SI
L IHA
N
M
I
UMU
PEM
PEM I
HAN
UMUM
MI
KO
LI
SUARA KPU Se
KOMISI
2014 PEMILIHAN UMUM
pte
mb
er
20
12
Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat
Keberanian KPU
Tegakkan Peraturan dalam Penetapan Peserta Pemilu Paparan tentang Kemajuan Demokrasi Indonesia
Puluhan Kyai NU Lampung Doakan KPU Sukses Gelar Pemilu 2014
Pelantikan Sekretaris KPU Provinsi Banten dan Sultra
KOMISI
S
etelah berjalan sekian lama, waktu yang dibutuhkan dalam tahapan pendaftaran partai politik peserta pemilu, terlihat begitu antusiasnya partai-partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Selanjutnya, adalah tugas, kewenangan dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menetapkan partai politik mana yang memenuhi atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan. Keberanian untuk menegakkan aturan amat diperlukan oleh KPU sehingga sama sekali tidak adanya celah terbuka untuk terjadinya pelanggaran. Keberanian semacam inilah yang dimaksudkan sebagai ketegasan dalam menjaga integritas KPU sebagai lembaga. Hiruk-pikuk verifikasi, dan antusiasme partai-partai politik yang telah berbadan hukum untuk mendaftar ke KPU sebagai peserta pemilu, membuktikan adanya geliat kehidupan demokrasi yang sehat. Hal ini didasarkan atas keinginan adanya keterwakilan yang diwadahi dalam lembaga yang dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Partai-partai politik sebagai representasi dari keinginan tersebut mewadahi suara politik anggota dan konstituennya yang akan didudukkan dalam lembaga DPR, perlu melewati suatu proses penyaringan yang harus memenuhi syarat-syarat, dimana syarat-syarat itu telah menjadi konsensus bersama yang dijadikan undang-undang dan peraturan lain. Lembaga penyelenggara pemilu yakni KPU menjalankan amanat konsensus bersama yang dalam hal ini berupa undang-undang. Karenanya, KPU dalam tindakannya selalu berpijak atas peraturan perundanganundangan yang berlaku, sehingga apabila terjadi penyimpangan pun akan mudah dikontrol dan dengan cepat dapat diluruskan kembali. Problemnya adalah, saat KPU hendak menerapkan ketegasannya muncul anggapan bahwa “KPU terlalu berani” sebenarnya itu hanya kesan saja. Karena tindakan KPU yang tegas adalah dalam rangka menegakkan konsensus yang telah disepakati bersama, yakni undang-undang dan peraturan lain yang dibuat oleh KPU atas kewenangannya. Berbicara soal keberanian yang berujung pada ketegasan yang mendasar itulah, KPU dalam menyikapi banyaknya partai politik yang mendaftar sebagai peserta Pemilu 2014 benar-benar tegas untuk menerapkan peraturan terkait dalam hal syarat dan ketentuan pendaftarannya. Ketika sebuah partai politik tidak dapat memenuhi syarat minimal yang telah ditentukan yakni harus memenuhi 17 (tujuh belas) item, maka KPU benar-benar tegas mangatakan bahwa partai politik itu tidak dapat diverifikasi faktual sebagai peserta pemilu, karena ketentuan awalnya saja belum terpenuhi. Partai-partai politik diberi kebebasan seluas-luasnya mendaftarkan diri, tetapi haruslah dalam koridor hukum dimana harus melengkapi syarat-syarat yang disepakati dan ditentukan. Meminjam kata bijak bahwa – Norma tertinggi demokrasi bukan “jangkauan kebebasan” atau “jangkauan kesamaan”, tetapi ukuran tertinggi partisipasi –. (A. d. Benoist). (wwn/red)
2
M UMU
LI
I
Keberanian Komisi Pemilihan Umum Menegakkan Peraturan dalam Penetapan Peserta Pemilu.
PEM
Pengantar Redaksi
HAN
SUARA KPU Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat
Pengarah Husni Kamil Manik, S.P Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.IP., M.Si Penanggung Jawab Drs. Suripto Bambang Setyadi, M.Si Asrudi Trijono, SH Pemimpin Umum Sigit Joyowardono, SH Drs. Supriatna, M.Si Pemimpin Redaksi Kadar Setyawan Redaktur Pelaksana Farida Fauzia Koordinator Reportase Moyong Haryanto Redaktur Foto Dodi Husein Editor Senior Nur Syafaat, Faisal Siagian Editor Sahruni, Eddy Purwanto Reporter Arif, Satrio, Indra Budi, Rita, Ajeng, Asti, Catursari, Teddy Fotografer Joni Effendi. Designer Grafis Nur Sahid Agung Wijaya. Distribusi/Sirkulasi Dewi Mustikawati Sekretariat Redaksi Wahid megantoro Alamat Redaksi Biro Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat Tlp: (021) 319 37223 www.kpu.go.id
Daftar Isi 7 Fokus Utama
Siapkan Revisi Peraturan, KPU Adakan Gelar Konsultasi dengan DPR dan Pemerintah
8 News
KPU-Bawaslu-DKPP Teken Peraturan Bersama Kode Etik
9 News
Kunjungan Charge D’ Affaires (Ad Interim) Kedutaan Mesir di Indonesia ke KPU
Pengantar Redaksi................................ 02 Daftar Isi.................................................. 03 News......................................................... 8-13 Berita Daerah................................................14 Seputar Pemilukada.............................. 15 Berita Dalam Gambar........................... 16
14 Berita Daerah
Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung KPU Kota Gorontalo 3
Fokus
Utama
Keberanian KPU Menegakkan Peraturan dalam Penetapan Peserta Pemilu
Ketua KPU Husmi Kamil Manik (tengah) memberikan keterangan dalam konferensi pers terkait dengan pengumuman parpol yang lulus pendaftaran peserta pemilu. (foto: Dodi/hupmas)
S
ejak menetapkan hari pemungutan suara Pemilu 2014 yang akan dilaksanakan pada 9 April 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus bekerja keras secara simultan, termasuk melaksanakan tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik (parpol) peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014. Pendaftaran dimulai sejak tanggal 10 Agustus 2012 dan berakhir pada tanggal 7 September 2012 pukul 16.00 WIB. Selain itu, KPU juga memberikan perpanjangan waktu hingga 29 September 2012 bagi seluruh parpol yang “telah terdaftar” sampai batas waktu pendaftaran tersebut untuk melengkapi kekurangan berkas persyaratan. “Untuk memenuhi asas keadilan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 52/PUU-X/2012 dan memberikan ruang bagi parpol untuk memenuhi kelengkapan berkas per-
4
syaratan, KPU memperpanjangnya sampai dengan 29 September. Ini berlaku bagi parpol yang sudah terdaftar dan memenuhi 17 (tujuh belas) persyaratan yang telah ditentukan. Kami juga ingin menegaskan, tidak ada perbedaan antara parpol yang memenuhi parliamentary Treshold (PT) maupun yang tidak memenuhi PT. Semua parpol diperlakukan sama,” ujar Ketua KPU, Husni Kamil Manik. Hal senada ditegaskan oleh Anggota KPU, Hadar Nafis Gumay dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah. Menurut keduanya, parpol yang diberikan tambahan waktu adalah parpol yang telah terdaftar sampai dengan batas waktu, yakni 7 September dan telah memenuhi 17 persyaratan pendaftaran. “Setelah 7 September, tidak ada lagi pendaftaran. Yang diberikan tambahan waktu hingga 29 September itu, hanya parpol yang telah
Dari 46 (empat puluh enam) parpol tersebut, sebanyak 12 (dua belas) parpol dinyatakan tidak memenuhi 17 (tujuh belas) item persyaratan. Dengan demikian, terdapat 34 (tiga puluh empat) parpol yang dinyatakan “terdaftar” dan dapat melengkapi dokumen persyaratan hingga tanggal 29 September 2012.
Suara KPU Edisi September 2012
Fokus terdaftar dan memenuhi 17 item persyaratan. Jadi, yang dilengkapi itu bukan jenisnya, melainkan kedalamannya,” kata Hadar. Sementara itu, Anggota KPU, Ida Budhiati, mengatakan bagi parpol yang tidak dapat memenuhi persyaratan menyertakan 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, harus membuat surat keterangan yang berisi penjelasan kepada publik, mengapa parpol yang bersangkutan tidak dapat memenuhi syarat tersebut, dan menerangkan kendala-kendala yang dihadapi. “Kebijakan affirmative action itu diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 dan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Oleh karena itu, KPU mengambil kebijakan jika parpol tidak bisa memenuhi syarat menyertakan 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, parpol itu harus membuat surat pernyataan kepada publik. Ini untuk menjelaskan alasan dan kendala-kendala, mengapa parpol itu tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut. Ini juga untuk membangun demokrasi dan memenuhi asas fairness sehingga ada akuntabilitas parpol kepada publik,” beber
Utama
Ida. Partai politik yang mendaftar ke KPU hingga 7 September 2012 seluruhnya berjumlah 46 (empat puluh enam) parpol. Dari 46 (empat puluh enam) parpol tersebut, sebanyak 12 (dua belas) parpol dinyatakan tidak memenuhi 17 (tujuh belas) item persyaratan. Dengan demikian, terdapat 34 (tiga puluh empat) parpol yang dinyatakan “terdaftar” dan dapat melengkapi dokumen persyaratan hingga tanggal 29 September 2012. Setelah berkas pendaftaran diterima, KPU akan memeriksa kelengkapan jumlah berkas yang wajib diserahkan oleh partai politik. Selanjutnya, KPU akan melakukan verifikasi administratif dan verifikasi faktual. Hanya partai politik yang menyerahkan berkas secara lengkap, verifikasi administrasi akan dilakukan, dan hanya partai politik yang lolos verifikasi administrasi, verifikasi faktual akan dilakukan. Verifikasi administratif berlangsung pada tanggal 11 Agustus 2012 s/d 14 September 2012, dan dilakukan oleh KPU. Sedangkan, verifikasi faktual berlangsung pada tanggal 4 Oktober 2012 s/d 30 November 2012 dan dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/ Kota. (red)
Rekap Pendaftaran Parpol Calon Peserta Pemilu 2014 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Nama Partai Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Partai Pemuda Indonesia (PPI) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI) Partai Kongres Partai Serikat Independen (SRI) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Partai Bulan Bintang (PBB) Partai Pemersatu Bangsa (PPB) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Partai Amanat Nasional (PAN) Partai Golongan Karya (Golkar) Partai Karya Republik (Pakar) Partai Nasional Republik (Nasrep) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
Suara KPU Edisi September 2012
Dokumen Yang Diterima KPU 17 Dokumen 17 Dokumen 12 Dokumen 17 Dokumen 17 Dokumen 17 Dokumen 17 Dokumen 17 Dokumen 4 Dokumen 17 Dokumen 16 Dokumen 17 Dokumen 17 Dokumen 17 Dokumen 17 Dokumen 17 Dokumen 17 Dokumen 17 Dokumen
Keterangan Lolos Lolos Tidak Lolos Lolos Lolos Lolos Lolos Lolos Tidak Lolos Lolos Tidak Lolos Lolos Lolos Lolos Lolos Lolos Lolos Lolos
5
Fokus 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Utama
Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Partai Buruh Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI) Partai Pelopor Partai Republiku Indonesia Partai Demokrat Partai Damai Sejahtera (PDS) Partai Republika Nusantara (Republikan) Partai Islam Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme) Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia (PPPI) Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Partai Aksi Rakyat (PAR) Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Partai Merdeka Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) Partai Republik Partai Kedaulatan Partai Persatuan Nasional Partai Patriot Partai Bhinneka Indonesia (PBI) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Partai Barisan Nasional (Barnas) Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia) Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) Partai Matahari Bangsa (PMB)
17 Dokumen 17 Dokumen 17 Dokumen 3 Dokumen 12 Dokumen 17 Dokumen 17 Dokumen 17 Dokumen 16 Dokumen
Lolos Lolos Lolos Tidak Lolos Tidak Lolos Lolos Lolos Lolos Tidak Lolos
17 Dokumen
Lolos
17 Dokumen 17 Dokumen 17 Dokumen 17 Dokumen 6 Dokumen 17 Dokumen 8 Dokumen 17 Dokumen 17 Dokumen 17 Dokumen 17 Dokumen 14 Dokumen 17 Dokumen 17 Dokumen 15 Dokumen
Lolos Lolos Lolos Lolos Tidak Lolos Lolos Tidak Lolos Lolos Lolos Lolos Lolos Tidak Lolos Lolos Lolos Tidak Lolos
17 Dokumen
Lolos
11 Dokumen
Tidak Lolos
15 Dokumen
Tidak Lolos
Keterangan: • Jumlah Partai Politik yang mendaftar sampai dengan penutupan, Jumat, 7 September 2012, Pukul 16.00 WIB: 46 Partai • Jumlah Partai Politik yang tidak memenuhi 17 item persyaratan pendaftaran: 12 Partai • Jumlah Partai Politik yang dinyatakan terdaftar (memenuhi 17 persyaratan pendaftaran) : (46-12) = 34 Partai Kepada 34 Partai yang dinyatakan lolos pendaftaran, KPU memberikan perpanjangan waktu hingga tanggal 29 September 2012 untuk melengkapi dokumen persyaratan
6
Suara KPU Edisi September 2012
Fokus
M
Utama
Siapkan Revisi Peraturan, KPU Adakan Gelar Konsultasi dengan DPR dan Pemerintah
enyikapi keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 52/PUU-X/2012, yang mengabulkan gugatan (Judicial Review) yang diajukan oleh beberapa partai politik, dan menetapkan seluruh partai politik yang ingin menjadi peserta Pemilu 2014 untuk diverifikasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (3/9) melakukan konsultasi dengan pihak DPR dan Pemerintah. Konsultasi yang dilakukan di Ruang Sidang Lt. I KPU, Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta itu membahas revisi terhadap 2 (dua) Peraturan KPU (PKPU), yakni PKPU Nomor 7 tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, serta PKPU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota. Hadir dalam pertemuan tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri (Ke-
mendagri), Andi Tanribali Lamo; dan anggota Komisi II DPR, antara lain, Ganjar Pranowo, Abdul Hakam Naja, Rusli Ridwan, Agustina Basik Basik, AW. Thalib, dan Arif Wibowo. Sementara, dari KPU, hadir, Ketua KPU, Husni Kamil Manik; anggota KPU, Hadar Nafis Gumay, Ida Budhiati, Sigit Pamingkas, Ferry K. Rizkiyansyah, Juri Ardiantoro, dan Arief Budiman; Sekjen KPU, Suripto Bambang Setyadi, serta para pejabat Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU. Revisi terhadap kedua PKPU itu dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi ke-9 (sembilan) partai parlemen (partai yang memenuhi Parliamentary Treshold-red) untuk memenuhi persyararatan menyerahkan berkas kepengurusan keanggotaan partai hingga ke tingkat kabupaen/kota, pasca keluarnya Putusan MK tersebut. Pertemuan untuk membahas revisi PKPU tersebut akan dilanjutkan dalam beberapa waktu ke depan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. (dd/red)
KPU Lakukan Verifikasi Partai Politik
K
omisi Pemilihan Umum (KPU) mulai melakukan verifikasi partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2014, Senin (27/08). Verifikasi dimaksud adalah verifikasi administratif terhadap parpol yang telah terdaftar dan menyerahkan berkas secara lengkap. KPU akan memeriksa kesesuaian berkas yang diserahkan oleh parpol dengan sejumlah persyaratan yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan KPU (PKPU). Ketua KPU, Husni Kamil Manik, secara simbolis melepas kendaraan yang membawa berkas data parpol yang akan diverifikasi. Pelepasan dilakukan pukul 10.00 WIB di halaman parkir Gedung KPU, Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta, dengan kibaran Bendera Merah
Suara KPU Edisi September 2012
Putih. “Dengan mengucap “Bismillahirrahmanirrahim”, saya melepas kendaraan pembawa berkas ini, sebagai tanda dimulainya tahapan verifikasi administrasi. Semoga semua berjalan lancar, tanpa ada rintangan yang berarti, dan tahapan ini dapat kita laksanakan dengan sukses,” ujar Husni diiringi tepuk tangan hadirin yang hadir. Terhadap parpol yang lulus verifikasi administrasi, selanjutnya KPU akan melakukan verifikasi faktual. Verifikasi faktual akan dilakukan oleh KPU di semua tingkatan secara nasional, yakni di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota dari mulai tanggal 4 Oktober 2012 sampai dengan 30 November 2012. (red) 7
News
KPU-Bawaslu-DKPP Teken Peraturan Bersama Kode Etik
S
enin (10/9), 3 (tiga) pimpinan lembaga penyelenggara pemilu, yakni, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Jimly Asshiddiqie, menandatangani Peraturan Bersama Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Penandatanganan dilakukan di Ruang Sidang Utama KPU, Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta, disaksikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Marzuki Alie; Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman; Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunanjar Sudarsa; Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri, Tanribali Lamo; para pimpinan partai politik; BPPT; serta seluruh anggota KPU, anggota Bawaslu, anggota DKPP. Peraturan Bersama Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu itu terdiri atas 6 (enam) bab, dan 20 pasal. “Penandatanganan ini harus dicatat sebagai sejarah, bahwa ketiga lembaga penyelenggara pemilu ini, telah membangun demokrasi Indonesia. Semoga bisa menjadi model di dunia,” kata Prof. Jimly dalam sambutannya. Menurut Jimly, penandatanganan tersebut dilakukan tepat 2 (dua) hari sebelum tenggat waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang Penyelenggara Pemilu Nomor 15 Tahun 2011, Pasal 110 ayat (4), yakni 12 September 2012 atau 3 (tiga) bulan setelah DKPP mengucapkan sumpah/janji. DKPP sendiri diambil sumpah/janji-nya pada 12 Juni lalu oleh Presiden SBY di Istana Negara, Jakarta. 8
“Hari ini kami mengeluarkan Peraturan Kode Etik yang baru. Selama ini kan peraturan itu (kode etik-red) hanya ada di Peraturan KPU (PKPU Nomor 31 Tahun 2008red). Sebenarnya, selain Kode Etik, kami (DKPP-red) juga telah menyusun Peraturan Nomor 2 tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu,” urai Jimly. Lebih lanjut, Jimly mengatakan, saat ini bangsa Indonesia sedang mengalami krisis norma, termasuk norma hukum, norma etika, bahkan norma agama. Karena itu, menurutnya, bangsa Indonesia harus mulai menata kehidupan norma. Khusus norma politik, harus dijalankan agar taat pada hukum dan etika dalam berdemokrasi. Semua pihak harus diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk berkompetisi dalam berpolitik. “Untuk mengembangkan demokrasi substantif, harus taat pada rule of law dan rule of ethic. Artinya, kalau KPU dan Bawaslu di seluruh Indonesia dapat memastikan
tegaknya norma dan etik, maka semua dapat berjalan dengan semestinya,” tandasnya. Mekanisme pengadilan etika di DKPP, kata Jimly, sifatnya terbuka, seperti di pengadilan. Semua pihak diberi peluang sama untuk membuktikan kebenaran. Kalau tidak terbukti, harus dikembalikan nama baiknya. “Mekanisme terbuka itu penting untuk menjaga kewibawaan dan kehormatan penyelenggara pemilu . Ini penting untuk menjaga citra positif terhadap hasil pemilu,” katanya. Hal senada diungkapkan Ketua KPU, Husni Kamil Manik. Menurutnya, penandatanganan Peraturan Bersama Kode Etik merupakan momentum penting untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilu 2014. “Bagi KPU, kode etik ini bukan hal baru, hanya, saat ini penegaknya sudah permanen. Saya ingin sampaikan, KPU tidak mainmain dalam penegakan kode etik ini,” tegas Husni. (dd/red)
Suara KPU Edisi September 2012
News
Kunjungan Charge D’ Affaires (Ad Interim) Kedutaan Mesir di Indonesia ke KPU
C
harge D’affaires (Ad Interim) Kedutaan Mesir di Indonesia, Hisham Nagi, berkunjung ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka membicarakan kerjasama kepemiluan antara KPU dengan Mesir, pada hari Selasa, 4 September 2012. Kunjungan ini diterima langsung oleh Ketua KPU, Husni Kamil Manik di ruang kerjanya didampingi oleh Anggota KPU, Hadar N. Gumay, Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan Arief Budiman. Dalam pertemuan ini, Hisyam Nagi menyampaikan rencana lawatan Hakim Agung yang juga merangkap sebagai Sekretaris Penyelenggara Pemilu Parlemen dan Presiden di Mesir, Hatem Bagato, beserta rombongan tanggal 12-15 September 2012 ke Indonesia. Lawatan ini merupakan lawatan Mesir ke 3 (tiga) negara, yaitu, Jepang, Indonesia dan India dalam rangka pertukaran pengalaman dalam bidang demokrasi dan kepemiluan. Rombongan ini akan ditemui oleh KPU pada Kamis (13/9).
Suara KPU Edisi September 2012
Selain itu, disampaikan pula bahwa Mesir ingin memperkuat kerjasama antara Mesir dan Indonesia, terutama dalam bidang demokrasi dan penyelenggaraan pemilu. Mesir melihat kesuksesan penyelenggaran pemilu di Indonesia dan ingin belajar lebih dalam mengenai pengaturan dan persiapan pemilu di Indonesia. Sampai saat ini, Mesir dan Indonesia dengan dipimpin oleh Hasan Wirayuda telah bekerjasama dalam pertukaran ilmu dan pengalaman melalui program implementasi Bali Democracy Forum. Dalam kerjasama ini, Mesir dan Indonesia telah mengadakan 4 kali workshop demokrasi dan kepemiluan dengan rincian, 2 workshop di Indonesia dan 2 workshop di Mesir. Mesir dan Indonesia berharap kerjasama ini dapat lebih ditingkatkan lagi pada masa yang akan datang. Hisyam Nagi juga menyampaikan, Mesir saat ini sedang dalam tahap perencanaan pengaturan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) dan sangat berharap KPU dapat memberikan informasi lebih lanjut
mengenai pengaturan dan persiapan Pemilukada. Ketua KPU menyampaikan apresiasi terhadap keinginan kerjasama dari pihak Mesir dan berharap Indonesia dapat berperan lebih besar dalam upaya pengembangan demokrasi dan kepemiluan di negara-negara Arab, terutama Mesir. Apabila dimungkinkan, kerjasama ini dapat diimplementasikan dengan pelaksanaan konferensi dan pertemuan penyelenggara serta praktisi pemilu bahkan sampai pada tingkat Asia Afrika. Menjawab permintaan terkait penjelasan pengaturan dan persiapan Pemilukada, KPU juga akan menjelaskan lebih dalam mengenai Pemilukada dalam pertemuan nanti, dan berharap apa yang akan disampaikan nanti bermanfaat bagi rencana pelaksanaan Pemilukada di Mesir. Lebih lanjut lagi, KPU akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan Pemilukada serempak dengan contoh Pemilukada di Aceh dan Sumatera Barat beserta permasalahan dan kesulitan yang dihadapi. (red)
9
News
K
Paparan tentang Kemajuan Demokrasi Indonesia
etua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Husni Kamil Manik bersama anggota KPU Hadas Nafis Gumay menerima kunjungan Anggota Dewan dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Presiden Tertinggi Mesir dan Japan International Cooperation Agency (JICA) Mesir, kemarin sore (13/9).
Hadir dalam pertemuan itu, Anggota Dewan dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Presiden Tertinggi Mesir Hatem Bagato, Charge D’affaires (Ad Interim) Kedutaan Mesir di Indonesia Hisham Nagi, Chief Representative JICA Mesir Hideki Matsunaga, Project Formulation Adviser JICA Mesir Kuzuyoshi Kuroda, Chief Representative JICA Indonesia Kohara Motofumi. Dihadapan mereka Husni Kamil Manik memaparkan kemajuan demokrasi yang dicapai Indonesia pascareformasi. Malahan, kata Husni, sejak pemilu 2009 atau pemilu ke-3 pascareformasi, Indonesia sudah mulai berpikir pada penyederhanaan partai politik. Hal ini ditandai dengan makin ketatnya persyaratan yang ditetapkan undang-undang untuk menjadi partai politik peserta pemilu. Begitu juga dalam penyelenggaraan pemilu 2014, persyaratan untuk menjadi peserta pemilu bertambah ketat. “KPU memang tidak masuk dalam ranah itu. Berapapun banyaknya partai yang mendaftar akan tetap proses sesuai aturan yang berlaku. Tapi dari persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang jelas mengarah pada penyederhanaan partai politik,” ujarnya.
10
Husni juga mengatakan secara bertahap terjadi penguatan penyelenggaraan pemilu. Saat ini penyelenggara pemilu tidak hanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tetapi ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bersifat permanen. Peran Bawaslu juga makin menguat dalam penyelesaian sengketa pemilu. DKPP yang bersifat permanen dan bertugas mengawasi prilaku penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu akan mendorong terwujudnya pemilu yang bersih, jujur dan adil. Untuk mengatasi berbagai konflik yang terjadi dalam setiap pemilu terutama dalam pemilihan umum kepala daerah, Negara sudah menyediakan salurannya yakni Mahkamah Konstitusi (MK). Peserta pemilu yang tidak puas dengan hasil pemilu bisa menggugat ke lembaga tersebut. Keputusan lembaga ini bersifat final dan mengikat. Di luar itu, KPU terus melakukan tindakan preventif dengan mengajak para calon untuk menandatangani kesepakatan siap menang dan siap kalah. “Misalnya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta sekarang. Dalam wacana publik yang berkembang kan potensi konfliknya tinggi. Kita upayakan langkah-langkah preventif dengan mengajak para kandidat untuk mendeklarasikan siap menang dan siap kalah,” ujarnya. Kemudian posisi perempuan dalam politik di Indonesia makin menguat. Dalam undang-undang sudah menjadi kewajiban bagi setiap parpol untuk mengakomodir paling sedikit 30 persen perempuan dalam kepengurusan partai tingkat pusat. Untuk kepengurusan di daerah, partai yang tidak mampu memenuhinya harus membuat surat pernyataan upaya-upaya yang sudah dilakukan dan hambatan-hambatan yang dialami dalam memenuhi kuota 30 persen tersebut. Begitu juga dalam pencalegan wajib memasukkan perempuan minimal 30 persen. Dalam setiap tiga urutan nama caleg, harus ada minimal satu caleg perempuan, bisa dinomor urut satu, dua atau tiga.”Secara kuantitas, jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan di atas 50 persen. Karena itu parpol tidak bisa memandang mereka sebelah mata,” ujarnya. Sementara anggota KPU Hadar Nafis Gumay pada kesempatan yang sama, menjelaskan kelengkapan struktur penyelenggaraan pemilu di Indonesia mulai dari KPU RI, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) yang beranggotakan tujuh orang. (red)
Suara KPU Edisi September 2012
News
Puluhan Kyai NU Lampung Doakan KPU Sukses Gelar Pemilu 2014
P
uluhan kyai Nahdlatul Ulama (NU) dari Provinsi Lampung bersilaturrahim dengan Ketua KPU RI Husni Kamil Manik, Senin (17/9). Dalam kesempatan itu mereka memanjatkan doa agar KPU RI sukses menyelenggarakan pemilu dan proses alih kepemimpinan di tingkat nasional dan lokal berjalan dengan damai. “Kami mendoakan semoga KPU dapat menyelenggarakan pemilu menjadi lebih baik,” ucap Koordinator rombongan Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se Provinsi Lampung Muhammad Habib usai bertemu dengan Ketua KPU RI. Para kyai dari Lampung ini merupakan rombongan musyawarah nasional alim ulama dan konfrensi besar PBNU di Pondok Pesantren Kempek Pademangan Cirebon. Ketua KPU RI Husni Kamil Manik berterima kasih atas kesempatan para kyai berkunjung ke kan-
Suara KPU Edisi September 2012
tor KPU. Dia berharap para kyai turut mendorong terciptanya suksesi kepemimpinan baik di level nasional maupun tingkat lokal . “Saya minta kepada warga NU memelihara situasi dan kondisi di daerah. Saya berharap warga NU turut merekat kebersamaan dan memelihara persatuan yang sudah tercipta di tengah-tengah masyarakat. Mohon para kyai menjaga warga kita tidak terjebak dalam konflik,” ujarnya. Mantan anggota KPU Sumbar dua periode ini berharap Indonesia jangan seperti jazirah Arab yang berdarah-daerah dalam melakukan suksesi kepempimpinan. “Jazirah Arab terus berkonflik, aksi kekerasan terus berlangsung, bahkan berdarah-darah hanya untuk merebut kekuasaan. Kita semua tentunya harus memikirkan rakyat dan umat yang didalamnya banyak warga NU. Peran para kyai dan ustad dalam menciptakan situasi yang aman sangat diharapkan.
Warga NU harus menjadi penengah dari setiap konflik yang terjadi,” ujarnya. Husni mengatakan KPU sebagai penyelenggara akan berupaya menjalankan tugas secara profesional. “Momentum 2014, kita upayakan merupakan penyelenggaran pemilu yang profesional, terpercaya dan lebih baik dari pemilupemilu sebelumnya,” ujarnya. Dia menegaskan penyelenggara pemilu di daerah yang menyimpang dari aturan akan ditertibkan sehingga tidak menciderai proses demokrasi. “Setiap masalah yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu sudah ada mekanisme penyelesaiannya. Kita berharap semua pihak menggunakan mekanisme yang sudah ada. Jangan menyeret-nyeret warga masuk ke arena konflik. Kita sebagai warga juga jangan mau terjebak. Bisa jadi mereka yang merebut itu jusru orang luar,” ujarnya. (*) 11
News
DPR Minta KPU Siapkan Desain Gedung Graha Pemilu
K
etua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Agun Gunanjar Sudarsa, meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera mempersiapkan desain Gedung Graha Pemilu. “Yang lebih dibutuhkan oleh Komisi II adalah bangunan yang dirancang oleh KPU, yang menampung 3 (tiga) lembaga penyelenggara pemilu, yakni KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kami menyebutnya Graha Pemilu,” ujar Agun saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR dengan KPU dan Bawaslu, Selasa (11/9) di Ruang Sidang Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. RDP yang berlangsung selama satu setengah jam itu, membahas 2 (dua) agenda, yakni Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L) KPU-Bawaslu tahun 2013 serta persiapan Pemilu 2014 dan proses verifikasi partai politik. Lanjut Agun, hingga saat ini, DPR masih “membintangi” alokasi
12
anggaran KPU tahun 2012 yang diusulkan oleh KPU untuk pengadaan tanah bagi pembangunan Gedung Kantor KPU. Alasannya, karena pihaknya masih menunggu desain rancangan Graha Pemilu tersebut. Besarnya alokasi anggaran untuk pengadaan tanah tersebut adalah Rp 250.053.681.000,“Alokasi anggaran tersebut adalah untuk pengadaan tanah bagi pembangunan Gedung KPU. Tapi, menurut kami, sebaiknya KPU merancang desain gedung yang dapat mengintegrasikan bangunan untuk KPU, Bawaslu, dan DKPP, dalam satu kompleks. Gedung itu harus mencerminkan prinsipprinsip filosofi demokrasi kita yang asimetrik, yang menampung keragaman antar provinsi yang berbeda satu dengan yang lain. Baru pada posisi itu, Komisi II dapat secepatnya “mencabut bintang”. Jadi yang diprioritaskan adalah desainnya, bukan pengadaan tanahnya,” sambung anggota Fraksi Golkar kelahiran Bandung tersebut. Terkait permohonan alokasi anggaran untuk pengadaan tanah bagi pembangunan Gedung Kan-
tor KPU itu, anggota KPU, Arief Budiman, menyampaikan 3 (tiga) hal yang menjadi pertimbangan KPU. “Pertama, gedung kantor KPU yang ditempati saat ini sudah tidak memadai lagi dari segi luas bangunan, halaman, parkir, dan tata ruang (taman, lahan terbuka serta penghijauan). Kedua, sejalan dengan MoU yang ditandatangani antara KPU, Bawaslu, dan DKPP pada 10 September 2012, kebutuhan luas tanah yang ideal untuk gedung dan sarana penunjang adalah minimal sebesar 8.000m2 untuk mewujudkan pembangunan gedung Graha Pemilu. Dan ketiga, gedung kantor KPU yang ada sekarang ini tidak bisa dilakukan renovasi untuk perluasan karena merupakan gedung cagar budaya,” ungkap Arief. Terhadap pagu anggaran (sementara) KPU Tahun 2013 sebesar Rp 1.144.809.875.000,- dan usulan anggaran KPU yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2014 Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 8.097.195.723.000,Komisi II DPR dan KPU akan membahasnya secara lebih rinci pada rapat konsinyering selanjutnya. (dd/red. foto: dod)
Suara KPU Edisi September 2012
News
Pelantikan Sekretaris KPU Provinsi Banten dan Sultra
S
ekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemilihan Umum (KPU), Suripto Bambang Setyadi, Jumat (31/8), melantik Sekretaris KPU Provinsi Banten dan Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) di kantor KPU, Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta. Sekjen melantik Drs. M. Natsir Aziz, M. Si sebagai Pj.Sekretaris KPU Provinsi Banten dan La Ode Andi Pili, SE sebagai Pj. Sekretaris KPU Provinsi Sultra. SK Pelantikan tertuang dalam Keputusan Sekjen Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 372/Kpts/Setjen/Tahun 2012. Pelantikan dihadiri oleh Anggota KPU, Sigit Pamungkas, serta pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dam Sekretariat KPU
Suara KPU Edisi September 2012
Banten dan Sultra. Dalam sambutannya, Sekjen mengatakan, pelantikan itu dimaksudkan untuk mengisi jabatan yang kosong dikarenakan mutasi ke pemerintah provinsi serta dalam rangka lebih memantapkan lagi pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Sekretariat KPU Provinsi. Ia berpesan kepada pejabat yang baru dilantik untuk menjaga amanah terhadap jabatan yang telah diberikan. “Saudara dipilih untuk mendapatkan amanah mengemban jabatan ini dengan harapan akan membawa perubahan ke arah yang lebih positif, bekerja dengan profesional, jujur, cermat dan meningkatkan motivasi untuk belajar terus
menerus,” pesan Bambang. Bambang menambahkan, sebagai langkah awal, Sekretaris KPU diminta untuk melakukan empat hal. “Pertama, segera sesuaikan lingkungan kerja di Sekretariat KPU Provinsi Banten dan Sultra yang tentunya berbeda dengan lingkungan pemerintah daerah. Kedua, tegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010. Ketiga, kelola anggaran secara transparan dan akuntabel. Dan keempat, pelajari pe-raturan yang terkait dengan tugas, wewenang, fungsi dan kewajiban sekretaris KPU provinsi,” pungkas Bambang mengakhiri pidatonya. (mtr/red)
13
Berita
Daerah
Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung KPU Kota Gorontalo
S
elasa (28/8), Anggota KPU RI Koordinator Wilayah (Korwil) Gorontalo Hadar Gumay secara simbolis meletakan batu pertama menandai pembangunan gedung kantor KPU Kota Gorontalo. Hadir dalam kesempatan tersebut Anggota dan sekretaris KPU Provinsi Gorontalo; Anggota dan Sekretaris KPU Kota Gorontalo; serta pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat KPU Kota Gorontalo. Untuk menunjang KPU dalam melaksanakan tugasnya, diperlukan sarana dan prasarana yang representatif. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bahwa lembaga KPU adalah lembaga yang tetap dan mandiri. Salah satu indikator kemandrian adalah lembaga KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus mempunyai kantor sendiri dengan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Tanah untuk pembangunan gedung KPU Kota Gorontalo berasal dari hibah Pemda Kota Gorontalo seluas 2.484 m2. Rencananya gedung KPU tersebut terdiri dari beberapa ruangan kerja, perpustakaan, dan gudang arsip, serta gudang utama dengan luas bangunan 524 m2. Pekerjaan pembangunan gedung KPU diperkirakan akan memakan waktu kurang lebih 4 bulan,dengan rentan waktu tersebut diharapkan pembangunan itu selesai bersamaan dengan berlangsungnya tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Gorontalo serta tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Hadar Gumay dalam sambutannya mengatakan, “jika KPU Kota Gorontalo mempunyai tempat yang memadai dalam bekerja, diharapkan dapat bekerja menghasilkan perkerjaan yang lebih baik. Sehingga
14
nantinya, terpilihnya para pimpinan di negeri ini dan khususnya Kota Gorontalo, serta sistem demokrasi yang lebih baik lagi. Saya harapkan mudah-mudahan proses pembangunannya akan lancar.” harapnya. Siapkan Sarana dan Prasarana Kantor Sejalan dengan KPU Kota Gorontalo, KPU Kabupaten Gorontalo juga sedang mempersiapkan pembangunan sarana dan prasarana kantor. Dengan telah mengantongi tanah hibah dari Pemda Kabupaten Gorontalo seluas 10.000 m2, diharapkan KPU Kabupaten Kabupaten sudah mempunya kantor baru sebelum Pemilu 2014. Rencananya luas gedung yang akan dibangun sebesar 584 m2 dengan beberapa ruangan dan gudang yang dapat menunjang kegiatan tahapan Pemilu 2014 dan saat ini sedang dalam proses lelang. (Rn/ook/red)
Suara KPU September Juli 2012
Seputar
Pemilukada
KIP Aceh Lakukan Evaluasi Pemilukada
S
enin, 27 Agustus 2012, bertempat di ruang Rapat Lido Hotel Lhoksumawe diselenggarakan Forum Evaluasi Pemilukada, yang diadakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh, hadir sebagai peserta Komisioner dan Sekretaris KIP Kabupaten/Kota se-Aceh. Forum yang bertemakan “Rapat Evaluasi Pemilukada Aceh Tahun 2011/2012, KIP Aceh dengan KIP Kabupaten/Kota se-Aceh” dijadikan wadah untuk mengumpulkan berbagai macam kendala/ hambatan/permasalahan yang terjadi di seluruh wilayah Aceh, se-
hingga pada akhirnya dapat dikeluarkan rekomendasi global oleh KIP Provinsi sebagai acuan yang dapat digunakan oleh KIP Kabupaten/ Kota se-Aceh. Hadir sebagai Narasumber Komisioner KPU, DR. Ferry Kurnia R, Pakar Hukum dan Staf Ahli Hukum KIP Aceh Mawardi Ismail, SH, MH, dan T. Kemal Pasha seorang Atropolog. Bertindak sebagai moderator Akmal Afzal Komisioner KIP Aceh. Pada kesempatan itu anggota KPU DR. Ferry Kurnia R, memilah evaluasi menjadi dua bagian yaitu perlu diadakannya Evaluasi Penyelengga-
raan dan Evaluasi Penyelenggara. Beberapa poin yang dibahas diantaranya tentang daerah khusus, perencanaan dan budgeting, ia mengingatkan agar KPU tidak usah memaksakan pelaksanaan Pemilukada apabila pemerintah tidak dapat mangalokasikan dana, “budget untuk Pemilukada merupakan Kewajiban bagi pemerintah setempat untuk menyediakannya, jadi kita (KIP/KPU) tidak perlu menjadi pahlawan untuk melaksanakan Pemilukada apabila pemerintah tidak dapat menyediakannya, serta dalam hal data dukung daftar pemilih “ ujarnya. (domin/red)
Cilacap Gelar Pesta Demokrasi
P
esta demokrasi untuk memilih Bupati di Kabupaten Cilacap Jawa Tengah digelar pada hari Minggu 9 September 2012, tepat sehari setelah Kota Cimahi di Jabar usai menggelar pesta yang sama. Ada 3.066 Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebar di 24 kecamatan dan 284 kelurahan untuk memfasilitasi 1.498.215 pemilih mencoblos salah satu dari 2 pasangan calon yang ada. Pasangan nomor urut 1 adalah Hj. Novita Wijayanti, SE, MM maju sebagai calon bupati dan H. Mochamad Muslich, S.Sos sebagai calon wakilnya. Pasangan calon ini didukung oleh 9 partai politik terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Nasional Ben-
Suara KPU Edisi September 2012
teng Kerakyatan Indonesia, Partai Nasional Indonesia Marhaenisme dan Partai Bintang Reformasi. Sedangkan pasangan nomor urut 2 adalah H. Tatto Suwarto Pamuji yang juga merupakan incumbent bupati saat ini maju sebagai calon bupati dan H. Akhmad Edi Susanto, ST sebagai calon wabup. keduanya diusung oleh 4 partai, yaitu Golkar, PAN, Hanura, dan PKPB.Pemilih nampak antusias datang ke TPS memiliki partisipasi tinggi untuk menggunakan hak pilihnya, hal ini terbukti di TPS 01 Kelurahan Sidanegara, Salah satu hal menarik dari proses penyelenggaraan pemilukada di Kabupaten Cilacap ini adalah jumlah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terdiri dari 6 orang dengan masa kerja 6 bulan, lazimnya jumlah anggota KPPS adalah 7 orang dan bekerja selama 7 bulan. Ketua KPU Kab.
Cilacap, Warsid, S.Pd, menyatakan dengan mengurangi jumlah anggota kpps dan masa kerjanya tersebut, KPU Kab.Cilacap bisa menghemat hingga 400 juta an rupiah. Ia menambahkan, pengurangan tersebut tidak akan mengurangi kualitas proses pemungutan dan penghitungan suara. KPU Kabupaten Cilacap Jawa Tengah juga telah meresmikan proses penghitungan cepat dengan menggunakan aplikasi TungCep, pada hari Minggu (9/09) di kantor KPU Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. Warsid S.Pd menuturkan, selaku Ketua KPU Kab. Cilacap. Aplikasi tersebut merupakan salah satu upaya KPU Kabupaten Kota menyediakan informasi yang cepat, akurat dan akuntabel dari hasil pemilukada yang penghitungannya dimulai secara serentak sejak pukul 13:00 WIB. (rn/red)
15
News Berita Dalam
Gambar
Badan Anggaran DPRD Kabupaten Ciamis Konsultasi Ke KPU (4/09/2012)
KPU Menerima Kunjungan Comissao Nacional de Eleicoes Timor Leste (Komisi Nasional Timor Leste) (18/09/2012)
Debat Kandidat Putaran 2 Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Tajamkan Visi-Misi (14/09/2012) 16 16
SuaraKPU KPU Edisi Edisi September 2012 Suara September 2012
