KOMISI SI
L IHA
N
M
I
UMU
PEM
PEM I
HAN
UMUM
MI
KO
LI
SUARA KPU
Ja
2014 PEMILIHAN UMUM
Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat
KPU Tetapkan
10 Parpol Peserta Pemilu 2014
nu
ar
i2
013
KOMISI
A
wal tahun 2013 dijadikan momentum yang sangat bermakna bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu di Republik Indonesia. Mengapa demikian? Karena KPU yang diberi kewenangan untuk menentukan berapa partai politik peserta pemilu yang akan bertarung pada Pemilu 2014 dengan “semangat pembenahan yang terbarukan”, melaksanakan dan menegakkan konstitusi. KPU tidaklah serta merta dalam menetapkan jumlah peserta pemilu, karena ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan, bukan didasarkan pada nilai subyektif terhadap masing-masing partai politik, tetapi benar-benar obyektif terhadap kondisi nyata baik dari aspek adminstrasi maupun aspek faktual. Meskipun hujatan datang silih berganti, mengalir dan bertubi-tubi menerpa, tetapi penegakan sebuah peraturan dijadikan pegangan bagi para penyelenggara pemilu. KPU hanya melaksanakan konstitusi, jadi jika ada yang merasa dirugikan tentulah ada mekanisme yang bisa ditempuh. Ya, dalam penyelenggaraan pemilu, KPU tetap diawasi oleh lembaga pengawas yang ditetapkan oleh negara, yakni Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Mereka akan mengawasi penyelenggaraan pemilu, sehingga ketidakpuasan partai politik sewaktu diverifikasi oleh KPU, dapat mengadu ke Bawaslu. Tidak hanya itu, keputusan yang diambil oleh KPU pun dapat diuji kebenaran dan keadilannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Inilah upaya-upaya yang disediakan untuk membenahi sebuah proses hingga hasil akhir melalui “saluran” yang benar. Jika kita tarik ke belakang bahwa pendirian partai politik selain bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, partai politik juga membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat. Maka, dalam menetapkan partai politik sebagai peserta pemilu harus diwujudkan melelui cara-cara konstitusional. Ini adalah pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab partai politik, karena di dalamnya terkandung pula pendidikan politik bagi setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk berdemokrasi. Dan, demokrasi itu sendiri bertujuan untuk menangkap pesan dan suara rakyat, maka harus dikelola dengan baik dan patuh kepada konstitusi. Semangat pembenahan yang terbarukan juga diwujudkan KPU melalui penyebarluasan informasi dalam bentuk media cetak. KPU yang sebelumnya menerbitkan jurnal resmi, Suara KPU per edisi 16 halaman, di tahun 2013 menambah jumlah halaman menjadi 20 halaman per edisi. Upaya ini dalam rangka melaksanakan kewajiban dari konstitusi dalam bidang publikasi/ pemberitaan penyelenggaraan dan penyelenggara pemilu. Penerbitan media sebagai sarana penyebarluasan informasi dalam bentuk berita media cetak dari tahun ke tahun selalu dibenahi, menuju kondisi yang semakin baik dan semakin baru. Ini dimaksudkan agar pembaca semakin tertarik, yang pada akhirnya mereka akan lebih bisa mengerti dan memahami seluk beluk penyelenggaraan pemilu. Tidak lupa dari kami tim redaksi Jurnal Suara KPU mengucapkan selamat tahun Baru 2013. Semoga di tahun yang baru ini kita semua makin bersemangat dalam menyongsong Pemilu 2014 yang berkualitas. (wwn/red)
M UMU
LI
I
Semangat Pembenahan yang Terbarukan
PEM
Pengantar Redaksi
HAN
SUARA KPU Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat
Pengarah Husni Kamil Manik Drs. Hadar Nafis Gumay Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.IP., M.Si Ida Budhiati, SH, MH Penanggung Jawab Arif Rahman Hakim Pemimpin Umum Sigit Joyowardono, SH Drs. Supriatna, M.Si Pemimpin Redaksi Kadar Setyawan Redaktur Pelaksana Nur Syafaat Koordinator Reportase Titik P.W Redaktur Foto Dodi Husein Editor Senior Sahruni H.R Editor Rita, Ajeng, Didi, Anna, Sumantri, Intan, Bagus, Catur Reporter Arif, Indra Budi, Satrio, Asti, Teddy, Arif Ma’aruf, Doddy Amin Fotografer Ujang Sofyan Tunjung Designer Grafis Rio Distribusi/Sirkulasi Dewi Mustikawati Sekretariat Redaksi Wahid megantoro Alamat Redaksi Biro Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat Tlp: (021) 319 37223 www.kpu.go.id
2
Suara KPU Edisi Januari 2013
Daftar Isi 7 Fokus Utama Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu 2014
8 Fokus Utama
KPU-POLRI Tandatangani MoU Pengamanan Pemilu 2014
16 Berita Daerah
Ketua KPU Resmikan 7 Gedung Baru KPU
Pengantar Redaksi................................ 2 Daftar Isi.................................................. 3 Fokus Utama........................................... 4-9 News......................................................... 10-15 Berita Daerah......................................... 16 Seputar Pemilukada.............................. 17-19 Berita Dalam Gambar........................... 20
17 Seputar Pemilukada
Pilgub Dan Pilbup Serentak Di Sulsel Suara KPU Edisi Januari 2013
3
FokusUtama
KPU Tetapkan
10 Parpol
Peserta Pemilu 2014
S
i
10 parpol yang ditetapkan sebaga peserta Pemilu 2014
etelah menggelar rapat N) 1. Partai Amanat Nasional (PA pleno rekapitulasi hasil Perjuangan (PDIP) verifikasi faktual selama 2. Partai Demokrasi Indonesia hampir dua belas jam di 3. Partai Demokrat Ruang Sidang KPU, Jl. a (Gerindra) 4. Partai Gerakan Indonesia Ray Imam Bonjol No. 29, Jakarta, Selasa ) (8/1) Komisi Pemilihan Umum (KPU) 5. Partai Golongan Kar ya (Golkar akhirnya memutuskan sepuluh partai nura) 6. Partai Hati Nurani Rakyat (Ha politik (parpol) yang memenuhi syarat S) 7. Partai Keadilan Sejahtera (PK dan ditetapkan sebagai peserta (PKB) Pemilu 2014. 8. Partai Kebangkitan Bangsa “Berdasarkan rekapitulasi hasil 9. Partai NasDem verifikasi faktual yang disampaikan an (PPP) 10. Partai Persatuan Pembangun oleh seluruh KPU provinsi, KPU mengeluarkan Keputusan KPU Nomor: 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2014. Isinya, menetapkan sepuluh partai politik yang dinyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2014, dan (PTTUN), atau Putusan Mahkamah Agung (MA),” 24 partai politik tidak memenuhi syarat,” demikian sambungnya. dibacakan Ketua KPU, Husni Kamil Manik. Rapat pleno yang digelar sejak Senin (7/1) pukul Husni menambahkan, sesuai Pasal 259 ayat (2) 13.30 WIB dan berakhir Selasa (8/1) pukul 02.45 WIB dan ayat (3) serta Pasal 269 Undang-Undang Nomor itu diwarnai interupsi dari para pengurus parpol. 8 tahun 2012 tentang Pemilu, keputusan KPU itu Hampir seluruh pengurus partai, termasuk para dapat berubah, apabila ada keputusan dari lembaga petingginya seperti Yusril Ihza Mahendra (PBB), sengketa penyelenggaraan pemilu. Sutiyoso (PKPI), Roy BB. Janis dan Didi Supriyanto “Perubahan terhadap keputusan ini dapat (PDP), menyampaikan interupsi, yang membuat dilakukan berdasarkan Keputusan Bawaslu, atau suasana rapat beberapa kali sempat memanas.
4
Suara KPU Edisi Januari 2013
FokusUtama
“
1.
Tudingan semacam itu tidak berdasar sama sekali. Dalam proses verifikasi, baik administrasi maupun faktual, kami berpedoman pada aturan main yang ada. Silakan saja kalau ada yang tidak percaya untuk membuktikan hal itu
“
Tanda-tanda bakal memanasnya suasana rapat pleno terbuka sebenarnya telah tampak sejak pagi. Beberapa partai yang tidak lolos verifikasi administrasi sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), seperti PDP, PKBIB, Partai Kongres, dan PPPI melakukan aksi demo di depan Gedung KPU, dan sempat membuat kemacetan parah di sekitar Jalan Imam Bonjol.
Tidak Berdasar, Tudingan KPU “Bermain” Dengan Partai Parlemen
Adanya tudingan bahwa KPU “bermain” dengan partai parlemen (9 partai yang memiliki parliamentary treshold --red) dalam proses verifikasi parpol peserta Pemilu 2014, dibantah oleh anggota KPU, Hadar Nafis Gumay. “Tudingan semacam itu tidak berdasar sama sekali. Dalam proses verifikasi, baik administrasi maupun faktual, kami berpedoman pada aturan main yang ada. Silakan saja kalau ada yang tidak percaya untuk membuktikan hal itu,” tegas Hadar. Lanjut Hadar, KPU menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual parpol tingkat nasional. Dalam rangka transparansi, pleno digelar secara terbuka. KPU juga melayangkan undangan ke berbagai pihak, termasuk partai politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan media massa untuk datang dan menyaksikannya langsung. “Kita gelar rekapitulasi verifikasi faktual. Tiap provinsi memberikan paparan, di mana sudah termasuk hasil di kabupaten/kota di wilayahnya. Setelah itu kita rekap seluruhnya sehingga menjadi hasil nasional. Itu dilakukan secara terbuka,” tandas anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu itu. Terkait adanya keberatan atau gugatan dari pihak parpol, Hadar mempersilakan parpol untuk memaparkannya dalam pleno terbuka itu. “Jika ada keberatan atau gugatan dari parpol silakan diungkapkan dalam pleno. Keberatannya di mana, merasa tidak tepatnya di mana? Mari kita bahas bersama. KPU akan mengakomodirnya sampai batas-batas tertentu. Kalau setelah pembahasan dalam pleno partai masih merasa tidak
Suara KPU Edisi Januari 2013
2. 3. 4. 5. 6. 7.
24 parpol yang tidak memenuhi
Partai Bulan Bintang (PBB)
syarat
Partai Demokrasi Pembaruan (PD
P) Partai Keadilan dan Persatuan Ind onesia (PKPI) Partai Kedaulatan Bangsa Indone sia Baru (PKBIB) Partai Peduli Rakyat Nasional (PP RN) Partai Persatuan Nasional (PPN) Partai Bhinneka Indonesia (PBI)
8.
Partai Buruh
9.
Partai Damai Sejahtera (PDS)
10. Partai Demokrasi Kebangsaa n (PDK) 11. Partai Kar ya Peduli Bangsa (PKPB)
12. Partai Kar ya Republik (Pakar) 13. Partai Kebangkitan Nasiona l Ulama (PKNU) 14. Partai Keadilan 15. Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI) 16. Partai Kongres 17. Partai Nasional Benteng Ker akyatan Indonesia (PNBKI) 18. Partai Nasional Indonesia Mar haenisme (PNI Marhaenisme) 19. Partai Nasional Republik (Na srep) 20. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) 21. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) 22. Partai Republik 23. Partai Republika Nusantara (RepublikaN) 24. Partai Serikat Rakyat Indepe nden (SRI)
puas, silakan membawanya ke lembaga sengketa penyelenggaraan pemilu, dalam hal ini, Bawaslu,” ujar Hadar. (dd/red. FOTO KPU/dosen/hupmas)
5
FokusUtama
Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu 2014
Sepuluh partai politik peserta Pemilu 2014 akhirnya resmi memiliki nomor urut setelah KPU menggelar rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut di Gedung KPU, Jl. Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta, Senin (14/1).
Hasil tersebut dituangkan ke dalam Keputusan KPU Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013. Selain 10 partai politik nasional tersebut, KPU (Komisi Independen Pemilihan/KIP Aceh --red) juga mengundi dan menetapkan tiga partai lokal Aceh, yakni Partai Aceh, Partai Nasional Aceh, dan Partai Damai Aceh. Hasil tersebut dituangkan ke dalam Keputusan KIP Aceh Nomor 02 Tahun 2013. Ketua KPU, Husni Kamil Manik, yang memimpin acara pengundian dan penetapan nomor urut, meminta agar semua pihak dapat bersama-sama menciptakan dan menjaga penyelenggaraan Pemilu 2014 dalam suasana yang kondusif di setiap tahapan pemilu, dan menjadikan Pemilu 2014 sebagai pemilu yang lebih berkualitas.
6
“Mari kita semua menjaga stabilitas dan menciptakan kondisi yang kondusif. Kita harus dapat menunjukkan pada masyarakat bahwa saat ini partai politik di Indonesia sudah semakin dewasa. KPU menginginkan adanya proses pendidikan politik bagi masyarakat dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Sehingga dapat mewujudkan Pemilu 2014 sebagai pemilu yang lebih berkualitas,” ujarnya. Pengundian nomor urut diawali dengan pengundian nomor “antrean”. Sekjen partai diminta mengambil nomor urut “antrean” yang tertulis dalam selembar kertas. Nomor urut antrean ini akan digunakan untuk menentukan giliran masing-masing partai mengambil undian nomor urut. Urutan partai
Suara KPU Edisi Januari 2013
FokusUtama
berdasarkan nomor antrean adalah Partai Nasdem, Partai Hanura, PPP, PKB, PAN, PKS, Partai Demokrat, PDIP, Partai Golkar, dan Partai Gerindra. Kemudian, ketua umum dan sekjen masingmasing partai, berdasarkan nomor urut antrean, secara bergiliran maju untuk mengambil sendiri nomor urut partai. Kecuali Ketua Umum PDIP dan PPP, seluruh ketua umum partai mengambil langsung gulungan kertas yang terdapat dalam kotak kaca yang berisi nomor urut satu sampai sepuluh secara acak. Mereka adalah Rio Capela (Ketua Umum DPP Partai Nasdem), Wiranto (Ketua Umum DPP Partai Hanura), Suharso Monoarfa (Wakil Ketua Umum DPP PPP), Muhaimin Iskandar (Ketua Umum DPP PKB), Hatta Rajasa (Ketua Umum DPP PAN), Luthfi Hasan Ishaaq (Ketua Umum DPP PKS), Anas Urbaningrum (Ketua Umum DPP Partai Demokrat), Tjahjo Kumolo (Sekjen DPP PDIP), Aburizal Bakrie (Ketua Umum DPP Partai Golkar), dan Suhardi (Ketua Umum DPP Partai Gerindra). Rapat pleno pengundian dan penetapan nomor urut parpol peserta Pemilu 2014 di ruang sidang utama lt. II KPU itu berlangsung dalam suasana yang sangat ramai. Ketua umum, sekjen, para pengurus partai, dan ratusan awak media berbaur menjadi satu. Ruang sidang utama KPU yang ukurannya tidak terlalu luas pun menjadi terasa sangat sesak. Namun semuanya berjalan dengan tertib dan khidmat. Pada akhir acara, penyair angkatan ‘66, Taufik Ismail, didaulat untuk membacakan puisi demokrasi. Dalam puisinya yang cukup panjang, ia banyak
Suara KPU Edisi Januari 2013
Hasil pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu 2014 1.
Partai NasDem
2.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
3.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
4.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
5.
Partai Golongan Karya (Golkar)
6.
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
7.
Partai Demokrat
8.
Partai Amanat Nasional (PAN)
9.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
10.
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11.
Partai Damai Aceh (partai lokal Aceh)
12.
Partai Nasional Aceh (partai lokal Aceh)
13.
Partai Aceh (partai lokal Aceh)
mengkritisi sepak terjang partai politik di Indonesia saat ini. Pada salah satu bagian puisinya yang ia beri judul “Ketika Indonesia Dihormati Dunia”, ia mengatakan, saat ini parpol telah terjebak dalam politik transaksional. Penyair yang kini berusia 77 tahun itu juga mengingatkan agar nomor urut tidak dijadikan sebagai takhayul. (dd/red. FOTO KPU/ dosen/hupmas) 7
FokusUtama
KPU-POLRI Tandatangani MoU Pengamanan Pemilu 2014
K
omisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) tentang Pengamanan Penyelenggaraan Pemilu 2014. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua KPU, Husni Kamik dan Kepala Polri, Jenderal (Pol) Timur Pradopo di Ruang Sidang Utama KPU, Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta, Rabu (16/1). Dalam nota kesepahaman yang terdiri dari delapan bab dan 16 pasal itu, KPU dan Polri menegaskan komitmen bersama untuk menciptakan sinergi dalam upaya pengamanan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu 2014. “Nota kesepahaman ini untuk mewujudkan satu komitmen bersama membagun satu sinergi yang tiada henti untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu 2014 yang lebih baik dan lebih berkualitas,” ujar Ketua KPU. Husni menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polri atas dukungannya selama dua tahapan yang sudah selesai, yakni tahapan program dan jadual serta tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik Pemilu 2014. “Berdasarkan laporan dari provinsi maupun kabupaten/kota, sejauh ini tidak satu pun penyelenggara pemilu yang tergores apalagi terluka akibat gangguan keamanan. Ini berkat kerja keras oleh Kepala Polri dan jajarannya. Apresiasi ini saya kira tidak berlebihan, karena memang demikian kenyataannya,” ujarnya. Husni berharap, kerja sama KPU dengan Polri dapat ditingkatkan, baik frekuensi maupun kualitasnya. Karena, setiap saat, KPU bisa saja menjadi objek kriminalitas atas apa yang diputuskan dan dilakukan. “Mudah-mudahan dengan kerja sama ini, jika ada perbedaan kesepahaman, dapat dituntaskan terlebih dahulu dengan dialog, dengan musyawarah mufakat untuk mengantisipasi kriminalisasi terhadap penyelenggara pemilu,” harapnya. Selain itu, mantan Anggota KPU Sumatera Barat dua periode ini merespons positif kehadiran sentra gakkumdu. Dia berharap forum tersebut dapat bekerja secara efektif dan sesuai prosedural. Husni menegaskan penyelenggaraan tahapan
8
pemilu tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada KPU, tetapi semua komponen atau stakeholders bertanggung jawab menyukseskan penyelenggaraan pemilu. Ia juga meminta jajaran KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota bekerja secara tertib, profesional dan taat aturan. “Jangan garagara takut diproses sentra gakkumdu baru bekerja profesional. Kita bekerja secara merdeka dalam menyelenggarakan pemilu,”
Suara KPU Edisi Januari 2013
FokusUtama
tegasnya. Senada, Kepala Polri menyatakan pentingnya nota kesepahaman antara KPU dengan Polri untuk mencipatkan kerja sama yang sinergis. “KPU membutuhkan kerja sama dan dukungan dari semua pihak, termasuk Polri dan Kejaksaan Agung. Kerja sama dan dukungan ini penting dilakukan agar semua pihak dapat berperan secara sinergis sehingga gangguan keamanan, penyimpangan dan pelanggaran dalam penyelenggaran pemilu dapat dicegah dan diselesaikan secara profesional dan komprehensif dengan menjunjung tinggi hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat,” tandas Timur. Timur menilai, untuk mewujudkan pemilu yang tertib dan aman, maka penyelenggaraan pemilu yang bebas dari penyimpangan dan pelanggaran menjadi faktor utama yang secara holistik harus dikelola dengan cermat dan terencana. “Ini penting, karena dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu memiliki potensi kerawanan
Suara KPU Edisi Januari 2013
yang dapat menjadi gangguan keamanan dan berpengaruh terhadap kualitas hasil pemilu secara keseluruhan,” tegasnya. Menurut jenderal bintang empat ini, beberapa gangguan keamanan yang harus diwaspadai antara lain, konflik akibat perselisihan penetapan jumlah pemilih, pemalsuan dan pencurian kartu suara, perusakan sarana dan prasarana pemilu, politik uang, tindakan kekerasan dan aksi anarkis. “Semua gangguan tersebut jika tidak dikelola dengan sungguh-sungguh, akan berdampak pada aspek kehidupan sosial serta akan mencederai nilai-nilai demokrasi yang kita bangun selama ini,” sambungnya. Timur juga memberikan garansi, institusinya akan selalu bersifat netral dan profesional dalam mendukung penyelenggaraan pemilu. “Selaku pimpinan Polri, saya berkomitmen bahwa Polri akan senantiasa bertindak profesional, netral dan bebas dari pengaruh pihak mana pun dalam upaya mendukung penyelenggaraan pemilu yang tertib dan demokratis. Polri bersama Kejaksaan Agung, KPU dan Bawaslu memiliki tekad yang sama untuk mengawal penyelenggaraan pemilu 2014 dengan sebaik-baiknya, sehingga semua tahapan dapat berjalan sesuai dengan rencana,” janjinya. Nota kesepahaman ini merupakan kelanjutan dari nota kesepahaman KPUPolri Nomor 09/ SKB/KPU/2008 dan Nomor Pol/B/7/ VII/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang pengamanan penyelenggaraan pemilu tahun 2009. Selain penandatanganan nota kesepahaman antara KPU dan Polri, pada saat bersamaan juga ditandatangani nota kesepahaman antara Bawaslu-Polri-Kejaksaan Agung tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). (dd/red. FOTO KPU/dok/hupmas)
9
News
K
etua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengajak partai politik untuk mengedepankan edukasi politik dalam pelaksanaan kampanye. Partai dalam menyakinkan pemilih untuk memeroleh dukungan diharapkan mengedepankan kampanye dengan menawarkan visi, misi dan program. “Mari kita kedepankan edukasi dalam pelaksanaan kampanye. Kami percaya partai politik sudah makin dewasa. Apalagi para pengurus partai adalah putra-putri terbaik dan calon pemimpin bangsa,” kata Husni di ruang kerjanya, Jumat (11/1). Menurut Husni, kampanye yang mengedepankan edukasi politik akan mengeleminir konflik dan tindak kekerasan. Partai politik perlu mendidik masyarakat untuk berpikir rasional dan objektif dalam setiap pengambilan keputusan. KPU menggelar rapat koordinasi dengan partai politik peserta pemilu 2014 untuk persiapan pelaksanaan kampanye. Pertemuan tersebut bertujuan untuk membangun pemahaman yang sama terhadap aturan kampanye sehingga tidak terjadi polemik antara penyelenggara dan peserta di lapangan. KPU juga berencana menggelar pertemuan rutin dengan partai untuk membahas persoalan yang muncul di lapangan dan mencari solusinya secara bersama. “KPU tidak akan melayani komplain yang bersifat pribadi. KPU hanya berhubungan dengan kelembagaan melalui penghubung yang sudah ditunjuk oleh partai,” ujarnya. Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah menambahkan pelaksanaan kampanye sudah dapat dimulai sejak 11 Januari 2013 sampai 5 April 2014. Namun masih terbatas pada kampanye pertemuan terbatas, pertemuan
10
Utamakan Pendidikan Politik tatap muka, penyebaran bahan kampanye dan pemasangan alat peraga di tempat umum. “Untuk iklan di media massa dan rapat umum baru dimulai 16 Maret sampai 5 April 2014,” ujar Ferry. Pelaksanaan kampanye, kata Ferry, harus tetap mengacu pada prinsip efisien, ramah lingkungan, akuntabel, nondiskriminasi dan tanpa kekerasan. “Dalam pelaksanaan semua metode kampanye itu, partai politik harus mengutamakan pendidikan dan partisipasi politik masyarakat,” ujarnya. Khusus pemasangan alat peraga, kata, Ferry, untuk penentuan lokasinya, KPU akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. “Yang jelas di tempat ibadah, rumah sakit, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan tidak dibenarkan. Begitu juga jalan-jalan protokol dan jalan bebas hambatan. Nah, mana yang dimaksud dengan jalan protokol, nanti KPU akan berkoordinasi dengan pemerintah,” ujarnya. Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan KPU mendorong partai politik untuk lebih terbuka kepada publik. Karenanya, dalam materi
kampanye, selain visi, misi dan program, partai dapat membuka daftar riwayat hidup dan harta kekayaan para calegnya ke publik. “Tapi ini bukan kewajiban, hanya semangat yang kita bangun untuk mendorong parpol lebih terbuka sehingga pemilih memiliki bekal informasi yang banyak sebelum menentukan pilihan,” ujarnya. KPU juga mengajak parpol untuk lebih ramah lingkungan. Karenanya pemasangan stiker atau ornamen lain yang sifatnya ditempel di tembok-tembok atau gedung-gedung dilarang. “Soalnya pengalaman kita pada pemilupemilu lalu, stiker yang ditempel itu sampai bertahun-tahun sulit dibersihkan. Jadi akan lebih baik menyebarkan leaflet dan brosur,” ujarnya. Khusus pemberitaan di media massa, sambung Ferry, selagi bukan iklan tetap dibolehkan. ”Kecuali acara yang sama tetapi disiarkan terus menerus secara berulang-ulang tentu akan dicurigai sebagai kampanye. Kalau sudah seperti itu, siapsiap saja partai mendapat sanksi dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan dewan pers,” sambung Hadar. (gd. FOTO KPU/ook/ hupmas)
Suara KPU Edisi Januari 2013
News
Langgar Aturan Kampanye, Caleg Dapat Dicoret dari DCT
K
omisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan partai politik peserta pemilu 2014 dan para calon anggota legislatif (caleg) untuk memahami dan mematuhi aturan kampanye baik ketentuan yang tertuang dalam undang undang maupun peraturan KPU. Sebab caleg yang melanggar aturan kampanye dapat dicoret dari daftar calon tetap (DCT). “Ada beberapa poin dalam ketentuan kampanye, jika pelaksana kampanye yang juga calon anggota legislatif melanggarnya maka
Suara KPU Edisi Januari 2013
kepesertaannya sebagai calon anggota legislatif dapat dibatalkan,” ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, (20/1). Ferry menerangkan larangan kampanye yang tertuang dalam peraturan KPU (PKPU) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Sesuai pasal 32 ayat 1 PKPU Nomor 1 Tahun 2013, pelaksana, peserta dan petugas kampanye dilarang mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan UUD 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemudian melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta pemilu yang lain. Selanjutnya menghasut dan mengadu domba, mengganggu ketertiban umum, mengancam dan melakukan kekerasan, merusak alat peraga kampanye peserta pemilu yang lain, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan pendidikan, menjanjikan dan memberikan uang atau materi lain kepada peserta pemilu. “Kalau Pancasila, UUD 1945 dan NKRI, sudah pasti tidak akan ada yang mempersoalkan. Tapi pelaksana kampanye tetap harus hati-hati. Jangan sampai karena terlalu bersemangat saat kampanye akhirnya keceplos ngomong, terutama terkait halhal yang sangat sensitif seperti agama, suku, ras, dan golongan,” ujarnya. Kemudian pelaksana
kampanye yang akan menggunakan media massa untuk pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye wajib memperhatikan redaksional materi kampanye sebelum diturunkan. Media harus pula selektif menerima, meneliti dan menyeleksi materi kampanye dari peserta pemilu. “Jangan sampai terpublikasi materi kampanye yang dilarang terutama isu-isu yang sensitif tadi,” ujarnya. Sesuai pasal 36 ayat 4, media massa cetak, online, elektronik dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, menyiarkan dan mengiklankan kampanye harus mematuhi tata cara penyusunan dan penyampaian materi kampanye dan larangan berkampanye. Terkait penyusunan dan penyampaian kampanye, KPU sudah memberikan ketentuan di antaranya sopan, tertib, mendidik, bijak dan beradab, menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesadaran hukum, memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik dan menjalin komunikasi yang sehat antara peserta pemilu dan calon anggota DPR, DPD dan DPRD. Kemudian pasal 36 ayat 5 menyebutkan media massa cetak, online, elektronik dan lembaga penyiaran selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak peserta pemilu atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. (gd/ red)
11
News
Proaktif Masyarakat Tentukan Kualitas DPT
Komisi Pemilihan Umum (KPU) optimis data pemilih pemilu pada 2014 mendatang lebih akurat dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. KPU dengan merujuk pada undangundang, sudah mengantisipasi berbagai hal yang berpotensi mengganggu akurasi data pemilih seperti data fiktif, data ganda, pemilih di bawah umur, pemilih pindah alamat, pemilih yang meninggal dunia, TNI/Polri.
U
ntuk menghilangkan data pemilih ganda dan pemilih fiktif, pemerintah memberlakukan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik. Berdasarkan data per 7 November 2012, Kementerian Dalam (Kemendagri) mengklaim sudah melakukan perekaman data terhadap 172.426.571 penduduk untuk pembuatan e-KTP. KPU secara otomatis sudah mengantongi 172.426.571 orang yang berhak menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2014. Petugas cukup memilah penduduk yang berstatus sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri) yang memang tidak diberikan hak untuk memilih. Dengan demikian potensi data ganda dan data fiktif dapat diminimalisir sehingga pekerjaan KPU dalam pemutakhiran data pemilih lebih ringan. KPU cukup menyisir penduduk yang belum terakomodir dalam program e-KTP, penduduk yang sudah berusia 17 tahun dan TNI/Polri yang akan pensiun pada 9 April 2014, penduduk yang belum genap berusia 17 tahun tetapi sudah menikah. Selain melalui program e-KTP, KPU juga memiliki perangkat teknologi yakni sistem informasi data pemilih (SIDALIH). Alat ini dapat digunakan untuk analisa 12
potensi data ganda, distribusi serta konsolidasi data pemilih. KPU juga akan melatih operator untuk menjalankan teknologi tersebut sehingga dapat digunakan dengan baik. SIDALIH akan diterapkan di seluruh tingkatan mulai dari KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/ kota dan panitia pemilihan kecamatan (PPK). “Untuk PPK yang tidak memiliki jaringan listrik, penyusunan daftar pemilih dilakukan secara manual dengan cara ditulis tangan atau diketik,” ujar komisioner KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah. Pilihan lainnya, penyusunan daftar pemilih dilakukan di kabupaten/ kota. Kinerja panitia pemutakhiran data pemilih (pantarlih) yang akan menyisir penduduk yang berhak memilih tetapi belum terdaftar diyakini akan lebih optimal. Sebab pantarlih bekerja dengan basis tempat pemungutan suara (TPS) dengan jumlah pemilih maksimal 500 orang. Berbeda dengan pemilu sebelumnya dimana wilayah kerja Pantarlih itu lebih luas karena
berbasis kecamatan. “Selain itu, waktu kerja pantarlih juga lebih lama yakni empat bulan. Dalam rentang waktu itu dipastikan pantarlih bisa menemui dan memverifikasi faktual data pemilih yang diterima dari Panitia Pemungutan Suara (PPS),” ujarnya. Untuk menunjukkan bahwa pantarlih sudah melakukan verifikasi, petugas wajib mengisi, menandatangani, dan menempel stiker pemutakhiran data pemilih di rumah penduduk yang diverifikasi. Untuk data pemilih yang baru, di luar data yang diterima dari PPS, pantarlih dalam melakukan pencatatan harus mendasarkan pada identitas kependudukan
Suara KPU Edisi Januari 2013
News
“
“Proses penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) melibatkan partisipasi peserta pemilu dan masyarakat. DPS akan kita serahkan kepada pengurus partai di tingkat kecamatan untuk dicermati dan diberi masukan. Tapi biasanya saat penyusunan DPS, partai tidak banyak terdengar, Justru ributnya pas selesai pemilu,” ujar Ketua KPU RI Husni Kamil Manik.
yang dimiliki pemilih, keterangan kepala atau anggota keluarga dan/ atau keterangan perangkat rukun tetangga/rukun warga setempat. Jika dalam proses penyisiran pantarlih menemukan WNI yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih karena tidak memiliki KTP, pantarlih memasukkannya dalam daftar pemilih berkoordinasi dengan perangkat rukun tetangga/ rukun warga setempat. “Wilayah kerja dengan karakter khusus seperti lahan sengketa, kawasan liar, apartemen, rumah susun, pondok pesantren, pantarlih bekerja sama dengan tokoh masyarakat atau pengelola tempat tersebut untuk menyisir penduduk yang berhak memilih di tempat itu,” terangnya. Pantarlih memberikan formulir salinan bukti telah terdaftar kepada pemilih yang ditandatangani oleh pantarlih dan kepala keluarga pemilih. Nantinya, PPS mengumpulkan hasil pemutakhiran data pemilih untuk menyusun daftar pemilih sementara (DPS). PPS mengumumkan DPS selama 14 hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. “Kita berharap masyarakat proaktif memastikan dirinya sudah masuk DPS. Jangan ribut nanti pas Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah diumumkan atau saat pemungutan suara,” ujarnya.
Suara KPU Edisi Januari 2013
“
Ferry juga berharap partisipasi dari peserta pemilu. Sebab salinan DPS juga diberikan kepada peserta pemilu di tingkat kecamatan. Targetkan DPT Tak Lagi jadi Objek Sengketa Komisi Pemilihan Umum (KPU) menargetkan persoalan data pemilih tidak lagi menjadi objek sengketa hasil pemilihan umum (pemilu). Partai politik diharapkan tidak lagi menggunakan logika bahwa problem daftar pemilih menjadi penyebab kekalahan partai mereka. “Proses penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) melibatkan partisipasi peserta pemilu dan masyarakat. DPS akan kita serahkan kepada pengurus partai di tingkat kecamatan untuk dicermati dan diberi masukan. Tapi biasanya saat penyusunan DPS, partai tidak banyak terdengar, Justru ributnya pas selesai pemilu,” ujar Ketua KPU RI Husni Kamil Manik. Husni mengatakan partai politik yang akan mendapatkan soft copy DPS hanya partai politik yang memiliki struktur kepengurusan di tingkat kecamatan. Yang tidak punya pengurus otomatis tidak diberikan DPS. Kalau mau dapat DPS, parpol harus memiliki struktur pengurus di seluruh kecamatan di Indonesia. Husni juga menyakini data
pemilih pada pemilu 2014 akan lebih akurat dibanding data pemilu sebelumnya. Hasil perekaman data KTP elektronik menujukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah pemilih dari 171 juta orang menjadi 173 juta orang. Terkait daerah pemilihan untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Husni mengatakan pihaknya sampai saat ini belum memutuskannya. Partai politik, kata Husni dapat mengajukan rancangan dapil ke KPU di daerahnya masing-masing. “Masih ada kesempatan untuk memberikan masukan, silahkan saja disampaikan,” ujarnya. Mantan Anggota KPU Sumbar ini menegaskan untuk daerah pemilihan (dapil) yang sudah settle tidak menjadi prioritas untuk ditata ulang. Untuk pemilu 2014, penataan dapil berbeda dengan pemilu sebelumnya. Dapil untuk pemilu 2014, untuk DPR RI yakni provinsi, kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota. Untuk dapil DPRD Provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/ kota. Sementaa untuk dapil DPRD kabupaten/kota dapat menggunakan kecamatan atau gabungan kecamatan. “Jadi dapil untuk pemilu 2014 boleh membelah wilayah administratif pemerintahan,” ujarnya. Misalnya jika satu kota atau kabupaten, alokasi kursi untuk DPRD Provinsinya melebihi batas maksimal yakni 12 kursi maka kabupaten/kota itu dapat dibelah menjadi dua dapil. Tapi pecahan kabupaten/kota tidak dapat digabung dengan kabupaten/kota lain, kecuali ada satu kabupaten/ kota yang tidak dapat berdiri sendiri. Prinsip berikutnya, apabila satu kabupaten/kota dapat membentuk satu dapil provinsi tetapi jika digabung dengan kabupaten/kota lain dapat membentuk satu dapil maka gabungan kabupaten/kota tersebut yang ditetapkan menjadi
13
News dapil. Husni juga meminta partai politik memahami betul aspek keterwakilan perempuan dalam pengajuan calon anggota legislatif. Sebab ada kewajiban untuk pengusulan calon DPR RI dan DPRD Provinsi, harus memenuhi sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan. “Dan harus ada satu bakal calon perempuan di setiap tiga bakal
calon yang diusulkan,” jelas Husni. Untuk DPR RI misalnya jika parpol mengajukan calon di setiap dapil 1 sampai 4 orang maka harus menyertakan perempuan minimal satu orang. Jika caleg yang diajukan 5 sampai 8 orang maka caleg perempuannya minimal 2 orang, Jika caleg yang diajukan 9 sampai 10 orang maka caleg perempuannya minimal 3 orang. Kursi DPR RI berjumlah 560
kursi. Jika partai politik akan mengusulkan 100 persen di semua dapil maka harus menyiapkan 560 orang caleg untuk DPR RI dengan 168 perempuan. “Kalau melihat komposisi jumlah penduduk berdasarkan DAK2 yang kita terima dari Mendagri sebenarnya jumlah perempuan lebih banyak tapi untuk caleg kan pasti pilihpilih juga, harus yang berkualitas,” ujarnya. (gd/red)
9 Calon Sekjen KPU Jalani Tes Wawancara
S
embilan calon Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menjalani fit & proper test di lt. 3 Gedung KPU, Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta, Rabu (2/1). Sebagai rangkaian tes yang dimulai pada 23 Desember lalu, hari ini para kandidat yang akan memimpin kesekjenan KPU selama lima tahun ke depan itu menjalani tes wawancara yang dilakukan langsung oleh panitia seleksi. Seperti pada tes pertama, tes wawancara hari ini pun diikuti oleh sembilan peserta, yakni Prof. Andi Pangerang Moenta, Arif Rahman Hakim, Muhammad Dimyati, Noor Sidharta, Reifeldi, Resman, Rizari, Syarifuddin Side, dan Yuhardi
14
R. Jusuf. Tes dimulai pukul 09.00 WIB, masing-masing peserta mendapat alokasi waktu selama 30 - 60 menit. Tes wawancara dilakukan oleh panitia seleksi calon Sekjen KPU yang terdiri dari lima anggota, yaitu Imam Prasodjo (dosen Universitas Indonesia), Prof. R. Siti Zuhro (peneliti senior LIPI), Prof. N. Agus Dwiyanto (Kepala Lembaga Administrasi Lembaga), Sigit Pamungkas (anggota KPU), Prof. Himawan Adinegoro (Deputi Bidang Pengembangan Startegi dan Kebijakan LKPP). Menurut Andi Pangerang, peserta pertama, tes wawancara yang dilakukan oleh tim seleksi ditujukan untuk menggali tiga hal, yakni pengetahuan dan wawasan seputar tugas dan kewajiban Sekjen KPU, keterampilan dan proyeksi program
untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Jenderal KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2014, serta integritas para calon Sekjen. “Pertanyaan-pertanyaan pansel ada tiga jenis, yakni pengetahuan tentang kesekjenan, lalu skill (keterampilan) atau langkah antisipasi jika timbul konflik dengan komisioner, dan terakhir adalah soal attitude, termasuk integritas dan profesionalitas. Tugas Sekjen KPU itu kan sebagai supporting system,” ujar mantan Kepala Biro Hukum dan Organisasi di Kementerian Pendidikan Nasional itu. (dd/red. FOTO KPU/dosen/ hupmas)
Suara KPU Edisi Januari 2013
News
KPU Gandeng BPPT Maksimalkan Sistem TI Pemilu Keinginan KPU untuk memaksimalkan penggunaan sistem teknologi dan informasi (TI) yang tanpa masalah dalam penyelenggaraan Pemilu 2014, akhirnya bisa terwujud. Hal itu terealisasi pasca ditandatanganinya nota kesepahaman antara KPU dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) tentang “Pemanfaatan Iptek serta Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Menunjang Sistem Pemilu”, di Gedung KPU, Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta, Rabu (23/1). Ketua KPU, Husni Kamil Manik, dan Kepala BPPT, Marzan A. Iskandar, menandatangani nota kesepahaman itu, disaksikan anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan Arief Budiman, Sekretaris Utama BPPT, Jumain Appe, dan jajarannya, serta para pejabat Sekretariat Jenderal KPU. “Kemajuan teknologi adalah sebuah keniscayaan. Kemampuan teknologi sudah semestinya dimanfaatkan untuk menunjang penyelenggaraan pemilu yang lebih berkualitas. Teknologi tentunya akan membuat pekerjaan KPU lebih mudah, efektif, efisien, dan terkelola dengan baik,” ujar Husni Kamil Manik. Menurut Husni, pengelolaan,
Suara KPU Edisi Januari 2013
perawatan, pemanfaatan dan pengendalian data dan informasi akan lebih baik dengan menggunakan teknologi. Berbagai kelemahan sistem penyelenggaraan pemilu, seperti manajemen logistik, manajemen data pemilih, data partai politik, dan penyelenggaraan pemilu, dapat diatasi dengan adanya teknologi yang tepat guna. “Akurasi data dalam berbagai hal merupakan kata kunci untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas. Akurasi data akan menumbuhkan kepercayaan publik kepada KPU. Dan tentu, akurasi data hanya dapat tercapai dengan pemanfaatan teknologi yang tepat guna,” sambung Husni.
Selain pemanfaatan teknologi dan informasi tepat guna, kata Husni, kerja sama dengan BPPT juga penting untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang akan menggunakan dan mengendalikannya. “Teknologi yang canggih tidak akan membawa manfaat jika tidak ditopang dengan sumber daya yang handal. Dalam konteks itu, KPU menyadari, kerja sama dengan BPPT sangat dibutuhkan,” ulas mantan Ketua Pokja Teknologi Informasi Pemilu Legislatif 2004 dan 2009 di KPU Sumatera Barat itu. KPU, lanjut Husni, sudah menggagas, Pemilu 2014 harus lebih baik kualitasnya dibandingkan dengan pemilupemilu sebelumnya, bahkan jika dibandingkan dengan Pemilu 1955 sekali pun. “Untuk mengikuti kemajuan teknologi yang semakin pesat, KPU harus mau membuka diri, belajar dan mengadopsi teknologi yang dibutuhkan demi penyempurnaan sistem pemilu. Dengan nota kesepahaman ini, kami berharap, visi KPU untuk menjadikan Pemilu 2014 sebagai pemilu yang paling berkualitas, dapat terwujud,” pungkas Husni. BPPT Dukung KPU Manfaatkan Teknologi Pemilu Kepala BPPT, Marzan A. Iskandar menegaskan, pihaknya akan memberikan dukungan kepada KPU dalam penggunaan dan pemanfaatan sistem TI dalam penyelenggaraan Pemilu 2014. “Kami siap mendukung KPU dengan dukungan sistem informasi pemilu, dari proses awal sampai selesai,” tandas Marzan Iskandar. Dukungan BPPT itu, kata Marzan, tidak hanya dalam bentuk teknis, namun BPPT juga memberikan dukungan teknologi komunikasi dan informasi dalam seluruh tahapan sistem kepemiluan untuk menciptakan manajemen kepemiluan yang berkualitas dan inovatif bagi lembaga penyelenggara pemilu,
15
BeritaDaerah sehingga menciptakan sistem informasi kepemiluan yang handal. “BPPT saat ini telah melakukan review atas sistem informasi pendaftaran pemilih (Sidalih) agar sistem ini dapat berfungsi untuk pengelolaan, yang meliputi sinkronisasi dan konsolidasi, dapat efektif mengirimkan data DP4, serta mengirmkan data dari KPU ke KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota,
maupun sebaliknya. Kegiatan ini akan terus dilakukan terhadap sistem informasi lainnya yang akan digunakan dalam seluruh tahapan Pemilu 2014, khususnya sistem penghitungan,” bebernya. Sementara itu, Ketua KPU, Husni Kamil Manik, berharap, dukungan BPPT dalam bidang teknologi data dan informasi penyelenggaraan pemilu yang telah dimulai sejak dua
Ketua KPU Resmikan 7 Gedung Baru KPU
K
etua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik, secara simbolis meresmikan pembangunan tujuh gedung baru KPU di Provinsi Jawa Tengah. Peresmian dipusatkan di kantor KPU Kabupaten Wonogiri, di Desa Joho Lor, Gilimono, Wonogiri, Sabtu (26/1). Tujuh gedung baru yang diresmikan adalah gedung KPU Kota Surakarta, KPU Kabupaten Wonogiri, KPU Kabupaten Banyumas, KPU Kabupaten Sragen, KPU Kabupaten Magelang, KPU Kabupaten Temanggung, dan KPU Kabupaten Kebumen. Peresmian yang ditandai dengan pemukulan gong, penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita itu disaksikan oleh Wakil Bupati Wonogiri, Yuli Handoko; Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri, Wawan Setyo Nugroho; Kepala Polres Kabupaten Wonogiri, Tanti Septiyani; Komisioner KPU, Ida Budhiati; Sekjen KPU, Suripto Bambang Setyadi; para ketua dan anggota KPU kabupaten/kota se-Jawa Tengah; para camat seKabupaten Wonogiri; partai politik; dan masyarakat umum.
16
Gedung KPU Kabupaten Wonogiri, menurut keterangan Kasubbag Umum KPU Kabupaten Wonogiri, Tantowi Nurdin, dibangun di atas lahan seluas 1.600m2. Lahan tersebut merupakan hibah dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Wonogiri. “Gedung ini dibangun setelah KPU Kabupaten Wonogiri mengantungi tanah hibah dari Pemda pada 28 Desember 2011 lalu. Dari luas keseluruhan 1600m2, yang dipakai untuk
pemilu sebelumnya, yakni Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, dapat lebih ditingkatkan lagi, termasuk pengembanganpengembangannya. “Dengan sistem informasi dan teknologi yang handal, tentu akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pemilu dan KPU sebagai penyelenggara,” ujar Husni. (dd/red. FOTO KPU/ie’am/ hupmas)
bangunan induk 604m2, sisanya untuk gudang, masjid, dan lahan parkir. Proses pembangunannya sendiri memakan waktu selama tiga bulan, dengan jumlah pekerja mencapai 80-100 orang,” tutur Nurdin. Gedung baru KPU Kabupaten Wonogiri dibangun persis di sebelah gedung Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Wonogiri. Letaknya tidak jauh dari salah satu bendungan terbesar di Jawa Tengah, Waduk Gajah Mungkur. Dikelilingi oleh ladang jagung, dengan latar belakang perbukitan nan asri, kantor baru ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja para prajurit demokrasi di daerah sentra penghasil kacang mete yang terkenal dengan kelezatan baksonya itu. (dd/red. FOTO KPU/ie’am/hupmas)
Suara KPU Edisi Januari 2013
Seputar Pemilukada
Pilgub Dan Pilbup Serentak Di Sulsel
P
emilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Selasa (22/1) lalu yang berlangsung dalam suasana kondusif, tercermin dari antusiasme warga Lembaga Permasyarakatan (Lapas) dalam memberikan hak suaranya. Hal itu terekam dalam pantauan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 057 dan TPS 058, yang berlokasi di Lapas Kelas I Kota Makassar, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Makassar, Sulawesi Selatan. Antusiasme para warga binaan di Lapas itu untuk memberikan hak suaranya benar-benar patut diacungkan jempol. Menurut Andi Muhammad, salah seorang sipir di lapas itu, para warga binaan itu telah antre sejak pagi di TPS yang telah disediakan. Sehari sebelumnya, berbagai persiapan untuk mendukung perhelatan pesta demokrasi di bumi Celebes itu dilakukan dengan baik oleh mereka. Kegiatan pencoblosan di TPS yang berlokasi di lapas itu dimonitor langsung oleh Anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah. Ferry, dalam kesempatan tersebut didampingi oleh Pemerintah, yang diwakili oleh Dirjen Otonomi Derah, Kemendagri, Djohermansyah Djohan; Pangdam VII Wirabuana, Mayjen TNI Muhammad Nizam; Kepala Polda Sulawesi Selatan, Irjen (Pol) Mudji Waluyo; Ketua KPU Sulawesi Selatan, Jayadi Nas; serta KIP Aceh. Pilgub Sulawesi Selatan diikuti oleh 3 pasangan calon, yakni Ir. Ilham Arief Sirajuddin, MM dan Ir. H. Abdul Aziz Qahar Mudzakir, M. Si (pasangan nomor urut 1); Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH, M.Si, MH dan Ir. H. Agus Arifin Nu’mang, MS (pasangan nomor urut 2); dan Andi Rudiyanto Asapa, SH dan Drs. H Andi Nawir Pasinringi, MP (pasangan nomor urut 3).
Suara KPU Edisi Januari 2013
Palopo Pilih Pemimpin Daerah Nuansa yang sama juga terjadi di Kota Palopo, salah satu kota yang terletak kurang lebih 400 km dari Makassar Ibu Kota Provinsi Sulsel, bagi 111.562 masyarakat Kota Palopo memberikan suara di 330 TPS untuk memilih calon walikota dan wakil walikota. Ada sembilan pasangan calon walikota berkompetisi dalam pemilukada di 9 kecamatan kota Palopo ini, dan menariknya kesembilan pasang tersebut terdiri dari 5 pasangan dari jalur partai politik dan 4 pasangan lainnya maju melalui jalur independen, mereka adalah: 1) Drs. H. M. Judas Amir, MH dan Akhmad Syarifuddin, SE, MM (Partai pendukung: Partai Kedaulatan, PDI, PNBK, PDP); 2) Andi Akrab Rifai Bassaleng, SE dan Pither Singkalih, ST (Independen); 3) H. Najamuddin J, SH dan H. Abd. Waris Karim (Independen); 4) Andi Syaifuddin Kaddiraja dan dr. Herman Jaya (Independen); 5) Drs. H. Haidir Basir, MM dan dr. H. Andi Tamrin Jufri, M.Kes (Partai Pendukung: PPP, PKB, PKPB, PBR, PKS); 6) Drs. H. Lanteng Bustami,MM dan H. Muh. Yunus, SH (Partai pendukung: PDIP, PDK); 7) Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si dan Ir. Irwan Hamid (Partai pendukung: Golkar); 8) H. M Jaya, SH, M.Si dan Ir. Alimuddin Nur, M.Si (Partai pendukung: Hanura, PAN, PSI); dan 9) Bustam Titing, BE dan Ir. Musyafir Turu, M.Sc (Independen). Menurut Maksum, Ketua KPU Kota Palopo, suara pemilih di Kota Palopo sangat berharga, sehingga KPU memberikan akses luas, semisal memberi ruang kepada saksi, wartawan, panwas, untuk dapat memilih di TPS tempat mereka bertugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pilbup Di Bumi Arung Palakka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone digelar oleh KPU Kabupaten Bone, Selasa (22/01). Masyarakat di kabupaten yang berjuluk Bumi Arung Palakka ini tampak antusias mengikuti pesta demokrasi ini. Pemilukada untuk memilih pemimpin kabupaten ini dilaksanakan di 1390 TPS yang tersebar di 27 kecamatan wilayah Kabupaten Bone. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bone sebesar 560.242 pemilih. Pemilukada Kabupaten Bone diikuti oleh 6 pasangan calon, yaitu Andi Mustaman-Andi Sultan
17
SeputarPemilukada Pawi (pasangan nomor urut 1); Andi Irsan Idris Galigo-Andi Yuslim Patawari (pasangan nomor urut 2); Andi Taufan Tiro-Andi Promal Pawi (pasangan nomor urut 3); Andi Fahsar M Padjalangi-Ambo Dalle (pasangan nomor urut 4); Andi Mappamadeng Dewang-Andi Said Pabohori (pasangan nomor urut 5); Andi Mangunsidi Massarapi-H Sumardi Sulaiman (pasangan nomor urut 6). Yang menarik dalam pemilukada ini adalah
maskot yang dipakai oleh KPU Kabupaten Bone adalah gambar kepiting yang mengenakan pakaian lengkap adat Bone. Menurut Ketua KPU Kabupaten Bone Aksi Hamzah, pilbup yang diselenggarakan bersamaan dengan pilgub ini membuat beban kerja KPU Kabupaten Bone bertambah, namun tidak mengurangi semangat tinggi untuk mensukseskannya. (arf/qk/tt/ rn/aj/red)
Kapuas Gelar PSU n a h a r lu e K u t a S n a D a s e Di Lima D
mon; Provinsi Kalteng, Daan Ris g, ten Kal asyarakat di anggota KPU Provinsi no; nar Wi i Ed lima desa dan Awongganda dan ; Ketua satu kelurahan Ketua KPU Kapuas, Novita aya, kar ang Pal a Kot KPU di Kabupaten aris ret Sek ta ser di; tria Sas Kapuas, g, KPU Provinsi Kalten Kalimantan Tengah Rigumi. (Kalteng), Rabu Beberapa TPS yang n aka (23/1) melaksan dipantau antara lain, Pemungutan Suara TPS 17 Kelurahan Selat Ulang (PSU) untuk Hulu, Kecamatan Selat, memilih Bupati/Wakil TPS 16 Kelurahan Selat Bupati Kapuas periode Hulu, Kecamatan Selat. 2012-2017. PSU digelar Selanjutnya, TPS 05 karena keluarnya Kelurahan Selat Hulu, Putusan Mahkamah Kecamatan Selat, TPS Konstitusi (MK) Nomor: 09 Kelurahan Selat Hulu, 94/PHPU.D-X/2012 Kecamatan Selat, dan TPS tanggal 14 Desember 20 Kelurahan Selat Hulu, 2012. Kecamatan Selat, terlihat Lima desa dan dalam suasana yang satu kelurahan yang kondusif. menggelar PSU adalah apitulasi penghitungan u Rek ula mb Ma Desa Anjir Kapuas. di u sat gkat or nom ur; Tim hasil perolehan suara di tin Barat, Kecamatan Kapuas pasangan calon yang S) a Tig (PP ra Sua n uta ung ur, Panitia Pem Brahim S Desa Anjir Mambulau Tim Ben Ir. , lah ada ung tar ber Desa akan dilaksanakan pada 24 , Kecamatan Kapuas Timur; at, MM, MT - Ir. H. Muhajirin di tingkat Bah uas Kap n ata Januari 2013. Sedangkan Sai Teras, Kecam H. Sur ya 1); t uru r mo n (no ata MP am atan Panitia Pemilihan Kec Kuala; Desa Naning, Kecam Taufiqurahman H. i S.P a, Ser ta 3. arm 201 Dh i uar u (PPK) pada 25 Jan Basarang; Desa Tamban Bar 2); dan Ir. Muhammad t ten uru r upa mo kab (no t gka tin rekapitulasi di Tengah, Kecamatan Tamban , M.Si - Ir. Herson MM , rdi wa 26 a Ma pad an lu, nak Hu akan dilaksa r urut 3). Catur; dan Kelurahan Selat an di Bar thel Aden, M.Si (nomo Januari 2013 yang diadak at. Sel n tan ata ipu am pel Kec dan g orin nit mo , Tim ung 267 Gedung Manggatang Tar PSU Kapuas diikuti oleh 19. u langsung jalannya nta ma at. me Sel U n KP ata am Kuala Kapuas, Kecam pemilih yang terdaf tar dal di beberapa ra sua n U/ uta KP ung TO pem FO d. Jumlah (us/dosen/editor:d Daftar Pemilih Tetap (DPT). utan Suara (TPS). ung Pem pat Tem ilak ua KPU dosen/hupmas) ini terdiri atas 9.722 pemilih Tim ini didampingi oleh Ket n pua em per ilih pem 45 9.5 laki dan
M
18
18
yang tersebar di 60 Tempat PSU ini Pemungutan Suara (TPS). an ang pas a tig h diramaikan ole si kur t ebu ber ing sal calon yang
3 Suara KPU Edisi Januari 201 Suara KPU Edisi Januari 2013
Seputar Pemilukada
Bimbingan Teknis Dan Sosialisasi Yang Tepat, Tertibkan Pemilukada Pagaralam
K
erja keras dan kerja cerdas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pagaralam dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilukada) membuahkan hasil memuaskan hingga pelaksanaan pemungutan suara Pemilukada Kota Pagaralam, yang digelar Rabu, 23 Januari 2013. Dari hasil tinjauan ke beberapa TPS, yang dilakukan KPU bersama KPU Provinsi Sumatera Selatan terlihat dengan tertibnya pelaksanaan pemungutan suara di setiap tempat pemungutan suara (TPS). para petugas telah mengerti dan menguasai tatacara atau mekanisme tugas yang dibebankan kepada mereka. Pemilukada Pagaralam, diikuti oleh sembilan pasangan calon kepala daerah yang berasal dari berbagai latar belakang dan profesi. Kesembilan pasangan calon tersebut: 1. H. Suharindi S.J. S.Pd.MM. - Hariadi Razak, S.T, MM, diusung Partai Demokrat, PPP, PKS, PPRN, Partai Kedaulatan, PSI, PDS, Partai Patriot, Partai Buruh dan PPIB; 2. Ida Fitriati - Novirzah diusung Partai Golkar dan Partai Barnas; 3. H. Mochtar Effendi, SH - Drs. H. Kusaimi Yatif, MM diusung PAN, Partai Gerindra, PKB, dan PKNU; 4. Rita Lismiati-Taba Iskandar, merupakan calon perseorangan; 5. Drs. H. Sukadi Duadji, MM - Musridi Muis, SH, M.Si diusung PDIP, PBB, PPPI, Partai Republikan, PKPB, PDP, PIS, PMB, Partai Merdeka dan PNI Marhaenisme; 6. Drs. H. A. Fachri, MM - D. Sastra Negara, SH merupakan calon perseorangan; 7. Arudji Kartawinata - Ir. Rasidi Burhanan merupakan calon perseorangan; 8. H. Sofyan Djamal, SH, MH - Alpian Maskoni, SH diusung Partai Pelopor, Partai Persatuan Nasional dan PNBKI; 9. Dra. Hj. Septiana Zamzani - Ir. H. Bambang Hermanto diusung Partai Karya Perjuangan, Partai Hanura, PDK dan PKPI. Ditemui dikantornya, Selasa malam (22/1) Ketua KPU Kota Pagaralam Ubaidillah Zukhri mengungkapkan, “pemilukada kali ini diikuti 98.368 pemilih yang tersebar di lima kecamatan dan 35 kelurahan serta terbagi ke dalam 353 tempat pemungutan suara (TPS),” ungkapnya. Sekretaris KPU Kota Pagar Alam Marjohan menuturkan bahwa seluruh logistik sudah terdistribusi ke masing-masing panitia pemungutan
Suara KPU Edisi Januari 2013
suara (PPS). “Seluruh surat suara, alat dan bantalan pencoblos, serta formulir keperluan pemungutan suara telah dimasukkan ke dalam kotak suara, yang sebelumnya telah melewati proses pengecekan, sudah terdistribusi ke masing-masing PPS”, jelasnya. Kepada Tim Monitoring KPU Pusat yang dipimpin oleh Hadar Nafis Gumay, Ketua KPU Kota Pagaralam didampingi oleh para komisioner lainnya mengatakan bahwa dalam tahapan penyelenggaraan Pemilukada kali ini, secara keseluruhan berjalan dengan baik tanpa hambatan yang berarti. Hadar pun mengapresiasi kinerja seluruh jajaran KPU Kota Pagaralam dalam penyelenggaraan pemilukada. Saat diwawancarai wartawan Pagaralam Pos, Hadar mengatakan tentang kesan yang baik sepanjang tinjauannya ke beberapa TPS. “Kesan saya seluruh proses penyelenggaraan pemilukada, dari persiapan yang dilakukan KPU Kota Pagaralam hingga pelaksanaan di TPS-TPS berjalan baik, ini ditunjukkan oleh para petugas di lapangan (KPPS– red) yang telah menguasai tatacara dan mekanisme kerjanya. Artinya, bimbingan teknis, sosialisasi dan arahan yang diberikan oleh KPU Kota telah tepat sehingga dapat diserap dan diimplementasikan oleh petugas-petugas lapangan,” jawabnya dengan penuh rasa bangga terhadap kinerja KPU Pagaralam. Soal laporan tentang adanya kekurangsempurnaan yang terjadi sepanjang tahapan persiapan hingga pelaksanaan pemungutan suara, Hadar menjelaskan bahwa pihak KPU kota telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya, sehingga penyelesaiaanya pun telah sesuai koridor hukum, tidak ada yang dilanggar, dan semua telah dibuat berita acaranya, sehingga dapat dipertangung-jawabkan sesuai peraturan yang berlaku.(wwn/tdy/red) 19
News Berita Dalam Gambar
Komisi Pemilihan Umum tingkat Federal Amerika Serikat berkunjung ke kantor KPU-RI (16/1/2013)
Kunjungan Duta Besar Ekuador untuk Indonesia, Alberto Calderon Ledesma ke KPU RI (16/1/2013)
Penandatanganan nota kesepahaman bersama antara KPU dengan Forum Rektor Indonesia (18/1/2013) 20
Suara KPU Edisi Januari 2013
