SOLUSI E-DEMOKRASI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMILU & PILKADA DI INDONESIA

SOLUSI E-DEMOKRASI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMILU & PILKADA DI INDONESIA Eko Mursito Budi 1), Hemat Dwi Nuryanto 2), M Zhuriansyah Rahman 3), Agung Yuwono 4), Sofwandi Noor 5) IGOS Center - Bandung Kontak Email : [email protected], [email protected] Abstrak Solusi eDemokrasi [Electronic Democracy] adalah teknologi informasi & komunikasi untuk mendukung pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia yaitu Pemilu dan Pilkada. Dengan sistem ini, penyelenggaraan Pemilu/Pilkada akan menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta dapat memperkecil peluang adanya sengketa hasil Pemilu/Pilkada. Solusi eDemokrasi memanfaatkan perkembangan teknologi terkini, sehingga mampu mengumpulkan data dari tempat pemungutan suara (TPS) dengan mudah, kemudian memproses hasil pemilihan dengan cepat, dan menampilkan hasilnya secara real-time. Solusi ini terbukti mampu bekerja dengan berbagai kendala demografi, geografis, infrastruktur teknologi, dan SDM yang terdapat di Indonesia, serta siap menghadapi ancaman keamanan untuk mengacaukan informasinya. Kata Kunci : Pemilu, Pilkada, eDemokrasi, eVoting 1.

PENDAHULUAN

Demokrasi secara harafiah berasal dari kata demos = rakyat dan kratos = kekuasaan, yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi harus dilaksanakan dengan baik, jika tidak, dapat menimbulkan chaos. Salah satu tolak ukur baik tidaknya pelaksanaan demokrasi adalah pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk memilih Gubernur/Walikota/Bupati beserta Wakilnya. Pemilu dan Pilkada harus dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia, serta dilandasi dengan semangat Jujur dan Adil. Oleh karenanya, pelaksanaan Pemilu dan Pilkada perlu dikelola dengan baik dan benar. Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam mendukung berbagai kegiatan sehari-hari di Komisi Pemilihan Umum (KPU) / Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) saat ini belum optimal. Sementara itu, KPU dituntut untuk menjadi suatu institusi yang modern, sesuai dengan visi dan misi KPU/KPUD. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem yang dapat membantu KPU/KPUD untuk menunjang keberhasilan Pemilu dan Pilkada, terutama dalam proses pendataan penduduk dan pemilih serta penghitungan suara. Dengan memanfaatkan TI maka hasil penghitungan suara Pemilu/Pilkada akan dapat diketahui dengan lebih cepat, sehingga pelaksanaan Pemilu/Pilkada secara keseluruhan dapat sesuai dengan jadual yang telah ditetapkan. Selain itu, perkembangan TI dewasa ini dapat dimanfaatkan untuk membantu administrasi pelaksanaan tugas-tugas KPU/KPUD. Dengan menggunakan Teknologi Informasi

dan dengan memanfaatkan komputer dan jaringan serta aplikasi eDemokrasi, data dapat disimpan lebih rapi dan ditampilkan kembali dengan mudah dan cepat apabila diperlukan. Dari data tersebut dapat diolah menjadi suatu informasi yang dapat disebarluaskan kepada publik, sehingga publik bisa mendapatkan informasi yang diperlukan secara cepat, akurat, valid, dimanapun dan kapanpun. Aplikasi yang mendukung tugas-tugas KPU/KPUD dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilu dan Pilkada tersebut dikenal dengan nama Solusi eDemokrasi (eDemocracy Solution). Konvergensi teknologi informasi dan komunikasi ternyata mampu mengubah pelaksanaan pemilihan (election) di sejumlah negara. Paling tidak, Finlandia, Afrika Selatan, Estonia dan Lithuania tercatat telah melaksanakan pemilihan dengan menerapkan sistem voting secara elektronik (eVoting). Sejumlah pakar ICT menyebutkan e-Voting sangat mungkin dapat diterapkan di Indonesia. Namun untuk dapat menggelar dan menerapkannya secara optimal dibutuhkan berbagai pembenahan, dan yang utama adalah pembenahan regulasi (proses bisnis), pembangunan infrastruktur/teknologi, dan peningkatan kemampuan (capacity building) SDM. Tanpa itu niscaya tidak akan mungkin terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, penggunaan Solusi eDemokrasi ini dapat sebagai basis/batuloncatan (milestone) agar bisa mewujudkan e-Voting di Indonesia. Tujuan implementasi Solusi eDemokrasi adalah untuk: -

Menyediakan Sistem Informasi pendukung kerja KPU/KPUD, sebagai penyelenggara Pemilu/Pilkada yang komprehensif dan terpadu.

e-Indonesia Initiative 2008 (eII2008) Konferensi dan Temu Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Indonesia 21-23 Mei 2008, Jakarta

-

Mendukung mewujudkan visi dari KPU/KPUD yaitu menjadi penyelenggara Pemilu/Pilkada yang independen, non-partisan & imparsial, serta profesional sehingga hasil kerjanya dipercaya oleh semua pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

-

Mendukung terselenggaranya Pemilu/Pilkada yang lebih berkualitas dengan partisipasi masyarakat seluasluasnya atas dasar prinsip-prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan beradab.

-

Meningkatkan transparansi penyelengaraan Pemilu/ Pilkada.

2.

DESKRIPSI MASALAH

dan

Dari penjelasan tersebut, proses bisnis demokrasi sebenarnya sederhana. Hanya saja di Indonesia, pelaksanaanya berskala raksasa karena jumlah penduduk yang sangat besar. Pembangunan aplikasi eDemokrasi menghadapi sejumlah kendala demografi, geografis, infrastruktur teknologi, SDM, dan pengamanan data sebagai berikut: -

akuntabilitas -

Proses Pemilu/Pilkada terdiri dari 4 tahapan utama, yaitu: a.

b.

c. d.

Pendataan, yaitu tahap untuk mendata Penduduk & Pemilih, TPS, Peserta Pemilu/Pilkada, Calon DPR, DPRD, DPD, Capres/Cawapres, Calon Gubernur/ Walikota/Bupati beserta Wakilnya serta membentuk panitia penyelenggara Pemilu/Pilkada. Persiapan, yaitu tahap untuk menetapkan alokasi kursi untuk setiap daerah pemilihan, serta untuk menetapkan Calon, serta melengkapi pembentukan panitia penyelenggara Pemilu/Pilkada. Pemungutan suara, yaitu tahap pengambilan dan penghitungan suara Pemilu/Pilkada. Pasca Pemilu/Pilkada, yaitu tahap penetapan hasil Pemilu/Pilkada. Kegiatan Pendataan

Admin User, Wilayah, DP, TPS Penduduk & Pemilih

Kegiatan Persiapan

Kegiatan Pemungutan Suara

Kegiatan Pasca

Pemungutan & Penghitungan Suara

Penetapan Calon Terpilih

Penetapan Kursi

Partai Peserta PILKADA/PEMIL Calon PILKADA/PEMIL Penyelenggara PILKADA/PEMILU

Gambar 1: Ringkasan Proses Pilkada / Pemilu

Proses paling krusial pada Pemilu/Pilkada ini adalah pada saat proses pendataan penduduk & pemilih dan proses pemungutan & penghitungan suara. Proses pendataan penduduk dan pemilih perlu memanfaatkan teknologi informasi karena untuk memudahkan pendataan serta memudahkan dalam pencegahan terjadinya data penduduk/pemilih ganda. Proses penghitungan suara Pemilu/Pilkada perlu dilakukan secara elektronik dan terintegrasi, sehingga hasil akhir perhitungan yang didapat akan selalu benar, akurat, dan valid.

-

-

-

Jumlah penduduk lebih dari 219 juta jiwa serta jumlah pemilih yang diperkirakan lebih dari 150 juta, dengan Peserta Pemilu lebih dari 20 Partai Politik serta ratusan ribu kandidat yang akan dipilih langsung dengan sistem Proporsional Terbuka. Implementasi sistem informasi yang menjangkau 33 Provinsi, 440 Kabupaten/Kota dan di lebih dari 5200 Kecamatan, yang dibagi menjadi lebih dari 2000 Daerah Pemilihan, dan diselenggarakan di lebih dari 570.000 TPS yang tersebar di ribuan pulau di Indonesia yang luasnya mencapai 9,5 juta km2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang diperlukan untuk mengoperasionalkan aplikasi dalam kuantitas dan kualitas (dibutuhkan lebih dari 5.000 operator yang terampil, pada pemilu 2004 dibutuhkan sekitar 20.000 operator). Tingkat keterbukaan dan keamanan yang dibutuhkan sangat tinggi karena menyangkut data Pemilu/Pilkada yang merupakan data yang sangat penting dan krusial bagi bangsa dan negara. Masyarakat pemilih, maupun partai politik sangat kritis dan cenderung bereaksi berlebihan bila ada informasi yang meragukan. Infrastruktur teknologi komunikasi yang ada masih terbatas dari sisi jumlah, jangkauan maupun bandwidth. Demikian pula harga komputer per unit relatif masih mahal. Dengan demikian adalah terlalu mewah untuk menyediakan satu komputer per TPS, sehingga setidaknya unsuk saat ini.

3. FITUR APLIKASI eDEMOKRASI Platform dasar dari aplikasi eDemokrasi adalah Web Based System. Tujuan penggunaan dari aplikasi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi kerja dan integritas data, karena seluruh klien dapat di-maintain pada satu titik, yaitu dari Server. Selain itu, sistem ini memungkinkan penggunaan yang luas, tanpa ada kebutuhan setting aplikasi di sisi klien.

SISTEM INFORMASI EKSEKUTIF SISTEM INFORMASI MONITORING SISTEM INFORMASI MONITORING PEMILU/PILKADA Sistem Monitoring Kegiatan Pendataan

Sistem Monitoring Kegiatan Persiapan

SIADMIN

Sistem Monitoring Kegiatan Pemungutan Suara

SISTEM INFORMASI MONITORING ADMINISTRASI

Sistem Monitoring Kegiatan Pasca

SITAPSI

SITARLIH & SIDUKIH

Sistem Monitoring Perlengkapan

Sistem Monitoring Keuangan

Sistem Monitoring Kepegawaian

SIPER

SIKEU

SIPEG

ICR / DMR

SITUNG

SITAPLIH

SIPARPOL SILON SIOGARA

SITAMPIL

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI

SISTEM INFORMASI PEMILU / PILKADA

SISTEM INFORMASI OPERASIONAL


Portal & CMS

PORTAL & SISTEM INFORMASI KANTOR SIAR

e-mail system

forum system

chat system

Sistem Perkantoran

Komprehensif, Terpadu, Sesuai Regulasi

Merupakan aplikasi yang didisain khusus untuk memenuhi kebutuhan spesifik KPU/KPUD sehubungan dengan proses pendataan Partai Politik peserta Pemilu/Pilkada. Gambar 2: Arsitektur Aplikasi eDemokrasi

Aplikasi eDemokrasi dibuat secara modular, dimana modulmodul tersebut terintegrasi satu dengan yang lainnya, serta mudah dikustomisasi dan disesuaikan dengan kondisi yang sedang berlangsung (Modular, Integration Between Modul, and Customizable). Aplikasi yang diperlukan oleh KPU/KPUD akan meliputi 4 domain utama, yaitu: (a) Website / Portal Publik dan Sistem Komunikasi Modul ini biasanya dipasang sebagai situs induk (home page), utamanya berisi informasi untuk publik. Portal juga dapat digunakan untuk koordinasi, komunikasi, kooperasi dan kolaborasi antar berbagai stakeholder di dalam KPU/KPUD sehingga terjadi suatu jalinan kerja yang efektif dan efisien. Terdapat beberapa kelompok aplikasi di dalam domain sistem ini, yaitu: Portal dan Manajemen Konten, e-Mail, Chatting, Forum, Kalender, dan lain-lain. (b) Sistem Informasi Operasional Modul ini merupakan inti dari e-demokrasi yang mendukung operasional KPU/KPUD dalam proses Pemilu/Pilkada. Sistem ini mendukung kegiatan operasional dengan merekam aktifitas dan transaksi paling dasar dari kegiatan kebutuhan dasar organisasi. Sesuai dengan proses bisnis KPU, terdapat beberapa kelompok aplikasi di dalam domain sistem ini, yaitu: (b.1) Sistem Informasi Administrasi (SIADMIN) Merupakan aplikasi yang didisain khusus untuk memenuhi kebutuhan spesifik KPU/KPUD sehubungan dengan proses pendataan wilayah, daerah pemilihan, dan TPS. (b.2) Sistem Informasi Pendaftaran Penduduk dan Pemilih (SITARLIH) Merupakan aplikasi yang didisain khusus untuk memenuhi kebutuhan spesifik KPU/KPUD sehubungan dengan proses pendataan penduduk dan pemilih berdasarkan hasil dari P4B (Pendaftaran Pemilih dan Pencatatan Penduduk Berkelanjutan).

(b.5) Sistem Informasi Calon (SILON) Merupakan aplikasi yang didisain khusus untuk memenuhi kebutuhan spesifik KPU/KPUD sehubungan dengan proses pendataan Calon DPR, DPRD, DPD, Capres/Wapres, Calon Kepala Daerah dan Wakilnya. (b.6) Sistem Informasi Penetapan Kursi (SITAPSI) Merupakan aplikasi yang didisain khusus untuk memenuhi kebutuhan spesifik KPU/KPUD sehubungan dengan proses penetapan alokasi kursi untuk setiap daerah pemilihan. (b.7) Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG atau eCounting) Merupakan aplikasi yang didisain khusus untuk memenuhi kebutuhan spesifik KPU/KPUD sehubungan dengan proses perekaman penghitungan suara hasil Pemilu/Pilkada atau SITUNG (eCounting). SITUNG mengasumsikan proses pemungutan suara & rekapitulasi di TPS masih dilakukan secara manual. Implementasi Second Generation SITUNG berbasis Teknologi DMR (Digital Mark Reader) dan ICR (Intelligent Character Recognition) perlu dilakukan (sudah tersedia) sebagai penyempurnaan SITUNG Pemilu 2004. “MANUAL VOTING” di TPS & Perhitung Elektronik Dimulai Dari Sertifikat HPS TPS Validasi Hasil Entri Data

Tim Validasi Dokumen

Sertifikat Hasil Entri Data Perhitungan Suara [Scan/DMR] Suara dihitung di di TPS diterima PPK Tidak Ya TPS Pemilih mencoblos Tim Pemeriksa/Saksi calon Gubernur / Bupati / Walikota = Tim Rekonsiliasi

?

Entri Data & Scan

Publi

Kecamatan dan/atau kab/kota [bila ada kendala listrik/akses]

Ketua PPK memberikan persetujuan

Enkripsi Data dan Pengiriman Data ke IDC

Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS

IDCC&&DDRRCC ID

Intranet / Internet [+ Direct Secure]

Pilkada/Pemilu Operation

Tim Teknis

Tim Monitorng

SERVER FARM

(b.3) Sistem Informasi Organisasi Penyelenggara (SIOGARA) Merupakan aplikasi yang didisain khusus untuk memenuhi kebutuhan spesifik KPU/KPUD sehubungan dengan proses pendataan organisasi penyelenggara Pemilu/Pilkada. (b.4) Sistem Informasi Parpol (SIPARPOL)

Gambar 3: Proses Penghitungan Suara

(b.8) Sistem Informasi (SITAPLIH)

Penetapan

Terpilih

Merupakan aplikasi yang didisain khusus untuk memenuhi kebutuhan spesifik KPU/KPUD sehubungan dengan proses penetapan calon terpilih.


(b.9) Sistem Informasi Tabulasi Hasil Pemilihan (SITAMPIL) Merupakan aplikasi yang didisain khusus untuk memenuhi kebutuhan spesifik KPU/KPUD sehubungan dengan proses penampilan hasil-hasil pemungutan suara, yang meliputi: Tabulasi Status TPS, Tabulasi Progres TPS, Tabulasi Hasil Penghitungan Suara per Wilayah, Tabulasi Penghitungan Suara per Daerah Pemilihan, Tabulasi Peringkat, Tabulasi Resume Surat Suara. (b.10) Next Generation Voting System : Sistem Informasi Pemungutan Suara Secara Elektronik (eVOTING) Merupakan aplikasi yang didisain khusus untuk memenuhi fungsi pemungutan suara secara elektronik (eVoting). eVoting dapat diawali dengan penggunaan PC berlayar touch-screen untuk pemungutan suara (PC Voting), berpeluang diujicobakan pada TPS Khusus dan atau TPS Luar Negri pada saat Pemilu 2009 dan/atau Pilkada 2008 dan bukan tidak mungkin digunakan untuk mendukung Pilkades. Seiring dengan peningkatan kepercayaan publik terhadap teknologi dan keamanan komunikasi data di internet dan di perangkat komunikasi mobile, pengembangan eVoting dilakukan hingga masyarakat siap dan menerima Internet Voting (iVoting) dan Mobile Voting (mVoting). Untuk efisiensi, Internet Voting untuk TPS Luar Negri pada Pemilu 2009 seharusnya sudah dapat dilaksanakan/dipergunakan. Next Generation Voting System atau eVoting yang mencakup : PC Voting, iVoting, dan mVoting, saat ini menjadi fokus R&D IGOS Center - Bandung (Penajati) yang didukung penuh oleh KMNRT dan disupport ZamrudTechnology.

Merupakan kumpulan dari aplikasi yang berkaitan dengan proses pengumpulan, pengorganisasian, penstrukturan, penyimpanan dan pendistribusian data informasi administrasi misalnya seperti data kepegawaian, perlengkapan & logistik, keuangan, kearsipan, dan lain-lain.

(d) Sistem Informasi Eksekutif (SIE) Merupakan Executive Information System bagi anggota KPU/KPUD. SIE adalah sistem informasi berbasis komputer yang didisain agar manajer tingkat tinggi dapat mengakses informasi yang relevan dengan aktifitas manajemen mereka. Sistem Informasi Eksekutif (SIE) ini terdiri dari SIE Pelaksanaan Pemilu/Pilkada dan SIE Administrasi Perkantoran. SIE Pelaksanaan Pemilu/Pilkada terdiri atas proses Pendataan, Persiapan, Pemungutan Suara, dan Pasca Pemilu/Pilkada. Sedangkan SIE Administrasi Perkantoran terdiri atas sistem Perlengkapan, Kepegawaian, Kearsipan. SIE ini sebagai sistem monitoring yang dilengkapi dengan tampilan grafis. 4. IMPLEMENTASI eDEMOKRASI Untuk mengatasi kendala keterbatasan teknologi telekomunikasi, maka sistem arsitekturnya yang digunakan adalah hybrid architecture, yaitu dengan menggabungkan sistem sentralisasi dan desentralisasi. Sistem sentralisasi digunakan untuk sistem informasi seperti SIOGARA, SIDUKLIH, SITAPSI, SIPARPOL, SILON, SITAPLIH karena sistem-sistem tersebut relatif tidak terlalu banyak transaksi data secara bersamaan. Sedangkan untuk sistem SITUNG menggunakan sistem desentralisasi karena sistem ini akan banyak diakses oleh banyak pihak dalam waktu yang bersamaan. Untuk menyamakan data antara server di daerah dengan yang di pusat dilakukan dengan teknik sinkronisasi yang terjadual. (Hybrid Architecture & Scheduled Synchronization).

TPS KHUSUS Mencetak hasil pilihan pemilih Pemilih memilih calon dg eVoting

Pemilih memasukkan hasil cetak pilihannya

Hasil Suara Manual (hasil printing) dihitung

Vasilidasi Hasil Penghitungan Manual dg Tabulasi eVoting

Tabulasi eVoting


KPU PROV WORKSTATIONS

KPU KAB/KOTA

WORKSTATIONS

KECAMATAN [N]

Ya

Tabulasi Manual

KECAMATAN […] WORKSTATIONS

KPPS TPS Khusus Enkripsi Data dan memberikan Pengiriman Data persetujuan ke IDC

Local KECAMATAN [1] Server WORKSTATIONS

Local Server

Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS dibawa ke Kec. utk dientry / scan [Rekonsiliasi]

Publik

WORKSTATIONS

WORKSTATIONS

? =

Tidak

KPU

IDCC&&DDRRCC ID


Local Server

IDC & DRC

Pilkada/Pemilu Operation Center MASYARAKAT WORKSTATIONS

Tim

DESK PILKADA/ PEMILU NASIONAL

DESK PILKADA/ PEMILU PROVINSI

DESK PILKADA/ PEMILU KAB/KOTA

SERVER FARM

Tim

SERVER FARM

Gambar 4: Pilot Project PC Voting (eVOTING)

(c) Sistem Informasi Administrasi

Arsitektur Web-Distributed Yang Aman – Hybrid System Gambar 5: Arsitektur Sistem & Jaringan


5. PENGALAMAN Solusi eDemokrasi ini sudah dikembangkan sejak tahun 2003. Salah satu situs yang memakai dan menjalankannya adalah http://www.kpujakarta.or.id/tabpemilu. Dari pengalaman tersebut, beberapa kelebihan sistem eDemokrasi ini adalah: • Modul-modul yang ada telah dengan tepat mengikuti model bisnis yang ditetapkan KPU bagi Pemilu maupun pilkada. Sebagai contoh, sistem ini mampu mengelompokkan hasil berdasar “daerah pemilihan”, bukannya “wilayah daerah”. • Sistem ini telah dioptimasi dengan baik, sehingga mampu menampilkan hasil perhitungan real-time dengan responsif walaupun diakses oleh ratusan orang secara simultan. • Komunikasi data sudah menggunakan teknologi direct-secure, dimana informasi dikirimkan secara terenkripsi melalui jalur VPN (virtual private network). Dengan demikian hampir tidak mungkin akan ada penjebolan data di tengah jalan. • Sistem dapat dengan mudah dikembangkan untuk menerima masukan dari TPS-TPS dengan berbagai metoda non manual, misalnya melalui laptop dengan modem, handphone, atau scanner. Hanya saja harus dicatat bahwa beberapa teknologi tersebut tidak tersedia sebagai open source.

Gambar 6: Situs KPU Jakarta

6.

PENUTUP

Solusi eDemokrasi mempunyai peran yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. KPU/KPUD dituntut harus dapat menjadi penyelenggara Pemilu/Pilkada yang baik dan sukses di daerah, dengan ditopang oleh sebuah sistem informasi Pemilu/Pilkada yang dapat meminimalisasi kesalahan pada keseluruhan proses, baik pada saat pendataan calon pemilih, pada saat penghitungan suara, serta dapat mempercepat dalam mengetahui hasil penghitungan suara pemilihan wakil-wakil rakyat yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, dan Pemilihan Presiden & Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur/

Walikota/ Bupati beserta Wakilnya. Dengan Solusi eDemokrasi ini akan membuat proses penyelenggaraan Pemilu/Pilkada menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Saat ini solusi eDemokrasi telah dilepas oleh pencipta aslinya, yakni PT Zamrud technology, menjadi produk open source. Igos Center menyambut baik langkah ini dan selanjutnya akan: • Mendukung pengembangan produk eDemokrasi dengan model pengembangan terbuka, dimana kode sumber tersedia untuk publik. Publik dipersilahkan untuk mempelajari, ikut menyumbang perbaikan, maupun mengambil manfaat lainnya bagi kemajuan TIK Indonesia, dengan tetap menghormati kekayaan intelektual penciptanya. • Penyediaan layanan teknis maupun dukungan pemakai kepada pemerintah maupun organisasi lain yang akan menggunakan produk ini sesuai dengan model bisnis terbuka untuk komunitas (Igos to Community). • Secara tidak langsung, mendukung perusahaanperusahaan yang akan menyediakan jasa layanan pemakaian eDemokrasi sebagai re-Implementor. Perusahaan yang berminat dapat melakukan kerjasama bisnis (Igos to Business). 7.

Daftar Pustaka

[1].Komisi Pemilihan Umum, “Grand Design Sistem Informasi Komisi Pemilihan Umum”, 2002 [2].Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah", 2003 [3].Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden", 2003 [4].Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah", 2004 [5].Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah", 2005 [6].Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penyelenggara Pemilihan Umum", 2007 [7].Berbagai tulisan terkait Pemilu & Pilkada di Media Masa & Referensi e-Voting di US, Afrika Selatan, Finlandia, Estonia & Lithuania. Tentang Penulis :


1) Chief Technology IGOS Center Bandung (Penajati), Principal ICT Consultant ZamrudTechnology, Kepala Lab. Faster – Institut Teknologi Bandung, Chief Development Vector Linux dan Linux Dewantara, Pemenang Ristek Telkom Award 2007. 2) CEO ZamrudTechnology, Author Sejumlah Software & Pemenang 4 Penghargaan APICTAIndonesia dan Pemenang Lomba Penulisan IPTEK 2007 yang diselenggarakan KMNRT & MAPIPTEK. 3) Chief Technology ZamrudTechnology, Co-Author Sejumlah Software Yang Memenangkan 4 Penghargaan APICTA-Indonesia, dan Top 5 Finalist and Favorite winner - Utak Atik Otak II 2002 (A nation wide Wireless Application Protocol game programming, followed by more than 500 contestant). 4) & 5) Co-Author Sejumlah Software Yang Telah Memenangkan 4 Penghargaan APICTA-Indonesia.


SOLUSI E-DEMOKRASI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMILU & PILKADA DI INDONESIA

Recommend Documents