Visi KPU. Umum sebagai penyelenggara. Pemilihan Umum yang memiliki. Integritas, professional, mandiri, Transparan dan akuntabel, demi

Visi KPU Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki Integritas, professional, mandiri, Transparan dan akuntabel, demi Terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Laporan Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah Th. 2014 KPU Kab. Purbalingga

1

Misi KPU 1. Membangun Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki Kompetisi, Kredibilitas dan Kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum 2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab 3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemiliha Umum yang bersih, efesien dan efektif ; 4. Melayani dan memberlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara ; 5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartsipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita- cita masyarakat Indonesia yang demokratis.


2

DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar

v

Daftar Isi

iii

Bab I

Bab II

Pendahuluan A.

Latar Belakang

1

B.

Maksud dan Tujuan

2

C.

Tugas Pokok dan Fungsi

3

D.

Struktur Organisasi

5

E.

Kondisi KPU Kabupaten Purbalingga

6

F.

Faktor Perencanaan

7

G.

Sistematika

8

Perencanaan Strategis A.

B.

C.

Visi dan Misi

9

1.

Visi

7

2.

Misi

8

Tujuan dan Sasaran

10

1.

Tujuan

10

2.

Sasaran

11

Arah Kebijakan dan Program

11


3

Bab III

D.

Rencana Kerja Tahun 2014

12

E.

Penetapan Kinerja Tahun 2014

15

F.

DIPA KPU Kabupaten Purbalingga Tahun 2014

20

Akuntabilitas Kinerja A.

Pengukuran Capaian Kinerja

21

B.

Analisis Capaian Kinerja

22

1.

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan

22

2.

Capaian Kinerja

42

C. Bab IV

Akuntabilitas Keuangan

54

Penutup A.

Penutup

75

Lampiran 1.

Program Kerja Tahun 2014

Lamp. 1

2.

Penetapan Kinerja Tahun 2014

Lamp. 2

3.

Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2014

Lamp. 3


4

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ridho-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kabupaten Purbalingga tahun 2014 telah dapat diselesaikan dengan baik. Selesainya penyusunan laporan ini adalah berkat kerja sama yang baik seluruh Tim Penyusun LAKIP dan dukungan personil di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Purbalingga. LAKIP KPU Kabupaten Purbalingga ini disusun dalam rangka transparansi

pelaksanaan

kegiatan

dan

sekaligus

sebagai

bentuk

pertanggungjawaban kepada Publik. Sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut, semua itu untuk mendukung kebijakan dan program pemerintah di bidang kepemiluan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan KPU sebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pemilihan umum. Kami menyadari bahwa di dalam penyusunan LAKIP KPU Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik, saran, dan masukan sangat berarti untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya, semoga LAKIP ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Purbalingga, Februari 2015

NIP. 19590709 198503 1 009


5

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seiring dengan meningkatnya wawasan dan kesadaran politik masyarakat bersamaan dengan proses globalisasi dan demokratisasi, maka tuntutan akan terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) semakin mengemuka. Untuk itu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar senantiasa dapat mengakomodasi kebutuhan perubahan dengan mengacu pada prinsip-prinsip good governance. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil

akhir

dari

kegiatan

penyelenggaraan

Negara

harus

dapat

mempertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara. Dalam rangka itulah pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 telah mewajibkan kepada seluruh instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum mengamanatkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuannya untuk memilih Anggota Laporan Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah Th. 2014 KPU Kab. Purbalingga

6

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memilih Presiden dan Wakil Presiden serta memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, guna membentuk pemerintahan yang demokratis. Sesuai amanat UUD 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Selanjutnya sebagai penyelenggara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan di daerah tugas-tugasnya dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Kota/Kabupaten.

Sekretariat

KPU

Kabupaten/Kota

mempunyai

tugas

melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu. Sebagai wujud akuntabilitas kinerja, Sekretariat KPU Kabupaten Purbalingga berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik

dan

melembaga.

Pelaporan

kinerja

dimaksudkan

untuk

mengkomunikasikan capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Purbalingga dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. ;B. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pada Pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalisme dan Akuntabilitas.


7

Dengan demikian penyusunan LAKIP dapat mendorong instansi pemerintah untuk melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

melalui

kebijakan

yang

transparan

dan

dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

2. Tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga disusun dengan tujuan untuk : a. Mempertanggungjawabkan

penyelenggaraan

kegiatan

yang

dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga ; b. Menjadi bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan secara periodik setiap tahun agar dapat meningkatkan kinerja dari waktu ke waktu serta mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) ; c. Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah sehingga dapat beroperasi secara efesien dan efektif serta responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. d. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. e. Menjadi masukan bagi peningkatan kinerja perencanaan dan pemanfaatan sumberdaya .

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pelaksanaan

tugas

pokok

dan

fungsi

Sekretariat

KPU

Kabupaten/Kota yaitu melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu. Dalam penyusunan rencana program tahunan anggaran 2014 mengacu pada Rencana Strategis KPU Tahun Laporan Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah Th. 2014 KPU Kab. Purbalingga

8

2010-2014 dan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas melayani pelaksanaan

tugas

dan

wewenang

KPU

Kabupaten/Kota

dalam

penyelenggaraan Pemilu. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut : 1. Tugas : a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu ; b. Memberikan dukungan teknis administratif ; c. Membantu

pelaksanaan

tugas

KPU

Kabupaten/Kota

dalam

menyelenggarakan Pemilu ; d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.; f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota; g. Membantu

penyusunan

laporan

penyelenggaraan

kegiatan

dan

pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Wewenang : a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota


9

berdasarkan norma, standar, prsedur dan kebutuhan yang ditetapkan KPU. b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimasud pada huruf a sesuai dengan perturan perundang-undangan; c. Mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Kabupaten/Kota; d. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan dan kepegwaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Kewajiban : a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan; b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota Penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Purbalingga dalam pelaksanaannya dijabarkan melalui Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 juncto Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dalam peraturan tersebut telah dirumuskan tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. D. Struktur Organisasi Susunan organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai berikut : 1. Subbag Umum dan Keuangan; 2. Subbag Program dan Data; 3. Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas; 4. Subbag Hukum. Struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga dapat dijabarkan dalam bagan berikut : Laporan Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah Th. 2014 KPU Kab. Purbalingga

10

STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA

KETUA KPU SRI WAHYUNI, A.KS ANGGOTA KPU SUKHEDI, S.Ag

ANGGOTA KPU

ANGGOTA KPU

ANGGOTA KPU

MEY NURLELA, S.S

SUDARMADI, S.IP

EKO SETIAWAN, ST

SEKRETARIS TAFRIKAN, SE NIP. 19590709 198503 1 009 (IV/c)

KASUBAG TEKNIS & HUPMAS

KASUBAG PROGRAM & DATA

KASUBAG UMUM

KASUBAG HUKUM

BUDI HARTO, S.Sos

RISNO ALISASI, SH

MUNDARTI, SH

BAMBANG T. A, SH

NIP. 19700325 199003 1 006

NIP. 19681003 199703 1 006

NIP. 19710808 199803 2 003

NIP. 19700205 199102 1 002

E.

KONDISI KPU KABUPATEN PURBALINGGA

1. Jumlah Pegawai Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Purbalingga sampai dengan 31 Desember 2014, sebanyak 21 orang, 14 orang berjenis kelamin laki-laki dan 7 orang perempuan, yaitu terdiri dari Pejabat Struktural Sekretariat KPU Kabupaten Purbalingga sebanyak 5 orang, Non Laporan Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah Th. 2014 KPU Kab. Purbalingga

11

Struktural Sekretariat 12 orang, tenaga dari Pemda Purbalingga 2 orang, dan tenaga kontrak/outsorsing sebanyak 5 orang yaitu tenaga Satpam sebanyak 3 orang, Sopir sebanyak 1 orang dan Pramubakti sebanyak 1 orang.

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, secara periodik mengirimkan Pejabat Struktural maupun Staf Sekretariat KPU Kabupaten Purbalingga untuk mengikuti pendidikan berupa Diklat/Kursus/ Pelatihan/Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi, KPU Pusat atau Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

3. Sarana dan Prasarana Dalam rangka pelaksanaan tugas sampai saat ini KPU Kabupaten Purbalingga belum memiliki gedung kantor sendiri dan masih pinjam pakai gedung milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan alamat Jalan Raya Kalikajar Km 2 Kaligondang Purbalingga. Sarana dan Prasarana KPU Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Sarana dan Prasarana Tanah Kantor Bangunan Kantor

3.796,00

m²

360,00

m²

184,0

m²

Kendaraan Roda 4

5

unit

Kendaraan Roda 2

13

unit

Gudang

F.

Kuantitas

FAKTOR PERENCANAAN

1. Program dan Kegiatan Bersifat Top Down. Komisi Pemilihan Umum bersifat hierarkis, program kegiatan dan kebutuhan anggaran KPU Kabupaten/Kota bersifat topdown. Program, Laporan Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah Th. 2014 KPU Kab. Purbalingga

12

kegiatan dan rencana anggaran KPU Kabupaten/Kota mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2010-2014. Apabila ada kebutuhan kegiatan yang belum tertampung dalam DIPA KPU Kabupaten/ Kota dapat mengusulkan kepada KPU untuk diadakan revisi.

2. DIPA 076 KPU Kabupaten Purbalingga Tahun 2014.

Berdasar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor : SP DIPA-076.01.2.657410/2014 tanggal 5 Desember 2013, alokasi anggaran untuk KPU Kabupaten Purbalingga adalah sebesar Rp. 36.720.210.000,-. Selama Tahun Anggaran 2014 KPU Kabupaten Purbalingga telah melakukan revisi sebanyak 9 kali, dengan anggaran yang terakhir direvisi adalah sebesar Rp. 32.260.703.000,G. SISTEMATIKA

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi

Pemerintah (LAKIP) pada Sekretariat KPU Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 sebagai berikut : BAB I

Pendahuluan Berisi tentang penjelasan yang berkaitan dengan latar belakang penyusunan laporan, maksud dan tujuan penyunan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penyusunan laporan.

BAB II

Rencana Strategis Berisi tentang penjelasan rencana strategis antara lain Visi dan Misi, tujuan dan sasaran, arah kebijakan dan program serta cara mencapai tujuan dan sasaran.

BAB III Akuntabiltas Kinerja Berisi tentang hasil analisa pengukuran capaian kinerja dan analisa capaian kinerja, dan akuntabilitas keuangan. Laporan Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah Th. 2014 KPU Kab. Purbalingga

13

BAB IV Penutup Berisi tentang upaya yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan sasaran strategis tersebut.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 1-5 tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam rencana stratejik disusun suatu misi, visi, dan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang disesuaikan dengan tupoksi Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan

kemampuan

pelaksana

aparatur

Sekretariat

Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan kegiatan dalam menunjang terwujudnya pelaksanaan Pemilu 2014 yang langsung, umum, bebas dan rahasia (luber), jujur dan adil (jurdil), bertanggungjawab dan hasilnya dipercaya rakyat, merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan demokrasi nasional. Kegiatan juga dimaksudkan untuk menyediakan dukungan kebijakan dan menjamin manajemen sumberdaya yang efektif dan efesien bagi pembangunan demokrasi, melalui penyediaan informasi yang akurat, tepat waktu dan lengkap, sebagai bahan dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan dan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program demokrasi serta meningkatkan kewaspadaan disemua tingkat administrasi.


14

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2010 – 2014 adalah merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2010 sampai dengan 2014.

A. VISI DAN MISI

1. Visi Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Misi Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut : a. Membangun Lembaga memiliki

Penyelenggara

Kompetensi,

Kredibilitas

Pemilihan Umum yang dan

Kapabilitas

dalam

menyelenggarakan Pemilihan Umum. b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab. c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efesien dan efektif . d. Melayani dan memberlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara. e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartsipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita- cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Laporan Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah Th. 2014 KPU Kab. Purbalingga

15

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan Bersasarkan visi dan misi diatas telah ditetapkan tujuan dan sasaran yaitu : a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilihan Umum; b. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilihan Umum; c. Melaksanakan Undang-undang di bidang politik secara murni dan konsekuen; d. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis; e. Melaksanakan Pemilihan Umum secara LUBER dan JURDIL. 2. Sasaran Penjabaran tujuan tersebut diatas melalui penetapan yang ingin dicapai yaitu : a. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis; b. Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib ; c. Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilihan Umum, Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD, Calon Presiden dan Wakil Presiden dan pejabat-pejabat publik lain sesuai Undang-Undang ; d. Terwujudnya organisasi pelaksana Pemilihan Umum yang memiliki sistem administrasi yang efesien, efektif dan memenuhi standar kerja profesional di seluruh tingkatan yang didukung dengan sistem Komunikasi dan Teknologi Informasi yang menjangkau Komisi Pemilihan Umum ; e. Tersedianya peta logistik Pemilu dan Pilkada yang memadai.


16

C. ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Program dan Kebijakan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik : 1) Terselenggaranya penyiapan penyusunan rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum, advokasi hukum dan penyuluhannya. 2) Terselenggaranya bimbingan teknis/ supervisi/publikasi/ sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan pendidikan pemilih. b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Pemilihan Umum : 1) Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi. 2) Terselenggaranya

pengelolaan

data,

dokumentasi,

pengadaan,

pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilihan Umum. 3) Tersedianya dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk Komisi Pemilihan Umum. 4) Terselenggaranya pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi

kepegawaian

di

lingkungan

Sekretariat

Komisi

Pemilihan Umum. 5) Terlaksananya administrasi kegiatan pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum dan seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum di seluruh tingkatan (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota). 6) Transparansi dan akuntabelitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum. 7) Terselenggaranya pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

D. RENCANA KINERJA TAHUN 2014 Laporan Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah Th. 2014 KPU Kab. Purbalingga

17

Rencana Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Rencana Kinerja yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum diimplementasikan melalui berbagai kegiatan tahunan dengan menetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, yang akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misinya. Target Kinerja untuk masing-masing sasaran strategis dan kegiatan yang hendak dicapai dalam Tahun 2014 kami sajikan sebagai berikut :

NO

SASARAN STRATEGIS

(1)

(2)

1

a

Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Transparansi Akuntabilitas dan Pengelolaan Administrasi Keuangan

INDIKATOR KINERJA (IKU/IKK) (3) Persentase (%) Penyelenggaraan Dukungan Manajemen yang Profesional, Akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan), efisien (tepat sasaran) dan Efektif (tepat guna) Ketepatan dan kepatuhan dalam pelayanan pelaksanaan keuangan (3355.003) Ketepatan Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu 2014 (3355.004) Ketepatan pembayaran gaji/ honor/ tunjangan pegawai (3355.994)

b.

c.

Tersedia Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, Pendistribusian serta Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu 2014

Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi

Tingkat ketepatan pengelolaan informasi kebutuhan Pemilu (3356.001) Tingkat ketepatan standar mutu barang/jasa administrasi pengadaan dan dokumentasi pengadaan kebutuhan Pemilu 2014 (3356.006) Tingkat keberhasilan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu 2014 (3356.007) Persentase (%) Kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKAK/L (3357.001)

TARGET (4)

100 %

100 % 100 % 100 %

76 %

100 %

100 %


18

Antar Lembaga, Data dan Informasi serta Hasil Monitoring dan Evaluasi, Kemajuan Penyusunan dan Pelaksanaan Model dan Pedoman Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola KPU serta Frekuensi Pemutakhiran Data Pemilih di Tingkat Kelurahan

Persentase (%) Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu (3357.004) Persentase (%) Kemajuan Penyusunan dan Pelaksanaan Model dan Pedoman Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola KPU (3357.011) Persentase (%) Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu (3357.012) Frekuensi Pemutakhiran Data Pemilih di Tingkat Kelurahan di Seluruh Wilayah Indonesia (3357.013) Persentase (%) Fasilitasi Kerjasama KPU dengan Lembaga Lain (3357.014) Tingkat Keakuratan Data dan Informasi SDM (3358.001)

d.

e.

2

a.

Terselenggaranya Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian

Terselenggaranya Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Meningkatnya Kapasitas dan Kredibilitas Organisasi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab./ Kota Terselenggaranya Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi Hukum, Penyelesaian Sengketa dan

Persentase (%) Dukungan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (3358.003) Persentase (%) Dukungan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (3358.013) Persentase (%) Dukungan Pelayanan Administrasi Kegiatan (3360.002) Manajemen Kearsipan dan Dokumentasi Sudah Dilaksanakan Dengan Sistem Berbasis TIK (3360.003) Persentase (%) Dukungan Pelayanan Administrasi Kegiatan (3360.004)

100 %

100 %

100 %

100 % 85, 71 % 100 % 100 %

100 % 100 %

66, 67 %

100 %

Persentase (%) Dukungan Pelayanan Administrasi Kegiatan (3360.005)

100 %

% Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (3360.994)

100 %

Prosentase Penyiapan dan Penyelenggaraan Pemilu yang Tepat Waktu dan Akuntabel (Sesuai dengan Peraturan Perundangan) Tingkat Ketepatan Penyiapan Penyusunan Tata Cara dan Pelaksanaan Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum (3363.001)

0%


19

Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu

b.

Terselenggaranya Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan pendidikan Pemilih

Tingkat Ketepatan Penyiapan Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Peraturan Perundangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Hukum (3363.003) Tingkat Ketepatan Penyiapan Analisis di Bidang Administrasi Hukum dalam Kepengurusan Parpol, Perseorangan Peserta Pemilu dan Dana Kampanye Peserta Pemilu (3363.008) Tingkat Ketepatan Penyiapan Penyusunan Tata Cara dan Pelaksanaan Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum (3363.009) Persentase (%) Kemajuan Pengembangan Media Center (3364.005) Ketepatan Pelaporan Kegiatan Kampanye Pemilu 2014 (3364.017) Persentase (%) Pedoman dan Petunjuk Teknis Bimbingan Teknis Pemilu Legislatif dan Presiden untuk PPK yang Tepat Waktu Sesuai Rencana dan Efektif (3364.018) Jumlah Kerja Sama dan Kegiatan Pendidikan Pemilih yang dilaksanakan (3364.019) Persentase (%) Laporan Pemungutan Suara Pemilu Legislatif yang Akuntabel dan Tepat Waktu (3364.020) Ketepatan Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Legialatif (3364.021) Persentase (%) Laporan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 yang Akuntabel dan Tepat Waktu (3364.024) Persentase (%) Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang Akuntabel dan Tepat Waktu (3364.025) Ketepatan Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 (3364.026)

100 %

100 %

100 %

0% 100 %

100 %

84 % 100 % 100 %

100 %

100 %

100 %

E. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 Laporan Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah Th. 2014 KPU Kab. Purbalingga

20

Perencanaan Kinerja Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten

Purbalingga Tahun 2014 disusun berdasarkan pada rencana kinerja Tahun 2014 yang telah ditetapkan. Sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :


21

NO

SASARAN STRATEGIS

(1)

1

a

b.

c.

INDIKATOR KINERJA (IKU/IKK)

TARGET

(2)

(3)

(4)

Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Persentase (%) Penyelenggaraan Dukungan Manajemen yang Profesional, Akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan), efisien (tepat sasaran) dan Efektif (tepat guna)

Transparansi Akuntabilitas dan Pengelolaan Administrasi Keuangan

Tersedia Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, Pendistribusian serta Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu 2014

Tersedianya Dokumen Perencanaan dan

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU (076.01.01)

Ketepatan dan kepatuhan dalam pelayanan pelaksanaan keuangan (3355.003)

1 Laporan

Ketepatan Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu 2014 (3355.004)

3 Dokumen

Ketepatan pembayaran gaji/ honor/ tunjangan pegawai (3355.994)

12 Bulan Layanan

Tingkat ketepatan pengelolaan informasi kebutuhan Pemilu (3356.001)

1 Dokumen

Tingkat ketepatan standar mutu barang/jasa administrasi pengadaan dan dokumentasi pengadaan kebutuhan Pemilu 2014 (3356.006) Tingkat keberhasilan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu 2014 (3356.007) Persentase (%) Kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKAK/L (3357.001)

PROGRAM/KEG. PRIORITAS (5)

8 Dokumen

ANGGARAN (6)

7.750.965.000

Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355)

999.089.000

Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu (3356)

5.431.104.000

5 unit 1 Dokumen


Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan

696.816.000

22

Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi serta Hasil Monitoring dan Evaluasi, Kemajuan Penyusunan dan Pelaksanaan Model dan Pedoman Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola KPU serta Frekuensi Pemutakhiran Data Pemilih di Tingkat Kelurahan

d.

e.


Terselenggaranya Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Persentase (%) Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu (3357.004) Persentase (%) Kemajuan Penyusunan dan Pelaksanaan Model dan Pedoman Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola KPU (3357.011) Persentase (%) Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu (3357.012) Frekuensi Pemutakhiran Data Pemilih di Tingkat Kelurahan di Seluruh Wilayah Indonesia (3357.013)

1 Laporan

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

Persentase (%) Fasilitasi Kerjasama KPU dengan Lembaga Lain (3357.014)

10 Layanan Bulan

Tingkat Keakuratan Data dan Informasi SDM (3358.001)

1 Laporan

Persentase (%) Dukungan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (3358.003)

2 Orang

Persentase (%) Dukungan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (3358.013)

5 Orang

Persentase (%) Dukungan Pelayanan Administrasi Kegiatan (3360.002) Manajemen Kearsipan dan Dokumentasi Sudah Dilaksanakan Dengan Sistem Berbasis TIK (3360.003)

dan Data (3357)

12 Bulan 1 Dokumen


Kegiatan Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian (3358)

Kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (3360)

96.354.000

527.602.000

23

2

a.


1 Dokumen


1 Dokumen

% Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (3360.994)

12 Bulan Layanan

Meningkatnya Kapasitas dan Kredibilitas Organisasi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab./ Kota

Prosentase Penyiapan dan Penyelenggaraan Pemilu yang Tepat Waktu dan Akuntabel (Sesuai dengan Peraturan Perundangan)

Terselenggaranya Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi Hukum, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan PerundangUndangan yang berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu

Tingkat Ketepatan Penyiapan Penyusunan Tata Cara dan Pelaksanaan Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum (3363.001) Tingkat Ketepatan Penyiapan Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Peraturan Perundangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Hukum (3363.003) Tingkat Ketepatan Penyiapan Analisis di Bidang Administrasi Hukum dalam Kepengurusan Parpol, Perseorangan Peserta Pemilu dan Dana Kampanye Peserta Pemilu (3363.008) Tingkat Ketepatan Penyiapan Penyusunan Tata Cara dan Pelaksanaan Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum (3363.009)

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06)

33.910.328.000

1 Kasus

1 Dokumen

1 Laporan

Kegiatan Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan PerundangUndangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363)

167.369.000

5 Kasus


24

Persentase (%) Kemajuan Pengembangan Media Center (3364.005)

b.

Terselenggaranya Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan pendidikan Pemilih

Ketepatan Pelaporan Kegiatan Kampanye Pemilu 2014 (3364.017) Persentase (%) Pedoman dan Petunjuk Teknis Bimbingan Teknis Pemilu Legislatif dan Presiden untuk PPK yang Tepat Waktu Sesuai Rencana dan Efektif (3364.018) Jumlah Kerja Sama dan Kegiatan Pendidikan Pemilih yang dilaksanakan (3364.019) Persentase (%) Laporan Pemungutan Suara Pemilu Legislatif yang Akuntabel dan Tepat Waktu (3364.020) Ketepatan Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Legialatif (3364.021) Persentase (%) Laporan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 yang Akuntabel dan Tepat Waktu (3364.024) Persentase (%) Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang Akuntabel dan Tepat Waktu (3364.025) Ketepatan Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 (3364.026)

1 Jenis 2 Laporan 2 Kegiatan 100.000 Orang 1 Laporan 1 Dokumen

Kegiatan Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih (3364)

33.742.959.000

1 Laporan

1 Laporan 1 Dokumen 41.661.293.000


25

F. DIPA KPU KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2014

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2013, Nomor : SP DIPA-076.01.2.657410/2014, sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemn dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU, alokasi dana Rp. 7.750.965.000,00 1) Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan KPU Rp. 1.074.089.000,00 2) Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventaraisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu Rp. 5.356.104.000,00 3) Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data Rp. 696.816.000,00 4) Pembinaan Sumberdaya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Rp. 96.354.000,00 5) Penyelenggaraan

Operasional dan

Pemeliharaan

Perkantoran

Rp. 527.602.000,00 b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Rp. 24.509.738.000,00 1) Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Pertuaran Perundangundanganyang

berkaitan

dengan

Penyelenggaraan

Pemilu

Rp. 276.251.000,00 2) Pedoman

Petunjuk

Teknis

dan

Bimbingan/Supervisi/

Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih Rp. 24.233.487.000,00


26

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA Dalam Tahun Anggaran 2014, KPU Kabupaten Purbalingga menetapkan 7 (tujuh) sasaran yang akan dicapai. Ketujuh sasaran tersebut selanjutnya akan diukur dengan 34 (tiga puluh empat) indikator kinerja. Realisasi sampai akhir Tahun 2014 menunjukkan bahwa dari sasaran yang ditetapkan semuanya tercapai meskipun beberapa kegiatan pencapaiannya belum optimal. Pencapaian

yang

kurang

optimal

disebabkan

oleh

beberapa

output/kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena tergantung dengan instansi atau satker lain diluar KPU Kabupaten Purbalingga terutama KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU RI. Output yang dimaksud adalah : Piagam Penghargaan bagi Penyelenggara Pemilu 2014, karena kegiatan tersebut sudah teranggarkan di output Laporan Kajian/Monitoring dan Evaluasi Pemilu 2014. Namun hal tersebut diatas tidak mempengaruhi realisasi dan terget pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemilu karena jumlah pagu anggaran relatif kecil.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga disusun guna mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi seperti tertuang dalam Perencanaan Stratejik. Instansi Pemerintah (LAKIP) Purbalingga

Laporan Akuntabilitas Kinerja

Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten

menyajikan capaian kinerja setiap sasaran yang ditetapkan.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan Target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Laporan Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah Th. 2014 KPU Kab. Purbalingga

27

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi Masukan (input), Keluaran (output), dan Hasil (outcome) masingmasing sebagai berikut : a. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (output), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya. b. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan. c. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. d. Manfaat (Benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dalam Tahun 2014 KPU Kabupaten Purbalinga melaksanakan 2 (dua) Program, 7 (tujuh) Kegiatan, 34 (tiga puluh empat) Sasaran Kegiatan. 1. Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 melaksanakan 2 (dua) indikator kinerja utama Program, yaitu :


28

 Prosentase

Penyelenggaraan

Dukungan

Manajemen

yang

profesional, akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan), efisien (tepat sasaran), dan efektif (tepat guna);  Prosentase Penyiapan dan Penyelenggara Pemilu yang tepat dan akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan). Dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama KPU Kabupaten Purbalingga dijabarkan dalam 34 (tiga puluh empat) indikator kinerja kegiatan. Setiap indikator kinerja kegiatan ditetapkan target kinerjanya. Pengukuran pencapaian targer kinerja dilakukan dengan menghitung persentase realisasi dibandingkan dengan target.

a. Sasaran 1 : Transparansi Akuntabilitas dan Pengelolaan Administrasi Keuangan.

Transparansi Akuntabilitas dan a Pengelolaan Administrasi Keuangan

Ketepatan dan kepatuhan dalam pelayanan pelaksanaan keuangan (3355.003) Ketepatan Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu 2014 (3355.004) Ketepatan pembayaran gaji/ honor/ tunjangan pegawai (3355.994)

1 Laporan

1 Laporan

100%

3 Dokumen

3 Dokumen

100%

12 Bulan 12 Bulan 100% Layanan Layanan

Sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2014 sebagian dapat tercapai. Untuk mencapai indikator kinerja sasaran selama Tahun 2014 Sekretariat KPU Kabupaten Purbalingga melalui Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik adalah Pengelolaan Gaji,


29

Honorarium

dan

Tunjangan

yang terdiri

dari

sub kegiatan

Gaji/Honor/Tunjangan Pegawai. Capaian kinerja yang berhasil tersebut diatas antara lain disebabkan oleh : 1. Kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang harus dipedomani, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. 2. Terjadinya koordinasi dan kerjasama antar sub bagian dan instansi. 3. Mekanisme penyelesaian pembayaran belanja pegawai sudah sesuai ketentuan. 4. Mekanisme

penyelesaian

dokumen pembayaran

SPM/SP2D

berjalan lancar. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran setiap bulan wajib menyampaikan Laporan Keuangan setiap bulan ke KPPN berupa Laporan Realisasi Anggaran. Neraca dan Arsip Data Komputer. Kegiatan pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Purbalingga terdiri dari 3 output yaitu : -

Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, tersedia alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 48.083.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 33.053.925,- atau 68.74 %.

-

Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu 2014 tersedia alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 111.548.000,dengan realisasi sebesar Rp. 85.754.940,- atau 76.88 %.

-

Layanan Perkantoran tersedia alokasi pagu anggaran sebesar Rp.914.458.000,- dengan realisasi sebesar Rp.850.711.058,- atau 93.03 %.

b. Sasaran 2 : Tersedia Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, Pendistribusian serta Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu 2014 Laporan Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah Th. 2014 KPU Kab. Purbalingga

30

b.

Tingkat ketepatan pengelolaan informasi kebutuhan Pemilu (3356.001) Tingkat ketepatan Tersedia standar mutu Pedoman barang/jasa Pengadaan administrasi Barang dan Jasa, pengadaan dan Pendistribusian dokumentasi serta Sarana dan pengadaan Prasarana kebutuhan Pemilu Keperluan 2014 (3356.006) Pemilu 2014 Tingkat keberhasilan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu 2014 (3356.007)

Kegiatan

pengelolaan

1 1 Dokumen Dokumen

100%

8 6 Dokumen Dokumen

75%

5 unit

80%

data,

4 unit

dokumentasi,

pengadaan,

pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan pra sarana Pemilu terdiri dari 2 output/keluaran, yaitu : -

Dokumen perencanaan dan database logistik Pemilu, tersedia pagu anggaran sebesar Rp. 2.722.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 320.000,- atau 11.76 %.

-

Pedoman pengadaan barang dan jasa keperluan Pemilu 2014, tersedia pagu anggaran Rp. 133.313.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 83.283.250,- atau 37.53 %.

-

Sarana dan pra sarana keperluan Pemilu 2014, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.220.069.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.869.054.350,- atau 35.81 %.


31

c. Sasaran 3 : Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi serta Hasil Monitoring dan Evaluasi, Kemajuan Penyusunan dan Pelaksanaan Model dan Pedoman Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola KPU serta Frekuensi Pemutakhiran Data Pemilih di Tingkat Kelurahan.

c.

Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi serta Hasil Monitoring dan Evaluasi, Kemajuan Penyusunan dan Pelaksanaan Model dan Pedoman Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola KPU serta Frekuensi Pemutakhiran Data Pemilih di Tingkat Kelurahan

Persentase (%) Fasilitasi Kerjasama KPU dengan Lembaga Lain (3357.014)

10 Layanan Bulan

Penyusunan Program dan Rencana Kerja

8 Layanan 80% Bulan

(Renja) KPU

Kabupaten Purbalingga Tahun 2015. Tujuan : Menyusun Program dan Rencana Kerja KPU Kabupaten Purbalingga Tahun 2015. Hasil yang diharapkan : Tersusunnya Program dan Rencana Kerja KPU Kabupaten Purbalingga Tahun 2015.


32

Kegiatan Penyusunan Program dan Rencana Kerja KPU Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 dilaksanakan pada bulan Desember Tahun 2014, yang meliputi tahapan pelaksanaan kegiatan : -

Menghimpun bahan usulan Program dan Rencana Kerja Tahun 2015 dari masing-masing Divisi KPU/ Sub Bagian di Sekretariat KPU Kabupaten Purbalingga.

-

Menginventarisir kebutuhan dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2015, berdasarkan skala prioritas.

-

Membahas dan menyusun Program dan Rencana Kerja Tahun 2015 secara cermat dan sistematis mendasarkan/ menyesuaikan dengan RKA-KL/ Rincian Kertas Kerja Satker Tahun Anggaran 2015 unit kerja KPU Kabupaten Purbalingga.

-

Menyampaikan/melaporkan usulan Rencana Kerja Tahun 2015 kepada KPU Provinsi / KPU Pusat. Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2014

Tujuan : Terlaksananya proses tahapan pemutahiran data pemilih sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemilu. Hasil yang diharapkan : Tersusunnya DPT Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Purbalingga. Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2014 oleh KPU Kabupaten Purbalingga dilaksanakan pada bulan April 2013 s/d Januari 2014 untuk Pemilu Legislatif, dan pada bulan April 2014 s/d Juni 2014 untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang meliputi tahapan pelaksanaan kegiatan : -

Sinkronisasi DP4 dengan DPT terbaru sebagai bahan pencoklitan.

-

Pencocokan dan Penelitian bagi pemilih yang telah berumur 17 tahun, meninggal, ataupun alih status.


33

-

Perbaikan DPS di tingkat PPS dan PPK.

-

Rekapitulasi penetapan DPK di Kabupaten.

-

Penyusunan DPK.

Hasil yang dicapai : DPT Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta rekapitulasi jumlah DPT Kabupaten Purbalingga. Rekapitulasi DPT Pemilu Legislatif Tahun 2014. NO.

KECAMATAN

JUMLAH DESA/ KEL

JUMLAH TPS

JUMLAH PEMILIH LAKI-LAKI

PEREMPUAN

JUMLAH

1.

KEMANGKON.

19

124

23.301

23.225

46.526

2.

BUKATEJA.

14

140

28.091

27.983

56.074

3.

KEJOBONG.

13

90

18.536

18.521

37.057

4.

KALIGONDANG.

18

149

24.174

23.777

47.951

5.

PURBALINGGA.

13

104

20.412

21.644

42.056

6.

KALIMANAH.

17

102

20.022

20.271

40.293

7.

KUTASARI.

14

122

22.385

21.964

44.349

8.

MREBET.

19

142

28.158

27.787

55.945

9.

BOBOTSARI.

16

107

19.817

19.738

39.555

10.

KARANGREJA.

7

85

16.187

15.900

32.087

11.

KARANGANYAR.

13

80

15.659

15.021

30.680

12.

KARANGMONCOL.

11

121

21.972

21.193

43.165

13.

REMBANG.

12

136

25.705

24.689

50.394

14.

BOJONGSARI.

13

120

22.547

22.093

44.640

15.

PADAMARA.

14

84

15.852

15.924

31.776

16.

PENGADEGAN.

9

89

15.031

14.980

30.011

17.

KARANGJAMBU.

6

57

9.945

9.537

19.482

18.

KERTANEGARA.

11

74

13.953

13.296

27.249

239

1.926

361.747

357.543

719.290

JUMLAH TOTAL


34

Rekapitulasi DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. JUMLAH DESA/ KEL

JUMLAH

NO

NAMA KECAMATAN

(1)

(2)

(3)

(4)

KEMANGKON.

19

107

BUKATEJA.

14

118

KEJOBONG.

13

76

KALIGONDANG.

18

100

24.457

24.020

48.477

PURBALINGGA.

13

88

20.682

21.873

42.555

KALIMANAH.

17

81

20.252

20.543

40.795

KUTASARI.

14

101

22.780

22.296

45.076

MREBET.

19

129

28.351

28.013

56.364

BOBOTSARI.

16

82

20.087

20.002

40.089

KARANGREJA.

7

78

16.374

16.065

32.439

KARANGANYAR.

13

68

15.752

15.096

30.848

KARANGMONCOL

11

106

22.250

21.459

43.709

REMBANG.

12

118

26.118

25.112

51.230

BOJONGSARI.

13

99

22.850

22.347

45.197

PADAMARA.

14

70

16.025

16.074

32.099

PENGADEGAN.

9

85

15.206

15.132

30.338

KARANGJAMBU.

6

57

10.030

9.610

19.640

KERTANEGARA.

11

64

13.994

13.339

27.333

239

1627

366.161

361.616 727.777

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

JUMLAH

TPS

JUMLAH PEMILIH LAKI-LAKI

PEREMPUAN

JUMLAH

(5)

(6)

(7)

23.581

23.477 47.058

28.642

28.458 57.100

18.730

18.700 37.430


35

Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data terdiri dari 6 output keluaran yaitu : -

Dokumen perencanaan dan data kepemiluan, tersedia pagu anggaran sebesar Rp. 23.322.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.310.000,- atau 48.49 %.

-

Laporan pelaksanaan kegiatan, tersedia pagu anggaran sebesar Rp. 3.650.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.921.600,- atau 80.04 %.

-

Dokumen bidang penganggaran Pemilu, tersedia pagu anggaran sebesar

Rp.114.824.000,-

dengan

realisasi

sebesar

Rp.

50.330.000,- atau 43,83 %. -

Laporan kajian/monitoring dan evaluasi Pemilu 2014, tersedia pagu anggaran sebesar Rp. 74.870.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 42.200.725,- atau 56.37 %.

-

Dokumen pemutakhiran data pemilih pemilu 2014, tersedia pagu anggaran sebesar Rp. 400.146.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2014.321.525,- atau 51.06 %.

-

Layanan teknologi informasi Pemilu 2014, tersedia pagu anggaran sebesar

Rp.

80.004.000,-

dengan

realisasi

sebesar

Rp.

48.782.550,- atau 60.98 %.

d. Sasaran 4 : Terselenggaranya Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian.

d.


Tingkat Keakuratan Data dan 1 Laporan Informasi SDM (3358.001)

1 Laporan

100%


36

Persentase (%) Dukungan Pelaksanaan 2 Orang Pendidikan dan Pelatihan (3358.003) Persentase (%) Dukungan Pelaksanaan 5 Orang Pendidikan dan Pelatihan (3358.013)

2 Orang

100%

0%

Capaian kinerja yang berhasil di atas antara lain disebabkan oleh : 1.

Tersedianya Anggaran;

2.

Adanya petugas pelaksana kegiatan;

3.

Kelengkapan bahan-bahan yang dibutuhkan sudah memadai.

Kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan dokumen kepegawaian. Di Tahun 2014 pelaksanaan kegiatan terealisasi sesuai dengan target dan kebutuhan. Diharapkan pada Tahun 2015 perencanaan dan realisasi kegiatannya lebih maksimal. Kegiatan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian terdiri dari 4 output/keluaran yaitu : -

Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, tersedia pagu anggaran sebesar Rp. 820.000 dengan realisasi sebesar Rp. 390.000 atau 47,56 %.

-

Layanan kompetensi SDM, tersedia pagu anggaran sebesar Rp. 1.640.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.320.000 atau 80,49 %.

-

Piagam Penghargaan bagi Penyelenggara Pemilu 2014, tersedia pagu anggaran sebesar Rp. 1,000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 0 atau 0 %


37

-

Bimbingan Teknis Pemilu Pemilu 2014, tersedia pagu anggaran sebesar Rp. 92.894.000 dengan realisasi sebesar Rp. 89.861.650 atau 96,74 %.

e. Sasaran

5

:

Terselenggaranya

Dukungan

Operasional

dan

Pemeliharaan Perkantoran.

Untuk mencapai sasaran tersebut, melalui indikator kinerja sasaran yaitu terwujudnya laporan pelaksanaan kegiatan. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

e.

Persentase (%) Dukungan Pelayanan Administrasi Kegiatan (3360.002) Manajemen Kearsipan dan Dokumentasi Sudah Dilaksanakan Dengan Sistem Berbasis TIK Terselenggaranya (3360.003) Dukungan Persentase (%) Operasional dan Dukungan Pemeliharaan Pelayanan Perkantoran Administrasi Kegiatan (3360.004)

12 Bulan

12 Bulan

100%

1 Dokumen

-

0%

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

Persentase (%) Dukungan 1 Pelayanan Dokumen Administrasi Kegiatan (3360.005)

1 Dokumen

100%

% Dukungan Operasional dan 12 Bulan 12 Bulan Pemeliharaan 100% Layanan Layanan Perkantoran (3360.994) Laporan Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah Th. 2014 KPU Kab. Purbalingga

38

Secara

keseluruhan,

penyelenggaraan

Operasional

dan

Pemeliharaan Perkantoran telah dilaksanakan secara rutin, dalam rangka mendukung pelayanan administrasi kegiatan, mendukung operasional dan pemeliharaan perkantoran sehingga dapat menunjang dan menjamin kelancaran pelaksanaan program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya. Adapun realisasi belanja yang belum maksimal dikarenakan proses perencanaan dan pelaksanaan yang belum sempurna.

Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pelaporan SIMAK BMN Tujuan: Melakukan pengelolaan, pemeliharaan serta pelaporan atas BMN di lingkungan KPU Kabupaten Purbalingga. Hasil yang Diharapkan : -

Tersusunnya laporan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan atas BMN di lingkungan KPU Kabupaten Purbalingga.

-

Terlaksananya proses stock opname untuk kotak dan bilik suara di lingkungan KPU Kabupaten Purbalingga.

-

Terlaksananya proses inventarisasi aset yang meliputi peralatan, mesin, gedung dan bangunan di lingkungan KPU Kabupaten Purbalingga. Undang-undang / Peraturan/ Keputusan

Maksud:

Melaksanakan

Peraturan/

Keputusan

kegiatan kepada

Sosialisasi para

pihak

Undang-Undang/ terkait

dalam

penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kabupaten Purbalingga.


39

Tujuan: Untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terkait penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Undang-Undang/ Peraturan/ Keputusan kepada para pihak terkait dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kabupaten Purbalingga. Hasil yang diharapkan : Tersusunnya himpunan peraturan perundangundangan yang meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan KPU RI, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan KPU RI, Keputusan Sekjen KPU RI, dan Surat Edaran. Dokumen Kerjasama dan Koordinasi dengan Dinas / Instansi Pemangku Kepentingan terkait se-Kabupaten Purbalingga dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Maksud : Melaksanakan kegiatan kerjasama dan koordinasi dengan Dinas / Instansi Pemangku Kepentingan terkait se-Kabupaten Purbalingga dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Tujuan : Untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Purbalingga. Hasil yang diharapkan : -

Melakukan koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas pengamanan kegiatan tahapan pemilu, pengamanan kegiatan seremonial tahapan pemilu dan pengamanan Aset Gedung dan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga.

-

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga.

Kegiatan yang dilaksanakan :


40

-

Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga dalam pelaksanaan Kerjasama / Koordinasi dengan Instansi Terkait adalah melakukan Rapat Koordinasi. Kegiatan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran

terdiri dari 5 output/keluaran yaitu :

-

Layanan dukungan administrasi perkantoran, tersedia pagu anggaran sebesar Rp. 10.260.000 dengan realisasi Rp. 6.531.000 atau 63,65 %.

-

Dokumen barang milik negara, tersedia pagu anggaran sebesar Rp. 21.727.000 dengan realisasi Rp. 17.110.800 atau 78,75 %.

-

Undang-Undang/Peraturan/Keputusan, tersedia pagu anggaran sebesar Rp. 54.150.000 dengan realisasi Rp. 46.797.225 atau 86,42 %.

-

Dokumen kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka Pemilu 2014, tersedia pagu anggaran sebesar Rp. 29.550.000 dengan realisasi Rp. 24.390.000 atau 82,54 %.

-

Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (KPU), tersedia pagu anggaran sebesar Rp. 411.915.000 dengan realisasi Rp. 379.329.088 atau 92,09 %.

f. Sasaran 6 :

Terselenggaranya penyiapan penyusunan rancangan

peraturan KPU, advokasi hukum, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu.

Untuk mencapai sasaran tersebut, melalui indikator kinerja sasaran yaitu terwujudnya laporan pelaksanaan kegiatan. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :


41

a.

Terselenggaranya Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi Hukum, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan PerundangUndangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu

Tingkat Ketepatan Penyiapan Penyusunan Tata Cara dan Pelaksanaan Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum (3363.001) Tingkat Ketepatan Penyiapan Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Peraturan Perundangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Hukum (3363.003) Tingkat Ketepatan Penyiapan Analisis di Bidang Administrasi Hukum dalam Kepengurusan Parpol, Perseorangan Peserta Pemilu dan Dana Kampanye Peserta Pemilu (3363.008) Tingkat Ketepatan Penyiapan Penyusunan Tata Cara dan Pelaksanaan Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum (3363.009)

1 Kasus

-

0%

1 Dokumen

0%

1 Laporan

-

0%

5 Kasus

3 Kasus

60%

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan tingkat ketepatan penyiapan penyusunan dokumentasi dan informasi hukum peraturan Laporan Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah Th. 2014 KPU Kab. Purbalingga

42

perundangan dan pelaksanaan penyuluhan hukum dan tingkat ketepatan

penyiapan

analisis,

KPU

Kabupaten

Purbalingga

melaksanakan kegiatan pendokumentasian rumusan masalah Pemilu dan rumusan penyelesaian sengketa hukum Pemilu di Tahun 2014. Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan masukan rancangan verifikasi peraturan parpol, perseorangan peserta Pemilu dan dana kampanye peserta Pemilu, penyusunan Dapil, dll, KPU Kabupaten Purbalingga melaksanakan kegiatan penyuluhan verifikasi partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 di wilayah Purbalingga. Kegiatan penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi,

penyelesaian

sengketa

dan

penyuluhan

peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu terdiri dari 4 output/keluaran yaitu : -

Penyelesaian dan bantuan hukum terkait sengketa pemilu, tersedia pagu anggaran sebesar Rp. 3.493.000 dengan realisasi sebesar Rp. 0 atau 0 %.

-

Dokumentasi dan identifikasi bidang hukum terkait pemilu tersedia pagu anggaran sebesar Rp. 2.000.000 dengan realisasi sebesar

-

Rp. 496.125 atau 24,81 %.

Laporan audit dana kampaye Pemilu 2014, tersedia pagu anggaran sebesar Rp. 42.100.000 dengan realisasi sebesar Rp. 22.227.175 atau 52,80 %.

-

Bantuan hukum penyelesaian kasus Pemilu 2014, tersedia pagu anggaran sebesar Rp. 228.658.000 dengan realisasi sebesar Rp. 194.915.570 atau 85,23 %.

g. Sasaran 7 : Terselenggaranya Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih.


43

Untuk mencapai sasaran tersebut, melalui 1 (satu) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Persentase (%) Kemajuan Pengembangan 1 Jenis Media Center (3364.005)

b.

Ketepatan Pelaporan Kegiatan Kampanye Pemilu 2014 (3364.017) Persentase (%) Pedoman dan Petunjuk Teknis Bimbingan Teknis Pemilu Legislatif dan Presiden Terselenggaranya Bimbingan Teknis/ untuk PPK yang Tepat Waktu Supervisi/ Sesuai Rencana Publikasi/ dan Efektif Sosialisasi (3364.018) Penyelenggaraan Pemilu dan Jumlah Kerja Sama dan Kegiatan Pendidikan Pendidikan Pemilih Pemilih yang dilaksanakan (3364.019) Persentase (%) Laporan Pemungutan Suara Pemilu Legislatif yang Akuntabel dan Tepat Waktu (3364.020) Ketepatan Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Legialatif

1 Jenis

100%

2 Laporan

2 Laporan

100%

2 Kegiatan

2 Kegiatan

100%

100.000 Orang

80.000 Orang

80%

1 Laporan

1 Laporan

100%

1 Dokumen

1 Dokumen

100%


44

(3364.021)

Persentase (%) Laporan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 yang Akuntabel dan Tepat Waktu (3364.024) Persentase (%) Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang Akuntabel dan Tepat Waktu (3364.025) Ketepatan Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 (3364.026)

1 Laporan

1 Laporan

100%

1 Laporan

1 Laporan

100%

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

Fasilitasi dan Persiapan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maksud : Melaporkan dan mendokumentasikan proses fasilitasi dan laporan dana kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, menyampaikan data informasi kepada masyarakat tentang proses fasilitasi dan laporan dana kampanye.


45

Tujuan : Melaksanakan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Purbalingga. Dalam rangka validitas regulasi dan implementasi peraturan yang terkait dengan kampanye dan pelaporan dana kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 maka KPU Kabupaten Purbalingga melaksanakan beberapa rapat koordinasi dengan beberapa stakeholder khususnya dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dan Tim Sukses Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Adapun rapat koordinasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Melaksanakan rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Panwalu Kabupaten Purbalingga mengenai penetapan Lokasi dan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. 2. Melaksanakan rapat koordinasi dengan Tim Sukses Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan instansi terkait mengenai penetapan jadwal kampanye terbuka oleh KPU dan koordinasi lokasi kampanye berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga. 3. Melaksanakan

kegiatan

fasilitasi

kampanye

dengan

rapat

koordinasi dengan Tim Sukses Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden mengenai Penyusunan dan Pelaporan Sumbangan Dana Kampanye Tahap II dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik. 4. Melaksanakan rapat koordinasi mengenai Penyusunan Pelaporan Dana Kampanye Tahap Akhir dan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2014


46

Maksud

:

Merekam

semua

proses

kinerja

KPU

dalam

penyelenggaraan tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Tahun 2014. Tujuan : Menggambarkan bagaimana kegiatan penyelenggaraan tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan suara telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.

Kegiatan

pedoman,

petunjuk

teknis

dan

bimbingan

teknis/supervisi/publikasi/ sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih terdiri dari 10 output/keluaran yaitu: -

Publikasi informasi pemilu, tersedia pagu anggaran sebesar Rp. 3.650.000 dengan realisasi sebesar Rp. 0 atau 0 %.

-

Laporan Kampanye Pemilu 2014, tersedia pagu anggaran sebesar Rp.36.290.000 dengan realisasi sebesar Rp. 34.289.900 atau 94,49 %.

-

Bimbingan Teknis Kepemiluan di KPU, tersedia pagu anggaran sebesar

Rp.

22.697.969.000

dengan

realisasi

sebesar

Rp. 21.093.432.000 atau 92,93%. -

Peningkatan partisipasi masyarakat, pendidikan pemilih Pemilu Tahun 2014, tersedia pagu anggaran sebesar Rp. 1.072.695.000 dengan realisasi sebesar Rp. 629.585.225 atau 58,69 %.

-

Laporan pemungutan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 tersedia pagu anggaran sebesar Rp. 12.108.000 dengan realisasi sebesar Rp. 3.960.000 atau 32,71%.

-

Dokumen rekapitulasi hasil pemungutan suara Anggota DPR, DPD, DPRD Pemilu 2014, tersedia pagu anggaran sebesar Rp. 169.173.000 dengan realisasi sebesar Rp. 101.140.975 atau 59,79 %.


47

-

Laporan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, tersedia pagu anggaran sebesar Rp. 42.050.000 dengan realisasi sebesar Rp. 12.385.500 atau 29,45 %.

-

Laporan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, tersedia pagu anggaran sebesar Rp. 29.484.000 dengan realisasi sebesar Rp. 7.765.000 atau 26,34%.

-

Dokumen rekapitulasi hasil pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, tersedia pagu anggaran sebesar Rp. 170.068.000 dengan realisasi sebesar Rp. 56.630.000 atau 33,30 %

2. Capaian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga telah berupaya melaksanakan amanat yang diemban sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel dengan mempertanggungjawabkan anggaran yang digunakan dengan berbasis kinerja. Adapun capaian kinerja KPU Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut :


48

NO

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

1 I.

2

JUMLAH KEGIATAN SELAMA 1 TAHUN (PROGRAM KERJA) 3

076.01.01

Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

3355

REALISASI CAPAIAN KINERJA SEMESTER II SUDAH

% CAPAIAN

PAGU ANGGARAN (REV TERAKHIR) (Rp)

4

5

6

% PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN 7

158

144

91,14

7.750.965.000

1,85

Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di lingkungan KPU

62

62

100,00

1.074.089.000

1,11

3355.003

38

38

100,00

48.083.000

1,45

12

12

100,00

111.548.000

1,30

Laporan Sistem Akuntasi dan Pelaporan Keuangan

3355.003.001 Laporan Sistem Akuntasi dan Pelaporan Keuangan

3355.004

011

Penyajian Peningkatan LPPA Keuangan yang Berkualitas

012

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Tahapan


49

Pemilu 2014 3355.004.001 Penyajian Peningkatan LPPA Keuangan yang Berkualitas 013

3355.994

LPJ Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilu TA.2014

Layanan Perkantoran

12

12

100,00

21

17

80,95

1

1

100,00

914.458.000

1,07

5.356.104.000

2,26

2.722.000

8,51

3355.994.001 Pengelolaan Perbendaharaan, serta Sistem Akuntansi Pelaporan 001

3356

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Pengelolaan Data, Dokumen, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu 3356.001

Dokumen Perencanaan dan Database Logistik Pemilu

3356.001.001 Evaluasi Perencanaan Logistik Pemilu 011

Evaluasi Perencanaan


50

Logistik Pemilu 3356.006

Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Keperluan Pemilu 2014

17

13

76

133.313.000

2,04

3356.006.001 Penyusunan Rencana Anggaran dan Kegiatan Pengelolaan Logistik Pemilu 011

Penyusunan Rencana Anggaran dan Kegiatan Pengelolaan Logistik Pemilu

012

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Logistik Pemilu

013

Pengelolaan Sistem Informasi Terkait Logistik Pemilu

3356.006.002 Fasilitasi Pengadaan Logistik Pemilu 011

Koordinasi Pengadaan Logistik Pemilu

3356.006.003 Fasilitasi Distribusi Logiatik Pemilu 011



51

3356.006.004 Tindak Lanjut Pengelolaan Logistik Pemilu

3356.007

011

Bimtek Pengelolaan Aset Logistik Pemilu 2014

012

Penghapusan Logistik Eks Pemilu

013

Stock Opname Logistik Pemilu

Sarana dan Pra Sarana Keperluan Pemilu 2014

3

3

100

5.220.069.000

2,79

47

45

95,74

696.816.000

1,85

1

1

100,00

23.322.000

2,06

3356.007.001 Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu 2014 011

3357

Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014

Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data 3357.001

Dokumen Perencanaan dan Data Kepemiluan


52

3357.001.011 Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RENJA) TA. 2015 011

3357.004

Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015

Laporan Pelaksanaan Kegiatan

1

1

100,00

3

3

100

2

2

100,00

3.650.000

1,25

114.824.000

2,28

74.870.000

1,77

3357.004.001 Laporan Pelaksanaan Kegiatan 011

3357.011

Penyusunan LAKIP Th.2013 dan Penyusunan TAPKIN KPU Th.2014

Dokumen Bidang Penganggaran Pemilu 2014

3357.011.001 Penyusunan Program dan Anggaran 011

3357.012

Koordinasi Penyusunan Anggaran Kegiatan Tahapan Pemilu 2014

Laporan Kajian/ Monitoring dan Evaluasi Pemilu 2014

3357.012.001 Laporan Monitoring dan Evaluasi Pemilu 2014


53

011

3357.013

Penyusunan Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahapan Pemilu 2014

Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2014

26

26

100,00

400.146.000

1,96

14

12

85,71

80.004.000

1,41

3357.013.001 Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2014 011

3357.014

Updating dan Kompilasi Data Pemilih Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Th. 2014

Layanan Teknologi Informasi Pemilu 2014

3357.014.001 Layanan Teknologi Informasi Pemilu 2014 011

Pembangunan Infrastruktur dlm Rangka Penghitungan Pileg dan Pilpres

012

Bimtek Aplikasi Situng Suara Pemilu Tahun 2014


54

013

3358

TNP Penghitungan Suara Secara Elektronik Pemilu Tahun 2014

Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian

4

3

75,00

3358.001

1

1

1

Penataan Organisasi, Pembinaan, dan Pengelolaan SDM

96.354.000

0,79

100,00

820.000

2,10

100,00

1.640.000

1,24

1.000.000

0,00

3358.001.001 Penataan Organisasi, Pembinaan, dan Pengelolaan SDM 011

3358.003

Penyelenggaraan Pelantikan/Pengambilan Sumpah Janji Pejabat Struktural

Layanan Peningkatan Kompetensi SDM

1

3358.003.001 Diklat Teknis 011 3358.012

Pengiriman Peserta Diklat

Piagam penghargaan Bagi Penyelenggara Pemilu 2014

1


-

-

55

3358.012.001 Piagam penghargaan Bagi Penyelenggara Pemilu 2014 011

3358.013

Perjalanan Dinas dlm rangka pemberian penghargaan

Bimtek Bagi Penyelenggara Pemilu

1

1

100,00

92.894.000

1,03

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (KPU)

24

17

70,83

527.602.000

0,79

3360.002

1

1

100,00

10.260.000

1,57

21.727.000

0,85

3358.013.001 Bimtek Bagi Penyelenggara Pemilu 011

3360


Layanan Dukungan Administrasi Perkantoran

3360.002.001 Pembinaan dan Pelaksanaan Tata Usaha Kearsipan 011

3360.003

Pembinaan dan Pelaksanaan Tata Usaha Kearsipan

Dokumen Barang Milik Negara

6


4

66,67

56

3360.003.001 Pengelolaan Barang Milik Negara 011

3360.004

Pengelolaan Barang Milik Negara

UndangUndang/Peraturan/Keputusan

1

1

100,00

54.150.000

1,16

4

4

100,00

29.550.000

1,21

12

12

100,00

411.915.000

1,09

3360.004.001 UndangUndang/Peraturan/Keputusan 011

3360.005


Kerjasama dengan Instansi Terkait

3360.005.001 Kerjasama dengan Instansi Terkait 011

3360.994

Kerjasama/Koordinasi dengan Instansi Terkait

Pelayanan Perkantoran

3360.994.001 Pelayanan Perkantoran 002

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran


57

II.

076.01.06

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

63

57

90,48

24.509.738.000

1,00

3363

Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu

8

7

87,50

276.251.000

1,11

3363.001

1

-

-

3.493.000

0,00

1

1

100

2.000.000

4,03

Penyelesaian dan Bantuan Hukum Terkait Sengketa Pemilu

3363.001.001 Penyelesaian dan Bantuan Hukum Terkait Sengketa Pemilu 011

3363.003

Advokasi dan Bantuan Hukum

Dokumentasi dan Identifikasi Bidang Hukum Terkait Pemilu

3363.003.001 Dokumentasi dan Identifikasi Bidang Hukum Terkait Pemilu 011

Dokumentasi dan Informasi Hukum UU/PP/PKPU/Putusan Pengadilan/Putusan MK/


58

Putusan MA)

3363.008

Laporan Audit Dana Kampanye Pemilu 2014

3

3

100,00

42.100.000

1,89

3

3

100,00

228.658.000

1,17

55

50

90,91

24.233.487.000

1,00

3363.008.001 Penyusunan dan Penyuluhan Materi 011

3363.009

Penyuluhan Peraturan dan Audit Dana Kampanye

Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Pemilu 2014

3363.009.011 Penyusunan, Penyuluhan Materi serta Supervisi dan Bantuan Hukum thp Penyelenggara Pemilu 011

3364

Perumusan dan Penyusunan Materi serta Supervisi dan Bantuan Hukum terhadap Penyelenggaraan Pemilu

Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi


59

Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih 3364.005

Publikasi Informasi Pemilu

1

-

3

3

11

11

-

3.650.000

0,00

100,00

36.290.000

1,06

100,00

22.697.969.000

1,08

3364.005.001 Publikasi Informasi Pemilu 015

3364.017

Pengembangan PPID dan Pusat Informasi Pemilu

Laporan Kampanye Pemilu 2014

3364.017.001 Laporan Kampanye Pemilu 2014 011

3364.018

Fasilitasi Persiapan Kampanye Pemilu Legislatif 2014

Bimtek Penyelenggaraan Pemilu di KPU Prov./Kab./Kota/PPLN

3364.018.001 Bimtek Pemungutan Suara di PPK, PPS dan KPPS 011

Bintek Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Legislatif

012

Badan Penyelenggara AdHock


60

3364.019

Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih Pemilu Tahun 2014

25

21

84,00

1.072.695.000

1,43

3364.019.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih Pemilu Tahun 2014 011

Penyebaran Informasi dan Sosialisasi Pemilu 2014

012

Publikasi dan Pewartaan Informasi Tahapan Pemilu 2014

013

Pendidikan Pemilih Pemilu 2014

3364.019.002 Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih Pemilu Presiden 2014 Putaran I 011

Penyebaran Informasi Pemilu 2014

3364.019.003 Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih Pemilu Presiden 2014 Putaran II


61

011

3364.020


Laporan Pemungutan Suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2014

5

5

100,00

12.108.000

3,06

5

5

100,00

169.173.000

1,67

3364.020.001 Laporan Pemungutan Suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2014 011

3364.021

Monitoring Persiapan Pemungutan Suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2014 ke Kecamatan

Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2014

3364.021.001 Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2014 011

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota


62

012

3364.024

Fasilitasi Data Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kab./Kota

Laporan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014

2

2

100,00

42.050.000

3,40

1

1

100,00

29.484.000

0,00

3364.024.001 Laporan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014

3364.025

011

Fasilitasi Persiapan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran I 2014

012

Fasilitasi Persiapan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II 2014

Laporan Pemungutan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014

3364.025.001 Laporan Pemungutan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014


63

011

3364.026

Penyusunan Substansi Materi tentang Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Hasil Pilpres

Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014

2

2

100,00

170.068.000

0,00

3364.026.001 Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 011

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014

012

Pengelolaan Data Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 221


201

90,95

32.260.703.000

1,13

64

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

KPU Kabupaten Purbalingga untuk Tahun Anggaran 2014 sesuai DIPA No. SP DIPA-076.01.2.657410/2014, alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 32.260.703.000,00. Dikarenakan pada saat Tahun 2014 KPU tengah mengadakan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sehingga anggaran yang diturunkan lebih besar daripada anggaran rutin KPU Kabupaten Purbalingga. Dari pagu anggaran tersebut sampai dengan akhir bulan Desember 2014 telah terealisir sebesar Rp. 25.971.348.731,00 atau sebesar (80.50,%) sehingga sisa anggaran Tahun 2014 sebesar Rp. 6.289.354.269,00 atau sebesar (19.50%). Untuk lebih jelasnya penggunaan setiap jenis belanja dapat digambarkan pada tabel di bawah ini :


65

NO


1 I.

JML KEGIA TAN SELA MA 1 THN (PROG RAM KERJA )

2

3

REALISASI CAPAIAN KINERJA SEMESTER II SUD AH

% CAPA IAN

4

5

PAGU ANGGARAN (REV TERAKHIR) (Rp)

6

REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN SEMESTER II

JUMLAH

SISA DIPA

%

% PERBAN DINGAN CAPAIA N KINERJ A DAN PENYER APAN ANGGA RAN

7

8

9

10

076.01. 01

Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

158

144

91,14

7.750.965.000

3.814.520.686

3.936.444.314

49,21

1,85

3355

Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di lingkungan KPU

62

62

100,00

1.074.089.000

969.519.923

104.569.077

90,26

1,11

3355.003

38

38

100,00

48.083.000

33.053.925

15.029.075

68,74

1,45


3355.003.0 Laporan Sistem Akuntasi dan 01 Pelaporan Keuangan 011

Penyajian Peningkatan LPPA Keuangan yang


66

Berkualitas 012

3355.004

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu 2014

12

12

100,00

111.548.000

85.754.940

25.793.060

76,88

1,30

12

12

100,00

914.458.000

850.711.058

63.746.942

93,03

1,07

3355.004.0 Penyajian Peningkatan LPPA 01 Keuangan yang Berkualitas 013

3355.994

LPJ Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilu TA.2014

Layanan Perkantoran

3355.994.0 Pengelolaan Perbendaharaan, 01 serta Sistem Akuntansi Pelaporan 001

Pembayaran Gaji dan Tunjangan


67

3356

Pengelolaan Data, Dokumen, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu

21

17

80,95

5.356.104.000

1.919.404.100

3.436.699.900

35,84

2,26

3356.001

1

1

100,00

2.722.000

320.000

2.402.000

11,76

8,51

17

13

76

133.313.000

50.029.750

83.283.250

37,53

2,04


3356.001.0 Evaluasi Perencanaan 01 Logistik Pemilu 011

3356.006

Evaluasi Perencanaan Logistik Pemilu


3356.006.0 Penyusunan Rencana 01 Anggaran dan Kegiatan Pengelolaan Logistik Pemilu 011

Penyusunan Rencana Anggaran dan Kegiatan Pengelolaan Logistik Pemilu

012

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan


68

Logistik Pemilu 013

Pengelolaan Sistem Informasi Terkait Logistik Pemilu

3356.006.0 Fasilitasi Pengadaan Logistik 02 Pemilu 011


3356.006.0 Fasilitasi Distribusi Logiatik 03 Pemilu 011


3356.006.0 Tindak Lanjut Pengelolaan 04 Logistik Pemilu 011

Bimtek Pengelolaan Aset Logistik Pemilu 2014

012

Penghapusan Logistik Eks Pemilu

013

Stock Opname


69

Logistik Pemilu 3356.007


3

3

100

5.220.069.000

1.869.054.350

3.351.014.650

35,81

2,79

Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

47

45

95,74

696.816.000

359.866.400

336.949.600

51,64

1,85

3357.001

1

1

100,00

23.322.000

11.310.000

12.012.000

48,49

2,06

3356.007.0 Pengadaan dan Distribusi 01 Logistik Pemilu 2014 011

3357

Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014


3357.001.0 Penyusunan Program dan 11 Rencana Kerja (RENJA) TA. 2015 011

Penyusunan Program dan Rencana Kerja


70

(RENJA) Tahun 2015 3357.004


1

1

100,00

3.650.000

2.921.600

728.400

80,04

1,25

3

3

100

114.824.000

50.330.000

64.494.000

43,83

2,28

2

2

100,00

74.870.000

42.200.725

32.669.275

56,37

1,77

3357.004.0 Laporan Pelaksanaan 01 Kegiatan 011

3357.011

Penyusunan LAKIP Th.2013 dan Penyusunan TAPKIN KPU Th.2014


3357.011.0 Penyusunan Program dan 01 Anggaran 011

3357.012

Koordinasi Penyusunan Anggaran Kegiatan Tahapan Pemilu 2014


3357.012.0 Laporan Monitoring dan


71

01

Evaluasi Pemilu 2014 011

3357.013

Penyusunan Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahapan Pemilu 2014


26

26

100,00

400.146.000

204.321.525

195.824.475

51,06

1,96

14

12

85,71

80.004.000

48.782.550

31.221.450

60,98

1,41

3357.013.0 Dokumen Pemutakhiran Data 01 Pemilih Pemilu 2014 011

3357.014

Updating dan Kompilasi Data Pemilih Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Th. 2014


3357.014.0 Layanan Teknologi Informasi 01 Pemilu 2014 011

Pembangunan Infrastruktur dlm


72

Rangka Penghitungan Pileg dan Pilpres

3358

012

Bimtek Aplikasi Situng Suara Pemilu Tahun 2014

013

TNP Penghitungan Suara Secara Elektronik Pemilu Tahun 2014

Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian

4

3

75,00

96.354.000

91.571.650

4.782.350

95,04

0,79

3358.001

1

1

100,00

820.000

390.000

430.000

47,56

2,10

Penataan Organisasi, Pembinaan, dan Pengelolaan SDM

3358.001.0 Penataan Organisasi, 01 Pembinaan, dan Pengelolaan SDM 011

Penyelenggaraan Pelantikan/Pengambil an Sumpah Janji


73

Pejabat Struktural 3358.003


1

1

100,00

1.640.000

1.320.000

320.000

80,49

1,24

3358.003.0 Diklat Teknis 01 011

3358.012

Pengiriman Peserta Diklat

Piagam penghargaan Bagi Penyelenggara Pemilu 2014

1

1.000.000 -

-

1

100,00

1.000.000 -

0,00 -

3358.012.0 Piagam penghargaan Bagi 01 Penyelenggara Pemilu 2014 011

3358.013

Perjalanan Dinas dlm rangka pemberian penghargaan


1

92.894.000

89.861.650

3.032.350

96,74

1,03

3358.013.0 Bimtek Bagi Penyelenggara 01 Pemilu 011



74

3360

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (KPU)

24

17

70,83

527.602.000

474.158.613

53.443.387

89,87

0,79

3360.002

1

1

100,00

10.260.000

6.531.000

3.729.000

63,65

1,57

6

4

66,67

21.727.000

17.110.800

4.616.200

78,75

0,85

1

1

100,00

54.150.000

46.797.725

7.352.275

86,42

1,16

Layanan Dukungan Administrasi Perkantoran

3360.002.0 Pembinaan dan Pelaksanaan 01 Tata Usaha Kearsipan 011

3360.003

Pembinaan dan Pelaksanaan Tata Usaha Kearsipan

Dokumen Barang Milik Negara

3360.003.0 Pengelolaan Barang Milik 01 Negara 011

3360.004

Pengelolaan Barang Milik Negara


3360.004.0 Undang01 Undang/Peraturan/Keputusan


75

011

3360.005

UndangUndang/Peraturan/Ke putusan


4

4

100,00

29.550.000

24.390.000

5.160.000

82,54

1,21

12

12

100,00

411.915.000

379.329.088

32.585.912

92,09

1,09

63

57

90,48

24.509.738.000

22.156.828.045

2.352.909.955

90,40

1,00

3360.005.0 Kerjasama dengan Instansi 01 Terkait 011

3360.994

Kerjasama/Koordinasi dengan Instansi Terkait


3360.994.0 Pelayanan Perkantoran 01 002

II.

076.01. 06

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik


76

3363


8

3363.001

1

Penyelesaian dan Bantuan Hukum Terkait Sengketa Pemilu

7

87,50

276.251.000

217.638.870

3.493.000 -

-

1

100

58.612.130

78,78

3.493.000 -

1,11

0,00 -

3363.001.0 Penyelesaian dan Bantuan 01 Hukum Terkait Sengketa Pemilu 011

3363.003

Advokasi dan Bantuan Hukum


1

2.000.000

496.125

1.503.875

24,81

4,03

3363.003.0 Dokumentasi dan Identifikasi 01 Bidang Hukum Terkait Pemilu 011

Dokumentasi dan Informasi Hukum (UU/PP/PKPU/Putusa


77

n Pengadilan/Putusan MK/Putusan MA) 3363.008


3

3

100,00

42.100.000

22.227.175

19.872.825

52,80

1,89

3

3

100,00

228.658.000

194.915.570

33.742.430

85,24

1,17

3363.008.0 Penyusunan dan Penyuluhan 01 Materi 011

3363.009

Penyuluhan Peraturan dan Audit Dana Kampanye


3363.009.0 Penyusunan, Penyuluhan 11 Materi serta Supervisi dan Bantuan Hukum thp Penyelenggara Pemilu 011

Perumusan dan Penyusunan Materi serta Supervisi dan Bantuan Hukum terhadap Penyelenggaraan Pemilu


78

3364

Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih

55

50

90,91

24.233.487.000

21.939.189.175

2.294.297.825

90,53

1,00

3364.005

1

-

-

3.650.000

-

3.650.000

-

0,00

3

3

100,00

36.290.000

34.289.900

2.000.100

94,49

1,06

11

11

100,00

22.697.969.000

21.093.432.000

1.604.537.000

92,93

1,08


3364.005.0 Publikasi Informasi Pemilu 01 015

3364.017

Pengembangan PPID dan Pusat Informasi Pemilu


3364.017.0 Laporan Kampanye Pemilu 01 2014 011

3364.018

Fasilitasi Persiapan Kampanye Pemilu Legislatif 2014

Bimtek Penyelenggaraan Pemilu di KPU


79

Prov./Kab./Kota/PPLN 3364.018.0 Bimtek Pemungutan Suara di 01 PPK, PPS dan KPPS

3364.019

011

Bintek Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Legislatif

012

Badan Penyelenggara Ad-Hock


25

21

84,00

1.072.695.000

629.585.225

443.109.775

58,69

1,43

3364.019.0 Peningkatan Partisipasi 01 Masyarakat, Pendidikan Pemilih Pemilu Tahun 2014 011

Penyebaran Informasi dan Sosialisasi Pemilu 2014

012

Publikasi dan Pewartaan Informasi Tahapan Pemilu 2014


80

013

Pendidikan Pemilih Pemilu 2014

3364.019.0 Peningkatan Partisipasi 02 Masyarakat, Pendidikan Pemilih Pemilu Presiden 2014 Putaran I 011


3364.019.0 Peningkatan Partisipasi 03 Masyarakat, Pendidikan Pemilih Pemilu Presiden 2014 Putaran II 011

3364.020


Laporan Pemungutan Suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2014

5

5

100,00

12.108.000

3.960.000

8.148.000

32,71

3,06

3364.020.0 Laporan Pemungutan Suara 01 Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2014 011

Monitoring Persiapan Pemungutan Suara


81

Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2014 ke Kecamatan 3364.021


5

5

100,00

169.173.000

101.140.975

68.032.025

59,79

1,67

2

2

100,00

42.050.000

12.385.500

29.664.500

29,45

3,40

3364.021.0 Dokumen Rekapitulasi Hasil 01 Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2014

3364.024

011

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota

012

Fasilitasi Data Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kab./Kota

Laporan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden


82

Pemilu 2014 3364.024.0 Laporan Kampanye Pemilu 01 Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014

3364.025

011

Fasilitasi Persiapan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran I 2014

012

Fasilitasi Persiapan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II 2014


1

1

100,00

29.484.000

7.765.000

21.719.000

26,34

0,00

3364.025.0 Laporan Pemungutan Suara 01 Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 011

Penyusunan Substansi Materi tentang


83

Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Hasil Pilpres 3364.026


2

2

100,00

170.068.000

56.630.575

113.437.425

33,30

0,00

221

201

90,95

32.260.703.000

25.971.348.731

6.289.354.269

80,50

1,13

3364.026.0 Dokumen Rekapitulasi Hasil 01 Penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 011

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014

012

Pengelolaan Data Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden


84


85

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja kegiatan yang dilaksanakan dan analisis realisasi anggaran KPU Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2014, Prosentase capaian output kegiatan KPU Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini : NO


%

%

CAPAI REALI

1 I.

2 076.01.

Program Dukungan Manajemen

01

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

AN

SASI

KINE

ANGG

RJA

ARAN

3

4

91,14

49,21

100,00

90,26

100,00

68,74

100,00

76,88

100,00

93,03

80,95

35,84

KPU 3355

Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di lingkungan KPU 3355.003


3355.004

Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu 2014

3355.994

3356

Layanan Perkantoran

Pengelolaan Data, Dokumen, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu


i

3356.001


3356.006

100,00

11,76

76

37,53

100

35,81

95,74

51,64

100,00

48,49

100,00

80,04

100

43,83

100,00

56,37

100,00

51,06

85,71

60,98

75,00

95,04


3356.007


3357

Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data 3357.001


3357.004


3357.011


3357.012


3357.013


3357.014


3358

Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian 3358.001

Penataan Organisasi, Pembinaan, dan


ii

Pengelolaan SDM 3358.003

100,00

47,56

100,00

80,49

100,00

96,74

70,83

89,87

Administrasi Perkantoran

100,00

63,65

Dokumen Barang Milik

66,67


3358.013


3360

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (KPU) 3360.002

3360.003

Layanan Dukungan

Negara 3360.004

Undang-Undang/Peraturan/ Keputusan

3360.005

II.

100,00

86,42

100,00

82,54

100,00

92,09

90,48

90,40

87,50

78,78


3360.994

78,75


076.01.

Program Penguatan Kelembagaan

06

Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

3363



iii

3363.001

Penyelesaian dan Bantuan Hukum Terkait Sengketa

-

-

100

24,81

100,00

52,80

100,00

85,24

90,91

90,53

-

-

100,00

94,49

100,00

92,93

84,00

58,69

Pemilu 3363.003


3363.008


3363.009


3364

Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih 3364.005

3364.017



3364.018

Bimtek Penyelenggaraan Pemilu di KPU Prov./Kab./Kota/PPLN

3364.019



iv

3364.020

Laporan Pemungutan Suara Anggota DPR, DPD,

100,00

32,71

100,00

59,79

100,00

29,45

100,00

26,34

100,00

33,30

90,95

80,50

dan DPRD Pemilu 2014 3364.021


3364.024

Laporan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014

3364.025


3364.026


Jumlah rata-rata

Keseluruhan program dan kegiatan yang dilaksanakan KPU Kabupaten Purbalingga Rp.

pada

Tahun

25.971.348.731,00

atau

2014 80,50

menggunakan %

dari

dana anggaran

sebesar sebesar

Rp. 32.260.703.000,00 dan kinerja KPU Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2014 secara keseluruhan termasuk dalam kategori “baik”, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 90,95 %. Laporan Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah Th. 2014 KPU Kab. Purbalingga

v

Diagram 1 Perbandingan Prosentase Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan berdasarkan Program BA DIPA 076 KPU Kabupaten Purbalingga Tahun 2014

BAB IV Laporan Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah Th. 2014 KPU Kab. Purbalingga

vi

PENUTUP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 merupakan pertanggung-jawaban kinerja sebagai pengguna anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis KPU Tahun 2010-2014 Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2010. Upaya-upaya yang telah dilakukan KPU Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2014 adalah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis tersebut. Selanjutnya Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2014 sebesar 90,95 % dapat dikategorikan baik, pada rentang skala pencapaian kinerja antara 75 % sampai dengan 100 %. Realisasi penyerapan anggaran sebesar 80,50 % dari total anggaran. Rasio perbandingan capaian kinerja dengan realisasi penyerapan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 adalah sebesar 1,13 dimana capaian kinerja lebih besar dari pada penyerapan anggarannya. Dengan demikian dari data pencapaian kinerja KPU Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 tersebut diharapkan dapat menjadi pemacu semangat dan motivasi Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel.


vii


viii

Visi KPU. Umum sebagai penyelenggara. Pemilihan Umum yang memiliki. Integritas, professional, mandiri, Transparan dan akuntabel, demi

Recommend Documents