M UMU
L IHA
I
I
HAN
PEM
PEM
LI
ISI UMUM
M KO
SUARA KPU
Ma
KOMISI
N
2012
Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat
re
t2
012
Edisi Maret 2012
DPR Tetapkan 7 Anggota KPU Periode 2012-2017 KPU Gelar Rakor Mekanisme Distribusi Logistik Pemilu
Audiensi DPRD Kota Palopo ke KPU-RI
Pembinaan Penatausahaan dan Penyusunan LPJ Bendahara KPU
KOMISI
2
M UMU
LI
I
enyelenggaraan kegiatan sebuah organisasi/lembaga/ departeman/bagian, ataupun unit terkecil yang berada di dalam instansi pemerintah memerlukan suatu standar baku, sehingga siapapun yang melaksanakan kegiatan tersebut tetap berpegang dan berpedoman, serta mengacu pada batasanbatasan yang pasti dan sesuai dengan prosedur yang disepakati dan ditetapkan sebelumnya. Dengan alasan itulah, maka dalam seluruh pelaksanaan kegiatan dibutuhkan suatu pedoman yang disusun dengan standar umum dan baku. Pedoman yang dimaksudkan adalah Standard Operating Procedure (SOP) atau Standar Prosedur Operasinal (SPO). Apapun namanya, ia akan memberikan petunjuk/pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Tujuan SOP adalah menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintah untuk mewujudkan good governance. Standard Operating Procedure (SOP) tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal, karena SOP selain digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik yang berkaitan dengan ketepatan program dan waktu, juga digunakan untuk menilai kinerja organisasi publik di mata masyarakat berupa responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil kajian menunjukkan tidak semua satuan unit kerja instansi pemerintah memiliki SOP, karena itu seharusnyalah setiap satuan unit kerja pelayanan publik instansi pemerintah memiliki standar operasional prosedur sebagai acuan dalam bertindak, agar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dievaluasi dan terukur. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai instansi pemerintah, yang sekaligus sebagai badan publik dalam rangka mewujudkan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan, dievaluasi dan diukur, telah melakukan kegiatan penyusunan draft SOP di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU. Dengan tersusunnya, SOP maka tersusunlah langkah kerja sesuai jabatan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil kerja. Hal ini dilakukan selain untuk mewujudkan good governance, juga sebagai upaya untuk pencapaian visi KPU yang telah ditetapkan yakni terwujudnya KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (wwn/red)
PEM
P
Pengantar Redaksi
HAN
SUARA KPU Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat
Pengarah Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, M.A Dra. Endang Sulastri, M.Si Penanggung Jawab Drs. Suripto Bambang Setyadi, M.Si Asrudi Trijono, SH Pemimpin Umum Sigit Joyowardono, SH Drs. Supriatna, M.Si Pemimpin Redaksi Yosmardin Wakil Peminpin Redaksi Kadar Setyawan Redaktur Pelaksana Farida Fauzia Koordinator Reportase Moyong Haryanto Redaktur Foto Dodi Husein Editor Senior Nur Syafaat, Faisal Siagian Editor Sahruni, Eddy Purwanto Reporter Arif, Satrio, Indra Budi, Rita, Ajeng, Asti, Catursari, Teddy Fotografer Joni Effendi. Designer Grafis Nur Sahid Agung Wijaya. Distribusi/Sirkulasi Dewi Mustikawati Sekretariat Redaksi Wahid megantoro Alamat Redaksi Biro Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat Tlp: (021) 319 37223 www.kpu.go.id
Daftar Isi 4 Fokus Utama
14 Calon Anggota KPU 20122017 Jalani Uji Kepatutan Dan Kelayakan
6 Fokus Utama
KPU Gelar Bimbingan Teknis Pemilukada 2012
9 News
Pelantikan 4 Anggota PAW KPU Provinsi
Pengantar Redaksi................................ 02 Daftar Isi.................................................. 03 News......................................................... 7-11 Seputar Pemilukada.............................. 12-14 Berita Dalam Gambar........................... 16
13 Seputar Pemilukada
Anggota KPU RI Tinjau Pemilukada Kolut 3
Fokus
Utama
14 Calon Anggota KPU 2012-2017 Jalani Uji Kepatutan Dan Kelayakan Calon Anggota KPU periode 2012 - 2017 melaksanakan fit and proper test. (foto: dod/hupmas)
E
mpat belas calon anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) periode 2012-2017, mulai menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Gedung DPR-MPR RI, Senayan, Jakarta. Fit and proper test yang dilakukan oleh Komisi II itu berlangsung selama 2 (dua) hari, Senin (19/3), dan Selasa (20/3), masing-masing 7 (tujuh) calon per harinya. Calon anggota KPU yang melaksanakan fit and proper test pada hari pertama adalah Arief Budiman, Ari Darmastuti, Enny Nurbaningsih, Evie Ariadne Shintadewi, Ferry Kurnia Rizkiansyah, Hadar Navis Gumay, dan Hasyim As’ari. Calon anggota KPU yang pertama melakukan fit and proper test adalah Arief Budiman. Masing-masing calon diuji selama kurang lebih 1 (satu) jam, dan sebelum menjawab pertanyaan dari anggota Dewan, mereka diberikan kesempatan untuk memaparkan visi-misinya selama 10 menit. Sebelumnya, Dewan meminta kepada setiap calon untuk menandatangani surat pernyataan yang berisi keterangan terkait rekam jejak mereka. Setelah itu, peserta memaparkan visi misinya jika nanti terpilih menjadi anggota KPU. Dilanjutkan dengan anggota Dewan dari sembilan fraksi, yang secara bergiliran mengajukan pertanyaanpertanyaan terkait rekam jejak calon. Pertanyaan itu bertujuan untuk menggali kompetensi kepemiluan
4
dan demokrasi, integritas, kejujuran, sikap mental, keberanian, kemampuan menghadapi konflik dan tekanan-tekanan, serta konsep-konsep dan langkah strategis inovatif yang akan dilakukan jika terpilih menjadi anggota KPU, sampai pada issue-issue yang sifatnya pribadi seperti harta kekayaan dan keluarga. Setelah Arief Budiman, berturut-turut Ari Darmastuti, Enny Nurbaningsih, Evie Ariadne -Shintadewi, Ferry Kurnia Rizkiansyah, Hadar Navis Gumay, dan Hasyim As’ari menjalani fit and proper test. Uji kepatutan dan kelayakan calon anggota KPU berakhir pukul 21.00 WIB. Hari Kedua Fit And Proper Test Hari kedua uji kepatutan dan kelayakan calon anggota KPU, Selasa (20/3) dimulai pada pukul 14.30 WIB. Di hari kedua ini, 7 (tujuh) calon yang menjalani fit and proper test adalah Husni Kamil Manik, Ida Budhiati, Juri Ardiantoro, Muhammad Adi Syahputra, Muhammad Nadjib, Sigit Pamungkas, dan Zainal Abidin. Tidak berbeda dengan hari pertama, pelaksanaan fit and proper test pada hari kedua juga dihadiri oleh seluruh anggota Komisi II DPR. Fit and proper test pada hari terakhir itu ditutup pada pukul 24.00 WIB. Dari 14 calon yang melaksanakan fit and proper test tersebut, akan dipilih 7 (tujuh) orang yang akan menjadi anggota KPU periode 2012-2017. (red) Suara KPU Edisi Maret 2012
Fokus
S
Utama
DPR Tetapkan 7 Anggota KPU Periode 2012-2017
etelah menjalani proses seleksi yang cukup panjang, DPR RI akhirnya menetapkan 7 (tujuh) orang calon anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) terpilih periode 2012-2017. Penetapan dibacakan pada Kamis (22/3) malam, pukul 22.30 WIB, di Ruang Sidang Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta. Tujuh orang yang akan “memimpin” KPU selama 5 (lima) tahun ke depan tersebut, berturut-turut berdasarkan rangking perolehan suara adalah: 1. Ida Budhiati (45 suara); 2. Sigit Pamungkas (45 suara); 3. Arief Budiman (43 suara); 4. Husni Kamil Manik (39 suara); 5. Ferry Kurnia Rizkiansyah (35 suara); 6. Hadar Navis Gumay (35 suara); dan 7. Juri Ardiantoro (34 suara); Sesuai ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, pemilihan dan penetapan calon anggota KPU tersebut haruslah menerapkan asas LUBER dan JURDIL. “Mekanismenya, melalui pemungutan suara terbanyak, dimana setiap anggota fraksi Komisi II DPR, memberikan pilihannya. Dan proses ini terbuka untuk umum,” ujar Ketua Komisi II, Agun Gunanjar Sudarsa, yang memimpin proses pemilihan dan
Suara KPU Edisi Maret 2012
penetapan malam itu. Dalam menentukan rangking tersebut, apabila ada calon yang memperoleh suara yang sama, maka penentuan urutannya berdasarkan abjad nama yang bersangkutan. “Ida Budhiati dan Sigit Pamungkas memperoleh suara yang sama, maka, berdasarkan urutan abjad, Ida rangkingnya nomor satu. Demikian juga dengan Ferry Kurnia dan Hadar Gumay, Ferry yang nomor lima dan Hadar nomor enam,” terang Agun. Anggota Komisi II DPR RI berjumlah 53 orang, terdiri dari 9 (sembilan) fraksi. Secara bergiliran, seluruh anggota Komisi II memberikan pilihannya pada kertas yang memuat 14 nama calon anggota KPU. Setelah itu, hasilnya dibacakan, dan langsung dilakukan penghitungan. Setelah pemilihan dan penetapan 7 (tujuh) orang anggota KPU selesai, mekanisme yang sama juga dilakukan untuk memilih 5 (lima) orang anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Setelah dilakukan penghitungan, ditetapkan 5 orang anggota Bawaslu, yakni: 1. Muhammad (45 suara); 2. Nasrullah (36 suara); 3. Endang Wihdatiningtyas (35 suara); 4. Daniel Zuchron (24 suara); dan 5. Nelson Simanjuntak (24 suara) (dd/UJ/dod/JE)
5
Fokus
Utama
Sebanyak 16 KPU provinsi dan 13 KPU kabupaten hadir dalam Bimtek Pemilukada 2012 (12-13 Maret 2012) di Jakarta. (foto: dod/hupmas)
D
alam rangka menghadapi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Tahun 2012, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemilukada Tahun 2012 dengan tema “Peningkatan Kemampuan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota dalam Melaksanakan Pemilukada”. Acara yang berlangsung di Hotel Jayakarta, Jl. Hayam Wuruk, Jakarta, tersebut berlangsung selama 2 (dua) hari, yaitu tanggal 12 sampai dengan 13 Maret 2012. Sebanyak 16 KPU provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Kalimantan Barat, Papua, Sumatra Selatan, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Timur); 13 KPU kabupaten (Halmahera Barat, Sorong, Kolaka Utara, Puncak Jaya, Maluku Tengah, Buleleng, Bereuen, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Hulu Sungai Utara, Buol, Barito Kuala, dan Cilacap); dan 7 KPU kota (Sorong, Kupang, Payakumbuh, Kendari, Cimahi,
6
KPU Gelar Bimbingan Teknis Pemilukada 2012 Tasikmalaya, dan Bengkulu) hadir dalam acara bimtek dengan diwakili oleh masing-masing ketua dan sekretaris. Ketua KPU, Prof. Dr. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA dan Anggota KPU Dra. Endang Sulastri, M.Si, Dr. Abdul Aziz, dan Saut Hamonangan Sirait hadir dalam acara bimtek tersebut dengan didampingi oleh Sekretaris Jenderal KPU, Drs. Suripto Bambang Setyadi, M.Si, Kepala Biro Teknis dan Hupmas, Sigit Joyowardono, SH, serta Wakil Kepala Biro Teknis dan Hupmas, Drs, Supriyatna, M.Si. Bimbingan teknis ini digelar untuk memfasilitasi hubungan KPU dengan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pemilukada Tahun 2012. “Ada 82 Pemilukada yang akan dilangsungkan pada 2012 ini, diantaranya 6 provinsi serta 75 kabupaten/kota dikurangi 1 provinsi yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta,” jelas Sigit Joyowardono dalam laporannya. “Selain itu, tujuan acara ini juga untuk meningkatkan kualitas Pemiluka-
da dan penyelenggara Pemilukada, khususnya KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, agar penyelenggaraan Pemilukada tahun ini dapat lebih baik lagi,” lanjutnya. Ketua KPU dalam acara pembukaan mengatakan, acara bimtek ini untuk menyikapi diterbitkannya undang-undang (UU) penyelenggara pemilu yang baru, yaitu UU Nomor 15 Tahun 2011. “Kalau kita mengacu kepada UU No.15 Tahun 2011 namanya bukan Pemilukada ataupun Pilkada, melainkan pemilihan gubernur (Pilgub), pemilihan bupati (Pilbup), dan pemilihan walikota (Pilwali), padahal ketiganya adalah kepala daerah, maka kita tetap menyebutnya pemilihan kepala daerah,” ujar Hafiz. Lanjut Hafiz, sengketa Pemilukada yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) cukup banyak, bahkan melebihi dari daerah yang melaksanakan Pemilukada, untuk itu bimtek ini juga dimaksudkan sebagai upaya KPU dalam mengurangi sengketa yang ada di MK. “Pada tahun 2011 ada 87 pemilukada, gugatannya Suara KPU Edisi Maret 2012
News sebanyak 125 kasus dari 76 daerah, melebihi dari jumlah daerahnya, apakah kita bisa mengurangi jumlah gugatan tersebut? Kalau ini berhasil maka nama baik KPU akan terangkat,” tegas Hafiz. Selain itu, Hafiz juga berharap agar sengketa Pemilukada yang diputuskan oleh MK nantinya tidak terdapat kesalahan yang dilakukan oleh pihak KPU. “Saya sangat bangga kalau suatu saat di tahun 2012 ini banyak perkara yang masuk ke MK tetapi tidak satupun kesalahan itu ada di KPU,” harapnya. Kegiatan yang dilakukan dalam bimtek terse-
but diantaranya adalah pengarahan teknis pemilu; penjelasan Peraturan Menteri Dalam negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Belanja Pemilukada; penjelasan pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, implementasi UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan impilkasinya terhadap Pemilukada; implementasi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilukada; serta evaluasi pelaksanaan Pemilukada Tahun 2010 dan 2011. (ook/red)
Sekretaris KPU Provinsi NTT Resmi Dilantik
Sekjen KPU Suripto Bambang Setyadi membacakan naskah pelantikan Sekretaris KPU Provinsi NTT, Selasa (14/2/2012).
S
ekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Suripto Bambang Setyadi, Selasa (14/2) melantik Drs. Ubaldus Gogi sebagai Sekretaris KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di sayap kanan Aula El Tari Kupang. Pelantikan dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi NTT; Wakil Gubernur NTT, Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT; Kepala Biro SDM Sekretariat Jenderal KPU, Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT dan Pejabat Eselon III, IV dan Pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi NTT. Drs. Ubaldus Gogi diangkat menjadi Sekretaris KPU Provinsi NTT berdasarkan Keputusan Sekjen KPU Nomor 45/Kpts/Setjen/Tahun 2012 yang telah ditetapkan pada tanggal 1 Februari 2012 di Jakarta tentang Pemberhentian dan Pengangkatan SekreSuara KPU Edisi Maret 2012
taris KPU Provinsi NTT. Ia menggantikan pejabat lama, Drs. H.A Benyamin, yang telah purna bakti. Pelantikan dimaksudkan untuk mengisi kekosongan pejabat yang selama ini hanya diisi oleh Pejabat Pelaksana Tugas (Plt). Kegiatan pelantikan ini adalah bagian dari kehidupan organisasi. Hal tersebut adalah bagian dari kehidupan berorganisasi dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan di KPU. Sekjen KPU dalam pidatonya mengatakan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu telah mengatur secara jelas bahwa pengisian jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. “Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota saat ini sebanyak 11.110 pegawai terdiri dari PNS dipekerjakan 6.398 orang dan PNS organik 4.712 orang,” ujar Bambang. “Sebagai langkah awal Sekretaris KPU Provinsi NTT segera menyesuaikan lingkungan kerja di Sekretariat Provinsi NTT yang berbeda dengan lingkungan pemerintah daerah serta menyusun dan menjabarkan program kerja yang komprehensif dengan tetap mengacu kepada tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Sekretaris KPU Provinsi,” lanjutnya. Ia mengharapkan agar Sekretaris yang baru dilantik memiliki semangat untuk mewujudkan organisasi KPU yang semakin baik, dan membawa perubahan ke arah yang lebih positif, bekerja dengan profesional, jujur, cermat, dan sensitif serta responsif terhadap dinamika yang terjadi di lapangan. (ajg)
7
News
Ketua KPU Hafiz Anshary (kiri) membuka kegiatan Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) di lingkungan Setjen KPU bertempat di Hotel Merlynn, Jakarta. Didampingi Sekjen KPU Drs. Suripto Bambang Setyadi, M.Si, Wasekjen KPU Asrudi Trijono, SH, Kepala Biro SDM Dra. Farida Fauzia, M.Si, dan Wakaro SDM Sri Parkhatin, SH. (ook/hupmas)
Penyusunan Draft SOP di Lingkungan Setjen KPU
S
ekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Setjen KPU) mengadakan kegiatan Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) di lingkungan Setjen KPU bertempat di Hotel Merlynn, Jakarta. Acara dibuka oleh Ketua KPU Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, MA didampingi Sekjen KPU Drs. Suripto Bambang Setyadi, M.Si, Wasekjen KPU Asrudi Trijono, SH. Kepala Biro SDM Dra. Farida Fauzia, M.Si, dan Wakaro SDM Sri Parkhatin, SH. Acara tersebut juga dihadiri oleh pejabat Eselon I, II, III, dan IV. Dalam sambutannya, Farida Fauzia mengatakan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membuat dan menyusun suatu bentuk langkah kerja sesuai jabatan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. “Selanjutnya, kegiatan tersebut diisi dengan teknik dan metode penyusunan serta proses penyusunan SOP” ucap Farida. Sekjen KPU, Suripto Bambang Setyadi, dalam pengarahannya menjelaskan “SOP meleng-
8
kapi apa yang kita sudah miliki, sebelumnya kita miliki tata kerja yang kita susun sampai dengan KPU provinsi dan KPU kabupaten/ kota, sesuai dengan amanat UU Nomor 22 Tahun 2007. Kegiatan yang diselenggarakan ini nantinya akan membuat sebuah draft penyusunan SOP untuk pelaksanaan tugas”. Pada pidato pembukaan, Hafiz Anshary menambahkan, kegiatan ini merupakan momentum yang sangat bagus untuk mengenal gambaran dan fungsi kerja serta meningkatkan semangat kerja dalam rangka menyambut Pemilu 2014. Dengan adanya aturan kerja atau SOP ini, pekerjaan akan lebih jelas sehingga upaya reformasi birokrasi di KPU untuk tata kelola pemilu yang baik. “Kegiatan ini akan menyusun analisis jabatan, menyusun SOP, meningkatkan kualitas SDM dengan diklat, meningkatkan laporan keuangan yang semula WDP (Wajar Dengan Pengecualian) menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), serta membicarakan mengenai besaran
insentif/remunerasi dan uraian jabatan. Oleh karena itu, peserta diharapkan mempunyai daya nalar tinggi serta kritis dan dapat menyusun rekomendasi berupa draft dan dimatangkan di unit kerja masing-masing. Kita bekerja demi kepentingan keseluruhan” ungkap Hafiz. Kegiatan ini dihadiri 110 peserta dari 134 peserta yang diundang. Selain peserta dari lingkungan Setjen KPU, diundang pula narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi, Drs. Endang Herman, M.Si dan Ananta Antasari, serta praktisi profesional, Eko Supriyatno, SE, MM. Dalam pemaparannya, Eko Supriyatno menjelaskan SOP adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional standar yang ada di dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap keputusan, langkah atau tindakan, dan penggunaan fasilitas pemrosesan yang dilaksanakan oleh orangorang di dalam suatu organisasi telah berjalan secara efektif, konsisten, standar, dan sistematis. Dalam organisasi, untuk melakukan kegiatan-kegiatan terdapat prosedur yang harus dipatuhi oleh setiap orang atau setiap anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang sama. “Ada 4 (empat) hal mengapa SOP itu harus dibuat dalam Suara KPU Edisi Maret 2012
News suatu organisasi, yaitu untuk menjamin kesamaan tindakan, mempertahankan kualitas yang telah dicapai, menghindari saling lempar tanggung jawab, dan yang terakhir adalah tertib administrasi dokumen,” jelas Eko. Untuk menyusun SOP yang baik, harus mempertimbangkan struktur organisasi. Pertama, SOP tidak harus selalu berdasarkan fungsi-fungsi (kegiatan) saja, tetapi juga struktur, alur keputusan, dan kebijakan. Kedua, pada dasarnya fungsi-fungsi dalam organisasi berkaitan erat dengan struktur organisasi. Sebagai contoh, fungsi keuangan direpresentasikan oleh direktur keuangan dan seluruh jajaran di bawahnya” tambah Eko.
Rapat penyusunan SOP juga diisi pemaparan dari Ananta Antasari yang menjelaskan tentang proses penyusunan SOP. Senada dengan Eko, Ananta juga menjelaskan tentang manfaat SOP dalam suatu organisasi yang salah satunya adalah sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya. Standard Operating Procedure melingkupi seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, termasuk pemberian pelayanan baik pelayanan internal maupun eksternal orga-nisasi pemerintah yang dilaksanakan oleh unit-unit organisasi pemerintahan. Dalam penjelasaannya, SOP
mempunyai dasar hukum, yaitu Permen PAN No. PER/21/M. PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. Ananta juga menjelaskan tentang jenis SOP, SOP dibagi menjadi dua (2). Pertama, “SOP Teknis” yang merupakan standar prosedur yang sangat rinci dan bersifat teknis. Setiap prosedur dalam “SOP Teknis” diuraikan dengan sangat teliti sehingga tidak ada kemungkinan-kemungkinan variasi lain. Kedua, “SOP Administratif” yang merupakan standar prosedur yang diperuntukkan bagi jenis-jenis aktivitas yang bersifat administratif. (Ajg/tdy/red)
Pelantikan 4 Anggota PAW KPU Provinsi
K
etua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, MA, Jumat (9/3), melantik 4 (empat) anggota KPU Pengganti Antar Waktu (PAW), yakni Provinsi Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Jawa Barat. Dalam upacara pelantikan tersebut, Ketua KPU melantik Budhi Yan Putra Ali, S.Sos menggantikan DR. Raja Sofyan Samad, MA sebagai anggota KPU Provinsi Riau; Ferdhiman, ST mengantikan Prof. Dr. Sanusi Uwes, M.Pd sebagai Anggota KPU Provinsi Jawa Barat; Said Sirajudin mengantikan Mag Say Say Indra, SP sebagai Anggota KPU Provinsi Kepulauan Riau; dan Ir. Firman TB Pardede mengantikan Ahmad Syah Mirzan, M.Si sebagai Anggota KPU Provinsi Bangka Belitung. Masa jabatan anggota KPU yang dilantik akan berakhir bersama-sama dengan anggota KPU Suara KPU Edisi Maret 2012
lainnya pada masing-masing provinsi periode 2008-2013. Pelantikan yang diadakan di Ruang Sidang Lantai 2 Gedung KPU Jakarta tersebut, dihadiri oleh Anggota KPU Saut Hamonangan Sirait, M.Th, Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal KPU, serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU. Dalam pidatonya, Ketua KPU meminta agar anggota KPU yang baru dilantik mampu untuk mengejar ketertinggalan dalam melaksanakan tugasnya ke depan. Anggota KPU diharapkan selalu berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu serta memelihara kemandirian institusi. “Kepada Anggota KPU Provinsi Jawa Barat yang akan menyelenggarakan pemilihan gubernur (Pilgub), harus sudah melakukan perumusan
strategi peningkatan kualitas penyelenggaraan Pilgub yang dititikberatkan pada 3 (tiga) aspek, yaitu pembelajaran politik kepada rakyat, memperkuat database pemilih, dan antisipasi hukum/sengketa hasil Pilgub”, pinta Hafiz dalam pidatonya. Hafiz berpesan, “Saya mengharapkan agar anggota yang telah dilantik segera melakukan konsolidasi internal di lingkungan KPU provinsi masing-masing sehingga kegiatan yang hendak dilaksanakan bisa berjalan secara sinergis antara sekretariat KPU dengan para anggota KPU di provinsi masing-masing. Anggota KPU diharapkan melakukan pembelajaran secara komprehensif terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, pemilihan gubernur, dan pemilihan bupati/ walikota di wilayahnya, dan yang terakhir agar anggota KPU dapat menerima semua kritik yang membangun”. (Ajg/Dod)
9
News
Ketua KPU Memantau Jalannya Pemilu Presiden Federasi Rusia
K
etua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ MA didampingi Anggota KPU Sri Nuryanti SIP, MSi, dan Sekretaris Jenderal KPU Drs. Suripto Bambang Setyadi, MSi mendapat undangan dari Ketua Komisi Pemilihan Pusat Federasi Rusia Vladimir E. Churov untuk memantau Pemilu Presiden Federasi Rusia pada Minggu, 4 Maret 2012. Rombongan tiba di Bandara Domodedovo, Moscow hari Sabtu, 3 Maret 2012 disambut oleh Perwakilan KBRI Moscow Nugroho Setyadie (Minister Counsellor Fungsi Politik) dan Dodo Sudrajad (Sekretaris Pertama Fungsi Politik) serta Yury Shapoval, perwakilan dari Komisi Pemilihan Pusat Federasi Rusia. Rombongan KPU-RI melakukan pemantauan proses pemungutan suara di tiga TPS yang kesemuanya bertempat di gedung sekolah. Pemilu Presiden Federasi Rusia dilaksanakan hari Minggu, 4 Maret 2012 mulai pukul 08.00 sampai dengan 20.00 waktu setempat. Delegasi juga memantau pengumuman hasil penghitungan suara pada hari Senin, 5 Maret 2012 pukul 10.00 waktu setempat bertempat di kantor Komisi Pemilihan Pusat Federasi Rusia. Pemilu Presiden Federasi Rusia Tahun 2012 diikuti oleh 5 orang calon presiden yang terdiri dari 4 calon berasal dari partai politik dan 1 calon independen. Vladimir Putin dari Partai Rusia Bersatu memperoleh suara terbanyak dan dinyatakan sebagai calon terpilih dengan memperoleh 45,602,075 suara atau 63.60 %. Sedangkan Gennady Juganofu (Partai Komunis Federasi Rusia) memperoleh 12,318,353 atau 17.18%. Mikhail Prokhorov (Independen) memperoleh 5,722,508 suara atau 7.98% Vladimir Zhirinovsky (Partai Liberal Demokrat) memperoleh 4,458,103 suara atau 6.22%, serta Sergei Mironofu (Partai Adil Rusia) memperoleh 2,763,935 suara atau 3%. Amandemen Konstitusi Federasi Rusia memperpanjang jabatan Presiden Federasi Rusia dari 4 tahun menjadi 6 tahun, sehingga calon terpilih akan menjabat sebagai presiden selama 6 tahun untuk pertama kalinya. Adapun jumlah pemilih yang terdaftar dalam Pemilu Presiden Federasi Rusia Tahun 2012 sebanyak 109.610.812 pemilih, dengan partisipasi 71.701.665 pemilih atau 65.41%, dan untuk suara
10
tidak sah hanya sebanyak 836.691 pemilih atau 1.17%. Sedangkan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di Federasi Rusia dan Luar Negeri sebanyak 95.344 TPS. Menariknya adalah bahwa seluruh TPS yang berada di dalam negeri terpantau melalui CCTV dan terhubung ke internet, serta dapat diakses oleh masyarakat. Untuk TPS di luar negeri telah menggunakan alat pilih elektronik sebanyak 12.643 buah yang terhubung langsung ke pusat data rekapitulasi hasil pemilu. Pemilu Presiden Federasi Rusia Tahun 2012 ini juga dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu sebagian Parlemen Daerah dan Pemilu sebagian Kepala Daerah (Gubernur/Walikota) dengan jumlah pemantau internasional dalam Pemilu Presiden Federasi Rusia sebanyak 685 orang yang berasal dari 56 negara, termasuk Indonesia. Proses rekapitulasi hasil yang cepat dan cukup akurat dilakukan dengan menggunakan teknologi internet sehingga hasil dapat diketahui dengan cepat. Hal ini terbukti bahwa pada hari Senin, 5 Maret 2012 pukul 14.00 waktu setempat atau satu hari setelah pemungutan suara, hasil suara final sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Pusat Federasi Rusia. Mengenai keterlibatan Indonesia sebagai pemantau internasional, Ketua KPU telah memberikan pernyataan sebagaimana dirilis KBRI Moscow bahwa Pemilu Presiden Federasi Rusia Tahun 2012 telah berlangsung sesuai dengan standar umum internasional, antara lain terbuka, tertib dan bebas. “Salah satu yang dapat dicatat adalah penggunaan video kamera di tempat-tempat pemungutan suara sehingga proses pemungutan suara tersebut dapat dipantau dan disaksikan secara online”, kata Ketua KPU. Selain itu, delegasi KPU-RI juga diminta untuk memberikan pernyataan mengenai hasil pemantauannya kepada Voice of Russia yang disampaikan oleh Sri Nuryanti, SIP, MSi. Dalam wawancaranya jajaran KPU Republik Indonesia mengucapkan selamat kepada KPU Rusia yang telah menyelenggarakan Pemilu Presiden dengan aman, damai, transparan dan demokratis. (whd) Suara KPU Edisi Maret 2012
News
Penyusunan Draft SOP di Lingkungan Setjen KPU
K
omisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI) mengadakan Rapat Penetapan Peraturan KPU tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Lingkungan KPU dan Workshop Pelayanan
di lingkungan KPU. Bertindak sebagai narasumber pada acara tersebut Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yaitu Heny S Widyaningsih Komisioner Subkomisi Informasi Hukum, Peradilan dan HAM dan
Narasumber yang juga sebagai Komisioner KIP Amirudin sedang menjelaskan tentang skema PPID pada rapat penetapan peraturan KPU tentang pedoman pelayanan informasi di lingkungan KPU. (foto: ook/hupmas)
Informasi yang di adakan di Hotel Sahid, Jakarta. Acara tersebut berlangsung selama 2 (dua) hari pada Rabu - Kamis(21-22/3/2012) Penetapan Peraturan KPU tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Lingkungan KPU merupakan salah satu amanat yang harus dijalankan sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hadir dalam rapat tersebut Wakil Sekretaris Jenderal KPU Asrudi Trijono, Kepala Biro Teknis dan Hupmas KPU Sigit Joyowardono serta para pejabat dan staf Suara KPU Edisi Maret 2012
Amirudin Komisioner Subkomisi Informasi Perencanaan Kebijakan. Sigit Joyowardono dalam sambutannya mengatakan, menghadapi Pemilu 2014 permintaan akan informasi dan dokumentasi semakin meningkat, baik di KPU Pusat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Untuk itu, KPU memerlukan refulasi tentang pedoman pelayanan informasi di lingkungan KPU. “Penetapan Peraturan KPU tentang pedoman Pelayanan informasi di lingkungan KPU, merupakan hal yang sangat dinanti
khususnya kawan-kawan di KPU provinsi dan kabupaten. Karena menjelang Pemilu 2014 permintaan masyarakat akan informasi dan data di lingkungan KPU cukup banyak” jelas Sigit dalam sambutannya. Terkait dengan Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Komisioner KIP Heny S Widyaningsih menyambut baik akan pembentukan PPID di lingkungan KPU. Selain itu, KIP juga siap membantu seluruh badan publik termasuk KPU untuk membuat peraturan tentang PPID. “Prinsip yang mendasar dalam UU ini (UU Nomor 14 Tahun 2008-red) adalah mengubah paradigma dari tertutup menjadi terbuka. ” jelas Henny. Rapat tersebut membahas tentang kebutuhan regulasi peraturan KPU ini yang masih harus ditambahkan antara lain informasi berkala. Amirudin menjelaskan, menurut UU Nomor 14 Tahun 2008, informasi yang diumumkan dibagi menjadi beberapa klasifikasi, diantaranya informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan informasi yang dikecualikan. “Karena kewenangan uji konsekuensi berada pada KPU Pusat maka KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus diminta usulan mengenai data dan informasi mana saja yang dikecualikan.“ jelasnya.
11
Seputar
Pemilukada
B
erlandaskan semangat perdamaian, kebersamaan, persaudaraan dan taat kepada aturan, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menggelar acara Deklarasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Damai Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Provinsi Aceh tahun 2012, Rabu (14/3/2012). Acara yang digelar di salah satu masjid kebanggaan masyarakat Aceh Masjid Raya Baiturrahman, berlangsung secara meriah, hikmat, serta penuh dengan semangat persaudaraan dan kebersamaan. Dibuka dengan pembacaan ayat suci Alquran, tampak hadir pada deklarasi tersebut Ketua Komisi Pemilihan Umun Republik Indonesia (KPU-RI) Hafiz Anshary; Anggota KPU Endang Sulastri; Ketua dan Anggota KIP Aceh; Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Joko Suyanto; Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi; Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar; Kapolri Timur Pradopo; Panglima TNI Agus Suhartono; Penjabat Gubernur Aceh Tarmizi A. Karim; Ketua Tim Pemantau Pilkada Aceh yang juga Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso; para calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh; dan unsur Muspida Aceh. Dalam laporannya Ketua KIP Aceh Abdul Salam Poroh mengatakan total pasangan calon (paslon) yang mengikuti pilkada serentak sebanyak 5 (lima) paslon untuk tingkat gubernur dan wakil gubernur serta 137 paslon untuk bupati dan walikota. “Untuk tingkat kabupaten sebanyak 103 paslon, dengan 43 dari jalur parpol, 60 jalur independen. Untuk kota sebanyak 34 pasang, 15 yang menggunakan jalur parpol, dan 19 dari independen,” urainya.
12
Foto bersama yang dilakukan oleh seluruh peserta Deklarasi Pilkada Damai Aceh yang dilakukan di halaman Masjid Baitturahman, Bumi Serambi Mekah, Nangroe Aceh Darussalam. (Foto: UJ/hupmas)
KIP Aceh Gelar Deklarasi Pilkada Damai Untuk urusan logistik, Salam Poroh juga menerangkan pada saat ini surat suara dalam proses cetak. Pencetakan surat suara tersebut sesuai dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5 persen surat suara cadangan. Sedangkan untuk kartu pemilih, dan formulir juga dalam proses pencetakan. Hajatan dan pesta demokrasi rakyat Aceh rencananya akan dilaksanakan secara serentak bersama di 17 kabupaten/kota seAceh pada tanggal 9 April 2012. Untuk itu, Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso memberikan apresiasi kepada KPU-RI khususnya KIP Aceh yang telah menyelenggarakan deklarasi kampanye damai ini. “Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada KPU-RI khususnya KIP Aceh yang telah menyelenggarakan acara ini”, puji Priyo dalam sambutan-
nya. Ketua KPU-RI Hafiz Anshary dalam sambutannya mengatakan, senang sekali dan bangga dengan digelarnya deklarasi pilkada damai ini, karena dengan adanya kedamaian, maka akan mendekatkan orang tersebut kepada ketaqwaan. “Siapa pun yang tidak memelihara perdamaian, apalagi bikin kerusakan, sehebat apapun keislamannya, dia belum muttaqin. Orang bertaqwa tidak membuat kerusakan di muka bumi ini”, tegas Hafiz yang langsung disambut tengan tepuk tangan oleh para audience. Lanjut Hafiz, damai itu bisa terwujud dalam realitas kenyataan di lapangan jika seluruh komponen yang terkait dengan pilkada menciptakan suasana damai. “Siapapun yang buat kerusakan, bukan hanya bertanggung jawab terhadap masyarakat Indonesia, khususnya Aceh, tetapi
Suara KPU Edisi Maret 2012
Seputar juga kepada Allah SWT”, tegas Hafiz. Hafiz juga menegaskan, damai bisa terjadi jika, pertama, penyelenggara pilkada yaitu KIP Aceh dapat bersikap independen dan tidak berpihak kepada calon siapapun. “Jangan coba-coba berpihak kepada siapapun dan jangan berbuat curang, karena melanggar UU, kode etik dan amanat Allah SWT”, katanya. Kedua, seluruh paslon dan tim sukses mendukung kedamaian, jangan mencoba menggoda, merayu, apalagi mengancam kepada penyelenggara. “Siapapun orangnya yang terpilih karena kecurangan selama masa jabatan, dia akan berlumur dengan dosa”, tegasnya.
Pemilukada
Ketiga, pemerintah daerah, PNS, TNI dan Polri harus netral serta tidak boleh mendukung pasangan calon tertentu dan sudah ada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang melarang PNS mendukung calon tertentu. “Hasil dari Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2010 lalu yaitu dari 224 daerah yang melaksanakan pilkada, ada 165 daerah yang digugat ke MK dengan jumlah kasusnya 229, yang dikabulkan MK 26 kasus, 6 kasus kesalahan KPU dan 20 kesalahan calon”, urainya. “Kesalahan calon yaitu money politic, mobilisasi PNS, dan yang terakhir kekerasan dan intimidasi”, jelasnya. Deklarasi pilkada damai di
Aceh ini mengukir sejarah baru Pilkada di Indonesia, karena deklarasi bukan hanya dihadiri oleh seluruh paslon, tapi juga dihadiri pejabat dari pemerintah pusat, yang menandakan pilkada di Tanah Rencong ini menjadi isu nasional. Deklarasi pilkada damai ditutup dengan pembacaan dan penandatanganan Prasasti Ikrar Pilkada Damai Aceh oleh para paslon gubernur dan wakil gubernur. Bertindak sebagai saksi yang ikut menandatangani prasasti tersebut yaitu Ketua KPU-RI, Ketua KIP Aceh, Mendagri, Menkopolhukam, Penjabat Gubernur Aceh, Ketua DPRA, Ketua Bawaslu dan Ketua Panwaslu Aceh. (ook/UJ)
Anggota KPU RI Tinjau Pemilukada Kolut
A
nggota KPU RI, Prof. Dr. Ir. Syamsul Bahri, M.S, turun langsung pada proses pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) yang digelar Minggu, (18/3). Menurut Syamsul, kehadirannya di Kolut, untuk menyaksikan langsung proses pemungutan suara pemilihan kepala daerah Kolut “Kita tahu sendiri Kolaka Utara ini daerah yang jangkauannya sulit, dan kesuksesan Kolut menggelar Pemilukada ini tentu bisa jadi contoh daerah lain, “ ungkapnya kepada media lokal, Sabtu malam (17/3). Syamsul juga menambahkan bahwa kondisi Kolaka Utara, memang beda dengan daerah-daerah lain di Indonesia yang sudah menggelar Pemilukada, dimana beberapa diantaranya berakhir dengan sengketa atau menimbulkan persoalan. “Di Kolut kami
Suara KPU Edisi Maret 2012
harapkan tidak seperti itu, sehingga saat inilah kami akan mengukur kepahaman masyarakat dalam Peraturan KPU itu sendiri,” katanya. Pemilukada Kolaka Utara diikuti oleh 3 pasangan calon Nomor urut 1. H. Idrus Arasy, SE - Drs. Syamsu Rijal, MM (ISLAMI) didukung partai PKNU, PNIM, PPPI, PRN, PELOPOR, BARNAS, PIS, PKPB, PBR, PKP, PDK, PKPI, PPI, PPD, PSI dan Hanura. Nomor urut 2. Anton, SH - H. Abbas, SE (PAS) didukung PAN dan PKB, sedangkan nomor urut 3. Calon incumbent Rusda Mahmud – Bobby Alimuddin, SE (SYUHADA) didukung Demokrat, Golkar, PBB, PKS, Patriot. Anggota KPU RI pada saat memonitoring langsung pelaksanaan Pemilukada Kolut ke TPS 1, 7 dan 11 Desa Watuliwu dan saat penghitungan suara sementara di TPS 4 dan TPS 2 Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua didampingi
oleh Ketua KPU Kabupaten Kolaka Utara Martani Mustafa, S.Pi dan Sekretaris KPU Kabupaten Kolaka Utara Suwardi. Pemilukada Kabupaten Kolut terdiri dari 15 Kecamatan dan sesuai jadwal tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK 21-22 Maret 2012, rekapitulasi penghitungan di KPU Kabupaten Kolut 24-25 Maret 2012 dan Rapat pleno serta Penetapan calon terpilih 25-26 Maret 2012. Sementara itu hasil penghitungan suara pasangan Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin (Syuhada) memimpin perolehan suara sementara. “Hasil sementara Quick count Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara 2012-2017 data masuk 88,57 % pukul 14.49 WITA, jumlah pemilih yang memilih Pasangan No. Urut 1 (Islami) 4,8 %, No. Urut 2 (PAS) 31,19% dan No. urut 3 (Syuhada) 64,02 %”. ujar Martani. (tdy/red)
13
Seputar
Pemilukada
Audiensi DPRD Kota Palopo ke KPU-RI
B
ertempat di Ruang Rapat Lt. 1 Gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI), Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta, rombongan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel), melakukan audiensi ke KPU-RI dalam rangka menghadapi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwakot) Kota Palopo Tahun 2013, Rabu (7/3/2012). Rombongan yang berjumlah 13 orang itu diterima oleh Anggota KPU-RI Saut Hamonangan Sirait M.Th yang didampingi Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) KPU-RI Asrudi Trijono, SH.; Kepala Biro Biro Teknis dan Hupmas Sigit Joyowardono, SH.; serta Wakil Kepala Biro Hukum Teuku Saiful Bahri, SH, M.Si. Dalam kunjungannya, rombongan Anggota DPRD Kota Palopo yang didampingi oleh KPU Kota Palopo ingin menanyakan tentang tahapan Pilwakot, khususnya yang terkait dengan anggaran pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Perlu diketahui, Akhir Masa Jabatan (AMJ) Walikota Kota Palopo berakhir 5 Juli 2013 dan pelaksanaan pemungutan suara rencananya akan serentak dengan Pemilihan
14
Gubernur (Pilgub) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada 22 Januari 2013. Menanggapi pertanyaan tersebut, Anggota KPU-RI Saut Hamonangan Sirait menyatakan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu tidak ada rekap di PPS, tapi dalam UU 32 Tahun 2004 itu ada. “KPU berada di 2 (dua) perundang-undangan itu dan mengambil jalan untuk tidak melakukan rekapitulasi di tingkat PPS, tetapi UU Nomor 15 Tahun 2011 menggugurkan UU nomor 22 Tahun 2007 yang mengharuskan KPU untuk melakukan rekapitulasi di tingkat PPS”, jelasnya. “Untuk persoalan anggaran saya kira dapat dikonsultasikan oleh DPRD Kota Palopo dengan pihak eksekutif, karena bobot anggaran ditentukan oleh pihak legislatif. Sehingga nanti tidak ada celah bagi siapapun untuk mencari “lubang” ketidaksesuaian dengan peraturan dan perundang-undangan hingga semua sesuai dengan treknya”, tambahnya. Senada dengan Saut, Kepala Biro Teknis dan Hupmas KPU-RI Sigit Joyowardono menjelaskan, dalam pasal 45 UU Nomor 15 Tahun 2011 menyebutkan tugas dan
wewenang PPS dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS. Selain itu, sesuai dengan pasal 126 UU Nomor 15 Tahun 2011, pemerintah memfasilitasi pembentukan sekretariat PPS. “Artinya, suka tidak suka kita harus membentuk PPS dan sekretariat PPS sesuai dengan UU, walaupun saya tahu nantinya kita akan berbenturan dengan anggaran”, tegasnya. KPU-RI telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 493/KPU/ XII/2011 tertanggal 9 Desember 2011 kepada seluruh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota perihal tugas, wewenang, dan kewajiban PPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang intinya, bagi KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota yang telah menetapkan keputusan mengenai tahapan dan anggaran pemilukada, maka proses rekapitulasi suara tetap berdasarkan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010. “Sedangkan untuk KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota yang belum menetapkan keputusan mengenai tahapan dan anggaran pemilukada, maka proses rekapitulasi suara berdasarkan perubahan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010”, sambung Sigit. (ook/red)
Suara KPU Edisi Maret 2012
News
Pembinaan Penatausahaan dan Penyusunan LPJ Bendahara KPU
U
ntuk mengoptimalkan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran yang dikelola pada masing-masing Satuan Kerja (Satker), Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Rapat Pembinaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara. Rapat diadakan di Hotel Millennium, Jakarta, dan berlangsung selama 3 (tiga) hari, 7-9 Maret 2012. Rapat yang digagas oleh Biro Keuangan KPU itu, dihadiri oleh 33 KPU provinsi se-Indonesia, dimana masing-masing Satker mengirimkan 2 (dua) orang perwakilannya, yakni Pej abat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Bagian Anggaran 076. Pada pembukaan, Rabu (7/3) malam, hadir Anggota KPU, I Gusti Putu Artha, Wakil Sekretaris Jenderal, Asrudi Trijono; serta para nara sumber, yakni pejabat dari Badan Pemeriksa Keuangan
Suara KPU Edisi Maret 2012
(BPK), Direktorat Pelaksana Anggaran Ditjen Perbendaharaan, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan, serta pejabat dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan. Dalam sambutannya, Putu Artha menekankan bahwa dalam mengoptimalkan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran, sangat diperlukan pembinaan secara filosofis dan teknis kepada para PPK dan Bendahara KPU, yang dilakukan secara terus menerus, berkesinambungan dan berjenjang. “Penatausahaan laporan keuangan di lingkugan KPU belum dilakukan secara tertib dan akuntabel, sehingga dapat berpengaruh terhadap penilaian kualitas laporan keuangan secara keseluruhan”, bebernya. Pada tahun anggaran 2012 ini, lanjut Putu, KPU telah memasuki awal dari pelaksanaan tahapan Pemilu 2014. Karenanya, KPU
harus mempersiapkan diri dalam menghadapi tugas pokoknya, termasuk dalam mengelelola anggaran Pemilu. “Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 66 ayat (3) huruf a ditegaskan, Sekretariat Jenderal KPU berkewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan, serta pasal 4 menyatakan, Sekretariat Jenderal KPU bertanggungjawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa”, urai Putu Artha. Putu Artha berharap agar seluruh peserta dapat benar-benar memahami apa yang disampaikan oleh para narasumber dan dapat mengimplementasikan dengan baik dalam mengelola dan menatausahakan keuangan negara yang menjadi tanggungjawabnya. “Para PPK dan Bendahara agar terus memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya pada tahun anggaran 2012 yang sedang berjalan ini, khususnya dalam mengelola anggaran untuk kegiatan Pemilu, yang besar kemungkinan akan menghadapi permasalahan yang lebih kompleks”, pungkas Putu Artha. Dalam rapat tersebut, dibahas beberapa materi, antara lain, pemeriksaan atas laporan keuangan KPU tahun 2011 terkait dengan tugas dan tanggungjawab bendahara pengeluaran; kebijakan, permasalahan dan strategi pelaksanaan anggaran tahun 2012; penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) bendahara dan permasalahannya; serta evaluasi LPJ/LPAK dari Satker KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. (dd)
15
News Berita Dalam
Gambar
Penandatanganan Nota Kesepahaman KPU-RI dengan Badan Informasi Geospasial (13/03/2012)
Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bekasi (11/03/2012)
KPU-RI Mengadakan Mobilisasi Sosial dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Pemilu Di Gelora Bung Karno (11/03/2012) 16 16
Suara Suara KPU KPU Edisi Edisi Maret Maret 2012 2012
