang kalender pemilu dan berbagai informasi pendidikan pemilih melalui rincian sesi tanya-jawab dan undang-undang. Data yang tersedia melalui API terus diperbarui secara rutin dan ditambah tidak hanya selama periode pemilu. Melalui

penggunaan

API,

semua

data

pemilu

189


dikumpulkan menjadi sebuah repositori pusat dan IT programmer. perangkat lunak (software) merupakan suatuPengembang upaya untuk menyelamatkan kebijakan publik yang akan lokal dapat menggunakan API dalam membangun alat, serta dibuat oleh politisi dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah. memfasilitasi umpan tersebut balik. Melalui Pandangan Hamdan berkaitanperangkat dengan apateknologi yang disampaikan ini, warga bisa terlibat langsung dengan pemerintah. APIAnggaran Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi Pemilu berusaha untuk berbagai kalangan, pada Tahun Pemilu.” Yuna memotivasi menjelaskan bahwa Political budget cycles perancang piranti lunak, pengembang komputer aktif dalam sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi setiap tahapan danBerbagai hasil Pemilu, memberikan politcal empirisproses di berbagai Negara. variabelserta yang mempengaruhi budget cycles perubahandalam pola pada strukturpublik. anggaran baik secara pendapat danseperti berparisipasi kebijakan API agregat maupun secara spesifik pada bagian tahun-tahun terkonfirmasi Pemilu juga bermanfaat sebagai dari Pemilu, pendidikan 16 dalam praktek di Indonesia yang berkaitan dengan siklus pemilih melaluipenganggaran digitalisasi data. Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat Dengan API Pemilu Perludem bertujuan memberikan ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan alternatif lain penyediaan informasi kepada pemilih, political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun mempromosikan akses informasi pemilu ke publik, dan Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

meningkatkan partisipasi pemilih. Perludem mendukung Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi upaya Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan partisipasi masyarakat dengan menyediakan akses yang perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu lebih mudah dengan memanfaatkan teknologi digital. syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun Lewat inisiatif inisetiap juga partai terjadi perkembangan partisipasi 2012 menegaskan politik peserta pemilu harus memenuhi masyarakat dan gerakan sosial terhadap proses demokrasi 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat dan kepemiluan ke yang levelduduk yangbaik lebih tinggi. maupun Program praktik selama ini, pihak di parlemen pemerintah ini menyasar segmen sesifik Apabila dalam tidak masyarakat yaitu hal ini mayoritas diduduki oleh laki-laki. diperjuangkan, IT dan terhadap developer perangkat lunak yang dalam akanprogrammer berdampak negatif mandeknya aspirasi perempuan hukum dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita merupakan aktor-aktor utama dalam kemajuan teknologi Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: melalui kegiatan kompetisi pembuatan aplikasi yang disebut Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu dengan (hackaton) atau Apps Challenge yang bertajuk Code DPR RI 2009.” for Vote. Hackaton atau singkatan dari hacker marathon Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik Supriyanto Lia Diah Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan 16 Verrianto dan Madjowa, Setiawaty, Yuandra Ismiraldi, dan Ramda Yanurzha. Modul Open Data Pemilu. Perludem. Hal 59-74 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses pemilu. Dana kampanye diperlukan oleh partai politik dan kandidatnya untuk dapat 190 berkompetisi di dalam pemilu. Setiap partai politik, kandidat/calon


adalah sebuah even dimana IT Developer dan programmer berkoloborasi bersama untuk membuat software /rogram. Perludem mengadakan Hackathon Code for Vote untuk komunitas pengembang nasional. Ini merupakan even hackhathon pertama di Indonesia dengan tema Pemilu legislatif. Keberhasilan Perludem di even pertama, menarik perhatian sebuah nama besar dalam industri teknologi global: Google. Setelah melalui serangkaian proses diskusi antara Perludem, Google dan Google Developer Group (GDG), terselenggaralah API Pemilu Challenge: Code for Vote 2.0. Dari kedua aktifitas ini dihasilkan sekitar 31 aplikasi Pemilu yang dapat diuduh melalui website http:// pemiluapps.org Menyusul kesuksesan pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014, pada Pilkada serentak 2015 Perludem bekerjasama dengan KPU RI membuat dua kali perlombaan aplikasi yaitu Pilkada Serentak Apps Challenge. Code for Vote 4.0 yang diselenggarakan pada tangal 8 November 2015 dan juga pada tanggal 15 November 2015 bekerjasama dengan KPU Kota Surabaya yaitu penyelenggaraan Pahlawan Muda Apps Challenge. Code for Vote 3.0. Acara ini diiselenggarakan juga berkat adanya Memorandum of Understanding antara KPU RI dan KPU Kota Surabaya terkait digitalisasi data dan juga pelaksanaan sosialisasi pemilu dan pelibatan partisipasi masyarakat melalui Apps Challenge. Tujuan dari Apps Challenge ini tidak semata menghasilkan aplikasi tetapi juga pelibatan dan partisipasi masyarakat. Perludem berhasil membuat sejenis gerakan komunitas IT peduli pemilu dengan tagline Code for Vote-

191


nya. Sejatinya kegiatan ini dapat membuat hubungan yang baik antarasuatu masyarakat sipil dan termasuk didalamnya merupakan upaya untuk menyelamatkan kebijakan publik yang akan programmer atau IT developer komunikasi dengan intense dibuat oleh politisi dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah. danPandangan bersama Hamdan lembagatersebut negaraberkaitan dalam hal ini apa KPU untuk dengan yang disampaikan membantu atau menyelesaikan berbgai permasalahan yang Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi Anggaran ada. pada Tahun Pemilu.” Yuna menjelaskan bahwa Political budget cycles sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi

3. JEMPUT DATA Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi politcal empiris di berbagai budget cycles seperti perubahan pola pada struktur anggaran baik secara Jemput data adalah inisiatif pengumpulan atau agregat maupun secara spesifik pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi agregasi data berdasarkan kesukarelaan bertujuan untuk dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus mengumpulkan tersedia untuk umum (dan seharusnya Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat berlaku) data untuk membuat pemahaman yang lebih ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan baik dari kandidat Pilkada. Inisiatif ini dimulai dengan political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun menyadari secara historis data untuk kepentingan Pemilu yangbahwa telah meningkat dengan ekstrim.

publik di Indonesia memiliki kesulitan dalam hal akses, baik Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi itu dasar administrasi yang lambanhakikat atau kesengajaan jugaatas perlu dibatasi mengingat perbedaan antara laki-laki dan dalam upaya mendominasi informasi yang tentunya tidak perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu sejalan dengan asas keterbukaan informasi syarat verifikasi faktual untuk menjadi pesertapublik. pemilu. UU No. 8 Tahun 2012 menegaskan setiapInstititue partai politikmelakukan peserta pemiluprogram harus memenuhi Public Virtue 30% keterwakilan perempuan. Kondisiuntuk ini patut diperjuangkan, mengingat kerelawananan Jemput Data menanggulangi praktik selama ini, tersebut. pihak yang duduk baik di parlemen maupun pemerintah permasalahan Relawan yang bergabung mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, diberikan pengarahan mengenai data-data dasar yang akan hal ini akan berdampak negatif terhadap aspirasiinformasi perempuan dalam dikumpulkan. Relawan tersebut mandeknya bekerja menggali hukum dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita melalui sistem daring, baik dari berita maupun situs web Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: lainnya. Namun setiap relawan mengumpulkan data yang Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI berbeda beda karena mereka bekerja untuk daerah mereka 2009.”

masing-masing.

Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik Kegiatan relawan data ini berlanjut seiring dengan animo Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan relawan untukPengelolaan menjadi relawan Mengambil istilah yang Akuntabilitas Dana data. Kampanye, menguraikan bahwa dana kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses pemilu. Dana kampanye diperlukan oleh partai politik dan kandidatnya untuk dapat 192 berkompetisi di dalam pemilu. Setiap partai politik, kandidat/calon


sering dipakai dalam menggambarkan suatu insisatif, yakni jemput bola gerakan #JemputData ini menggambarkan bagaimana publik dalam bentuk relawan berinisiatif mengumpulkan data dan membagikannya kembali kepada publik karena data tersebut seharusnya milik publik dan bermanfaat bagi publik. Dari tiga hal diatas maka dapat dilihat bahwa keterbukaan data dan informasi sangat mempengaruhi pembentukan gerakan-gerakan sosial dan inisiatif-inisiatif civic tech di Indonesia. Sebagai contoh API Pemilu menggunakan datadata SITAP untuk melakukan Apps Challenge dan membuat aplikasi-aplikasi pendidikan pemilih. Kawal Pilkada disisi lain menggunakan beberapa sumber data dari website KPU RI antara lain sebagai berikut17: •

https://pilkada2015.kpu.go.id

•

https://data.kpu.go.id/dpt2015.php

•

http://infopilkada.kpu.go.id/index.php

Sesungguhnya inisiatif dan gerakan sosial yang tercipta melalui penggunaan teknologi ini cukup besar pengaruhnya terhadap gerakan sosial politik dalam bentuk aktivisme digital. Aktivisme digital yang dimaksud mencakup tujuh fungsi, sesuai dengan klasifikasi yang dibuat oleh Mary Joyce (2011) terkait ekosistem website dan teknologi yaitu fungsi-fungsi: dokumentasi, menyebarluaskan, memobilisasi, pembentukan/ pembuatan kembali (cocreating), penekanan, perlindungan, pengumpulan dan penyebaran sumber daya dalam hal ini berbentuk data dan 17

Anshar, Chairul. Presentasi Data kawalpilkada.id 2015.

193


teknologi. Semua fungsi-fungsi tersebut tercakup ke dalam berbagai inisiatif diatasuntuk yangmenyelamatkan terbentuk sebagai respon atasyang akan merupakan suatu upaya kebijakan publik keterbukaan data dan dan pemerintah informasi pada Pilkadauntuk Serentak. dibuat oleh politisi yang terpilih memerintah. Berbagai bukanlah yangdengan pertama kali, disampaikan di Pandanganinisiatif Hamdanini tersebut berkaitan apa yang Negara-negara lain juga sudah ada beberapaSiklus sampel inisiatifAnggaran Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Politisasi pada Tahun Pemilu.” Yuna menjelaskan Political budget cycles yang telah terbentuk. Tabel berikut bahwa ini adalah sampel sudah menjadi fenomena didukung dengan terkait berbagai studi perbandingan berbagai universal inisiatif yang terbentuk empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi politcal kepemiluan di adalah negara-negara demokratis budget cycles seperti perubahan pola pada struktur anggaran baik secara agregat maupun secara spesifik pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi TABEL 1 INSIATIF OPEN DATA TERKAIT PEMILU DI dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus 18 BEBERAPA Pemilu 2009NEGARA ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat ini, yang menjadi perhatian political budget cycles, NEGARA NAMA INITAHUN tidak hanya KETERANGAN LINK melainkan SIATIF OPEN political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun DATA Pemilu telah meningkat dengan ekstrim. Argentina yang Declaracio2013 Declaraciones Juradas Abiesrtas http:// nes Juradas

adalah sebuah alatberbentuk web interactivos.

Masyarakat sebagai satu kesatuan, tetapi Abiertastidak saja dapat yangditafsirkan menunjukkandeklarasiasetlanacion.com. pejabat publik, hakimdan angar/declaracijuga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan gota legislatifdengan cara yang ones-juradas/ sederhanadan mudah. index#pd=0 perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun 2012 menegaskan setiap partai politik peserta pemilu harus memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat praktik selama ini, pihak yang duduk baik di parlemen maupun pemerintah mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, hal ini akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan dalam hukum dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI 2009.” Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik Supriyanto dandari Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan 18 Data diambil data Crowdsourcing Sunlight Foundation. Dalam riset The Social Impact of Open Data (2015) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses pemilu. Dana kampanye diperlukan oleh partai politik dan kandidatnya untuk dapat 194 berkompetisi di dalam pemilu. Setiap partai politik, kandidat/calon


NEGARA

Canada

NAMA INITAHUN SIATIF OPEN DATA Represent 2012

KETERANGAN

LINK

Represent digunakan olehserikatKanadaburuh danorganisasi nirlaba-organisasi nirlabaterutamalingkungan-untuk menjalankankampanye melaluiemail, melakukan pemetaan anggota atau pendukunguntukdaerah pemilihanuntuk tujuanpengorganisasian, danuntuk memberikan informasiyang relevan berdasarkandaerah pemilihan. Platform ini juga digunakanolehmedia danperusahaan.

http://represent. opennorth.ca/

Rerpresent adalah layananwebuntuk pencariandaerah pemilihanyang cocok melalui fitur memasukkan alamatataukode pos. Represent juga dapat digunakan untuk pencarianinformasi kontakdaripejabat terpilihdi semua tingkatpemerintahandi Kanada. Beberapa fitur yang terdapat di Represent antara lain adalah: 1.BatasPemilihandari masingmasingpemerintahan. 2.Informasi kontakpara pejabat terpilih’dalam skemaCSVdari pemerintah kota. 3. Informasi kontak para pejabat terpilihyang dikumpulkan olehscriptkami(yaitutidakdata yang terbuka).

195


NEGARA

NAMA INITAHUN KETERANGAN LINK SIATIF OPEN DATA upaya untuk menyelamatkan kebijakan publik yang akan merupakan suatu Bangladesh Vote BD 2007 Vote DB adalah platformberbahttp://www. dibuat oleh politisi dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah. siswebyang melacak, mengkom- votebd.org/ pilasi, danmenyebarkan informaPandangan Hamdan tersebut berkaitan dengan apa yang disampaikan sitentang politisidankandidat pemilihandi Bangladesh. Ini adalah Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi Anggaran websitepertamadi Bangladeshypada Tahun Pemilu.” Yuna menjelaskan bahwa Political budget cycles ang membuatcatatandaftar pemilih dapat diakseswarga,sehingga sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi mereka bisamemeriksaada atau tidak adanyanama-nama merekaempiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi politcal dankesalahandalam daftar.

budget cycles seperti perubahan pola pada struktur anggaran baik secara Vote DB memungkinkanwargaunagregat maupun secara spesifik pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi tuk mengambillangkah yang diperlukan untukmemastikan bahwadalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus nama dan informasi mereka yang Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat benar dapat dimasukkandalam daftar daftar pemilih, sehingga ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan merekaberhakuntuk memberikan suarasiklus merekadalamberbagaipepolitical corruption cycle atau korupsi politik pada tahun-tahun milu. Sejumlah besarpemilih juga Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim. telah berubahpreferensisuara merekaatas informasi yang ber-

Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi hubungan dengancalonyang disediakan olehVoteBD. juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan Czech Retransparent- 2014 Melalui platform ini anggota http://www. perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuantransparentsebagai salah satu public nivolby masyarakatdapat melaporkanpemiludanketidanivolby.cz/ syarat verifikasi faktual untukkecurangan menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun kadilandi seluruh kotadan desa. Laporan-laporan iniakan diproses 2012 menegaskan setiap partai politik peserta pemilu harus memenuhi olehPusatAdvokasidanNasihat 30% keterwakilan perempuan.HukumTransparency Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat InternationalRepublik Ceko. praktik selama ini, pihak yang duduk baik di parlemen maupun pemerintah Inisiatif iniApabila mampu memberdayamayoritas diduduki oleh laki-laki. tidak diperjuangkan, hal ini kanwargauntuk memantaupemilu akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan dalam danmemastikanproses inidilakukandengan jujur dan adil. hukum dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI 2009.” Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses pemilu. Dana kampanye diperlukan oleh partai politik dan kandidatnya untuk dapat 196 berkompetisi di dalam pemilu. Setiap partai politik, kandidat/calon


NEGARA

United Kingdom

Kenya

NAMA INITAHUN SIATIF OPEN DATA Your Candi2015 dates

Kenya Open 2012 Data Initiative (KODI)

KETERANGAN

LINK

Di dalam website ini terdapat YourCandidainformasiCrowdsourcedpada kan- tes.org.uk didatpemilihan umum, yang dapat dilakukan melalui yournextmp. com. Melalui fitur-fiturnya platform ini dapat meningkatkan partisipasi pemilih dan membuat voter mau melalukan koneksi dan interaksi dengan para kandidat melalui sosial media. Metodologi dilakukan dengan Platform ini juga menggabungkandatayangsedang berjalanuntukparlemendisetiap daerah pemilihandengan informasilain yang relevanuntukpemilih, seperti kebijakanpartai danprediksijajak pendapat. Ini adalah inisiatif yang dibuat https://www. oleh pemerintahnasional. Dengan opendata.go.ke/ website ini Kenya mempublikasika semua data publikyang tersedia dantujuannya adalahuntuk membuat data pembangunan pemerintah , demografi, statistik dandata budget tersediadalam formatdigitalyang bergunabagi para peneliti, pembuat kebijakan, pengembangICTdan masyarakat umum. Kenya secara resmibergabungOpen Government Partnership(OGP) pada bulan April2012 dan berkomitmen untukmeningkatkanintegritas publik, manajemenpemilu, secara efektifmengelolasumber daya publik, danketerlibatan publik dalampenyusunananggaran, meningkatkan pelayanan publik, transparansi danakuntabilitas, partisipasi publikdi bidanglayanan penting.

197


PENUTUP merupakan upayatahun untuk menyelamatkan kebijakan publik yang akan Pilkada suatu serentak 2015 memunculkan berbagai dibuat oleh politisi pemerintah yangmasyarakat terpilih untuksipil memerintah. bentuk baru daridangerakan sosial yang Pandangan Hamdan tersebut berkaitan denganini apamembuat yang disampaikan disebut dengan aktivisme digital. Gerakan Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi partisipasi tidak sekedar dimaknai secara prosedural denganAnggaran pada Tahun Yuna menjelaskan bahwa Political yaitu budget cycles hadir di bilikPemilu.” suara saja tetapi dengan lebih substantif sudah menjadi fenomena universal berbagai studi dengan memanfaatkan data-data dandidukung informasidengan yang dibuka empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi politcal oleh KPU untuk melahirkan berbagai inovasi. Inovasi yang budget cycles seperti perubahan pola pada struktur anggaran baik secara terjadi memungkinkan adanya pengawalan terhadap hasil agregat maupun secara spesifik pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi pemilu, munculnya keputusan yang lebih baik pada saat dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus memilih, yaitu ketika masyarakat diberikan kesempatan Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat untuk mengakses dataterutama data-data kandidat pemilu ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan dan memungkinkan terjadinya co-creation political corruption cycle atau siklus korupsi masyarakat politik pada pun tahun-tahun dapat berpartisipasi aktif untuk melakukan digitasi dan Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim. menganalisa tersebut untuk kepentingan bersama. Masyarakatdata tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi

Untuk partisipasi masyarakat juga perlu mendorong dibatasi mengingat perbedaan hakikat yang antaralebih laki-laki dan tinggi dan lebih luashalnya lagi maka penyelenggara pemilu harus perempuan. Seperti keterwakilan perempuan sebagai salah satu syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. membuat desain digitalisasi dan keterbukaan data secara 8 Tahun 2012 menegaskan setiap partai politik peserta pemilu turunan harus memenuhi lebih komprehensif serta melakukan berbagai 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat langkah-langkah praktis dan komprehensif mulai dari praktik selama ini, pihak yangserta dudukpromosi baik di parlemen maupun pemerintah perencanaan, publikasi dan penjalinan mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, hubungan dengan berkesinambungan dengan berbagai hal ini akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan dalam pihak di masa yang akan datang. hukum dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita Semua inisiatif dan inovasi yang dilakukan masyarakat Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: harus dimanfaatkan dengan baik danKorupsi dijadikan telaah bagi DPR RI Pengalaman Perempuan Menghadapi dalam Pemilu penyelenggara pemilu. Setiap gerakan sosial masyarakat 2009.” sipilMasih tentunya memiliki evaluasi-evaluasi penting yang dapat berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik menjadi berharga dalam bagi tulisan penyelenggara pemilu, Supriyantomasukan dan Lia Wulandari berjudul Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses pemilu. Dana kampanye diperlukan oleh partai politik dan kandidatnya untuk dapat 198 berkompetisi di dalam pemilu. Setiap partai politik, kandidat/calon


sebagai contoh inisiatif Kawal Pemilu dapat memberikan insight mengenai jenis-jenis kesalahan yang paling sering muncul pada scan C1 sehingga hal ini dapat menjadi rujukan dan masukan untuk perbaikan diri. Inisiatif Code for Vote juga tentunnya memiliki insight terkait penjaringan masyarakat dan pembentukan hubungan baik dengan kelompok tertentu dalam masyarakat seperti developer dan IT Programmer secara berkesinambungan. Inisiatif Jemput Data dan Code for Vote juga dapat memberikan masukan terkait data-data yang sesungguhya dibutuhkan oleh masyarakat dan bagaimana proses digitalisasinya. Oleh karena itu alangkah baiknya kedepan penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu dan DKPP dapat merangkul berbagai inisiatif ini dan bekerjasama secara strategis untuk penyeleenggaraan Pemilu maupun Pemilu kada yang jujur dan adil di masa datang.

REFERENSI Andriansyah, Miftah. Et.all. Crowdsourcing: Konsep Sumber Daya Kerumunan dalam Abad Partisipasi Komunitas Internet. file:///C:/Users/perludem01/ Downloads/Crowdsourcing_1.pdf Anshar, Chairul. Presentasi Data kawalpilkada.id 2015. Dipresentasikan di Perludem 26 Februari 2015 Civic Tech Directory. http://knightfoundation.org/ features/civictech/ www.unv.org/fileadmin/.../SWVR2011_full_%5B04%5D_ chapter1.pdf Mora, Fernando Adolfo. Emergent Digital Activism: The Generational/Technological Connection. The Journal of Community Informatics. Vol.10 no.1 2014 199


O’Reilly, T. and Batelle J. (2009). Web squared: Web 2.0 five years on. Retrieved August 28th, 2011. merupakan suatu upaya untuk menyelamatkan kebijakan publik yang akan http://assets.en.oreilly.com/1/event/28/web2009_ dibuat oleh politisi dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah. websquared-whitepaper.pdf Pandangan Hamdan tersebut berkaitan and dengan apa yang disampaikan Monte, John De la. Science Technology Governance. Yuna2001. Farhan melalui Press: tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi Anggaran Cromwell London pada Tahun bahwa Political budget cycles Social ImpactPemilu.” of OpenYuna Data.menjelaskan Sunlight Foundation. https:// docs.google.com/spreadsheets/d/1jP6WIkEPczb8MBn sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi 6DNOU2PhKp9Prwe4HokqhUQVsxE0/edit#gid=0 empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi politcal Profil Internet Indonesia Tahun 2015. anggaran http:// baik secara budgetPengguna cycles seperti perubahan pola pada struktur blog.idkeyword.com/profil-pengguna-internet-diagregat maupun secara spesifik pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi indonesia-tahun-2015/. dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus Siemens G. (2006). Knowing knowledge. Creative Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat Commons. Retrieved August 30, 2011 from http:// ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan www.elearnspace.org/KnowingKnowledge_LowRes. political corruption cycle Fernando atau siklusAdolfo. korupsiEmergent politik pada tahun-tahun pdf. di dalam Mora, Pemilu yangActivism: telah meningkat dengan ekstrim. Digital The Generational/Technological Connection. The Journal Community Informatics. Masyarakat tidak saja dapatofditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi Vol.10 no.1 2014 hal.4 juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan Williams / Sawyer, (2007), Using Information Technologysebagai salah satu perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan terjemahan Indonesia, Penerbit ANDI, ISBN 979-763-817-0 syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun Sinergantara. Open Data Handbook Documentation. 2012 menegaskan setiap partai politik peserta pemilu harus memenuhi http://sinergantara.or.id/wp-content/ 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat uploads/2013/10/Open-Data-Implementation-inpraktik selama ini, pihak yang duduk baik di parlemen maupun pemerintah Local-Government.pdf mayoritas oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, hal ini Madjowa,diduduki Verrianto, Diah Setiawaty, Yuandra Ismiraldi, akandan berdampak negatif terhadap aspirasi Ramda Yanurzha. 2014.mandeknya Modul Open Data perempuan Pemilu. dalam hukum dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita Perludem. Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: Civic Entrepreneurship. http://www.codeforamerica.org/ startups/civic-entrepreneurship-2014/ Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsidiakses dalam 28 Pemilu DPR RI Februari 2016 2009.” Zoran, Mitrovic. Building Open Data Capacity keuangan Through politik, Didik Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas e-Skill Acquisition. 2015. Mitrovic Development and Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan Research Insttute South Africa Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses pemilu. Dana kampanye diperlukan oleh partai politik dan kandidatnya untuk dapat 200 berkompetisi di dalam pemilu. Setiap partai politik, kandidat/calon

ANOMALI PENERAPAN SISTEM NOKEN PADA PILKADA SERENTAK 2015 DI PAPUA Kholillullah Pasaribu

ABSTRAK Studi ini berusaha untuk mengelaborasi lebih jauh mengenai penggunaan noken dalam pilkada serentak 2015 di Papua. Sebagai tas tradisional sekaligus budaya Papua, pada waktu pemilu noken bertransformasi sebagai salah satu perangkat penting pengganti kertas suara bahkan kotak suara. Akan tetapi dalam prakteknya keberadaan noken justru dijadikan instrumen untuk menciderai hak politik warga negara, demi meraih kekuasaan yang dipergunakan untuk memanipulasi jumlah perolehan suara kandidat. Kata Kunci: Papua, noken, pilkada

PENGANTAR Sebelas kabupaten/kota di Papua telah mengikuti pelaksanaan pilkada serentak gelombang pertama yang digelar tanggal 9 Desember 2015. Daerah tersebut adalah: Nabire, Asmat, Keerom, Waropen, Merauke, Mamberamo

201


Raya, Pegunungan Bintang, Boven Digoel, Yahukimo, Supiori dansuatu Yalimo. petahana turut ambil publik bagianyang akan merupakan upayaSeluruh untuk menyelamatkan kebijakan dalam menyemarakkan kontestasi tersebut. Namun dibuat oleh politisi dan pemerintah yanglokal terpilih untuk memerintah. pada akhirnya, hanya empat petahana yang mampu Pandangan Hamdan tersebut berkaitan dengan apa yang disampaikan mempertahankan jabatannya kembali untuk lima tahun Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi Anggaran kedepan. wajah-wajah politisiPolitical baru budget kini cycles pada TahunSelebihnya, Pemilu.” Yuna menjelaskan bahwa mewarnai kursi fenomena pemerintah daerah di Papua. dengan berbagai studi sudah menjadi universal didukung empiris di berbagaibanyak Negara. pihak Berbagai variabel potensi yang mempengaruhi Kekhawatiran terhadap konflik di politcal budgetpun cycles seperti perubahan pada2016. struktur anggaran baik secara Papua belum terjadi hinggapola Maret Sejak awal, hal agregat maupun secara banyak spesifik pihak pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi ini menjadi perhatian baik pihak pemerintah, dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus pihak keamanan, maupun elemen sipil. Betapa tidak, dalam Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat sejarahnya Papua termasuk pemberi kontribusi besar ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan dalam menyumbangkan jumlah korban atas nama pilkada. political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun Misalnya kasus Iliga (Puncak Jaya) yang terjadi sejak 31 Juli Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

2011, menelan korban jiwa hingga 57 orang selama kurang Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi lebih setahun. Persoalannya hanya karena KPUD setempat juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan menolak berkas pencalonan Simon Alom sebagai calon perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu bupati, yang disebabkan penarikan dukungan oleh DPC syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun Partai Gerindra.1 Namun pada politik Pilkada Serentak 2015, tidak 2012 menegaskan setiap partai peserta pemilu harus memenuhi ada tanda-tanda konflik dekstruktif akan terjadi. Sejauh 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat ini, kanalisasi konflik efektif disalurkan melalui praktik selama ini, pihaktampaknya yang duduk baik di parlemen maupun pemerintah penyelesaian sengketa Hasiltidak Pemilihan (PHP) hal ini mayoritas diduduki olehPerselisihan laki-laki. Apabila diperjuangkan, Bupati di Mahkamah Konstitusi (MK). akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan dalam hukum dandi pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah tersendiri ditulis oleh Nindita Pilkada Papua juga selalu menjadi daya tarik Paramastuti dalam tulisannya yangnoken berjudul: “Perempuan dan Korupsi: karena adanya penerapan sistem di beberapa daerah. Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI Sistem ini membolehkan masyarakat Papua mewakilkan 2009.”

hak pilihnya kepada orang lain, lazimnya diserahkan kepada

Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik Supriyanto dan LiaPemilu Wulandari dalam (2015). tulisanPeluang berjudul Transparansi dan 1 Perkumpulan untuk dan Demokrasi. dan Tantangan Pilkada Serentak Di Papua. Jakarta: Perludem. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses pemilu. Dana kampanye diperlukan oleh partai politik dan kandidatnya untuk dapat 202 berkompetisi di dalam pemilu. Setiap partai politik, kandidat/calon

ANOMALI PENERAPAN SISTEM NOKEN

kepala suku masing-masing untuk menentukan siapa yang layak mendapatkan suara dari suku masing-masing. Bagi sebagian orang, sistem noken dipandang wajar karena melihat karakter masyarakat Papua yang masih didominasi oleh seorang kepala suku atau “Big Man”. Kepala suku selain menjadi pemimpin politik, juga memimpin ekonomi, sosial dan budaya. Kepemimpinannya turut bertanggungjawab atas keterseidaan kebutuhan dasar warga. Sebagai gantinya, warga harus loyal dengan apapun keputusan Big Man.2 Termasuk keputusan Big Man untuk memberikan seluruh hak pilih warganya kepada calon peserta pilkada tertentu. Disloyalty terhadap keputusan Big Man beresiko terhadap disfungsi peran pelindung (protector) dan penyelamat (savior) dalam hal terjadi krisis atau konflik yang mengancam anggota suku tersebut. Atas berbagai pertimbangan, MK turut memposisikan Sistem Noken sebagai salah satu resolusi konflik dalam pelaksanaan pilkada di Papua.3 Bahasa lain yang digunakan untuk menyebutkan sistem noken pada saat itu adalah “kesepakatan warga”. MK menerima cara pemilihan kolektif (aklamasi) yang telah diterima masyarakat tersebut, karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konfik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Sehingga daerah pengguna sistem noken sebaiknya tidak dilibatkan/dibawa ke sistem persaingan/ 2 Ell, Pieter. et al. (2013). Sistem Noken, Demokratiskah?. Jayapura: Kantor Advokat dan Konsultan Hukum. Hal x. 3

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, hal. 48.

203


perpecahan di dalam dan antar kelompok yang dapat mengganggu harmoni mereka hayati. Penerimaan merupakan suatu upayayang untuktelah menyelamatkan kebijakan publik yang akan atas cara yang realistis ini harus dilaksanakan dengan baik dibuat oleh politisi dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah. olehPandangan penyelenggara atau panitia pemilihan umum. Putusan Hamdan tersebut berkaitan dengan apa yang disampaikan MK ini dimotivasi oleh penyelesaian sengketa pada Pileg Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi Anggaran 2009 di Yahukimo, berlaku untuk semua. pada Tahun Pemilu.”dan Yuna menjelaskan bahwa Political budget cycles sudah fenomena didukung dengan studi Olehmenjadi karena itu, sebagaiuniversal bagian dari resolusi konflikberbagai atas empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi politcal lingkungan budaya yang ada di Papua, maka penting untuk budget cycles sepertibaik perubahan pola pada anggaran baik secara mengkaji seberapa pelaksanaan ataustruktur penerapan sistem agregatpada maupun secara spesifik pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi noken pemilihan kepala daerah 2015. Sehingga noken dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus sebagai bagian dari resolusi konflik dalam kontestasi politik Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat daerah benar-benar berhasil guna. Dengan asumsi, semakin ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan baik aspek pelaksanaannya maka akan semakin tinggi pula political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun nilai kontribusinya untuk menciptakan stabilitas dalam Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

penyelenggaraan pilkada.

Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun Istilah Noken setiap merujuk pada instrumen budaya yang 2012 menegaskan partai politik peserta pemilu harus memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Kondisi patut diperjuangkan, mengingat berbentuk tas namun multifungsi bagiini keseharian masyarakat praktik selama pihak yang duduk baik didisesuaikan parlemen maupun pemerintah Papua. Tas iniini, memiliki ragam ukuran dengan mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, fungsinya operasionalnya, misalnya; identitas budaya, hal ini akan berdampak negatif terhadap aspirasi perempuan aksesoris, perlengkapan upacaramandeknya kematian, gendongan bayi, dalam hukum dan pemerintahan. kondisi tersebutdan telahkebutuhan ditulis oleh Nindita mas kawin, penyimpananDan bahan makanan Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: sehari-hari lainnya, penyimpanan dokumen-dokumen Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI penting, dll. Bahan dasar pembuatannya adalah anyaman 2009.”

SEKILAS TENTANG NOKEN DAN SISTEMNYA

serat kulit kayu atau tali temali. Noken menjadi salah berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik satuMasih simbol budaya yang dibanggakan oleh masyarakat

Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses pemilu. Dana kampanye diperlukan oleh partai politik dan kandidatnya untuk dapat 204 berkompetisi di dalam pemilu. Setiap partai politik, kandidat/calon


Papua.4 Namun sejak tahun 1971 hingga saat ini, Noken telah digunakan sebagai alat pengganti kotak suara dalam Pemilu maupun Pilkada, di beberapa daerah di Papua. Jika kotak suara pada umumnya mengikuti standar yang ditetapkan oleh KPU RI, maka khusus di Papua, kotak suara digantikan dengan tas Noken. Seluruh suara masyarakat yang telah dipungut, ditampung ke dalam noken pada hari pencoblosan. Belakangan, pada tahun 2009 kebijakan ini diamini oleh Mahkamah Konstitusi. Terminologi Noken digunakan dalam literatur hukum pemilu atau pilkada sejak tahun 2009, yaitu melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-48/PHPU.A-VI/2009. Dinamika legal formalnya terus berkembang dan mendapatkan legitimasi yang memadai melalui putusan-putusan MK dalam sidang terkait perselisihan hasil pemilu atau pilkada setelahnya. Sekurangkurangnya, sistem noken mendapatkan legitimasi melalui beberapa putusan MK berikut ini: 1. Putusan MK No. 47-48/PHPU.A-VI/2009, terkait Pilkada Provinsi Papua 2. Putusan MK No. 134/PHPU.D-VII/2009, terkait Pilkada Nabire 3. Putusan MK No. 179/PHPU.D-VIII/2010, terkait Pilkada Waropen 4. Putusan MK No. 195/PHPU.D-VIII/2010, terkait Pilkada Mamberamo Raya 4 Ell, Pieter. et al. (2013). Sistem Noken, Demokratiskah?. Jayapura: Kantor Advokat dan Konsultan Hukum. Hal 4-21.

205


5. Putusan MK No. 85-86/PHPU.D-IX/2011, terkait Pilkada merupakan suatuLanny upaya Jaya untuk menyelamatkan kebijakan publik yang akan dibuat oleh politisi MK dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah. 6. Putusan No. 35/PHPU.D-IX/2011, terkait

PilkadaHamdan Yalimo tersebut berkaitan dengan apa yang disampaikan Pandangan Yuna Farhan melalui “Menelusuri Siklus Politisasi 7. Putusan MKtulisannya No. 76/PHPU.D-IX/2011, terkaitAnggaran pada Tahun Pemilu.” Pilkada NdugaYuna menjelaskan bahwa Political budget cycles sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi 8. Putusan MK No. 19/PHPU.D-IX/2011, terkait empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi politcal Pilkada Yahukimo budget cycles seperti perubahan pola pada struktur anggaran baik secara 9. Putusan MK spesifik No. 60/PHPU.D-X/2012, terkait agregat maupun secara pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi Pilkada Intan Jaya dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus Pemilu ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat 10. 2009 Putusan MK No. 3/PHPU.D-X/2012, terkait Pilkada ini, yangDogiyai menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun 11. Putusan MK No. 34/PHPU.D-X/2012, terkait Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim. Pilkada Tolikara

Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi 12. Putusan MK No. 39/PHPU.D-X/2012, terkait juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan Pilkada Puncak Jaya perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu 13. Putusanfaktual MK untuk No. menjadi 79/PHPU.D-X/2012, terkait syarat verifikasi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun Pilkada Paniai 2012 menegaskan setiap partai politik peserta pemilu harus memenuhi 30% keterwakilanMK perempuan. Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat 14. Putusan No. 1/PHPU.D-XI/2013, terkait Pilkada praktik selama ini, pihak yang duduk baik di parlemen maupun pemerintah Mamberamo Tengah mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, hal ini 15. Putusan MK No. 18/PHPU.D-XI/2013, terkait akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan dalam Pilkada Puncak hukum dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita 16. Putusan MK No. 14-16/PHPU.D-XI/2013, terkait Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: Pilkada Provinsi Papua Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI 2009.” 17. Putusan MK No. 47-81 Tahun 2009, terkait Pileg di Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik Yahukimo Supriyanto dan Lia dalam tulisan berjudul dan 18. Putusan MKWulandari No. 06-32 Tahun 2014, terkaitTransparansi Pileg di Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses pemilu. Dana kampanye diperlukan oleh partai politik dan kandidatnya untuk dapat 206 berkompetisi di dalam pemilu. Setiap partai politik, kandidat/calon


Provinsi Papua 19. Putusan MK No. 30-32 Tahun 2014, terkait Pileg di Provinsi Papua 20. Putusan MK No. 01-01-32 Tahun 2014, terkait Pileg di Provinsi Papua 21. Putusan MK No. 03-05-32 Tahun 2014, terkait Pileg di Provinsi Papua 22. Putusan MK No. 02-10-32 Tahun 2014, terkait Pileg di Provinsi Papua 23. Putusan MK No. 31/PUU-XII/2014, terkait pengujian UU No. 8/2012 tentang Pemilu Legislatif

INDIKATOR PENERAPAN SISTEM NOKEN YANG BAIK Dari ekstraksi putusan-putusan di atas, MK telah memberikan sekurang-kurangnya dua indikator utama dalam penerapan sistem noken untuk dipedomani oleh para pihak, terutama penyelenggara pemilu. Pertama, bahwa sistem noken atau sistem ikat haruslah diadministrasikan dengan baik oleh penyelenggara pemilu mulai dari tingkat terbawah, dalam hal ini tingkat TPS, sampai di tingkat provinsi. Syarat administrasi tersebut wajib dilakukan sebagai pengakuan terhadap suara rakyat di tempat masingmasing. Kedua, sistem noken atau sistem ikat hanya dapat diakui di tempat-tempat yang selama ini memang selalu dilaksanakan secara terus-menerus, tidak boleh dilaksanakan di tempat-tempat yang selama ini belum pernah menggunakan sistem noken. Apabila suatu daerah

207


sudah tidak lagi menggunakan sistem noken, maka untuk daerah tersebut noken tidak lagi diakui. merupakan suatusistem upaya untuk menyelamatkan kebijakan publik yang akan dibuat politisiselaku dan pemerintah terpilih untuk memerintah. KPUoleh Papua otoritas yang penyelenggaraan pemilu

di Provinsi kemudian mengatribusi PandanganPapua Hamdan tersebut berkaitan denganputusan apa yang MK disampaikan dengan menerbitkan Keputusan KPU Papua No. Politisasi 01/Kpts/Anggaran Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus pada Prov.030/2013 Tahun Pemilu.” tentang Yuna menjelaskan Political budget cycles KPU juknis tatabahwa cara pungut hitung sudahdengan menjadimenggunakan fenomena universal didukung dengan kotak berbagai studi suara noken sebagai pengganti empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi suara. Melalui keputusan ini KPU Papua ingin mengatur politcal budget cycles seperti perubahan pada struktur anggaran baik secara agar penggunaan noken sebagaipola kotak suara teradministrasi agregat maupun pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi dengan baik dansecara tidak spesifik menimbulkan masalah di kemudian dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus hari. Sekaligus agar dapat mencegah upaya-upaya Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat pengalihan suara kepada pasangan calon lain karena tidak ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan dicoblos di TPS. Aturan yang hanya memiliki lima pasal ini political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun pun telah mendapat pengakuan dari MK melalui Putusan Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim. Nomor 06-32/PHPU.DPD/XII/20014, yang menyatakan Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi bahwa petunjuk teknis yang diterbitkan oleh KPU Papua juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan telah tepat dan benar hukum. perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun 2012 menegaskan setiap partai politik peserta pemilu harus memenuhi 30% keterwakilan perempuan. ini patut diperjuangkan, mengingat Kendati diakui MK, Kondisi namun pada prakteknya praktik selamanoken ini, pihak yang duduk di parlemen maupun pemerintah pengaturan masih jauh baik dari yang diharapkan. mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, Upaya pengadministrasian sistem noken belum mampu hal ini akan berdampak negatif terhadap aspirasi perempuan menjangkau berbagai perilakumandeknya politik yang selama ini dalam hukum danoleh pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita dilakukan peserta pilkada. Juknis terbitan KPU Papua Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: hanya pada tataran tatacara penggunaan dan penghitungan. Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI Dalam tatacara penggunaan, penekanan KPU Papua ada 2009.”

INCOMPREHENSIVE DAN ANOMALI

pada larangan agar selama pemungutan berlangsung noken Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik yang telah berisi surat suara tidak dibenarkan untuk dibuka, Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan dihitung dan dibawa oleh tokoh masyarakat/kepala suku



yang mewakilinya. Seluruh kewenangan tersebut diberikan sepenuhnya kepada kPPS.5 Dalam hal penghitungan suara, KPU menegaskan bahwa setelah surat suara dihitung untuk pasangan calon yang dikehendaki dihitung, maka petugas KPPS lah yang ditugaskan untuk mencoblos satu persatu surat suara yang sudah dihitung dalam noken tersebut sesuai pilihan masyarakat kepada pasangan calon, kepada calon mana surat suara tersebut diberikan. Dalam proses pencoblosan oleh KPPS tersebut, saksi pasangan calon, Panwas Lapangan dan Tokoh Masyarakat/Kepala Suku kelompok tertentu harus hadir.6 Dengan begitu, potensi berpindahnya suara dari satu calon ke calon yang lain, baik karena kelalaian maupun kesengajaan, dapat dihindari. Namun demikian KPU Papua luput dalam mengatur keseluruhan praktik noken dari hulu ke hilir. Pengalaman membuktikan bahwa setidaknya terdapat 4 poin krusial dalam penerapan sistem noken yang mesti dicermati dan mendapatkan pengawasan atau pengawalan administrasi. Poin yang dimaksud yaitu, pertama, sebelum pemilu/ pilkada, dalam prakteknya masyarakat bersama kepala suku selalu mengawali kesepakatan noken melalui pesta bakar batu, atau kegiatan bersama dalam bentuk lain, untuk menentukan pilihan suaranya terhadap partai/calon/paslon tertentu. Baik dilakukan bersama atau tanpa partai/calon/ paslon yang dimaksud.

5

Keputusan KPU Papua Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013

6 Ibid.

209


Kedua, pemilih memberikan suaranya secara mandiri atau diwakili olehupaya kepala suku. Ketiga, metode memberikan merupakan suatu untuk menyelamatkan kebijakan publik yang akan suara dapat dilakukan dengan mencoblos, atau hanya dibuat oleh politisi dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah. memasukkan surat suara ke berkaitan noken partai/calon/paslon Pandangan Hamdan tersebut dengan apa yang disampaikan pilihannya tanpa dicoblos, atau pemilih berbaris nokenAnggaran Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Sikluspada Politisasi pilihannya kemudian dihitung oleh KPPS, atau kepala pada Tahununtuk Pemilu.” Yuna menjelaskan bahwa Political budget cycles suku meminta KPPS mencatat sejumlah angka dari daftar sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi pemilih partai/calon/paslon yang yang menggambarkan empiris diuntuk berbagai Negara. Berbagai variabel mempengaruhi politcal budget cycles seperti perubahan pola pada struktursurat anggaran baik secara jumlah pemilih yang diwakilinya. Keempat, suara agregat maupun secara spesifik pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi yang telah dimasukkan ke dalam noken partai/calon/paslon dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus tertentu namun belum dicoblos oleh pemilih, akan dicoblos Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat oleh KPPS seluruhnya. ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan Poin pertama narasi di atas adalah persoalan yang luput political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun dari jangkauan KPU Papua. Padahal dalam beberapa sidang Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

PHP baik Pileg, Pilpres maupun Pilkada, persoalan utama Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi yang diributkan oleh pasangan calon di MK adalah klaim juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan keberpihakan suku tertentu terhadap calon berdasarkan perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu kegiatan pesta yang telah dilakukan bersama. Namun dalam syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun perjalanan, klaim tersebut tidakpolitik tergambar dalam perolehan 2012 menegaskan setiap partai peserta pemilu harus memenuhi suara lalu dipermasalahkan ke konstitusi. Dalam beberapa 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat kali persidangan, klaim-klaim ini hanya mampu dibuktikan praktik selama ini, pihak yang duduk baik di parlemen maupun pemerintah melalui keterangan saksilaki-laki. dan dokumen yang dibuat hal ini mayoritas diduduki oleh Apabilapribadi tidak diperjuangkan, secara sepihak oleh calon. Sehingga hampir setiap calon dalam akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan hukum dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut ditulis oleh Nindita dapat mengajukan saksi-saksi yang mautelah mendukung Paramastuti calonnya, dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: pernyataan juga menyiapkan dokumen dukungan Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu yang validitasnya diotorisasi oleh tim sendiri, bukan oleh DPR RI 2009.” KPU Papua. Masihtemuan berhubungan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik Dari ini, dengan pengadministrasian sistem noken Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan hingga pelaksanaan pilkada 2015 di Papua, dinilai belum Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses pemilu. Dana kampanye diperlukan oleh partai politik dan kandidatnya untuk dapat 210 berkompetisi di dalam pemilu. Setiap partai politik, kandidat/calon


komprehensif dan perlu dirumuskan segera. Dengan administrasi khusus yang diotorisasi oleh KPU Papua nantinya dalam mengklaim pelaksanaan kesepakatan suku-suku untuk menentukan pilihan, disertai beberapa bukti otentik seperti dokumentasi foto dan lain-ain yang dibutuhkan, KPU Papua akan memiliki dasar hukum yang kuat untuk menghadapi gugatan-gugatan yang dilayangkan oleh pasangan calon yang kalah di MK. Bagi pasangan calon yang sebenarnya mendapatkan dukungan suku-suku, tidak perlu lagi kesulitan untuk membuktikan keabsahan suara yang memang menjadi haknya di pengadilan nanti.

ANOMALI SISTEM NOKEN Pada Pilkada Serentak 2015 di Papua, hanya Kabupaten Yahukimo yang menurut KPU Papua dibenarkan untuk menggunakan sistem noken. Catatan MK juga yang menjadi landasan bagi KPU Papua, yang membatasi penggunaan sistem noken agar dilarang diterapkan di wilayah yang sebelumnya belum pernah menerapkan sistem noken. Hal ini menyebabkan KPU Papua merasa tidak begitu kelabakan dalam menghadapi Pilkada Serentak 2015, karena anggapan bahwa pilkada dengan proses yang umum tidak akan menyita energi. KPU Papua juga tidak begitu pusing untuk mencermati kembali Keputusan KPU Papua No. 01/Kpts/ KPU Prov.030/2013 tentang Juknis Noken yang pernah dibuatnya. Akan tetapi, pada Pilkada Serentak 2015 kemarin ternyata terdapat daerah yang tidak mendapatkan privilage untuk menggunakan sistem noken namun tetap

211


nekat menerapkan sistem ini. Kasus tersebut ditemukan di Pilkadasuatu Waropen, dimana petahanakebijakan wakil publik bupatiyang akan merupakan upaya untuk menyelamatkan (Yermias berkompetisi melawan tiga dibuat olehBisai) politisiturut dan pemerintah yangkembali terpilih untuk memerintah. pasangan calon lain tersebut yang diantaranya juga apa merupakan Pandangan Hamdan berkaitan dengan yang disampaikan petahana bupati (Yesaya Buinei). Pada persidangan PHPAnggaran Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi Bupati Waropen terungkap bahwa sebanyak 467 pemilih pada Tahun Pemilu.” Yuna menjelaskan bahwa Political budget cycles di Kampung Wapoga, suaranya diwakilkan dan dicoblos sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi oleh beberapa orang saksi dari pasangan calon Yermias politcal empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi budget cycles seperti perubahan pola pada struktur baik secara Bisai atas seizin penyelenggara setempat. Modelanggaran pemilihan agregat maupun secara spesifik pada sistem tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi sepertini ini merupakan karakter noken. Memang dalammenggunakan praktek penganggaran di sebagai Indonesia yang berkaitan hasil dengan siklus tidak tas noken alat penampung Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat pungutan suara, namun pilkadanya membolehkan kepala ini, yang menjadi perhatian tidak hanyauntuk politicalmenghegemoni budget cycles, melainkan suku atau orang-orang tertentu political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun pilihan sekelompok pemilih yang lain untuk pasangan calon Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim. tertentu. Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi

Saat disengketakan, Yermias Bisai merupakan pasangan juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan calon dengan perolehan suara terbanyak dan menjadi pihak perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu terkait dalam PHP Bupati Waropen di MK. Ketiga pasangan syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun calon yang kalah;setiap Ollen Ostal Daimboa, Hugo 2012 menegaskan partai politik peserta Penehas pemilu harus memenuhi Tebai, Yesaya Buniei, menjadi pemohon. Kasus Kampung 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat Wapoga tentuini, menjadi dalil-dalil andalan dalam gugatan praktik selama pihak yang duduk baik di parlemen maupun pemerintah mereka. noken tidaktidak menjadi penting hal ini mayoritasNamun didudukipersoalan oleh laki-laki. Apabila diperjuangkan, pada akhirnya, karena ketiga penggugat memenuhi akan berdampak negatif terhadap mandeknyatidak aspirasi perempuan dalam hukumformil dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita aspek dalam pengajuan sengketa PHP, yaitu syarat Paramastuti dalam suara tulisannya berjudul: “Perempuan dan Korupsi: selisih perolehan 2% yang antara pasangan calon yang Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu menggungat dengan pasangan calon yang memperoleh DPR RI 2009.” terbanyak. Tanpa melakukan pemeriksaan yang suara Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik mendalam, gugatan para pemohon dimentahkan sejak awal, Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan dan kasus ini tidak menjadi bahan perhatian sama sekali. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses pemilu. Dana kampanye diperlukan oleh partai politik dan kandidatnya untuk dapat 212 berkompetisi di dalam pemilu. Setiap partai politik, kandidat/calon


Yermias Bisai tetap dinobatkan sebagai Bupati Waropen 2015-2020. Pengungkapan pelanggaran atas penerapan sistem noken di Waropen akhirnya mendapatkan tempat di Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Ketiga pasangan calon yang kalah mengadukan kelima anggota KPU Waropen menggunakan bukti-bukti yang tersedia, yang berujung pada dipecatnya Maurid Yermias Mofu (Ketua KPU Waropen) dan Demarce Maniburi pada 12 Februari 2016 karena terbukti melanggar kode etik. Sedangkan anggota KPU Waropen lainnya, Isak Sirami mendapatkan sanksi peringatan, Isak Paisei dan Betuel Ramandei direhabilitasi.7 Potret penegakan hukum ini hanya mempertegas bahwa pelanggaran fatal pada proses penyelenggaraan pilkada belum tentu dapat membalikkan situasi politik. Pemecatan anggota KPU Waropen tidak serta merta mengubah hasil pilkada. Penegakan terhadap penyimpangan hukum belum pasti menjamin integritas proses pada pilkada.

KELALAIAN FATAL Fenomena “sistem noken tanpa noken” cukup pantas disebut kelalaian KPU Papua yang cukup fatal. Lemahnya pendampingan KPU Papua ditengarai menjadi penyebab terjadinya kecacatan proses pilkada. Bahkan patut diduga jika sistem noken juga disalahgunakan di wilayah lain selama pelaksanan Pilkada Serentak 2015. Karena jika melihat 7

utusan Nomor 107/DKPP-PKE-IV/2015, Putusan Nomor 09/DKPPP PKE-V/2016

213


bangunan argumentasi yang digunakan oleh termohon atau pihak terkait pada kasus Waropen, banyakkebijakan bantahan yangyang akan merupakan suatu upaya untuk menyelamatkan publik mendasarkan dalil-dalilnya padayang putusan MK secara tidak dibuat oleh politisi dan pemerintah terpilih untuk memerintah. utuh. Misalnya, menggunakan dalil MK atasapa pengakuan Pandangan Hamdan tersebut berkaitan dengan yang disampaikan sistem noken, namun tidak mengikutsertakan catatan MKAnggaran Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi atas yangmenjelaskan telah mendapatkan legitimasi pada wilayah-wilayah Tahun Pemilu.” Yuna bahwa Political budget cycles khusus untuk menerapkannya. Jika bangunan argumentasi sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi ini menjadi menjadi logika yang variabel dipahami secara umum, politcal empiris di berbagai Negara. Berbagai yang mempengaruhi budgetkemungkinan cycles seperti perubahan pola pada struktur anggaran baik secara maka anomali penerapan sistem noken juga agregatdi maupun spesifik saja padatidak tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi terjadi wilayahsecara lain. Hanya terdeteksi. dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus Kelalaian ini juga bisa terjadi karena minimnya Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat keseriusan dalam mengawal implementasi sistem noken. ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan Sejak dikeluarkannya putusan oleh MK tentang keabsahan political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun sistem noken di wilayah tertentu, KPU Papua hingga saat Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

ini belum pernah mengumumkan daerah-daerah yang Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi sebelumnya pernah menggunakan sistem noken sebagai juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan bahan pengawalan, atau menjadi bahan briefing kepada perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu KPU Kabupaten/Kota di Papua. Ini penting karena syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun pelarangan penggunaan sistem noken 2012 menegaskan setiap partai politik pesertabukan pemilu berbasis harus memenuhi batasan kabupaten/kota namun daerah-daerah tertentu, 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat yang saja merupakan distrik atau praktikbisa selama ini,hanya pihak yang duduk baikbeberapa di parlemen maupun pemerintah beberapa tertentu. karena itu, pengumuman resmi hal ini mayoritas TPS diduduki olehOleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, dari Papuanegatif akan menjadi kawal yang efektif bagi dalam akanKPU berdampak terhadap alat mandeknya aspirasi perempuan hukumpihak, dan pemerintahan. Danpasangan kondisi tersebut semua termasuk bagi calon. telah ditulis oleh Nindita Paramastuti yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: Sebagai dalam catatantulisannya awal, terhitung sejak tahun 2009 Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI hingga 2014, trend penerapan sistem noken di pegunungan 2009.”

tengah Papua dinilai cenderung menurun, kendati belum Masih berhubungan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik signifikan. Penurunan dengan yang dimaksud terjadi baik di sebuah Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan kabupaten maupun pada beberapa distrik atau TPS. Diolah



dari berbagai sumber, trend penggunaannya dapat dilihat sebagai berikut:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Pegunungan Bintang Yahukimo Jayawijaya Yalimo Mamberamo Tengah Tolikara2 Lanny Jaya3 Nduga4 Puncak5 Puncak Jaya Intan jaya Paniai6 Deyai Dogiyai Mamberamo Raya Waropen8

Tidak

Tidak

Noken Noken Noken

Noken Noken Noken

Noken

Tidak (2010)

Tidak

Tidak

Tidak

Noken (2010) Noken Noken (2008/2013) Noken Noken (2011) Noken

Noken Noken Tidak1

Noken Noken Tidak

Noken

Noken (2013)

Noken

Noken

Noken

Noken Noken Noken Noken Noken Noken Noken Noken Noken


Noken* Noken* Noken* Noken* Noken Noken Noken* Noken Noken



Noken

Noken

Noken (2011) Noken (2011) Noken (2011) Noken (2013) Noken (2012) Noken (2012) Noken (2012) Noken (2013) Noken (2012) Noken7 (2011)

Tidak

Tidak

Tidak

Noken

Noken

Noken9 (2010)

Tidak

Tidak

Tidak

* Sebagian

Selama 3 gelombang pilkada serentak, tampak sistem noken akan diberlakukan khususnya di beberapa kabupaten/ kota di Provinsi Papua. Pada Pilkada Serentak 2015, sistem noken hanya akan diikuti oleh Kabupaten Yahukimo. Gelombang pilkada serentak ke-2 tahun 2017, sistem noken hanya diberlakukan di 6 kabupaten/kota. Sedangkan gelombang ke-3 pilkada serentak, sistem noken berpotensi diterapkan di 6 kabupaten/kota. Total wilayah yang masih dan berpotensi menggunakan sistem noken adalah 13 kabupaten/ kota. Tabulasi rincinya dapat dilihat sebagai berikut:

215


No. Tahun 2015 2017 Tahun 2018 merupakan suatu upayaTahun untuk menyelamatkan kebijakan publik yang akan 1 Kabupaten Yahukimo Kabupaten Nduga Kabupaten Mamberamo Tengah dibuat oleh politisi dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah. 2 Kabupaten Lanny Jaya Kabupaten Paniai 3 Pandangan HamdanKabupaten Tolikara Puncak apa yang disampaikan tersebut berkaitanKota dengan 4 Kabupaten Intan Jaya Kabupaten Deiyai Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi Anggaran 5 Kabupaten Puncak Jaya Kabupaten Jayawijaya pada Tahun Pemilu.” Yuna menjelaskan bahwaMimika Political budget cycles 6 Kabupaten Dogiyai Kabupaten

sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi politcal budget cycles seperti perubahan pola pada struktur anggaran baik secara Dari berbagai temuan persoalan di atas, para pihak penting agregat maupun secara spesifik pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi untuk upaya yangdilebih maju untuk memperbaiki dalam melakukan praktek penganggaran Indonesia yang berkaitan dengan siklus pengadministrasian noken dan2014. pengawalan terhadap Pemilu 2009 ataupun sistem menjelang Pemilu Melihat perkembangan saat implementasinya. Beberapa rekomendasi yang dirasa ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan penting menjadi pertimbangan parapolitik pihakpada antara political untuk corruption cycle atau siklus korupsi tahun-tahun lain. Pertama, KPU RI perlu mengatur penggunaan sistem Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

PENUTUP

noken melalui Peraturan KPU ditafsirkan secara komprehensif. Masyarakat tidak saja dapat sebagai satu kesatuan, tetapi juga perlu dibatasi perbedaan hakikatKPU antara laki-laki dan Mekanisme yangmengingat diatur melalui Keputusan Papua perempuan. keterwakilan sebagai salah satu hanya pada Seperti wilayahhalnya penghitungan danperempuan pemungutan. Akan syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. tetapi, tahapan khusus seperti persyaratan verifikasi bakal 8 Tahun 2012 menegaskan setiap partaiRakyat politik peserta pemilu menjadi harus memenuhi pasangan calon oleh Majelis Papua untuk 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat pasangan calon (khususnya Pilkada Papua), atau tahapan praktik selama ini, pihak yang duduk baik di parlemen maupun pemerintah musyawarah (dalam bentuk pesta bakar batu) belum mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, hal ini dijangkau oleh keputusan tersebut. akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan dalam Hal dan ini penting agar Dan Putusan MK yang telah mensyaratkan hukum pemerintahan. kondisi tersebut ditulis oleh Nindita bahwa sistem noken maupun sistem ikat Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuanwajib dan Korupsi: diadministrasikan serta Menghadapi merupakan Korupsi syarat terpenting dan DPR RI Pengalaman Perempuan dalam Pemilu mutlak, 2009.” terutama untuk menentukan keabsahan perolehan

suara sekaligus meminimalisir kecurangan dalam Pemilu. Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik Harus ada formulir khusus yang dapat menjustifikasi pilihan Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses pemilu. Dana kampanye diperlukan oleh partai politik dan kandidatnya untuk dapat 216 berkompetisi di dalam pemilu. Setiap partai politik, kandidat/calon


kelompok/suku tertentu didokumentasikan secara tertulis. Dalam hal Pilkada Provinsi Papua, harus ada integrasi antara keputusan MRP dengan keputusan KPU Papua ke dalam Peraturan KPU dalam hal verifikasi calon/paslong sebagai orang asli Papua. Kedua, KPU RI perlu melakukan identifikasi daerahdaerah yang menggunakan sistem noken dalam pemilu/ pilkada secara rinci dan terverifikasi. Hingga saat ini, penyelenggara pemilu belum pernah mengumumkan data resmi terkait dengan daerah-daerah yang menerapkan sistem noken pada pemilu/pilkada di Papua. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk Putusan MK dalam hal PHPU/D, penerapan sistem noken tidak bersih dilakukan di satu kabupaten/kota, contohnya di Kabupaten Tolikara, terdapat 46 distrik dimana 1 distrik 2 TPS dalam ibu kota kabupaten sudah menggunakan kotak suara. Pengungkapan informasi ini ke ranah publik penting demi menjalankan putusan MK, bahwa sistem noken atau sistem ikat hanya dapat diakui di tempat-tempat yang selama ini memang selalu dilaksanakan secara terus menerus. Apabila di suatu daerah sudah tidak lagi memakai sistem yang sebelumnya memakai sistem noken, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem noken. Sehingga, tanpa pengumuman yang resmi dan pengawalan yang baik di masyarakat, amaran ini tidak terkawal dengan baik. Ketiga, KPU RI perlu melakukan meningkatkan kualitas pendampingannya ke KPU Kabupaten/Kota di

217


Papua. Sehingga, selain untuk meningkatkan pemahaman hukum penyelenggara pilkada, juga demi menghindari merupakan suatu upaya untuk menyelamatkan kebijakan publik yang akan komisioner dari intervensi atau konspirasi politik dengan dibuat oleh politisi dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah. pasangan calon. Masyarakat setempat sejakapa awal dapat Pandangan Hamdan tersebut berkaitanpun dengan yang disampaikan dikondisikan oleh penyelenggara sebelum dipengaruhi oleh Yuna Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi Anggaran calon. pada Tahun Pemilu.” Yuna menjelaskan bahwa Political budget cycles sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi politcal budget cycles seperti perubahan padaDemokratiskah?. struktur anggaran baik secara Ell, Pieter. et al. (2013). Sistempola Noken, Jayapura: dan Konsultan agregat maupunKantor secara Advokat spesifik pada tahun-tahunHukum Pemilu, terkonfirmasi dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus Keputusan KPU Papua Nomor 01/Kpts/KPU Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat Prov.030/2013 ini, yang195/PHPU.D-VIII/2010. menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan Nomor political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun Nomor 181/PHPU.D-VIII/2010. Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim.

REFERENSI

http://sulpaonline.com/read/2014/04/24/pleno-kpu/, Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi diakses 6 November 2014

juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan

Putusan Nomor 107/DKPP-PKE-IV/2015, Putusansebagai Nomorsalah satu perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan 09/DKPP-PKE-V/2016

syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. (2015).harus memenuhi 2012 menegaskan setiap partai politik peserta pemilu Peluang dan Tantangan Pilkada Serentak Di Papua. mengingat 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini patut diperjuangkan, Jakarta: Perludem. praktik selama ini, pihak yang duduk baik di parlemen maupun pemerintah Putusan Konstitusi 47-81/PHPU.AmayoritasMahkamah diduduki oleh laki-laki.Nomor Apabila tidak diperjuangkan, hal ini VII/2009, hal. 48. akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan dalam hukum dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI 2009.” Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses pemilu. Dana kampanye diperlukan oleh partai politik dan kandidatnya untuk dapat 218 berkompetisi di dalam pemilu. Setiap partai politik, kandidat/calon

PROFIL PENULIS LIA WULANDARI seorang Peneliti Perludem Sejak April 2011, dengan spesialisasi isu-isu politik dan kepartaian. Lulusan Ilmu Politik dari Universitas Indonesia tahun 2008 ini juga pernah menjadi relawan penelitian di Komnas Perempuan dan Puskapol UI untuk riset Kekerasan terhadap Permpuan dan Keterwakilan Perlemen sejak tahun 2007. Sejak mahasiswa, aktif dalam kegiatan sosial kemahasiswaan di Senat FISIP UI, BEM UI dan sebagai reporter di FISIPERS FISIP UI. Penelitian yang pernah dilakukan ialah keuangan partai politik, dana kampanye, dan subsidi partai politik yang dilakukan bersama tim Perludem. Selain itu, ia aktif terlibat dalam advokasi UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan UU No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. USEP HASAN SADIKIN Pegiat rumahpemilu.org, portal berita dan data pemilu Indonesia yang merupakan bentuk layanan informasi pemilu Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Lelaki kelahiran Serang, 27 Oktober 1983 ini merupakan lulusan (2008) Geografi, FMIPA, Universitas Indonesia. Minat dan kritismenya terhadap demokrasi dan kesetaraan tak tertampung di profesinya sebagai konsultan pemetaan dan guru geografi. Usep lalu melibatkan aktivismenya pada isu kesetaraan gender di Jurnal Perempuan; isu disabilitas di Helen Keller International Indonesia, hingga sekarang di Perludem. Usep biasa berinteraksi melalui media sosial dan email di [email protected]. FADLI RAMADHANIL Menyelesaikan studi sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, pada Mei tahun 2013. Semasa mahasiswa Fadli aktif di Perhimpunan Mahasiswa Tata Negara Fakultas Hukum Unand, dan sejak 2011 bergabung dengan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Unand sebagai asisten peneliti. Selesai menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Fadli bergabung dengan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) sejak Juni 2013 sampai sekarang. Di Perludem aktif menggeluti isu-isu penegakan hukum pemilu. Fadli aktif menulis di beberapa media seperti Kompas, Republika, dan The Geotimes, serta Jurnal Pemilu&Demokrasi. Tulisannya banyak menilik persoalan pemilu, demokrasi, penegakan hukum, dan dinamika ketatanegaraan.

219


email: [email protected]. merupakan suatu upaya untuk menyelamatkan kebijakan publik yang akan KHOIRUNNISA AGUSTIYATI dibuat politisi24dan pemerintah yang terpilih pendidikan untuk memerintah. Lahir di oleh Palembang, Agustus 1987. Menyelesaikan Sarjana Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Indonesia pada Pandangan Hamdan tersebut berkaitan dengan apa yang disampaikan Januari 2010. Saat ini sedang mengambil gelar Master dalam bidang Ilmu Politik Farhan melalui tulisannya “Menelusuri Siklus Politisasi diYuna Universitas Indonesia. Sejak 2010 menggeluti isu dan dunia kepemiluan paskaAnggaran padadari Tahun Pemilu.” Yuna menjelaskan bahwa Political budget cycles lulus UI, dengan bergabung sebagai Peneliti Pemilu pada Centre for Electoral Reform (CETRO). Juni 2012 hingga saat ini, aktif bekerja sebagai Peneliti Pemilu sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi di Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Dalam dunia kepemiluan, empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi politcal penulis aktif sebagai fasilitator dalam pelatihan dan workshop kepemiluan. budgetsecara cycles seperti pola pada struktur anggaran baik secara Terlibat aktif pada perubahan berbagai forum kerjasama antar lembaga-lembaga agregat secara spesifiknasional pada tahun-tahun Pemilu, terkonfirmasi pemilu danmaupun demokrasi, baik berskala dan internasional. Turut terlibat dalam koalisi masyarakat sipil untuk mendukung penyelenggaraan pemilu secara dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan siklus profesional. Selain itu, juga aktif terlibat dalam advokasi undang-undang pemilu Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat dan penyelenggara pemilu. ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan political corruption CATHERINE NATALIA cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun Lahir di Bandung, 27 Desember 1972.dengan Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum Pemilu yang telah meningkat ekstrim. dari Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 1996 dan Magister Hukum Masyarakat tidakpada sajatahun dapat ditafsirkan sebagai satuPemilihan kesatuan, tetapi di Universitas Indonesia 2005. Tenaga Teknis di Komisi juga perlu perbedaan antara sejak laki-laki dan Umum Republikdibatasi Indonesiamengingat pada 2009-2015, bergabunghakikat dengan Perludem Februari 2015 sebagai Legal Drafter. perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun PANDU DEWANTA 2012 menegaskan partaiHukum politikUniversitas peserta Padjadjaran. pemilu harus memenuhi Adalah mahasiswa aktifsetiap S1 di Fakultas Saat ini 30%diketerwakilan perempuan. Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat aktif BEM KEMA Universitas Padjadjaran dan PAKTA (Pusat Kajian Mahasiswa Hukum Tata Negara). Pada bulan Desember 2015 sampai dengan Februari 2016 praktik selama ini, pihak yang duduk baik di parlemen maupun pemerintah sempat magang di Perludem untuk mempelajari kepemiluan. Alamat email : mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, hal ini [email protected] akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan dalam hukum dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita DEBORA BLANDINA SINAMBELA Menggemari dunia jurnalistik sejak masa kuliah dengan bergabung di Lembaga Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: Pers Mahasiswa Suara USU. Meraih gelar Sarjana di Ilmu Komunikasi (S.ikom) Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara. Aktif 2009.”dan menulis Pemilihan Raya (Pemira) Kampus serta Pemilihan Gubernur meliput Sumatera Utara Tahun 2013. Kemudian menjadi Staff Media Center KPU Sumut Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014, kerjasama antara Yayasan Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan Kippas, KPU Sumut dan Perludem. Menjadi Ketua Klub Penulis Perempuan Sumut Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses pemilu. Dana kampanye diperlukan oleh partai politik dan kandidatnya untuk dapat 220 berkompetisi di dalam pemilu. Setiap partai politik, kandidat/calon

dan koordinator penulisan calon legislatif perempuan di Sumut. Saat ini aktif Perludem menjadi Jurnalis rumahpemilu.org sejak 2015. MAHARDDHIKA Bergiat di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) sejak 2014, mengelola rumahpemilu.org, serta mempunyai ketertarikan pada isu perempuan dan anak muda di pemilu. Ia juga menjadi kontributor tetap youthproactive.com. HEROIK M PRATAMA Lahir pada tanggal 16 November 1992, di Kota Bogor Jawa Barat. Pria yang dikenal dengan sapaan Heroik meraih gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP) di Jurusan Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM. Sejak mahasiswa ia aktif diberbagai bidang organisasi kemahasiswaan mulai dari Korps Mahasiswa Politik dan Pemerintahan (KOMAP UGM) sebagai presiden, kemudian pimpinan bidang sosial dan politik senat mahasiswa FISIPOL UGM, sebagai salah satu pendiri Dewan Mahasiswa FISIPOL UGM, serta mentri aksi dan propaganda BEM KM UGM. Pada tahun 2014, ia pernah menjadi asisten peneliti di Reaserch Center of Politics and Goverment (POLGOV) UGM dan November 2014 aktif di Perludem sebagai peneliti yang menggeluti isu sistem pemilu dan sistem kepartaian. DIAH SETIAWATY Adalah Program Officer API (Application Programming Interface) Pemilu, program database pemilu Perludem. API Pemilu bertujuan memberikan informasi yang lebih baik kepada pemilih, meningkatkan akses publik terhadap informasi pemilu, serta meningkatkan partisipasi pemilih melalui penggunaan teknologi. Program API Pemilu terus mendukung upaya Komisi Pemilihan Umum dalam menyediakan akses yang lebih mudah untuk membuka data, terutama data pemilu. Perempuan yang dikenal dengan sapaan Diah juga aktif dalam advokasi terbuka gerakan data di Indonesia, dan salah satu pendiri Open Data Club. Diah telah beberapa kali berbicara di forum-forum internasional diantaranya Open Government Partnership Asia-Pasific Regional Meeting (Bali, 2014), International Conference Civil Society in Development (2014),Asean Election Stakeholder Forum (Timor Leste, 2015) Open Data International Conference (2015) dan menjadi lead dalam penyelenggaraan International Open Data Research Symposium (Jakarta,2015). Selain itu, Diah terlibat dalam program-program pendidikan pemilih di Perludem. SEBASTIAN VISHNU Lulusan Hubungan Internasional Universitas Padjdjaran ini aktif di Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) sejak awal tahun 2014. Pria yang

221


dikenal dengan sapaan Bastian ini memiliki ruang lingkup dan minat kajian pada isu-isu teknologi kepemiluan. Selain itu, ia aktif pengembangan gerakan Open merupakan suatu upaya untuk menyelamatkan Data di Indonesia dengan berbagai organisasi lainnya. kebijakan publik yang akan dibuat oleh politisi dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah. KHOLILULLAH P Pandangan Hamdan tersebut berkaitan dengan apa yang disampaikan Adalah seorang aktivis yang bergabung di Perludem sejak 2013. Lepas dari Yuna Farhan “Menelusuri Siklus Politisasi aktivisme kampus,melalui lelaki ini tulisannya kemudian menggeluti dunia organisasi masyarakatAnggaran pada Tahun menjelaskan bahwa Political budget cycles sipil di Aceh sejakPemilu.” 2006: ForumYuna LSM Aceh, Forum Peneliti Aceh, dan Aceh Institute. Berbagai isu terkait peace building dan good governance telah dilaluinya, sudah menjadi fenomena universal didukung dengan berbagai studi termasuk isu kepemiluan daerah. Hal ini pula yang mendorong dirinya untuk empiris di berbagai Negara. Berbagai variabel yang mempengaruhi politcal memberikan perhatian khusus terhadap dinamika kepemiluan daerah, terutama budget cycles seperti perubahan pada struktur baik secara daerah-daerah mendapatkan tag khususpola seperti Aceh, Papua,anggaran Papua Barat, agregat maupun pada tahun-tahun Pemilu,lulusan terkonfirmasi Yogyakarta, dan DKI secara Jakarta. spesifik Sebagai seorang yang juga merupakan profesi Akuntan dari Fakultas Ekonomi Unsyiah, lelaki yang lahir di tahun 1984 siklus dalam praktek penganggaran di Indonesia yang berkaitan dengan ini juga berminat serta terus mendalami isu anggaran kepemiluan. Pemilu 2009 ataupun menjelang Pemilu 2014. Melihat perkembangan saat ini, yang menjadi perhatian tidak hanya political budget cycles, melainkan political corruption cycle atau siklus korupsi politik pada tahun-tahun Pemilu yang telah meningkat dengan ekstrim. Masyarakat tidak saja dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan, tetapi juga perlu dibatasi mengingat perbedaan hakikat antara laki-laki dan perempuan. Seperti halnya keterwakilan perempuan sebagai salah satu syarat verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. UU No. 8 Tahun 2012 menegaskan setiap partai politik peserta pemilu harus memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini patut diperjuangkan, mengingat praktik selama ini, pihak yang duduk baik di parlemen maupun pemerintah mayoritas diduduki oleh laki-laki. Apabila tidak diperjuangkan, hal ini akan berdampak negatif terhadap mandeknya aspirasi perempuan dalam hukum dan pemerintahan. Dan kondisi tersebut telah ditulis oleh Nindita Paramastuti dalam tulisannya yang berjudul: “Perempuan dan Korupsi: Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi dalam Pemilu DPR RI 2009.” Masih berhubungan dengan tema akuntabilitas keuangan politik, Didik Supriyanto dan Lia Wulandari dalam tulisan berjudul Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye, menguraikan bahwa dana kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses pemilu. Dana kampanye diperlukan oleh partai politik dan kandidatnya untuk dapat 222 berkompetisi di dalam pemilu. Setiap partai politik, kandidat/calon

LATAR BELAKANG Demokrasi memang bukan satu tatanan yang sempurna untuk mengatur peri kehidupun manusia. Namun sejarah di manapun telah membuktikan, bahwa demokrasi sebagai model kehidupan bernegara memiliki peluang paling kecil dalam menistakan kemanusiaan. Oleh karena itu, meskipun dalam berbagai dokumentasi negara ini tidak banyak ditemukan kata demokrasi, para pendiri negara sejak zaman pergerakan berusaha keras menerapkan prinsip-prinsip negara demokrasi bagi Indonesia. Tiada negara demokrasi tanpa pemilihan umum (pemilu), sebab pemilu merupakan instrumen pokok dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Sesungguhnya, pemilu tidak saja sebagai arena untuk mengekspresikan kebebasan rakyat dalam memilih pemimpinnya, tetapi juga arena untuk menilai dan menghukum para pemimpin yang tampil di hadapan rakyat. Namun, pengalaman di berbagai tempat dan negara menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu seringkali hanya berupa kegiatan prosedural politik belaka, sehingga proses dan hasilnya menyimpang dari tujuan pemilu sekaligus mencederai nilai-nilai demokrasi. Kenyataan tersebut mengharuskan dilakukannya usaha yang tak henti untuk membangun dan memperbaiki sistem pemilu yang fair, yakni pemilu yang mampu menampung kebebasan rakyat dan menjaga kedaulatan rakyat. Para penyelenggara pemilu dituntut memahami filosofi pemilu, memiliki pengetahuan dan ketrampilan teknis penyelenggaraan pemilu, serta konsisten menjalankan peraturan pemilu, agar proses pemilu berjalan sesuai dengan tujuannya. Selanjutnya, hasil pemilu, yakni para pemimpin yang terpilih, perlu didorong dan diberdayakan terus-menerus agar dapat menjalankan fungsinya secara maksimal; mereka juga perlu dikontrol agar tidak meyalahgunakan kedaulatan rakyat yang diberikan kepadanya.

223

Menyadari bahwa kondisi-kondisi tersebut membutuhkan partisipasi setiap warga negara, maka para mantan Pengawas Pemilu 2004 berhimpun dalam wadah yang bernama Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, disingkat Perludem agar dapat secara efektif terlibat dalam proses membangun negara demokrasi dan melaksanakan pemilu yang fair. Nilai-nilai moral pengawas pemilu yang tertanam selama menjalankan tugas-tugas pengawasan pemilu, serta pengetahuan dan keterampilan tentang pelaksanaan dan pengawasan pemilu, merupakan modal bagi Perludem untuk memaksimalkan partisipasinya. VISI Terwujudnya negara demokrasi dan terselenggarakannya pemilu yang mampu menampung kebebasan rakyat dan menjaga kedaulatan rakyat. MISI 1. Menguatkan kapasitas perludem untuk menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, dan demokratis. 2. Meningkatkan kapasitas personil perludem untuk menjadi pegiat pemilu yang berintegritas dan berkompeten. 3. Mengembangkan pusat riset, data, dan informasi kepemiluan di indonesia 4. Membangun sistem pemilu yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi 5. Meningkatkan kapasitas pembuat kebijakan, penyelenggara, peserta dan pemilih agar memahami filosofi tujuan pemilu dan demokrasi serta memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis penyelenggaraan pemilu. 6. Memantau penyelenggaraan pemilu agar tetap sesuai dengan peraturan dan prinsip-prinsip pemilu yang demokratis 7. Memperluas jaringan kelembagaan untuk memperkuat nilai – nilai pemilu yang demokratis. KEGIATAN 1. Pengkajian: mengkaji peraturan, mekanisme dan prosedur pemilu/pilkada; mengkaji pelaksanaan pemilu/pilkada; memetakan kekuatan dan kelemahan peraturan pemilu/pilkada; menggambarkan kelebihan dan kekurangan pelaksanaan pemilu/pilkada; mengajukan rekomendasi perbaikan sistem dan peraturan pemilu/pilkada; dll. 2. Pelatihan: meningkatkan pemahaman para stakeholder pemilu/pilkada tentang filosofi pemilu/pilkada; meningkatkan pemahaman tokoh masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu/ pilkada; meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petugas-petugas pemilu/pilkada; meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan para pemantau

224

pemilu/pilkada; dll. 3. Pemantauan: memonitor pelaksanaan pemilu/pilkada; mengontrol dan mengingatkan penyelenggara pemilu/pilkada agar bekerja sesuai dengan peraturan yang ada; mencatat dan mendokumentasikan kasus-kasus pelanggaran dan sengketa pemilu/pilkada; menyampaikan pelakupelaku kecurangan dan pelanggaran pemilu/pilkada kepada pihak yang berkompeten; dll

225

& Demokrasi. Pemilu TRANSPARANSI, PARTISIPASI, DAN DEMOKRASI EVALUASI PILKADA SERENTAK Jurnal

Recommend Documents