SI
L IHA
N
I
M UMU
PEM
PEM
I
HAN
UMUM
MI
KO
LI
SUARA KPU Ja
KOMISI
2012
nu
Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat
ar
i2
012
Edisi Januari 2012
Pegawai KPU Harus Bangga Memakai Seragam
Serangkaian Tes Calon Anggota KPU Periode 2012 - 2017
Pelantikan Sekretaris KPU Provinsi Lampung
Audiensi Komisi I dan Komisi III DPRD Kota Kendari di KPU-RI
KOMISI
Dalam apel pagi pertama di tahun 2012, Senin (2/1), Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU Suripto Bambang Setyadi menyampaikan beberapa arahan terkait kinerja KPU tahun 2011, antara lain, tentang Opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan KPU Tahun 2011, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Tahun 2011, serapan anggaran KPU Tahun 2011, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penyampaian arahan tersebut menjadi penting sebagai bentuk pengingatan dan evaluasi agar kinerja KPU Tahun 2012 menjadi lebih baik. Terkait dengan arahan dimaksud, salah satu yang menjadi catatan penting bagi redaksi adalah penerapan PP Nomor 53 Tahun 2010 khususnya Bab II Pasal 3 dan Pasal 4 terkait dengan 17 (tujuh belas) kewajiban dan 15 (lima belas) larangan yang harus dipatuhi oleh PNS. Hal yang paling sederhana dan mudah terlihat adalah kepatuhan PNS dalam mematuhi jam kerja dan menggunakan seragam sebagai pakaian dinas harian. Kepatuhan untuk masuk kerja tepat waktu dan menggunakan seragam merupakan cermin yang menunjukkan kedisiplinan dan tanggung jawab setiap individu. Ketepatan waktu untuk masuk kerja menjadi cermin individu untuk memanfaatkan waktu yang diberikan agar bisa mengoptimalkan pekerjaan dan target yang ingin dicapai. Kepatuhan mengenakan seragam KPU menjadi cermin untuk menunjukkan kebanggaan dan penghargaan individu itu sendiri kepada KPU sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu. Bagaimana cara mewujudkan kepatuhan dan kedisiplinan tersebut? Seperti kata orang bijak, haruslah dimulai dari hal yang kecil, dari diri sendiri, dan mulai saat ini. Setiap individu di KPU harus memiliki kemauan dan keikhlasan untuk mematuhinya. Setiap individu di KPUpun harus memulai dari saat ini. Setiap individu harus mau saling mengingatkan dan menyemangati karena pada dasarnya, kepatuhan dan kedisiplinan merupakan modal dasar untuk meningkatkan upaya capaian target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) KPU. Selain kepatuhan dan kedisiplinan individu, hal lain yang juga mendapat perhatian redaksi dan muncul dalam beberapa berita Suara KPU edisi Januari 2012 ini adalah mengenai seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu periode 2012-2017. Sebagaimana diketahui, bulan Januari ini Tim Seleksi melaksanakan serangkaian seleksi seperti seleksi administrasi, tes tertulis (meliputi tes tertulis tentang kepemiluan dan pembuatan makalah pribadi), tes kesehatan dan tes psikologi. Publik tentu berharap banyak terhadap seleksi ini karena proses yang dilakukan merupakan “pintu” awal yang dapat menghasilkan Anggota KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas, kompetensi, jiwa kepemimpinan dan independensi sebagai penyelenggara hajatan demokrasi di Indonesia. Dalam kesempatan ini, segenap redaksi Suara KPU mengucapkan Selamat Tahun 2012. Semoga keluarga besar KPU dapat menyongsong tahun 2012 dengan semangat baru untuk bersama-sama mewujudkan visi, misi, dan tujuan KPU demi terciptanya demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
M UMU
LI
I
uji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa sepantasnya kita panjatkan karena hanya dengan rahmat, berkah, karunia, dan iradatNya kita dapat memasuki tahun 2012. Tahun yang baru, semangat baru, dan cita-cita baru. Seyogyanya, awal tahun yang baru ini dapat kita jadikan momentum untuk mengukir prestasi dengan memberikan kinerja yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Sebagai sebuah lembaga yang hierarkis, momentum ini seyogyanya dimanfaatkan tidak hanya oleh KPU, tetapi juga KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
PEM
P
Pengantar Redaksi
HAN
SUARA KPU Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat
Pengarah Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, M.A Dra. Endang Sulastri, M.Si Penanggung Jawab Drs. Suripto Bambang Setyadi, M.Si Asrudi Trijono, SH Pemimpin Umum Sigit Joyowardono, SH Drs. Supriatna, M.Si Pemimpin Redaksi Yosmardin Wakil Peminpin Redaksi Kadar Setyawan Redaktur Pelaksana Farida Fauzia Koordinator Reportase Moyong Haryanto Redaktur Foto Dodi Husein Editor Senior Nur Syafaat, Faisal Siagian Editor Sahruni, Eddy Purwanto Reporter Arif, Satrio, Indra Budi, Rita, Ajeng, Asti, Catursari, Teddy Fotografer Joni Effendi. Designer Grafis Nur Sahid Agung Wijaya. Distribusi/Sirkulasi Dewi Mustikawati Sekretariat Redaksi Wahid megantoro Alamat Redaksi Biro Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat Tlp: (021) 319 37223 www.kpu.go.id
2
Daftar Isi 6 Fokus Utama
Rapat Dengar Pendapat Bahas Pemilukada Aceh
9 News
Lokakarya Analisa Kebutuhan Diklat KPU dan Agenda Pengembangan Modul Bridge Tahun 2012
12 News
Seminar Nasional Evaluasi Pemilukada
Pengantar Redaksi................................ 02 Daftar Isi.................................................. 03 News......................................................... 9-13 Seputar Pemilukada.............................. 14-15 Berita dalam Gambar........................... 16
15 Seputar Pemilukada
Kabupaten Jepara Awali Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilukada Tahun 2012 3
Fokus
P
Utama
Pegawai KPU Harus Bangga Memakai Seragam
ara pejabat dan karyawan/ti di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota, harus bangga menggunakan seragam KPU. Seragam tersebut menunjukkan identitas sebagai penyelenggara Pemilu di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU RI, Suripto Bambang Setyadi, pada apel pertama KPU tahun 2012, Senin (2/1/2012) di Gedung KPU, Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta. “Kita harus bangga mengenakan seragam KPU ini. Itu menunjukkan penghargaan kita sendiri kepada lembaga KPU, sebagai penyelenggara Pemilu. Tidak semua orang bisa memakai seragam ini. Kan harus minta persetujuan ke Kementerian PAN dan RB dulu,” tandasnya. Pada kesempatan apel pagi yang dihadiri oleh seluruh pejabat dan karyawan/ti di lingkungan Sekretariat Jenderal itu, Suripto Bambang Setyadi juga
4
mengingatkan kembali mengenai disiplin kerja di lingkungan KPU. “Yang paling mudah dilakukan adalah mengikuti peraturan jam kerja kantor. Dari situ kita dapat menilai kedisiplinan seseorang. Ini tanggung jawab masing-masing pimpinan untuk mengawasi dan menegur anak buahnya,” lanjutnya. Disipilin kerja pegawai KPU, menurut Bambang, harus selalu di tegakkan oleh seluruh pejabat dan karyawan/ti di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/ kota. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. “Dalam PP Nomor 53 tahun 2010, pada Bab II, Pasal 3 dan Pasal 4 disebutkan, PNS memiliki 17 kewajiban dan 15 larangan. Ini yang harus selalu ditaati. Dengan mengikuti aturan tersebut, kita bisa menjadi pegawai KPU yang profesional dan handal,” terang Bambang. Selain seragam dan disiplin kerja, pada kesempatan tersebut,
ia juga menguraikan mengenai target capaian kerja yang akan dilakukan KPU sepanjang tahun 2012, penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU tahun 2011, serapan anggaran KPU tahun 2011, serta opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan KPU tahun 2011. “Tahun 2011, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ini merupakan suatu kemajuan dalam penyusunan laporan keuangan kita. Namun, masih ada waktu untuk kita bisa memperbaiki diri, meningkatkan kinerja, dan menyempurnakan penyusunan laporan keuangan KPU, sehingga di tahun 2012 ini KPU bisa mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2011. Saya berharap agar seluruh Satuan Kerja (Satker) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat berusaha dengan maksimal untuk mencapainya,” pungkas Bambang menyampaikan harapannya. (dd) Suara KPU Edisi Januari 2012
Fokus
Utama
S
etelah melakukan Rapat Pleno, Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota KPU dan Bawaslu, Selasa (10/1) mengumumkan nama-nama yang lolos seleksi administrasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta. Dari 606 orang yang mendaftar dan mengembalikan berkas administrasi untuk menjadi calon anggota KPU periode 2012-2017, Timsel yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, mengumumkan 106 (seratus enam) nama yang lolos seleksi tahap I (seleksi administrasi), terdiri dari 86 laki-laki dan 20 perempuan. Kriteria seleksi administrasi, yang dibacakan oleh anggota Timsel, Prof. Ramlan Surbakti, mencakup 2 (dua) unsur, yakni memenuhi kelengkapan administrasi (umur, mengisi seluruh form yang diminta, bukan anggota/ pengurus parpol dalam 5 tahun terakhir), serta melacak pengalaman yang mendukung kepemiluan (electoral procesess, electoral governance, hukum dan manajemen kepemiluan, serta komunikasi politik). “Dari 500 (lima ratus) orang pendaftar untuk calon anggota KPU yang tidak lolos pada seleksi tahap I tersebut, 144 orang tidak memenuhi kriteria umur, 327 orang karena kurangnya pengalaman di bidang kepemiluan, 19 orang karena keluarnya Putusan MK (terkait anggota/pengurus parpol), dan yang berkasnya tidak lengkap sebanyak 10 orang,” rinci Ramlan. Prof. Ramlan membacakan pengumuman tersebut diampingi oleh anggota Timsel yang lain, yakni A. Tanribali Lamo, Prof. Saldi Isra, Valina Singka Subekti, R. Siti Zuhro, dan Imam Prasodjo. Sementara Gamawan Fauzi (Ketua Timsel) dan Amir Syamsuddin (Wakil Ketua Timsel) tidak ikut
Suara KPU Edisi Januari 2012
Anggota Tim Seleksi (TImsel) Imam Prasodjo bersama Saldi Isra memperlihatkan hasil seleksi tahap I Calon Anggota KPU dan Bawaslu Periode 2012 - 2017 di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta. (Foto: Dodi/Hupmas)
106 Calon Anggota KPU 2012-2017 Lolos Seleksi Tahap I mengumumkan. “Kami dari Pemerintah tidak ikut dalam pengambilan keputusan. Karena itu kami tidak ikut mengumumkan,” tandas Gamawan. Mereka yang lolos seleksi tahap I selanjutnya akan mengikuti seleksi tahap II yang meliputi tes tertulis tentang kepemiluan, tes kesehatan, dan tes psikologi. Tes tertulis tentang kepemiluan akan dilaksanakan pada Selasa, 17 Januari 2012 di Lantai 3 Ruang Java, Hotel Millenium Sirih, Jakarta. Sedangkan tes kesehatan dan psikologi dilaksanakan
tanggal 18-21 Januari 2012, tempat dan waktu pelaksanaannya akan diberitahukan pada saat tes tertulis. Tes tertulis tentang kepemiluan didahului dengan pembuatan makalah pribadi (personal paper). “Kami memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat, masukan, atau tanggapan tertulis terkait dengan integritas, kompetensi, kepemimpinan, dan independensi para calon. Siapa saja yang lolos akan kami umumkan pada 6 Februari 2012,” kata Ramlan. (dd)
5
Fokus
Utama
Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penyelenggaraan Pemilukada Aceh, antara Tim Pemantau UUPA dan Otsus Aceh-Papua DPR RI dengan KPU; Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukkam); Kepolisian Republik Indonesia (Polri); Bareskrim; Badan Intelejen Negara (BIN); dan Bawaslu. (Foto: Dodi/Hupmas)
Rapat Dengar Pendapat Bahas Pemilukada Aceh
“
Baru kali ini dalam sejarah, pihak yang digugat dan yang menggugat sama-sama merasa happy (senang),” ujar Ketua Tim Pemantau UUPA dan Otsus Aceh-Papua DPR RI, Priyo Budi Santoso, di Senayan, Jakarta, Kamis (12/1). Priyo yang juga Wakil Ketua DPR RI dari Partai Golkar mengatakan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penyelenggaraan Pemilukada Aceh, antara Tim Pemantau UUPA dan Otsus Aceh-Papua DPR RI dengan KPU; Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukkam); Kepolisian Republik Indonesia (Polri); Bareskrim; Badan Intelejen Negara (BIN); dan Bawaslu.
6
Selain Priyo yang bertindak sebagai pimpinan rapat, pada RDP itu juga hadir sejumlah anggota DPR RI asal Aceh seperti Nasir Djamil, Sayed Fuad Zakaria dan Nova Iriansyah; Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi; Ketua KPU, Prof. HA. Hafiz Anshary AZ, MA; Deputi V Menko Polhukam, Irjen Pol. Drs. Budi Utomo; Wakil Kepala Badan Intelijen Negara, Sjamsoeddin; Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Pol Sutarman; dan Ketua Bawaslu, Bambang Eka Cahya widodo. Rapat Dengar Pendapat (RDP), pada intinya, digelar untuk membahas kemungkinan dibukanya kembali masa pendaftaran bagi calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota dalam tahapan penyelenggaraan Pemi-
lukada Aceh. Hal itu untuk mengakomodir keikutsertaan partai lokal di Aceh (Partai Aceh), yang merupakan partai terbesar dan memiliki suara sekitar 47% di DPR Aceh. Sebelum digelarnya RDP hari ini, KPU RI, KIP Aceh, Kemendagri, dan Bawaslu, telah melakukan beberapa kali pertemuan untuk membahas kemungkinan tersebut. Tetapi, karena terbentur pada peraturan perundangan, dan KIP Aceh telah menetapkan hari pemungutan suara akan dilaksanakan pada 16 Februari 2012, maka kemungkinan untuk dapat membuka kembali masa pendaftaran tersebut sulit dilakukan, karena akan mengubah jadwal tahapan yang telah ditentukan, termasuk masalah logistik Pemilu. Karena itu, pada 10 Januari lalu, Mendagri, Gamawan Fauzi, melayangkan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK), yang intinya meminta agar KIP Aceh membuka kembali masa pendaftaran. Langkah itu bertujuan agar KPU (dalam hal ini KIP Aceh-red), Suara KPU Edisi Januari 2012
Fokus
akan memiliki payung hukum untuk membuka kembali pendaftaran dimaksud. Terkait hal tersebut, Ketua KPU, Prof. HA. Hafiz Anshary AZ, MA, menyambut baik dan merasa senang dengan langkah yang ditempuh oleh Mendagri. “Saat ini sedang turun hujan, dan KPU perlu payung. Berikan payung itu kepada kami,” ujar Hafiz berfilosofi. Hafiz Anshary, dalam rapat juga mengatakan, KPU sebagai penyelenggara Pemilu, adalah pelaksana regulasi. Menurutnya, KPU dapat saja membuka kembali tahapan pendaftaran, asalkan diberikan payung hukum. “KPU, dalam penyelenggaraan Pemilu, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada. Jika tidak diberikan payung hukum, sangat sulit bagi KPU untuk membuka kembali pendaftaran tersebut. Karena, hal itu pasti akan menunda tahapan Pemilukada Aceh secara keseluruhan. Pada prinsipnya, KPU mengutamakan perdamaian di Aceh,” tandas Hafiz. Terpisah, ditemui seusai rapat, Priyo mengatakan, langkah yang diambil oleh Mendagri dengan Suara KPU Edisi Januari 2012
Utama
menggugat KPU ke MK adalah sebuah terobosan hukum yang cerdas. “Kita apresiasi langkah Mendagri itu. Kearifan MK diperlukan dalam memberi keputusan,” kata politisi Partai Golkar itu. Langkah luar biasa, sambung Priyo, sangat diperlukan karena kondisi keamanan di Aceh yang tidak kondusif. Ia menghitung, sejak 14 Desember 2011, setidaknya telah terjadi lima kali penembakan misterius yang menewaskan 10 orang dan 13 terluka. Selain itu, terjadi penumbangan menara listrik, penembakan rumah calon Bupati Aceh Utara, serta penyerangan terhadap kelompok etnis tertentu. Selain berharap adanya payung hukum bagi KPU melalui putusan MK, Priyo berharap, pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengatasi masalah pilkada di Aceh. “Hendaknya pemerintah jangan melihat masalah Aceh sebagai hal yang biasa. Aceh adalah daerah khusus pascakonflik yang tidak bisa diberlakukan hukum yang biasa. Kondisi apapun, tidak boleh mengganggu perdamaian di Aceh,” pungkas Priyo. (dd)
7
Fokus
Utama
KPU Selenggarakan Focus Group Discussion Pendaftaran Pemilih Pemilu 2014
S
ebagai kelanjutan dari rekomendasi pertengahan program Prakarsa Pendaftaran Pemilih, KPU mengadakan focus group discussion (FGD) Sistem Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilu 2014 di beberapa daerah di Indonesia secara simultan. Kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan Maret 2012 mendatang. Seperti diketahui, pada tahun 2011 lalu, KPU telah menyusun program Prakarsa Pendaftaran Pemilih. Program ini bertujuan untuk menyediakan analisis yang komprehensif tentang keadaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Indonesia secara kuantitas dan kualitas serta faktor-faktor yang menyebabkannya; menyediakan analisis yang komprehensif tentang pilihan sistem dan metode pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih yang pernah dilakukan di Indonesia dan pengalaman beberapa negara demokrasi lainnya; dan menyampaikan rekomendasi penyempurnaan dan perbaikan sistem dan metode pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih kepada KPU. Hingga akhir tahun 2011, program ini telah menelurkan rekomendasi pertengahan Sistem Pemutakhiran Daftar Pemilih, terutama sekali untuk Pemilu 2014. Focus group discussion (FGD) yang dilaksanakan atas kerjasama KPU dengan International Foundation for Electoral Systems (IFES) ini merupakan sarana sosialisasi kepada para stakeholder Pemilu tentang Sistem Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilu 2014, sekaligus merupakan sarana untuk mendapatkan masukan dan saran tentang rekomendasi pertengahan yang telah dihasilkan. FGD
8
ini mengundang KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, akademisi, LSM/Ormas, dan masyarakat. Pada kesempatan pertama, FGD dilakukan secara bersamaan di 3 (tiga) daerah yaitu Lampung, Medan, dan Surabaya dengan menghadirkan Anggota KPU dan Tim Ahli program Prakarsa Pendaftaran Pemilih sebagai narasumber. Narasumber menyampaikan beberapa hal mendasar tentang Sistem Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilu 2014 seperti prinsip dan kriteria dasar yang digunakan, metode pemutakhiran daftar pemilih, sumber data yang diperlukan dan digunakan, bentuk koordinasi yang dilakukan, sistem pemutakhiran dan publikasi data pemilih, metode dan mekanisme penyusunan data pemilih, penguatan kelembagaan, waktu yang diperlukan, teknologi dan sistem informasi data pemilih yang digunakan, anggaran dan sistem penganggarannya, personil dan pelatihan, dan partisipasi masyarakat dan stakeholder Pemilu lainnya. Selain pelaksanaan di 3 (tiga) daerah tersebut, FGD juga akan dilakukan di 9 (sembilan) daerah lainnya yang dibagi dalam 3 (tiga) kelompok, yakni Batam, Yogyakarta, dan Samarinda (pada bulan Februari 2012); Banten, Pontianak, dan Makassar; serta Kupang, Manado, dan Maluku (masing-masing di bulan Maret 2012). Mengiringi pelaksanaan FGD dimaksud, KPU juga akan melaksanakan Uji Coba Sistem Pendaftaran Pemilih untuk Pemilu 2014 Tahap I pada bulan Februari mendatang di 3 (tiga) daerah yaitu Kabupaten Karimun (Kepulauan Riau), Kota Tangerang Selatan (Banten), dan Kabupaten Jembrana (Bali). Suara KPU Edisi Januari 2012
News
Lokakarya Analisa Kebutuhan Diklat KPU dan Agenda Pengembangan Modul Bridge Tahun 2012, tampak Ketua KPU Hafiz Anshary, Anggota KPU Abdul Aziz dan perwakilan dari AEC. (Foto: Biro SDM)
Lokakarya Analisa Kebutuhan Diklat KPU dan Agenda Pengembangan Modul Bridge Tahun 2012
S
ebagai tindak lanjut kegiatan Analisis Kebutuhan Diklat (Training Need Analysis) serta evaluasi pelaksanaan pelatihan Modul BRIDGE (Building Resources In Democracy, Governance And Election) dan Modifikasi Kurikulum Modul BRIDGE KPU pada tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan Lokakarya Analisa Kebutuhan Diklat (AKD) KPU Dan Agenda Pengembangan Modul BRIDGE Tahun 2012, di Hotel Royal, Bogor, Jawa Barat, Senin-Selasa (30-31/1/2012) Lokakarya yang dihadiri Ketua KPU Hafiz Anshary; Anggota KPU Abdul Aziz dan Endang Sulastri; Wakil Sekretaris Jenderal Asrudi Trijono; pejabat dan staf Sekretariat Jenderal KPU; dan Country Director AEC terselenggara atas kerjasama antara KPU dengan Australian Electoral Commission (AEC). Terkait dengan AKD KPU, secara konsepsional harus dapat menentukan dan menetapkan skala prioritas Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang akan dilakukan, melalui pelaksanaan AKD ini diharapkan dapat diketahui kinerja nyata dan penyebab timbulnya permasalahan kinerja tersebut serta merumuskan upaya peningkatan kinerja yang optimal. Sementara itu, pada bulan November dan Desember tahun lalu pihak konsultan dalam hal ini Konsultan CnG Training Network telah melakukan wawancara kepada anggota KPU, pejabat Sekretariat Jenderal KPU dan melakukan sampling di 3 (tiga) KPU Provinsi yaitu Provinsi Sumatera Utara, Kalimantan Tengah dan Papua. Hasil wawancara tersebut selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan dijadikan dasar oleh pihak konsultan dalam merumuskan Suara KPU Edisi Januari 2012
kebutuhan dan prioritas Program Diklat baik di tingkat Komisioner Pusat dan Daerah, Sekretariat Jenderal KPU (Biro-biro dan Inspektorat) maupun Sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Sehubungan dengan Pengembangan Modul BRIDGE Tahun 2012, KPU telah mengevaluasi keberhasilan menyelenggarakan Diklat BRIDGE di tingkat pusat maupun daerah. Terkait dengan hal itu, akan dilakukan pengembangan untuk memperkaya materi/modul Diklat BRIDGE yang telah ada selama ini sesuai dengan kebutuhan yang berkembang. Sampai dengan saat ini, KPU telah mempunyai 6 (enam) modul yang telah diterjemahkan dan diberikan muatan lokal pemilu Indonesia, modul tersebut adalah pengantar administrasi Pemilu; perencanaan strategis dan keuangan; pendaftaran pemilih; pendidikan pemilih; daerah pemilihan; dan kegiatan pra Pemilu. Kedepan diharapkan modul yang lainnya dapat dimasukkan muatan lokal Indonesia untuk menghadapi tantangan yang dihadapi KPU khususnya dalam mempersiapkan Pemilu tahun 2014. (ook/red)
9
News
Serangkaian Tes Calon Anggota KPU Periode 2012 - 2017
Sebanyak 106 calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengikuti tes tertulis yang diadakan oleh Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu periode 2012 - 2017. (Foto: Dodi/Hupmas)
S
ebanyak 106 calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengikuti serangkaian tes yang diadakan oleh Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu periode 2012 - 2017, Selasa - Sabtu (1721/1/2012). Tes pertama adalah tes tertulis yang terdiri dari 2 jenis soal, soal pertama berbentuk pilihan ganda (40 soal) dan soal yang kedua berbentuk essay (6 soal), dimana materi soalnya berkaitan tentang kepemiluan. Dalam keterangannya, Anggota Timsel Prof. Ramlan Surbakti menegaskan, dalam tes tertulis kepemiluan khususnya mengenai 6 pertanyaan essay, Timsel menjamin terhadap objektivitas penilaiannya. “Timsel akan melibatkan 10 orang dari berbagai universitas untuk membaca dan menilai hasil essay dari peserta, sehingga
10
hasilnya kami harapkan akan lebih objektif, tegas Ramlan. Mengenai pendapat, masukan, atau tanggapan tertulis dari masyarakat terkait dengan integritas, kompetensi, kepemimpinan, dan independensi para calon, Anggota Timsel Prof. Dr. Azyumardi Azra menyatakan saat ini sudah ada laporan dari masyarakat yang memberikan masukan ke Timsel, tetapi hal itu akan ditindaklanjuti setelah seleksi tahap II. “Kita akan mengkaji laporan dari masyarakat terkait para calon ini (Anggota KPU dan Bawaslu -red) setelah dilaksanakan tes tahap II, apakah laporan tersebut hanya sekedar rumor, sentimen, atau fakta, dan akan kita bandingkan dengan verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan”, jelas Azyumardi yang juga menjadi Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Tes Psikologi dan Tes Kesehatan Memasuki hari kedua pelaksanaan tes, calon anggota kembali melakukan tes psikologi dan tes kesehatan. Tes tersebut dibagi menjadi 2 lokasi, yaitu untuk tes psikologi diselenggarakan di Hotel Millenium, dan tes kesehatan di Instalasi Medical Check Up Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta. Mengingat terbatasnya waktu dan tempat, untuk pelaksanaan tes psikologi dan tes kesehatan ini dibagi menjadi beberapa jadwal. Pertama, Rabu (18/01), dari total 106 calon anggota KPU, sebanyak 71 calon anggota KPU mengikuti tes psikologi di Hotel Millenium, sedangkan sisanya 35 orang mengikuti tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto. Selanjutnya dari 71 orang tersebut akan melakukan tes kesehatan terbagi dalam 2 jadwal, yaitu pada hari
Suara KPU Edisi Januari 2012
News Kamis dan Jumat, dengan jumlah peserta tes masing-masing 35 orang dan 36 orang. Menurut petugas di Instalasi Medical Check Up RSPAD Gatot Subroto, kapasitas normal di instalasi tersebut sebenarnya hanya untuk 30 orang, dengan batas maksimum hingga 50 orang dalam 1 hari pemeriksaan. Sehingga dari total 106 orang calon anggota KPU dan 61 orang calon anggota Bawaslu yang mengikuti tes kesehatan, terbagi menjadi 3 jadwal, yaitu hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Tes kesehatan ini menyeluruh, meliputi pemeriksaan penyakit dalam, gigi, syaraf, mata, dan THT, kemudian penunjang diagnostik seperti foto thorak, treadmill test, USG, spirometri, audiometric, dan patologi. Terkait dengan pelaksanaan tes psikologi bagi calon anggota KPU dan Bawaslu di Hotel Millenium tampak cukup menguras tenaga dan kemampuan otak seluruh peserta. Menurut salah seorang peserta tes, hal ini dikarenakan dengan banyaknya soal-soal yang diujikan, dengan tingkat kesulitan yang tinggi, dinginnya suhu ruang ujian, dan rentang waktu ujian dari pagi hingga sore hari. “Kami membutuhkan konsentrasi tinggi menghadapi tes psikologi ini, karena tes ini tidak bisa dihadapi dengan belajar sebelumnya, tetapi menggunakan pemikiran yang matang dan tenang,” ujar salah seorang peserta dari daerah Sulawesi Tengah. Tes wawancara psikologis Hari ke empat, tes wawancara psikologi bagi para peserta Calon Anggota KPU kembali digelar. Tes tersebut diikuti oleh 88 orang peserta yang dibagi menjadi 6 bilik dan tiap-tiap calon diberi
waktu 20 menit untuk menjawab pertanyaan dari tim psikologi angkatan darat yang di percaya oleh Tim Seleksi. Tim Psikologi dari Angkatan Darat tersebut adalah Dr. Arief Budiarto, DESS (berada di bilik 1), Drs. Ashari Joni, M.Psi (di bilik 2), Drs Jonnie Foentara (di bilik 3), Dra. Wardani N, M.Psi (di bilik 4), Drs. Adang Sunandar (di bilik 5) dan Dra. Anny Noor Z (di bilik 6). Disela-sela tes wawancara psikologi, Komisi II DPR RI menyempatkan diri berkunjung ke lokasi untuk melihat langsung berjalannya tes tersebut, Agun Gunandjar S. yang merupakan Ketua Komisi II DPR RI, Abdul Gaffar Pattape yang merupakan anggota Badan Kehormatan, Abdul Hakim Naja, Wakil Ketua Komisi II DPR RI dan Harun Al Rasyid tampak di dalam rombongan Komisi II DPR RI. Tim seleksi Anggota KPU dan Bawaslu melakukan serangkaian tes kepada peserta seleksi calon anggota KPU setelah dilakukan seleksi administrasi. Dari 606 orang yang mendaftar dan mengembalikan berkas administrasi, 106 nama lolos seleksi tahap I (seleksi administrasi), terdiri dari 86 lakilaki dan 20 perempuan. (ook/red)
Tim psikologi dari Angkatan Darat melakukan wawancara dengan calon Anggota KPU dan Bawaslu Periode 2012 - 2017. (Foto: Ook/Hupmas)
Suara KPU Edisi Januari 2012
11
News
Ketua KPU Prof. Dr. H.A. Hafiz Anshary A.Z, M.A menjadi narasumber Seminar nasional yang bertemakan evaluasi pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) Rabu (25/1). Acara yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dilaksanakan di Hotel Sultan, Jakarta. (Foto: Dodi/Hupmas)
Seminar Nasional Evaluasi Pemilukada
S
eminar nasional yang bertemakan evaluasi pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) resmi dibuka, Rabu (25/1). Acara yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dilaksanakan di Hotel Sultan, Jakarta. Berlangsung selama dua hari (25-26 Januari 2012) yang dibuka langsung oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD. Hadir dalam seminar tersebut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hafiz Anshary; Anggota KPU, Endang Sulastri, Syamsul Bahri; Ketua KPU provinsi seIndonesia; KPU kabupaten/kota; Menteri Dalam Negeri (yang diwakili oleh Dirjen Otda); Menteri Koodinator Hukum, Politik, dan Keamanan Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto; Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu); Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) serta beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Seminar nasional tersebut dibagi menjadi 3 sesi yang membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilukada, mulai dari sistem prosedur; penyelenggaran dan penyelesaian pelanggaran Pemilukada; sengketa Pemilukada; putusan dan pelaksanaan
12
Putusan MK; hingga pelaksanaan Pemilukada di masa datang. Pemilukada merupakan sistem seleksi terpadu yang saling melengkapi untuk melahirkan calon kepala daerah terpilih yang berkualitas, mulai dari sistem kenegaraan, partai politik, administratif, hukum administratif sampai seleksi politis. “Akan tetapi, realitas umum memperlihatkan Pemilukada belum mampu menjamin terwujudnya demokrasi bahkan cenderung mendistorsi demokrasi,” ujar Mahfud dalam pembukaan seminar tersebut. Ada beberapa hal terkait penyelenggaraan Pemilukada menurut Ketua MK yaitu, Pemilukada menjadi arena rivalitas kekuasaan secara tidak sehat sehingga belum melahirkan pemimpin yang memiliki political virtues yang bertindak secara bertanggung jawab; mendorong munculnya moral pragmatisme; mengekalkan oligarki kekuasaan sekaligus melahirkan orang-orang yang kecanduan kekuasaan; persoalan anggaran; politisasi birokrasi; konflik antar elit yang melibatkan massa; serta tata cara Pemilukada yang cenderung mengabaikan karakter masyarakat adat yang masih eksis.
Pada kesempatan tersebut, Ketua KPU Hafiz Anshary menjadi narasumber yang memberikan materi tentang penyelenggaraan dan penyelesaian pelanggaran Pemilukada. Hafiz memaparkan, dari 115 darah yang melaksanakan pemungutan suara tahun 2011, hanya 87 daerah yang terlaksana, selebihnya 1 (satu) daerah belum sama sekali dan 27 daerah ditunda ke tahun 2012 karena berbagai alasan. “Satu provinsi yang belum diproses sama sekali adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) karena masih menunggu Undang-Undang (UU) yang mengatur provinsi istimewa tersebut,” jelas Hafiz dari pemaparannya. Hafiz Anshary juga mengatakan dalam penyelenggaraan Pemilukada terdapat beberapa kendala di lapangan, diantaranya permasalahan regulasi, anggaran, partai politik, persyaratan calon, integritas penyelenggara Pemilu serta putusan peradilan yang berbeda atau melewati tahapan. “Inilah saya kira beberapa permasalahan yang kita hadapi, semoga Pemilu ke depan menjadi lebih baik”, jelas Hafiz menyudahi materi yang dibawakannya. (ook/red) Suara KPU Edisi Januari 2012
News
Pelantikan Sekretaris KPU Provinsi Lampung
B
erdasarkan Keputusan Sektretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 32/Kpts/Setjen/Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris KPU Provinsi Lampung, Sekretaris Jenderal KPU Drs. Suripto Bambang Setyadi, M.Si melantik Drs. Zulkifli Maliki sebagai Sekretaris KPU Provinsi Lampung yang baru. Pelantikan yang dilaksanakan di Kantor KPU Provinsi Lampung, Senin (31/1/2012), dihadiri oleh Anggota KPU Provinsi Lampung, Kepala Biro Sumber Daya Masyarakat KPU Dra. Farida Fauzia, M.Si, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, pejabat dan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Drs. Zulkifli Maliki dilantik sebagai Sekretaris KPU Provinsi Lampung untuk mengisi kekosongan jabatan, menggantikan pejabat lama Tarmizi Nawawi, SH. MH. yang telah mengemban tugas baru sebagai Asisten I Setda Provinsi Lampung. Sekjen KPU dalam sambutannya mengatakan, pelantikan pejabat dimaksudkan untuk menghindari potensi stagnasi dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Sekretariat KPU Provinsi Lampung dalam memberikan dukungan teknis administratif kepada KPU Provinsi Lampung. Selain itu, pelantikan adalah bagian dari kehidupan organisasi dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, serta merupakan bagian dari pola pembinaan karier pegawai. Selain itu, dalam rangka pembinaan PNS KPU, UU Nomor 15 Tahun 2011 telah mengatur pengisian jabatan di lingkunSuara KPU Edisi Januari 2012
Sekretaris Jenderal KPU Drs. Suripto Bambang Setyadi, M.Si melantik Drs. Zulkifli Maliki sebagai Sekretaris KPU Provinsi Lampung yang baru di Kantor KPU Provinsi Lampung, Senin (31/1/2012). (foto: Sekretariat KPU Provinsi Lampung)
gan Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal KPU. Hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2003 bahwa Sekjen KPU adalah Pembina Kepegawaian lingkungan KPU. Sejalan dengan hal tersebut, UU Nomor 15 Tahun 2011 telah mengatur bahwa pegawai KPU adalah satu kesatuan manajemen kepegawaian. Artinya Pegawai Negeri Sipil (PNS) KPU berada satu kendali di bawah Setjen KPU, tidak ada lagi pegawai kementerian/lembaga, lembaga pemerintah non kementerian, pegawai pemerintah daerah (Pemda) di KPU. Perlu diketahui bahwa Pegawai Negeri Sipil di lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, saat ini mencapai 11.110 (sebelas ribu seratus sepuluh) pegawai yang terdiri dari PNS organik KPU berjumlah 4.712 pegawai, dan PNS nonorganik
berjumlah 6.398 pegawai. Terkait alih status PNS, sebagai konsekuensi satu kesatuan manajemen, maka perlu dilakukan alih status Pegawai Pemda yang dipekerjakan, menjadi PNS organik KPU, proses peralihan status Sekretaris KPU Provinsi, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, Pegawai Sekretariat KPU Provinsi dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota menjadi pegawai Sekretariat Jenderal KPU dilakukan secara bertahap melalui mekanisme penawaran kepada yang bersangkutan dengan ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Sebelum mengakhiri sambutannya, Sekjen KPU berpesan kepada pejabat yang baru dilantik untuk menjaga amanah terhadap jabatan yang telah diberikan. “Saudara dipilih untuk mendapatkan amanah mengemban jabatan ini dengan harapan akan membawa perubahan ke arah yang lebih positif, bekerja dengan profesional, jujur, cermat dan meningkatkan motivasi untuk belajar terus menerus,” pesan Bambang. (ook)
13
Seputar
Pemilukada
Ketua KPU Prof. DR. H.A. Hafiz Anshary A.Z, M.A dan Anggota KPU I Gusti Putu Artha, SP. M.Si menerima kunjungan Komisi I dan III DPRD Kota Kendari di Ruang Sidang Lantai 1 KPU-RI.
K
Audiensi Komisi I dan Komisi III DPRD Kota Kendari ke KPU-RI
omisi Pemilihan Umum (KPU)-RI menerima kunjungan Komisi I dan III DPRD Kota Kendari, Jumat (28/01). Kunjungan ini dalam rangka Pemilukada Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan berlangsung pada tanggal 7 Juli 2012. Rombongan yang terdiri dari Ketua Komisi I, Ketua Komisi III, Anggota DPRD, Ketua KPU Kota Kendari Syam Djaelani serta Sekretariat DPRD Kota Kendari ini diterima oleh Ketua KPU Prof. DR. H.A. Hafiz Anshary A.Z, M.A dan Anggota KPU I Gusti Putu Artha, SP. M.Si di Ruang Sidang Lantai 1 KPURI. Mereka bermaksud untuk mencari informasi dan melakukan diskusi bersama Komisioner KPU-RI, serta menyikapi tugas peran dan fungsi DPRD Kota Kendari, khususnya, Komisi I sebagai mitra kerja KPU Kota Kendari dalam Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari mendatang. Ilham Abrar Ketua Komisi I DPRD Kota Kendari dalam kesempatan itu menanyakan mengenai pelaksanaan Pemilihan Walikota
14
nanti pada tanggal 7 juli itu bertepatan dengan Pis Parawis Nasional yang diadakan oleh umat kristiani atau sejenis MTQ, yang akan dilaksanakan waktunya bersamaan dengan Pemilukada, “Pak Gubernur pernah mengusulkan meminta apakah tahapan pelaksanaan Pemilukada yang telah dijadwalkan oleh KPU Kota Kendari bisa diundur dan apakah kebijakan Pemilukada Pilwali itu bisa dipindah waktunya?” ujar Ilham. “Kedua mengenai kartu pemilih sekarang belum ada kesepahaman antara Panwas dan KPU Kota Kendari, KPU Kota Kendari menyatakan pemilih cukup menggunakan KTP saja, yang penting dia sudah terdaftar dalam daftar pemilih, tapi dari Panwas tidak setuju mereka menginginkan kartu pemilih karena jika pakai KTP akan terjadi pemilih ganda, dan menurut kami tinta Pemilu gampang hilang sehingga pemilih bisa menggunakan hak pilihnya lagi ke tempat yang lain. Masalahnya di Kendari tensi tingkat demo itu tinggi sekali untuk itu sebelum terjadi sesuatu kami
datang kesini untuk berkonsultasi mengenai hal ini,” terang Ilham. Anggota KPU-RI I Gusti Putu Artha, SP., M.Si menyatakan bahwa untuk menunda Pemilukada itu tidak mudah dan akan sulit karena perlu surat ke KPU Provinsi, serta persetujuan dari Mendagri, lebih baik menggeser acara Pis Parawis karena ongkosnya lebih murah daripada menunda Pemilukada yang sudah masuk tahapan. Mengenai kartu pemilih Putu menyarankan jika ada anggarannya untuk kartu pemilih di cetak dan diproduksi saja untuk kepentingan pemilih. Lebih lanjut Ketua KPU juga menjelaskan “Peran dan Fungsi DPRD Kota Kendari pada Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota yaitu menentukan anggaran, koordinasi, menerima laporan, melaksanakan paripurna Visi dan Misi Pasangan calon, meneruskan usul KPU kepada Gubernur apabila terjadi penundaan, menunggu hasil Pemilu sampai dengan selesai dan menyampaikan hasilnya ke Gubernur serta melaksanakan rapat paripurna pelantikan”, kata Hafiz Anshary. (tdy/red) Suara KPU Edisi Januari 2012
Seputar
Pemilukada
Kabupaten Jepara Awali Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilukada Tahun 2012
Anggota KPU Endang Sulastri tampak sedang berbincang dengan petugas KPPS dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Jepara Tahun 2012. (Foto: Dokumentasi KPU Provinsi Jawa Tengah)
M
inggu (29/1), Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, menggelar pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) tahun 2012. Pemungutan suara ini merupakan hajatan demokrasi pertama yang diselenggarakan di tahun 2012. Pemungutan suara digelar secara serentak di 1.733 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 16 kecamatan. Berdasarkan Berita Acara (BA) KPU Kabupaten Jepara Nomor 89/BA/ XII/2011 tanggal 13 Desember 2011, pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya, sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), adalah 821.316 orang yang terdiri dari 409.809 laki-laki dan 411.507 perempuan. Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara tahun 2012 ini diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon yaitu H. Ahmad Marzuqi, SE dan Dr. H. Subroto, SE., MM (nomor urut 1, didukung oleh PPP, PAN, PKPI, P-Barnas dan gabungan parpol nonparlemen); H. Chaeron Syarifuddien, SH., M.Si dan H. Ahmad Dja’far, S.Ag (nomor urut 2, didukung oleh P-Hanura dan P-Demokrat); H. Nur Yahman, SH dan Aris H. Isnandar, ST (nomor urut 3, didukung oleh P-Golkar dan P-Gerindra); dan H. Yuli Nugroho, SE dan H. Nurudin Amin, S.Ag (nomor urut 4, didukung oleh PDI-Perjuangan, PKS, PKB, PKPB, PKNU, PDS dan PKP). Anggota KPU RI Divisi Teknis dan Hupmas, Suara KPU Edisi Januari 2012
Endang Sulastri, berkesempatan melakukan monitoring dan supervisi dalam persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara tersebut. Dalam acara koordinasi dengan unsur Musyawarah Pimpinan Kabupaten (Muspika) Jepara, Koordinator Wilayah (Korwil) Jawa Tengah ini memberikan sambutan dan pengarahan untuk persiapan pemungutan suara. Dalam acara tersebut, hadir pula Anggota Bawaslu, Wahidah Su’aib, yang juga merencanakan melakukan monitoring pengawasan penyelenggaraan Pemilukada kali ini. Dengan didampingi oleh Ketua dan Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah serta Ketua, Anggota, dan jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Jepara, Endang melakukan peninjauan di beberapa TPS di Kecamatan Jepara dan Tahunan. Dalam kesempatan itu, Endang berbincang-bincang dengan para Petugas KPPS dan Saksi dari masing-masing pasangan calon (paslon) seraya menanyakan bagaimana jalannya pemungutan suara. Endang juga memberikan motivasi kepada petugas KPPS untuk senantiasa menjaga suara rakyat dan melaksanakan tugas sesuai kewenangannya dengan sebaik mungkin. Secara umum, pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Antusias masyarakat untuk memberikan suaranya juga terlihat cukup baik. Setelah selesai pelaksanaan pemungutan suara di TPS, proses dilanjutkan dengan penghitungan suara di masing-masing TPS. Hasil penghitungan suara ini kemudian akan dibawa dalam rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, yang direncanakan akan dilakukan pada tanggal 30 Januari s.d 1 Februari 2012. Disusul dengan rekapitulasi di tingkat kabupaten pada tanggal 2 s.d 4 Februari 2012. Selain pelaksanaan rekapitulasi secara manual, KPU Kabupaten Jepara juga melakukan penghitungan cepat dengan memanfaatkan layanan short message service (sms) dimana masing-masing KPPS diminta mengirimkan hasil penghitungan suara di TPSnya dengan kode pengiriman yang telah ditentukan kepada KPU Kabupaten Jepara. Hasil penghitungan cepat ini dilakukan untuk mengetahui hasil perolehan suara paslon secara cepat, walaupun pada akhirnya, KPU Kabupaten Jepara tetap mendasarkan hasil pada rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara manual. (catur/red)
15
News Berita Dalam
Gambar
Audensi KPU Provinsi DKI Jakarta dengan KPU-RI (13/01/2012)
Audiensi DPRD Parigi Moutong ke KPU-RI (18/01/2012)
Pendaftara Calon Anggota KPU dan Bawaslu Periode 2012 - 2017 (04/01/2012) 16 16
Suara Suara KPU KPU Edisi Edisi Januari Januari 2012 2012
