SI
L IHA
N
M
UMU
I
I
HAN
PEM
PEM LI
UMUM
MI
KO
SUARA KPU
Ma
KOMISI
2014 PEMILIHAN UMUM
re
t2
013
Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat
??? Sosialisasi Transparansi
Proses Pencalonan
KOMISI
P
rofesi alternatif di tahun politik, jelang Pemilu Tahun 2014 adalah menjadi anggota legislatif, baik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Menggeluti bidang politik kenegaraan menjadi incaran baru bagi para pencari peluang.
Semua kalangan, baik tua, muda, selebritis, pengusaha, pelawak, dan lain sebagainya, semua melirik alternatif baru menjadi anggota dewan atau legislatif. Pertanyaannya adalah apakah mereka itu sudah terbiasa berorganisasi, menyukai dunia politik, berwawasan luas, jujur, dan berpihak pada rakyat? Apabila mereka itu belum memiliki karakter dan sifat itu, maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah mereka hanya tertarik dengan gaji, tunjangan, dan lain-lain yang memang menggiurkan? Jika memang jawaban kedua ini yang manjadi pembenaran maka akan melahirkan stigma buruk bagi para politikus karbitan ini.
M UMU
LI
I
Membidik Peluang di Bidang Politik Kenegaraan
PEM
Pengantar Redaksi
HAN
SUARA KPU Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat
Pengarah Husni Kamil Manik Drs. Hadar Nafis Gumay Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.IP., M.Si Ida Budhiati, SH, MH Penanggung Jawab Arif Rahman Hakim
Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu yang secara teknis melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemilu, bertugas atas kewenangan yang diberikan melalui konstitusi, membuat aturan-aturan untuk melakukan filter yang baik terhadap para calon anggota legislatif, yang mempunyai kapasitas, yakni yang terbiasa berorganisasi, menyukai dunia politik, berwawasan luas, jujur, dan berpihak pada rakyat. Walaupun pekerjaan yang dilakukan KPU tidaklah berdiri sendiri, karena yang paling berperan atau paling menentukan siapa-siapa calon legislatif yang layak ditawarkan ke masyarakat adalah partai politik peserta pemilu.
Pemimpin Umum Sigit Joyowardono, SH Drs. Supriatna, M.Si
Terlepas dari kesulitan itu, KPU mau tidak mau sebagai benteng terakhir saat penyaringan calon anggota legislatif, harus dapat meminimalisir lolosnya calon-calon anggota legislatif yang belum memiliki kapasitas itu. Meskipun KPU hanya memiliki kapasitas menyaring syarat administrasi saja, setidaknya sudah dapat mengurangi lolosnya calon yang tidak dikehendaki masyarakat. Padahal yang amat dibutuhkan adalah mental, sikap, perilaku, jiwa para calon, tetapi dengan cara apa mengujinya? Nampaknya ke depan instrument pengujian ini, perlu dipertimbangkan untuk diatur dan ditetapkan sehingga dapat menguji mental, sikap, perilaku, jiwa para calon. Karena jika ini tidak dilakukan maka masyarakat hanya akan dijadikan komoditas politik sesaat saja.
Koordinator Reportase Titik P.W
Dalam hal peraturan sebagai pedoman dalam penyaringan calon-calon anggota legislatif, KPU menetapkan Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang diubah ke dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 dan Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD. Ketiga peraturan itu menjadi pedoman bagi KPU di setiap tingkatan, juga bagi partai politik peserta pemilu dan perseorangan yang ingin mendaftar menjadi calon legislatif. Harapannya adalah bahwa dengan ditetapkannya ketiga peraturan KPU ini calon-calon anggota legislatif yang nantinya akan ditawarkan kepada para memilih, merupakan calon-calon yang benar-benar dapat melayani kepentingan masyarakat luas, sehingga saat terpilih pun mereka sudah siap dengan segala resiko dan konsekuaensinya, yakni untuk mewakili dan melayani rakyat. KPU setidaknya dapat menyuguhkan beberapa pilihan calon-calon legislatif yang memiliki kesungguhan, memahami konsekuensi, dan fokus kepada pencapaian visi dan misi. (wwn/red)
Pemimpin Redaksi Kadar Setyawan Redaktur Pelaksana Nur Syafaat
Redaktur Foto Dodi Husein Editor Senior Sahruni H.R Editor Rita, Ajeng, Didi, Anna, Sumantri, Intan, Bagus, Catur Reporter Arif, Indra Budi, Satrio, Asti, Teddy, Arif Ma’aruf, Doddy Amin Fotografer Ujang Sofyan Tunjung Designer Grafis Rio Distribusi/Sirkulasi Dewi Mustikawati Sekretariat Redaksi Wahid megantoro Alamat Redaksi Biro Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat Tlp: (021) 319 37223 www.kpu.go.id
2
Suara KPU Edisi Maret 2013
Daftar Isi 5 Fokus Utama
KPU Akan Transparan Dalam Proses Pencalonan
6 Fokus Utama
KPU Tetapkan 2.361 Dapil
Pengantar Redaksi................................ 2 Daftar Isi.................................................. 3 Fokus Utama........................................... 4-9 News......................................................... 10-15 Seputar Pemilukada.............................. 16-18 Berita Daerah......................................... 19 Berita Dalam Gambar........................... 20
14 News
KPU Tetapkan PKPI Sebagai Peserta Pemilu 2014
18 Seputar Pemilukada
Bumi Serasan Sekundang pilih “pelayan” Lima Tahun Ke Depan Suara KPU Edisi Maret 2013
3
FokusUtama
Sosialisasi Peraturan KPU Pencalonan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyosialisasikan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada 10 partai politik peserta pemilu 2014 dan partai lokal Aceh, Kamis (14/3).
K
etua KPU Husni Kamil Manik menjelaskan hal-hal prinsip seputar pencalonan. Seperti bakal calon yang hanya boleh dicalonkan di satu lembaga perwakilan dan satu daerah pemilihan (dapil). Hadir dalam sosialisasi itu Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Arief Budiman, Sigit Pamungkas, Juri Ardiantoro, Hadar Nafis Gumay, Ida Budhiati dan perwakilan 10 partai politik nasional plus partai lokal Aceh. Partai politik diminta untuk memerhatikan hal-hal krusial dalam pencalonan. Salah satunya
4
kewajiban untuk memenuhi keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen dalam susunan daftar bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang akan diajukan ke KPU. “Dalam peraturan, kita sudah buatkan simulasi sebagai pedoman bagi partai politik dalam menyusun daftar bakal caleg, termasuk penempatan kuota perempuan sekurang-kurangnya 30 persen untuk setiap dapil,” ujar Husni. Dia menjelaskan pemenuhan kuota perempuan tidak hanya mengacu pada 30 persen dari jumlah keseluruhan caleg dalam
satu dapil. Partai politik, kata Husni, harus tetap memerhatikan penempatan caleg perempuan tersebut. Kalau semuanya ditempatkan pada nomor paling bawah, tidak memenuhi syarat. Sebab sesuai undang-undang, caleg perempuan harus ada, minimal satu orang dalam setiap tiga susunan daftar caleg. Untuk kuota secara keseluruhan, jika jumlah calegnya hanya ada satu maka boleh tidak menempatkan calon perempuan. Jika jumlah calegnya 2 sampai 3 orang, jumlah caleg perempuan minimal 1 orang. Jika 4 sampai 6, jumlah caleg perempuannya minimal 2 orang, 7 sampai 10, minimal 3 orang, dan 11 sampai 12, minimal 4 orang. PKPU juga mempersempit ruang bagi parpol untuk mengganti bakal caleg dari daftar calon sementara (DCS) ke daftar calon tetap (DCT). Komisioner KPU Juri Ardiantoro menerangkan parpol hanya dapat mengganti DCS jika menyangkut tiga hal yakni bakal caleg tersebut tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan undang-undang, meninggal dunia dan mengundurkan diri. “Kalau menyangkut tiga kasus itu parpol dapat menggantinya tetapi dengan nomor urut yang sama,” jelas Juri. Mantan Ketua KPU DKI Jakarta ini menegaskan jika salah satu caleg yang mundur itu memengaruhi komposisi Suara KPU Edisi Maret 2013
FokusUtama
keterwakilan perempuan maka parpol wajib menggantinya dengan bakal caleg perempuan. Sementara bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan menjadi bacaleg wajib menyertakan bukti keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang ke KPU sesuai tingkatannya paling lambat pada masa perbaikan DCS. “Begitu juga bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, ketika sudah ditetapkan menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah otomatis tidak lagi memenuhi syarat sebagai caleg,” terang Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah. Khusus untuk penyelenggara pemilu yang akan maju sebagai caleg, pengaturannya lebih ketat lagi. “Saat pengajuan sebagai caleg, sudah harus menyertakan surat keputusan pemberhentian sebagai penyelenggara pemilu,” jelasnya. Selanjutnya anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan maju sebagai caleg lewat parpol yang berbeda harus melampirkan surat persetujuan pimpinan parpol asal. Layanan Maksimal Untuk memberikan layanan informasi secara detail terkait tata cara pencalonan kepada partai politik peserta pemilu 2014, KPU RI akan membentuk help desk pencalonan “Kita akan bentuk help desk pencalonan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada partai politik peserta pemilu,” terang
Suara KPU Edisi Maret 2013
Ketua KPU RI Husni Kamil Manik. Dengan adanya help desk parpol diharapkan dapat memenuhi persyaratan pengajuan pencalonan dan syarat bakal calon secepat-cepatnya dan selengkaplengkapnya. Layanan pendaftaran dibuka dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB. KPU berharap partai memanfaatkan waktu yang tersedia secara maksimal. Jangan menunggu untuk mendaftar pada hari-hari terakhir pendaftaran. Berkas pengajuan bakal calon dan persyaratan bakal calon dibuat dalam bentuk hardcopy dan softcopy. Softcopy sendiri sangat penting bagi petugas untuk melacak adanya bakal caleg yang mendaftar di dapil yang berbeda dan/atau dari partai yang berbeda. Selain itu, Husni juga meminta petugas pendaftaran menerima dan memeriksa secara detail setiap berkas pendaftaran yang diserahkan oleh partai politik. “Jangan sampai dalam tanda terima dinyatakan lengkap tetapi faktanya masih ada berkas yang belum diserahkan. Ini akan menjadi ruang perdebatan dengan parpol. Hal-hal semacam itu harus diminimalisir dengan meningkatkan kecermatan dan ketelitian,” tukasnya. Semua dokumen yang diserahkan parpol, lanjut Husni, harus tercatat dengan baik. Selain itu petugas dari KPU harus mengecek petugas dari partai yang datang untuk mengajukan pendaftaran caleg.
Sebab KPU sudah meminta pimpinan partai sesuai dengan tingkatannya menujuk dua orang pengurus parpol sebagai petugas penghubung untuk keperluan pencalonan. Petugas pendaftaran juga diminta untuk konsisten dengan tenggat waktu pendaftaran. Jangan melayani pendaftaran di luar waktu yang tersedia. Pelayanan kepada semua partai politik harus sama dan tidak boleh ada diskriminasi. Ketelitian, kecermatan dan kehati-hatian petugas pendaftaran saat menerima berkas penting untuk memudahkan kerja petugas verifikasi saat melakukan verifikasi kelengkapan administrasi pendaftaran. Pengumuman pendaftaran pencalonan akan disampaikan melalui media cetak dan elektronik selama tiga hari. Pendaftaran akan mulai dibuka tanggal 9 April dan berakhir tanggal 22 April. Petugas melakukan verifikasi administrasi dari tanggal 23 April sampai 6 Mei dan hasilnya disampaikan kepada partai politik tanggal 7 sampai 8 Mei. “Kita berikan kepada partai politik masa perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti selama 14 hari untuk selanjutnya diverifikasi lagi oleh petugas selama tujuh hari,” ujarnya. Berdasarkan verifikasi hasil perbaikan itu, KPU menyusun berita acara dan menetapkan daftar calon sementara (DSC). (red)
5
FokusUtama
KPU Akan Transparan Dalam Proses Pencalonan Masa pendaftaran pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang akan dimulai pada 9 April, tinggal beberapa hari lagi. Dalam proses penjaringan bakal calon anggota dewan itu, KPU memberikan garansi, akan melaksanakannya secara transparan.
“
KPU akan lakukan verifikasi pencalonan dengan sangat terbuka. Tidak ada yang akan kami tutup-tutupi dalam proses itu. Bapak/ibu harus yakin, berkas persyaratan pencalonan yang diserahkan ke KPU, akan sama dengan yang diperiksa,” tandas Ketua KPU, Husni Kamil Manik, dalam sosialisasi pencalonan bersama anggota DPD, di ruang sidang utama DPD, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/3). Keterbukaan itu, kata Husni, menjadi prinsip KPU dalam seluruh rangkaian proses pencalonan, sejak masa pendaftaran, penetapan DCS, masa perbaikan, verifikasi syarat dukungan, hingga penetapan daftar calon tetap (DCT). Berkaca dari pengalaman sebelumnya, Husni tidak ingin KPU dituding tidak transparan, seperti pada proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Untuk itu, kata Husni, pihaknya akan memberikan ruang yang lebih
6
kepada Bawaslu untuk terlibat dalam proses pencalonan anggota DPD ini. “Akan ada cheklist yang dipegang juga oleh Bawaslu,” ujarnya. Mantan anggota KPU Sumatera Barat itu tidak ingin KPU dianggap menutup-nutupi proses pencalonan. Husni juga membantah adanya sinyalemen bahwa KPU berpihak kepada para “incumbent” yang saat ini duduk di DPD. “Saya ingin klarifikasi, KPU tidak pro kepada mereka yang saat ini sudah duduk di sini. Tidak ada sama sekali niat KPU untuk itu. Apa yang kami jabarkan dalam peraturan KPU (PKPU) adalah kehendak undang-undang. KPU adalah pelaksana undang-undang, dan akan selalu berpedoman pada undang-undang. KPU kemudian melengkapinya dengan uraian teknis, supaya tidak ada multi
tafsir,” ujar Husni. Beri Contoh Yang Baik Selain itu, Husni juga meminta para incumbent anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak menggunakan waktu paling akhir untuk mendaftar. “Kami berharap para incumbent mendaftar di awal waktu untuk memberi contoh yang baik kepada para bakal calon anggota DPD yang lain,” ujar Husni saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPD, Rabu malam (27/3). Husni juga menjamin pendaftaran akan dilakukan secara terbuka dan transparan. Bawaslu dapat hadir saat proses pendaftaran berlangsung. “Nantinya rekan-rekan Bawaslu Provinsi akan berkantor di KPU Provinsi selama 14 hari untuk mengawasi proses pendaftaran,” ujarnya.
Suara KPU Edisi Maret 2013
FokusUtama
Untuk kegiatan pendaftaran, KPU akan membaginya menjadi dua tim yakni tim penerimaan berkas dan tim pemeriksa berkas. Menurutnya, dengan pola ini, pemeriksaan berkas menjadi lebih akurat. Tim punya waktu yang cukup untuk memeriksa semua berkas dari setiap calon. “Kita akan segera buatkan standar operational prosedurs (SOP) sehingga calon yang mendaftar mendapatkan layanan yang baik dan tidak ada standar ganda. Pendatang baru dan incumbent diperlakukan sama,” tegasnya. KPU kata Husni mendelegasikan kewenangannya untuk menerima, memeriksa dan memutuskan penilaian terhadap kelengkapan administrasi calon kepada KPU Provinsi. “KPU RI hanya melegalisasi putusan dari KPU Provinsi,” ujarnya. Untuk dukungan minimal, kata Husni, para bakal calon DPD harus mengecek lagi jumlah penduduk di daerahnya sesuai Keputusan KPU Nomor 08/Kpts/2013 tentang Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Jumlah Kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 2014. Sebaran dukungan minimal, kata Husni, juga perlu diperhatikan. Jika pada pemilu 2009, sebaran dukungannya hanya 20 persen dari jumlah kabupaten/ kota, untuk pemilu 2014, minimal tersebar di 50 persen kabupaten/ kota. Untuk daerah otonomi baru (DOB) yang dibentuk setelah pemilu 2009, tidak dihitung dalam penghitungan sebaran dukungan tersebut. “Data jumlah kabupaten/ kota yang kita pakai sebanyak 497 kabupaten/kota. Misalnya untuk Papua Barat ada dua DOB baru, tadinya 11 kabupaten/kota, sekarang menjadi 13 kabupaten/ kota maka hitungan 50 persen kabupaten/kota itu tetap dari hitungan 11 kabupaten/kota sehingga minimal tersebar di 6 kabupaten/kota,” jelasnya.
Suara KPU Edisi Maret 2013
Terkait dengan bukti dukungan, Husni menjelaskan kartu tanda penduduk (KTP) yang dapat digunakan adalah KTP yang masih berlaku baik elektronik maupun nonelektronik. “Yang penting KTPnya masih berlaku sampai tanggal 23 April. Kalaupun mau daftar di hari terakhir, yakni tanggal 22 April, KTP nya masih berlaku,” ujarnya. Kementerian Dalam Negeri sudah mengeluarkan Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/5184/S1 tertanggal 13 Desember 2012, batas waktu berlakunya KTP nonelektronik diubah dari terakhir 31 Desember 2012 menjadi 31 Oktober 2013. Husni meminta para bakal calon yang akan mendaftar agar menyerahkan berkas yang lengkap dan jelas. “Misalnya foto copy KTP sebagai bukti dukungan, yang diserahkan itu harus jelas dan mudah dibaca. Jangan serahkan yang kabur. Ini bukan maksud untuk mempersulit tetapi memudahkan petugas saat melakukan verifikasi faktual,” ujarnya. Hasil pengecekan terhadap berkas pendaftaran yang dimasukkan para bakal calon diserahkan kepada setiap calon. “Berkas hasil pemeriksaan akan diserahkan kepada para pihak. Waktu verifikasi administrasi partai politik tahap satu juga begitu. Raport mereka diserahkan secara lengkap dan detail, makanya dokumennya tebal,” ujarnya. Husni juga mengajak para bakal calon anggota DPD untuk mengisi semua form yang disediakan lengkap dan jelas. “Terutama form yang menyangkut dukungan. Kalau diisi secara lengkap dan detail, dukungan ganda dengan mudah terdeteksi,” ujarnya.
Dia juga mengatakan para bakal calon harus benar-benar menyakini yang memberikan dukungan itu benar-benar mendukungnya. “Jika keyakinan kita terhadap dukungan itu kurang sebaiknya, usahakan jumlah dukungan jauh lebih banyak dari jumlah minimal. Misalnya jika dukungan minimal yang dibutuhkan 3 ribu, ya serahkan 6 ribu. Kalaupun nanti kena finalty, masih ada dukungan lain yang bisa dijadikan sampel,” ujarnya. Palsukan Dukungan, Didenda 50 Kali Lipat Terkait dengan dukungan calon anggota DPD, KPU RI menegaskan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang terbukti menggunakan data palsu atau data yang sengaja digandakan untuk persyaratan dukungan akan dikenai denda. “Jumlah dukungannya akan dikurangi sebanyak 50 kali lipat dari temuan bukti data palsu atau data yang digandakan,” terang Komisioner KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah. KPU, kata Ferry, akan memberikan supervisi secara maksimal kepada semua calon DPD sehingga dapat memenuhi persyaratan sesuai ketentuan undang-undang. Mantan Ketua KPU Jawa Barat ini menyatakan KPU akan
7
FokusUtama
melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap dukungan yang disampaikan setiap calon DPD. Penelitian administratif bertujuan untuk mengecek keabsahan sejumlah berkas pendaftaran, surat pernyataan dan surat keterangan. Salah satunya, memeriksa kebenaran data mengenai jumlah dukungan di provinsi dan sebarannya menurut kabupaten/ kota di provinsi tersebut serta daftar nama pendukung pemilih dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pendukung pemilih. Sesuai ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2012, untuk provinsi dengan penduduk sampai 1 juta, dukungan minimalnya 1.000 pemilih, provinsi dengan penduduk lebih dari 1 juta sampai 5 juta, dukungan minimalnya 2
ribu, provinsi dengan penduduk 5 juta sampai 10 juta, dukungan minimalnya 3 ribu, provinsi dengan penduduk 10 juta sampai 15 juta, dukungan minimalnya 4 ribu dan provinsi dengan penduduk di atas 15 juta, dukungan minimalnya 5 ribu. “Dukungan tersebut harus tersebar di 50 persen kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan,” jelas Ferry. Persyaratan tersebut harus dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tandatangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi foto copy kartu tanda penduduk (KTP). Para calon diminta ekstra hati-hati memeriksa bukti dukungan yang akan diajukan ke KPU. “Pastikan bahwa para pendukung hanya memberikan dukungan kepada satu orang.
KPU Tetapkan 2.361 Dapil Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menetapkan daerah pemilihan (dapil) untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, Rabu lalu (9/3). Jumlah dapil DPRD Provinsi sebanyak 259 dan DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 2.102 dapil.
K
etua KPU RI Husni Kamil Manik mengatakan secara nasional terjadi penambahan dapil DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dibanding pada pemilu 2009. “Penambahan dapil terjadi karena pertambahan jumlah penduduk sehingga jumlah kursi di satu dapil melebihi batas maksimal 12 kursi,” terang Husni,
8
Senin (11/3). Pada pemilu 2009 jumlah dapil untuk DPRD Provinsi sebanyak 217 dapil dan DPRD Kabupaten/kota sebanyak 1.851 dapil. Jawa Barat dan Sumatera Utara merupakan dua provinsi dengan dapil DPRD Provinsi terbanyak di Indonesia yakni 12 dapil dengan jumlah kursi 100. Selain itu, Jawa Tengah dan Jawa Timur mendapat alokasi
Sebab pendukung yang kedapatan memberikan dukungan ganda akan dicoret dan dukungannya tidak dinilai,” ujarnya. Kebenaran jumlah dukungan pemilih digunakan sebagai dasar untuk pengambilan sampel saat verifikasi faktual. KPU akan mengambil 10 persen dari jumlah dukungan minimal yang sudah diverifikasi administrasi sebagai sampel untuk dilakukan faktualisasi. Bakal calon anggota DPD dinyatakan memenuhi syarat dukungan jika jumlah keseluruhan pendukung pemilih yang memenuhi syarat dukungan pemilih di kabupaten/kota yang bersangkutan dikalikan dengan 10, hasilnya sekurangkurangnya sama dengan jumlah minimal pendukung pemilih yang ditentukan undang-undang. (red)
kursi 100 dengan jumlah dapil masing-masing 10 dan 11 dapil. Sementara DPRD Provinsi dengan jumlah dapil yang paling sedikit yakni Kalimantan Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat, masingmasing lima dapil dengan 45 kursi. Komisioner KPU RI Ferry Kurnis Rizkiyansyah menambahkan di beberapa daerah di Indonesia seperti Papua dan Papua Barat terdapat perbedaan yang signfikan antara luas wilayah satu dapil dengan luas dapil yang lain. Sebab penyebaran penduduk di kawasan tersebut tidak merata tetapi menumpuk di satu tempat. “Itu tidak dapat dihindari karena penyebaran penduduk kita tidak merata, sementara penentuan dapil itu berdasarkan alokasi kursi dengan mengacu pada jumlah penduduk,” ujarnya. Ferry menegaskan KPU mendesain dapil dengan mempertimbangkan semua prinsip-prinsip penataan dan penetapan dapil yang sudah dituangkan dalam peraturan KPU
Suara KPU Edisi Maret 2013
FokusUtama
Nomor 5 Tahun 2013. “KPU sangat independen dalam penentuan dapil. Prosesnya sudah dimulai dari KPU daerah dengan melibatkan partisipasi publik. Kemudian kita kaji lagi di pusat dengan melihat semua aspek dan prinsip-prinsip penataan dan penetapan dapil,” ujarnya. Sesuai PKPU Nomor 5 Tahun 2013 ada tujuh prinsip penataan dan penetapan dapil yakni kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan. Secara umum, kata Ferry, jumlah dapil di setiap daerah berkisar antara 6 sampai 12 kursi. KPU mengutamakan dapil dengan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik setara mungkin dengan perolehan suara yang diperolehnya. “Namun ada beberapa daerah yang dapilnya jadi mekar, satu dapil kursinya sangat minimal hanya 3 dan 4 kursi. Hal seperti itu terjadi di daerah-daerah kepulauan atau daerah yang secara geografis sulit diakses sehingga untuk menjaga integritas wilayah perlu dapilnya dibuat menjadi lebih mekar,” ujarnya. Pada pemilu 2014 mendatang terdapat 2.112 kursi DPRD Provinsi dan 16.895 kursi DPRD Kabupaten/ Kota yang akan diperebutkan partai politik peserta pemilu. “Kita berharap peserta pemilu berkompetisi secara sehat denganmengedepankan visi dan misi sehingga pemilu berkualitas yang kita cita-citakan dapat terwujud,’ ujarnya. Sosialisasi Dapil Penetapan daerah pemilihan (dapil) telah diputuskan oleh KPU tanggal 9 Maret 2013. Dari hasil penetapan tersebut, KPU banyak mendapatkan respon balik yang disampaikan oleh berbagai pihak dari daerah.
Suara KPU Edisi Maret 2013
Respon atau usulan yang diajukan oleh berbagai elemen mengenai dilakukannya perubahan dapil, apabila itu tidak termasuk dalam hal-hal yang tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2013 tentang tata cara penetapan dapil dan UndangUndang (UU) Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, maka usulan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam acara sosialisasi penetapan dapil dan proses pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diselenggarakan di Ruang Sidang Utama lantai 2 KPU. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut hadir perwakilan partai politik (parpol) nasional dan parpol lokal Aceh. “Mengenai dapil DPR telah ditetapkan dalam UU Nomor 8 tahun 2013 sebanyak 77 dapil dan itu sama dengan dapil pada Pemilu 2009, sedangkan untuk dapil DPRD Provinsi terdapat penambahan 42 dapil, kemudian untuk dapil DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2009 sebesar 1.864, sekarang menjadi 2.102 atau bertambah 238 dapil,” papar Husni yang memimpin acara sosialisasi bersama parpol tersebut. Penyebab penambahan dapil tersebut, menurut Husni, disebabkan pada Pemilu 2009 yang lalu terdapat penambahan penduduk dan penambahan alokasi kursi pada dapil tersebut. Namun UU pada waktu itu tidak membenarkan KPU untuk melakukan penataan dapil, maka dapil pada Pemilu 2009 ada yang melampaui alokasi 12 kursi per-
dapil. Penyebab lainnya adalah penambahan penduduk pada tahun 2013, sehingga alokasi kursi melebihi 12 kursi per-dapil dan KPU juga melakukan pemekaran terhadap dapil-dapil tersebut. Oleh sebab itu, kata Husni, sesuai UU Nomor 8 Tahun 2012, KPU periode sekarang melakukan penataan. “Mengenai pencalonan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU telah menetapkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 mengenai pencalonan, pada proses pencalonan ini ada penambahan jumlah kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sedangkan untuk DPR sudah diatur dalam UU Nomor 8 tahun 2013, jumlahnya tetap 560 kursi pada 77 dapil,” ujar Husni yang didampingi oleh seluruh Komisioner KPU. Husni juga menambahkan, alokasi kursi Pemilu 2009 untuk DPRD Provinsi jumlahnya 2.008 kursi, kemudian pada Pemilu 2014 bertambah menjadi 2.137 kursi atau bertambah 129 kursi. Kemudian untuk DPRD Kabupaten/ Kota dari 16.345 kursi bertambah menjadi 17.560 atau bertambah 1.215 kursi. Berdasarkan UU Nomor 8 tahun 2012 telah diatur ketentuan pengajuan jumlah calon yang boleh diajukan maksimal 100 persen pada alokasi kursi dapil tersebut. Hal tersebut berbeda dengan pengaturan pada Pemilu 2009 yang boleh mengajukan calon maksimal 120 persen. (red)
9
FokusUtama News
Calon Komisioner di 18 Provinsi Jalani Tes Tertulis
T
ahapan seleksi administrasi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi di 18 Provinsi sudah selesai. Kamis (14/3), peserta yang lulus seleksi administratif akan menjalani ujian tes tulis secara serentak di daerahnya masing-masing. Setelah seleksi tertulis tuntas, akan dilanjutkan dengan tes kesehatan dan psikologi. Untuk tes psikologi akan dilakukan melalui proses wawancara, seleksi tertulis dan diskusi kelompok terarah.
Komisioner KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah, mengatakan hasil tiga jenis tes itu akan diakumulasikan untuk menentukan peserta yang lulus dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya. “Kami memperketat pelaksanaan tes sehingga anggota KPU terpilih benar-benar kapabel, kredibel dan berintegritas,” ujar Ferry. Untuk seleksi tertulis materi yang akan diuji berisi tentang sistem politik, kepemiluan dan perundang-undangan di bidang politik. Tes kesehatan
KPU Tetapkan PKPI Sebagai Peserta Pemilu 2014 Tepat tiga hari sejak putusan PT TUN dikeluarkan, KPU, Senin (25/3) menetapkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai Peserta Pemilu 2014, dengan nomor urut 15. Kamis (21/3) lalu, PT TUN mengabulkan gugatan PKPI Nomor : 25/G/2013/ PTTUN.JKT untuk diikutsertakan sebagai peserta Pemilu 2014. Dan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pasal 269 ayat 11, KPU wajib menindaklanjuti putusan PT TUN tersebut paling lama tujuh hari kerja. Sosialisasikan Tata Cara Pencalonan Kepada PKPI Setelah “meloloskan” Partai Kedaulatan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai peserta Pemilu 2014 pada Senin (25/3) lalu, KPU melakukan sosialisasi dengan mengundang partai besutan Sutiyoso itu. 10
Anggota KPU, Juri Ardiantoro, yang memimpin sosialisasi terhadap PKPI itu, menjelaskan beberapa tahapan penyelenggaraan Pemilu 2014, termasuk tentang tata cara pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta penetapan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Dalam persyaratan untuk perseorangan atau anggota DPD, misalnya, Juri menjelaskan, seorang calon hanya boleh mendaftarkan diri di satu daerah pemilihan atau provinsi saja, dan hanya mewakili satu lembaga perwakilan saja. “Untuk mengantisipasi seseorang mendaftarkan diri di dua daerah pemilihan atau di dua partai, KPU akan membuat sistem aplikasi. Kalau terbukti ada duplikasi, maka calon tersebut
akan didiskualifikasi,” tandas Juri. Juri yang mantan Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta itu juga menguraikan tentang alur proses pencalonan, isu-isu strategis seputar pencalonan, penempatan calon perempuan dalam pengajuan bakal calon, dan sengketa pencalonan. Terkait daftar calon, menurut Juri, partai politik wajib hukumnya untuk menyertakan sekurangkurangnya 30% keterwakilan perempuan di setiap dapil. “Urutan penempatan daftar bakal calon perempuan adalah, setiap tiga orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan,” ujar Juri. PKPI dalam kesempatan itu diwakili oleh Romulus Sihombing dan Uus Ali Husni. Bawaslu juga hadir, diwakili oleh Nasrullah. (red)
Suara KPU Edisi Maret 2013
FokusUtama News
mencakup kesehatan jasmani, rohani dan narkoba. Sementara psikotes dilakukan untuk mengukur inteligensia, sikap kerja dan kepribadian. Tim seleksi menetapkan nama-nama yang lulus seleksi tertulis, kesehatan, dan tes psikologi maksimal 20 nama dan minimal 15 nama dengan memperhatikan sekurang-kurangnya 30 persen perempuan. Mereka yang lulus tahapan ini akan menjalani tes wawancara dengan materi sistem politik, manajemen pemilu, peraturan perundang-undangan dan klarifikasi tanggapan masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk melakukan tracking terhadap rekam jejak para calon. Masukan dan tanggapan masyarakat tersebut wajib direspons oleh tim seleksi sehingga calon yang terpilih nantinya bukan orang yang bermasalah.
Menurut Ferry, para kandidat juga perlu mendapat dukungan dan kepercayaan masyarakat. Sebab penyelenggaraan pemilu membutuhkan partisipasi masyarakat secara luas. “Dukungan tersebut akan terekam dari respons yang diberikan masyarakat saat nama para kandidat tersebut dilempar ke publik,” ujarnya. Setelah menjalani tahapan wawancara, tim seleksi akan memilih dan menyampaikan 10 nama kepada KPU Pusat untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Tahapan ini meliputi uji pengetahuan mengenai kepemiluan, integritas dan independensi serta klarifikasi tanggapan masyarakat. “Lima peringkat teratas dari 10 nama akan ditetapkan menjadi anggota KPU Provinsi,” terang Ferry. (red)
KPU Sikapi Putusan PT TUN Soal PBB
K
omisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan untuk menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) yang meloloskan Partai Bulan Bintang (PBB) menjadi peserta pemilu 2014. Hal itu tertuang dalam keputusan Nomor 143 Tahun 2013 dengan menempatkan PBB pada nomor urut 14. Ketua KPU Husni Kamil Manik didampingi komisioner KPU Ida Budhiati, Sigit Pamungkas, Juri Ardiantoro, Arief Budiman dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah dalam jumpa pers di kantor KPU lantai 2. KPU menegaskan keputusan itu diambil untuk menghindari terganggunya tahapan pemilu yang sedang berjalan. “KPU memutuskan, menindaklanjuti putusan PT TUN dengan menerbitkan surat keputusan Nomor 143 dan menetapkan PBB sebagai peserta pemilu 2014. PBB diberi nomor urut
Suara KPU Edisi Maret 2013
14. Putusan ini akan disampaikan kepada pemohon dan partai politik peserta pemilu lainnya,” tegas Husni. Putusan PT TUN, terang Husni, sebenarnya memberi ruang kepada KPU untuk menerima putusan itu atau kasasi. Pengadilan juga menjelaskan hak konstitusional KPU untuk melakukan kasasi. Sesuai pasal 269 ayat 11, KPU wajib menindaklanjuti putusan PT TUN sebagaimana dimaksud pada ayat 6 atau putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia sebagaimana dimaksud ayat 9 paling lama 7 hari kerja. “Tapi setelah kita bahas secara marathon, jika dilakukan kasasi, proses di MA akan melampaui tahapan pencalonan yang sudah ditetapkan,” ujarnya. Sementara dalam pasal 57 ayat 2 UU Nomor 8 Tahun 2012, mengatakan pengajuan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/
Kota dilaksanakan 12 bulan sebelum hari pemungutan suara. Pendaftaran calon anggota legislatif akan dimulai tanggal 9 sampai 22 April 2013. Husni juga menjelaskan undang undang memberi waktu bagi MA untuk memutus kasasi sengketa pemilu paling lambat 30 hari. Tetapi jika dihitung waktu untuk memproses kasasi tersebut mulai dari pencatatan permohonan kasasi, pembentukan majelis sampai pada proses pembuatan putusan dan penyerahan putusan itu ke PT TUN dan pemohon akan memakan waktu sekitar 2 bulan. Meski menerima putusan itu, Husni menegaskan tidak ada yang salah dalam pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi terhadap PBB. “Verifikasi yang dilakukan oleh KPU sudah benar dan sesuai aturan. Dalam amar putusannya PT TUN hanya menyebutkan bahwa putusan KPU soal verifikasi normatif,” ujarnya (red)
11
News
Tingkatkan Partisipasi Pemilih di Luar Negeri
T
ingkat partisipasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri pada pemilu 2009 masih rendah. Dari daftar pemilih sebanyak 1.475.847 orang, WNI yang menggunakan hak pilihnya hanya 329.161 atau 22,3%. Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah bertekad tingkat partisipasi di luar negeri harus meningkat seiring dengan partisipasi pemilih pada pemilu 2014 secara nasional yang ditargetkan meningkat 4 persen dari 71 persen menjadi 75 persen. “Kalau diambil nilai rata-rata, berarti tingkat partisipasi di luar negeri juga harus dapat ditingkatkan dari 22,3 persen menjadi 75 persen,” terang Ferry, Senin (4/3). Mengerek angka partisipasi dari 22,3 persen menjadi 75 persen merupakan pekerjaan yang tidak ringan. Sebab KPU harus mampu meningkatkan partisipasi pemilih WNI sebesar 52,7 persen. Peningkatan yang sangat fantastis, di tengah-tengah kondisi WNI di luar negeri yang sangat dinamis dan sering berpindah dari satu tempat ke tempat lain. “Ini memang pekerjaan yang sangat berat. Apalagi jumlah pemilih di luar negeri terus bertambah dan kadang tidak menetap. Otomatis sosialisasi harus lebih kita intensifkan terutama oleh PPSLN dan KPPSLN yang menjadi ujung tombak kita di sana,” ujar Ferry. Untuk pemilu tahun 2014, berdasarkan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang diterima KPU dari Kementerian Luar Negeri
12
(Kemenlu) terdapat 2.213.605 pemilih yang tersebar di 130 Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (PPSLN) dan 873 Tempat Pemungutan Suara (TPS). KPU, kata Ferry, sangat mengharapkan dukungan dari kementerian terkait seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khusus Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menjangkau pemilih di luar negeri. “Selama ini kan kementerian terkait yang banyak berhubungan dengan WNI kita yang ada di luar negeri. Kami berharap berbagai instansi itu dapat membantu menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan mendorong WNI yang ada di sana aktif mencari tahu profil masingmasing kandidat DPR yang akan dipilih dan menggunakan hak pilihnya dengan benar,” ujarnya. Sebab, kata Ferry, KPU tidak hanya mengharapkan partisipasi
dari segi kuantitas tetapi juga kualitas. Hal itu dibuktikan dengan karakter pemilih yang menggunakan hak pilihnya secara sadar dengan basis pemahaman yang memadai terhadap para calon yang akan dipilihnya. KPU telah mengambil sejumlah langkah untuk meningkatkan partisipasi WNI di luar negeri. Pertama, pelaksanaan pemilu di luar negeri digelar lebih awal yakni 30 Maret sampai 6 April 2014. Kedua, pemilih yang akan menggunakan hak pilih tidak harus mendapatkan undangan memilih, cukup menggunakan passport. Ketiga, pemilih tidak harus datang ke TPSLN karena dapat menyalurkan hak suaranya melalui pos yang disampaikan ke PPSLN di perwakilan RI setempat. “Partisipasi dari berbagai organisasi diaspora yang ada di luar negeri juga sangat kita harapkan. Tidak hanya dalam konteks sosialisasi untuk datang ke TPS tetapi sekaligus edukasi sehingga mereka dapat menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan rasional,” ujar Ferry. (red)
Suara KPU Edisi Maret 2013
News
Penuhi Standar Minimum Pelayanan, KPU Gelar Diklat Pencalonan
S
alah satu pelayanan yang dilakukan oleh KPU adalah memfasilitasi pencalonan dalam pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Partisipasi aktif semua pihak diperlukan dalam pelayanan kepada partai politik (parpol), sehingga pada saatnya nanti tidak menimbulkan sengketa pemilu. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU Arif Rahman Hakim dalam pembukaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Bogor (25/03). Diklat yang diselenggarakan selama 5 hari tersebut diikuti oleh pejabat dan staf Sekretariat KPU provinsi dari seluruh Indonesia, serta Sekretariat Jenderal KPU. “Diklat pencalonan ini sangat penting untuk meningkatkan
Suara KPU Edisi Maret 2013
fungsi pelayanan KPU, karena dalam diklat ini akan diberikan pengetahuan dan ketrampilan untuk meningkatkan pelayanan dan memenuhi standar minimum pelayanan,” papar Arif yang didampingi oleh Wakil Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Sri Parkhatin. Kunci dari pelayanan, tambah Arif, adalah adanya SOP yang jelas. Kemudian SOP ini nanti harus disampaikan kepada semua stakeholder, sehingga tidak ada kesalahpahaman. “Misalnya dalam hal persyaratan pencalonan, jangan sampai ada persepsi seperti dipersulit atau dihalang-halangi, karena hal itu bisa berbuntut ke sengketa,” ungkapnya. “Yang penting, komitmen kita untuk menjalankan SOP tersebut harus sebaik-baiknya, tidak boleh ada niat untuk mempersulit atau menguntungkan diri sendiri,
kemudian perlunya mekanisme kontrol untuk memperbaiki pelayanan kita, misalnya dengan kotak pos atau email, untuk penyampaian keluhan dari masyarakat,” ujar mantan pejabat di LKPP tersebut. Sesuai amanah UU, lanjut Arif, pengembangan SDM KPU kedepan itu untuk mewujudkan penyelenggara pemilu yang profesional, sehingga diperlukan perencanaan bertahap untuk menuju SDM yang profesional. Ada 4 unsur profesional, pertama, pekerjaan profesional itu harus dilandasi dengan pendidikan atau pelatihan yang disiplin ilmunya sudah jelas terprogram, sehingga untuk menjadi profesional hrs mempunyai pendidikan dan pelatihan yang cukup. Kemudian kedua, unsur kode etik, ketiga, penugasan atau pekerjaan, dan keempat, ikatan profesi. (red)
13
News
Partisipasi Politik Untuk Pemilu Berkualitas Dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat, khususnya kalangan perguruan tinggi yang merupakan lembaga strategis guna menjawab tantangan dan hambatan yang ada untuk pemilu kedepan di Indonesia mampu menjadi parameter demokratisasi masyarakat Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) mengadakan seminar yang bertema Partisipasi Politik Untuk Pemilu Berkualitas yang diadakan di Aula FISIP.
S
eminar ini, bukan saja dihadiri mahasiswa dan dosen dari FISIP juga Fakultas Hukum saja, namun berbagai jurusan ikut serta dalam seminar yang digelar Senin (11/3). Acara yang dimulai pukul 09.00 WIB dihadiri kurang lebih dari 277 orang, melebihi kapasitas yang disediakan hanya sekitar 250 orang. Antusiasme para peserta seminar, selain tertarik dengan temanya, mereka juga tertarik dengan para narasumber yang salah satunya merupakan mantan dosen Unsoed yang sekarang menjabat sebagai Anggota KPU Pusat, yaitu Sigit Pamungkas, S.IP. MA, selain itu ada Dr. Sofa Marwah M. Si yang merupakan seorang doktor pertama di jurusan Ilmu Politik Unsoed, serta narasumber terakhir, yaitu Dr. M. Ridwan yang merupakan sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyumas. Dalam paparannya, Sigit Pamungkas menjelaskan tentang pemilu yang merupakan konstruksi negara yang demokratis, parameter pemilu sebagai acuan untuk melihat negara tersebut menjadi demokratis secara prosedural. Di sisi lain dalam mewujudkan Negara yang demokratis, diperlukan suatu partisipasi politik. Tetapi dalam menciptakan pertisipasi politik tersbut terdapat tantangan-tangtangan, dimana tantangan besar
14
partisipasi politik dalam pemilu itu disebabkan oleh 3 hal, yakni; 1. Voter turn-out turun (partisipasi pemilih yang menurun), 2. Inflasi kualitas voting (menurunnya kualitas pemilihan), 3. Partisipasi pemilu terbatas hanya sebagai aktivitas voting (memilih), padahal pemilu merupakan rangkaian tahapan demi tahapan. “Peran strategis stakeholder civil society semestinya menjadi pioneer untuk komunitas dimana dia berada, mereka harus menjadi pemicu terhadap lingkungan yang mereka berada di dalamnya,” ujar Sigit Pamungkas dalam paparannya di acara seminar tersebut. MUI: Partisipasi Dalam Pemilu Hukumnya Wajib Menurunnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik dan berdemokrasi di Indonesia, salah satunya disebabkan oleh variable teologis. Hal tersebut membuat ada sebagian orang yang enggan menggunakan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) akibat dari keyakinan teologis yang dianut. Keyakinan teologis itu melihat dan menilai demokrasi tidak legal dalam konteks agama Islam. Perspektif keagamaan yang digunakan oleh
Suara KPU Edisi Maret 2013
News
Majelis Ulama Indonesia (MUI), berpartisipasi dalam pemilu merupakan bagian dari tugas keagamaan seorang muslim. Konsekuensinya adalah apabila ada calon pemimpin yang memenuhi syarat menurut Islam, namun tetap tidak menggunakan hak pilihnya, maka hukumnya menjadi haram. Hal tersebut disampaikan oleh Dr. Ridwan, M.Ag, dalam paparannya mewakili MUI di Seminar Nasional KPU Goes To Campus. “Ini salah satu pandangan hukum yang digunakan oleh MUI, bisa jadi akan berbeda pandangan umat Islam yang lain, keragaman ini tergantung perspektif atau pandangan dari masingmasing umat Islam tersebut,” ujar Ridwan yang juga menjadi dosen jurusan Syariah STAIN Purwokerto. Tujuan pokok dari pemilu itu, tambah Ridwan, untuk memilih pemimpin atau ulil amri, sehingga memilih dalam pemilu itu hukumnya wajib. Pemilu itu diselenggarakan demi terciptanya kemaslahatan hidup masyarakat, yaitu berjalannya hukum agama dan tatanan sosial, hal ini yang disebut dengan ghoyah dalam Islam. Karena mengangkat ulil amri itu hukumnya wajib, maka partisipasi dalam pemilu itu hukumnya wajib juga, karena pemilu itu menjadi wasilah atau instrumen untuk mencapai ghoyah atau tujuan.
Suara KPU Edisi Maret 2013
“Kalau kita lacak dalam Al Qur’an dan AsSunnah, tidak ada rumusan yang baku dalam hal politik dan ketatanegaraan, Islam hanya memberikan prinsip-prinsip dasar dan kerangka etik bagaimana mengelola pemerintahan dan negara, sehingga persoalan kepemimpinan itu bukan persoalan akidah, jadi persoalan imamah dan khilafah itu persoalan istihadiyah yang bersifat dinamis, kita bisa melihat dalam tataran politik global, tidak ada bentuk pemerintahan Islam yang tunggal, seperti Iran, Pakistan, dan Arab Saudi, mereka menerapkan sistem politik yang berbeda-beda,” papar Ridwan. Ada sebagian orang yang tidak memberikan hak politiknya itu karena sistem demokrasi itu sebut toghut. Dalam pemikiran politik Islam ada 3 paradigma, pertama, integralistik, Islam itu adalah agama sekaligus negara, paradigma yang menolak demokrasi karena tidak mempunyai dalil dan tidak ada contohnya pada jaman Rasulullah SAW. Kedua, sekuleristik, yang memisahkan antara Islam dan Negara. Ketiga, simbiotik, jadi antara agama dan negara itu mempunyai hubungan simbiotik dan interpendensi, saling ketergantungan. Mengacu pada pengangkatan 4 khalifah penerus kepemimpinan Rasulullah SAW, mereka diangkat dengan 4 model pemilihan yang berbeda. Abu Bakar Ash-Shiddiq, dipilih melalui dua tahapan, kemudian Umar Bin Khattab tidak dipilih, tetapi dia dipersiapkan oleh Khalifah sebelumnya, tetapi proses legitimasi politiknya diserahkan kepada sahabatsahabat senior. Selanjutnya Usman Bin Affan menjadi khalifah itu diangkat oleh sebuah tim formatur, terakhir Ali Bin Abi Tholib diangkat menjadi khalifah pada saat suasana chaos atau reformasi. (red) 15
News
Ketua KPU Pantau Pilgubsu Husni Kamil Manik memantau jalannya Pemilukada Provinsi Sumatera Utara, yang digelar hari ini Kamis, 7 Maret 2013.
P
ada kesempatan itu, Husni bergerak mengunjungi beberapa TPS di Kota Medan bersama rombongan Komisi II DPR-RI yang juga datang ke Medan khusus untuk mengamati langsung pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi sumatera utara, yang lebih familiar dengan sebutan Pilgubsu dan wagubsu di provinsi yang mempunyai jumlah DPT sebesar 10.295.013, dan TPS sebanyak 26.462 yang tersebar di 33 kabupaten/kota. Lima pasangan calon bersaing ketat untuk memperoleh suara terbanyak, mereka adalah: 1. H. Gus Irawan Pasaribu, SE.Ak, MM dan Ir. H. Soekirman (diusung oleh 22 parpol, di antaranya PAN, PDK, PBB); 2. Drs. Effendi MS Simbolon dan Drs H. Jumiran Abdi (diusung PDIP, PPRN, dan PDS); 3. Dr. H. Chairuman Harahap, SH, MH dan H. Fadly Nurzal, S.Ag (didukung oleh Golkar, PPP, PPPI dan PRN); 4. Drs. Haji Amri Tambunan dan Dr. R.E Nainggolan, MM (didukung oleh Partai Demokrat); 5. H. Gatot Pujo Nugroho, ST dan Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si (didukung oleh PKS, Partai Hanura, PKNU, Partai Patriot dan Partai Persatuan Nasional). Dalam monitoring kali ini Ketua KPU mengunjungi beberapa TPS diantaranya TPS 8 kelurahan pasar merah barat kecamatan medan kota, TPS 5 kelurahan sidodadi kecamatan medan timur, 16
TPS 5 kelurahan madras hulu kecamatan medan polonia. Dari pantauan tim peliputan beberapa TPS tersebut terlihat lengang, hingga pukul 11.00 WIB kurang lebih baru 20 % pemilih yang datang ke TPS. Menanggapi hal tersebut, pria kelahiran Sumatera Utara ini mengatakan bahwasanya partisipasi masyarakat harus dilihat secara menyeluruh. “Kecenderungan di kota kota besar masyarakatnya akan datang ke tps jam 10 ke atas” lanjutnya. Husni menambahkan juga bahwa semangat masyarakat dalam pilgub Sumatera Utara cukup besar, bisa dilihat dari pembangunan TPSTPS yang mayoritas dibangun secara gotong royong masyarakat sekitar. Ditambahkannya lagi bahwa antusias itu dapat dilihat dengan keikutsertaan masyarakat membantu KPU dengan menjadi PPS dan KPPS. Usaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat juga sudah dilakukan oleh KPU Provinsi Sumut maupun KPU di jajaran Kabupaten/ Kota, semua langkahlangkah dan metode sosialisasi telah dilaksanakan.
Selain melakukan sosialisasi, KPU juga memberi kemudahan bagi masyarakat untuk memilih, semisalnya saja apabila pemilih tidak membawa undangan ke TPS maka boleh memilih dengan menunjukkan tanda pengenal, ini terjadi di TPS 5 Kelurahan Sidodadi Medan Timur, Awandi salah seorang pemilih dapat memilih hanya dengan menunjukkan SIMnya, namun tentu saja dia telah terdaftar dalam DPT. KPU Provinsi Sumut memang tidak menyediakan penghitungan suara cepat, namun dipastikan proses penghitungan akan berlangsung secara transparan. (red)
Suara KPU Edisi Maret 2013
News
Bumi Serasan Sekundang pilih “pelayan” Lima Tahun Ke Depan Kabupaten Muara Enim atau lebih dikenal dengan Bumi Serasan Sekundang, Selasa (5/3), menggelar hajatan besar lima tahunan. Hari dimana masyarakat memilih pemimpin yang akan menjadi pelayan mereka lima tahun ke depan dalam pemilihan bupati (pilbub) dan wakil bupati (wabup) periode 2013 - 2018.
K
abupaten Muara Enim adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang memiliki luas wilayah 7.383,90 km2. Sesuai dengan pengundian nomor urut, cabup dan cawabup yang mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Muara Enim terdiri dari empat pasangan calon (paslon), diantaranya, paslon nomor urut satu ditempati Asri AG- Rachman Djalili (didukung Partai Hanura dan PKS), paslon nomor urut dua Edy Hermanto - Herfyan Sofyan Danal (didukung Partai Gerindra dan PBR). Untuk Paslon nomor urut tiga Muzakir Sai Sohar - Nurul Aman (didukung Partai Golkar, Demokrat, PPP, dan PAN), serta paslon nomor urut empat Syahril Djemalip-Giri Kiemas (didukung PDI Perjuangan). Hasil pantauan yang dilakukan reporter KPU bersama Ketua KPU Provinsi Sumsel Anisatul Mardiah, beserta Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muara Enim Isa Ansori dan Suprayitno ke beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS), secara
Suara KPU Edisi Maret 2013
umum berlangsung dalam suasana yang kondusif. Seperti yang terlihat di TPS 1 Desa Gunung Megang Dalam, TPS 4 Desa Ulah Bandung, TPS 4 Desa Pinang Belari, serta TPS 2 Kel. Pasar Dua, serta TPS 1 Kel. Air Lintang. Kemudian, KPU juga mengakomodir hak pilih penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Muara Enim dengan membuka TPS 5 Kel. 5 Muara Lawai. Menurut Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 4 Desa Pinang Belari, Kec. Ujan Mas, masyarakat di desanya sangat antusias mengikuti pemilukada walaupun jarak ke TPS agak jauh serta medan yang ditempuh cukup berat. “Secara silih berganti mereka (masyarakat-red) memberikan hak suaranya. Itu untuk mengantisipasi keamanan rumah mereka, sehingga mereka melakukan itu secara bergantian. Karena jarak antara rumah warga dan TPS agak jauh serta medan yang cukup berat. Bahkan mereka juga sewa mobil untuk dapat mencapai TPS ini,” ujarnya. Selain itu, petugas KPPS juga terus mengingatkan kepada
warganya melalui alat pengeras suara, agar masyarakat datang ke TPS dan meggunakan hak pilihnya. Berdasarkan keterangan dari sekretaris KPU Kabupaten Muara Enim, Panca Surya Diharta, jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebesar 527.541 pemilih, 1.296 TPS, 326 Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta 22 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). “Jumlah Kecamatan kita (Kabupaten Muara Enim-red) sebenarnya 25, tetapi karena tiga kecamatan adalah hasil pemekaran yang bersamaan waktunya pada saat tahapan pilbub berjalan, maka yang dapat kami fasilitasi hanya 22 kecamatan. Tetapi pada Pemilihan Gubernur Provinsi Sumsel nanti, kita memakai yang 25 kecamatan,” pungkas Panca. Menurut Ketua KPU Kabupaten Muara Enim, Isa Ansori rekapitulasi tingkat PPS dilakukan satu hari pasca pemungutan suara 6 - 7 maret 2013, tingkat PPK 8 - 9 maret 2013. Sedangkan tingkat KPU Kabupaten Muara Enim akan digelar pada 10 - 12 Maret 2013. “Mudah-mudahn seluruh proses rekapitulasi di seluruh tingkatan ini berjalan lanjar,” harap Isa. (red) 17
SeputarPemilukada
Di Prabumulih, Anak-Anak Pun Ikut “Pilih” Calon Walikota
P
emilihan Walikota-Wakil Walikota (Pilwakot) Prabumulih, Sumatera Selatan, yang digelar Selasa (5/3) berlangsung dalam suasana sangat kondusif. Seperti di daerah lain, sejak pukul 07.00 WIB, masyarakat mulai mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menyalurkan hak pilihnya. Namun ada pemandangan menarik di sini. Banyak sekali masyarakat yang membawa anak-anak mereka ke TPS. Anak-anak itu ikut masuk ke bilik suara, memperhatikan orang tua mereka melakukan “ritual” pencoblosan. Dalam usia dini, mereka seolah-olah ikut “memilih” calon pemimpinnya. Hal itu terekam saat tim liputan KPU mendatangi beberapa TPS. Saat tim melakukan pantauan di TPS 12 Muara Dua, Prabumulih Timur, pada pukul 08.45 WIB misalnya, dari 150 pemilih yang datang, hampir separuhnya membawa anak-anak mereka. Randi (8) ketika ditanyakan alasannya ikut ke TPS, berujar, ia diajak ayahnya untuk berjalan-jalan sembari melihat-lihat suasana di TPS. “Aku diajak ayah jalan-jalan ke TPS. Tadi ayah mencoblos gambar seseorang. Aku hanya melihat saja. Aku juga ikut mencelupkan jari ke tinta. Senang koq di sini,” ucapnya polos, sambil menunjukkan jari kelingkingnya yang telah bertinta. Pemandangan serupa juga dijumpai di TPS lainnya, seperti di TPS 06 Tugu Kecil, Prabumulih Timur; TPS 01 Prabu Jaya, Prabumulih Timur; TPS 08 Gunung Ibul Barat, Prabumulih Timur; serta di TPS 03 dan TPS 06 Mangga Besar, Prabumulih Utara. Di TPS 06 Tugu Kecil, Linda, seorang ibu yang membawa dua orang anaknya mengatakan, ia membawa anak-anaknya karena mereka senang diajak jalan-jalan ke TPS. “Mereka yang meminta ikut ke TPS. Katanya mau lihat ibu (mencoblos),” kata Linda, yang datang dengan sepeda motornya. Sebanyak 125.601 pemilih yang terdafatar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Perubahan (SK KPU Kota Prabumulih Nomor 007/Kpts/KPUKota.006.435532/2013), memberikan hak politiknya di 307 TPS yang tersebar di enam kecamatan. Ada tujuh pasangan calon yang ikut dalam kontestasi pilwakot ini, yakni, Hanan ZulkarnainHartono Hamid (pasangan nomor urut 1), Yuri Gagarin-Suspita Ernayanti (pasangan nomor urut 2), Ridho Yahya-Andriansyah Fikri (pasangan nomor urut
18
3), Kesuma Irawan-Ahmad Daswan (pasangan nomor urut 4), Zulfan-Ahmad Palo (pasangan nomor urut 5), Hidayatillah-Abi Samran (pasangan nomor urut 6), dan Herawaty-Erwansyah (pasangan nomor urut 7). Pasangan Kesuma Irawan-Ahmad Daswan dan Hidayatillah-Abi Samran maju dari jalur perseorangan. Sementara itu, pasangan Hanan Zulkarnain-Hartono Hamid disokong oleh Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Sedangkan pasangan Yuri Gagarin-Suspita Ernayanti didukung oleh Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Barisan Nasional (BARNAS), Partai Persatuan Nasional (PPN), Partai BulanBintang (PBB), dan Partai Bintang Reformasi (PBR). Pasangan Ridho Yahya-Andriansyah Fikri di-support oleh koalisi partai, yakni Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kedaulatan, Partai DemokrasiPembaruan (PDP), Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI), Pdan artai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sedangkan pasangan Zulfan-Ahmad Palo diusung oleh Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Republika Nusantara (RepublikaN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Terakhir, pasangan Herawaty-Erwansyah didukung Partai Demokrat (PD)
Suara KPU Edisi Maret 2013
BeritaDaerah dan Partai Buruh. Tingginya konstelasi politik di Prabumulih, yang tergambar dari banyaknya pasangan calon yang maju, tidak lantas memunculkan ekses negatif. Hampir tidak terjadi gesekan di masyarakat, kendati jarak antar kantong kandidat sangat berdekatan.
Motto masyarakat Prabulih “seinggok sepemunyian” (satu visi misi), memberi efek signifikan dalam menciptakan suasana yang kondusif di kota yang heterogen penduduknya itu. Hal ini juga didukung adanya sinergisitas antara KPU Kota Kota Prabumulih dengan aparat keamanan. (red)
Lomba Mading Pemilukada Temanggung 2013
D
alam rangka menyukseskan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilukada) bersama, yakni Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung 2013, KPU Kabupaten Temanggung menyelenggarakan Lomba Majalah Dinding (Mading) Pemilukada Temanggung 2013 tingkat Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) se-Kabupaten Temanggung. Mading dipilih sebagai salah satu metode sosialisasi karena dinilai cukup efektif dan efisien, memberi kesempatan kepada siswa dalam mengembangkan kemampuan menulis, berkreasi dalam seni, serta menumbuhkan minat membaca. Arimurti, Anggota KPU Kab. Temanggung, sebagai Divisi Sosialisasi menyampaikan bahwa lomba mading memungkinkan siswa bukan sekedar berperan sebagai obyek sosialisasi tetapi sekaligus sebagai subyek sosialisasi. Karena itu agar peran tersebut dapat dilaksanakan secara maksimal, teknis lomba yang ditempuh adalah, tim dari 25 SMTA di Temanggung yang sudah mendaftar wajib mengikuti temu teknis pada tanggal 19 Januari 2013, selanjutnya selama 7 (tujuh) hari berikutnya tim mengerjakan
Suara KPU Edisi Maret 2013
mading di sekolah masingmasing. Mading wajib dipasang di lokasi strategis sekolah sejak tangal 27 Januari s.d. 2 Februari 2013. Pada jangka waktu pemasangan tersebut, tim juri melakukan penilaian dengan cara mendatangi masing-masing sekolah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Cara ini ditempuh agar informasi pemilukada yang disampaikan melalui mading benar (sesuai regulasi yang berlaku -red) dan dapat dibaca secara berulangulang oleh seluruh warga sekolah (siswa, guru, dan karyawan). Sehingga pada gilirannya nanti mereka diharapkan dapat menyampaikan informasi pemilukada kepada anggota keluarga dan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Tanggal 12 Februari 2013, peserta lomba diundang pada “Sosialisasi Pilgub Jateng dan Pilbup Temanggung 2013” untuk pemilih pemula berikut pengumuman pemenang dan penerimaan hadiah di Graha Bhumi Phala yang dihadiri
tidak kurang dari 500 peserta perwakilan dari SMU/SMK/MA dan Perguruan Tinggi di Kabupaten Temanggung. Terpilih sebagai juara I adalah tim SMU Negeri I Temanggung, juara II tim SMU Negeri I Candiroto, juara III tim SMU Negeri II Temanggung. Juara I, II, dan III berhak atas: uang pembinaan berturut-turut sebesar 2 juta rupiah, 1,5 juta rupiah dan 1 juta rupiah dipotong pajak; trophy; piagam penghargaan; dan souvenir boneka ayam cemani (maskot Pilbup Temanggung 2013). Hadiah disampaikan oleh Drs. Suharno, MM. selaku Asisten I, yang mewakili Bupati Temanggung dan Drs. Sujatmiko, MPA, Ketua KPU Kab.Temanggung. (red)
19
News Berita Dalam Gambar
Ketua KPU, Husni Kamil Manik dan Ketua Umum Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca), Ariani Soekanwo menandatangani nota kesepahaman tentang peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu dan Pemilukada. (11/3/2013)
Ketua KPU RI Husni Kamil Manik pada saat menerima penghargaan Democracy Award di acara malam budaya yang rutin dilaksanakan tiap tahunnya oleh Rakyat Merdeka Online. (21/3/2013)
Ketua dan Anggota KPU beserta Sekjen KPU menyampaikan perkembangan tahapan Pemilu 2014 kepada Komisi II DPR RI, dalam rapat dengar pendapat, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (25/3/2013) 20
Suara KPU Edisi Maret 2013
